Peraturan Kepala LAN No. 2/2013 mengatur pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khusus reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur serta membantu penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di instansi. Diklat ini memberikan materi tentang konsep dan kebijakan reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penyusunan dokumen reformasi, dan manajemen kinerja guna menyiapkan rencana aksi reformasi biro
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Overview Diklat Khusus Reformasi Birokrasi
1. PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANTENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUSPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
9. 99 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
Diklat Capacity Building For Senior
Executive Official RLARLA
Diklat Capacity Building For Reform
Catalysator DiksusDiksus RBRB, fokus
pada dimensi Mikro & 8 Area
Perubahan
17. No Mata Diklat / Modul Sesi Jam Pelatihan
1.
Konsep dan Kebijakan Reformasi Birokrasi di
Indonesia
2 6
2. Manajemen Perubahan (Change Management) 5 15
3.
Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan
Reformasi Birokrasi
4 12
4. Manajemen Kinerja 4 12
5.
Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi : Tindak
Lanjut Diklat Khusus Dalam Rangka RB
3 9
6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi 3 9
Total 21 63
1717
26. 2626
1.1. EVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAREVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAR, dilakukan
untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal:
Pencapaian hasil belajar;
Sistematika penyajian;
Kemampuan menyajikan/memfasilitasi mata diklat;
Ketepatan waktu;
Penggunaan metode dan media pembelajaran;
Sikap dan perilaku;
Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
Penggunaan bahasa;
Pemberian motivasi kepada peserta;
Relevansi materi dengan tema diklat;
Penguasaan materi;
Kerapihan berpakaian.
27. 2727
2.2. EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLATEVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT,
dilakukan untuk mengetahui persepsi peserta Diklat
terhadap penyelenggaraan Diklat yang meliputi:
Efektifitas penyelenggaraan;
Kesiapan, ketersediaan dan keberfungsian sarana
dan prasarana Diklat;
Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
Pelayanan terhadap peserta Diklat;
Pelayanan terhadap Tenaga Pengajar;
Administrasi Diklat;
Kurikulum dan strategi pembelajaran.
28. 2828
3.3. EVALUASI TERHADAP PESERTAEVALUASI TERHADAP PESERTA, dilakukan untuk
mengetahui kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Instansi (RARBI) dan rencana
implementasinya. Kemampuan ini dievaluasi dari
pemaparan diakhir program diklat.
30. 3030
STTPP akan diberikan setelah peserta mengikuti seluruh tahapan
diklat khusus.
Sertifikat paska diklat akan diberikan untuk melihat capaian RA-
RBI, yang akan diberikan kepada instansi setelah pelaksanaan
rencana aksi di instansi masing-masing. Evaluasi paska diklat
dilakukan dengan memberikan sertifikat berjenjang, yaitu :
1. Monitoring 3 bulan pertama untuk mengecek komitmen
pimpinan terhadap rencana aksi (persetujuan pimpinan);
2. Monitoring 6 bulan melihat kelayakan rencana aksi
(sosialisasi dan internalisasi);
3. Monitoring 1 tahun, melihat pelaksanaan rencana aksi
(masuk dalam dokumen Renstra dan Renja);
4. Monitoring 2 tahun melihat pelaksanaan hasil rencana aksi.