Bahan Ajar untuk Diklat Change Management and Innovation BPSDM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA & Tim PIAN Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

2. II
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN.....................................................................................................................................................1
INOVASI SEKTOR PUBLIK...............................................................................................................................5
A. DEFINISI.......................................................................................................................................................5
B. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ............................................................................5
C. RUANG INTERVENSI INOVASI SEKTOR PUBLIK ..................................................................6
D. INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)...........................................................................7
PERAN LAN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH.......................................................10
A. LABORATORIUM INOVASI.............................................................................................................10
A. WORKSHOP CHAMPION OF INNOVATION ..............................................................................12
B. VILLAGE PRENEURSHIP....................................................................................................................14
C. INAGARA AWARD................................................................................................................................16
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)......................................................................18
A. PESERTA, KRITERIA INOVASI DAN KLASIFIKASI KOMPETISI.................................19
B. PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENILAIAN........................................................................22
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (JIPPNas)..........................................24
A. LATAR BELAKANG..............................................................................................................................24
B. PERAN LAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN PANRB
DALAM PENGEMBANGAN INOVASI..........................................................................................24
C. KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL.................................................................................................................................................26

3. 1
PENDAHULUAN
Sebelum bicara tentang Kebijakan Inovasi di Pemerintahan, kita perlu melihat
tantangan lingkungan strategis dunia yang sangat dinamis. Salah satu rujukan yang bisa
kita gunakan adalah Global Megatrend Dunia. Bappenas telah merilis Global Megatrend
Dunia Tahun 2045 yang berbarengan dengan momentum 100 tahun kemerdekaan
Indonesia atau era Indonesia emas yang meliputi 10 (sepuluh) kecenderungan yang perlu
diantisipasi :
Sumber : Bappenas
1. Demografi Dunia, Pertumbuhan penduduk dunia melambat, penduduk dunia
didominasi oleh usia lanjut serta migrasi antar negara yang tinggi. Sedangkan
Indonesia saat ini diuntungkan dengan bonus demografi dimana komposisi usia
penduduk didominasi pada usia produktif.
2. Urbanisasi Global, 65% penduduk dunia tinggal di perkotaan, Kota sebagai ruang
eksternalitas dan pelayanan dasar masyarakat. Dampak dari hal ini adalah
sebagian besar masyarakat tinggal di daerah perkaotaan yang berdampak

4. 2
kepada tuntutan pelayanan yang lebih luas dan lebih berkualitas, maka ini
menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi ke depan.
3. Perdagangan Internasional, terjadi pergeseran bahwa negara berkembang
menjadi penggerak perdagangan dunia.
4. Keuangan Global, dalam hal keuangan global dunia sedang dilanda tidak hanya
double namun triple krisis global. Sebelum era pandemi Covid-19 kita tahu
diawal periode 1 pemerintahan jokowi kita sudah dihadapkan pada krisis
ekonomi dunia, kemudian ditambah dengan adanya Covid-19 yang melanda
dunia sejak awal tahun 2020 masuk Indonesia yang kemudian diperparah
dengan adanya perang Rusia vs Ukraina yang menjadikan Triple krisis keuangan
dunia. Seihingga keuangan global diprediksi akan mengalami masa-masa sulit
beberapa dekade kedepan.
5. Kelas Pendapatan Menengah, middle dan upper income class meningkat pesat
6. Persaingan sumber daya alam, terjadi kekhawatiran terhadap persediaan
pangan, air dan energi dunia.
7. Perubahan iklim, Resiko kenaikan suhu global
8. Kemajuan Teknologi, Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya
disrupted digital dan sekarang mengarah revolusi 5.0
9. Perubahasn geopolitik, Multipolar dengan perebutan pengaruh negara-negara di
dunia.
10. Perubahan Geo-ekonomi, terjadinya pergeseran kiblat ekonomi dunia dari
selama ini kearah barat menuju kearah timur dengan dominasi negara-negara
dengan jumlah penduduk besar termasuk Indonesia yang diprediksi menjadi 5
besar kekuatan ekonomi dunia pada Tahun 2045.
Untuk menghadapi tantangan-tantangan diatas maka kita harus menggunakan cara-
cara yang baru dalam bekerja untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Di
era sekarang menurut Jason Jennings & Laurance Haughton : “It’s not the BIG that eat
The SMALL …It’s The FAST that eat The SLOW”. Maka jelas bahwa saat ini bukan
eranya yang besar, kuat mengalahkan yang kecil, lemah namun eranya yang cepat
tangkas yang mengalahkan yang lambat dan birokratis.
Disamping itu, diranah sektor publik juga terjadi pergeseran paradigma dari
administration of the public dimana administrasi publik hanya lebih banyak banyak

5. 3
mengurusi pengembangan internal seperti penataan resoursis kelembagaan, SDM, dan
anggaran serta penataan bisnis proses, berkembangan ke paradigma ke Administration
for ther public dimana administrasi publik berkembang fokusnya kepada kepuasan
layanan publik dimana masyarakat sebagai obyek termasuk didalamnya bagaimana
proses service delivery, penertiban administrasi termasuk dalam pengadaan barang dan
jasa. Pergeseran terakhir/kontemporer adalah paradigma Administration by the public
dimana masyarakat tidak hanya sekedar obyek tetapi juga sebagai subyek atau aktor.
Mayarakat merupakan pilar utama dalam tatanan governance. Paradigma yang
menekankan pada pemberdayaan masyarakat dimana pelayanan publik tidak hanya
diartikan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan
namun ada peran serta masyarakat mulai dari inisiasi perencanaan sampai dengan
evaluasi bahwa pelaksanaan pelayanan tidak harus dilakukan oleh pemerintah.
Dari berbagai kecenderungan lingkungan strategis dunia yang semakin komplek dan
telah bergesernya paradigma administrasi publik karena adanya tuntutan kebutuhan
masyarakat yang semakin luas dan cepat, maka tantangan sektor publik setidaknya
secara garis besar dapat digambarkan 3 hal berikut :
1. Kemajuan teknologi telah mengubah gaya hidup dan mengubah cara kerja
pemerintah.
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih terbuka, efektif,
efisien di era digital.
3. Pekerjaan Rumah birokrasi untuk menyesuaikan cara kerja dengan lingkungan
eksternal yang berubah sangat cepat melalui Inovasi.
Banyak sekali contoh-contoh baik disektor privat, BUMN maupun Negara
yang mengalami sebuah kegagalan yang disebabkan oleh lambatnya merespon
perubahan serta mengabaikan terobosan inovasi dalam bekerja. Maka dari ini
berinovasi adalah suatu gerakan yang harus terus digaungkan terus menerus.
Bapak Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa dalam
bekerja harus dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan.
Jangan ada lagi ego sektoral : ”Ini bukan kerja individu, menteri,
Kepala Lembaga, gubernur, walikota, bupati. Ini kerja tim besar negara
dalamm rangka membawa kita pada tujuan nasional, agenda-agenda besar
negara ini. Jangan sampai ada ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Ini

6. 4
adalah kerja Tim.” (Jokowi; Disampaikan dalam Rapat Kabinet di Istana Negara,
14 Nopember 2019).
Arahan Bapak jokowi sudah jelas dan waktu terus bergerak dan lingkungan
birokrasi terus berubah dengan cepat maka transformasi atau perubahan
birokrasi harus segera dan terus dirawat dan dikembangkan untuk dapat survive
menjalankan visi misi negara serta memenangkan persaingan.

7. 5
INOVASI SEKTOR PUBLIK
A. DEFINISI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Inovasi daerah adalah
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi
daerah dapat berupa inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik
atau bentuk inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun menurut OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development), inovasi sektor publik adalah
upaya peningkatan layanan secara signifikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
B. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
Berdasarkan pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah dapat diinisiasi oleh:
- Kepala Daerah, inovasi daerah diinisiasi dan disiapkan oleh kepala Daerah sendiri
yang dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah. Kerangka inovasi
daerah yang diinisiasi harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang
dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan
untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Tim independen tersebut beranggotakan
unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang
membahas inisiatif Inovasi Daerah dan kemudian dikoordinasikan oleh kepala
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
- Anggota DPRD, Inovasi Daerah yang diinisiasi oleh anggota DPRD dituangkan dalam
proposal Inovasi Daerah yang kemudian dibahas dan ditetapkan layak atau tidak
layak dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya keputusan dari hasil rapat
paripurna tersebut disampaikan kepada kepala Daerah.
- ASN, Inisiasi Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada kepala
Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah
untuk mendapatkan izin tertulis. Setelah mendapatkan izin tertulis kemudian
disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi yang
kemudian dinyatakan layak/tidak layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan
kriteria yang ada. Selain itu, perlu juga untuk diterapkan One ASN One Innovation
untuk mendorong kemauan ASN untuk semangat dalam berinovasi

8. 6
- Perangkat Daerah, Inisiasi Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah
disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan disertai dengan proposai Inovasi Daerah untuk dievaluasi. Dalam
hasil evaluasi tersebut, inovasi Daerah dinyatakan layak/tidak layak sebagai
Inovasi Daerah berdasarkan kriteria yang ada. Dalam hal ini perlu juga diterapkan
One Agency One Innovation agar setiap organisasi perangkat daerah tergerak untuk
melakukan inovasi bagi daerahnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 111 PP Nomor 18
Tahun 2016 yaitu Pembinaan penataan Perangkat Daerah salah satunya meliputi
Inovasi Organisasi.
- Anggota Masyarakat, Inisiasi Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat
disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau kepala Daerah disertai dengan proposal
Inovasi Daerah. Kemudian diteruskan oleh ketua DPRD kepada kepala Daerah
untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan. Hasil evaluasi dinyatakan layak/tidak layak sebagai Inovasi
Daerah sesuai kriteria yang ada.
C. RUANG INTERVENSI INOVASI SEKTOR PUBLIK
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi
daerah, Inovasi daerah dapat berupa:
- Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan manajemen
pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam
pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-
kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya,
- Inovasi Pelayanan Publik, yaitu berupa penyediaan layanan kepada masyarakat
atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik,
serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan
langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan
perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan
pendidikan dan lain sebagainya.
- Bentuk inovasi yang lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah seperti pemberdayaan, penegakan hukum, sosial budaya,
adat dan lain-lain

9. 7
Apapun bentuk inovasinya, didalam inovasi tersebut harus memuat
aspek/dimensi inovasi didalamnya. Adapun dimensi dan aspek inovasi daerah
yang harus terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:
a. Proses, yang meliputi standar operasional prosedur, tata laksana, sistem, dan
prosedur
b. Metode, yang meliputi cara, teknik, dan strategi
c. Produk, yang meliputi produk baru dan pembaruan
d. Konseptual, yang meliputi paradigma, konsep, dan pemikiran
e. Teknologi, yang meliputi pemanfaatan atau penggunaan bantuan teknologi
f. Struktur, yang meliputi restrukturasi organisasi
g. Hubungan, yang meliputi kemitraan, partisipasi, dan jejaring kerja
h. Sumber Daya Manusia, yang meliputi perilaku, budaya, etika, dan
kepemimpinan
D. INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)
Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah) harus diperkuat agar inovasi dalam pemerintahan daerah
menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan, sehingga Upaya
menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik inovasi daerah yang baik
secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu
kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, salah satunya dilakukan dengan adanya penilaian inovasi
pemerintah daerah
Selanjutnya. pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya
dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan
penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap
pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut. Dalam rangka menindaklanjuti
hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam
Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah sebagai salah
satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas
pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam

10. 8
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu kegiatan penilaian dan pemberian
penghargaan Innovative Government Award (IGA)
Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah
Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah: 1) Memotivasi pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan
masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi
pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. 2) Mendorong penerapan
good governance. 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses
inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 4) Memberikan penghargaan kepada
Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik,
kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah
Kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah
Inovatif mempunyai kriteria yaitu sebagai berikut:
- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi yang
diciptakan
- Memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Misalnya menambah Pendapatan
Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja
Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta
ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya
- Tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak
menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara seperti
menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur, tidak
membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan, misalnya menambah
persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan
sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya
- Termasuk kedalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik
kewenangan provinsi, kabupaten/kota
- Program/kegiatan inovasi daerah yang diciptakan dapat direplikasi, dimodifikasi,
dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antardaerah atau

11. 9
sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis
dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.
- Merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar minimal 2 dari 6 urusan
wajib. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan,
sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, serta urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat.

12. 10
PERAN LAN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
A. LABORATORIUM INOVASI
Laboratorium inovasi (labinov) merupakan sebuah metode pengembangan
inovasi pelayanan publik dengan menggunakan tahapan yang disebut dengan istilah
5D+1, inovasi dihasilkan dan dikembangkan secara co-creation dan dengan
mengutamakan kolaborasi antar OPD.
Metode Laboratorium Inovasi 5D+1
Peta sebaran penyelanggaraan Laboratorium Inovasi Tahun 2015-2021
(data 2021)

13. 11
Kegiatan laboratorium inovasi ini dilaksanakan dengan menggunakan tahapan yang
disebut dengan istilah 5D+1. Inovasi sektor publik dihasilkan dan dikembangkan secara
co-creation. LAN meyakini bahwa inovasi di sektor publik merupakan tanggung jawab
bersama, bukan tanggung jawab secara parsial oleh masing-masing instansi/ unit kerja
teknis tertentu. Oleh karena itu, sifat saling dalam laboratorium inovasi merupakan core
value dalam laboratorium inovasi. Adapun 5D+1 yakni:
a. Drum-up (D1). Tahap pertama dari laboratorium inovasi yang bertujuan untuk
memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada peserta untuk melakukan
inovasi, sehingga membangkitkan kesadaran dan kemauan untuk berinovasi.
Laboratorium inovasi diawali dengan rasa tanggung jawab bersama tentang
pentingnya inovasi, menyamakan frekuensi tentang inovasi sebelum masuk pada
tahap-tahap selanjutnya.
b. Diagnose (D2). Tahap kedua merupakan berpikir bersama tentang masalah
organisasi, hingga menemukan ide inovasi sebagai solusi. Peserta menemukan ide
inovasi dengan menggunakan cara berpikir kreatif. Tahap ini bertujuan
memampukan peserta untuk menemukan permasalahan yang ada di organisasi,
menentukan prioritas masalah berdasarkan gejala-gejala yang terlihat dalam
keseharian organisasi, untuk kemudian dapat menemukan ide untuk mengatasi
masalah tersebut. Peserta diminta untuk menuangkan masalah yang dihadapi dan
ide yang dihasilkan pada formular ide inovasi.
c. Design (D3). Tahap ini memfasilitasi peserta untuk mampu membuat rencana
kegiatan atas inovasi yang telah digagas pada tahap Diagnose. Rencana aksi menjadi
panduan bagi masing-masing organisasi untuk mengimplementasikan inovasi.
Peserta diminta untuk menuangkan rencana implementasi inovasi pada formulir
rencana aksi.
d. Deliver (D4). Memasuki implementasi inovasi, dilakukan terlebih dahulu launching
inovasi sebagai bentuk komitmen unit kerja kepada kepala instanssi untuk
melakukan inovasi. Tahap ini bertujuan membimbing peserta agar mampu
mendorong rencana aksi inovasi secara efektif dan efisien melalui monitoring
inovasi.
e. Display (D5). Tahap terakhir adalah melakukan display berupa pameran inovasi
kepada masyarakat. Pameran ini diharapkan dapat menjadi bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat Tahap ini menjelaskan

14. 12
mengenai cara memamerkan inovasi secara efektif tentang metode yang digunakan,
media apa yang sebaiknya digunakan, cara menyajikan presentasi, teknik
mendokumentasikan proses inovasi, dan sebagainya.
f. Documentation (+1). Dokumentasi bukanlah merupakan tahapan tersendiri atau
lanjutan dari tahapan display (D5) melainkan merupakan sebuah kegiatan yang
harus dilakukan pada lima tahapan dalam pelaksanaan laboratorium inovasi.
Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
Tujuan laboratorium inovasi adalah mengakselerasi tumbuh kembang inovasi di
lingkungan pemerintah daerah Indonesia. Akselerasi Inovasi ini memiliki peran
yang sangat strategis dalam percepatan penerapan good governance dan
peningkatan pelayanan publik.
b. Manfaat
Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan juga memiliki beberapa manfaat dalam
program reformasi birokrasi yakni:
1) Penguatan kompetensi inovasi Aparatur Sipil Negara dengan indicator
kesadaran pentingnya berinovasi, kemampuan melakukan diagnose dan
berfikir kreatif, kemampuan membuat rencana aksi inovasi, kemampuan
mengimplementasikan inovasi dan kemampuan menyajikan inovasinya.
2) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang meliputi delapan area perubahan
program reformasi birokrasi
3) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat
5) Sedangkan kemanfaatan penunjang yang juga penting yakni Knowledge
Creation model inovasi unggulan/best practice dari lokus Laboratorium
Inovasi. Sehingga experience dan evidence inovasi yang dihasilkan
Laboratorium Inovasi dapat menjadi pembelajaran pemerintah daerah lainnya.
A. WORKSHOP CHAMPION OF INNOVATION
LAN menyadari perlu mempersiapkan dan menambah jumlah fasilitator
inovasi administrasi negara yang kompeten di lingkungan pemerintah daerah.
Urgensi untuk mencetak banyak fasilitator di lingkungan pemerintah daerah adalah

15. 13
karena kebutuhan untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah yang
berkelanjutan melalui terobosan-terobosan kreatif dan keterbatasan sumber daya
sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya dan tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan cara inovasi.
Upaya untuk menyiapkan dan menambah jumlah fasilitator inovasi adalah
melalui program yang disebut dengan Workshop Champion of Innovation yaitu
merupakan program penunjang yang dilakukan untuk memfasilitasi pengelolaan
laboratorium inovasi administrasi negara dengan cara menciptakan kader-kader
inovasi (fasilitator atau disebut champion innovation). Dengan adanya champion
innovation maka diharapkan akan semakin banyak muncul inovator-inovator baru
pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang dapat membuat dan
mengimplentasikan program inovasi yang berkelanjutan.
Untuk menjamin kualitas sebagai seorang champion innovation yang memiliki
kompetensi yang mumpuni, para champion innovation harus mengikuti Workshop
Champion of Innovation yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang dibina
langsung oleh LAN maupun yang diselenggarakan langsung oleh LAN melalui para
master innovation.
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Workshop Champion of Innovation
adalah sebagai berikut. Pertama, mensosialisasikan metode laboratorium inovasi
(5D+1) dan menumbuhkembangkan budaya kerja inovatif di lingkungan kerja
Sumber: LAN, 2020

16. 14
pemerintah daerah. Kedua, mendorong percepatan transfer knowledge terkait
fasilitasi laboratorium inovasi kepada calon champion innovation. Ketiga,
meningkatkan kemampuan calon champion innovation dalam mempraktikkan
pengelolaan laboratorium inovasi pemerintah daerah. Ada pun hasil yang diharapkan
dari penyelenggaraan workshop ini adalah (a) tersedianya champion innovation yang
handal dan profesional dalam rangka pelaksanaan laboratorium inovasi pemerintah
daerah; dan (b) meningkatnya kemampuan peserta dalam memahami pelaksanaan
inovasi administrasi negara yang dapat dipraktikkan di SKPD.
Metode
Pelaksanaan Workshop Champion of Innovation didesain untuk pengembangan
kapasitas dengan agenda pembelajaran yang dilengkapi dengan latihan-latihan
(praktik), antara lain teknik presentasi yang baik, diskusi yang efektif,
pendokumentasian (narasi, foto/gambar), dan micro teaching. Pelaksanaan kegiatan
Workshop Champion of Innovation menggunakan materi utama dalam konsep
Laboratorium Inovasi yaitu Metode 5D+1 (Drum-up, Diagnose, Design, Deliver, Display,
dan Documentation).
B. VILLAGE PRENEURSHIP
Berbagai upaya dilakukan LAN dalam rangka mengembangkan inovasi
administrasi negara, tak terkecuali desa sebagai entitas pemerintahan terkecil. Salah
satu upaya yang telah dilakukan LAN dalam rangka pengembangan inovasi di tingkat
desa adalah melalui program Village Preneurship.
Village Preneurship merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan
kewirausahaan pada level desa melalui inovasi pemanfaatan potensi khas yang
dimiliki oleh desa yang berbasis pada kolaborasi diantara instansi pemerintahan yang
memiliki kewenangan dan perhatian dalam pengembangan desa untuk bergerak
bersama-sama membangun desa.

17. 15
Kolaborasi dan sinersi diantara instansi pemerintahan merupakan hal utama
yang coba dibangun melalui model Village Preneurship. Model ini juga berupaya untuk
menghilangkan ego sectoral diantara instansi pemerintahan, serta disamping itu
diharapkan akan terjadi pelibatan masyarakat secara langsung dalam upaya
pengembangan desa.
LAN melihat perlu adanya model pengembangan desa dengan
mengkolaborasikan stakeholder terkait. Untuk mendorong tumbuhnya inovasi di
level pemerintahan terkecil, yaitu desa, LAN berinisiatif untuk menyusun model
Village Preneurship (pengembangan potensi desa berbasis kolaboratif), yang
mensinergikan berbagai stakeholder pembangunan/pengembangan desa dalam
rangka mendorong pengembangan potensi desa. Sasarannya adalah pengembangan
desa yang berbasis kolaboratif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.
Dalam penerapannya, Village Preneurship menggunakan metode atau tahapan
yang disebut IPM, metode yang diadopsi dari Inventure ini dikembangkan LAN secara
kolaboratif bersama dengan sejumlah Stakeholders. Program Village Preneurship
telah diimplementasikan pada dua desa di Kabupaten Purwakarta, yaitu Desa
Pasanggrahan dan Desa Sukamulya. Dalam pelaksanaannya LAN berperan sebagai
mediator yang menyatukan para aktor untuk berkolaborasi membangun desa.
Metode IPM

18. 16
C. INAGARA AWARD
Sebagai komitmen LAN dalam mendorong inovasi sektor publik, diantaranya
dengan memberikan anugerah tahunan Penghargaan Inovasi Administrasi Negara
(Inagara) Award. Inagara Award hadir sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap
spirit dan komitmen dalam menciptakan dan mengembangan inovasi administrasi
negara. Melalui Inagara Award ini diharapkan akan menjadi motivasi dan pemicu
untuk terus berinovasi dan bukan sebuah pencapaian target/tujuan dalam
berinovasi.
Menjadi tradisi tahunan, apresiasi dan penganugerahan Inagara Award telah
diselenggarakan seiring dengan penyelenggaraan laboratorium inovasi sejak tahun
2015 dan mengalami berbagai perkembangan. Dalam kurun 2015-2022 tak kurang
dari 106 penghargaan telah diberikan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen
tinggi melakukan praktik-praktik inovasi administrasi negara melalui program
laboratorium inovasi secara berkelanjutan.
Adapun kriteria daerah-daerah yang berhak menerima penghargaan Inagara Award
adalah :
1. Belum pernah menerima inagara award

19. 17
2. Pelaksanaan laboratorium inovasi telah melewati tahap delivery-launching
3. Daerah memiliki database inovasi, baik yang disimpan secara manual maupun
tersimpan secara digital baik menggunakan platform tersendiri yang disediakan
pemda maupun memanfaatkan plarform yang disediakan K/L lainnya.
4. Aktif melakukan upaya pembinaan dan diseminasi inovasi. Pembinaan dapat
dilakukan dalam bentuk monitoring inovasi, workshop pengembangan kapasitas
ASN dalam berinovasi, seminar/FGD terkait inovasi daerah, membuat direktori
inovasi, pameran inovasi, maupun kegiatan lainnya yang relevan dengan upaya
membina dan mengembangkan inovasi.

20. 18
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)
Inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB
Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik merupakan
terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau
adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi
masyarakat.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan salah satu langkah
strategis pemerintah dalam upaya menjaring praktik-praktik terbaik inovasi pelayanan
publik. KIPP diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak tahun 2014 sebagai penerjemahan dari
mandat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ajang ini juga menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation yang
mewajibkan tiap instansi pemerintah untuk melahirkan satu inovasi setiap tahun. Inovasi
milik instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang didaftarkan dalam KIPP bertujuan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.

21. 19
Secara spesifik ketentuan umum mengenai KIPP diatur dalam Peraturan Menteri
PAN RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha
Milik Daerah. Peraturan ini sangat dinamis berubah disetiap tahun penyelenggaraannya
sejak dilaksanakan tahun 2014. Sedangkan untuk ketentuan teknis mengenai
pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022
sebagai pedoman pada tahun berjalan.
A. PESERTA, KRITERIA INOVASI DAN KLASIFIKASI KOMPETISI
Kementerian PANRB sejak tahun 2014 hingga saat ini telah menyelenggarakan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Selain Kementerian, Lembaga Pusat Pemerintah
Kabupaten, dan Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) masuk dalam jajaran kepesertaan KIPP. Sejauh penyelenggaraan
sampai tahun 2022, data inovasi yang telah tercatat menjadi Top jajaran KIPP sebanyak
951 (sembilan ratus lima puluh satu) Inovasi yang memenuhi kriteria inovasi pelayanan
publik.

22. 20
Inovasi yang dapat diajukan ke KIPP harus memenuhi segala kriteria sebagai berikut:
Setiap inovasi yang didaftarkan harus memilih salah satu kelompok inovasi sebagai
berikut:

23. 21
Selain kelompok inovasi, peserta juga harus mampu menentukan satu kategori yang
tepat dari 3 kategori berikut:
Kelompok, jumlah dan kriteria inovasi cenderung berubah dalam
penyelenggaraan KIPP setiap tahunnya, sehingga peserta yang akan mendaftarkan
inovasinya harus selalu memperhatikan juklak atau juknis pada tahun berjalan.

24. 22
B. PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENILAIAN
Selain beberapa ketentuan di atas, peserta juga harus memperhatikan beberapa
persyaratan sebagai berikut:
Penilaian inovasi dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai tahapan
administrasi untuk mengecek kelengkapan ketentuan dan persyaratan, selanjutnya
dilakukan penilaian terhadap proposal inovasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
dalam juklak tahun berjalan. Kedua tahapan ini dilakukan melalui Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SINOVIK).

25. 23
Untuk kelompok umum, dari keseluruhan proposal inovasi kemudian ditetapkan
Finalis Top 99 Inovasi. Proses berikutnya adalah presentasi dan wawancara, verifikasi
dan observasi lapangan untuk menentukan Top 45 Inovasi Terpuji. Sedangkan untuk
kelompok khusus, ditetapkan menjadi Finalis Top 15 Inovasi dan selanjutnya Top 5
pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation.
Semua inovasi yang sudah berhasil menjadi finalis dan Top Inovasi Terpuji akan
didokumentasikan dalam direktori inovasi berupa buku Top 99 dan Top 45 Inovasi
Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memudahkan stakeholder dalam melakukan
replikasi inovasi.

26. 24
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (JIPPNas)
A. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden Replublik
Indonesia Tahun 2019-2024. Kebijakan reformasi birokrasi diterapkan pemerintah
dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang dinamis dan berdaya saing.
Reformasi Birokrasi telah memberikan beberapa perbaikan, meskipun belum cukup
signifikan. Hal ini disebabkan karena pendekatannya terlalu formalistis dan seragam,
perubahan yang dihasilkan belum cukup memberikan dampak dan manfaat nyata bagi
publik. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dibudayakan inovasi karena kunci
kemenangan suatu negara/daerah dalam kompetisi global ditentukan kemampuan
berinovasi. Dari empat indikator yang disurvei Bank Dunia (1995) untuk memenangkan
persaingan inovasi memiliki pengaruh sebesar 45%, jejaring 25%, teknologi 20% dan
sumber daya alam hanya 10%,
Sejak tahun 2013 Pemerintah telah mendorong tumbuhnya inovasi melalui
gerakan “One Agency, One Innovation”, artinya setiap Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah wajib melahirkan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Namun
sayangnya inovasi belum dipandang sebagai suatu kunci penting dalam memenangkan
kompetisi. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021,
menunjukkan bahwa dari total 542 Pemda (provinsi/kabupaten/kota), sebanyak 189
atau 34,87% di antaranya berada dalam kategori ‘Kurang Inovatif’. Kemampuan daerah
untuk melakukan inovasi tidak sama, ada daerah yang sudah familiar dengan inovasi
namun banyak juga daerah yang belum inovatif. Beberapa faktor yang mempengaruhinya
adalah visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi, penguatan informasi dan
kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen
gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi.
B. PERAN LAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN PANRB
DALAM PENGEMBANGAN INOVASI
Dalam rangka pembinaan dan akselerasi inovasi berbagai upaya dilakukan oleh
Kementerian dan Lembaga, diantaranya adalah Lembaga Administrasi Negara,
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB. Sejak tahun 2015 Lembaga
Administrasi Negara (LAN) telah memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk

27. 25
mengakselerasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui kegiatan
Laboratorium Inovasi (Labinov). Metode yang digunakan dalam Labinov adalah 5D + 1D
(Drum Up, Diagnose, Design, Deliver dan Display). LAN juga telah mengembangkan
InoLand yang merupakan sistem yang memuat informasi terkait data ide inovasi dari
mitra kerja Labinov, bahan ajar inovasi terkait tahapan 5D, referensi inovasi serta berita
inovasi yang dapat diakses oleh mitra Labinov maupun masyarakat umum.
Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian
terhadap Daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala
Daerah. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan/atau insentif
kepada Pemerintah Daerah. Kemendagri juga melakukan desiminasi dengan cara
menyebarkan penerapan inovasi daerah yang dinyatakan berhasil sehingga dapat
dijadikan rujukan bagi daerah lain. Praktek terbaik inovasi daerah terkait aplikasi
terangkum dalam website Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Aplikasi layanan
pemerintahan yang tersedia di Puja Indah dapat digunakan/direplikasi oleh daerah
lainnya.
Salah satu bentuk pembinaan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB
dalam rangka penciptaan inovasi secara nasional adalah melalui penyelenggaraan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Tidak hanya menjaring inovasi yang unggul
melalui KIPP, Kementerian PANRB juga membuat innovation hub atau Jaringan Inovasi
Pelayanan Publik (JIPP). JIPP diselenggarakan dengan tujuan menyebarluaskan
informasi mengenai inovasi, menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi,
menjadi media pendokumentasian inovasi, mendorong akselerasi inovasi. Hal ini
dimaksudkan untuk menumbuhkan model-model pelayanan publik baru yang dapat
mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. JIPP merupakan simpul
kerjasama yang menghubungkan serta mensinergikan instansi pemerintah pusat dan
daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan lembaga mitra
pembangunan yang mempunyai minat yang sama dalam pengembangan inovasi. Hingga
tahun 2021 sudah ada 12 (dua belas) provinsi yang ditetapkan sebagai hub JIPP pada
pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa
Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Gorontalo, Riau,
Maluku dan Kalimatan Barat. Secara nasional JIPP dikoordinasi oleh Kementerian
PANRB.

28. 26
C. KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
Banyaknya data dan informasi inovasi daerah terkait upaya peningkatan
pelayanan publik yang tersebar di LAN, Kemendagri dan Kementerian PANRB akhirnya
mendorong Kementerian PANRB untuk merevitalisasi JIPPNas. Pada tahun 2022 JIPPNas
dikembangkan menjadi sebuah portal knowledge management system inovasi pelayanan
publik nasional yang datanya bersumber dari InoLand, Puja Indah dan JIPPNas.
Kementerian PANRB bersinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam
Negeri dan Lembaga Administrasi Negara yang telah melakukan pembinaan inovasi dan
menghasilkan banyak inovasi pelayanan publik, yang telah memiliki praktik baik dalam
implementasinya. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan, diharapkan
Portal JIPPNas menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional yang memperkuat
akselerasi pembinaan khususnya pengambangan inovasi pelayanan publik dan
menumbuhkan model-model pelayanan publik baru yang dapat mendorong percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat ini telah dilakukan penyusunan blueprint pengembangan Portal JIPPNas
dengan fitur yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini
JIPPNas
(Kementerian
PAN dan RB)
Portal Knowledge
Management
Inovasi Pelayanan
Publik
Puja Indah
(Kemendagri)
InoLand
(LAN)
951 Inovasi 25.125 Inovasi 10.347 Ide Inovasi

29. 27
Data dalam JIPPNas dapat diakses oleh seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD
serta masyarakat. Pematangan fitur dalam JIPPNas terus dilakukan oleh Kementerian
PANRB bersama dengan LAN dan Kemendagri.
Page
Pengembangan Fitur
Tahun 2022
Menampilkan
informasi yang
detail terkait
inovasi. Yang
dapat difilter
berdasarkan
kategori, kriteria,
wilayah, instansi,
dll
Replikasi
Inovasi
Forum
Konsultasi
Inovasi
Direktori
inovasi
profil inovasi
etalase/
galeri
inovasi
Sebaran Inovasi
yang sudah
direplikasi, siapa
yang mereplikasi,
dan bagaimana
hasilnya
menumbuhkan
model-model
pelayanan publik
baru yang dapat
mendorong
percepatan
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Menampilkan
inovasi
pelayanan publik
selain dari KIPP,
yang bersumber
dari Indeks
Inovasi Daerah
(Kemendagri)
dan Inolan (BKN)
Peta Spasial
dan statistik
Menampilkan
peta dan statistik
sebaran inovasi
yang dapat di
filter berdasarkan
kategori, wilayah,
tahun, dll untuk
kebutuhan
stakeholder dan
user
Halaman admin/
back end
Halaman admin
digunakan untuk
mengelola
konten, dan
database sesuai
dengan hak
pengelolaan user,
admin, dan
stakeholder
Menampilkan
inovasi sesuai
kebutuhan.
Contoh: inovasi
jajaran terbaik dan
mudah direplikasi,
memiliki dampak
yang luas, video e-
learning, dsb