Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan

SERI PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda, 2005

  • Soyez le premier à commenter

Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan desentralisasi yang dicerminkan oleh UU 22/1999 dan dilanjutkan oleh UU 32/2004 mengandung paradigma pokok untuk mendorong tumbuhnya demokratisasi, pelayanan publik, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat daerah yang semakin tinggi. Perwujudan riil dari paradigma yang berpihak pada masyarakat tadi ditunjukkan oleh berubahnya fungsi lembaga perwakilan dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang semula bersifat top-down menjadi bottom-up, sehingga pemimpin daerah benar-benar merupakan hasil dari aspirasi masyarakat lokal. Perubahan lain yang diusung oleh kebijakan otonomi daerah yang baru adalah terjadinya pergeseran domain kewenangan dari yang meletakkan bobot terbesar pada Pusat (central government heavy) kepada pola baru yang mengakui kewenangan terbesar berada pada daerah (local government heavy). Disamping hal tersebut diatas, terjadi pula proses perampingan struktur kelembagaan, yang berimplikasi pada tuntutan untuk mengurangi peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat pada berbagai bidang. Dengan kata lain, semangat otonomi daerah menghendaki terjadinya proses pendewasaan (maturity), pemandirian (independency) dan pengembangan kapasitas (capacity building) segenap komponen pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah untuk mampu mengurus daerahnya sendiri secara optimal. Disini, strategi restrukturisasi pemerintahan harus dijalankan secara serentak dengan strategi pemberdayaan partisipasi masyarakat. Selain sebagai wahana pemberdayaan, partisipasi sekaligus juga merupakan sarana social control terhadap penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia, khususnya pada tingkatan akar rumput (grassroot level). Oleh karena itu, dari perspektif sosiologis, keengganan untuk PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN 1
  2. 2. berpartisipasi pada hakekatnya justru merupakan pilihan tindakan yang merugikan kepentingan sendiri. Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau kekuatan kelompok atau anggota kelompok (community / group power) yang bertujuan untuk ikut berperan atau berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengutip pendapat dari Midgley, Mathur, serta Oakley and Marsden, Jahja Hanafie (1996 : 130) mengemukakan bahwa issu utama dalam partisipasi kelompok adalah penekanannya pada distribusi kekuatan (power distribution), persamaan (equality), keterlibatan (involvement), pembuatan kebijakan (policy making) dan pengambilan keputusan (decision making). Adapun pentingnya partisipasi ini antara lain dikemukakan oleh Bep Fritschi (et.al., 1993 : 214-215), yang berpendapat bahwa terdapat dua alasan pokok untuk mengembangkan partisipasi kelompok. Pertama, alasan-alasan yang mengacu kepada kelompok sendiri, yakni bahwa kelompok berhak untuk ikut terlibat dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hari depan mereka. Kedua, alasan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, dalam pengertian jika kelompok benar- benar diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses organisasional, maka organisasi akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Sebagai ilustrasi mengenai partisipasi, Bank Dunia (1992: 93) pernah menyatakan bahwa "banyak masalah lingkungan tidak dapat diatasi tanpa partisipasi aktif dari penduduk setempat". Tentu saja, apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia tersebut tidak semata-mata meliputi aspek lingkungan, tetapi juga bidang-bidang lain dalam pembangunan suatu negara dan masyarakat, serta kehidupan dalam suatu organisasi besar maupun kecil. Paparan diatas sekali lagi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses modernisasi pada khususnya dan proses pembangunan pada umumnya, merupakan conditio sine qua non bagi keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan nasional 2 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  3. 3. secara keseluruhan. Hal ini akan lebih cepat tercapai dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, serta menggabungkan antara metode top down planning dengan metode perencanaan yang berbasis pada bottom up planning. Dengan kata lain, masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh aspek pelayanan umum, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dan pemanfaatannya. Uraian diatas sekaligus menyiratkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan (policy holders) semata, tetapi justru terletak pada terjalinnya sinergi yang saling memperkuat (mutual interrelations) diantara pilar-pilar pembangunan daerah, yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat adat. Melihat pentingnya dukungan konkrit dan partisipasi aktif masyarakat (adat) dalam pembangunan daerah di era otonomi luas inilah, maka dipandang perlu adanya kajian yang secara eksploratif dapat menggambarkan kondisi empirik di lapangan tentang partisipasi lembaga dan kelompok masyarakat adat di wilayah Kalimantan, serta berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran dan posisi lembaga/kelompok masyarakat adat dalam konstelasi kepemerintahan di daerah. B. Perumusan Masalah Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi. Sebab, jiwa atau semangat otonomi adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Tercakup dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum disini tidak hanya pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi juga meliputi kelompok masyarakat adat, para pelaku bisnis lokal, NGO/organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, serta unit pemerintahan yang lebih kecil seperti Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan juga Rukun Warga 3 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  4. 4. dan Rukun Tetangga. Namun dalam prakteknya, otonomi lebih banyak diterima oleh daerah otonom yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), dibanding oleh komponen masyarakat lokal lainnya. Akibatnya, UU Otonomi Daerah lebih mencerminkan pengaturan tentang "otonomi pemerintahan daerah" dari pada "otonomi daerah" itu sendiri. Kondisi obyektif bahwa otonomi daerah belum menyentuh masyarakat di level terbawah inilah yang diperkirakan menjadi kendala pertama dalam upaya membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat (lembaga/kelompok masyarakat adat). Pada tataran yang lebih mikro, terdapat indikasi bahwa lembaga/kelompok masyarakat adat seringkali kurang mendukung secara penuh kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa disebabkan antara lain oleh belum dibukanya kesempatan secara luas untuk berpartisipasi, kurangnya informasi dari pemerintah daerah tentang berbagai program yang dapat dilaksanakan secara partisipatif, atau bisa juga oleh keengganan dari lembaga adat/kelompok masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, upaya mengembangkan partisipasi masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dua strategi kunci, yakni: 1) dari dimensi pemerintahan (top-down), memperbaiki aspek kualitas proses dan mekanisme kebijakan publik maupun materi kebijakan yang terkait; dan 2) dari dimensi kemasyarakatan (bottom-up), memberikan kesempatan yang lebih luas, insentif dan stimulan yang tepat, informasi terbaru, serta kepercayaan yang lebih besar untuk menjadi bagian integral dari proses berjalannya pemerintahan di daerah. C. Kerangka Pikir Dalam berbagai dokumen dan paradigma pembangunan yang dianut semenjak berdirinya NKRI hingga lahirnya rejim reformasi, terdapat suatu pemahaman bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Hal 4 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  5. 5. ini menunjukkan adanya tuntutan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan nasional. Arahan pembangunan nasional secara jelas menuntut bahwa pelaku utama pembangunan bukan pemerintah tetapi masyarakat. Fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator dan/atau katalisator yang menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya peran serta masyarakat tersebut, serta menyediakan perangkat- perangkat yang mendorong dan mendukung terciptanya keadaan tersebut, serta menyediakan perangkat-perangkat yang mendorong dan mendukung terciptanya keadaan tersebut (catalytic government). Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat merupakan inti dari pembangunan nasional. Seiring dengan semangat memberdayakan potensi masyarakat tadi, maka kemitraan dalam pembangunan seharusnya akan makin meningkat sejalan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dan dunia untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pembentukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan status sosial maupun status ekonominya. Dengan kata lain, pembangunan nasional (termasuk pembangunan daerah) perlu diletakkan dalam kerangka kemitraan antara pemerintah (daerah) dan masyarakat termasuk dunia usaha. Adapun faktor penting yang mutlak ada dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta adalah adanya kebijakan dan kerangka yang jelas untuk membangun kemitraan tersebut. Pelaku pembangunan terdiri dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dalam hal ini para pelaku mungkin memiliki peran yang berbeda dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Pemerintah pada umumnya melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, baik berupa prasarana maupun pelayanan. Adapun dunia usaha memanfaatkan hasil usahanya untuk mengembangkan usaha yang menghasilkan manfaat bagi pengusaha (keuntungan) dan bagi masyarakat yang terkait (lapangan kerja dan pendapatan), termasuk pengembalian pembiayaan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah (melalui sistem perpajakan), sedangkan masyarakat umumnya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dengan 5 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  6. 6. memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dihasilkan pemerintah dan dunia usaha. Adapun keberhasilan suatu kemitraan akan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya yaitu: 1. Jumlah pihak yang 'bermitra', makin banyak pihak yang terlibat makin sulit dalam mencapai kesepakatan dalam penentuan program kerja sama; 2. Luasnya kegiatan yang tercakup dalam kemitraan, semakin luas cakupan kegiatan dalam kemitraan, semakin sulit untuk mengawasi dan mengendalikannya; 3. Penyebaran lokasi kemitraan, makin banyaknya lokasi kegiatan kemitraan akan semakin sulit pula untuk mengawasi dan mengendalikannya. Untuk keberhasilan upaya penyelenggaraan kemitraan tersebut, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: 1. Mengembangkan forum komunikasi pembangunan sejak dari perencanaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat yang berkaitan untuk mendapatkan konsensus yang positif dan keterpaduan yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan; 2. Mengembangkan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai program strategis, seperti pengembangan koperasi dan usaha kecil, pendidikan masyarakat, kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, pertanian, peranan wanita dan sebagainya; 3. Meningkatkan kemampuan lembaga swadaya masyarakat melalui keterkaitan antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga masyarakat serta antar LSM sendiri. Berlakunya kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya sebagai implikasi tuntutan reformasi total, tentu saja harus semakin berpihak pada penguatan kapasitas masyarakat sipil (civil society strengthening). Sehubungan dengan fenomena atau trend penguatan partisipasi di era otonomi, maka agenda strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, paling tidak dapat terdiri dari dua strategi sebagai 6 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  7. 7. berikut (UNDP: 1984). Pertama, pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan sosial bagi masyarakat, secara merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kedua, Pemerintah harus mampu menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif (enabling environment) untuk memacu potensi kemampuan setiap individu masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif. Namun demikian, ketika potensi kemampuan produktif masyarakat tersebut telah semakin meningkat dan memberikan hasilnya, maka pemerintah harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh mencampuri mekanisme ekonomi pasar yang terbentuk. Menurut UNDP kondisi tersebut adalah karena: "... freedom to participate in the market according to one's talents and preferences is the best vehicle for productive use of human capabilities". Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan peranan pemerintah yang demikian itu adalah "Enabling Government". Berkaitan dengan hal itu, maka peranan aparatur pemerintah sebagai agent of change diarahkan untuk menggerakkan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yamg sehat bagi perkembangan dunia usaha. Peran aparatur pemerintah sebagai agent of change tersebut, dilihat dalam dua dimensi. Pertama, aparatur pemerintah harus mengurangi orientasi top down dan sikap patronizing yang terlalu kuat, baik dalam kebijaksanaan maupun perencanaan. Kedua sikap tersebut sering menimbulkan kondisi ketergantungan (dependency) dan kurang menimbulkan keswadayaan - khususnya pada masyarakat tingkat lokal. Oleh karena itu dewasa ini bahkan berkembang pemikiran untuk mengubah model pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat (people oriented development) kearah pembangunan yang berpusat pada masyarakaat (people centered development) dalam rangka (sustainable developement) atau pembangunan keswadayaan yang berkesinambungan. Ini berarti, pola perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (bottom up planning) dirasakan menjadi teknik / metode perencanaan yang akan dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic 7 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  8. 8. needs) masyarakat, sedangkan pembangunan yang berjalan berdasarkan pola top down dengan paradigma yang berpusat kepada produksi dengan harapan akan menciptakan kesejahteraan melalui "efek menetes kebawah" (trickle down effect), mulai banyak digugat sebagai stategi yang hanya menghasilkan kemakmuran bagi segelintir orang. Dari sinilah pentingnya pelimpahan kekuasaan (pemberian otonomi) kepada masyarakat untuk mengendalikan kehidupan dan sumber daya mereka sendiri, untuk menciptakan kehidupan dari sumber daya mereka sendiri, serta untuk mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Sekali lagi, hal ini mengisyaratkan perlunya perencanaan dari bawah (masyarakat). Oleh karenanya, dimasa depan pengembangan perencanaan dari bawah, konsiderasi regional perlu ditingkatkan untuk menyerasikan orientasi top down dan sektoral. Dengan demikian, keterpaduaan dan keserasiaan pada tingkat lokal akan lebih besar terhadap peranan LSM dan lembaga kontrak masyarakat dengan aparatur pemerintah dalam kegiatan substantif tertentu. Disamping itu, perlu pula dikembangkan komunikasi sosial aparatur pemerintah dengan kerabat kerjanya (sounding partner). Pemikiran yang mendasari perlunya partnership ini adalah bahwa seperti biasanya, perkembangan administrasi pemerintahan sering kali tertinggal oleh kemajuan ekonomi dan teknologi yang melahirkan teori-teori dan pemikiran-pemikiran baru dalam manajemen bisnis, Dengan sendirinya maka aparatur pemerintah harus mencari "teman" atau partner yang bisa memikul sebagian kecil atau besar beban yang dipikulnya. Semakin banyak partner yang bisa diajak bekerjasama, maka akan semakin dekatlah aparatur negara kepada tugas steering (mengemudi atau mengendalikan) dan bukannya rowing (pengayuh kapal). Secara lebih mendasar, orientasi ini juga berarti desentralisasi perencanaan pembangunan kepada satuan masyarakaat (daerah) yang lebih kecil, yang hakekatnya adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. 8 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  9. 9. Dimensi kedua adalah menghentikan orientasi ingin melakukan mengatur semua hal dengan dalih agar lebih terbina atau lebih tertib, sering kali justru tidak berfungsi dan kurang efektif. Ini antara lain terlihat dibidang perizinan. Ijin usaha, untuk surat fiskal dan keterangan- keterangan lain, uji petik berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Banyak yang cukup beralasan, tetapi lebih banyak yang berlebihan dan tidak fungsional, dalam arti tidak berjalan sesuai dengan fungsi sebenarnya. Hambatan-hambatan seperti ini biasanya berkaitan dengan orientasi aparatur yang ingin menciptakan tambahan meja (biro) yang bisa merupakan kekuasaan. Hal ini oleh Awaluddin Djamin disebut sebagai membangun action laden department atau lembaga- lembaga yang membangun kekuasaan ijin. Adanya rantai birokrasi yang panjang tersebut, jelas menjadi faktor penyebab tidak efektifnya dan tidak rasionalnya administrasi pemerintahan atau birokrasi. Padahal,konsepsi birokrasi sebagai mana dipopulerkan oleh Weber sejak semula dimaksudkan sebagai suatu organisasi yang rasional dalam rangka pengambilan keputusan untuk kepentigan yang lebih luas, sehingga birokrasi merupakan suatu instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu penyelenggaraan tugas atau urusan. Inilah makna debirokratisasi, deregulasi dan desentralisasi yang dewasa ini terus digalakkan. Bahkan sebenarnya, peranan aparatur pemerintah-- terutama pada tingkat lokal-- adalah justru mengenbangkan kemampuan keswadayaan dan keswakarsaan masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, fungsi pengendalian dan fungsi peraturan tetap diperlukan, misalnya melalui cara-cara tak langsung, atau lebih penting lagi melalui kebijaksanaan dengan instrumen kebijaksanaannya. Ini benar-benar memerlukan perubahan orientasi dalam birokrasi yang tercermin dalam perubahan sikap aparatur pemerintah. Dengan demikian dapat ditarik suatu benang merah dari dua perubahan diatas yaitu bahwa semuanya berupaya menemukan kembali hakikat dari administrasi negara atau administrasi pemerintah. 9 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  10. 10. Dan hakikat keduanya, sesungguhnya adalah pelayanan masyarakat (public service). Dalam kaitan ini, Korten dan Klaus (1994) menawarkan pendekatan baru yang dinamakan people centered development atau pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat sebagai pengganti top down approach. Namun pendekatan ini harus ditopang oleh empat aspek, yaitu capacity (kemampuan untuk melakukan pembangunan), equity (pemerataan hasil-hasil pembangunan), empowerment (pemberian hak atau wewenang untuk melakukan hal- hal yang dianggap penting), sustainable (kemampuan untuk hidup terus). Untuk mencapai hal tersebut diatas, Osborne dan Gaebler telah memberikan strategi perestroika yang meliputi sepuluh langkah, yaitu pemerintahan katalis, pemerintahan milik rakyat, pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi hasil, pemerintahan wirausaha (entrepreneur), pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi, dan No. Wilayah Daerah Sampel 1 Kalimantan Timur  Kab. Berau 2 Kalimantan Barat  Kab. Kapuas Hulu 3 Kalimantan Selatan  Kab. Tanah Laut 4 Kalimantan Tengah  Kab. Barito Timur E. Tujuan dan Kegunaan Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kajian ini adalah untuk menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Teridentifikasikannya intensitas dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat/lembaga adat dalam pembangunan daerah guna menunjang kebijakan otonomi luas. 2. Teridentifikasikannya pola-pola atau model partisipasi masyarakat / lembaga adat yang dilakukan dan prospek pengembangannya diwaktu yang akan datang. 10 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  11. 11. 3. Tersusunnya saran/rekomendasi kebijakan bagi pemerintah kabupaten untuk menggerakkan kelompok/lembaga masyarakat adat agar aktif dan mampu berkontribusi optimal dalam proses pembangunan daerah yang inklusif. Adapun kegunaan hasil kajian ini adalah untuk menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (khususnya wilayah yang tergolong pedesaan) untuk memahami karakteristik lembaga/kelompok masyarakat adat, serta menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk memberdayakan peran dan posisinya di era otonomi luas dewasa ini, sehingga dapat diwujudkan prinsip good local governance dalam proses pembangunan daerah. F. Target / Hasil yang Diharapkan Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah laporan tentang identifikasi karakteristik obyek kajian, kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta arah kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat (dan lembaga) adat di wilayah Kalimantan dalam rangka mendukung program-program pembangunan daerah. G. Status dan Jangka Waktu Kajian ini merupakan program baru yang dilaksanakan untuk wilayah Kalimantan. Adapun jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian ini adalah 9 bulan, yakni periode April - Desember 11 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  12. 12. BAB II KERANGKA TEORETIS PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Konsepsi dan Ruang Lingkup Partisipasi, serta Kaitannya Dengan Konsepsi MasyarakatAdat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partisipasi diartikan sebagai hal ikut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau kekuatan kelompok atau anggota kelompok (community/group power) yang bertujuan untuk ikut berperan atau berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengutip pendapat dari Midgley, Mathur, serta Oakley and Marsden, Jahja Hanafie (1996:130), issu utama dalam partisipasi kelompok adalah penekanannya pada distribusi kekuatan (power distribution), persamaan (equality), keterlibatan (involvement), pembuatan kebijakan (policy making) dan pengambilan keputusan (decision making). Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi-politik, yang dianjurkan oleh demokrasi. Partisipasi warga masyarakat berada dalam konteks governance, yakni relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang mengatur (mengelola) alokasi barang-barang (sumberdaya) publik pada masyarakat. Didalam masyarakat tedapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang- barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being (Sutoro Eko, 2004) Partisipasi dalam governance berhubungan kuat dengan gagasan mengenai pembuatan keputusan interaktif, dimana warga, pengguna, kelompok kepentingan, dan organisasi publik dan swasta yang mempunyai resiko dalam sebuah keputusan dilibatkan dalam 12 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  13. 13. persiapannya. Ia dimaksudkan menciptakan dukungan bagi usulan kebijakan, memperbaiki kualitas keputusan dengan mengerahkan keahlian dan pengetahuan eksternal, dan meningkatkan legitimasi keputusan demokratis (Klijn dan Koppenjan, 2000). Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar dan beraneka ragam, sementara sumber daya yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut. Oleh karena itu pendekatan pembangunan partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya. Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, merupakan salah satu wujud pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku pembangunan, termasuk kesetaraan gender sehingga masyarakat menjadi subyek dan pelaku utama dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan. Istilah masyarakat adat sendiri mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN 13
  14. 14. parpol menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan, sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing. JAPHAMA yang lahir sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat ditanah air yang menghadapi permasalahan serupa, dan juga sebagai tanggapan atas menguatnya gerakan perjuangan mereka ditingkat global. Dalam pertemuan tersebut disepakti juga bahwa istilah yang sesuai untuk menerjemahkan istilah indigenous people dalam konteks Indonesia adalah masyarakat adat (JAPHAMA, 1993). Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan bulan Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun menurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Keputusan KMAN No. 10/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan). Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Dalam konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa: "Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan 14 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  15. 15. identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka." Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari oleh pihak- pihak yang ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman masyarakat adat. Keragaman ini dapat dilihat dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian kelompok memposisikan mereka dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan kelompok lain, termasuk pemerintah orde baru, mereka dianggap sebagai penghambat utama dari perkembangan "kemajuan" khususnya dari segi ekonomi. Di Indonesia, masyarakat-masyarakat adat yang barangkali berjumlah lebih dari seribu kelompok. Keberadaan mereka merupakan suatu kekayaan bangsa karena artinya ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu pengembangan khasanah bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hal lain yang bisa mereka sumbangkan. Sebagian antropolog dan ekolog mengelompokkan mereka dalam kelompok pemburu-peramu, peladang berpindah dan petani menetap, ada kalangan lain juga yang mengkelompokkan mereka dari perspektif sosio-ekologis. Pengelompokan ini bukanlah dimaksudkan untuk menyederhanakan keberagaman yang mereka miliki melainkan hanya untuk memudahkan kita untuk dapat memahami dan menghormati mereka. Kelompok pertama adalah antara lain kelompok Masyarakat Kanekes di Banten dan Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan yang menempatkan diri sebagai "pertapa bumi" yang percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat "terpilih" yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup 15 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  16. 16. prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat tentang bertani, berpakaian, pola makan mereka, dll. Sedangkan kelompok kedua adalah, antara lain, Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Suku Naga yang juga cukup ketat dalam menjalankan adat tetapi masih membuka ruang cukup luas bagi adanya hubungan-hubungan "komersil" dengan dunia luar. Kelompok Ketiga adalah masyarakat- masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai,laut, dll) dan mengembangkan sistem pengelolaan yang unik tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Suku Naga. Kelompok Empat adalah mereka yang sudah tercabut dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang "asli" sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Mereka yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah, misalnya, Masyarakat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan menyebutnya dirinya Tabel 2.1 Pengertian Masyarakat Adat menurut Pemerintah dan Masyarakat Adat Menurut UU No. 41 / 1999 Pemahaman oleh Pemerintah Pemahaman oleh Masyarakat Adat Terikat dan patuh pada satu hukum adat tertentu Keterikatan dalam bentuk hukum tertulis yang dipatuhi dalam kehidupan seharian. Hukum Adat bisa berupa aturan lisan yang diingat sepanjang generasi. Ada Lembaga Adat Struktur lembaga yang jelas Dan diwujudkan dalam bentuk balai adat atau yang lainnya. Struktur lembaga informal tetapi dipatuhi dan menjadi bagian dari kehidupan menyeluruh masyarakat adat. Ada Wilayah hukum adat yang jelas batasnya Belum ada kejelasan konsep batas dari wilayah hukum adat. Batas dipamahi oleh masyarakat adat yang biasanya menggunakan batas alam. 16 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  17. 17. Di tingkat PBB telah disepakati penggunaan istilah indigenous people sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu draft of the UN Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples. (Tempo, Kamis 17 Juni 2004). Berikut ini akan ditampilkan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengakuan dunia internasional atas hak-hak Sumber: Lokakarya Nasional Kesepahaman Hutan Adat dalam Kawasan Hutan Negara, Jakarta 5-6 Desember 2001. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Konsep “pemungutan hasil hutan” untuk masyarakat adat belum jelas karena yang ada adalah pemungutan hasil hutan untuk usaha kehutanan Konsep yang dimiliki masyarakat adat adalah pegelolaan. Hutan menjadi “Bank” yang akan diambil bisa dibutuhkan. Hak Asasi Manusia ICESCR dan ICCPR UDHR, DDRIP, VDPA Penentuan diri sendiri ICESCR dan ICCPR DDRIP, VDPA Hak Kolektif ILO 169, ICESCR dan ICCPR DDRIP, VDPA Hak atas lahan dan teritori ILO 169 DDRIP Kebebasan beragama ICCPR dan Nls UDHR Hak untuk pembangunan ICESCR, ICCPR dan ILO 169 DDRIP, DHRD, VDPA Hak privasi ICESCR, Nls UDHR HAK-HAK YANG DIATUR PERJANJIAN MENGIKAT PERJANJIAN TIDAK MENGIKAT Tabel 2.2 Perjanjian Internasional tentang Hak Pengakuan Masyarakat Adat 17 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  18. 18. Pemberitahuan Dini (Prior Informed Consent) CBD, Nls DDRIP Kesatuan Lingkungan CBD RD Kekayaan Intelektual WIPO, GATT, UPOV, Nls, CBD Hak Bertetangga RC Hak untuk terlibat dalam perjanjian hukum Nls Hak pemilikan budaya UNESCO-CCP, UNESCO-WHO, Nls Hak untuk melindungi budaya tradisional (folklore) - UNESCO-WIPO, UNESCO-F Pengakuan atas lansekap budaya UNESCO-WHO Pengakuan atas hukum kebiasaan ILO 169, NLs DDRIP Sumber: arel A Posey, Indigenous Rights to Diversity dalam Environment Vol. 38 No. 8. Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka dapat terlihat setidaknya ada 10 perjanjian internasional yang mengikat (legally binding). Namun baru dua buah saja yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia; yaitu pengesahan pembentukan WTO (World Trade Organization) melalui UU No. 7 Tahun 1994, Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan UU No. 5 Tahun 1994. Sementara kesadaran masyarakat adat dunia akan perlunya penentuan nasib sendiri (self determination) semakin lama semakin kuat. Sebut saja International Alliance of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests dan Beijing Declaration of Indigenous Women. Keberadaan masyarakat adat yang mencapai ribuan 18 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  19. 19. mengharuskan Negara untuk memikirkan nasib mereka. Bukan dimaksudkan untuk meninggikan kelompok masyarakat adat dari kelompok masyarakat lainnya, tetapi karena memang kelompok ini secara alami mempunyai sifat kekhasan sebagai kelompok. Yang karena kekerabatannya dalam kelompok itu menciptakan budaya yang terbukti lebih berwawasan lingkungan ketimbang teknologi modern yang sekarang tengah dikembangkan. Sementara ketakutan bahwa perhatian terhadap nasib masyarakat adat akan merusak kesatuan negara Indonesia, tidaklah relevan. Karena upaya 'penyeragaman' selama ini malah telah memperlemah ketahanan negara Indonesia. Penseragaman pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan, kehutanan (melalui pola HPH dan HTI) juga perkebunan malah terbukti menghancurkan sumber daya alam itu. Yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan bangsa ini, karena kita akan kehilangan sumber penghidupan kita, sementara pencemaran dan kerusakan hutan makin meningkat. B. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Model perencanaan pembangunan yang relevan maupun yang tidak relevan dengan sisi demokrasi dan desentralisasi adalah sebagai berikut: 1. Model perencanaan teknokratis yakni perencanaan yang disusun oleh segelintir orang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sangat memadai dibidangnya masing- masing. Sebagai contoh adalah sebuah master plan bangunan besar yang dirancang oleh para ahli dengan canggih. Model perencanaan tekhnokratis ini sangat berbahaya bila diterapkan dalam konteks pembangunan yang beresiko pada masyarakat, apalagi kalau d i t e r a p k a n d a l a m merumuskan undang-undang yang membawa r e s i k o langsung pada masyarakat. Mengapa, sebab perencanaan tekhnokratis bekerja pada level teknis, yang tidak lagi memperhitungkan partisipasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu model perencanaan teknokratis itu harus ditempatkan pada level kedua setelah proses 19 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  20. 20. perencanaan menyelesaikan keputusan dan pilihan politik yang bersifat partisipatif dan responsif. 2. Perencanaan oligarkhis yaitu perencanaan yang dirumuskan oleh segelintir orang, terutama pemeri tah dan parlem n. Kedua institusi ini memang absah secara formal memperoleh mandat dan umumnya elitis, tidak demokratis dan sentralistik. 3. Perencanaan partisipatif atau juga disebut sebagai perencanaan demokratis yang notabene sebagai lawan dari perencanaan tekhnokratis dan oligarkhis. Perencanaan model ini disusun secara responsif berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sedangkan prosesnya berlangsung melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang berpusat pada rakyat maupun pembangunan yang berbasis masyarakat mengajarkan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis pada partisipasi masyarakat, Undang-Undang maupun pembangunan bukanlah persoalan teknis-administratif, tetapi sebagai proses dan instrumen politik yang mempunyai resiko langsung terhadap masyarakat. Karena itu, penentuan pilihan dan prioritas (ditengah kelangkaan) pembangunan seharusnya dilakukan secara partisipatif. Tetapi model perencanaan partisipatif tidak bisa ditempatkan disembarang tempat, misalnya dalam menyusun master plan bangunan fisik, yang keputusan politiknya sudah berlangsung secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam level teknis merancang master plan itu justru akan membuat kacau, sehingga agenda merancang master plan seharusnya diserahkan pada yang ahli. Lalu masyarakat bertindak melakukan kontrol terhadap perumusan sampai eksekusi master plan. 4. Perencanaan terpusat atau dari atas ke bawah, yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemeritah pusat lalu diturunkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Model perencanaan ini umumnya mengabaikan suara lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga selalu gagal merespons kebutuhan masyarakat lokal. 5. Perencanaan dari bawah keatas yaitu perencanaan yang dimulai n e berwenang membuat keputusan. Perencanaan yang oligarkhis berwenang membuat keputusan. Perencanaan yang oligarkhis 20 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  21. 21. dari komunitas lokal lalu dibawa naik ke pemerintah daerah dan akhirnya berujung di tangan pemerintah pusat. Model ini mengandung proses demokrasi (karena melibatkan partisipasi masyarakat) dan proses desentralisasi (karena memberi ruang pada daerah dalam perencanaan). 6. Perencanaan yang terdesentralisasi atau perencanaan devolutif, yaitu pola perencanaan yang berhenti di tingkat lokal, tanpa dibawa naik ke pemerintah pusat. Perencanaan besar yang disiapkan oleh pusat hanya menjadi pedoman dan pijakan umum bagi perencanaan lokal. Model inilah yang melahirkan konsep perencanaan daerah dan juga perencanaan desa. Perencanaan daerah sudah banyak dikaji d a n d i k e m b a n g k a n banyak pihak, termasuk oleh pemerintah. Tetapi p e r e n c a n a a n d e s a b e l u m b a n y a k d i p r o m o s i k a n , a p a l a g i dilembagakan oleh pemerintah, sebab menurut regulasi, desa hanya menjadi subsistem daerah, sehingga perencanaan lokal berpusat di daerah. Berdasarkan Surat Edaran (SE) bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 1354/M.PPN/O3/2004,050/744/SJ) dan UU Nomor 25 Tahun 2004, model perencanaan pembagunan partisipatif nampaknya akan mendapatkan tempat yang baik pada perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten. Dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri (Nomor 1354/M.PPN/O3/2004,050/744/SJ) maka mekanisme perencanaan pembangunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan N a s i o n a l d a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i ( N o m o r 1354/M.PPN/O3/2004,050/744/SJ) dan UU Nomor 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten harus dilakukan secara partisipatif. Stakeholders dari desa, pemerintah desa dan masyarakat sipil mulai mendapat tempat untuk mengawal usulan perencanaan pembangunan dari desa hingga Kabupaten. 21 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  22. 22. Secara umum, asas dan tujuan dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 2004 ini adalah menjamin kepastian partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah dengan arah kebijakan pembangunan di daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya intregasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan versi Permendagri, model perencanaan pembangunan daerah versi SE terlihat lebih akomodatif dengan semangat demokratisasi yang sekarang terjadi di Indonesia. Tentang partisipasi misalnya, peserta perencanaan pembangunan lebih luas dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Adanya fasilitator dari unsur masyarakat dan aparat pemerintah yang mempersiapkan musrenbang desa/kelurahan membuat kemungkinan bias elit dapat diminimalisasi. Dalam memperkuat partisipasi masyarakat perlu dilakukan hal- hal sebagai berikut: 1. Mendorong kesadaaran kapasitas kritis berbagai organisasi lokal terhadap isu-isu pemerintahan dan pembangunan. Kesadaran dan kapasitas kritis tentu bisa ditempa melalui pembelajaran lokal, sebelum warga masuk ke dalam forum warga, misalnya melalui diskusi disetiap ruang publik yang ada (warung, pos kamling, sungai, sawah, hutan, dsb). 2. Memahami dan meneliti konteks politik dan kultural yang didalamnya 22 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  23. 23. partisipasi terjadi. Partisipasi tidak dapat terjadi dalam sebuah ruangan hampa, tetapi pembangunan dan kemajuannya akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang melekat pada konteks. Oleh karena itu, waktu seharusnya dibuat tersedia, pada permulaan perencanaan, membutuhkan upaya identifikasi dan analisis faktor- faktor yang dapat mempengaruhi proses. Dalam hal ini, terutama untuk para katalis partsisipasi, sebuah analisis stakeholders adalah sebuah langkah pertama yang sangat berguna. 3. Akses dan arus informasi yang terbuka merupakan rujukan pengetahuan bagi warga untuk berpartisipasi. Yang paling dasar informasi memberi pasokan pengetahuan untuk berpartisipasi. Warga yang berpengetahuan adalah lebih berpendidikan untuk mengambil keuntungan kesempatan, mengakses pelayanan, menggunakan hak-haknya, berunding dengan efektif, membuat pelaku pemerintah dan non negara bertanggungjawab. Tanpa informasi yang bersangkut paut (relevant), tepat pada waktunya, dan tersajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, tidak mungkin bagi masyarakat adat untuk mengambil keputusan secara efektif. 4. Proses yang bersifat deliberatif dan sangat dipengaruhi oleh penguasaan dan keterampilan menggunakan berbagai dan tekhnik partisipasi. Metode partisipasi yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan situasi, sangat diperlukan agar partisipasi yang berjalan menjadi suatu proses yang kreatif, produktif dan sekaligus memberdayakan. Proses yang deliberatif dan inkulsif juga menuntut perubahan peran perencana dan policy analyst, atau para katalis komunitas menjadi lebih sebagai perantara, negoisator dan mediator. Mereka harus memahami masalah dan melihat peluang untuk masa depan melalui pandangan multipihak. Tantangan yang terbesar dalam proses partisipasi adalah bagaimana suara mereka yang tertinggal dapat didengar dan mempengaruhi keputusan yang diambil. 5. Dalam tahap persiapan perencanaan program, harus secara jelas dipahami bahwa proses partisipatif tidak perlu mengikuti petunjuk struktural dan linear. Partisipasi tidak harus dilihat hanya sebagai sebuah input ke dalam sebuah program atau kebijakan, tetapi 23 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  24. 24. sebagai sebuah prinsip operasional mendalam yang seharusnya menyokong semua kegiatan. Partisipasi harus hakiki terhadap pembangunan dan tidak tidak hanya sebuah kegiatan yang digunakan dari waktu ke waktu untuk membangkitkan kepentingan. C. Dari Partisipasi Komunitas Menuju Partisipasi Warga Sejak jaman orde baru partisipasi masyarakat telah dicoba untuk digalakkan dengan berbagai alasan. Sebagian orang menganggap bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus atau bahkan mutlak dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis karena masyarakat sendirilah yang paling tahu kebutuhan mereka. Hal ini didukung dengan kenyataan di lapangan dimana banyak hasil pembangunan tidak dimanfaatkan kelompok sasarannya hanya karena mereka sejak awal tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka sehingga hasil pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian lagi beranggapan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diterapkan berdasarkan pertimbangan yang lebih konseptual seperti, antara lain, adanya anggapan yang melihat partisipasi merupakan wujud nyata dari penerapan demokrasi atau bahkan ada yang lebih mendasar yang beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu unik dan merdeka jadi kebahagiaan seseorang tidak mungkin ditentukan oleh orang lain tanpa terlebih dahulu bertanya atau berkonsultasi kepada yang bersangkutan. Dalam rangka mengoperasionalkan pemikiran tersebutlah beberapa departemen pada masa orde baru telah memprakarsai upaya-upaya pengembangan model dan pengaturan seperti, antara lain, Departemen Dalam Negeri pada tahun 1982 menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), yang lebih dikenal sebagai "bottom up planning" dan merupakan prosedur tetap dalam perencanaan pembangunan di daerah yang harus diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk semua instansi pemerintah, pusat dan daerah, Departemen 24 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  25. 25. Kesehatan dengan 3T (Tinjau-Telaah-Tindak) dan Departemen PU dengan IPP (Intensifikasi Penyuluhan Perumahan), dsb. Meskipun sudah banyak upaya dan model pembangunan berikut landasan hukumnya telah diciptakan dan dipraktekkan dalam kenyataannya model-model pembangunan partisipatif ini masih belum melembaga, paling tidak untuk dapat dikatakan sebagai pola utama (main stream) pembangunan nasional. Hal tersebut terjadi oleh sebab berbagai alasan, yang paling banyak dituduh adalah sistem pemerintahan yang sentralistik, yang tidak kondusif terhadap pola-pola pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat akar rumput (grassroot) dalam proses pengambilan keputusan. Kenyataannya setelah era reformasi dan desentralisasi situasinya tidak banyak berubah, hal tersebut terjadi karena tidak ada perubahan yang fundamental dalam budaya pembangunan itu sendiri yang bila ditarik lebih dalam maka persoalannya terletak pada pribadi para petugas yang bersangkutan yang menjadi motor budaya pembangunan itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa terlepas dari sistem dan budaya yang ada ternyata di berbagai tempat muncul oase pembangunan partisipatif yang cukup berhasil, antara lain; Surakarta dengan peremajaan Mojosongo, Balikpapan dengan peremajaan sepanjang kali Gunungsari Ilir, Palembang dengan peremajaan 12 Ulu, Lombok dengan perumahan peternak kerbau di Darek, Samarinda dengan Citra Niaganya, dsb. Di samping peran para petugas pemerintah yang mampu menjadi agen pembaruan, keberhasilan tersebut juga terjadi karena komunitas sasarannya lebih jelas, bukan dalam arti skala/besaran fisik, tetapi lebih berarti kejelasan ikatan sosial (common bound) komunitas kelompok sasaran; seperti komunitas sepanjang sungai di Mojosongo, komunitas kawasan kumuh 12 Ulu, komunitas peternak kerbau di Darek, dsb. Pada skala komunitas, dimana konsep masyarakat dalam arti community adalah lebih jelas dalam menggalang partisipasi masyarakat atau community participation dapat dengan lebih mudah dilakukan. Persoalannya menjadi lain pada skala kota dimana konsep 25 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  26. 26. masyarakat dalam artian komunitas menjadi tidak jelas, yang ada adalah masyarakat umum atau warga kota sehingga partisipasi masyarakat pada skala kota harus diartikan sebagai partisipasi warga atau "citizen participation". Dalam keterkaitan ini maka berbagai metoda yang dikembangkan dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat di skala komunitas tidak lagi dapat digunakan secara efektif, perlu dikembangkan pendekatan dan mekanisme baru yang lebih menjamin keterlibatan sebanyak mungkin warga masyarakat kota dalam proses pengambilan keputusan. Persoalan yang dihadapi oleh para promotor pembangunan partisipatif adalah siapa yang akan dilibatkan dan bagaimana caranya; Individu/warga; berapa % dari penduduk kota, perwakilan; perwakilan siapa dan bagaimana? Jadi semua menghadapi satu perkara klasik yang harus dipecahkan, yaitu legitimasi versus representasi. Bagaimana mencapai tingkat representasi dan legitimasi yang dapat diterima oleh orang banyak (the masses). Pada saat ini pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang intinya penanggulangan kemiskinan melalui proses pengorganisasian masyarakat dan pengembangan kapital sosial yang dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan khususnya pengembangan penyadaran kritis manusia terhadap diri dan lingkungannya yang pada gilirannya diyakini akan memulihkan nilai-nilai luhur kemanusiaan di masyarakat mulai dari masyarakat peserta P2KP. P2KP percaya dan yakin bahwa kemiskinan terjadi justru karena lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan di masyarakat, sehingga semua memudar; kepedulian, keadilan, keterbukaan, kerukunan, tanggung gugat, dsb. menjadi kehilangan maknanya, yang muncul justru memperparah kemiskinan itu sendiri. Pengorganisasian masyarakat dalam kaitan P2KP ini diartikan sebagai langkah awal penyadaran masyarakat sehingga pada gilirannya akan terbangun masyarakat warga yang terorganisasi (organized community) yang siap untuk menghadapi berbagai 26 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  27. 27. tantangan pembanguan termasuk kemiskinan dengan menggalang potensi bersama dan melakukan tindakan-tindakan yang terorganisasi berbasis nilai (value based development). Untuk mengemudikan masyarakat warga yang terorganisasi ini kemudian masyarakat membentuk lembaga pimpinan kolektif yang secara generik disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM dalam posisinya sebagai pimpinan kolektif masyarakat warga yang juga merupakan representasi warga yang sah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga lain baik setempat atau di tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh himpunan masyarakat warga tersebut dengan lebih mudah dan efektif. Forum koalisi antar BKM inilah yang nantinya dapat menjadi mitra sejajar bagi pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dari mulai perencanaan sampai dengan pengelolaan. D. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pentingnya partisipasi ini antara lain dikemukakan oleh Bep Fritschi (et.al., 1993:214-215), yang berpendapat bahwa terdapat dua alasan pokok untuk mengembangkan partisipasi kelompok. Pertama, alasan-alasan yang mengacu kepada kelompok sendiri, yakni bahwa kelompok berhak untuk ikut terlibat dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hari depan mereka. Kedua, alasan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, dalam pengertian jika kelompok benar-benar diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses organisasional, maka organisasi akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Sebagai ilustrasi mengenai partisipasi, Bank Dunia (1992:93) pernah menyatakan bahwa "banyak masalah lingkungan tidak dapat diatasi tanpa partisipasi aktif dari penduduk setempat". Tentu saja, apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia tersebut tidak semata-mata meliputi aspek lingkungan, tetapi juga bidang-bidang lain dalam pembangunan suatu negara dan masyarakat, serta kehidupan dalam 27 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  28. 28. suatu organisasi besar maupun kecil. Uraian diatas sekaligus menyiratkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan (policy holders) semata, tetapi justru terletak pada terjalinnya sinergi yang saling memperkuat (mutual interrelations) diantara pilar-pilar pembangunan daerah, yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat adat. Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi. Sebab, jiwa atau semangat otonomi adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Tercakup dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum disini tidak hanya pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi juga meliputi kelompok masyarakat adat, para pelaku bisnis lokal, NGO/organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, serta unit pemerintahan yang lebih kecil seperti Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan juga Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Namun dalam prakteknya, otonomi lebih banyak diterima oleh daerah otonom yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), dibanding oleh komponen masyarakat lokal lainnya. Akibatnya, Undang-Undang Otonomi Daerah lebih mencerminkan pengaturan tentang "otonomi pemerintahan daerah" dari pada "otonomi daerah" itu sendiri. Kondisi obyektif bahwa otonomi daerah belum menyentuh masyarakat di level terbawah inilah yang diperkirakan menjadi kendala pertama dalam upaya membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat (lembaga/kelompok masyarakat adat). Pada tataran yang lebih mikro, terdapat indikasi bahwa lembaga/kelompok masyarakat adat seringkali kurang mendukung secara penuh kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa disebabkan antara lain oleh belum dibukanya kesempatan secara luas untuk berpartisipasi, 28 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  29. 29. kurangnya informasi dari pemerintah daerah tentang berbagai program yang dapat dilaksanakan secara partisipatif, atau bisa juga oleh keengganan dari lembaga adat/kelompok masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, upaya mengembangkan partisipasi masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dua strategi kunci, yakni: 1) dari dimensi pemerintahan (top-down), memperbaiki aspek kualitas proses dan mekanisme kebijakan publik maupun materi kebijakan yang terkait; dan 2) dari dimensi kemasyarakatan (bottom-up), memberikan kesempatan yang lebih luas, insentif dan stimulan yang tepat, informasi terbaru, serta kepercayaan yang lebih besar untuk menjadi bagian integral dari proses berjalannya pemerintahan di daerah. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi aktif dan positif masyarakat adat terhadap pembangunan: 1. Dengan adanya dukungan/partisipasi aktif dari masyarakat maka sangat membantu dalam pelaksanaan program kerja/kegiatan pemerintah. 2. Masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya di penuhi dengan tidak melupakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; 3. Kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, fungsi legislatif sebagai wakil rakyat telah semakin meningkat kualitasnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif. 4. Terbantunya dalam melestarikan wisata alam dan wisata budaya. 5. Keamananan yang cukup terkendali. E. Pentingnya Hukum Adat Untuk Pemberdayaan Institusi dan Masyarakat Adat, Semangat dan Prinsip Universalitas Hak Azasi Manusia Terminologi "Adat" dan "Hukum adat" seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai 29 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  30. 30. sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena "adat" adalah sesuatu aturan yang tanpa adanya sanksi riil dimasyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan ( tabu dan kualat ). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat dll. Hukum Adat adalah Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat. Istilah - istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level- level : * Adat itu adalah hukum dan aturan yang berlaku dimasyarakat dibuat atas dasar kesepakatan * Adat yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuan- ketentuan hukum (produk hukumnya yang disebut Awig-awig) telah ditetapkan . * Adat yang teradat, jika produk hukum itu sudah menjadi adat kebiasaan masih tetap diberlakukan ditengah masyarakatnya. * Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuan- ketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era kekinian. Melihat dalam perspektif keberadaan kelembagaan adat dan hukum adat dalam keseharian adalah merupakan bentuk keaslian dari masyarakat setempat yang memiliki azas gotong royong (partisipasi) bukan mobilisasi karena didasarkan atas kebutuhan bersama. Nilai- nilai gotong royong dan semangat kebersamaan ini sesungguhnya merupakan padanan dari cita-cita masyarakat Desa yaitu Demokrasi, partisipasi, transparansi, beradat, akuntabilitas dan saling menghormati perbedaan ( keberagaman ). 30 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  31. 31. Semua suku bangsa dan etnis di Indonesia memiliki dan terikat secara kultural maupun sosial ekonomi atas aturan dan tatanan nilai tradisional yang mengacu kepada adat dan hukum adat dengan penselarasan hukum-hukum agama atau kepercayaan . Keunggulan nilai-nilai lama yang sebagian orang dikatakan ketinggalan zaman ini telah terbukti bermanfaat bagi upaya-upaya penyelamatan lingkungan yang kini telah mengalami degradasi dan eksploitasi berlebihan akibat pembangunan selama ini berorientasi pada pertumbuhan berbagai bidang dan sektor pembangunan yang diintrodusir pihak pelaku pembangunan modern yang telah menimbulkan implikasi negatif terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk sistem kekuatan aturan kebijakan yang bersifat sentralistis dan hegemoni penguasa. Namun tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat yang teradat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat yang keberadaan dan aplikasinya ditengah masyarakat masih kuat ini bagaikan sebuah bangunan kuno yang yang sarat dengan berbagai sejarah dan legenda yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal walaupun pada rezim orde baru dengan perangkat peraturan dan perundangan tidak menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan justru sebaliknya malah memporak-porandakan pranata- pranata adat secara sistematis. Merubah bahkan menghilangkan institusi adat serta sistemnya dan undang-undang yang diseragamkan berpengaruh besar terhadap perubahan prilaku kehidupan karena tidak sesuai lagi dengan substansi adat yang sesungguhnya. Masyarakat adat adalah pihak yang paling banyak dirugikan 31 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  32. 32. oleh pihak pemerintah. Dalam kebijakan nasional, eksistensi atau keberadaan masyarakat adat belum terakomodasi dan bahkan disingkirkan dalam politik nasional. Hal ini terlihat secara gamblang dalam pendefinisian sebagai masyarakat terasing, peladang berpindah, peladang liar, masyarakat rentan, perambah hutan, masyarakat primitif. Pendefinisian ini mempercepat penghancuran sistem masyarakat adat. Masyarakat adat itu berdasarkan suku bangsa dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memikiki sejarah sebelum invansi dan penjajah dan menganggap berbeda dengan komunitas lain. Mereka bukan bagian dari yang dominan dan bertekad untuk mempertahankan adat istiadat, sesuai dengan pola budaya dan lembaga masyarakat adat menurut jaringan JAPAMA di Toraja 1993, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai di daerahnya sendiri. Selama ini para perencana pembangunan, menganggap nilai- nilai budaya simbol keterbelakangan, bertolak dari itu perlu dilakukan perubahan sosial budaya yakni mencabut nilai-nilai tradisional untuk digantikan nilai-nilai lain, yakni nilai Barat. Pencabutan nilai-nilai tradisional itu melalui produk perundangan-perundangan, perda, dan lain-lain produk hukum itu yang diterapkan pada masyarakat adat bersifat sentralistik dan seragam, UU Nomor 5 Tahun 1979 merubah sistem wilayah kekuasan masyarakat adat menjadi desa. Ini awal tidak berfungsinya pemerintahan adat, pemisahan kepala kampung dengan masyarakatnya. Kades berkuasa di atasnya semuanya. Kepala adat memerintah berdasarkan otoritas tradisional. Buntut dari dualisme ini adalah tersingkirnya kepala adat. Kepala adat hanya dipercayai untuk mengatur adat-istiadat saja. Masyarakat adat hanya ada untuk kepentingan pariwisata, proses penyingkiran masyarakat adat berkaitan dengan faktor-faktor struktural, cara mengatasinya dengan pendekatan strukural. Sistem pemerintahan sentralisasi diganti desentrasilisasi. Hukum Indonesia yang merupakan warisan Belanda dalam 32 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  33. 33. penerapannya oleh penegak hukum tidak sebagaimana di negeri asalnya, tidak menghargai hak-hak individu dan berpikir rasional. Penerapan di Indonesia dengan pola pikiran orang Indonesia, dengan pola pikiran adat. Rakyat Indonesia masih hidup dengan mengutamakan keagamaan, religius magis. Kondisi ini mempengaruhi tindakan diskriminatif dan tidak adil. Seharusnya keadilan hukum mengakar dan bersumber pada budaya suku itu sendiri. Keragaman di Kalimantan Barat, banyak peraturan perundangan yang kurang diterima masyarakat. Hukum rasional yang dibuat harus diterima semua pihak, harus dirumuskan secara umum, hal-hal yang bersifat operasional harus diserahkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing setiap suku, kewenangan untuk mengatur hal-hal operasional pada setiap suku harus diberikan. Hukum dirumuskan secara umum dan operasionalnya diberikan pada masyarakat setempat. Semangat dan prinsip hak universal manusia. Hak tidak asing pada masyarakat manapun saja. Hak telah terpatri semenjak manusia lahir, hak untuk siapa saja, hak bernama kemerdekaan, hak makhluk hidup, harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, indah dan hak yang namanya terbukaan, hak yang bebas dari rasa takut. Hak untuk tenteram, hak untuk memberi dan hak menerima dan hak untuk bicara dan hak untuk diam, hak untuk berani, hak menghindar, hak menyendiri, hak untuk menanam dan mamanen, hak untuk dilindungi dan melindungi. Namun hak mengalami perubahan, distorsi fungsi yang menyangkut manusia. Darimana datangnya hak? Ini dikembalikan kepada Sang Pencipta, Dia yang memberikan dan mencabut kecuali manusia- manusia yang mencuri hak dari Tuhan itu. Dalam sejarah HAM berkembang pesat di internasional sejak Perang Dunia II dalam perangkat hukum, diakhir abad 20 hak asasi manusia (HAM) diangkat di negara demokrasi. Hak asasi sebagai etika manusia modern. Adanya tuntutan moral, amat kuat untuk melindungi orang yang lemah baik karena usia, status sosial, jenis kelamin. HAM bagian tak terpisahkan dari TAP MPR 17 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia. HAM adalah 33 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  34. 34. adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, universal dan abadi, misalnya hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Hak individu masing-masing orang, hak kolektif yang dapat dinikmati bersama, hak ganti rugi yang kebebasannya dilanggar. Hal sipil dan masyarakat ini dimuat dalam 34 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  35. 35. BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT A. Makna dan Hakekat Pemberdayaan Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang untuk melalui pertumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya. Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah motivasi untuk memahami kondisi dan situasi kerja sehari-hari serta menumbuhkan kemampuan dan keberanian mereka untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang mereka hadapi, sehingga kuncinya adalah membangun partisipasi. Pembangunan yang memberdayakan hanya bisa tercapai melalui sikap intrinsik memanusiakan manusia, yakni melalui penggalian dan penghargaan pada nilai-nilai luhur kemanusiaan, dan melalui pengembangan prakarsa dan partisipasi masyarakat menolong diri sendiri untuk "berdiri di atas kaki sendiri". Dalam hal ini, keswadayaan adalah sumber yang abadi. Pemberdayaan memerlukan proses belajar yang produktif dan reproduktif. Produktif dalam pengertian memampukan manusia agar dapat mendayagunakan potensi diri dan lingkungannya untuk memperoleh kemanfaatan (material dan immaterial) pada suatu jangka waktu tertentu; reproduktif, dalam pengertian mampu mewariskan nilai-nilai kearifan. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN 35
  36. 36. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada siapapun untuk mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu upaya untuk mempercepat proses perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan sebagai suatu konsep berkembang dengan adanya kesadaran baru bahwa masyarakat bukanlah pihak yang tidak tahu dan tidak mau maju sebaliknya saat ini mulai dikenali bahwa masyarakat adalah pihak yang mau, memiliki pengetahuan lokal, mempunyai potensi besar serta kearifan tradisional. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi Pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Ada dua macam cara yang digunakan, yaitu gaya partisipasi dengan berbasis hubungan pertemanan dan gaya yang cenderung top down (dari atas ke bawah) berbasis hubungan yang bersifat paternalistik. Pada masa lalu Program pemberdayaan masyarakat, biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Provinsi dan Kabupaten (top down). Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam 36 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  37. 37. pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah semacam ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan lebih banyak menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, karena bantuan tersebut kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkannya. Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membuka akses bagi kaum yang terpinggirkan dalam pembangunan, termasuk kaum perempuan dan golongan tidak berdaya lainnya. Untuk itu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang dihadapi. B. Komponen Penting Dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan. Pada dasarnya harus memiliki 3 (tiga) komponen yaitu pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta pemerintah dan ketiga terjadinya modernisasi melalui pemantapan pada perubahan struktur ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. Sedangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu pertama 37 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  38. 38. kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat, kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan ketiga kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan ketahanan pangan berada pada tiga level, yaitu : individu, komunitas regional (perluasan jaringan dan kemitraan terjangkau oleh komunitas tetapi sering tidak tersentuh oleh negara), dan negara. Pada tingkat individu, pemberdayaan dapat dikatakan berhasil manakala mampu mengembangkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Pada tingkat komunitas, dampak dari pemberdayaan adalah berkembangnya nilai- nilai sosial dan struktur sosial baru dan kelembagaan yang makin efektif memenuhi kebutuhan komunitas. Sementara pada tingkat negara ditandai dengan terjadinya kebijakan baru yang mengubah pola hubungan dan distribusi kekuasaan, yang lebih berpihak pada masyarakat/rakyat. Khusus untuk tingkat individu dan komunitas, agar tercapai efektivitas pemberdayaan masyarakat maka diperlukan peran pendamping yang diharapkan dapat berkonstribusi dalam menunjang keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat, dengan berperan dengan fasilitator pembangunan masyarakat. C. Konsep Pembangunan Masyarakat (Community Development) Konsep pembangunan masyarakat merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintregasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. 38 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  39. 39. US International Cooperation Admnistration mendeskripsikan Community Development itu sebagai: "a process of social action in which the people of a community organized themselves for planning action; define their common and individual needs and problems; make group and individual plans with a maximum of reliance upon community resources; and supplement the resources when necessary with service and material from government and non-government agencies outside the community" Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses "aksi sosial" dimana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masayarakat. Arthur Durham seorang pakar Community Development mengartikan definisi Community Development adalah pembangunan masyarakat yang merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan diri organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu dalam di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela. Durham pun mengemukakan 4 unsur Community Development sebagai berikut: 1. a plan program with a focus on the total needs of village comunity : Suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya 39 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  40. 40. kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi follow up activity and evaluation technical assistance. 2. technical assistance : bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 3. integrating various specialities for the help of the community : memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselves dapat menjadi kenyataan. 4. a major emphasis upon self-help and participation by the resident of the community : memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik". 2. Meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. 3. Mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri dan membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. 40 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  41. 41. 4. Masyarakat menjadi mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir kosmopolitan. 5. Meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat. 6. Mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya. United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Getting to know local community. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat. b. Gathering knowledge about the local community. Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan kebiasaan (custom), jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal. c. Identifying the local leaders. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat 41 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  42. 42. setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. d. Stimulating the community to realize that it has problems. Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan,sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. e. Helping people to discuss their problem. Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan. f. Helping people to identify their most pressing problems. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasikan permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya. g. Fostering self-confidence. Tujuan utama pemeberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. h. Deciding on a program action. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah,sedang, tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. i. Recognition of Strenghts and resources 42 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  43. 43. Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber- sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalhan dan memenuhi kebutuhannya. j. Helping People to Continue to work on solving their problems Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu. k. Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. E. Pola Pemberdayaan Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal didesa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Ross (1987: 77-78) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu: 1. The "single function" adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat 43 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  44. 44. respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang. 2. The Multiple Approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyrakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar. 3. The Inner Resources Approach, yang menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan- keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Core Idea dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Dari hasil kajian pustaka, program-program yang sudah dibuat oleh pihak yang terkait dalam masalah pemberdayaan mayarakat adat baik dari pemerintah ataupun LSM, antara lain : 1. Pendekatan-pendekatan dalam bidang ; pendidikan, kebudayaan, agama, pertanian, perdagangan. 2. Penyuluhan-penyuluhan dalam bidang, pendidikan, kebudayaan, agama, pertanian, perdagangan. Namun lebih dititikberatkan pada permasalahan yang dihadapi pada masalah pertanian dan pendidikan. 3. Pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang program tersebut, seperti tempat tinggal, jalan-jalan, sekolah-sekolah, dan pusat kesehatan. 44 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  45. 45. 4. Pemberdayaan pendidikan, diantaranya melalui program beasiswa dan peningkatan mutu pengajaran serta mutu tenaga pendidik. Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif, dimaksudkan sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang terintregasi dalam perencanaan program pembangunan Kabupaten. Tujuan program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif adalah agar program pembangunan desa/kelurahan yang aspiratif/partisipatif dan terintegrasi dalam program pembangunan kabupaten, melalui proses dan prosedur yang mengikutsertakan masyarakat sehinggga tumbuh rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan dan pemilikan pembangunan. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat sehingga mampu menerapkan berbagai pendekatan, dan tehnik perencanaan pembangunan partisipatif. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan desa/kelurahan. c. Menghasilkan rencana/usulan program pembangunan desa/kelurahan, yang akan dikelola masyarakat sendiri maupun yang akan diusulkan kepada Pemerintah Desa dan atau Pemkab. d. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab serta keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, terdapat permasalahan yang dihadapi sehingga belum tercapai hasil yang maksimal. Hambatan tersebut antara lain: 1. Pemakaian adat istiadat atas kebudayaan yang telah berakar; 2. Rasa Curiga dan tidak percaya kepada pihak luar; 3. Minimnya tenaga ahli (SDM) yang diturunkan ke lapangan; 4. Sarana dan Prasarana yang ada belum mencukupi; Selain pemberdayaan diatas ada pula hambatan lain yaitu 45 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  46. 46. bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adat selama ini sangat sulit dilakukan karena kurangnya akses ekonomi masyarakat adat terhadap perekonomian sektor modern. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya promosi terhadap sektor dan potensi ekonomi komunitas adat. Keterbelakangan perekonomian masyarakat adat juga disebabkan oleh : (1) Tidak ada kebijakan yang memberi peluang kepada berkembangnya ekonomi komunitas adat; (2) Rendahnya promosi ekonomi komunitas adat; (3) Belum ada investor yang mencoba mengembangkan potensi ekonomi komunitas adat. Semua permasalahan perekonomian masyarakat adat baik itu secara langsung atau tidak langsung terkait dengan rendahnya perhatian terhadap pengembangan sektor ekonomi masyarakat adat di kalangan LSM, meskipun beberapa LSM lokal mungkin telah mempunyai kegiatan- kegiatan pemberdayaan ekonomi komunitas tersebut. Namun secara 46 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  47. 47. BAB IV PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN A. Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002, yang merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kotamadya yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan beserta Kabupaten Seruyan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara geografis 0 0 0 Kabupaten Katingan terletak pada 112 0' - 113 45' Bujur Timur dan 0 0 20' - 3 30' Lintang Selatan yang berbatasan dengan Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas di sebelah Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan di sebelah Barat, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Jawa. Kabupaten Katingan dibelah oleh sungai Katingan. Secara umum topografi kabupaten Katingan sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian utara dan tengah yang memanjang dari timur ke barat sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit dengan jenis tanah yang mendominasi adalah jenis padsolik merah kuning, jenis tanah lainnya adalah alluvial, organosal, lithosol, dan lain sebagainya. 2 Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah 17.800 km atau 0,16% dari wilayah Kalimantan Tengah yang dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Hulu dengan luas wilayah 2.604 2 2 km (14.63%), Marikit dengan luas wilayah 2.178 km (12.24%), 2 Senaman Mantikei dengan luas wilayah 3.030 km (17.02%), Katingan 2 Tengah dengan luas wilayah 1.089 km (6.12%), Pulau Malan dengan 2 luas 805 km (4.52%), Tewang Sangalang Garing dengan luas wilayah PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN 47
  48. 48. 2 2 568 km (3.19%), Katingan Hilir dengan luas wilayah 663 km (3.72%), 2 Tasik Payaman dengan luas wilayah 804 km (4.52%), Kamipang 2 dengan luas wilayah 2.793 km (15.69%), Katingan Kuala dengan luas 2 wilayah 1.440 km (8.09%), dan Kecamatan mendawai dengan luas wilayah 1.826 (10.26%) yang terdiri dari 151 desa/kelurahan. Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Katingan berupa hutan belantara (69,52 %) sedangkan sisanya berupa rawa-rawa, sungai, danau dan genangan air lainnya dan pertanahan lainnya. Dilihat dari aspek demografis Kabupaten Katingan memiliki angka pertumbuhan penduduk dari tahun 2002-2003 sebesar 0.7% dengan kepadatan penduduk Kabupaten Katingan masih sebesar 7.1 2 jiwa/km , yang berarti pola tingkat kepadatannya masih sangat rendah dan penyebarannya pun belum merata, kepadatan tertinggi terjadi di kecamatan Katingan Hilir yang merupakan letak ibukota Kabupaten 2 yaitu sebesar 30.46 jiwa/km sedangkan kepadatan penduduk terendah 2 terjadi di kecamatan Marikit yaitu sebesar 2.64 jiwa/km . dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk terbesar terjadi pada golongan 0-14 tahun dengan presentase sebesar 45.21% atau hampir separuh dari seluruh penduduk Kabupaten Katingan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Katingan merupakan suku Dayak yang jumlahnya hampir 80%, sedangkan sisanya merupakan suku Banjar, Jawa, Madura dll. Bahasa keseharian yang dipakai sebagai alat komunikasi antar penduduk adalah Bahasa Dayak Ngaju, dan bahasa Banjar. Sungai masih merupakan prasarana angkutan dan sarana perhubungan di Kabupaten Katingan karena letak desa sebagian besar terletak di tepi sungai. Sungai sebagai alat transportasi yang dominant khususnya hubungan dari desa-ke desa, sehingga komunikasi sedikit banyak tergantung musim. Pada musim kemarau perhubungan lalu lintas sungai tidak lancar yang disebabkan oleh pendangkalan sungai, hal ini masih merupakan hambatan alamiah di daerah ini. Jalan darat yang ada masih sebatas menghubungkan ibukota kabupaten dengan 48 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  49. 49. ibukota provinsi dan ibukota kabupaten lainnya serta beberapa ibukota kecamatan, inipun belum seluruhnya dapat digunakan karena sebagian masih jalan tanah yang sulit dilalui kendaraan pada musim hujan. Kecamatan-kecamatan yang biasa dijangkau melalui jalan darat hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Tengah dan Kecamatan Tewang Senggalang Garing. Sedangkan 8 Kecamatan lainnya hanya dapat dihubungi dengan kapal motor/klotok. Pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi suatu daerah juga sebagai indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan pada tahun 2003 sebesar 2.44 persen pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.47 persen. Dari sembilan sektor ekonomi (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, gas dan Air Bersih; Bangunan dan Konstruksi; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa) sektor Kehutanan memberikan konstribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Katingan, produk dari sektor ini antara lain rotan manna dan rotan irit, serta kayu bulat (log) dan kayu gergajian, akan tetapi sektor ini dari tahun 2001 -2003 mengalami penurunan. Sektor tanaman perkebunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hasil utama dari sektor ini adalah Karet, Kelapa Hibrida dan Kelapa Sawit. Jumlah tangkapan ikan Kabupaten Katingan mencapai 15.104,7 ton pada tahun 2003 mampu menyumbang pendapatan daerah sebesar 9%. Pembangunan sektor Pendidikan sebagai pondasi keberhasilan suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Katingan sebanyak 212 Sekolah dengan rasio guru dengan murid sebesar 0.06, jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 35 sekolah dengan rasio guru dengan murid sebesar 0.06, jumlah Sekolah Menengah Umum sebanyak 14 dengan rasio guru dengan sebesar 0.09 yang berarti 100 49 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  50. 50. murid diampu oleh 9 guru, dilihat dari rasio ini jumlah guru sudah cukup memadai apalagi jika dilihat dari kondisi sebagian daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat serta usia dari Kabupaten Katingan yang baru berusia 3 tahun 7 bulan. Jumlah aparatur daerah Kabupaten Katingan masih belum memadai, Perbandingan antara tugas pokok dan fungsi dengan jumlah pegawai yang dimiliki masing-masing instansi, kantor, Dinas masih sangat tidak seimbang. Sebagai contoh bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang kompleks mengatur urusan kepegawaian daerah seperti Badan Kepegawaian Daerah hanya memiliki 13 orang pegawai sudah termasuk pegawai honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dilihat dari letak wilayahnya, Kabupaten Katingan termasuk daerah yang cukup strategis. Kabupaten Katingan khususnya ibu kota Kabupaten yaitu Kasongan merupakan daerah lalu-lintas trans Kalimantan dari arah Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) yang merupakan daerah pelabuhan dan Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat). Sarana transportasi yang ada di daerah Katingan sangat minim khususnya sarana transportasi darat hal ini disebabkan masih banyak daerah kecamatan yang belum bisa dijangkau melalui jalur darat dan juga disebabkan aktifitas kegiatan ekonomi di Kasongan yang belum nampak hidup. Disamping itu sarana prasarana infrastruktur daerah yang tersedia juga sangat minim. Merupakan hal yang sangat mustahil bila suatu daerah dalam usaha menumbuhkan ekonominya tanpa dibarengi tersedianya sarana infrastruktur akan berhasil. Disamping pembangunan infrastruktur prioritas lain dalam membangun Kabupaten Katingan adalah bidang Pendidikan dan Kesehatan. Dalam bidang kesehatan Kabupaten Katingan memiliki satu Rumah sakit Umum Daerah yang berlokasi di ibukota Kabupaten serta sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tersebar di 50 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  51. 51. seluruh Kecamatan dengan tenaga medis sebanyak 115 orang atau bisa diartikan satu orang melayani 1.094 orang, jumlah rasio yang sebesar ini akan sangat sulit untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. 2. Kelembagaan MasyarakatAdat Struktur pemerintahan suku dayak sejak zaman purbakala sampai dengan zaman penjajahan Belanda terdiri dari: * Tamanggung atau Dambung setingkat dengan Raja (penanggung jawab), melindungi, mensejahterakan, memakmurkan seluruh masyarakat. * Pangkalima yang memiliki tangung jawab di bidang pertahanan keamanan. * Patih yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. * D a m a n g y a n g b e r t a n g g u n g j a w a b p a d a b i d a n g pengawasan/penuntutan peradilan dan pelestarian lingkungan dibantu oleh para mantir, paralet, para ketua adat. Sedangkan untuk Damang yang cakap dapat diangkat menjadi pimpinan wilayah tertentu. Perkembangan kelembagaan kedamangan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dengan mengatur dan mengukuhkannya dalam bentuk Besluit Residen Kalimantan Selatan dan Timur, tanggal 28 Oktober 1938, Nomor : 349/C.7-1 tentang penunjukan dari kedamangan-kedamangan (Damang Schapen), yaitu Dayak Hilir (Beneden Dayak), Dayak hulu (Boven Dayak) dan sampit. Kemudian tanggal 15 Februari 1939 ditetapkan Besluit Residen Der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo No : 53/C.7-1 tentang Pemilihan, Pemecatan dan kedudukan para Damang daerah Kapuas dan Barito. Oleh Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, Besluit berupa penetapan sekaligus sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap jabatan-jabatan adat, sekaligus sebagai pengganti jabatan-jabatan adat zaman purba. Sejak tanggal tersebut, secara tertib kerapatan adat dipimpin oleh Damang sebagai 51 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  52. 52. Kepala Adat, dibantu oleh para penghulu adat dan penasehat dari setiap suku Dayak yang ada di wilayah Kedamangan. Setelah Kemerdekaan Fungsi lembaga Kedamangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 16/DPR- GR/1969 yang ditetapkan pada tanggal 16 September 1969 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Sementara wilayah Kedamangan serta Tugas dan Kewajiban Damang Kepala Adat Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan PERDA pertama kali yang mengatur kelembagaan Adat. Dalam Perda tersebut juga mengatur mengenai hukum adat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang tidak tertulis dan yang mempunyai paksa (sanksi) yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah. Perda tersebut menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab damang adalah berusaha menyelesaikan segala perbantahan dengan jalan damai, memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli serta memelihara benda- benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang. Pada perkembangan berikutnya PERDA Nomor : 16/DPR- GR/1969 diganti dengan Perda Nomor 14 Tahun 1998. Selanjutnya masing-masing Kota/Kabupaten meninndaklanjuti Perda tersebut dengan menyusun Perda Kedamangan Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Katingan sampai saat ini masih mengacu/menggunakan Perda milik Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai induk pemekaran yaitu Perda No.15 tahun 2001 tentang Kademangan Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi Kabupaten Katingan juga berusaha untuk memiliki Perda sendiri yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Dalam Perda Nomor 14 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Kedamangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam provinsi Daerah tingkat I Kalimantan tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisah-pisahkan, wilayahnya tidak terikat dengan wilayah 52 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN
  53. 53. Administrasi Pemerintahan Kecamatan akan tetapi bisa meliputi satu atau beberapa kecamatan. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat, berkedudukan sebagai mitra camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya, dengan tugas: 1) Mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat; 2) Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang; 3) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan adat; 4) Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antar suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang jika terdapat gangguan keamanan atau gejala-gejala yang tidak baik yang timbul di kalangan mesyarakat sesuai dengan ketentuan; 6) Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya; 7) Memelihara mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang; 8) Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya; 9) Jika diminta memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat sesuai hukum adat; 10). Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya; 11) Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat/harta kekayaan kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik; serta 12) Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal berdasarkan hasil musyawarah Majelis Adat 53 PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN

×