Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal

Proceeding Seminar Nasiional

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda, 2005

  • Soyez le premier à commenter

Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal

  1. 1. Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal 110 + viii halaman, 2005 Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 000-0000-00-0 1. Pilkada Langsung 2. Demokrasi Lokal 3. Pemerintahan Daerah Editor: Koordinator : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Anggota : Meiliana, SE.,MM Gugum Gumelar, SH Aryono Mulyono, BBA Baharudin, S.Sos.,SPd. Said Fadhil, SIP Royani, A.Md. Diterbitkan Oleh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 7 TAHUN 1987 Pasal 44 (1) Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  2. 2. Daftar Isi Pengantar Editor ………………………………………………………………… iv BAGIAN PERTAMA: Pemaparan Ide dan Diskusi Interaktif ……………… 1 ¾ INTISARI SESSI I: Pilkada Langsung dan Upaya Memperkuat Pembangunan Daerah: Sebuah Pendekatan Normatif Konseptual ………………………… 2 ¾ INTISARI SESSI II: Kondisi Faktual dan Strategi Antisipatif Penyelenggaraan Pilkada Langsung …………………………………………………………… 6 ¾ INTISARI SESSI DISKUSI: …………………………………………… 8 BAGIAN KEDUA: Sambutan dan Makalah Pembicara ……………………… 15 ¾ PILKADA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA Sambutan Kepala LAN RI (Anwar Suprijadi) ……………………… 16 ¾ Sambutan Gubernur Kalimantan Timur (Suwarna AF) ……………… 24 ¾ POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PILKADA LANGSUNG MENURUT PP. NO. 6 TAHUN 2005 DAN IMPLIKASINYA DI DAERAH Drs. Hadi Sutanto …………………………………………………… 27 ¾ PILKADA LANGSUNG DAN UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (GOOD LOCAL GOVERNANCE) Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc. ……………………………………… 35 ¾ PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN (DAERAH): KONVERGEN ATAU DIVERGEN? Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA ……………………………………. 65 ¾ IMPLEMENTASI PILKADA LANGSUNG DI DAERAH: BEBERAPA POTENSI MASALAH DAN STRATEGI PEMBINAAN ASPEK PEMERINTAHAN Drs. H. Syachruddin, MS.,MM ……………………………………. 91 ii
  3. 3. ¾ STRATEGI PEMANTAPAN TATANAN NILAI KESATUAN BANGSA DALAM PROSES PILKADA LANGSUNG Drs. Djumar Soewito, M.Si. ………………………………………. 93 ¾ PERAN STRATEGI KPUD DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2005 Prof. Dr. HM. Jafar Haruna, M.Pd.,MS. …………………………… 98 BAGIAN KEEMPAT: Rekomendasi Kebijakan ……………………………… 109 BAGIAN KETIGA: Slide Presentasi …………………………………………… 112 iii
  4. 4. Pengantar Editor Buku ini merupakan proceeding dari hasil Diskusi Terbatas Forum SANKRI yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Secara filosofis, Diskusi Terbatas tadi didasari oleh pemikiran perlunya segera ditetapkan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Langsung di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di tatar Kalimantan. Sementara secara empirik, harus diakui bahwa tahun 2005 sekarang ini merupakan periode yang dipenuhi oleh issu-issu kepemerintahan lokal, khususnya mengenai suksesi kepemimpinan lokal. Berbagai issu yang berkembang tadi, jika tidak disikapi secara baik, dicermati secara teliti, serta diantisipasi secara matang, bukan tidak mungkin berdampak secara kurang baik terhadap jalannya roda pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan. Issu suksesi kepemimpinan lokal sendiri mulai mengemuka setelah lahirnya UU 32/2004 yang membawa perubahan fundamental dalam hal pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah yang menurut UU Nomor 22/1999 dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD, sekarang dipilih langsung oleh rakyat dari calon-calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu. Secara normatif, penyelenggaraan Pilkada Langsung ini diharapkan dapat mendorong proses pembangunan sosial ekonomi secara lebih cepat sehingga dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula. Logikanya, Kepala Daerah yang mendapat dukungan langsung dan penuh dari rakyat, akan mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen pendukungnya. Dengan demikian, butir-butir perubahan UU yang berkenaan dengan Pilkada Langsung tadi harus di implementasikan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujud tatanan pemerintah dan masyarakat daerah yang lebih baik dan lebih demokratis. Namun jika dicermati lebih dalam, implikasi dari aturan baru ini masih mengandung beberapa potensi permasalahan yang cukup kompleks. Adanya ketentuan pencalonan Kepala Daerah dengan pola “satu pintu”, indikasi masih terbukanya praktek money politics, kurang eratnya hubungan koordinasi antara KPU dengan KPU Daerah, iv
  5. 5. keterbatasan sumber pembiayaan, belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban KPUD, dan sebagainya, adalah beberapa persoalan riil yang dapat mengancam keberhasilan Pilkada Langsung untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis di daerah, sekaligus meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di daerah. Ddalam prakteknya, berbagai produk hukum yang mengatur tentang Pilkada Langsung ini masih menimbulkan banyak sekali kebingungan baik dikalangan masyarakat, partai politik, maupun pemerintah daerah dan KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Langsung. Harus diakui bahwa sejak lahirnya UU No. 32/2004 -- yang disusul dengan lahirnya PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih dikenal dengan PP Pilkada Langsung -- banyak pihak menyangsikan bahwa Pilkada Langsung akan benar-benar menumbuhkan demokratisasi di tingkat akar rumput, serta bermanfaat bagi proses pembangunan daerah secara menyeluruh. Beberapa hal yang menjadi sumber keraguan tersebut antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: • Pilkada Langsung dinilai kurang demokratis karena tidak membuka peluang bagi calon independen untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakilnya. Dalam pasal 56 UU No. 32/2004 dinyatakan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan calon. Dengan demikian, rakyat sesungguhnya hanya memiliki hak pilih “pasif” (memilih diantara calon yang tersedia), namun belum memiliki hak inisiatif aktif untuk mengajukan dirinya guna berkompetisi dalam ajang Pilkada Langsung tersebut (Utomo, 2004). • Pilkada Langsung masih membuka peluang terjadinya money politics. Penyebabnya adalah, parpol masih tetap menjadi mesin politik utama menuju kekuasaan. Dan peran sebagai “mesin kekuasaan” inilah yang akan menjadi medan magnet terjadinya money politics. Meskipun demikian, pusaran korupsi diperkirakan tidak sekuat pada masa 5 tahun kebelakang. Justru ada kecenderungan bahwa money politics ini lebih menyebar dan menjangkau langsung kepada anggota masyarakat. Logikanya, money politics akan mengikuti dimana “suara” berada. Pada saat berlakunya UU 5/1974, pemerintah pusat memiliki hak untuk memilih seorang Kepda dari 3 hingga 5 calon yang diajukan DPRD. Oleh karenanya tidak aneh jika sebagian terbesar kasus korupsi pada saat itu terjadi di tingkat pusat. Kemudian pada v
  6. 6. era UU 22/1999, korupsi dilakukan secara beramai-ramai oleh DPRD karena memang DPRD-lah pemegang hak pilih terhadap seorang Kepda. Kini, ketika suara (hak pilih) didistribusikan secara langsung kepada perseorangan, maka medan korupsi-pun akan bergerak mengikuti pemilik suara tersebut (Utomo, 2004). • Keterbatasan dana Pilkada yang berakibat pada ancaman penundaan dan bahkan batalnya penyelenggaraan Pilkada. Menurut Mendagri, Pilkada kali ini secara nasional membutuhkan dana sebesar Rp. 929,3 miliar, yang Rp. 744,3 miliar diantaranya dialokasikan ke 226 daerah termasuk pemberian insentif khusus bagi 35 daerah pemekaran, yakni dua provinsi dan 33 kabupaten/kota. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 185 miliar akan digunakan untuk mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan teknis, pemutakhiran data administrasi kependudukan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pilkada. Dalam prakteknya, pencairan dana tersebut mengalami hambatan, sehingga banyak daerah mengeluh kekurangan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri meminta agar Pemda memberikan dana talangan dari APBD, namun banyak daerah yang menolak melakukan hal itu. Kondisi ini masih diperparah dengan tidak jelasnya mekanisme alokasi dana Pilkada, kekurangakuratan dalam menghitung kebutuhan riil, dan sebagainya. • Masalah logistik juga menjadi aspek yang krusial. Misalnya mengenai pengadaan barang, apakah akan dilakukan oleh KPU, KPUD, ataukah Depdagri. Sementara dalah hal metode yang digunakan juga belum terdapat kesamaan pandangan, apakah harus dengan tender atau dapat dengan penunjukkan langsung. Jika mengingat besaran anggaran, maka semestinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui proses tender (Keppres No. 80/2003). • Pilkada Langsung juga menyimpan potensi konflik yang tinggi. Dari hasil inventarisasi Depdagri ditemukan ada 76 daerah dari 222 daerah yang akan menyelenggarakan Pikada sangat berpotensi terjadi konflik karena berbagai sebab. Faktor penyebab terjadinya konflik itu di antaranya salah memahami peraturan Pilkada dan kondisi daerah yang belum kondusif (Suara Karya, 15 Maret 2005). Sementara di Medan, berbagai elemen mengancam akan memboikot pilkada karena adanya informasi bahwa hanya dua pasang kandidat yang akan maju dalam vi
  7. 7. pemilihan tersebut (Suara Pembaruan, 14 Maret 2005). Lebih jauh Iskandar (2005) mengidentifikasi beberapa masalah di sekitar Pilkada langsung yang bisa memicu konflik politik di daerah, yakni: 1) terdapatnya peraturan Pilkada langsung yang menutup munculnya calon independen, 2) kuatnya hubungan emosional antara kandidat dengan konstituen, 3) UU 32/2004 memberi peluang dan dominasi kepada partai dalam proses pencalonan, 4) kerancuan peran DPRD dalam Pilkada, dan 5) potensi konflik pasca Pilkada. Berbagai kemungkinan dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada Langsung diatas mengilustrasikan bahwa Pilkada Langsung ini dapat menjadi faktor pengungkit (leverage effect) yang efektif dalam mengakselerasikan pembangunan sosial ekonomi dan politik di daerah, namun dapat pula menjadi sumber kegagalan baru manajemen pemerintahan daerah. Semuanya itu tergantung kepada kesiapan pemerintah dan masyarakat daerah dalam menyikapi dan merealisasikan kebijakan tersebut, disamping faktor infrastruktur administrasi yang jelas dan lengkap. Tanpa adanya kedua prasyarat ini (kesiapan daerah dan infrastruktur administratif), reformasi politik dan reformasi birorkasi di tingkat lokal dikhawatirkan mengalami kemandegan, jika tidak dikatakan kemunduran. Mengingat adanya berbagai hal yang berpotensi kontra-produktif itulah, PKP2A III LAN Samarinda berinisiatif untuk menggelar sebuah forum ilmiah guna menguraikan persoalan yang ada, sekaligus membangun rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan kata lain, penyelenggaraan Seminar / Diskusi Terbatas ini dimaksudkan untuk mengelaborasi lebih lanjut aspek-aspek kritis yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Langsung. Dari diskusi ini diharapkan dapat ditemukan dan dirumuskan strategi yang manjur, efektif dan damai dalam pelaksanaan Pilkada Langsung, sekaligus untuk memberi masukan yang konstruktif bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada (KPUD, DPRD, Eksekutif) sehingga output akhir Pilkada benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai konstituennya. Dilihat dari bervariasinya latar belakang peserta yang hadir, membuat kami optimis bahwa hasil seminar / diskusi ini cukup mencerminkan kondisi nyata di lapangan, serta cukup representatif dalam merefleksikan harapan berbagai pihak terhadap kebijakan nasional yang baru pertama kali dalam sejarah Indonesia modern ini. vii
  8. 8. Dalam hal ini, peserta yang mengikuti secara aktif kegiatan seminar / diskusi terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN dan Pemerintah Daerah di Propinsi Kalimantan Timur, unsur Desk Pilkada kabupaten/kota se Kalimantan Timur, pimpinan DPRD, KPUD, akademisi / peneliti / pengamat, media massa, perwakilan partai politik, aktivis LSM, kalangan bisnis, serta undangan lainnya. Atas terselenggaranya acara Seminar / Diskusi Terbatas ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah meluangkan waktu dan bersedia datang memenuhi undangan kami. Kepada Bapak Kepala LAN (diwakili oleh Deputi I Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur) serta Bapak Gubernur (diwakili oleh Asisten I Setda Propinsi Kalimantan Timur) yang berkenan memberikan sambutan pengarahan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kepada seluruh pembicara, moderator, notulis, serta panitia yang telah bekerja keras, kami sampaikan rasa simpati dan penghargaan yang tulus disertai doa semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal kebajikan di sisi Allah SWT, sekaligus sebagai kontribusi nyata kita membangun daerah dan negara tercinta. Kami berharap bahwa sinergi dan kerjasama yang solid dan harmonis antara PKP2A III LAN Samarinda dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Diskusi Terbatas ini dapat dijaga dan lebih ditingkatkan kualitasnya pada waktu-waktu yang akan datang. Hal ini sesuai dengan maksud pendirian PKP2A III LAN Samarinda untuk mendorong dan memacu program-program kajian, pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan aparatur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Aparatur sekaligus kualitas kebijakan publik di daerah. Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hati terbuka lebar. Walaupun kamii sadar bahwa buku ini masih sangat dangkal, kami tetap berharap bahwa karya sederhana ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara. (Tri Widodo W. Utomo) viii
  9. 9. BAGIAN PERTAMA PEMAPARAN IDE DAN DISKUSI INTERAKTIF
  10. 10. INTISARI SESSI I: PILKADA LANGSUNG DAN UPAYA MEMPERKUAT PEMBANGUNAN DAERAH: SEBUAH PENDEKATAN NORMATIF KONSEPTUAL Drs. Hadi Sutanto (Pembicara I): Pembicara yang membawakan makalah berjudul “Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pilkada Langsung Menurut PP No. 6/2005 dan Implikasinya di Daerah” mengharapkan agar pilkadasung dapat menjadi ajang yang tepat untuk pembelajaran demokrasi (civic education) kepada rakyat. Agenda pilkadasung ini merupakan perwujudan dari otonomi dalam upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik (good local governance). Berkaitan dengan kepemimpinan politik, pilkadasung ini menjadi ajang kaderisasi kepemimpinan lokal yang pada akhirnya juga akan menjadi pemimpin nasional yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pilkadasung ini, Hadi mengatakan ada lima aspek yang patut dijadikan sebagai parameter, yaitu: pertama, proses penjaringan calon yang sehat dan bekualitas; kedua, kampanye yang dilakukan oleh calon harus sebagai perwujudan “kontrak politik” antara calon dengan masyarakat; ketiga, tidak adanya praktek money politic yang merupakan perwujudan adanya kesadaran objektif masyarakat; keempat, independency dan ketegasan KPU sebagai fasilitator; dan kelima, adalah minimnya kekerasan atau konflik antar pendukung kandidat. Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc (Pembicara II): Mengangkat tema berjudul “Pilkada Langsung dan Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN (Good Local Governace)”, Desi mengemukakan bahwa pilkadasung yang merupakan model local democracy ini telah lama dipraktekkan ditingkat lokal di Indonesia yaitu dalam proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung. Pelaksanaan pilkadasung ini diharapkan dapat mewujudkan good governance sebagai cita-cita pemerintahan modern yang melibatkan tiga sektor, yaitu State atau Governance, Private Sector dan Civil Society. Perwujudan Good Governance dan Good Local Governance akan meningkatkan penghormatan dan
  11. 11. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, hal ini akan berkontribusi kepada kinerja pemerintah. Lebih lanjut Desi Fernanda menyampaikan bahwa hal lain yang diharapkan dapat terkontribusikan oleh agenda pilkadasung ini adalah; kedewasaan berpolitik (Political Maturity) dimana Pilkadasung tidak hanya dipahami sebagai ajang perebutan atau mendapatkan kekuasaan tetapi lebih dimaknai sebagai public spirit and development of intelligence, mencetak kader-kader pimpinan daerah maupun calon-calon pemimpin nasional melalui proses penggodokan di tingkat daerah (Training Leadership), Pilkadasung juga akan berkontribusi terhadap pencapaian/perwujudan masyarakat yang lebih baik dan melanggengkan masyarakat yang harmonis (Community Spirit dan Political Stability) terutama dalam menumbuhkan kemampuan untuk berkompromi terhadap adanya perbedaan pendapat. Disamping itu, masyarakat dapat mencapai kesetaraan politik (Politic Equality) dalam menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah; pilkadasungpun akan meningkatkan derajat akuntabilitas (Accountability) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Catatan penting yang diberikan oleh Desi Fernanda dalam kaitan mensukseskan agenda pilkadasung ini yaitu, adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal proses pilkadasung ini mulai dari awal sampai pada proses akhir; mewaspadai penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi, Polri, TNI dan terutama kepala daerah yang sedang berkuasa (incumbent); fanatisme dan dukungan yang berlebihan terhadap salah satu calon membuka peluang terjadinya konflik antar pendukung disamping juga akan mempengaruhi kualitas calon yang terpilih dengan semata didasari oleh pertimbangan emosional ketimbang rasional, adanya upaya merusak nama baik seseorang calon melalui Black Campaign dan Negative Campaign yang juga akan membuka peluang terjadinya konflik tebuka antar sesama pendukung calon yang tidak bisa menerima calonnya dijelek-jelekkan; dan yang terakhir adalah kesiapan semua pihak menerima kekalahan dalam proses Pilkadasung ini. Hal ini semua dapat di antisipasi dan dipersiapkan secara matang dengan membuat aturan main yang jelas serta sanksi hukum yang keras terhadap setiap pelanggaran, dan sosialisasi terhadap aturan yang dibuat harus dilakukan secara luas kepada masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pilkadasung. Selain itu, sikap kenegarawanan serta kedewasaan pemilih dalam melalui 3
  12. 12. semua tahapan dalam proses Pilkadasung menjadi kata kunci akan suksesnya agenda pilkadasung. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA (Pembicara III): Mengangkat tema berjudul “Penguatan Grassroot Democracy dan Akselerasi Pembangunan Daerah: Konvergen atau Divergen?”, Tri Widodo memaparkan bahwa pilkadalangsung adalah buah dari reformasi. Paling tidak ada dua hal penting yang harus dicapai melalui pilkadasung, yaitu penguatan demokrasi lokal dan kesejahteraan rakyat. Yang menarik adalah ketika dimunculkan pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara demokrasi dengan pembangunan? Berbagai jawaban muncul dari pertanyaan itu, baik yang positif maupun negatif (yang menyatakan ada dan tidak ada keterkaitan sama sekali). Meski terdapat keraguan bahkan kontroversi tentang korelasi antara pembangunan dan demokrasi, namun diantara kontroversi tersebut terdapat benang merah yang dapat diambil, yaitu kedua-duanya (demokrasi dan pembangunan) penting untuk suatu negara. Pembangunan tanpa demokrasi nampaknya kurang bermakna, namun demokrasi tanpa pembangunan juga sangat ironis. Dan untuk mengakselerasi kedua aspek tersebut secara seimbang dan proporsional, maka formulasi dan implementasi kebijakan mengenai otonomi daerah dalam konteks ini memegang peranan penting. Lebih lanjut Tri Widodo menyampaikan, persoalan lain yang erat kaitannya dengan demokrasi adalah konflik. Sejauh mana kontribusi dan keterkaitan antara kedua aspek tersebut? Pertanyaan ini muncul seiring berbagai bentuk konflik yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini, yang sepertinya telah menempatkan euphoria demokrasi sebagai biang kerok-nya. Memang demokrasi tidak bisa memberikan jaminan akan tidak adanya konflik dalam masyarakat. Namun paling tidak, bangsa yang demokratis akan mampu membangun pranata sosial, sumber daya dan fleksibilitas sistem yang lebih baik. Sehingga dalam jangka panjang akan mampu mengelola setiap perbedaan dan sengketa secara damai. Karena sejatinya demokrasi itu anti terhadap kekerasan. Tri Widodo juga menyoroti kondisi riil perkembangan demokrasi di Indonesia yang memang masih sangat jauh dari ideal, bahkan sepertinya telah menimbulkan skeptisme ditengah-tengah masyarakat terhadap demokrasi. Menjawab persepsi 4
  13. 13. masyarakat tersebut perlu kiranya diberi pemahaman, bahwa demokrasi bukanlah semata-mata kaitannya dengan mekanisme regulasi kekuasaan, dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah yang demokratis, tetapi pemerintahan yang demokratis juga harus mempunyai kemampuan atau kapasitas birokrasi untuk menjalankan program-program pembangunan secara efektif. Kinerja pembangunan yang tinggi inilah yang menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah yang demokratis. Jadi bukan semata-mata dari segi prosedural dan kemenangan secara angka-angka dalam satu pemilihan. 5
  14. 14. INTISARI SESSI II: KONDISI FAKTUAL DAN STRATEGI ANTISIPATIF PENYELENGGARAAN PILKADA LANGSUNG Drs. Syachruddin, MS.,MM (Pembicara IV): Pembicara membawakan makalah berjudul “Implementasi Pilkada Langsung di Daerah: Beberapa Potensi Masalah dan Strategi Pembinaan Aspek Pemerintahan”. Pembicara mengemukakan bahwa kerjasama antara KPUD, DPRD, dan Pemda sangat penting dalam proses pilkadasung ini. Ada beberapa hal yang menjadi titik rawan yang harus diberikan perhatian khusus yaitu; penyusupan pihak-pihak yang tidak independen (parpol) dalam pembentukan perangkat pilkadasung, kenetralan PNS, kerjasama KPUD dengan instansi terkait, pendaftaran pemilih, pencalonan dua orang calon (calon yang berbeda) oleh parpol yang sedang ada konflik internal, peluang terjadinya money politic dalam proses pengajuan calon, black campaign (issue KKN, illegal logging, dll), proses pencoblosan, proses penghitungan suara dan pasca penghitungan suara (kemampuan menerima kekalahan). M. Fadli, SE.,MM (Pembicara V): Pembicara ke-5 mewakili Kepala Badan Kesbang Linmas Propinsi Kaltim yang berhalangan hadir. Dengan topik berjudul Strategi Pemantapan Tatanan Nilai Kesatuan Bangsa Dalam Proses Pilkada Langsung”, pembicara menyampaikan bahwa pilkadasung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang legitimate yang mampu membawa kehidupan rakyat di daerah semakin aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera. Komitmen semua komponen bangsa untuk mensukseskan agenda pilkadasung ini, akan menjadikan pilkadasung sebagai ajang kompetisi yang sehat dalam berdemokrasi. Dengan suksesnya pilkadasung ini diharapkan akan lebih mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. Prof. Dr. HM. Jafar Haruna, M.Pd.,MS (Pembicara VI): Pembicara terakhir membawakan materi berjudul “Langkah-langkah KPUD Dalam Persiapan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Langsung”. Dalam paparannya, 6
  15. 15. pembicara mengingatkan bahwa peranan KPUD dalam penyelenggaraan pilkadasung baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten sangat vital. Walaupun belajar dari pengalaman kesuksesan pelaksanaan pemilu nasional 2004 yang tidak saja diakui oleh publik nasional bahkan internasional ternyata tidak cukup menjadi garansi bagi lembaga penyelenggaranya (KPU) untuk mendapat appreciation. Guru Besar Universitas Mulawarman ini lebih jauh juga mengingatkan, menghadapi agenda pilkada yang sudah sangat dekat, ada dua tugas pokok KPU yang perlu segera disiapkan dengan matang. Pertama, menyiapkan petunjuk teknis yang bersifat pengaturan yang mencakup; tahapan, program, jadwal waktu penyelengaraan, organisasi dan tata kerja, petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih, pemantau pemilihan, pencalonan, kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, menyiapkan petunjuk yang bersifat penetapan yaitu; penetapan jumlah pemilih, alat kelengkapan administrasi, penetapan pasangan calon, penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi, penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye dan penetapan surat suara. Disamping itu beliau juga mewanti-wanti agar semua pihak mewaspadai hal-hal yang mungkin akan menjadi ganjalan dalam pelaksanaan Pilkadasung ini. Misalnya harus diberikan perhatian kepada proses penetapan calon oleh KPUD yang sangat rentan menimbulkan money politic. 7
  16. 16. INTISARI SESSI DISKUSI Issu-issu yang terlontar pada sessi tanya jawab atau diskusi interaktif sangat beragam, mulai dari polemik mengenai dapat tidaknya Pilkada dikategorikan sebagai Pemilu, indikasi penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan pada setiap tahapan Pilkada, hingga hal-hal teknis seperti jadual Pilkada dan persyaratan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah. Secara lebih lengkap, pemikiran yang berkembang selama seminar dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Adanya perbedaan penafsiran tentang Pilkada, apakah sebagai bagian dari Pemilu (nasional) ataukah hal yang terpisah. Secara konseptual, Pilkada pada hakekatnya juga merupakan Pemilu, namun sumber hukum yang mengaturnya ternyata berbeda. Penyelenggaraan Pemilu lebih merujuk pada UU No. 22 dan 23 tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2005, yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Keputusan KPU. Sedangkan penyelenggaraan Pilkada lebih diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005, yang secara teknis ditindaklanjuti oleh Keputusan KPUD. Mengingat adanya kerancuan istilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam tataran pelaksana, LAN dimohon untuk dapat berperan untuk memberi batasan-batasan secara akademik dan menetapkan perisitilahan secara baku, serta memberi pedoman tentang hubungan antara KPU dengan KPUD. 2. Dalam fungsi pengawasan, keberadaan tim pemantau independen dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Dalam hubungan ini, perlu diperjelas tentang legalitas, status, dan mekanisme kerja berbagai tim pemantau ini, serta aturan tentang pembentukan tim pemantau independen. Disamping itu, keberadaan lembaga atau negara donor (funding agencies) dalam penyelenggaraan Pilkadasung juga perlu diatur secara jelas. 3. Kendala teknis pelaksanaan Pilkadasung yang berbenturan dengan jadual UAN (Ujian Akhir Nasional) untuk SMA. Sesuai peraturan, Pilkadasung harus dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan, namun pada kenyataannya ketentuan tadi tidak selalu dapat dipenuhi. Untuk itu perlu dipikirkan pula aturan main yang dapat menjamin berlangsungnya Pilkadasung maupun kepentingan lain (misalnya UAN) secara harmonis. 8
  17. 17. 4. Adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para kandidat bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah (incumbent). Hal ini perlu diwaspadai dan diawasi secara ketat tidak hanya oleh KPU D dan Panwas, tetapi juga oleh stakeholders lainnya. 5. Mepetnya waktu persiapan penyelenggaraann Pilkadasung serta sosialisasi bagi para calon pemilih. Hal ini perlu dibenahi untuk penyelenggaraan Pilkadasung periode berikutnya (2006 dan seterusnya). 6. Perlunya kejelasan aturan dan antisipasi yang matang dalam hal kemunculan Calon Tunggal. Apakah calon tunggal dapat diproses lebih lanjut, atau ada treatment yang lain. 7. Potensi munculnya konflik “rebutan suara”, khususnya pada daerah-daerah yang belum memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi secara jelas. Di Kalimantan Timur, antara Kutai Timur dan Bontang masih terjadi sengketa wilayah. Beberapa desa yang secara administratif berada di Kutai Timur, namun dalam hal kedekatan geografis dan pemberian pelayanan publik lebih banyak mendapatkan pelayanan dari Pemkot Bontang. Disamping itu, warga beberapa desa tadi juga menginginkan agar wilayah mereka ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Bontang. 8. Disamping potensi konflik diatas, perlu pula diwaspadai munculnya konflik yang mengiri pelaksanaan Pilkadasung seperti persaingan yang kurang sehat antar para kandidat, persiapan pendaftaran pemilih yang kurang maksimal, netralitas PNS dalam setiap tahapan Pilkadasung, adanya fenomena “migran politik”, dan sebagainya. 9. Adanya kecenderungan pemakaian anggaran secara agak berlebihan, misalnya pengadaan baju dinas untuk tenaga Linmas sebesar 3 milyar rupiah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu, antar daerah di Kaltim juga cenderung terjadi perbedaan yang cukup menyolok tentang besaran biaya Pilkadasung. 10. Perlunya penegasan tentang netralitas birokrasi atau status seorang PNS dalam proses penyelenggaraan Pilkada, apakah diperkenankan untuk menjadi panitia di tingkat kampong / RT, misalnya sebagai panitia pemilihan. 11. Usulan tentang perlunya penambahan persyaratan bagi bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, yakni larangan terlibat penggunaan Narkoba, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarganya. 9
  18. 18. Terhadap berbagai issu dan pemikiran yang dilempar para peserta tadi, para narasumber pun memberikan tanggapan balik yang cukup beragam pula. Secara lebih detil, jawaban atau komentar dari para pembicara atas pertanyaan / tanggapan dari peserta dapat diuraikan sebagai berikut: Tri Widodo W. Utomo mengatakan bahwa saat ini terjadi kegamangan berpikir dan bertindak dikalangan pejabat dan instansi Pusat. Dengan kata lain, berbagai peraturan yang mengatur tentang Pilkada (UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005) yang memposisikan Pilkada bukan sebagai bagian dari Pemilu, merupakan perwujudan dari kegamangan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan pilkada. Disatu pihak, pemerintah pusat ingin mengatur semua aspek penyelenggaraan Pilkada, tapi dalam prakteknya aturan-aturan yang dibuat tidak mampu menjawab problem yang ada di lapangan, bahkan menimbulkan kebingungan dan perbedaan interpretasi berbagai pihak. Ini artinya, pemerintah Pusat gagal mengantisipasi secara cermat berbagai kemungkinan gangguan teknis yang mungkin timbul dari proses dan tahapan Pilkada di berbagai daerah. Pemerintah seharusnya menyadari kekurangan dalam pengaturan secara total seperti ini, sehingga semestinya hanya menyediakan aturan makro atau panduan umumnya saja, sementara pelaksanaannya diserahkan kepada KPUD masing-masing daerah secara tidak seragam (tergantung kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan). Secara konseptual maupun kepentingan pragmatis, Pilkada harus merupakan bagian dari pemilu. Selama ini, praktek pilkada tidak dianggap sebagai bagian dari pemilu karena adanya aturan-aturan baru dan perangkat baru yang terpisah dari proses pemilu nasional. Inilah salah satu kesalahan mendasar dari desain Pilkada yang diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 6/2005. Pelaksanaan Pilkadasung ini seolah-olah menjadi persoalan baru (terpisah dengan proses pemilu nasional) yang menyebabkan segala hal dipikirkan dari awal kembali. Padahal semua perangkat pemilu nasional masih sangat relevan untuk dioptimalkan dalam melaksanakan pilkada langsung. Pada dasarnya tidak perlu dilakukan perubahan infrastruktur penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu seperti panwas, kotak suara, tinta, TPS, KPPS, dan sebagainya, sehingga masih dapat dipertahankan dan digunakan untuk penyelenggaraan pilkada. Bahkan aturan mengenai sistem dan prosedur pemilu nasional 10
  19. 19. juga masih applicable untuk pilkada. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada alasan untuk memisahkan Pilkada dari konsepsi dan konstruksi Pemilu secara nasional. Mengenai pengawas independen, selama ini telah ada dan perlu untuk dikembangkan. Apalagi setelah adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa KPUD harus bertanggungjawab kepada “publik”. Dengan adanya putusan semacam itu, maka kelompok-kelompok masyarakat memiliki hak lebih besar untuk terlibat dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada, khususnya yang menyangkut aspek pengawasan / monitoring. Dengan kata lain, semakin banyak tim pengawas independen dari kalangan masyarakat, berarti semakin mudah KPUD dalam menjalankan kewajibannya untuk bertanggungjawab kepada publik. Sementara itu Desi Fernanda mencoba menelusuri pengertian pemilu secara semantic (kaidah kebahasaan). Pemilu berasal dari bahasan Inggris yaitu “election, to elect” artinya pemilihan, memilih. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa bentuk pemilihan, misalnya government election atau parliament election. Kalau di Amerika Serikat, election lebih erat kaitannya dengan presidential election. Sebenarnya proses pemilu nasional dengan pilkada langsung ini harus menjadi kesatuan dari proses pemilu nasional, jadi tidak perlu membentuk perangkat pelaksana yang baru dan terpisah dari pemilu nasional. Mengenai kaitan dengan hubungan KPU dengan KPUD dan Pemerintah, dalam satu sistem tidak ada yang berdiri sendiri dalam arti tidak ada kaitan sama sekali. Dalam satu sistem semua hal mempunyai hubungan dan keterkaitan antara yang satu dengan lainnya, itu merupakan konsekuensi suatu sistem. Tuntutan agar KPUD itu mandiri (independent) bukan harus diartikan KPUD tidak membutuhkan/berhubungan dengan instansi yang terkait dengan pelaksaan pilkadasung ini (Independency does not mean exclusive). Dalam hal ini, LAN (Lembaga Administrasi Negara) tidak bisa memberikan kontribusi langsung (mengikat) dalam melahirkan kebijakan apa lagi aturan hukum yang langsung berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada. Sebab, LAN bukan sebuah institusi hukum yang melahirkan satu aturan atau kebijakan, terlebih kebijakan tadi menyangkut dimensi politik praktis. Mengenai lembaga independen ada aturan mainnya dan siapa pun boleh mendirikan lembaga pengawasan pemilu. Lembaga donor (funding agency) yang membiayai lembaga pemantau ini banyak. Mekanisme kerja dari lembaga independen 11
  20. 20. ini bisa melihat peraturan peraturan yang ada. Tentang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), di negara maju berbeda dengan kita, dimana di negara maju penyalahgunaan kekuasaan lebih dapat terukur aspek accountability-nya. Sedangkan di Indonesia seringkali tidak dapat bersifat accountable. Penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek penyelenggaraan Pilkada ini bisa di cegah melalui perumusan aturan-aturan yang membatasinya serta penegakan aturan secara tegas. Dalam hal sempitnya persiapan dalam penyelengaraan Pilkada, sangat mungkin bahwa Pilkada tahun 2005 tidak berjalan secara optimal. Namun yang terpenting adalah upaya untuk memaksimalkan, terutama melalui media-media yang ada hal ini supaya masyarakat mendapat informasi yang cukup dan akhirnya akan berpartisipasi dalam pilkada langsung ini. Selanjutnya Hadi Sutanto menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kutai Kartanegara (Kukar) pada tanggal 1 Juni 2005 sudah merupakan keputusan KPUD sesuai PP. Menurut PP No. 6/2005, pilkada dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Pada saat penetapan tanggal 1 Juni 2005 sebagai pelaksanaan Pilkada, saat itu belum ada edaran dari Departemen Pendidikan Nasional bahwa pada saat yang bersamaan akan dilaksanakan ujian akhir untuk siswa SMU. Dengan demikian, keputusan KPUD Kukar mendahului program Depdiknas. Oleh karena itu, akan diusahakan agar Pilkada tetap berjalan tanpa mengganggu program ujian nasional. Caranya, akan dikeluarkan aturan teknis misalnya dengan memundurkan pelaksanaan Pilkada beberapa jam. Hal inipun harus sepersetujuan berbagai pihak yang terkait, yakni KPUD, DPRD, Pemerintah Daerah, Gubernur dan KPUD Propinsi, dan sebagainya. Memang dalam pelaksanaan pilkada lansgung secara nasional ini banyak kendala, baik dari Depdagri maupun juga dari DPR. Kendala tersebut terutama dalam segi waktu, dana, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi ini Depdagri telah mengeluarkan edara untuk pelaksanaan pilkada langsung tanpa perlu menunggu Peraturan Pemerintah. Mengenai besaran dana Pilkada di Kukar, Hadi Sutanto menjelasakan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada Langsung di Kutai Kartanegara yang tinggi, hal ini selain karena faktor luas geografisnya yang luas, di Kutai kita juga mengadakan pengadaan pakaian Linmas sebagai bagian dari pembinaan Linmas. Anggaran pilkada bersumber 12
  21. 21. dari APBD, namun karena ini adalah pilkada langsung yang pertama maka masih ada sharing dana dari pemerintah pusat, namun begitu sampai sekarang belum jelas jumlah dan kapan pencairannya. Dalam hal ini, penanggungjawab pilkada adalah KPUD sementara peran pemerintah daerah lebih pada upaya membantu pemutakhiran data, keamanan, fasilitator (dana), menegakkan netralitas PNS, dan sebagainya. Pada sessi berikutnya, Syachruddin menegaskan bahwa mengenai calon KDH/Wakil KDH yang sedang menjabat, tidak ada ketentuan pasti yang mengharuskan calon bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun pada waktu pelaksanaan kampanye, pejabat yang bersangkutan harus cuti. Meskipun tidak ada keharusan untuk mengundurkan diri, namun demi tertib dan adilnya (fairness) pelaksanaan Pilkada, maka perlu ditunjuk seorang pejabat. Dalam hal ditemuinya penduduk / pendatang baru, sepanjang mereka telah menetap paling sedikit 6 (enam) bulan, maka mereka telah memiliki hak suara pada pilkada ini. Saat ini di wilayah Kalimantan Timur memang banyak warga transmigrasi yang belum terdaftar, tapi mereka itu harus di daftar semua selama telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Syachruddin juga menandaskan bahwa Pilkada langsung ini merupakan hak otonomi daerah. Oleh karena itu, bagaimanapun Pemda harus memayungi agenda ini dan berusaha mensukseskan hajat nasional ini. Sebab, kegagalan satu daerah dalam pelaksanaan pilkada, berarti pula kegagalan seluruh bangsa. Untuk itu, diharapkan agar semua pihak dapat mengambil peran aktif untuk mensukseskan pilkada langsung yang pertama kali ada di Indonesia ini. Menanggapi penanya lain, Syachruddin mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini bukan hanya untuk mendorong terbangunnya demokrasi lokal, tetapi juga sebagai prasyarat awal untuk menjalankan program-program pembangunan daerah secara optimal dan aspiratif. Dengan demikian, kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun mengenai netralitas PNS, sebisa mungkin perlu dihindarkan keterlibatan PNS dalam panitia pemilihan. Kalau memang sangat terpaksa dalam suatu kampong / RT tidak ada yang mampu atau memenuhi syarat sebagai panitia pemilihan, baru PNS dapat dijadikan sebagai panitia. Namun inipun harus dilakukan secara sangat selektif. Mengenai kesiapan daerah dan KPUD di wilayah Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Pilkada, Syachruddin menjelaskan bahwa sampai sekarang 13
  22. 22. semua KPUD kabupaten/kota menyatakan siap, dan belum ada yang menyatakan ketidaksiapannya. Sementara itu Ketua KPUD Kalimantan Timur Jafar Haruna lebih banyak bicara mengenai aspek teknis penyelenggaraan Pilkada dan kesiapan KPUD dalam tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti. Dalam penjelasannya, Jafar Haruna kembali menegaskan bahwa bagi warga transmigran yang sudah menetap 6 (enam) bulan lamanya sebelum pilkada, maka langsung bisa didaftarkan dan ikut memilih. Ia juga menyebutkan bahwa keterlibatan PNS dalam panitia pemilihan tetap dimungkinkan, kalau sangat terpaksa dan tidak ada lagi orang lain (non PNS) yang mampu dan/atau memenuhi syarat. Menanggapi adanya usulan agar ditambahkan persyaratan baru bagi calon KDH/Wakil KDH, yakni terbebas dari narkoba baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, Jafar Haruna menjelaskan bahwa dalam peraturan secara detail memang tidak ada. Namun ada syarat umum yakni “bertakwa kepada Tuhan YME”. Seseorang yang terlibat narkoba, berarti dia tidak memiliki ketakwaan yang dalam terhadap Tuhan YME. Selain itu, masyarakat akan bisa menilai tentang calon (dan keluarganya) apakah bebas narkoba atau tidak. Kalau ternyata ada indikasi tersangkut dalam penggunaan narkoba, semestinya masyarakat tidak memilihnya. Tentang kemungkinan munculnya calon tunggal, Jafar Haruna menyatakan sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, selama itu telah melalui proses yang benar. Tapi kemungkinan calon tunggal sangat kecil peluangnya, dan di Kaltim sampai sekarang belum ada indikasi kearah sana. 14
  23. 23. BAGIAN KEDUA SAMBUTAN DAN MAKALAH PEMBICARA
  24. 24. “PILKADA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA” SAMBUTAN KEPALA LAN-RI PADA SEMINAR / DISKUSI TERBATAS FORUM SANKRI TENTANG “PILKADA LANGSUNG: ANTARA TUNTUTAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN HARAPAN MEMBANGUN DEMOKRASI LOKAL” Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili, Yang terhormat para peserta dan penyelenggara Seminar / Diskusi Terbatas, Belum lama ini di tahun 2004 lalu, pemilihan presiden secara langsung diselenggarakan dan sebagaimana kita ketahui hal itu merupakan fenomena baru dalam perpolitikan di Indonesia. Model ini juga akan dilakukan di daerah-daerah untuk pemilihan gubernur, bupati, walikota. Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan secara langsung ini diharapkan akan menciptakan perekrutan pemimpin lokal dengan standar jelas dan transparan, sehingga mampu menumbuhkan sikap percaya masyarakat. Hal ini menjadi perubahan luar biasa pada sistem pemerintahan di negeri ini. Betapa hiruk-pikuknya agenda pemilihan kepala daerah di tanah air, karena sepanjang Juni 2005 di 226 daerah akan dilaksanakan 11 pemilihan gubernur, 179 pemilihan bupati dan 36 pemilihan walikota gubernur, bupati/walikota akan dipilih juga secara langsung pada Juni 2005. Dasar hukum pemilihan kepala daerah muncul dari pengaturan di tingkat konstitusi. Pada salah satu sisi, pemilihan kepala daerah diletakkan dalam Bab IV tentang pemerintahan daerah. Pasal Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dan didukung dengan 16
  25. 25. terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tentu akan ada kendala baik kendala politis maupun kendala teknis yang akan mengikuti perjalanan awal pelaksanaan pilkada secara langsung. Kendala politis ini diantaranya masih kuatnya dominasi rekruitmen kepala daerah dari partai politik dan masalah yang paling krusial adalah implikasi yang sangat luas atas model Pilkada yang lalu dimana cenderung mengarah pada parktek-praktek politik praktis yang diwarnai “money politic” pemerintahan yang kurang baik. Besarnya biaya politik mengakibatkan pemimpin lokal yang terpilih akan melakukan ‘balas dendam’ atas investasi yang ditanamkan dalam Pilkada. Jabatan, akhirnya dimaknai sebagai instrumen untuk mendapatkan kembali investasi yang telah ditanamkan. Politik uang sebenarnya hanya sebagian masalah besar selain korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengiringi proses kontestasi pemilihan kepemimpinan daerah, masih banyak lagi masalah yang dapat terjadi dan menghilangkan arti proses pemilihan itu sendiri, misalnya konflik antar para pendukung calon yang disebabkan oleh perbedaan ideologis, heterogenitas dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Sementara itu yang mungkin menjadi kendala teknis diantaranya kesiapan pemerintah daerah dalam masa persiapan pilkada, diantaranya yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kesulitan geografis baik pada saat sosialiasi maupun pada saat distribusi logistik untuk hari pemilihan serta estimasi ketersediaan logistik itu sendiri – untuk itu pemerintah daerah harus menyiapkan dana yang sangat besar. Namun dibalik kendala yang akan dihadapi, upaya untuk memberikan opsi yang membawa angin segar pada proses pemilihan kepada daerah dan wakilnya sudah di depan mata. Hal yang paling mendesak dari mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung di daerah memungkinkan masyarakat daerah untuk dapat melakukan proses negosiasi demokrasi dan melangkah ke arah instalasi dan konsolidasi demokrasi. Diantaranya melalui uji publik bagi calon kepala daerah agar dapat diketahui seberapa paham seorang calon kepala daerah akan membawa perubahan selama yang bersangkutan memegang tampuk kepemimpinan. Uji publik ini dilakukan secara terbuka di mana segenap komponen masyarakat berhak untuk mengetahui calon kepala 17
  26. 26. daerah sebelum dipilih. Uji publik sangat penting bagi pendewasaan politik masyarakat pemilih maupun calon-calon kepala daerah itu sendiri. Dengan upaya ini secara sadar atau tidak sadar masyarakat paham dan kemudian turut mengawasi pembentukan struktur clean governance dan good local governance yang tidak dominatif. Pilkada langsung dan tuntutan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud good local governance merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait. Pilkada langsung sebagai alat untuk menemukan pemimpin lokal yang diharapkan sesuai dengan hati nurani rakyat: memiliki moralitas tinggi, mendahulukan kepentingan publik, memiliki komitmen tinggi dalam merespon setiap aspirasi masyarakat, profesional, adil, dan mampu merealisasikan janji-janjinya. Sementara good local governance sebagai proses penyelenggaraan kepemerintahan yang akan dijalankan oleh pemimpin lokal terpilih untuk mencapai tujuan akhir: kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan seluruh komponen di daerah. Karena itu, dasar pijakan pelaksanaan prinsip-prinsip good local governance ini tetap harus merujuk pada bagaimana persoalan KKN yang telah membudaya ini diselesaikan. Dan upaya membentuk good governance di daerah dapat dimulai dari penumbuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan negara serta komitmen tinggi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk diantaranya melalui ajang pemilihan kepemimpinan daerah secara langsung oleh masyarakat. Serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip desentralisasi demokratik bukan hanya pada aspek-aspek pembentukan otonomi pemerintahan daerah tetapi juga pengembangan otonomi masyarakat daerah. Penyempurnaan program nasional desentralisasi sekarang ini menjadi program desentralisasi demokratik akan makin memaknai pengejawantahan prinsip otonomi secara menyeluruh di Indonesia Bapak Gubernur dan peserta Diskusi Terbatas yang saya hormati, Sebagai salah satu momentum yang memiliki potensi besar di mana masyarakat dapat belajar di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Demokrasi akan lebih mendalam dan sempurna bila proses pengambilan keputusan makin mendekati pemiliknya yang sejati yakni rakyat. Dulu model yang disering disebut Demokrasi Pancasila mempunyai argumentasi bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, akan 18
  27. 27. tetapi keputusan dan penetapan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena pemerintah pusat harus mendapatkan gubernur, bupati atau walikota yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Bagaimanapun, gubernur atau bupati menurut UU No. 5 tahun 1974 adalah kepala daerah sekaligus kepala wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat. Bahkan pasal 80 undang-undang tersebut mempertegas kedudukannya sebagai penguasa tunggal. Di era reformasi, pilkada jauh lebih baik karena kewenangan DPRD untuk memilih dan mengangkat kepala daerah sangat besar. Pasal 34 (1) UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan” selanjutnya pada pasal 34 pada pasal 34 ayat (2) UU tersebut disebutkan bahwa “calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan”. Siapapun yang memperoleh suara mayoritas secara otomatis akan mendapatkan posisi sebagai kepala daerah. Pemerintah pusat hanya bertugas mengesahkan hasil yang telah disepakati di tingkat daerah. Perkembangan terakhir sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 – Hal ini pun mungkin tidak berarti tanpa cacat. Dalam praktek, money politic sangat umum terjadi. Hal ini pun akan menjadi dilemma lain pelaksanaan pilkada langsung yang akan digelar di banyak Daerah dalam waktu dekat ini – permainan politik uang dalam mekanisme baru ini hanya mengalihkan sasaran politik dari anggota DPRD kepada pimpinan partai. Artinya oligarkhi partai semakin kuat, sementara aspirasi politik masyarakat dibelenggu. Selain itu adanya sinyalemen bahwa besarnya dana yang harus dikeluarkan baik oleh kandidat maupun oleh pemerintah daerah lebih besar, bila dibandingkan pemilihan oleh DPRD. Namun di sisi lain sebagai sebuah hajatan publik, proses pemilihan kepala daerah sangat mungkin untuk digunakan sebagai barometer tingkat kesadaran politik masyarakat. Pilkada langsung seharusnya dimaknai pula sebagai sebuah bentuk kebijakan publik yang sudah tentu berkonsekuensi keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan itu. Maka, kesadaran dalam mengartikan makna partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu, yakni Pilkada langsung merupakan manifestasi dari sebuah pengakuan kedaulatan rakyat oleh penyelenggara negara. Rakyat menjadi stakeholder utama yang sangat menentukan dalam proses pemilihan kepemimpinan lokal ini. Ini menimbulkan 19
  28. 28. konsekuensi tersendiri bahwa siapapun yang terpilih harus responsive terhadap berbagai aspirasi atau tuntutan rakyat. Selain itu, pemerintah pusat tetap harus mengakui sebagai pemimpin lokal pilihan rakyat. Pilkada langsung memunculkan harapan baru yakni sebuah perubahan besar dalam sistem pelayanan publik. Hal yang selama ini terabaikan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah. Hal ini sebagai dampak dari pengakuan negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan kedaulatan rakyat. Setelah terpilihnya pemimpin lokal, para aparatur negara di daerah akan semakin dituntut untuk memperbaiki kinerja pelayanannya yang terbaik terhadap masyarakat. Keterkaitan publik dalam menentukan kepemimpinan lokal harus juga disadari sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya. Sehingga rakyat mendapatkan manfaat terbesar dari setiap kebijakan yang dilahirkannya. Sejalan dengan isu governance itu sendiri yang mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia yang didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi masyarakat, ke depan, pemerintahan dan pemimpin politik di negara ini diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Dan sejalan dengan itu masyarakat juga menjadi lebih memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, dan tidak apatis. Bapak Gubernur dan peserta Diskusi Terbatas yang saya hormati, Salah satu syarat wujud demokratisasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan daerah, masyarakat memiliki akses ke sistem pemerintahan termasuk turut memberikan partisipasi dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Proses pilkada yang bebas dan demokratis, yang diikuti pula peningkatan kualitas partisipasi rakyat, jelas merupakan asset yang perlu dijaga dan dipertahankan agar pengelolaan perubahan secara mendasar benar-benar melembaga dalam kehidupan 20
  29. 29. kolektif bangsa kita. Semoga saja momentum yang sama semakin melembaga dalam pemilu presiden putaran kedua, karena rakyat Indonesia ingin suatu perubahan mendasar segera. Perubahan yang diinginkan ini pada tiga tataran yaitu pada tataran pemimpin, tataran sistem, tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tataran kinerja konkret penyelesaian masalah substantive secara efektif. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka elite yang terpilih akan lebih akuntabel, responsif dan kredibel di mata rakyat pemilih (konstituen), bukan pada fraksi-fraksi politik yang memilihnya atau pejabat-pejabat Pusat yang selama ini cenderung ikut mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks tersebut, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi politik di tingkat lokal sebagai konsekuensi logis dari perubahan politik yang disebabkan amandemen UUD 1945 dan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan kata lain, diperlukan adanya suatu model pemilihan kepala daerah yang demokratis, melalui Pilkada langsung sebagai acuan yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan politik di tingkat lokal. Pilkada langsung di tingkat gubernur, bupati dan walikota sebenarnya menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menyikapi perkembangan demokrasi dalam politik pemerintahan. Karena dari segi tata pemerintahan dan administrasi negara, perimbangan check and balance antara legislative dan eksekutif. Sistem pilkada langsung ini tentunya akan berdampak pada sistem pertanggungjawaban kepala daerah dimana wacana yang ada telah muncul kesalahan penerapan selama ini hingga berpengaruh pada penyimpangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal yang paling demokratis adalah bahwa kontrol atas kepala daerah berada di tangan rakyat yang memilihnya. Proses ini menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. Di samping pemilihan Kepala Daerah secara langsung dipandang sebagai konsekuensi politis setelah adanya perundangan yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, diperkuat pula oleh kebiasaan masyarakat pedesaan Indonesia dalam memilih kepala desanya, yang secara logis berimplikasi bahwa masyarakat di tingkat lokal telah siap untuk berpartisipasi dalam pilkada langsung. 21
  30. 30. Dengan demikian, Pilkada langsung dapat diartikan juga sebagai bagian dari agenda reformasi politik pasca Orde Baru, agar demokratisasi di tingkat lokal dapat dibangun dengan baik. Karena selama tiga tahun implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi distorsi di dalam pemilihan Kepala Daerah. Sekalipun political will pemerintah mengarah kepada implementasi ketentuan-ketentuan tentang pilkada di daerah-daerah di Indonesia, sejauh ini belum ada kajian yang secara khusus menfokuskan perhatiannya pada pembentukan model pilkada secara demokratis dalam bentuk naskah akademik. Model pilkada yang demokratis diperlukan, paling tidak, sebagai acuan akademik untuk penyusunan dan pelaksanaan amanat konstitusional tersebut. Dengan demikian kajian ini akan difokuskan pada upaya menyusun sebuah model pilkada yang demokratis. Model pilkada yang demokratis hanya dapat dilaksanakan dengan pengelolaan (manajemen) yang baik dan demokratis pula. Krisis demokrasi tersebut akan terus berlanjut jika tidak segera dilakukan antisipasi kebijakan untuk membatasinya, yang pada akhirnya akan berimplikasi bagi upaya mewujudkan good governance. Solusi pemilihan langsung dalam memilih kepala pemerintahan (eksekutif) seperti pada presiden, gubernur, bupati, dan walikota merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis demokrasi. Sehingga akhirnya manajemen pemilihan kepala daerah dan wakilnya sangat diperlukan untuk meminimalisir kendala dan konflik yang akan mungkin selalu hadir dalam proses panjang pemilihan itu sendiri. Karena, tak terkecuali pada proses pemilihan pemimpin pada sebuah negara di dunia atau sebuah provinsi atau kabupaten atau kota di Indonesia. Manajemen pemilihan ini merupakan upaya yang dilakukan agar proses pemilihan tersebut dapat terselenggara dengan baik dan berhasil. Proses manajemen pemilihan dipengaruhi juga oleh komitmen sebuah negara kepada demokrasi dan yang lebih penting lagi adalah adanya perluasan legitimasi pemilih oleh pemerintah. Evaluasi penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2005, dari segi manajemen akan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Namun selain hal yang telah dibahas sebelumnya masih perlu pula upaya mendewasakan masyarakat daerah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 22
  31. 31. politik melalui pendidikan politik yang bukan hanya ditekankan pada aspek peningkatan kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga dengan melakukan fasilitasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong agar lebih menguatkan partisipasi politik dengan secara langsung melibatkan mereka dalam melakukan kontrol kebijakan publik. Suatu hal yang mustahil dapat terlaksana – walaupun peraturan kebijakan telah mendukung – namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan masyarakat dan elit politik di tingkat lokal dengan sebaik-baiknya. Bapak Gubernur dan peserta Diskusi Terbatas yang saya hormati, Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar ini semoga gagasan dan ide-ide cemerlang dapat terlahir dari forum yang mulia ini, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan pilkada di wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb. Samarinda, 14 April 2005 Lembaga Administrasi Negara Kepala Anwar Suprijadi 23
  32. 32. PIDATO PEMBUKAAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR PADA SEMINAR / DISKUSI TERBATAS FORUM SANKRI TENTANG “PILKADA LANGSUNG: ANTARA TUNTUTAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN HARAPAN MEMBANGUN DEMOKRASI LOKAL” Yth. Bapak Kepala LAN RI, Yth. para Pembicara / Nara Sumber, Yth. para Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamu’alaikum wr wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu dalam sebuah acara yang saya nilai cukup penting dan strategis, yakni Seminar / Diskusi Terbatas tentang Pilkada Langsung di Daerah. Secara pribadi, saya menyambut positif digelarnya seminar ini. Pelaksanaan Pilkada Langsung yang sebentar lagi akan kita hadapi di berbagai daerah, bukan saja memerlukan persiapan teknis yang cermat, namun juga prediksi yang tajam serta pemikiran dan pengkajian yang mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari pelaksanaan Pilkada, implikasi yang muncul dari adanya kebijakan terkait, serta saran-saran kebijakan tentang apa-apa yang harus dilakukan dalam usaha untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan implikasii tadi. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan Pilkada Langsung adalah momentum strategis bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menjaga momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Caranya, kita dituntut untuk meningkatkan komitmen perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat. Pilkada Langsung bukanlah momentum bagi seorang individu yang mampu, berpengaruh, dan kuat, untuk menonjolkan diri dan kelompoknya. Pilkada Langsung adalah momentum untuk mengembalikan rakyat pada posisi yang semestinya, yakni sebagai pemberi 24
  33. 33. mandat dan sebagai pihak yang harus mendapat pelayanan prima, bukan sebaliknya. Untuk itu, saya sangat berharap bahwasanya semua pihak turut merasa bertanggungjawab dan ikut mengawasi jalannya Pilkada Langsung, sehingga pesta demokrasi rakyat nanti tidak sampai menodai prinsip-prinsip demokrasi. Bapak Kepala LAN dan hadirin sekalian yang saya hormati, Lahirnya UU No. 32/2004 yang disusul dengan pemberlakuan PP No. 6/2005 telah memberi landasan yuridis konstitusional yang kuat bagi berjalannya proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Tidaklah aneh jika dewasa ini, jajaran pemerintah daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sedang berkejaran dengan waktu, berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Namun nampaknya, hajatan nasional ini bakal mengalami beberapa hambatan yang cukup serius. Disamping waktu persiapan yang sangat mepet, aturan main Pilkada Langsung sendiri masih membingungkan dan mengundang multi tafsir (debatable). Secara teknis, hal tersebut diperparah dengan belum mantapnya akomodasi dan logistik Pilkada, serta terbatasnya dana yang tersedia baik dalam APBD maupun kucuran dana dari Pusat. Itulah sebabnya, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung ini dituntut untuk selalu memantau lalu lintas informasi sekaligus melakukan langkah-langkah pembenahan dan penyesuaian atas seluruh dimensi penyelenggaraan Pilkada Langsung yang diperlukan. Ketidaklengkapan dan ketidakakuratan adminisratif, kekurangseriusan dan kekurangpahaman dari aparat pelaksana, serta keterlambatan dan ketidaksepurnaan pelaksanaan Plkada Langsung hanya akan berdampak pada tidak optimalnya upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan, partisipatif, terkontrol, serta berkinerja tinggi. Mengingat adanya kemungkinan kendala yang saya sebutkan diatas, maka proses penyelenggaraan Pilkada Langsung harus dijamin terbebas dari adanya asymmetrical information dan nonconforming perception diantara perumus kebijakan, pelaku atau pelaksana di tingkat lapangan, serta kalangan stakeholders yang terlibat. Informasi yang tepat dan akurat, serta kesamaan persepsi antar berbagai pilar penyelenggara Pilkada Langsung, merupakan prasyarat bagi terwujudnya kualitas Pilkada yang tinggi. 25
  34. 34. Dalam rangka menjalin sinergi antar pihak, serta didasari keinginan untuk menumbuhkan kepedulian dan cita-cita bersama (shared vision) diantara para pilar pelaksana Pilkada itulah, maka saya sangat menghargai inisiatif PKP2A III LAN Samarinda dan Badan Kesbang Linmas Propinsi Kalimantan Timur untuk mengadakan acara seminar ini. Saya sangat berharap bahwa dari hasil seminar ini akan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi kebijakan makro maupun mikro yang secara aplikatif dapat menjadi rujukan dalam membenahi berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada Langsung, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Walaupun Kalimantan Timur selama ini terkenal sebagai salah satu daerah yang paling tenang dan kondusif di Indonesia, namun bukan berarti terbebas dari potensi konflik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, pengamatan yang cermat, antisipasi yang akurat, serta penanganan yang tepat atas suatu kondisi sosial tertentu, akan sangat menentukan berhasilnya program-program pemerintahan, termasuk Pilkada Langsung ini. Sekali lagi, saya menyampaikan banyak terima kasih atas usaha dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh penyelenggara Seminar ini. Saya berharap agar kepekaan kita sebagai aparat daerah semakin tajam terhadap issu-issu aktual yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memiliki kehendak yang kuat untuk mengurai berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat tadi melalui upaya-upaya sistematis baik secara akademis maupun kebijakan. Akhirnya, dengan memohon rahmat Allah SWT, saya nyatakan Seminar / Diskusi Terbatas tentang “Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal”, saya nyatakan secara resmi DIBUKA. Wabillahit taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum wr.wb. Samarinda, 14 April 2005 Gubernur Kalimantan Timur Suwarna AF. 26
  35. 35. POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PILKADA LANGSUNG MENURUT PP. NO. 6 TAHUN 2005 DAN IMPLIKASINYA DI DAERAH 1 Oleh: Drs. Hadi Sutanto (Direktur Partisipasi Politik dan Lembaga Perwakilan Depdagri; Pj. Bupati Kutai Kartanegara) Pendahuluan Sekitar tiga bulan lagi sejumlah darah di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Tercatat 173 kabupaten/kota akan melaksanakan pilkada pada bulan juli 2005. Bahkan dari 173 daerah, lima dari kabupaten/kota tersebut adalah di provinsi Kalimantan Timur masing-masing; Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, Berau, Bulungan dan Kota Samarinda. Sedangkan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan Pilkada yang pertama kali di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2005. Biasa dibayangkan betapa riuhnya dunia perpolitikan kita saat itu. Sebab, meskipun Pilkada tidak banyak melibatkan pemerintah pusat secara langsung tapi apa yang terjadi diberbagai daerah itu pasti mempunyai pengaruh secara nasional, terutama stabilitas politik dan keamanan. Di sinilah diperlukan antisipasi dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama aprat keamanan, pimpinan politik, dan juga tokoh masyarakat dan agama. Peran mereka sangat besar untuk memberi keamanan kepada masyarakat bahwa pilkada secara langsung oleh rakyat di maksudkan untuk mencari pimpinan daerah yang terbaik pada gilirannya bisa diharapkan membawa masyarakat setempat pada kehidupan yang lebih baik pula. 1 Makalah disajikann dalam Diskusi Terbatas Forum SANKRI “Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal”, diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan Badan Kesbang Linmas Prop. Kalimantan Timur, Kamis, 14 April 2005. 27
  36. 36. Di sisi lain, adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat kita dengan pemenuh semangant dan suka cita Pilkada secara langsung ini boleh dikata merupakan buah Reformasi yang diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa. Sebelumnya eformasi juga membuahkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang baru pertama kali ini, harus kita tangkap sebagai kesempatan emas. Dengan pilkada secara langsung itu rakyat dapat memilih pimpinannya sendiri secara langsung. Dalam Pilkada seperti ini rakyat benar-banar menjadi subyek dan bukan lagi sebagai objek atau sekedar pelengkap penderita. Menuju Pilkada Yang Demokratis Berbeda dengan pemilihan presiden – wakil presiden, Undang Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD1945 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan wali kota masing- masing sebagai sebagai kepala pemerintah privinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam waktu cukup lama, frasa “dipilih secara demokratis” tersebut menyisakan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak perlu dilakukan secara langsung. Perdebatan itu mereda ketika UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan kedudukan anggota Legislatif tidak lagi memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, dalam menjaga konsistensi dengan pemilihan presiden, maka frasa dipilih secara demokratis dipersempit menjadi pemilihan secara langsung. Penyempitan makna itu dapat dibaca dalam pasal 56 ayat (1) UU. No. 32 tahun 2004 tentang perintah daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam wakil pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil. Pemilihan kepala daerah (Plkada) secara langsung yang akan dilaksanakan Juni 2005 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, oleh karena itu Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil 28
  37. 37. presiden, DPR, DPD bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Ada empat pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indinesia. Pertama, Pilkada Langsung merupakan perwujudan konstitusi dari UUD 1945. seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur pula dalam UU. No. 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah jo. Peraturan Pemerinatah No. 6 tahun 2005. Kedua, Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi masyarakat (civic education), yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap elemen masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Ketiga, Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin daerah. Semakin baik pemimpin daerah yang dihasilkan dalam Pilkada langsung, maka komitmen pemimpin daerah yang dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Keempat, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, pigur kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya bebrapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik, karena itu harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada langsung ini. Pilkada dimaksudkan sebagai awal menciptakan sistem pemerintahan daerah yang baik, syarat utama yang mutlak diperlukan adalah pemimpin yang terpilihharus jujur, berkredibilitas, cerdas dan mampu menjalankan program-program pembangunan secara nyata. Secara sistematik lambat laun Pilkada diakui sebagai bagian proses penting yang mempengaruhi masa depan masyarakat daerah. Kekhawatiran salah memilih pimpinan daearah menjadi faktor penting tumbuhnya kepedulian mengikuti proses Pilkada. Fenomena ini akan menjadi bola salju yang harus menggelinding dan terus membesar. 29
  38. 38. Pilkada dapat kehlangan makna bila parameter keberhasilan hanya diteropong sebatas partisipasi masyarakat. Ada beberapa aspek lain yang sangat menentukan untuk menilai kualitas Pilkada, antara lain: 1. Penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik. Bila partai politik itu sehat dan berkualitas maka akan memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya dan juga memberikan kesenpatan secara terbuka kepada calon Independen untuk kompetisi pada Pilkada. 2. Kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, program yang disampaikan saat kampanye merupakan janji yang harus dilaksanakan bila terpilih. Namun secara de jure tidak ada sangsi hukum yang dapat menjerat bila calon memilih tidak melaksanakannya. Dalam Undang-undang memang tidak diatur janji kampanye dapat dijerat hukum. Disisi lain program yang bagus tidak tidak menjadi jaminan, paling utama bagaiman kredibilitasdan kemampuan calon sanggup melaksanakan program setelelah terpilih. KPUD bisa memfasilitasi “Kontrak Politik” antara para calon dengan masyarakat. 3. Tahapan pemilihan oleh masyarakat. Minimnya prektik money pilitic dan semakin tingginya objektivitas masyarakat dalam pemilihan akan mempengaruhi derajat kualitas Pilkada itu sendiri. 4. Independensi dan ketegasan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada secara langsung. 5. minimnya kekerasan pilitik atau konflik antar pendukung. Terlepas dari semua itu, pilkada secara langsung merupakan hal baru dan sarana belajar bagi semua pihak. Berangkat dari pengalaman melaksanakan Pilkada secara serentak diseluruh tanaha air, rakyat dan semua pihak dapat menimba pelajaran meningkatkan kualitas demokrasi. Kedepan, semangat terbuka kemungkinan melakukan perbaikan-perbaikan. Inilah hakikat Pilkada terpenting, pendidikan polotok instensif dan massal terutama bagi parpol dan rakyat. Optimisne Kutai Kartanegara Hadapi Pilkada Langsung Proses Pilkada secara langsung dilakuknetapan pemilihan dalam beberapa tahapan, anatara lain meliputi tahapan persiapan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan. Semua ini diatur didalam peraturan pemerintah 30
  39. 39. No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahapan Pilkada sebagaimana tersebut diatas untuk Kutai Kartanegara penjadwalannya telah dibuka oleh KPUD Kutai Kartanegara sebagai: 1. Pendaftaran pasangan calon di KPUD tanggal 21 – 27 Maret. 2. Verifikasi administrasi terhadap pasangan calon 28 maret s/d 3 April 2005 3. Pengumuman pasangan calon hasil Verifikasi KPU 25 April 2005 4. Penarikan nomor urut pasangan calon di KPUD 2 mei 2005 5. Penyampaian visi dan misi pasangan calon di KPUD 2 mei 2005 6. Masa Kampanye (14 hari) 9 – 22 mei 2005 7. Masa tenang23 – 25 mei 2005 8. Pencoblosan /pemungutan suara 25 Mei 2005 ( diundur tanggal 1 Juni 2005, hasil konsultasi Pemkab, DPRD dan KPUD dengan Depdagri). Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara Pilkada secara langsung akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 mendatang. Waktu efektif yang tersisa dirasakan sangat pendek sekali, sekitar satu setengah bulan. Waktu yang pendek ini kirianya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien khususnya bagi pihak pelaksana. Sosialisasi PP. No. 6 Tahun 2005 Sebagaimana diketahui bersama bahwa, Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan Pilkada langsung yang pertama kali pada tanggal 1 Juni 2005. Pilkada langsung merupakan implementasi demokrasi lokal dan suatu yang baru dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya didaerah. Sebagaimana suatu yang baru, tentunya dituntut untuk mengetahui dan memahami dengan benar dari pelaksanaan Pilkada tesebut. Dalam konteks ini, dituntut untuk mempelajari secara seksama tentang berbagai peraturan dan ketentuan yang ada, salah satunya adalah PP.NO.6 Tahun 2005. Untuk memberikan pemahaman secara merata kepada seluruh komponen dan aparatur Pemkab, telah dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 18 Kecamatan sejak tanggal 30 Maret 2004 dan berakhir pada tanggal 6 April 2005 yang baru lalu. Dalam pelaksanaannya sosialisasi ini dibagi kedalam tiga zona, yaitu zona hulu, tengah dan pesisir, dengan masing-masing zona meliputi enam kecamatan. 31
  40. 40. Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan Pilkada langsung di tingkat kecamatan, Tim sosialisasi Pemkab Kutai Kartanegara melanjutkan sosialiasi kepada pejabat dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, khususnya bagi pejabat eselon II, III dan IV. Diharapkan bagi pejabat yang telah melakukan sosialisasi ini agar nantinya dapat melaksanakan secara internal sosialisasi di instansinya masing-masing. Dengan demikin sasaran sosialisasi ini dapat terpenuhi secara berjenjang. Kemudian, Tim sosialisasi juga teleh menjadwalkan kegiatan berikutnya yaitu kegiatan sosialisasi dengan zona khusus, seperti Rutan, Lokalisasi dan siswa SMU kelas 3 selaku pemilih pemula serta kalangan mahasiswa. Pemutahiran Data Penduduk Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pilkada adalah pelaksanaan pemutahiran data penduduk. Berdasarkan data sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pemilih dalam pilkada 1 Juni 2005 sebanyak 358.441 jiwa. Jumlah data pemilih seluruhnya belum terentri secara keseluruhan, sebab diantaranya ada beberapa kecamatan yang belum masuk datanya ke pusat data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mudah-mudahan pada tanggal 23 April 2005 data pemilih pilkada dapat diserah terimakan dengan KPUD Kutai Kartanegara. Dalam rangka pemutakhiran data penduduk pilkada 2005 Disduk Capil memberikan kompensasi Rp.1000,-/jiwa penduduk di mana pada pelaksanaan pemilihan presiden yang lalu untuk kompensasi pendataan penduduk hanya sebesar Rp.500,-/jiwa penduduk. Sementara itu, dalam rangka pendaftaran penduduk pilkada 2005, Disduk Capil membuat membuat tanda khusus pada setiap rumah penduduk yang telah selesai di data oleh RT di 18 Kecamatan terkait pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara Tanda khusus (stiker) ini diperlukan untuk menghindari gelombang protes masyarakat yang merasa tidak terdata akibat kelalalian RT, sehingga mereka terancam tidak bisa ikut pilkada pada 1 Juni 2005. Pengamanan Pilkada Dalam rangka penanganan keamanan dan ketertiban pilkada di Kutai 32
  41. 41. Kartanegara pada tanggal 1 Juni 2005, berbagai instansi pemerintah dan lembaga lainnya tengah mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi pertama itu dilakukan. Berkaitan dengan pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) salah satu diantarnya sudah menyiapkan 4.508 personel Linmas. Lebih lanjut mengenai kompensasi pengamanan para personel Linmas tersebut perorangannya mendapatkan Kompensasi sebesar Rp.75.000/-/hari dan dihitung masa kerjanya selama 3 hari. Jika keamanan terjamin maka tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban memang harus melibatkan seluruh masyarakat, walaupun sudah ada pihak yang bertanggung jawab, yakni Polri dan TNI dan Kesbang Linmas. Tiga instansi ini dalam pilkada mempunyai empat tugas antara lain pengamanan, pengawalan, perizinan dan penegakan hukum, Pengamanan ini untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengganggu pelaksanaan pilkda. Kemudian, melakukan pengamanan selama berlangsungnya pilkada disetiap TPS di 18 Kecamatan. Setiap TPS diamankan 2 petugas Linmas, satu anggota TNI/Polri. Kutai Kartanegara Sebagai Pilot Project Pilkada Pilkada langsung 1 Juni 2005 di Kutai Kartanegara merupakan Pilot Project secara nasional karena akan dihadiri oleh para pengamat dari dalam maupun luar negeri, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Disamping itu pula akan dihadiri pula pengamat dari KPUD beserta Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim maupun Indonesia serta LSM dari dalam dan luar negeri. Para pengamat ini akan memonitor tata cara maupun pilkada langsung yang petama kali dilakukan di Indonesia. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pilkada langsung ini adalah untuk mempertaruhkan nama baik daerah dn masyarakat Kutai Kartanegara dimata daerah lain dan Internasional. Namun, dengan rasa optimisme bahwa dengan keseriusan semua pihak, serta komitmen yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat Kutai Kartanegara, maka pilkada langsung ini akan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 33
  42. 42. Penutup Pilkada secara langsung merupakan lompatan secara spektakuler dalam kehidupan bangsa dan negara khusnya daerah. Momentum pilkda diharapkan menghasilkan pimpinan yang baik untuk menggerakkan pemerintahan daerah yang berjiwa abdi masyarakat dan professional. Bebagai persoalan yang mewarnai pilkada menjadi ujian semua pihak yang terlibat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Pemerintah Daerah, DPRD, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Partai Politik dan masyarakat sendiri memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pilkada. Bagaimanapun juga, pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Semua pihak harus mendukungnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pilkada nanti semua pihak tetap optimis menyongsong pesta demokrasi lokal dan diharapkan pada pelaksanaan pilkada nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berdampak buruk terhadap sistem demokrasi di tanah air. Bersama-sama kita menunggu dan berdoa semoga pelaksanaan pilkada yang pertama ini berlangsung sportif dan menghasilkan Kepada Daerah/Wakil Kepada daerah yang terbaik bagi masyarakat Daerah masing-masing. 34
  43. 43. PILKADA LANGSUNG DAN UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (GOOD LOCAL GOVERNANCE) 2 Oleh: Drs. Desi Fernanda M.Soc. Sc (Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung) Pendahuluan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang akan dimulai pada bulan Juni 2005 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Dunia akan kembali menyaksikan eksperimen lanjutan dari skenario besar demokrasi di Indonesia, suatu negara yang selama puluhan tahun terkungkung oleh otoritarianisme. Akankah kesuksesan penerapan demokrasi di Indonesia akan berlanjut setelah pemilihan presiden yang telah berlansung secara aman, tertib dan damai ? Untuk pertama kalinya Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat. Walau pun konsepsi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pernah diterapkan secara yuridis yakni dalam UU 1 Tahun 1957, namun sampai UU tersebut diganti oleh UU 18 Tahun 1965, Pemilihan Kepala daeraha secara langsung belum bisa direalisasikan. UU 32 Tahun 2004 kembali menggagas Pilkada langsung dan akan memulainya hajatan tersebut pada bulan juni tahun ini. Tahun 2005 direncanakan sebanyak 215 kabupaten/kota dan 11 provinsi yang menggelar pilkada langsung dan pada bulan Juni ini terdapat 173 kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang menyelenggarakan pilkada. Berdasarkan Desk Pusat Pilkada Depdagri di Jakarta saat ini hanya 28 kabupaten/kota yang belum siap menggelar pilkada pada bulan Juni. Pesta demokrasi ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 2 Makalah disajikann dalam Diskusi Terbatas Forum SANKRI “Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal”, diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan Badan Kesbang Linmas Prop. Kalimantan Timur, Kamis, 14 April 2005. 35
  44. 44. 2,28 trliun belum termasuk biaya pendukung antara lain biaya keamanan yang bisa mencapai Rp 4 milyar sampai dengan Rp. 5 miliar. Didasarkan pada fakta-fakta tersebut, Dimana biaya pesta demokrasi di daerah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Yang menjadi pertanyaan apakah pengorbanan yang besar itu akan sepadan dengan hasil yang didapat yakni menghasilkan pimpinan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi rakyatnya sehingga cita-cita good and clean governance akan dapat diwujudkan. Perkembangan Dinamika Otonomi Daerah Otonomi Daerah telah menjadi komitmen bangsa sebagai salah satu perwujudan reformasi nasional di segala bidang melalui pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, serta seluruh peraturan pelaksanaannya. UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman Daerah. Berdasarkan hal itu, pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan asas-asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan hakikat otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, lebih ditekankan pada Daerah Kabupaten dan Kota melalui penyerahan kewenangan dalam bidang pemerintahan yang luas. Sementara pada daerah Propinsi kewenangan otonomi yang diserahkan relatif terbatas pada bidang-bidang kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota. Lebih dari itu, Daerah Propinsi diperankan sebagai wilayah administratif dimana pemerintah Daerah Propinsi berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Realita otonomi daerah dewasa ini, di satu pihak telah mampu menciptakan 36
  45. 45. dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam era Orde Baru. Interaksi sosial-politik antara unsur-unsur aparatur pemerintahan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha di daerah semakin meningkat dan dinamis, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal telah mulai terakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah setempat, pelayanan publik juga telah semakin berkembang dengan berbagai inovasi dan kreativitas aparatur pemerintah daerah. Berkembangnya fenomena pemekaran daerah otonom di seluruh wilayah Indonesia, juga mengindikasikan tuntutan aspirasi masyarakat lokal untuk lebih berperan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka otonomi daerah, lebih dari 350 daerah Kabupaten dan Kota kini telah terbentuk dan berfungsi. Hal ini juga menunjukkan perkembangan kehidupan demokrasi lokal yang semakin dinamis, yang antara lain ditandai dengan partisipasi politik masyarakat lokal dalam mekanisme pemilihan Kepala Daerah, meskipun masih melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Selain itu, berjalannya mekanisme pelaporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD juga telah menunjukkan perkembangan akuntabilitas publik dan mekanisme kontrol politik maupun kontrol masyarakat yang berpotensi mengendalikan segala kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah dalam fungsinya melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Namun di lain pihak, implementasi kebijakan otonomi daerah secara faktual ternyata juga diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpastian. Diantara berbagai isu yang muncul ke permukaan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, antara lain: 1. Masih adanya kerancuan dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah, sehingga kepastian hukum dan ketertiban administrasi belum tercipta secara optimal; 2. Ketidakjelasan arah dan inefisiensi dalam produk kebijakan penataan kewenangan, kelembagaan dan SDM (pegawai) aparatur Daerah, sehingga 37
  46. 46. di banyak daerah tercipta struktur kelembagaan pemerintah daerah yang cenderung gemuk, dengan tingkat penyerapan anggaran keuangan daerah yang kurang proporsional dengan produk kinerja pelayanan kepada masyarakat; 3. Masih dirasakan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, serta dalam penyelenggaraan kewenangan otonomi dibidang keuangan (fiskal) Daerah; 4. Masih adanya kesalahan penafsiran dan pemahaman terhadap pola hubungan antara Pusat dengan Daerah, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antar Kabupaten/Kota; 5. Munculnya fenomena dis-harmonisasi hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif Daerah (DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota), sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan DPRD yang cenderung mendominasi, bahkan mengintervensi kewenangan eksekutif daerah; serta 6. Masih rancunya pelaksanaan kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Daerah, yang ditandai dengan masih munculnya upaya-upaya mobilisasi massa untuk kepentingan-kepentingan elit politik lokal, yang berdampak pada iklim penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak kondusif bagi upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai isu permasalahan tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelesaian (resolusi) yang konkrit, transparan, dan akuntabel berdasarkan kesepakatan (konsensus) diantara berbagai pihak yang berkepentingan; sehingga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan dapat menjamin terwujudnya paradigma kepemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance). Kepemerintahan Daerah Yang Baik (Good Local Governance) Sebagaimana telah kita pahami bersama, gerakan reformasi nasional di segala bidang pada hakikatnya sejalan dan dilandasi oleh paradigma demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Konsepsi kepemerintahan (governance) pada dasarnya merujuk kepada proses interaksi sosial-politik antara pemerintah dengan masyarakat madani (civil 38
  47. 47. society) dan proses berfungsinya pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) memberikan penjelasan dan pengertian mengenai kepemerintahan (Governance) sebagai berikut: “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenui tanggung jawab dan kewajiban sebagai warganegara, dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara sesama”(UNDP, 1997). Berkenaan dengan hal itu, jelaslah bahwa konsepsi kepemerintahan (governance) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara bangsa haruslah dipandang sebagai peran aktif unsur-unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) dalam kerjasama atau kemitraan dengan unsur-unsur masyarakat madani (LSM, Yayasan, Organisasi Profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya maupun para individu), serta dunia usaha (perorangan maupun badan usaha) berdasarkan prakarsa (inisiatif) sendiri ataupun bersama-sama (konsensus) secara dinamis dan sinergis dan bertanggungjawab dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, agama, politik, hukum, pertahanan dan keamanan guna terwujudnya cita-cita dan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Sedangkan konsepsi kepemerintahan yang baik (good governance) mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan buruk, khususnya dalam konteks interaksi sosial-politik di antara unsur-unsur aparatur pemerintahan, masyarakat maupun dunia, baik pada tataran nasional maupun di daerah. Kepemerintahan yang baik adalah tata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara bangsa yang memiliki karakteristik ataupun memenuhi prinsip-prinsip, sebagaimana disosialisasikan oleh UNDP (1997), yaitu: 1. Partisipasi masyarakat, 2. Supremasi hukum (rule of law), 3. Transparansi, daya tanggap (responsif), 4. Berorientasi konsensus, 5. Kesetaraan (misalnya: kesejahteraan, hak dan kewajiban, jender), 6. Efektivitas dan efisiensi, 7. Akuntabilitas, 8. Bervisi strategis; dan 39
  48. 48. 9. Keseluruhannya harus dapat diwujudkan secara terpadu dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) merumuskan bahwa tata kepemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel (LANRI, 2003: 25). Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, telah dalam Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah Yang Baik, pada bulan Oktober 2001 telah disepakati Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Daerah Yang Baik oleh seluruh anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. Prinsip Penegakan Hukum: Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 3. Prinsip Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; 4. Prinsip Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; 5. Prinsip Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali; 6. Prinsip Wawasan Kedepan: Membangun daerah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan (secara aktif dan proaktif) warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya; 40
  49. 49. 7. Prinsip Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas; 8. Prinsip Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas; 9. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab; 10. Prinsip Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Kesepakatan mengenai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan tindakan dari masing-masing penyelenggara pemerintahan daerah, yang meliputi antara lain 1. Penyusunan kebijakan, perangkat perundang-undangan dan mekanisme untuk melaksanakan tata kepemerintahan yang baik; 2. Kegiatan sosialisasi dan mendorong penerapan tata-kepemerintahan yang baik oleh seluruh anggota di masing-masing asosiasi; 3. Pemantauan praktek penyelenggaraan tata-pemerintahan secara terus menerus dan pelaporannya secara terbuka, cepat, dan transparan; 4. Penyelenggaraan konsultasi dengan para pelaku (stakeholders) untuk merumuskan prioritas lokal dan kegiatan spesifik yang diperlukan; 5. Pelaksanaan advokasi agar prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik diangkat dalam legislasi nasional dan daerah; 6. Peningkatan kesadaran melalui pertemuan-pertemuan lokal agar kesepakatan ini juga diangkat dan disetujui oleh berbagai lembaga lain di daerah. Jauh sebelum adanya kesepakatan mengenai tata-pemerintahan daerah yang baik tersebut diantara para penyelenggara pemerintahan daerah, sebenarnya pada tingkat nasional telah dirumuskan prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mencakup asas-asas sebagai berikut: 41
  50. 50. 1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas Kepentingan Umum: adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut di atas, dapat dikatakan merupakan implementasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang secara resmi diakomodasi dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sementara itu, untuk menjamin pola perilaku dan tindakan seluruh unsur warga negara Indonesia dan pemerintahan NKRI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Ketetapan Nomor VI/MPR/2001 telah menetapkan pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, mengedepankan aspek-aspek sikap dan perilaku yang mencakup: kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Sedangkan bagi para pejabat politik dan pemerintahan negara berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut telah pula -ditetapkan nilai-nilai etika politik dan pemerintahan, yang bertujuan untuk mewujudkan “pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam 42
  51. 51. 43 persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa”. Untuk itu, setiap pejabat politik dan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah wajib memiliki sikap dan perilaku yang: 1. Jujur, 2. Amanah, 3. Sportif, 4. Siap melayani, 5. Serjiwa besar, 6. Memiliki keteladanan, 7. Rendah hati, dan 8. Siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijaksanaannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bagaimanapun nilai-nilai normatif tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik dan tidak mungkin dapat mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik, di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah jika tidak terdapat komitmen yang kuat dan motivasi yang tinggi di kalangan aparatur penyelenggara pemerintahan. Untuk itu maka keberadaan masyarakat dan dunia usaha menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendorong dan mempengaruhi perwujudannya, melalui fungsi kontrol masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah. Mengingat hal tersebut, maka perlu disusun kerangka acuan ataupun nilai-nilai instrumental yang mampu memberikan arah bagi percepatan implementasi kepemerintahan yang baik di Pusat maupun Daerah. Kerangka Instrumental Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Bagi para penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten dan Kota, baik eksekutif maupun legislatifnya, berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan pada bulan Oktober 2001 mengenai Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik, telah disusun pedoman instrumental sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance), makalah ini merekomendasikan gagasan apa yang benar dan salah (the Do and Don’t atau Good and Bad) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga kita dapat menilai apakah para penyelenggara pemerintahan daerah telah secara tepat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut (lihat Tabel 2).

×