Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
KEBIJAKAN ORGANISASI
1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ORGANISASI PEMERINTAHAN
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-‐RI
Disampaikan pada Orientasi Pegawai KPK
Angkatan I
Program
II,
Mata
Pelatihan Sistem Administrasi Pemerintahan
Jakarta,
28
Juni 2021
3. Tentang Tugas Pemerintah
§ Negara
dibentuk atas dasar TRUST
à teori Perjanjian
Sosial (du
contract
social);
§ Negara
bertugas melayani dan mensejahterakan
masyarakat (Welfare
State),
sehingga harus
mengedepankan mekanisme altruisme dalam
pelayanan publik (tidak mencari untung,
tidak
membawa vested
interest);
§ Dalam menyelenggarakan pelayanan publik tsb,
negara membentuk perangkat kelembagaan dan
mengangkat pejabat/aparatur yang
diberi
kewenangan untuk berbuat apapun sepanjang untuk
kesejahteraan rakyat (discretionary
power
ATAU
kebijakan publik).
Pelayanan
Kelembagaan
SDM
Aparatur
Kebijakan
4. SANKRI
Sumber:
Prof.
Dr.
Mustopadidjaja (dimodifikasi)
ADMINISTRASI
NEGARA
CITA-‐CITA
&
TUJUAN
NKRI
KEBIJAKAN
PELAYANAN
KINERJA
SANKRI
ADALAH
WADAH
PERJUANGAN
BERSAMA
SEGENAP
KOMPONEN
BANGSA
DALAM
MEWUJUDKAN
CITA-‐CITA
DAN
TUJUAN
BERNEGARA
ELEMEN
SANKRI PROSES
ORGANISASI
MANAJEMEN
MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
(KEPEMIMPINAN)
WILAYAH SANKRI:
Sistem
penyelenggaraan
kehidupan
negara
dan
bangsa
dalam
segala
aspeknya,
dengan
mendayagunakan
segala
kemampuan
seluruh
aparatur
negara
beserta
rakyat
dan
dunia
usaha/swasta
untuk
memanfaatkan
segenap
sumber
daya
yang
tersedia
secara
nasional,
demi
tercapainya
tujuan
dan
terlaksananya
tugas
nasional/negara
sebagaimana
dimaksud
UUD
1945
(LAN,
2005:
10)
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai
5. SISMENNAS
Sumber:
Sistem
Manajemen
Nasional
(Lemhannas)
TAN:
Tata
Administrasi Negara
TLP:
Tata
Laksana Pemerintahan
TPN:
Tata
Politik Negara
TAN:
Tata
Kehidupan Masyarakat
7. Organisasi Pemerintah
5
URUSAN
PEMERINTAHAN
(46 URUSAN)
URUSAN
YG NOMENKLATURNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(3 URUSAN)
URUSAN
YG RUANG LINGKUPNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(25 URUSAN)
URUSAN
DLM RANGKA PENAJAMAN
KOORDINASI & SINKRONISASI
PROGRAM PEMERINTAH
(18 URUSAN)
• LUAR NEGERI
• DALAM NEGERI
• PERTAHANAN
• AGAMA
• HUKUM
• KEUANGAN
• KEAMANAN
• HAM
• PENDIDIKAN
• KEBUDAYAAN
• KESEHATAN
• SOSIAL
• KETENAGAKERJAAN
• INDUSTRI
• PERDAGANGAN
• PERTAMBANGAN
• ENERGI
• PU
• TRANSMIGRASI
• TRANSPORTASI
• INFORMASI
• KOMUNIKASI
• PERTANIAN
• PERKEBUNAN
• KEHUTANAN
• PETERNAKAN
• KELAUTAN
• PERIKANAN
• PPN
• APARATUR NEGARA
• KESEKRET. NEGARA
• BUMN
• PERTANAHAN
• KEPENDUDUKAN
• LH
• ILMU PENGETAHUAN
• TEKNOLOGI
• INVESTASI
• KOPERASI
• UKM
• PARIWISATA
• PP
• PEMUDA
• OLAH RAGA
• PERUMAHAN
• PKDT
5
Sumber:
UU
No.
39/2008
tentang
Kementerian Negara
8. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (C & B)
§ 7A
– Presiden /
Wapres dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh MPR
atas usul DPR.
§ 7B
– MK
memeriksa,
mengadili &
memutus pendapat DPR
dalam 90
hari.
Jika dikabulkan,
DPR
menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada
MPR.
MPR
menyelenggarakan sidang dalam 30
hari setelah
menerima usul DPR.
§ 7C
– Presiden tidak dapat membekukan /
membubarkan DPR.
§ Dengan persetujuan DPR,
Presiden dapat:
o Menyatakan perang,
membuat perdamaian &
perjanjian internasional (Pasal 11).
o Menetapkan Perpu (Pasal 22
-‐ dalam persidangan
berikut).
§ 23E
– Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK
diserahkan
kepada DPR,
DPD,
dan DPRD.
§ 24A
– Calon hakim
agung diusulkan Komisi Yudisial kepada
DPR
untuk mendapatkan persetujuan.
§ 20
– Setiap RUU
dibahas oleh DPR
dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
§ 20A
– DPR
memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran &
fungsi
pengawasan.
Hak DPR
lainnya:
hak
interpelasi,
hak angket,
hak
menyatakan pendapat,
hak
mengajukan pertanyaan,
hal
menyampaikan usul dan pendapat,
serta hak imunitas.
§ 22D
– DPD
ikut membahas &
dapat
melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU
mengenai otonomi
daerah,
pembentukan/
pemekaran/
penggabungan daerah,
hubungan
pusat dan daerah,
pengelolaan SDA,
pelaksanaan APBN,
pajak,
pendidikan,
dan agama.
9. Birokrasi harus Dinamis ...
Able
People
•Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-‐SDM
yang
kompeten dan kapabel.
•Pembetukan sistem merit
dalam manajemen
ASN.
•Peningkatan/pengembangan kompetensi dan
kapasitas SDM
secara berkelanjutan.
Agile
Process
•Perlunya membangun kelembagaan
pemerintah yang
agile,
cepat,
efektif,
dan
efisien.
•Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan
yang
berbasis pada proses
pencarian
bukti/masalah (eveidence-‐based).
PENDORONG
UTAMA
§ Dynamic
Governance
terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk
menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive
policy)
melalui
pengembangan dynamic
capabilities
(mencakup kemampuan thinking
ahead,
thinking
again
dan thinking
across)
pada proses
pembangunan able
people
dan
agile
process.
§ Dasar dari proses
menghasilkan dynamic
governance
adalah landasan nilai
budaya (institutional
culture)
yang
dimiliki oleh bangsa.
Adaptive
Policies
• Terlaksananya kebijakan yang
adaptif
• Dihasilkan melalui inovasi,
kontekstualisasi
(evidence-‐based),
implementasi.
TUJUAN
Sumber: Neo & Chen (2007)
10. Transformasi Model Kelembagaan
CEO
Staff
Divisions
Master
Pupil
Master
Pupil
Master
Pupil
‘Stand alone’ model:
o Economies of scale;
o Optimize assets.
Networked model:
o access to knowledge;
o co-development;
o leverage knowledge;
o focus on core
competences;
o learn and innovate.
Organizational models are transforming from “stand alone” to “networked”
Sumber:
Innovation
Networks
and
Alliance
Management,
www.tue-‐tm.org/INAM
12. Adaptasi Kelembagaan, SDM & Kepemimpinan
Kepemimpinan
SDM
Kelembagaan
Home-‐base
bureaucracy
(the
dead
of
office?);
Remote
working
(WFH-‐
WFA);
Holakrasi;
Dari
stand
alone
ke
networked
(multi-‐
stakeholders)
organization;
Flat,
slim
and
tiny
structure
(low-‐cost
structure).
Peralihan JS
ke JF;
Proporsi PPPK
(contractual
workers)
harus lebih besar;
Flexy-‐team
(squad)
dan job-‐sharing;
Literasi IT;
Multi-‐tasking
and
multi-‐level
working;
Manajemen berbasis IT
(formasi,
seleksi,
bangkom,
mutasi/promosi,
penilaian kinerja,
penggajian,
pensiun).
Delegating
rather
than
directing;
Collegial
rather
than
one-‐man-‐show;
Crisis
leadership
&
Digital
leadership
competency;
Kompetensi
transformasi &
kolaborasi.
14. Penyederhanaan Birokrasi
Sumber:
Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB,
2021
No K/L %
1 Kemenpan RB 98
2 ANRI 85
3 LAN 84
4 KASN 79
5 BKN 72
15. Model Kelembagaan Berbasis Fungsional
Sumber:
Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB,
2021
§ Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
§ Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang
profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
§ Dilakukan perubahan
manajemen kerja,
pola kerja,
tanggung jawab,
dan tanggung
gugat dalam unit
organisasi.
16. Kebijakan Publik
Negara
yang
berhasil dan
menang adalah negara
yang
membangun kebijakan unggul.
Kebijakan publik menentukan
keberhasilan sebuah negara,
apapun ideologi dan
politiknya”.
Mengapa kebijakan publik
penting?
Kebijakan publik yang
gagal,
membawa negara
dalam
krisis.”
Hatta
Rajasa pada
Pidato penganugerahan Doktor
Kehormatan dari ITB,
25
November
2019
17. Urgensi Kebijakan Publik
5,6
juta
jiwa 11,2
ribu jiwa
Singapore Nauru
261.115.456
juta jiwa
Indonesia
USD
98,014 USD
12,052
USD
14,020
725
km2 21
km2
1.910.931
km2
Variabel apakah yang
menjelaskan kemajuan sebuah bangsa?
0,932
(sangat tinggi) 0,627
(rendah)
0,707
(tinggi)
Populasi
Daya Beli
Luas
Wilayah
IPM
18. Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis /
Peneliti Kebijakan:
bertugas menjelaskan fenomena
dan
masalah organisasi,
menganalisisnya untuk
dirumuskan alternatif kebijakan,
dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi):
bertugas
menetapkan kebijakan untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan):
bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang
telah ditetapkan pimpinan.
19. Siklus Kebijakan Publik
Pelaksanaan
Kajian &,Penyusunan
Naskah Akademis
Formulasi,&,Legitimasi
Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi,thd,Implemen?
tasi,,Kinerja,&,Dampak
Kebijakan
Kebijakan Baru
Agenda/
Pemerintah
Kebijakan
Tindakan
Kebijakan
Kinerja,&,Dampak
Kebijakan
Formulasi Kebijakan Agenda/Baru
Sumber:
diadopsi dari Randall
B.
Ripley,
Policy
Analysis
in
Political
Science,
Nelson-‐Hall
Publisher,
Chicago.
Policy
research
Policy
analysis
21. Kaitan Kebijakan & Pelayanan Publik
Kepuasan
Masyarakat
MANAJEMEN
PELAYANAN
Kelembagaan
Ketatalaksanaan
SDM
Keuangan
Pengembangan
Sistem
Kebijakan
Makro
Mikro
Implementasi
HULU HILIR
22. Kaitan Kebijakan & Pelayanan Publik
KEBIJAKAN
PUBLIK
YANG
BAIK
MENINGKATNYA
KINERJA
PEMERINTAH
• Good
Formulation;
• Good
Implementation;
• Good
monitoring
&
evaluation;
• Good
policy
impacts.
n Berkurangnya
praktek
KKN;
n Sistem
pemerintahan
yang
efisien,
efektif
dan
berwibawa;
n Partisipasi masyarakat
dalam
pengambilan
keputusan
publik.
PELAYANAN
PUBLIK
PRIMA
• Berkualitas;
• Transparan;
• Akuntabel;
• Mudah;
• Murah;
• Cepat;
• Patut;
• Adil;
• Partisipatif.
23. Pelayanan Publik butuh Inovasi
Inovasi tanpa
pelayanan =.
kehilangan makna
Pelayanan tanpa
Inovasi =.kering &,
hambar
Inovasi &.Inovasi ibarat 1.koin dengan 2.
sisi yang.tidak bisa dipisahkan