Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICE PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI
KALIMANTAN
112 halaman + xii hala...
KATA PENGANTAR
Di era otonomi luas dewasa ini, inovasi kebijakan dan daya
kreasi aparatur pemerintah merupakan kata kunci ...
diharapkan muncul hallo effect bagi daerah/instansi lain untuk dapat
mengembangkan inovasi pada lingkup daerah/instansi ma...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………....... iii
Daftar Tabel ………………………………...
2. Kota Bontang: Menggenjot PAD
Dengan Pelepah Pisang ................................................ 29
3. Kabupaten Pas...
C. Kendala dan Rekomendasi Pengembangan Produk
Unggulan Aloe Vera ……………………............................ 84
Bab V Praktek Te...
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Daerah Sampel/Tujuan Kajian ………………………… 10
Tabel 3.1. Kunjungan / Studi Banding Pengelolaan Puskesm...
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Kurva Kategori Adopter Mulai dari
Inovator - Laggards .............................................
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ditengah euphoria otonomi yang sangat tinggi dewasa ini, opsi
pemerintahan daerah yang cekatan dan res...
merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yakni teridentifikasikannya
praktek-praktek terbaik manajemen pemerintahan daerah (b...
Selanjutnya di bidang pertanian, Pemkot Palangkaraya berhasil
merubah asset yang tidak termanfaatkan (idle capacity) menja...
yang baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
kepada masyarakat. Dengan demikian terlihat dengan jelas bah...
bidang kependudukan, Pemkot Balikpapan menerapkan sistem KTP
Sementara dan KTP bagi orang miskin. Dalam sistem KTP sementa...
alternatif penanggulangan kawasan kumuh di perkotaan, serta
menciptakan lingkungan yang rapi dan sehat. Selain itu, adalah...
PENGEMBANGAN MODEL
BEST PRACTICES
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
DI KALIMANTAN
Seri Penelitian Admin...
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membudayakan
praktek-praktek terbaik dalam proses ...
bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan
yang sama-sama mereka hadapi. Bupati Indramayu, misalnya, ...
Berbagai praktek terbaik dari manajemen pembangunan
daerah diatas perlu diungkap secara luas agar dapat menjadi efek
pembe...
C. Kerangka Pikir: Otonomi Daerah dan Tuntutan Pemerintahan
Birokrasi, selama ini dikenal sebagai suatu konsep yang sangat...
Keseluruhan program reformasi sektor publik tersebut diatas,
menjadi lebih fenomenal dengan lahirnya buku Reinventing Gove...
pula bahwa adanya pemerintahan yang berjiwa entrepreneurial akan
sangat menentukan sejauhmana inovasi, daya kreasi, dan te...
Dalam bahasa Jerman, kata entrepreneur adalah unternehmer dan
kata bahasa Inggris yang paling mendekati maknanya dipandang...
mampu memadukan bagian-bagian dari usahanya dalam rangka
sebagai "komandan" yang berhasil.
9. Berorientasi pada uang, dala...
Dalam rangka membentuk kemandirian pemerintah pada
seluruh aspeknya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanannya
kepada m...
10
Tabel 1.1
Daerah Sampel/Tujuan Kajian
No. Wilayah Daerah Sampel
1 Kalimantan Timur ÿ Kota Balikpapan
2 Kalimantan Barat...
F. Target /Hasilyang Diharapkan
Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah
tersusunnya sebuah laporan tentang p...
BAB II
KERANGKA TEORI DAN PRAKTEK
PENGEMBANGAN DIFUSI INOVASI PEMERINTAHAN
DAERAH DI ERA OTONOMI
A. KonsepdanPerspektifDif...
Adapun pengertian difusi menjadi melekat dengan pengertian
"difusi inovasi" itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud denga...
informasi tentang ide baru kepada satu orang atau beberapa
orang. Proses komunikasi tersebut dapat terjadi apabila: ada id...
a. Teori ProsesKeputusan Inovasi.
Menurut teori ini, difusi inovasi berkaitan dengan proses yang
terjadi dalam suatu waktu...
on the basis of when the first begin using a new idea". Berikut ini
inovasi.
adalah gambar yang menjelaskan kategori adopt...
d. Teori PersepsiTentang Atribut Inovasi.
Teori persepsi tentang atribut (perceived attributes)
menyatakan bahwa orang yan...
Maka menurut teori ini suatu inovasi akan diadopsi jika
keuntungan relatif dibandingkan dengan inovasi yang lain; tidak
te...
komersialisasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan produksi,
Difusi dalam hal ini adalah suatu inovasi yang
dikomunikasik...
Pemetaan para adopter ini dilakukan dengan memakai
dasarnya adalah kurva adopsi itu sendiri. Dimana secara empirik
hasilka...
lain yang dipicu oleh berbagai faktor yang akan mempengaruhi para
adopter dalam mengadopsi sebuah gagasan baru tersebut. N...
terlambat dari kelompok pertama, namun biasanya justru
di sistemnya. Artinya kelompok pengikut lanjutan dari inovasi
akan ...
pendidikan, kemampuan baca tulis, status sosial, tingkat
mobilitas, ladang yang lebih luas (atau tingkat kekayaan),
orient...
serta potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan pemerintah daerah (pemda) yang capable
s...
Ditengah berbagai kondisi yang kurang menguntungkan tadi,
adalah hal yang patut disyukuri bahwa beberapa pemerintah daerah...
tupoksi jabatan yang disandangnya. Namun, sesungguhnya hal itu
justru menggambarkan ketidakprofesionalan pejabat yang
bers...
ditetapkan kriteria pengisian formasi jabatan struktural (catatan:
dalamjangka panjang juga untuk jabatan fungsional).
Dal...
tertentu. Dalam hal ini, untuk mendapatkan sifat-sifat spesifik pada
suatu jabatan tertentu, dapat dilakukan wawancara den...
merupakan terobosan manajemen pemerintahan (bidang
* Meningkatkan transparansi kebijakan dalam pengembangan
SDMaparatur;
*...
internasional terhadap mebel yang bernuansa etnik memang
sedangboomingdanlebih disukaidibanding yang modern.
Langkah kreat...
* Pada bulan Juli yang akan datang, Bontang akan ditetapkan oleh
Kebijakan ini tentu akan lebih berdampak positif
Terhadap...
pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan, maka tidak
tertutup kemungkinan bahwa potensi yang besar tadi lambat laun
...
Akasia, Sengon, Kedawung, Sungkai, Puspa, Laban, Keruing, dan
Penaga. Selanjutnya, sumber mata air yang asalnya hanya selu...
Melihat proses transformasi fungsi lahan dilakukan oleh
Pemkab Pasir diatas, maka tidak berlebihan jika hal itu dapat
dikl...
4. KabupatenJembrana: PendidikanGratis12Tahun
Meski pendapatan asli daerah (PAD) rendah, Kabupaten
Jembrana, Provinsi Bali...
wajib yang dulunya ditanggung orang tua siswa. Efisiensi tersebut
juga mampu untuk memberikan insentif tambahan mengajar b...
total dibanding pada saat pembentukannya. Hebatnya,
pertumbuhan ekonomi kota Tarakan tidak mendasarkan
pada APBD yang sang...
Perda yang berlaku, dana pokok dari "dana abadi" ini tidak boleh
diganggu gugat, dan hanya bunganya saja yang dapat
dimanf...
harga jual per KWH dari 2 sen dolar menjadi 4 sen dolar. Selanjutnya
pada tahun 2003 harga jual listrik menjadi Rp 750 per...
6. Kabupaten Madiun: Silaturahmi dan Bakti Sosial Untuk
Walaupun berstatus sebagai daerah tertinggal menurut versi
Kementr...
bupati, sehingga dengan cepat dapat dicarikan solusinya.
pembangunan jalan,sertifikat danlain sebagainya.
Hasilnya, KTP ya...
Reformasi dan inovasi dalam sektor pendidikan di Kabupaten
pendidikan. Dalam hal ini, inovasi pendidikan telah dilaksannak...
rumah peserta didik. Ini dimaksudkan agar peserta didik betah
berlama-lama di sekolah. Uniknya, Pemkab Tanahdatar tidak
se...
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan

SERI PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda, 2005

  • Soyez le premier à commenter

Pengembangan Model Best Practices Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan

  1. 1. PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICE PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN 112 halaman + xii halaman, 2005 Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 979-99635-6-7 1. Best Practice Penyelenggaraan Pemda 2. Manajemen Pemerintah Daerah Tim Peneliti : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA (Peneliti Utama) Gugum Gumelar, SH (Peneliti) Drs. Heryono Susilo, M.Si (Peneliti) Aryono Mulyono, BBA (Pembantu Peneliti) Siti Zakiyah, S.Si (Pembantu Peneliti) Sekretariat : Ma'mun, SE.,M.Si Baharudin, S.Sos.,M.Pd Said Fadhil, S.IP Editor : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA, Said Fadhil, SIP, Siti Zakiyah, S.Si., Windra Mariani, SH Diterbitkan Oleh : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (limamiliarrupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (limaratusjutarupiah).
  2. 2. KATA PENGANTAR Di era otonomi luas dewasa ini, inovasi kebijakan dan daya kreasi aparatur pemerintah merupakan kata kunci untuk berhasilnya pembangunan di daerah. Untuk itu, inovasi dan daya kreasi ini perlu terus diasah dan dikembangkan agar menjadi tools yang manjur untuk membangun figur kepemerintahan lokal yang efektif, efisien, professional,bersih,committed,akuntabel, sertaberkinerja tinggi. Fenomena dewasa ini mengilustrasikan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap terobosan- terobosan kebijakan di banyak daerah, namun semangat untuk menggali hal-hal baru (invention) dan menemukan metode-metode baru (innovation) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dirasakan pelu diperkuat lagi. Indikasi belum mengakarnya kebiasaan dan penerapan inovasi ini terlihat misalnya dalam hal masih banyaknya berbagai pungutan (retribusi) daerah yang memberatkan pelaku usaha, sehingga justru berdampak kontraproduktif bagi perekonomiandaerahdankesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan perlunya inovasi dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan publik itulah, maka kajian ini dilakukan. Tim peneliti memandang issu ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan trend global administrasi publik kontemporer seperti accountable governance, learning organization, dan sebagainya. Artinya, organisasi pembelajar dan pemerintahan yang akuntabel dapat dicapai secara lebih baik jika ditunjang oleh adanya inovasi dan daya kreasi yang optimaldariseluruhjajaranaparatur. Dengan dilakukannya kajian tentang ini, diharapkan tersedia gambaran umum tentang tingkat inovasi yang telah dicapai oleh daerah beserta kasus-kasus kebijakan di sektor tertentu. Dari sini Ii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  3. 3. diharapkan muncul hallo effect bagi daerah/instansi lain untuk dapat mengembangkan inovasi pada lingkup daerah/instansi masing- masing. Dengan selesainya kajian ini, Tim peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya program kajian ini, khususnya kepada para pejabat di daerah sample, yakni di Kota Palangkaraya, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, serta Kota Balikpapan. Pada saat bersamaan, Tim juga menyadari bahwa kajian ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, baik secara metodologis maupun substantif. Untuk itu, Tim sangat mengharapkan adanya kritik, saran, sertakomentar cerdasdankonstruktif dariberbagai pihak. Akhir kata, tim peneliti berharap hasil kajian ini dapat membawa manfaat dan menjadi salah satu rujukan dalam pembenahan manajemen pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penyempurnaan kualitas kebijakan publik dilevel daerah. Samarinda, Desember 2005 Tim Peneliti Iii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  4. 4. DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………… i Daftar Isi ……………………………………………………………....... iii Daftar Tabel …………………………………………………………...... vi Daftar Gambar ………………………………………………………..... vii Ringkasan Eksekutif / Executive Summary …………………………………............................... viii Bab I Pendahuluan ………………………………………………… 1 A. LatarBelakang ……………………………………….......... 1 B. Perumusan Masalah ...…………………………………… 3 C. Kerangka Pikir: Otonomi Daerah dan Tuntutan Pemerintahan Wirausaha Yang Inovatif ......................... 4 D. Ruang Lingkup ................................................................... 9 E. Tujuan dan Kegunaan .......………………………………. 10 F. Target/Hasil yang Diharapkan ………………………… 11 G. Status dan Jangka Waktu ………………………………...11 Bab II Kerangka Teori dan Praktek Pengembangan Difusi Inovasi Pemerintah Daerah di Era Otonomi ……………. 12 A. Konsep dan Perspektif Difusi Inovasi …………………. 12 1. Pengertian dan Elemen Difusi Inovasi ……………... 12 2. Teori-Teori Difusi Inovasi …………………………... 14 3. Proses Pengembangan Difusi Inovasi …………….... 18 4. Karakteristik Adopter dan Hubungannya dengan Tingkat Adopsi Inovasi …………………………….... 19 B. Praktek-Praktek Inovasi dan Terobosan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah .....……… 23 1. Propinsi Kaltim: Pengisian Formasi Jabatan Eselon II Secara Terbuka dan Kompetitif (Competitive Leadership Inventory) ................................ 25 Iiii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  5. 5. 2. Kota Bontang: Menggenjot PAD Dengan Pelepah Pisang ................................................ 29 3. Kabupaten Pasir: Reklamasi Eks Tambang Menjadi Obyek 4. Kabupaten Jembrana: Pendidikan Gratis 12 Tahun ............................................................. 35 5. Kota Tarakan: Merangsang Pertumbuhan Ekonomi dan PAD Tanpa Membebani Masyarakat ………......36 6. Kabupaten Madiun: Silaturahmi dan Bakti Sosial Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat ......... 40 7. Kabupaten Tanah Datar: Terobosan Manajemen Pendidikan ………………………............ 41 8. Kabupaten Sidoarjo: Reformasi Birokrasi Pelayanan Investasi …………………………………... 43 9. Kabupaten Kutai Timur: Pelayanan Terpadu Berbasis E-Government ……………………………… 46 10.Kabupaten Ngawi: Pemberdayaan Ekonomi Lokal ............................................................... 47 Bab III Praktek Terbaik (Best Practices) Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ………………………………………… 51 A. Gambaran Umum Daerah ………………………………. 51 B. Best Practice Bidang Pelayanan Kesehatan …………… 53 C. Best Practice Bidang Pertanian …………………………. 65 Bab IV Praktek Terbaik (Best Practices) Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ................................….............…............71 A. Kondisi Umum Daerah ………………………………….. 71 B. Best Practice Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan (Aloe Vera) ………………………………………………… 75 Wisata ……………………..................32 Iiv PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  6. 6. C. Kendala dan Rekomendasi Pengembangan Produk Unggulan Aloe Vera ……………………............................ 84 Bab V Praktek Terbaik (Best Practices) Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan .………………………………….......... 88 A. Kondisi Umum Daerah ………………………………...... 89 B. PDAM Bandarmasih: Dari Kondisi Terpuruk Menuju PDAM yang Sehat, Mandiri dan Prima dalam Pelayanan ....…......................................................... 91 Bab VI Praktek Terbaik (Best Practices) Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur .......................................................…....... 100 A. Kondisi Umum Wilayah ……………………………….... 100 B. Best Practice Bidang Manajemen Kependudukan …….. 102 C. Best Practice Bidang Penataan Perkotaan …………........ 106 Bab VII Penutup …………………………………………………... 108 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………...... 111 LAMPIRAN Lampiran 1 SK Tim Pengelola Kajian Lampiran 2 Instrumen Penelitian Iv PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  7. 7. DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Daerah Sampel/Tujuan Kajian ………………………… 10 Tabel 3.1. Kunjungan / Studi Banding Pengelolaan Puskesmas Swadana di Kota Palangkaraya ……………………....... 64 Tabel 4.1. Data Indikator Kependudukan Kota Pontianak Tahun 2004 ……………………………………………….. 72 Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Kota Pontianak Berdasar Lapangan Pekerjaan …………………………………….. 73 Tabel 5.1. Sumber Pendanaan PDAM Bandarmasih ……………. 101 Ivi PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  8. 8. DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Kurva Kategori Adopter Mulai dari Inovator - Laggards ...................................................... 16 Gambar 2.2. Kurva S yang Menggambarkan Kumulatif Jumlah Adopter yang Mengadopsi Inovasi ............................. 17 Gambar 2.3. Proses Pengembangan Inovasi (Sumber: Purwanto, 2000) ........................................... 18 Gambar 5.1. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Bandarmasih 2000-2004 ............................................. 95 Ivii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  9. 9. RINGKASAN EKSEKUTIF Ditengah euphoria otonomi yang sangat tinggi dewasa ini, opsi pemerintahan daerah yang cekatan dan responsif, efektif dan efisien, serta kreatif dan inovatif, tidak terelakkan lagi. Sebab, semangat dan esensi kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberikan kebebasan yang lebih luas kepada daearh untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, otonomi diharapkan melahirkan pemerintahan daerah yang mandiri / independen, kompeten/kapabel, serta akuntabel dan berkinerja tinggi. Harapan seperti ini nampaknya tidak akan tercapai secara memuaskan jika tidak disertai dengan semangat membangun inovasi di kalangan aparatur pemerintahan daerah. Untungnya, dewasa ini telah berkembang kecenderungan untuk membudayakan praktek-praktek terbaik dalam proses pembangunan kemasyarakatan ataupun kegiatan pemerintahan di daerah. Sekecil apapun lingkup dan volume kegiatan, namun jika dapat menjadi contoh yang baik bagi reformasi kelembagaan atau ketatalaksanaan, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai best practices yang perlu terus diperkuat. Dan ditengah berbagai kritik tentang lemahnya manajemen dan kinerja pemerintahan daerah, adanya inovasi dan terobosan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, terasa sekali memberikan harapan yang segar terhadap prospekpenerapan kebijakan desentralisasidiIndonesia. Berbagai praktek terbaik dari manajemen pembangunan daerah diatas, tentunya perlu diungkap secara luas agar dapat menjadi efek pembelajaran (learning effect) yang menyebar dan dapat diadopsi olehdaerah/instansilainnya. Atas dasar pertimbangan dan kebutuhan untuk menyebarkan semangat inovasi manajemen tadi, maka kajian ini mencoba Iviii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  10. 10. merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yakni teridentifikasikannya praktek-praktek terbaik manajemen pemerintahan daerah (best practices) di wilayah Kalimantan, serta terdiseminasikannya hal tersebut kepada daerah lain sebagai upaya benchmarking dalam rangka revitalisasi pelayanan publik. Dengan adanya identifikasi dan diseminasi best practices tadi, diharapkan akan tercapai peningkatan inovasi dan kreativitas diantara para penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah di wilayah Kalimantan telah cukup kreatif dan inovatif dalam menemukan terobosan kebijakan di bidang/sektor tertentu. Di Kota Palangkaraya, misalnya, terdapat terobosan dalam bidang kesehatan danbidang pertanian. Di bidang kesehatan, Pemkot Palangkaraya menerapkan pola swadana untuk pengelolaan 4 puskesmas. Dengan diterapkannya pola swadana bagi puskesmas ini, maka stigma pelayanan puskesmas dahulu yang kumuh, seadanya, tanpa pemeriksaan dokter, kurang obat, dan sebagainya, sekarang ini sudah sangat berkurang. Bahkan saat ini Puskesmas Pahandut mempunyai daya saing yang cukup kompetitiif dibanding jasa pelayanan kesehatan lain seperti dokter praktik, klinik, bahkan RSUD maupun RS Swasta. Selain itu, penerapan pola swadana tadi dapat menciptakan manfaat-manfaat yang sangat positif, diantaranya: 1) mengurangi ketergantungan Puskesmas terhadap APBD atau APBN, malah dapat menjadi sumber pendapatan baru (income accumulation); 2) Mampu mewujudkan prinsip value for money serta mencapai customer satisfaction secara optimal; 3) meningkatnya akuntabilitas dan transparansi anggaran; serta 4) meningkatnya kesejahteraan pengelola puskesmas, sekaligus memperbesarpeluang pengembangan kompetensiSDM. Iix PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  11. 11. Selanjutnya di bidang pertanian, Pemkot Palangkaraya berhasil merubah asset yang tidak termanfaatkan (idle capacity) menjadi potensi yang amat menjanjikan. Kasusnya adalah transformasi lahan lebak/rawa menjadi lahan pertanian yang sangat produktif. Pembukaan lahan rawa menjadi areal pertanian ini merupakan sumber baru produksi beras, sumber baru mata pencaharian bagi penduduk miskin dan pengangguran, serta sumber penghasilan baru bagi para petani penggarap. Bahkan banyak pihak berharap bahwa tanaman padi ini akan menjadi primadona baru bagi Kota Palangkaraya, paling tidak mengurangi ketergantungan terhadap supply beras dari daerah lain. Program ini juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan yang jitu. Sebagaimana diketahui, para petani penggarap lahan rawa ini adalah bekas perambah hutan dan nelayan. Namun kehidupan sebagai perambah hutan dan nelayan dirasakan tidak pernah mengalami peningkatan. Sebaliknya, baru setahun bercocok tanam ternyata sudah memperoleh hasil yang nyata. Dan akhirnya, program ini tidak saja berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani penggarap, namun juga akan memperkokoh indikator ekonomi makro di daerah seperti perdapatan per kapita, PDRB, angka pengangguran, dan sebagainya, bahkan juga akan berkontribusi pada peluang untuk memperkuat basis pendapatan aslidaerah(PAD). Sementara itu di Kota Pontianak, potensi lidah buaya (aloe vera) dapat dioptimalkan menjadi berbagai produk komoditas unggulan, sekaligus memberikan dampak ikutan (spreading effects) yang positif secara sosial ekonomi. Pengembangan tanaman lidah buaya dilahan gambut merupakan suatu upaya terobosan untuk memanfaatkan potensi lahan tidur menjadi lahan produktif yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pemberyadaan ekonomi di daerah. Melihat lahan gambut merupakan lahan kering yang kurang subur, bersifat asam dan miskin hara, tidak semua jenis tanaman bisa tumbuh dan beradaptasi. Dilain pihak potensi lahan gambut yang dapat dikembangkan cukup besar, sehingga diperlukan suatu pengelolalaan Ix PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  12. 12. yang baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa kebijakan pengembangan aloe vera ini bersifat mutualis. Disatu sisi, lahan gambut yang selama ini menjadi asset kurang bernilai, dapat dioptimalkan; dan disisi lain, penanaman aloe vera sendiri menghasilkan keuntungan ekonomisdansosial. Di Kota Banjarmasin, reformasi birokrasi pelayanan terjadi di PDAM Bandarmasih. Reformasi dilaksanakan mulai awal 2001 ditandai dengan pergantian jajaran Direksi. Pada saat itu disusun Business Plan secara demokratis, transparan dan akuntabel berisi visi dan misi PDAM Bandarmasih; dengan visi menjadikan PDAM yang Sehat, Mandiri dan Prima dalam Pelayanan. Dalam implementasi visi misi tersebut, direksi PDAM Bandarmasih menerapkan strategi learning organization (organisasi pembelajar). Langkah awal yang ditempuh adalah dengan menyamakan persepsi antara direksi dengan jajaran karyawan (shared vision), dan kemudian membangun komitmen bersama (building commitment) antara PDAM dengan stakeholders, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh PDAM dalam pengembangan usahanya akan mendapat dukungan dari mereka. PDAM Bandarmasih juga membangun personal mastery karyawannya dengan menyediakan berbagai jenis pelatihan yang diajukan sendiri oleh karyawan berdasarkan tuntutan kebutuhan. Dengan menerapkan prinsip learning organization ini, PDAM Bandarmasih mampu menghasilkan laba sebesar Rp 3,25 milyar dalam kurun waktu 4 tahun dari sebelumnya minus Rp 15 milyar pada tahun 2001. Selain itu, peningkatan tariff setiap 6 bulan (semester) tidak pernah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena diimbangi oleh jaminan kualitas pelayanan (qualityassurance ofpublicservices). Akhirnya, di Kota Balikpapan, beberapa praktek terbaik manajemen pemerintahan juga telah terimplementasikan, baik pada bidang pelayanan kependudukan maupun penataan perkotaan. Di Ixi PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  13. 13. bidang kependudukan, Pemkot Balikpapan menerapkan sistem KTP Sementara dan KTP bagi orang miskin. Dalam sistem KTP sementara, seorang pendatang akan diberikan KTP Sementara dengan membayar sejumlah uang jaminan. Setelah mendapat pekerjaan (dalam kurun 6 bulan tadi), mereka dapat mengajukan KTP Tetap. Namun jika setelah enam bulan tetap tidak mendapat pekerjaan, maka mereka diminta pulang atau dipulangkan secara paksa dengan biaya dari uang yang mereka depositkan kepada Pemkot. Sementara bagi warga miskin, pelayanan KTP diberikan secara gratis. Dengan cara ini, maka jumlah penduduk miskin dapat diketahui, sehingga program bantuan bagi penduduk miskin benar-benar dapat mengena sasaran yang benar- benar berhak. Selain itu, seluruh pemegang KTP WNI tetap (termasuk KTP Pra Sejahtera dan KS-1) diikutsertakan dalam program asuransi jiwa. Dengan menerapkan manajemen kependudukan yang modern ini, beberapa manfaat dapat diraih sekaligus, yaitu: 1) tersedianya data kependudukan yang akurat dan up to date; 2) tidak adanya KTP ganda dan hilangnya percaloan dalam pengurusan KTP; 3) termonitornya arus migrasi (masuk dan keluar) penduduk; 4) berkurangnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kependudukan; 5) terseleksinya penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan secara ketat; serta 6) meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian program / kebijakan pada bidang tertentu, misalnya program pengentasan kemiskinan. Sementara itu dalam bidang penataan perkotaan, Pemkot Balikpapan berhasil mensiasati kondisi geografis daerahnya yang banyak terdiri dari wilayah sungai dan perairan, menjadi konsep hunian yang cukup matang, dengan cara mengembangkan konsep permukiman atas air. Selama ini, permukiman diatas wilayah perairan sangat dihindarkan karena berpotensi menimbulkan kawasan kumuh. Namun di Balikpapan justru menjadi alternatif baru terhadap upaya penataan kota. Beberapa keuntungan dari program ini adalah bahwa perumahan kampung air ini pada jangka pendek bisa menjadi Ixii PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  14. 14. alternatif penanggulangan kawasan kumuh di perkotaan, serta menciptakan lingkungan yang rapi dan sehat. Selain itu, adalah fakta bahwa harga perumahan di perkotaan saat ini sangat tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itulah sebabnya, perumahan kampung air ini juga dapat menjadi alternatif solusi pengadaan rumah murah karena keterbatasan lahan di perkotaan. Dan akhirnya, konsep pembangunan perumahan atas air ini juga berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, dalam hal ini adalah kayu ulin yang banyak didapatkan di Kalimantan. Dengan kata lain, tidak dibutuhkan adanya bahan-bahan modern seperti besi beton, keramik, atau semen. Dengan demikian, selain lebih murah, pembangunan perumahan seperti ini juga bernuansa alami, sehingga dapat dikembangkan sebagai obyek wisata baru. Ixi PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  15. 15. PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN Seri Penelitian Administrasi Negara
  16. 16. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membudayakan praktek-praktek terbaik dalam proses pembangunan kemasyarakatan ataupun kegiatan pemerintahan. Sekecil apapun lingkup dan volume kegiatan, namun jika dapat menjadi contoh yang baik bagi reformasi kelembagaan atau ketatalaksanaan, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai best practices yang perlu terus dikembangkan. Di tengah berbagai kritik tentang lemahnya manajemen dan kinerja pemerintahan daerah, adanya inovasi dan terobosan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, terasa sekali memberikan harapan yang segar terhadap prospek penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Beberapa praktek terbaik yang dapat dikemukakan disini antara lain adalah hasil penelitian IRDA (2002) di beberapa daerah. Di Kabupaten Bandung, misalnya, Bupati dan jajarannya selalu mengadakan diskusi terbuka mingguan untuk seluruh masyarakat yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan. Dialog semacam ini memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan usulan ataupun umpan balik terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan sosial, serta permasalahan diberbagai bidang baik politik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Forum-forum semacam ini secara langsung akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerahsecarakeseluruhan. Selain itu, di era otonomi luas saat ini juga terdapat fenomena positif berupa hasrat di antara pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah Propinsi untuk saling PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN 1
  17. 17. bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Bupati Indramayu, misalnya, telah mendirikan sebuah asosiasi yang terdiri dari para pejabat berbagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Asosiasi ini membentuk sebuah forum bagi daerah anggotanya untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Pusat tentang proporsi bagi hasil minyak dan gas bumi yang semestinya dikembalikan kepada daerah. Asosiasi ini juga telah melobi pemerintah Pusat agar lebih terbuka dalam perhitungan DAU (dana alokasiumum)kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Di wilayah Kalimantan, praktek best practices terefleksikan dalam bentuk komitmen pemerintah daerah yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Pontianak, misalnya, pada bulan April 2001 telah diundangkan Perda yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum. Dengan memperhatikan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan efisiensi kerja, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan bahwa minimal 5,6 jam kerja sehari (dari total 8 jam kerja) harus dialokasikan untuk pemberian layanan kepada masyarakat. Waktu yang lain (2,4 jam sehari) digunakan untuk urusan teknis administratif. Dinas dan lembaga daerah lain yang tidak mentaati standar waktu pelayanan ini akan dievaluasi kembali dan dipertimbangkan untuk digabung dengan unit/lembaga lainnya (IRDA,2002). Disamping ketiga bentuk praktek terbaik diatas, IRDA (2002) juga menemukan banyak praktek-praktek baik (good practices) dari manajemen pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, lingkungan, serta investasi. Seiring dengan hasil temuan tadi, dalam laporan ketiganya IRDA (2003) menyajikan pencapaian utama dari desentralisasi dalam tiga aspek, yakni proses pengambilan keputusan pada level daerah, pembangunan sumber daya manusia dan keuangan, sertapeningkatan sistemakuntabilitas. 2 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  18. 18. Berbagai praktek terbaik dari manajemen pembangunan daerah diatas perlu diungkap secara luas agar dapat menjadi efek pembelajaran (learning effect) yang menyebar dan dapat diadopsi oleh daerah lainnya. Dalam hal ini, penemuan, ekspose dan pengakuan secara luas atas praktek-praktek utama dalam manajemen pembangunan dan pelayanan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara sekaligus. Dan mengingat pentingnya inovasi dan terobosan manajemen untuk mencapai kinerja pemerintahan yang optimal, maka dipandang perlu untuk diadakan kajian tentang praktek-praktek best practices dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahdiwilayah Kalimantan. B. PerumusanMasalah Walaupun secara umum telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan berupa berubahnya rezim yang di dominasi oleh birokrasi professional menjadi rezim yang lebih berbasis pada keunggulan manajemen (a shift of regime dominated by bureau- professionalism to one dominated by managerialism), namun harus diakui bahwa berbagai inovasi dan terobosan manajemen tadi belum mampu mendongkrak kinerja pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan pembangunan secara optimal. Ini berarti bahwa best practices dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu terus digali dan dikembangkan. Disamping itu, terdapat indikasi bahwa budaya menggali dan menemukan terhadap pola baru manajemen pemerintahan daerah ini nampaknya belum menjadi kebiasaan dan kebutuhan bagi komponen pemerintah dan masyarakat di daerah. Dengan kata lain, daya inovasi dan kreativitas pemerintah dan para stakeholders di daerah masih perlu dipacu, antara lain dengan memperkenalkan praktek-praktek best practices yang berkembang di daerah lainnya. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan terjadinya proses benchmarking suatu daerah terhadap daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  19. 19. C. Kerangka Pikir: Otonomi Daerah dan Tuntutan Pemerintahan Birokrasi, selama ini dikenal sebagai suatu konsep yang sangat rasional, efektif dan efisien, serta tidak mungkin mengalami kebangkrutan. Sebab, birokrasi didukung oleh berbagai sumber daya manajemen (7M IS) yang sangat kokoh dan besar. Namun kenyataannya, dewasa ini banyak tuntutan masyarakat luas maupun kalangan akademik yang menghendaki dilakukannya "reformasi, revitalisasi atau restrukturisasi" sektor publik. Tuntutan ini bukan suatu kelatahan semata dari adanya program serupa di luar negeri, tetapi memang merupakan kebutuhan yang mutlak dalam rangka menghadapipersaingan global padaabad ke-21 nanti. Gagasan akan perlunya efisiensi sektor publik dan profesionalisme aparatur ini, jelas didasari oleh pemikiran bahwa pada pada masa yang akan datang, aparatur negara akan dihadapkan pada suatu kondisi obyektif yang menuntut daya saing (competitiveness) serta kecepatan, ketepatan dan keakuratan (effectiveness) penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Terlebih lagi jika diingat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi tetap terbatas, sementara tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan umum (public service) semakin meningkat, maka adanya kondisi semacam ini apabila terus berlanjut tidak menutup kemungkinan akan membengkak menjadi gap atau kesenjangan, dan pada gilirannya akan menjauhkanbirokrasi darimasyarakat yang harusdilayaninya. Berdasarkan kondisi empiris tersebut, sudah saatnya bagi birokrasi - baik di negara maju maupun berkembang - untuk melakukan reorientasi, revitalisasi maupun reformasi dari fungsi- fungsi kepemerintahan dan pelayanannya. Beberapa negara yang telah mencoba melancarkan program reformasi ini antara lain Kanada dengan Public Service Reform 2000 (PS 2000), Malaysia dengan Visi 2020, atau juga negara kita yang sedangmenyusunkonsepNusantara 21. Wirausahayang Inovatif 4 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN Wirausaha yang Inovatif
  20. 20. Keseluruhan program reformasi sektor publik tersebut diatas, menjadi lebih fenomenal dengan lahirnya buku Reinventing Government (1992) karya Osborne dan Gaebler. Melalui tulisannya tersebut, Osborne dan Gaebler mencoba menawarkan sepuluh prinsip yang diyakini mampu membangkit-kan kembali semangat dan energi baru bagi birokrasi. Secara singkat, inti ajaran yang dikemukakan adalah bagaimana menginjeksikan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) ke tubuh birokrasi. Meskipun secara konsepsional kedua pakar diatas telah memberikan garis-garis besar mengenai program reformasi sektor publik, namun perlu dipahami juga bahwa aparatur pemerintah dimasing-masing negara memiliki nuansa-nuansa yang secara kontekstual berbeda. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi perlu kita sikapi secara bijaksana, dalam pengertian bahwa tujuan hakiki program reformasi sesungguhnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mewirausahakanbirokrasi semata-mata. Hal ini sesuai pula dengan kekhawatiran Osborne dan Plastrik dalam bukunya Banishing Bureaucracy (1996) yang mengemukakan adanya mitos dalam program reformasi sektor publik. Maksudnya, jangan sampai terjadi bahwa program reformasi yang sedang diselenggarakan ternyata tidak atau kurang membawa hasil sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu, maka improvisasi sumber daya manusia sektor publik perlu diupayakan secara terus menerus dan sistematis, sehingga akan mampu melaksanakan program reformasi secara tepat guna dan berhasil guna. Terlebih lagi jika diingat bahwa kondisi lingkungan strategis organisasi pemerintah telah demikian berkembang, maka eksistensi dari aparatur yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, serta efektif dan efisien, jelas merupakan keniscayaan. Ini berarti 5 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  21. 21. pula bahwa adanya pemerintahan yang berjiwa entrepreneurial akan sangat menentukan sejauhmana inovasi, daya kreasi, dan terobosan kebijakan di daerah dapat dipromosikan. Terlebih lagi ditengah euphoria otonomi yang sangat tinggi dewasa ini, opsi pemerintahan daerahyang cekatan, tidak terelakkan lagi. Inti gagasan pemerintahan wirausaha sendiri sesungguhnya telah muncul jauh sebelum lahirnya Reinventing Government. Dalam hal ini, Gagasan Osborne dan Gaebler untuk menyuntikkan semangat kewirausahaan ke sektor publik mengambil dasar konsepsional J.B. Say (1800), yang mengatakan bahwa kewirausahaan (entrepreneur) adalah pemindahan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar. Dengan kata lain, seorang wirausahawan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksikmalkan produktivitas dan efektivitas. Disamping itu, perlu digarisbawahi bahwa wirausaha selalu identik dengan risk taker (pengambil resiko). Seorang wirausahawan sesungguhnya bukan penanggung resiko, melainkan akan mencoba mendefinisikan resiko yang harus dihadapi sertamenimimalkansebanyak mungkin resikotersebut. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon dalam bukunya yang berjudul Essai sur la Nature du Commerce e n G e n e r a l ( 1 7 5 5 ) , y a n g m e n y a t a k a n b a h w a entrepreneur/kewirausahaan adalah orang yang mengambil resiko dengan jalan membeli barang dengan harga tertentu dan menjualnya dengan harga yang belum pasti. Dalam pengertian Cantillon ini, karakteristik utama wirausaha adalah keberaniannya mengambil resiko, perannya mengambil keputusan untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya, kegiatannya mencari peluang yang terbaik untuk menggunakan sumber daya agar memperoleh hasil yang terbesar. 6 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  22. 22. Dalam bahasa Jerman, kata entrepreneur adalah unternehmer dan kata bahasa Inggris yang paling mendekati maknanya dipandang dari sudut sejarah berasal dari kata "projector" yang diartikan sebagai "yang membuat proyek dimasa mendatang yang menanggung resiko dalam pernyataannya". Dengan demikian para pembuat teori ekonomi dan para penulis pada masa ini sepakat bahwa entrepreneur ialah mereka yang memulai sebuah usaha baru dan yang berani menanggung segala macam resiko, serta mereka yang mendapatkan keuntungannya. Adapun karakteristik utama entrepreneur seperti dikemukakan oleh Burch(1986:28-29) sebagai berikut: 1. Dorongan berprestasi, dalam arti bahwa semua entrepreneur yang berhasil, memilikikeinginan besaruntuk mencapaisuatu prestasi. 2. Bekerja keras, dalam arti bahwa sebagian besar entrepreneur mabuk kerjademimencapaisasaranyang ingin dicapai. 3. Memperhatikan kualitas, dalam arti bahwa entrepreneur menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai mandiri, sebelum ia mulai dengan usahayang baru. 4. Sangat bertanggungjawab, dalam arti bahwa entrepreneur secara legal, 5. Berorientasi pada imbalan, dalam arti bahwa entrepreneur mau menunjukkan prestasi, kera keras dan bertanggungjawab, dan mereka mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan penghormatan. 6. Optimis, dalam arti bahwa entrepreneur hidup dengan doktrin semua waktu baik untuk berbisnis, dan segala sesuatu adalah mungkin. 7. Berorientasi pada pada hasil karya yang baik (excellent oriented), dalam arti bahwa entrepreneur seringkali ingin mencapai sukses yang menonjoldanmenuntut segala yang first class. 8. Mampu mengorganisasikan, dalam arti bahwa entrepreneur moral maupun mental sangat bertanggungjawab atas usaha mereka. 7 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  23. 23. mampu memadukan bagian-bagian dari usahanya dalam rangka sebagai "komandan" yang berhasil. 9. Berorientasi pada uang, dalam arti bahwa entrepreneur mengejar uang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usahanya saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasikerja dankeberhasilan. Tuntutan adanya peran baru pemerintah diatas sesungguhnya merupakan gejala yang wajar, mengingat bahwa sarana dan prasarana (sumber daya) yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas. Sementara itu, keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar tentang rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks seperti inilah, maka setiap jajaran aparatur perlu berpikir dan mencari alternatif terbaik bagaimana mengatasi kendala yang ada tanpa mengurangi makna dan hakikat pelayanannya. Ini berarti juga bahwa pemerintah harus mampu menciptakan nilai-nilai baru (value creating) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, atau memberikan nilai tambah (added value) terhadap jasa pelayanan yang telah ada sebelumnya. Strategi seperti inilah yang antara lain disarankan oleh Ikujiro Nonaka dan Takeuchi(1996),yang disebut dengan ValueCreation Management. Disamping perkembangan dinamika kemasyarakatan, pemerintah juga dihadapkan kepada tantangan pertumbuhan sektor swasta yang makin memiliki daya saing unggul. Konsekuensinya, pemerintah perlu meningkatkan daya siangnya agar masyarakat tidak berpaling kepada swasta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan umumnya. Atau, kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan umumnya. Jika hal ini terjadi, maka terbuktilah kekhawatiran kita tentang "kebangkrutan birokrasi". mencapai hasil maksimal bagi usahanya, mereka umumnya diakui 8 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN mencapai hasil maksimal bagi usahanya, mereka umumnya diakui
  24. 24. Dalam rangka membentuk kemandirian pemerintah pada seluruh aspeknya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat inilah, maka pemerintah perlu memiliki semangat kewirausahaan (entrepreneurship). Jadi, jiwa wirausaha semula hanya dimiliki oleh sekelompok pengusaha yang tidak memiliki fasilitas- fasilitas tertentu, tetapi ingin memperoleh hasil maksimal dari usahanya. Oleh karenanya, logis jika aparatur kurang memiliki semangat ini karena dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya telah tersedia berbagai fasilitas pendukung terutama dari segi anggaran atau budget. Mengingat perbedaan yang cukup mendasar antara organisasi publik yang bersifat nirlaba dengan organisasi privat yang mencari laba inilah, maka organisasi pemerintah perlu pula menerapkan cara kerja atau manajemen seperti yang dianut oleh organisasi sektor privat. Dengan kata lain, jiwa wirausaha ini sesungguhnya lebih banyak dipunyai oleh swasta dari pada kalangan pemerintahan, sehingga transformasi semangat kewirausahaan dapat dikatakan pula sebagai mengelola sektor publik sebagaimana halnya mengelola suatu usaha swastaatau perusahaan. D. Ruang Lingkup Kajian ini akan mencoba menggali sedalam dan selengkap mungkin berbagai inovasi dan terobosan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di berbagai sektor dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dari jangkauan wilayah, kajian ini akan mengkaji 4 (empat) Kota Otonom, dimana setiap kota mewakili 1 Propinsi di Kalimantan. Adapun penentuan sampelnya dilakukan secara random bertujuan (purposive random sampling), dengan daerah-daerah yang akan diteliti adalahsebagai berikut: 9 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  25. 25. 10 Tabel 1.1 Daerah Sampel/Tujuan Kajian No. Wilayah Daerah Sampel 1 Kalimantan Timur ÿ Kota Balikpapan 2 Kalimantan Barat ÿ Kota Pontianak 3 Kalimantan Selatan ÿ Kota Banjarmasin 4 Kaliman tan Tengah ÿ Kota Palangkaraya E. TujuandanKegunaan Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kajian ini adalah teridentifikasikannya praktek-praktek terbaik manajemen pemerintahan daerah (best practices) di wilayah Kalimantan, serta terdiseminasikannya hal tersebut kepada daerah lain sebagai upaya benchmarking dalam rangka revitalisasi pelayanan publik. Dengan adanya identifikasi dan diseminasi best practices tadi, diharapkan akan tercapai peningkatan inovasi dan kreativitas diantara para penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegunaan hasil kajian ini paling tidak mencakup tiga dimensi. Kegunaan pertama adalah untuk memotivasi dan mengapresiasi para pejabat dan anggota masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk mengimplementasikan best practice yang telah dihasilkan serta untuk menggali dan mengembangkan best practices lainnya. Kegunaan kedua adalah untuk membangkitkan semangat berkompetisi dari daerah atau instansi lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan kegunaan ketiga adalah untuk mengakselerasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang pembangunan danpelayanan. PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  26. 26. F. Target /Hasilyang Diharapkan Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah laporan tentang praktek-praktek pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif di wilayah Kalimantan, hasil-hasil (outputs dan outcomes) yang diperoleh, serta prospek pengembangannya diwaktu yang akan datang. G. StatusdanJangka Waktu Kajian ini merupakan program baru yang dilaksanakan untuk wilayah Kalimantan. Adapun jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian ini adalah 9 bulan, yakni periode April - Desember 2005. 11 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  27. 27. BAB II KERANGKA TEORI DAN PRAKTEK PENGEMBANGAN DIFUSI INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH DI ERA OTONOMI A. KonsepdanPerspektifDifusiInovasi 1. PengertiandanElemenDifusiInovasi Pemahaman makna difusi inovasi bisa ditelusuri dari kata 'difusi' dan 'inovasi'. Dalam bahasa sehari-hari, inovasi berkaitan dengan segala sesuatu yang baru yang dibutuhkan dan diinginkan manusia. Secara harfiah, kata inovasi memiliki dua pengertian, yaitu pertama, inovasi sebagai kata sifat diartikan sebagai pengenalan sesuatu yang baru, dan kedua inovasi sebagai kata benda mengacu pada pengertian suatu ide baru, cara baru, atau penemuan (Purwanto,2000:4). Wilson & Wilson (1971: 4) mendefinisikan inovasi sebagai “ability to make wanted new combinations", atau kemampuan untuk membuat kombinasi baru yang diinginkan. Kombinasi tersebut terdiri dari (1) ide; (2) energi; (3) informasi; (4) objek; atau (5) gabungan dari dua atau tiga hal tersebut. Dalam hal ini, tidak dibedakan apa saja yang membentuk kombinasi tersebut selama inovasitersebut baru dandiinginkan. Lebih lanjut Purwanto (2000: 4) menyatakan bahwa pengertian inovasi sering disederhanakan sebagai teknologi baru. Pengertian ini didasarkan pada berbagai kajian yang menyatakan bahwa sebagian besar inovasi memang lahir di bidang teknologi. Pada dasarnya suatu inovasi sulit dipisahkan dari adanya unsur- unsur pengetahuan baru (new knowledge), cara-cara baru (new practices), barang/objek baru (new product), dan teknologi baru (new technology),sertapenemuanbaru (new invention). 12 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  28. 28. Adapun pengertian difusi menjadi melekat dengan pengertian "difusi inovasi" itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan difusi adalah "proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan, diadopsi, dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat" (Purwanto, 2000: 6). Melalui proses difusi tersebut, suatu inovasi dimungkinkan untuk diketahui banyak orang, dikomunikasikan sehingga tersebar luas dan pada gilirannya digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya, teori difusi inovasi yang dinyatakan Rogers (1995) itu "offers a conceptual framework for analyzing adoption of an innovation, related to socialand psychologicalaspects ofuser in an organization". Difusi inovasi akan berjalan jika ada sejumlah elemen dasar yang mendukung terjadinya proses tersebut. Menurut Rogers (1995) ada empat elemen yang harus ada dalam proses difusi inovasi, keempat elemendasartersebut adalah: * Time:Periodedimanasuatuinovasidiadaptasiolehadopter. * Innovation:ide-idebaru yang akan diadopsiolehadopter. * Communication Channels: Media masa dan saluran media lainnya yang akan menjadi media dalam penyampaian inovasi dari inovatorkepada adopter. * Social System: sistem sosial, norma dan agen perubahan yang merupakan unsur pendukung bagi terjadinya proses difusi inovasi. Mengulang pendapat Rogers (1995), lebih lanjut Purwanto (2004: 7)menyebutkan empat unsurutama dalamdifusiinovasi: 1. Ide baru atau Inovasi. Proses difusi bisa terjadi bila ada inovasi. Ide, cara, atau objek baru tersebut bisa benar-benar baru hasil suatu penemuan (invention) dan hasil rekayasa (engineering), bisa pula sebagai yang diperbaharui (renewal), atau berupa ide, cara, dan objek yang dianggap baru olehindividuatau sistemsosial. 2. Saluran Komunikasi. Difusi diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berisi pesan tentang ide baru. Disini terjadi penyampaian 13 "difusi inovasi" itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  29. 29. informasi tentang ide baru kepada satu orang atau beberapa orang. Proses komunikasi tersebut dapat terjadi apabila: ada ide baru, ada pihak yang memiliki pengetahuan tentang ide baru, ada pihak yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang ide baru, serta ada saluran komunikasi yang dapat menghubungkan kedua pihak. 3. Dimensi Waktu dalam Difusi. Difusi merupakan kegiatan yang memerlukan waktu dalam prosesnya. Satuan waktu yang diperlukan dalam proses difusi bisa dalam harian, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun, bergantung pada jenis inovasinya. Dimensi waktu dalam proses difusi melibatkan tiga hal, yaitu a) Proses keputusan oleh individu mulai dari tahap pengetahuan sampai tahap menerima atau menolak inovasi; b) Keinovatifan individu atau unit pengadopsi dilihat dari cepat atau lambatnya, serta c) Kecepatan adopsi dalam sistem sosial dalam arti jumlah anggota yang mengadopsi dalam periode waktu tertentu. 4. Suatu Sistem Sosial. Seperangkat jaringan yang terbentuk atas dasar kebersamaan untuk pemecahan masalah atau mencapai suatu tujuan. Sistem sosial tersebut anggotanya bisa individu, kelompokinformal,organisasi,danatau sub-sistem. 2. Teori-Teori DifusiInovasi. Walaupun diidentifikasikan sampai dengan saat ini menurut Purwanto (2000:11) belum dapat didefinisikan secara sempurna teori dari difusi inovasi, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli sosiologi, khususnya sosiologi pedesaan serta beberapa bidang lainnya seperti pendidikan luar sekolah, ilmu administrasi maka Rogers (1995) telah menyusun sejumlah teori yang berkaitan dengan difusi inovasi ini. Ada empat teori besar yang diajukan Rogers mengenai difusi inovasi ini, yaitu: 1) teori proseskeputusan inovasi;2)teori keinovatifan individu; 3) kecepatan adopsi; serta 4) persepsi tentang atribut inovasi (Purwanto, 2000: 11). 14 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  30. 30. a. Teori ProsesKeputusan Inovasi. Menurut teori ini, difusi inovasi berkaitan dengan proses yang terjadi dalam suatu waktu dan dapat dilihat dalam lima tahapan. Tahapan tersebut adalah pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Selanjutnya konsekuensi dari teori ini, maka difusi inovasi dipandang sebagai proses. Artinya sampai dengan suatu inovasi tersebut diputuskan untuk diterima dan dilakukan oleh adopter (pihak yang mengadopsi inovasi tersebut) dibutuhkan periode waktu. Sementara lamanya waktu untuk memutuskanmengikuti inovasi tersebut akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor, baik itu faktor yang ada di pihak inovator itu sendiri maupun dari fihak adopternya. Sehingga dalam prakteknya proses difusi inovasi tidak akan selalu berjalan linier dan bersifat garis lurus, bahkan sangat dimungkinkan terjadisecaratimbal balik. b. Teori Keinovatifan Individu. Dalam pandangan teori ini difusi inovasi terjadi akibat ada orang yang secara individu memiliki tingkat inovatif lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga mereka yang memiliki tingkat keinovatifan ini akan lebih dulu melakukan inovasi. Dan dalam pandangan ini maka individu akan diklasifikan dalam bentuk garis kontinum mulai dari kelompok yang sangat inovatif sampai dengan yang sangat tidak inovatif. dengan "pendahulu" atau pioneer atau disebut juga dengan "innovators", mereka suka mengadopsi suatu inovasi pada tahap paling awal serta siap mengambil risiko, akibat ditolak atau tidak diterima oleh kelompoknya. Sementara untuk kelompok yang menolak atau paling akhir mengikuti difusi inovasi disebut dengan "Laggards". Dalam kaitannya dengan teori ini, Rogers (1995) menyatakan " ...the individuals in a social system do not adopt an innovation at the same time. Rather, they adopt in an over-time sequence, so that individuals can be classified into adopter categories Individu yang tergolong sangat inovatif ini dikenal 15 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  31. 31. on the basis of when the first begin using a new idea". Berikut ini inovasi. adalah gambar yang menjelaskan kategori adopter suatu difusi www.valuebasedmanagement.net Roger Adoption / Innovation Curve Early Majority Early Adopters 2,5% 13,5% 34% Late Majority 34% 16% Laggards Gambar 2.1 Kurva Kategori Adopter Mulai dari Inovator - Laggards c. Teori Kecepatan Inovasi. Teori kecepatan inovasi ini menyatakan bahwa inovasi didifusikan dalam satu pola tertentu. Pola ini disebut dengan kurva ketajaman "S". Kecepatan adopsi suatu inovasi pada tahan awal akan berjalan secara lambat, tumbuh secara gradual, kemudian bertambah secara dramatis cepat, setelah itu diikuti kembali dengan masa stabil dan akhirnya terjadi penurunan. Dengan kurva ini maka akan terlihat pola difusi suatu inovasi. Jika kurva S yang terjadi bentuknya tajam, maka dapat menggambarkan kecepatan terjadinya proses difusi tersebut. Namun sebaliknya jika kurva S tersebut lebih landai, maka menunjukkan ada keterlambatan dalam difusi inovasi tersebut. 16 adalah gambar yang menjelaskan kategori adopter suatu difusi PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  32. 32. d. Teori PersepsiTentang Atribut Inovasi. Teori persepsi tentang atribut (perceived attributes) menyatakan bahwa orang yang berpotensi menjadi adopter menilai suatu inovasi atas dasar persepsinya tentang karakteristik inovasi tersebut. Ada lima karakteristik atau atribut yang akan dipersepsikanolehcalonadoptertersebut adalah: * Trialability, degree to which an innovation may be experimented with * Observability, degree to which the results of an innovation are visible toothers; * Relative advantage, degree to which an innovation is perceived as better than idea. * Complexity, degree to which an innovation is perceived as relatively * Compatibility, degree to which an innovation is perceived as consistent withthe existing values, pastexperiences and needs. on alimitedbasis; difficulttounderstand andtouse. Adopsi mengalami penurunan Adopsi kembali mengalami penurunan Adopsi terjadi dengan cepat Adopsi terjadi dengan lambat Waktu Jumlah Adopter Gambar 2.2. Kurva S yang Menggambarkan Kumulatif Jumlah Adopter yang Mengadopsi Inovasi 17 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  33. 33. Maka menurut teori ini suatu inovasi akan diadopsi jika keuntungan relatif dibandingkan dengan inovasi yang lain; tidak terlalu rumit atau kompleks; sesuai atau cocok dengan cara - cara atau nilai-nilai yang telah ada. 3. ProsesPengembanganDifusiInovasi. Proses pengembangan inovasi biasanya dimulai dari tahap pengenalan masalah atau kebutuhan, diteruskan dengan penelitian dan pengembangan, kemudian setelah itu diikuti dengan komersialisasi, difusi dan adopsi, dan diakhiri dengan konsekuensi. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Rogers,1995; Purwanto, 2004: 18) dipersepsikan oleh adopter memiliki kemudahan untuk di coba, menjanjikan suatu hasil yang mudah diamati; memiliki Purwanto dengan mengutip Rogers (1995) mengatakan bahwa sedikit sekali proses inovasi yang tidak mengikuti pola di atas, ada sejumlah inovasi yang tidak diperoleh melalui penelitian dan pengembangan, misalnya melalui hasil praktek orang, proses kebetulan dantidak sengaja, namun pada sebagian besar proses pengembangan inovasiakan sejalan dengan tahapan tersebut. Kebutuhan mendorong manusia berusaha memunculkan ide-ide, , baik penelitian dasar maupun penelitian terapan. Pengembangan inovasi berupa teknologi canggih yang baru biasanya melewati empat tahapan, yaitu mulai dari (1) inovasi, (2) inovasi, (3) kompetisi cara dan objek baru. Hampir semua penemuan dan inovasi di bidang teknologi merupakan hasil penelitian para ilmuwan teknologi, dan (4) standarisasi. Adapun yang dimaksud 18 1 Kebutuhan/ Masalah 2 Penelitian 3 Pengembangan 4 Komersialisasi 5 Difusi & Inovasi 6 Konsekuensi Gambar 2.3 Proses Pengembangan (Sumber: Purwanto, 2000) dipersepsikan oleh adopter memiliki kemudahan untuk di coba, PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  34. 34. komersialisasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan produksi, Difusi dalam hal ini adalah suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui suatu saluran pada suatu waktu dan ditujukan kepada anggota suatu sistem sosial, dan hasil difusi biasanya dihadapkan terjadi adopsi, yaitu keputusan menerima inovasi. Di sini inovasi dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan, namun seringkali malah menimbulkan permasalahan dan kebutuhan baru sehingga menimbulkan proses pengembangan inovasiberikutnya. 4. Karakteristik Adopter dan Hubungannya dengan Tingkat Adopsi Inovasi. Dalam proses difusi inovasi, yang diyakini oleh Rogers sebagai cikal bakal perubahan sosial, terdapat hasil empirik adanya kelompok yang disebut dengan adopter (orang atau kelompok yang menjadi pengikut atau penyerap ide-ide baru tersebut). Yang menjadi permasalahan para peneliti bidang ini, ternyata mereka membutuhkan kajian yang cukup mendalam tentang hubungan antara tingkat keberhasilan inovasi serta hubungannya dengan para pengikut ini. Artinya adakah konsep-konsep atau bahkan generalisasi yang dapat menjelaskan secara umum bahwa karakteristik kelompok pengikut ini memiliki hubungan dengan proses difusi inovasi. Dan dari hasil kajian itu pada akhirnya Rogers sendiri mampu memetakan hal ini dengan sangat baik. Dan tentu saja konsep ini (atau mungkin) generalisasi ini bukan untuk diperdebatkan sah atau tidaknya. Sebab dalam tataran empirik kajian yang telah dilakukannya dan kesimpulan ini tidak dapat dibantah. Namun apakah kesimpulan itu dalam konteks saat ini atau dalam konteks yang lain, dimungkinkan dapat berlaku juga atau tidak, atau justru barangkali konsep ini saat dianalisis di dalam konteks kekinian kita, seharusnyamengalamipenyempurnaan. pabrikasi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk inovasi. 19 pabrikasi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk inovasi. PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  35. 35. Pemetaan para adopter ini dilakukan dengan memakai dasarnya adalah kurva adopsi itu sendiri. Dimana secara empirik hasilkajian membuktikan bahwa para pengikut atau adopter tersebut jika dipetakan dalam kurva sebaranya mengikuti distribusi normal, artinya pada bagian awal ada sedikit orang yang menjadi pengikut tersebut. Dan padaperiode berikutnya kelompok ini semakin bertambah, dan kalau sudah mencapai setengah lebih maka jumlah kelompok ini akan semakin sedikit lagi. Sehingga kalau digambarkan kurva kelompok pengikut ini akan berbentuk seperti kurva distribusi normal. Dari kurva normal (atau disebut juga dengan bentuk lonceng) maka kelompok adopter dapat dibuat. Dimana pengelompokkan ini dibuat degan menggunakan asumsi atau pendekatan distribusi normal pada statistik, dengan mem- proxi rata-rata (Mean) dan simpangan baku (SD). Yang hasilnya diperkirakan bahwa: * Kelompok yang mengisi area sebelum sampai dengan rata-rata (Mean) dikurangi 2 SD dikatagorikan sebagai kelompok Inovator. * Kelompok yang mengisi area antara rata-rata (Mean) dikurangi 2 SD sampai dengan rata-rata dikurangi SD dikatagorikan sebagai kelompok Pelopor. * Kelompok yang mengisi area antara rata-rata dikurangi SD Pengikut Awal. * Kelompok yang mengisi area antara rata-rata sampai dengan rata-rata ditambah SD dikatagorikan sebagai kelompok Pengikut Akhir/Lanjutan. * Kelompok yang mengisi area mulai rata-rata ditambah SD Pengelompokan di atas adalah dilihat dalam cara pandang yang sangat ideal, yang barang tentu dalam realitasnya tidak seakurat yang tergambar dalam dua gambar di atas. Banyak variansi sampai dengan rata-rata dikatagorikan sebagai kelompok dikategorikan sebagai kelompokLaggard/Konservatif. 20 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  36. 36. lain yang dipicu oleh berbagai faktor yang akan mempengaruhi para adopter dalam mengadopsi sebuah gagasan baru tersebut. Namun terlepas dari itu, sebagai satu analisis, perspektif ideal sangat dibutuhkan, terutama dalam hubungannya dengan pemetaan dasar dalam memotret satu problematika. Untuk itu maka tidak ada salahnya memahami ciri atau karakteristik dasar dari masing- masing kelompok tersebut. Adapun ciri-ciri itu adalah sebagai berikut: * Inovator: petualang; kelompok ini memang memiliki minat yang bisa disebut luar biasa terhadap sesuatu yang baru. Pikirannya selalu merasa gelisah jika melihat suatu ketidak harmonisan. Mereka akan berupaya mencari gagasan yang dianggap terbaik untuk mengungkap dan menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi diri atau kelompoknya. Dan biasanya orientasinya lebih banyak keluar sistem. Artinya seringkali cara berfikirnya jauh melebihi kelompoknya dan bahkan keluar sama sekali dari cara berfikir sistem kelompoknya. Walaupun menurut Rogers, seorang inovator harus juga memiliki sumber keuangan yang kuat serta memadai agar dimana suatu saat jika inovasi yang dihasilkannya tidak menguntungkan atau mengalami kerugian sebenarnya cukup mengganggu sebab walaupun faktor keuangan itu penting padahal kriteria yang utama dari inovator adalah rasa keingintahuannya dan rasa petualangannya yang tergolong tinggi dan itu seringkali tidak sejalan dengan faktor kepemilikan uang/dana. * Pelopor; si tauladan; kelompok ini adalah kelompok yang relatif mengimplementasikan suatu gagasan baru, yang bersangkutan memikirkan betul apakah hal ini termasuk baik atau justru kurang baik bagi kepentingan sistem kelompoknya. Jadi pada kelompok proses adopsi yang dilakukannya relatif yang bersangkutan menjadi siap. Kriteria tambahan tersebut lebih arif dibandingkan dengan kelompok inovator, sebab s e r i n g k a l i p a d a s a a t i n g i n m e n g a d o p s i a t a u 21 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  37. 37. terlambat dari kelompok pertama, namun biasanya justru di sistemnya. Artinya kelompok pengikut lanjutan dari inovasi akan sangat ditentukan oleh kelompok pelopor ini. Karena mereka akan menjaditauladan darianggota kelompoklainnya. * Pengikut awal; kelompok ini memiliki karakteristik yang dimana dari sisi imitasinya yang cukup tinggi terhadap kelompok pelopor dan biasanya didasari oleh pertimbangan yang cukup realistis pada saat adopsi itu inovasi akan dilakukannya. Kelompok ini biasanya akan menjadi pengimitasi yang baik dari kelompoksebelumnya. * Pengikut akhir; kelompok ini memiliki karakteristik yang dimana dari sisi imitasinya yang kurang dan biasanya didasari oleh pertimbangan yang kurang baik (skeptis) terhadap sebuah inovasi. Sehingga biasanya mereka melakukan adopsi setelah mengalami berbagai tekanan baru yang bersagkutan melakukan adopsi. * Konservatif; adalah kelompok yang dianggap sebagai kelompok paling akhir mengadopsi sebah inovasi. Mereka dinilai sebagai kelompok kolot yang memiliki kesempitan berfikir. Sehingga proses inovasi bagi kelompok ini adalah hal yang tidak perlu diterima atau bahkan kalau bisa di tolaknya. Kalaupun pada akhirnya yang bersangkutan mengadopsinya adalah sebagai satu proses yang tidak mudah, dengan mengalami berbagai tekanan yang sangat berat, baru yang bersangkutan akan mengadopsi itupun biasanya dengan penuh syarat dan keterpaksaan. Selain itu ada Rogers mengajukan kesimpulan lain tentang hubungan antara karakteristik adopter dengan tingkat keinovasian dalamberbagai setting sosialekonomilain diantaranya: * Dimensi Sosial Ekonomi: Kelompok yang memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi cenderung memiliki kelebihan dalam tingkat kelompok pelopor inilah yang nantinya menjadi figur (pelopor) 22 kelompok pelopor inilah yang nantinya menjadi figur (pelopor) PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  38. 38. pendidikan, kemampuan baca tulis, status sosial, tingkat mobilitas, ladang yang lebih luas (atau tingkat kekayaan), orientasi pada ekonomi komersial, lebih berkenan pada kredit, sertamemilikipekerjaan yang lebih spesifik. * Dimensi Kepribadian: kelompok yang memiliki tingkat inovasi yang lebih besar, kurang dogmatis, kemampuan abstraksi yang lebih besar, rasionalitas yang kuat, intelegensianya lebih tinggi, lebih berkenan terhadap perubahan, lebih berkenan terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih siap menghadapi resiko, kurang yang cukup tinggi, serta aspirasi terhadap pendidikandanlain-lain cukup tinggi. * Dimensi Komunikasi: kelompok yang memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi cenderung memiliki kelebihan dalam interpersonal dengan anggota sistem yang lain, lebih terbuka, baik dengan pihak luar maupun internal, lebih terbuka terhadap komunikasi dari luar, lebih tinggi tingkat kepemimpinannya, serta menjadi anggota sistem yang bernorma lebih modern dan mampuberkomunikasi secaralebih terpadu. B. Praktek-Praktek Inovasi dan Terobosan Manajemen Otonomi daerah adalah salah satu agenda reformasi yang sekarang sudah direalisasikan. Dalam hal ini, otonomi daerah harus dilihat sebagai peluang bagi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara otonom melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan. Disamping itu juga, daerah perlu secara terus menerus meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan tinggi cenderung memiliki kelebihan dalam tingkat empathi yang lebih percaya pada nasib (lebih meyakini usaha dan proses), motivasinya partisipasi sosialnya tinggi, lebih sering melakukan komunikasi Pemerintahandan PembangunandiDaerah 23 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  39. 39. serta potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pemerintah daerah (pemda) yang capable sekaligus innovative dalam melahirkan kebijakan serta mengelola semua potensi di daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Disamping itu juga, pemerintah daerah harus mampu menjadikan semua potensi, kekuatan ekonomi daerah, letak geografis dan budaya masyarakat sebagai modal bagi daerah dalam membangun kekuatan daerahyang mandiri. Memang harus diakui bahwa perubahan sistem pemerintahan sentralistis ke desentralistis menyebabkan tidak semua daerah siap. Ketidaksiapan ini, terwujud dengan praktek kebijakan pemerintah daerah yang latah dan tidak kreatif bahkan menyimpang dalam melahirkan kebijakan. Salah satunya, banyak pemda yang menetapkan pungutan-pungutan baru yang justru menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy), yang pada gilirannya telah menyebabkan sulitnya usaha-usaha kecil berkembang. Hal ini tentunya secara jangka panjang juga akan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan akhirnya akan menurunkan potensipenerimaanpajak danpungutan retribusi itu sendiri. Dorongan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin, menjadi pemicu Pemda yang tidak kreatif untuk mengenakan pungutan-pungutan yang akan menghambat mobilitas sumberdaya. Hal ini merupakan implikasi terhadap orientasi daerah kepada pemasukan kas (cash inflow) bukan kepada pendapatan rill, akhirnya terjadilah praktek-praktek financial anarchism tersebut. Disisi lain, daerah juga tidak luput dijangkiti oleh virus KKN yang telah sekian lama menggerogoti negeri ini. Kalau dulu praktek tersebut tumbuh berkembang di tingkat pusat, maka seiring dengan otonomi daerah maka dengan sendirinya praktek KKN juga ikut terdesentralisasi ke daerah. Bahkan sebuah pandangan sinis memaknai otonomi sebagai "bagi-bagi kesempatan" dari pusat ke daerah untuk mencicipinikmatnya kue KKN. 24 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  40. 40. Ditengah berbagai kondisi yang kurang menguntungkan tadi, adalah hal yang patut disyukuri bahwa beberapa pemerintah daerah telah mulai berpikir kreatif dan inovatif, dengan mengembangkan alternatif-alternatif dan terobosan baru dalam manajemen pemerintahan di daerahnya masing-masing. Propinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Pasir, dan Kota Palangkaraya adalah beberapa contoh daerah otonom yang telah mulai berpikir untuk mengurangi ketergantungan daerahnya kepada pemerintah pusat, sekaligus mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam mengelola potensi wilayahnya. Berikut adalah beberapa contoh best practices di beberapa daerah yang berhasil diimplementasikan pada program / kebijakan bidang tertentu. 1. Propinsi Kaltim: Pengisian Formasi Jabatan Eselon II Secara TerbukadanKompetitif (Competitive Leadership Inventory). Dalam kebijakan pengangkatan, penempatan dan promosi kepegawaian selama ini, Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) lazimnya memiliki peran yang cukup sentral dan dominan. Disamping memiliki beberapa sisi positif, sistem ini juga memiliki banyak kekurangan atau sisi negatif, misalnya transparansi yang rendah karena pola kerja yang cenderung tertutup, akuntabilitas yang rendah karena unsur subyektifitas yang tinggi dan membuka peluang terjadinya KKN, serta nilai profesionalisme yang rendah karena kurang didasarkan pada prosesseleksiyang ketat, terukur dankompetitif. Pola ini juga memiliki kelemahan berupa keterikatan emosional antara pejabat yang diangkat / dipromosikan dengan jabatan yang didudukinya. Seorang pejabat sering mengatakan bahwa "Sebagai abdi negara, saya siap untuk ditugaskan dimanapun dan pada posisi apapun". Selintas, pernyataan ini mengandung sifat loyalitas dan tanggung jawab terhadap statusnya sebagai PNS dan terhadap 25 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  41. 41. tupoksi jabatan yang disandangnya. Namun, sesungguhnya hal itu justru menggambarkan ketidakprofesionalan pejabat yang bersangkutan. Sebab, tidak mungkin seseorang dapat menjalankan tugas dengan baik jika tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, minat dan pilihan, serta visi dan harapannya. Dengan kata lain, penempatan seorang PNS pada suatu jabatan idealnya harus benar-benar cocok dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, minat dan pilihan, serta visi dan harapannya tadi. Mengingat banyaknya kelemahan yang melekat pada pola rekrutmen yang lama, adalah hal yang sangat menggembirakan saat Pemprop Kalimantan Timur mengumumkan kebijakan untuk mengisi jabatan struktural Eselon II yang kosong secara terbuka dan kompetitif. Pengisian jabatan struktural (competitive leadership inventory) ini sendiri dapat dikatakan menggunakan Pola Kompetisi Terbatas, yang dicirikanoleh3 (tiga) hal, yaitu: * Hanya terbuka untuk PNSdilingkungan PempropKaltim; * Dibatasi oleh persyaratan administratif tertentu (lama kerja, pangkat, pendidikan, dll), mengingat aturan-aturan kepegawaian masihmemilikikekuatan hukum mengikat; * Mempertimbangkan kinerja individu pada posisi sebelumnya (track record), baik menyangkut kemampuan manajerial, teknis, maupunsikap danmoralitas. Untuk efektifnya pola baru dalam pemilihan dan penempatan pejabat ini, maka harus ditunjang dengan pedoman yang jelas dan instrumen yang matang agar dapat dijamin output (yakni terpilihnya seseorang untuk menduduki jabatan tertentu) secara obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya pedoman dan instrumen yang valid dan reliable, kebijakan yang sangat bagus ini dikhawatirkan dapat menjadi blunder bagi pemerintah daerah setempat. Atas dasar seperti itulah, maka perlu 26 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  42. 42. ditetapkan kriteria pengisian formasi jabatan struktural (catatan: dalamjangka panjang juga untuk jabatan fungsional). Dalam hal ini, kriteria dasar yang disarankan meliputi karakteristik (tipe dan sifat) serta kompetensi calon pejabat. Kedua kriteria ini dipandang sebagai faktor kunci yang paling menentukan keberhasilan seseorang untuk menjalankan tugas-tugas yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Dalam proses penentuan seseorang untuk duduk pada jabatan tertentu, kriteria atau pertimbangan kompetensi diberi bobot yang lebih besar dibanding kriteria karakter. Sebab, pendekatan teoretis maupun kerangka kebijakan yang ada saat inipun masih menempatkan kompetensi sebagai kunci pengungkit utama (key leverage) membangun kinerja organisasi. Penilaian terhadap aspek kompetensi akan menghasilkan kandidat dengan bobot tinggi, sedang, dan rendah (atau baik, sedang, dan buruk). Dengan kata lain, terhadap aspek kompetensi ini bisa dilakukan penilaian secara bertingkat. Sedangkan penilaian terhadap aspek karakteristik akan menghasilkan kandidat dengan sifat/karakter/tipe yang beragam, seperti pemikir (konseptor), penengah (mediator), pengarah (manajer), pelaksana layanan administratif,pengelola kegiatan teknis, dansebagainya. Selain itu, dapat pula dihasilkan tipe manusia pendiam (introvert), senang bergaul (extrovert), dan sebagainya. Dengan kata lain, terhadap aspek karakteristik ini tidak bisa dilakukan penilaian secara bertingkat. Artinya, seorang yang cenderung menyukai pekerjaan teknis atau pelayanan administratif tidak dapat dikatakan lebih rendahdaripadatipe manusiapemikir, dansebaliknya. Secara umum, tahapan dalam pola rekrutmen baru ini didahului dengan menetapkan karakteristik dari suatu jabatan 27 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  43. 43. tertentu. Dalam hal ini, untuk mendapatkan sifat-sifat spesifik pada suatu jabatan tertentu, dapat dilakukan wawancara dengan incumbent (pejabat yang sedang menduduki), user (atasan), dan subordinate-nya (bawahan). Selanjutnya, dilakukan penetapan standar kompetensi umum yang melekat pada jabatan tertentu. Hal ini penting, sebab kompetensi umum suatu jabatan mestinya concurrent dengan kompetensi individual calon pejabat yang akan menduduki jabatan tersebut, sehingga akan terbangun sinergi. Tahap berikutnya adalah penilaian dan pengelompokan karakteristik individual dan kompetensi individual seorang calon yang akan didudukkan pada jabatan tersebut, apakah sesuai dengan karakteristik jabatan yang dipersyaratkan atau tidak. Hal ini penting agar orang tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik padasaatmendudukijabatannya. Dalam menjalankan seluruh rangkaian proses diatas, peran Tim Independen sangat penting, khususnya untuk menetapkan kandidat terbaik secara obyektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penetapan seseorang pada jabatan tertentu tetap menjadi kewenangan pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah), dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh rekomendasi serta hasil uji karaktar dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim Independen. Tim Independen sendiri dalam menyusun karaktar dan uji kompetensi dengan menggunakan instrumen dan alat ukur yang obyektif, valid (dapat dipercaya dan benar secara akademik) dan reliable (dapat digunakan untuk waktu dantempat berbeda). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemprop Kalimantan Timur tentang pengisian jabatan struktural secara terbuka dan kompetitif (competitive leadership inventory) ini rekomendasi kepada pimpinan daerah harus didasarkan pada hasil uji 28 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  44. 44. merupakan terobosan manajemen pemerintahan (bidang * Meningkatkan transparansi kebijakan dalam pengembangan SDMaparatur; * Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui kontrol rekrutmen yang selama ini berjalan; * Lebih menjamin adanya proses yang fair dan kompetitif sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja individual maupun kelembagaan; * Teridentifikasikannya karakteristik setiap jabatan dan tersedianya standar kompetensi umum yang dibutuhkan dan 2. Bontang: Menggenjot PADDenganPelepahPisang Menurunnya proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah, semakin menyadarkan jajaran aparat Kota Bontang untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa harus membebani aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu terobosan yang tengah digalakkan adalah dengan mengolah pelepah pisang menjadi produk baru yang bernilai ekonomis tinggi dan dengan sentuhan artistik yang menawan. Boleh jadi, terobosan seperti ini menjadisatu-satunya danyang pertama di Indonesia, dan oleh karenanya layak untuk dijadikan sebagai contoh berskala nasionalbagi daerahlainnya. Di Bontang saat ini telah beroperasi sebuah perusahaan di bidang industri mebel yang terbuat dari kayu dengan kombinasi rotan dan pelepah pisang. Setiap bulannya dapat diekspor ke Amerika dan Eropa sampai 200 kontainer; dan menjelang Natal bahkan meningkat hingga 400 kontainer. Permintaan pasar kepegawaian), dan oleh karenanya dapat diklasifikasikan sebagai best practice.Beberapa keunggulan kebijakan ini antara lain adalah: langsung olehmasyarakat; * Mengurangi ekses negatif dalam pola melekat padajabatan tertentu. 29 kepegawaian), dan oleh karenanya dapat diklasifikasikan sebagai PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  45. 45. internasional terhadap mebel yang bernuansa etnik memang sedangboomingdanlebih disukaidibanding yang modern. Langkah kreatif dan progresif pemerintah Kota Bontang ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya adalah: * Pelepah pisang yang selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai sampah yang tidak berharga, harus dibuang dan bahkan menimbulkan gangguan bagi kebersihan dan keindahan kota, justru diolah dan diubah menjadi komoditas yang tidak saja bernilai ekonomis tinggi, namun juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi daerah. Dengan teknologi yang relatif sederhana, ternyata dapat dihasilkan produk yang produk ini jauh lebih murah dibanding produk yang disukai masyarakat dalam negeri kebanyakan. Sebagai contoh, harga sebuah kursi panjang dari bahan baku limbah sekitar Rp500ribu per * Dilihat dari bahan baku yang digunakan, perajin mebel tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk pengadaan bahan baku, karena pelepah pisang dapat didapatkan dengan mudah dan murah. Apalagi Kota Bontang termasuk daerah penghasil pisang yang cukup potensial untuk pasar Kalimantan Timur. Dengan demikian, terjadi proses symbiosis mutualism antara penanaman bibit-bibit baru pisang, pemenuhan pasar terhadap kebutuhan pisang, serta pemanfaatan pelepahnya. Disini, bukan hanya petani pisang yang diuntungkan, sekaligus juga pedagang pisang sertaperajinpelepah pisang. * Secara ekologis, pengolahan pelepah pisang menjadi barang ekonomis juga dapat mengurangi volume sampah. Dengan kata lain, usaha pembuatan mebel dari pelepah pisang ini merupakan ramahlingkungan. bermutu dengan standar internasional. Selain itu, dari segi harga, unit, sedangkan buatan Italia minimal Rp1,5 juta perunit. sebuah usaha ekonomi yang bersifat environmental friendly atau 30 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  46. 46. * Pada bulan Juli yang akan datang, Bontang akan ditetapkan oleh Kebijakan ini tentu akan lebih berdampak positif Terhadap pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk para perajin mebel dari pelepah pisang. Bahkan diyakini bahwa Kalimantan Timur (khususnya Bontang) dapat menjadisentra industrimebel nasional. * Pengembangan usaha mebel dari pelepah pisang berpotensi menjadi penyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran didaerah. * Pengembangan usaha mebel dari pelepah pisang juga di Bontang pada tahun-tahun mendatang. Selama ini, sektor minyak bumi dan gas merupakan andalan Kota Bontang baik dalam penciptaan lapangan kerja, pemasukan income daerah, serta dampak positifnya terhadap aktivitas ekonomi secara makro. Namun seiring dengan menurunnya deposit atau cadangan migas, maka Pemkot Bontang perlu segera mendorong sektor-sektor andalanbaru yang non-migas. * Ada itikad baik dan political will dari Pemkot dan instansi terkait menyangkut produk yang dihasilkan, yakni dengan membeli produk lokal tadi untuk dipergunakan sebagai barang inventaris kantor. Potensi sudah terkuak, sementara langkah awal pun telah dimulai. melanjutkan dan mengembangkan potensi tersebut? Tentu market mechanism perlu dipertahankan. Namun state mechanism pun perlu dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dengan memberi pelatihan, menyediakan dana atau kredit pendamping, melakukan evaluasi dan monitoring, serta merintis pembukaan pasar domestik yang lebih luas. Tanpa usaha Menteri Koperasisebagai satu-satunya KawasanKoperasidi Indonesia. merupakan langkah strategis dalam menghadapi era pasca migas Tinggal masalahnya sekarang, mampukah jajaran aparat Kota Bontang perlu terus-menerus melakukan pembinaan, yang dapat dilakukan . 31 Menteri Koperasi sebagai satu-satunya Kawasan Koperasi di PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  47. 47. pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi yang besar tadi lambat laun ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan, akan muncul kembali, yang berarti pula otonomidaerahgagal mencapaitujuan dansasarannya. 3. KabupatenPasir:ReklamasiEksTambang MenjadiObyekWisata Areal penambangan yang telah ditinggalkan karena habisnya deposit bahan tambang, biasanya berubah menjadi kawasan kering dan tandus, tercemar, serta tidak produktif dan kehilangan nilai ekonomisnya. Namun kasus reklamasi eks tambang batu bara di Kabupaten Pasir membuktikan bahwa kondisi tersebut dapat 0 dibalik 180 kalau memang ada komitmen dan usaha yang sungguh- sungguh darijajaranpemerintah daerah. Di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau (32 km dari kota Tanah Grogot), pernah terdapat areal penambangan batu bara milik PT BHP Kendilo Coal Indonesia seluas 3.500 hektare. PT BHP KCI adalah perusahaan modal asing yang 80 persen sahamnya dimiliki oleh PT. BHP Biliton Australia-Inggris, dan 20 persen sisanya dimiliki Mitsui Mining Corporation (MMC) Jepang. Eks tambang ini beroperasi sejak tahun 1993 dan berakhir pada tanggal 17 September 2002. Areal ini memiliki luas wilayah eksploitasi tambang 2.692.370 hektare, yang dibagi menjadi 7 (tujuh) lokasi pertambangan, atau lebih dikenal dengan Pit I hingga Pit VII, yang terbentang dari utara hingga selatan. Kawasan yang telah dibuka untuk umum sejak 6 Nopember 2005 ini sekarang menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis, yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab Pasir. Upaya mereklamasi sendiri mulai dikerjakan sejak bulan Oktober 2004 dengan cara menanami tanaman cepat tumbuh seperti akan menjadi hilang, atau bahkan mati. Dan bila hal ini terjadi, maka 32 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  48. 48. Akasia, Sengon, Kedawung, Sungkai, Puspa, Laban, Keruing, dan Penaga. Selanjutnya, sumber mata air yang asalnya hanya seluas 20 meter persegi, diperluas menjadi danau buatan sepanjang 100 meter, sementara di sekeliling danau diletakkan batu kuring yang berfungsi untuk menahanerositanah. Saat ini, wajah eks tambang tadi sudah berubah total. Di lokasi Pit I, misalnya, terdapat taman bermain untuk anak-anak yang dilengkap fasilitas sepeda air. Koleksi tanaman langka juga dapat ditemukan di sekitar kawasan ini, seperti Resak dan Rupai. Disampingitu, kawasan ini juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta kegiatan hiburan / olahraga perahu dayung. Lebih atraktif lagi, di Tahura Lati Petangis ini juga dilengkapi dengan jembatan ulin sepanjang 75 meter yang melintas di tengah-tengah danau dengan ketinggian mencapai 17 meter. Di wilayah ini juga dapat disaksikan sekumpulan angsa liar berenang di sekitar danau air tawar itu, serta hewan liar lain seperti babi hutan, rusa, macan tutul, beruang, dan ular. Dan bagi masyarakat yang gemar melakukan kegiatan outbond, berkemah, atau berpetualang, maka dapat membuat tenda di salah satu areal kawasan ini, yakni dicampingground. Sementara itu, di lokasi Pit II yang berjarak 500 meter dari Pit I, saat ini telah disulap menjadi tempat pemancingan umum dengan Sedangkan di lokasi Pit III terdapat penangkaran dan peternakan RusajenisSambar,seluassatuhektare. Jumlahrusayang adasaat ini baru sebanyak delapan ekor, terdiri empat pejantan, dua betina, dan dua anakan. Dalam waktu dekat, salah satu betina akan melahirkan, yang membuktikan bahwa lingkungan Tahura lati Petangis ini cocokmenjadihabitat perkembangbiakan rusa. berbagai jenis ikan air tawar seperti mas, nila, gurami, dan gabus (haruan). Jika memancing di Pit II ini harus memiliki ijin, maka di Pit VII dapat memancing dengan bebas tanpa memerlukan ijin khusus. 33 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  49. 49. Melihat proses transformasi fungsi lahan dilakukan oleh Pemkab Pasir diatas, maka tidak berlebihan jika hal itu dapat diklasifikasikan sebagai model inovatif manajemen pemerintahan (Best Practices). Hal ini * Reklamasi eks tambang menjadi Tahura dapat mengembalikan kesuburan dan produktivitas tanah, sekaligus menjaga dan melestarikan mutu lingkungan, antara lain melalui konservasi floradan fauna dilindungi. * Kebijakan reklamasi tadi juga melahirkan sektor andalan baru yakni pariwisata, yang membawa dampak ikutan seperti terbukanya lapangan kerja, usaha kecil dan menengah (penjualan makanan ringan, souvenir),dansebagainya. * Secara langsung, upaya tersebut juga menghidupkan ekonomi daerah, serta menjadi salah satu sumber alternatif bagi peningkatan PAD. pariwisata, namun melihat potensi alam yang cukup indah, jelas akan menjadikontributor yang signifikan bagi Kabupaten Pasir. Dari pengalaman Kabupaten Pasir diatas nampak dengan jelas bahwa upaya reklamasi terhadap areal-areal pertambangan yang sudah ditinggalkan, harus dilakukan dengan benar dan berkelanjutan. Upaya ini tentu dapat berhasil jika dijalankan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh perusahaan pertambangan serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eks tambang tersebut. Dan melihat hasil yang sangat menjanjikan dari proses reklamasi dan transformasi itu, sudah waktunya bagi daerah- daerah yang memiliki areal tambang untuk berpikir dan mencontoh apa yang telah dilakukan dengan sangat gemilang di Kabupaten Pasir,Kalimantan Timur. didasarkan pada beberapa pertimbangan atau alasansebagai berikut: Meskipun hingga saat ini belum dapat diprediksikan besarnya retribusi 34 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  50. 50. 4. KabupatenJembrana: PendidikanGratis12Tahun Meski pendapatan asli daerah (PAD) rendah, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mampu membuktikan sukses program tidak selalu ditentukan jumlah dana. Sejak 2001, Kabupaten Jembrana mampu memberikan pendidikan gratis 12 tahun bagi warga asli daerah tersebut. Kuncinya, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipegang teguh oleh aparat Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jembrana. Kebijakan utama yang ditempuh Pemkab Jembrana untuk memajukan pendidikan masyarakatnya saat ini bertumpu pada tiga program, antara lain pemerataan pendidikan, manajemen pendidikan yang efektif, dan peningkatan partisipasimasyarakat. Secara ekonomi, masyarakat Jembrana masih tergolong lemah. Hal itu menyebabkan sulitnya masyarakat kelas bawah mengakses pendidikan jika harus membayar dengan biaya mahal. Bergulirnya otonomisasi pemerintahan memberikan peluang kepada Pemkab Jembrana untuk mengambil langkah berani tersebut. Pembebasan tersebut berlaku bagi semua siswa asli warga Jembrana yang bersekolah di sekolah negeri, sedangkan siswa yang bersekolah di sekolahswastamendapatkan bantuan biaya berupa beasiswa. Efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program kerja menjadi kunci mereka hingga mampu menggratiskan biaya pendidikan di sana. Pemkab melakukan penggabungan sekolah untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan operasional banyak sekolah. Dengan cara itu, biaya pendidikan pertahunnya bisadihemathingga Rp3,3miliar. Sebelumnya, satu sekolah di wilayah Jembrana memakan biaya per tahun hingga Rp 150 juta. Biaya yang didapatkan dengan penggabungan sekolah tersebut kemudian dialokasikan guna menanggung operasional sekolah serta sumbangan pendidikan 35 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  51. 51. wajib yang dulunya ditanggung orang tua siswa. Efisiensi tersebut juga mampu untuk memberikan insentif tambahan mengajar bagi para guru sebesar Rp 5.000 per jam mengajar. Selain itu, guru juga mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu bagi mereka yang mengajar dalam program kajian, semacam tambahan jam belajar. Setiap tahunnya pemerintah Jembrana juga memberikan semacam bonus tahunan kepada guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang besarnya mencapai Rp 1 juta. Penghasilan tersebut jelas sangat membantu meringankan beban biaya hidup yang harusditanggung guru diJembrana. Jembrana ternyata tidak hanya istimewa karena pendidikan gratis tersebut. Sekolah-sekolah di sana juga unik karena memberlakukan jam belajar hingga pukul 16.00 Wita, yang mana pendidikan normal dimulai pukul 7.30 hingga 14.00 Wita, sedangkan pukul 14.00 hingga 16.00 Wita diberlakukan kajian atau semacam les pengayaan bagi siswa terhadap pelajaran yang diberikan sebelumnya. Sumber pendanaan yang dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tidak hanya dari penggabungan sekolah. Secara umum, pemerintah melakukan efektivitas dan efisiensi dalam banyak bidang. Disini, suksesnya Pemerintah Kabupaten Jembrana membangun dunia menjalankan program-program kerja tidak sebatas slogan semata, namun dengan kerja keras, penuh dedikasi dankejujuran. 5. Kota Tarakan: Merangsang Pertumbuhan Ekonomi dan PAD TanpaMembebaniMasyarakat Kota Tarakan yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1997 adalah profil daerah otonom yang berkembang cukup pesat. Ekonomi daerah terus menggeliat, dan wajah kota berubah pendidikan di sana diakui oleh banyak pihak. Kuncinya, dalam 36 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  52. 52. total dibanding pada saat pembentukannya. Hebatnya, pertumbuhan ekonomi kota Tarakan tidak mendasarkan pada APBD yang sangat terbatas atau menggenjot retribusi baru yang memberatkan, namun justru lebih mengandalkan peran investasi swasta. Walikota dr. Jusuf SK sendiri bahkan pernah menyatakan bahwa wajah Kota Tarakan dalam 7 tahun terakhir berubah menjadi jauh lebih baik bukan karena program Pemkot, tetapi karena adanya para investor. Gencarnya investasi di Tarakan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkot setempat yang memberikan berbagai kemudahan dan insentif. Beberapa kemudahan yang diberikan kepada investor antara lain berupa Tax Holiday, percepatan pengurusan perijinan dengan cara memperpendek birokrasi, serta fasilitasi masalah sosial yang timbul akibat adanya kegiatan investasi tertentu. Kemudahan proses perijinan telah menarik investor Singapura untuk memindahkan pabrik kayu terpadu dari Sabah ke Tarakan. Sedangkan kebijakan pemberian insentif fiskal (bebas pajak) selama 3 tahun, pada bulan Mei 2003 membuahkan kesepakatan investasi yang nilainya sekitar Rp 200 milyar untuk membangun kawasan pergudangan, dockyard dan perumahan. Dalam konteks ini, Pemkot hanya menyiapkan infrastruktur jalan yang panjangnya sekitar 300 mdengan lebar 15 m. Selain itu, Pemkot Tarakan juga telah berpikiran sangat maju dalam aspek pengelolaan anggaran. Artinya, Pemkot selalu berusaha untuk melakukan efisiensi dan penghematan APBD yang tersedia, sehingga dapat terakumulasi menjadi tabungan (government saving) yang disebut dengan dana Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP). Pengelolaan dana ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Perda, sehingga tidak dapat dikelola secara sepihak oleh eksekutif dan dapat menghindarkan dari perbuatan yang melanggar aturan (abuse of power). Menurut 37 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  53. 53. Perda yang berlaku, dana pokok dari "dana abadi" ini tidak boleh diganggu gugat, dan hanya bunganya saja yang dapat dimanfaatkan. Dengan kata lain, dana CAP hanya dapat dicairkan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak (force majeur). Dana ini juga bisa digunakan oleh pemerintah Pusat jika benar-benar dalam kondisikritis. Kebijakan ini dilakukan secara konsisten sejak tahun 2001 dengan realisasi CAP sebesar Rp 23,5 milyar, Rp 25 miliar pada tahun 2002, Rp 20 miliar pada tahun 2003, serta Rp 25 miliar pada tahun 2004. Dengan demikian, total akumulasi CAP hingga saat ini adalah Rp 93,5 milyar, dan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Orientasi Pemkot untuk melakukan efisiensi dan menekan penggunaan anggaran yang tidak diperlukan ini jelas merupakan paradigma baru yang layak ditiru dan dikembangkan dalam praktek manajemen pemerintahan daerah. Dalam hal ini, kinerja pembangunan tidak diukur dari besarnnya tingkat penyerapan anggaran, melainkan tingkat realisasi program pembangunan yang berkualitas prima dengan tetap mengedepankan upaya efisiensi dan akumulasi tabungan pemerintah. Terobosan lain yang sangat inovatif dan telah diterapkan di Tarakan untuk meningkatkan nilai investasi adalah pemberlakuan Tarif Dasar Listrik (TDL) Lokal. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta terjadinya krisis energi yang mengancam kebangkrutan PT. PLN. Saat ini bukan hanya pelayanan PLN yang merosot, namun juga penurunan kapasitas PLNuntuk membangun power plantbaru. Menyikapi krisis energi tersebut, maka setelah melalui proses sosialisasi dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, disepakati untuk memberlakukan TDL Lokal pada tahun 2001, yaitu dengan menaikkan tarif sebesar 38,5% dari TDL Nasional, sehingga 38 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  54. 54. harga jual per KWH dari 2 sen dolar menjadi 4 sen dolar. Selanjutnya pada tahun 2003 harga jual listrik menjadi Rp 750 per KWH. Peningkatan tarif ini dapat berhasil dengan baik setelah dilakukan kampanye bahwa untuk setiap1 batang rokok yang dihisap adalah setara dengan 10 KWH listrik per 10 jam. Dengan adanya kesadaran masyarakat, maka kenaikan TDLLokaltidak menimbulkan gejolak. Kebijakan penerapan TDL Lokal ini memungkinkan PT. PLN mengoperasikan pembangkit listrik tambahan bertenaga gas dengan kapasitas 2x6 MegaWatt. Bahkan saat ini sebuah investor swasta juga sedang membangun Power Plant dengan sistem Gas Turbine berkapasitas 2x14 MW. Dan dengan terobosan semacam ini, Tarakan merupakan daerah yang tidak pernah mengalami pemadaman listrik, sehingga meningkatkan jaminan pelayanan bagi investordanmasyarakat padaumumnya. Disamping hal-hal diatas, secara riil wajah Tarakan juga makin sedap dipandang dengan lahirnya simbol-simbol perkotaan seperti pembangunan Gusher Plaza danHotel Novotel. Berbagai h a l inilah yang menjadikan PAD Kota Tarakan selalu meningkat, meskipun tidak ditopang dengan Perda Retribusi dan pungutan- pungutan baru yang membebani masyarakat. Ditengah kondisi menurunya kemampuan APBD di berbagai daerah, Tarakan boleh berbangga hati karena selalu berhasil menaikkan PAD-nya. Pada tahun 2003, misalnya,PADTarakan meningkat sebesarRp.8 milyar. Belajar dari kasus Tarakan ini, nyatalah bahwa masyarakat. Dengan kebijakan yang regulatif dan stimulatif ini justru akan dapat dicapai peningkatan kesejahteraan rakyat secaralebih cepatdanlebih signifikan. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memacu PAD/APBDdapat dicapai dengan kebijakan yang bersifat regulatif dan stimulatif, bukan dengan kebijakan yang memberatkan 39 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  55. 55. 6. Kabupaten Madiun: Silaturahmi dan Bakti Sosial Untuk Walaupun berstatus sebagai daerah tertinggal menurut versi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, jajaran pemerintah daerah dan warga Kabupaten Madiun tidak patah semangat. Buktinya, dalam pemberian Otonomi Award 2005, Kabupaten Madiun meraih dua penghargaan sekaligus. Salah satu bidang yang mendapatkan apresiasi adalah upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Upaya ini sudah dilakukan sejak empat tahun lalu melalui program Bakti Sosial Terpadu (BST) yang sebelumnya lebih dikenal dengan BTD (Bupati Tilik Desa). Meski kelihatannya sepele, namun hasil yang diraih dari BST ini cukup besar dalam meningkatkan peran masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagai ilustrasi, pada 2004 nilai swadaya masyarakat Kabupaten Madiun naik menjadi Rp 40 miliar, padahal pada awal dilaksanakan BST, swadaya masyarakat hanya berkisar Rp 7 miliar. Nilai swadaya sebesar itu kebanyakan untuk pembangunan jalan desa yang semula jalan tanah menjadi jalan beraspal. Oleh karena itu, untuk memancing swadaya pengaspalan jalan, pemkab hanya menyediakan aspal, sedangkan material lainnya dantenaga darimasyarakat desasetempat. Kesadaran masyarakat itu timbul setelah bupati dan para itu tidak hanya sekadar melihat suasana desa, tapi dimanfaatkan oleh bupati untuk berdialog dengan masyarakat secara langsung. Cara itu dilakukan, agar masyarakat di pedesaan berani menyampaikan uneg-unegnya kepada pejabat. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak terakomodasi oleh dinas terkait dapat langsung didengarkan dan diketahui oleh Meningkatkan PartisipasiMasyarakat pejabat daerah melakukan BST dan menginap di desa-desa secara bergiliran sebulan sekali. Kesempatan tidur di desa sebulan sekali 40 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  56. 56. bupati, sehingga dengan cepat dapat dicarikan solusinya. pembangunan jalan,sertifikat danlain sebagainya. Hasilnya, KTP yang dulu untuk mengurusnya butuh waktu lama karena harus ke kabupaten, kini lebih cepat karena dapat ditangani di kecamatan. Begitu juga soal sertifikat tanah, yang dulu masyarakat desa tidak mengenal, kini sudah mulai tahu perlunya sertifikat tanah. Buktinya, kalau dulu satu tahun BPN Kabupaten Madiun hanya melayani 2500 pemohon sertifikat, tahun ini mengeluarkan sertifikat untuk 12.500 bidang tanah. Selama empat tahun dilaksanakan BST, ada sekitar 50 ribu bidang tanah yang dimintakan sertifikat. Meskipun demikian, tanah yang belum disertifikatkan di Kabupaten Madiun juga masih cukup tinggi, yakni sekitar 450 ribu bidang tanah. Karena dinilai efektif untuk menggerakan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, program BST tersebut akan terus dilaksanakan. Bahkan, bupati berniat program BST tersebut nantinya memiliki kekuatan, sehingga dapat diupayakan dengan bentuk perda (peraturan daerah) dan lain-lain, sehingga siapa pun nantinya yang menjabat Bupati Madiun, program tersebut tetap dilaksanakan, sekaligus keluhan masyarakat dipedesaanbisa didengardandiatasilangsung olehBupati. 7. KabupatenTanahDatar: Terobosan ManajemenPendidikan Bank Dunia mengakui keberhasilan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, karena banyak terobosan yang dilakukan jajaran pemerintah kabupaten setempat. Dari penelitian yang dilakukan lembaga dunia itu, berbagai inovasi dan terobosan tersebut pantas dipresentasikan di ajang konferensi internasional di Harvard University. Fokus konferensi itu sendiri adalah reformasi pelayanan publik yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Permasalahan yang muncul bervariasi mulai dari persoalan KTP, 41 permasalahan yang muncul bervariasi mulai dari persoalan KTP, PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  57. 57. Reformasi dan inovasi dalam sektor pendidikan di Kabupaten pendidikan. Dalam hal ini, inovasi pendidikan telah dilaksannakan sejak tahun 2000 secara terintegrasi dengan inovasi otonomi daerah. Di Sumbar, hanya Tanahdatar yang sudah menerapkan rasio satu guru dengan 30 orang murid. Padahal rata-rata sekolah di provinsi itu satu lokal dengan 45 murid. Malah di sekolah unggulan, satu lokal hanya diisi 25 orang murid. Selain itu, anggaran pendidikan pun porsinya sejak lima tahun terakhir 40-50 persen dari APBD. Jadi, kebijakan- kebijakan inovasi untuk menuju kualitas yang diambil adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan alokasi anggaran sebesar itu, maka setiap tahun selalu ada SD yang direhab dan digabung. Saat ini terdapat 305 SD di Tanahdatar dengan rasio satu guru dengan 30 orang murid. Di samping penetapan rasio guru dan subyek didik dan regrouping sekolah dasar, terobosan lainnya adalah partisipasi dana pendidikan, sekolah di bulan puasa, paradigma baru kenaikan pangkat guru, aktivitas komite sekolah, dan program komputer sekolah. Pelaksanaan pendidikan selama ini cenderung hanya kemudian dipindahkan ke kepala anak didik, dengan alat ukur hafalan. Akibatnya, metode pedagogik tidak berjalan dalam dunia pendidikan sehingga tidak terjalin ikatan yang manusiawi antara peserta didik dan guru. Padahal, dalam dunia pendidikan aspek pedagogik sangat berperan besar. Selain berbagai terobosan tadi, Pemkab Tanahdatar juga menyediakan dana untuk tugas belajar para guru. Semua sekolah diperbaiki, sementara bangunan sekolah harus lebih baik dari Tanahdatar sudah terbukti sangat efektif untuk meningkatkan mutu berbentuk transfer ilmu pengetahuan dari buku ke kepala guru 42 Tanahdatar sudah terbukti sangat efektif untuk meningkatkan mutu PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
  58. 58. rumah peserta didik. Ini dimaksudkan agar peserta didik betah berlama-lama di sekolah. Uniknya, Pemkab Tanahdatar tidak sependapat dengan sistem sekolah gratis. Anak didik tetap membayar, namun yang miskin disubsidi oleh yang kaya. Untuk meningkatkan kualitas para guru, kata Masriadi, Pemkab Tanah sana beberapa bulan belajar bahasa Inggris. Lantas tahun 2003 juga dikirim 26 kepala sekolah ke Malaysia dan Singapura, diikuti kemudian 22 orang guru, camat serta pejabat pendidikan lainnya untuk studi banding ke Malaysia. Tahun 2004 dikirim lagi 30 kepala sekolah SMP dan SMA ke negeri jiran. Pengiriman guru ke luar negeri itu untuk pencerahan kepada guru sehingga bisa diterapkannya dilingkungan sendiri. 8. KabupatenSidoarjo: Reformasi Birokrasi PelayananInvestasi Kabupaten Sidoarjo terus melakukan inovasi. Salah satu yang menonjol adalah dalam pelayanan publik. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan diraihnya Grand Category Region in a Leading Breakthrough on Public Service dari Jawa Pos Institute of Prootonomi (JPIP). Bagi Kabupaten Sidoarjo, penghargaan itu merupakan buah kerja keras tiga dinas, yaitu Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM), Dinas Informasi dan Komunikasi (Dinfokom), dan Dinas Kesehatan. Ketiga dinas tersebut berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM), misalnya, tak pernah berhenti berbenah memberikan pelayanan dalam perizinan. Tercatat, pada tahun 2004 jumlah izin yang dikeluarkan mencapai 5.555. DPPM melayani 14 jenis item perizinan. Terjadi peningkatan sampai 6 ribu izin dalam setahun sejak 2003. Dinas ini memiliki 10 tim peninjau lapangan bidang perizinan. Setiap tim selalu turun ke lapangan untuk mengejar target Datar sejak 2002, mengirim sejumlah guru ke Australia. Mereka di 43 PENGEMBANGAN MODEL BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN

×