Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PKP2A III
LAN
SAMARINDA
SINERGI
AGENDA LITBANG
DALAM MENDUKUNG
KEBIJAKAN STRATEGIS
DAERAH (JAKSTRADA)
KALIMANTAN TIMUR
Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah
(Jakstrada) Kalimantan Timur
109 + v halaman, 2006
Perpu...
Daftar Isi
Daftar Isi .................................................................................... i
Pengantar Kep...
Ø MENGGAGAS AGENDA LITBANG DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Drs. H. Ismet Barakbah, (Kepala Balitbangda Kalimantan
Timur)……………...
Buku ini merupakan proceeding dari hasil musyawarah
kajian / litbang daerah "Sinergi Agenda Litbang Dalam
Mendukung Kebija...
kehidupan sektor publik dan privat berlangsung begitu cepat. Hal ini tentu
saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian ko...
Samarinda, Desember 2006
PKP2A III LAN Samarinda
Kepala,
Meiliana, SE.,MM
pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hat...
Pemaparan Ide Dan
Diskusi Interaktif
Bagian Pertama
INTISARI PEMAPARAN IDE
Dr. Ismail Muhamad, MBA (Pembicara I)
Paradigma new public govemance menekankan pentingnya inter-
o...
Ø kebijakan publik harus memberikan harapan kepada seluruh warga
ini;
Ø kebijakan publik harus berpihak untuk kepentingan ...
dalam kegiatan kajian. Kontribusi kajian administrasi negara dalam
pembangunan daerah akan lebih diperhitungkan apabila pe...
Namun pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan masih pada kulit-
kulitnya saja atau masih pada taraf demokrasi prosedura...
antara birokrasi dengan dunia luar. External responsibility ini mengacu
pada pertanyaan bagaimana pelayan publik (public s...
meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat menjadi latar
belakang penyusunan agenda riset daerah dimana pada ...
mendorong terciptanya saling keterkaitan dan kemitraan antar elemen
sistem (terdiri atas lembaga-lembaga litbang, pergurua...
Dewan Riset Daerah diharapkan dapat sebagai brain trust dan
sounding board dalam menguji kebijakan iptek, moral support da...
kontribusi seperti yang diharapkan karena masih adanya permasalahan yang
muncul, empat permasalahan tersebut adalah, perta...
Drs. Syafruddin Urus (Pembicara V)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan salah satu
misinya mengenai sosok...
pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerahnya pada jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Pengembangan k...
5. Mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat ...
pembangunan, bantuan berobat dan pendidikan dll; 13).Menjaga agar
pengelolaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat yan...
SESI DISKUSI INTERAKTIF
Issu-issu yang terlontar pada sessi tanya jawab atau diskusi interaktif
sangat beragam, mulai dari...
instansi teknis untuk mengalokasikan anggaran kisaran tertentu terhadap
suatu kegiatan.
4. Suatu kebijakan memerlukan petu...
lembaga yang mempunyai akses kuat untuk penetapan suatu kebijakan.
Kebijakan pemerintah kadangkala merupakan pesanan pihak...
Sambutan dan
Makalah Pembicara
Bagian Kedua
SAMBUTAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Pada Musyawarah Litbang Daerah Kalimantan Timur
Yth. Sekretaris Daerah Prov...
Selain itu, berdasarkan penelitian Lawrence dan Lorsch, koordinasi yang
baik akan mengakibatkan munculnya perbedaan dalam ...
kebijakan yang berkualitas tinggi. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini
adalah belum berjalannya fungsi koordinasi,...
Hadirin peserta Muslitbang yang saya hormati,
Dalam rangka penguatan fungsi dan kelembagaan litbang di daerah, forum
koord...
SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
PADA MUSYAWARAH LITBANG KALTIM TAHUN 2006
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
...
"Pembangunan Iptek diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap
kesejahteraan dan peradaban bangsa sesuai dengan amanat ...
Salah satu kritik Wakil Presiden kepeda komunitas peneliti/Litbang adalah:
Janganlah hasil penelitian jadi sekumpulan kons...
URGENSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA
DALAM KERANGKA REFORMASI DAN TRANSFORMASI
1
SISTEM POLITIK NASIONAL
2
Oleh: DR. Ikrar N...
menjadi contoh lain betapa hal itu tidak didahului oleh hasil audit atas kinerja
administrasi pemerintahan.
Pandangan bahw...
legislatif yang membidangi politik luar negeri dan pertahanan negara. Meski
jaringan ini lebih banyak bersifat individual,...
harus mematuhi perintah tersebut. Legitimasi seseorang dapat diperoleh
yaitu legitimasi seseorang karena peran sejarah dir...
Thailand menghasilkan produk pertanian atau manufaktur yang spesial
dan amat bersaing.
Dalam kaitannya dengan anggaran pem...
5. Standar Pelayanan Publik
Rakyat sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan
pelayanan publik yang baik. Kenya...
Hal yang penting lainnya ialah bagaimana usulan-usulan bagi
reformasi birokrasi itu mendapatkan penerimaan (acceptability)...
Apa yang penulis kemukakan tersebut dapat menjadi tema-tema
penelitian yang dapat dijabarkan kembali ke dalam topik-topik ...
KONTRIBUSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN,
1
PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN...
Dalam pengertian ini, reformasi juga dapat diartikan sebagai
pengembangan atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang te...
£ kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri m...
12. Dalam proses ini peran policy analysis menjadi penting. "policy
analysis is concerned with understanding and improving...
£ Client's advocate. Peran ini menekankan tanggungjawab Analis
Kebijakan kepada users. Analis Kebijakan sepenuhnya bekerja...
£ Hasil Kajian sebagai ide. Para pengambil keputusan, khususnya pada
tahap awal perulusan kebijakan, memandang hasil kajia...
jelas, tujuan kebijakan yang akan dirumuskan, dan target policy
advice.
£ Model building. Pengembangan model akan menunjuk...
PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBANGUNAN BUDAYA ILMIAH
BIROKRASI DAN MEMPERKUAT JAKSTRANAS IPTEK
2005-...
PEMBANGUNAN BERBASIS PENGUASAAN KEMAMPUAN IPTEK
II. 1 Kondisi Faktual:
¢ Produktivitas:
- Angkatan Kerja (2005): 105,9 jut...
II. 3 P E M B A N G U N A N M A S YA R A K A T B E R B A S I S
PENGETAHUAN / IPTEK
Kondisi Daya Saing (dibandingkan dengan...
Dilihat pada rangking HDI, Indonesia berada pada posisi 110 satu
peringkat lebih rendah dari vietnam, apalagi jika dibandi...
Ø Sebuah sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan
ekonomi dan daya saing. (World Economic Forum)
Ø Ekonomi yang ...
- Kebijakan yang mendorong terciptanya saling keterkaitan dan
litbang, perguruan tinggi dan industri).
II. 5 Faktor Lokal
...
Transform
The Economy
Resources Base
Resources Base
From:
To:
Natural
Natural & Human
Baharuddin Jusuf Habibie
Sinergi Age...
II. 6 ISU PENTING DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Kebijakan Pembangunan Nasional
§ Secara nasional kebijakan pembangunan terbag...
Sumber: Tatang A. T., 2005
Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung
Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur
...
III ARAH KEBIJAKAN RISET NASIONAL
§ Pencapaian iptek: faktor penting penentuan posisi dan peran
suatu bangsa di tengah per...
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)
LAN Samarinda, 2005

  • Soyez le premier à commenter

Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan Timur

  1. 1. PKP2A III LAN SAMARINDA SINERGI AGENDA LITBANG DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH (JAKSTRADA) KALIMANTAN TIMUR
  2. 2. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 109 + v halaman, 2006 Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-979-1176-06-4 1. Litbang 2. Kebijakan Strategis Daerah 3. Kalimantan Timur Editor: Koordinator : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Anggota : Meiliana, SE.,MM Syahrumsyah Asrie, SH.,M.Si Ir. M. Nasir, M.Si. Siti Zakiyah, S.Si. Mayahayati Kusumaningrum, SE. Said Fadhil, S.IP Windra Mariani, SH Mustari Kurniawati, SIP Diterbitkan Oleh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-(limamiliarrupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dendapalingbanyakRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah).
  3. 3. Daftar Isi Daftar Isi .................................................................................... i Pengantar Kepala PKP2A III LAN Samarinda ................................ iii BAGIAN PERTAMA: Pemaparan Ide dan Diskusi Interaktif Ø INTISARI PEMAPARAN IDE ............................................... 1 Ø SESI DISKUSI INTERAKTIF............................................... 14 BAGIAN KEDUA: Sambutan dan Makalah Pembicara Ø SAMBUTAN KEPALA LAN RI ............................................. 17 Ø SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ............... 21 Ø URGENSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA REFORMASI DAN TRANSFORMASI SISTEM POLITIK NASIONAL Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia) ..................................... 24 Ø KONTRIBUSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Ismail Muhamad, MBA (Deputi Bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara) ........... 32 Ø PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BUDAYA ILMIAH BIROKRASI DAN MEMPERKUAT JAKTRANAS IPTEK 2005-2009 Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si. (Sekretaris Dewan Riset Nasional)................................................................................. 39 Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur I
  4. 4. Ø MENGGAGAS AGENDA LITBANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Drs. H. Ismet Barakbah, (Kepala Balitbangda Kalimantan Timur)…………………………………………………..................... 58 Ø KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si. dan Rozani Erawadi (Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur) ………….................... 66 Ø RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR Bappeda Kalimantan Timur ………….......……………………….. 74 BAGIAN KETIGA: Hasil Diskusi Kelompok ..………………… 92 BAGIAN KEEMPAT: Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan …………................................................................... 101 LAMPIRAN ...………………………………………………………….. 104 Agenda Riset nasional (ARN) Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur II
  5. 5. Buku ini merupakan proceeding dari hasil musyawarah kajian / litbang daerah "Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur" yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda bekerjasaama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalimantan Timur. Musyawarah ini didasari oleh pemikiran bahwa peran atau kontribusi program dan kelembagaan litbang terhadap proses pengambilan keputusan strategis pemerintahan secara normatif telah mendapat pengakuan yang cukup luas. Artinya, segala bentuk peraturan perundang-undangan baik di Pusat maupun di Daerah secara ideal baru dapat ditetapkan dan/atau dijalankan setelah melalui proses pengkajian yang matang dan mendalam. Namun, dalam prakteknya pemanfaatan program dan kelembagaan litbang masih sangat minimal dalam menunjang formulasi kebijakan bidang tertentu hingga ke tahap implementasinya. Kondisi ini mengilustrasikan adanya kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang, dengan kenyataan belum sistematisnya upaya pemberdayaan program dan kelembagaan litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah. Dampak logis dari situasi diatas adalah bahwa unit litbang/kajian belum mampu menjadi garda terdepan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan instansi pemerintah. Padahal, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis aparatur serta dinamika Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur III Pengantar Kepala PKP2A III LAN Samarinda
  6. 6. kehidupan sektor publik dan privat berlangsung begitu cepat. Hal ini tentu saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian komprehensif atau multidimensional yang berfungsi untuk membuat antisipasi terhadap suatu kondisi, prediksi terhadap suatu trend, serta formulasi kebijakan terhadap suatu pengaturan bidang tertentu. Dalam konteks seperti inilah, fungsi perencanaan litbang/kajian dalam proses pengambilan keputusan dan/atau perumusan kebijakan politis maupun administratif menjadi sangat penting, dan sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan. Kelemahan diatas diperparah dengan kurang terjalinnya network dan koordinasi yang sinergis antara instansi teknis sektoral dengan lembaga litbang di daerah, serta antar lembaga litbang sendiri. Hal inilah yang menyebabkan program kajian/litbang masih bersifat parsial atau piecemeal, dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah / wilayah yang komprehensif, inklusif, saling terkait, dan berkesinambungan. Padahal, meskipun setiap institusi kajian memiliki visi misi dan program yang spesifik sesuai Tupoksinya masing-masing, namun visi misi dan program tadi seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni meningkatnya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, melalui formulasi dan implementasi kebijakan (lintas sektor dan lintas departemen) yang smart, visioner, valid, serta berdayaguna dan berhasilguna. Gambaran keadaan diatas, tentu saja, menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas kelitbangan untuk memperbaiki manajemen internal di lembaga masing-masing, baik menyangkut aspek metodologis, kemampuan tenaga peneliti, maupun kecermatan atau keakurasian dalam mengidentifikasikan kebutuhan program kajian/litbang. Selain itu, syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendongkrak kinerja (performance) dan citra (image) kelitbangan adalah dengan merekayasa ulang konsep jaringan kerja kelitbangan di daerah yang lebih terintegrasi dalam rangka mewujudkan secara bersama-sama visi pembangunan wilayah Kalimantan pada umumnya, dan Kalimantan Timur pada khususnya. Dengan kata lain, smart development policy hanya dapat diwujudkan jika terdapat sinergitas dan kohesivitas yang solid antar institusi litbang sebagai think tank manajemen kebijakan dan pembangunan daerah. Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur IV
  7. 7. Samarinda, Desember 2006 PKP2A III LAN Samarinda Kepala, Meiliana, SE.,MM pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hati terbuka lebar. Walaupun kami sadar bahwa buku ini masih sangat dangkal, kami tetap berharap bahwa karya sederhana ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara. Wabillahit taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur V
  8. 8. Pemaparan Ide Dan Diskusi Interaktif Bagian Pertama
  9. 9. INTISARI PEMAPARAN IDE Dr. Ismail Muhamad, MBA (Pembicara I) Paradigma new public govemance menekankan pentingnya inter- organizational govemance, proses penyediaan/pemberian pelayanan dan fokus pada outcomes, serta mekanisme governance yang didasarkan pad 3 trust dan hubungan kontraktual. Trends didalam manajemen dan kebijakan publik menunjukkan bahwa perhatian ditekankan lebih kepada good implementation policies dengan fokus pada policy fools dalam rangka implementasi good policies. Reformasi birokrasi sektor publik pada dasarnya adalah upaya untuk memformulasikan kembali tata cara penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pengertian ini, reformasi juga dapat diartikan sebagai pengembangan atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya. Secara umum fungsi penyelenggaraan pemerintahan meliputi fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Dilihat dari fungsi pertama, reformasi terkait dengan fungsi ini tidak lain ditujukan untuk menciptakan good regulatory governance. Sementara untuk fungsi kedua tidak lain ditujukan untuk menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang membutuhkan pengaturan yang tepat dari pemerintah. Kebijakan publik, khususnya formulasi kebijakan, merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan atau diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pernerintahan. Sedangkan implementasi dan evaluasi kebijakan pada dasarnya dapat dilaksanakan institusi di luar lembaga pemerintahan. Negara-negara yang unggul dalam persaingan global adalah negara yang memiliki kebijakan publik yang baik dan unggul. Kebijakan publik yang unggul mempunyai beberapa nilai dasar, seperti: Ø kebijakan publik harus bersifat cerdas, dalam arti mampu memecahkan masalah pada inti permasalahannya; Ø kebijakan publik harus bersifat bijaksana, artinya tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan; Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 1
  10. 10. Ø kebijakan publik harus memberikan harapan kepada seluruh warga ini; Ø kebijakan publik harus berpihak untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja. Kebijakan publik berbeda dengan hukum publik yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan batas-batas pengaturan ketertiban publik. Sedangkan kebijakan publik adalah batasan dan ruang bagi publik sebagai instrumen bagi publik untuk mengembangkan dirinya sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara; Ø kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri; Ø kebijakan publik harus mampu mendorong kepada terbangunnya produktivitas kehidupan bersama. Dari sisi sumberdaya (resources), tujuan kebijakan publik adalah: Ø Mendistribusi sumberdaya negara kepada masyarakat. Ø Regulative versus deregulative. Ø Dinarnisasi versus stabilisasi. Ø Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar. Dalam analisis kebijakan (policy analysis), terdapat dua fungsi yang menjalankan peran berbeda, yaitu: Ø User (para pengambil keputusan kebijakan), Ø Para peneliti kebijakan atau seringkali disebut sebagai Analis Kebijakan yang memberikan pasokan informasi atas rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajian-kajiannya. Peran kajian di bidang administrasi negara dalam proses perumusan, pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan publik setidaknya memberikan tiga kontribusi, yaitu hasil kajian sebagai ide, hasil kajian sebagai data dan hasil kajian sebagai sebuah argumen. Kajian administrasi negara memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pelaksanaan sistem administrasi negara, antara lain melalui pemberian policy advice sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan saran kebijakan yang dihasilkan dari suatu kajian sangat tergantung dari isi substansi identifikasi kebijakan, proses, standar dan prosedur yang dilalui masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 2
  11. 11. dalam kegiatan kajian. Kontribusi kajian administrasi negara dalam pembangunan daerah akan lebih diperhitungkan apabila pemerintah daerah lebih mengupayakan pengembangan dan pendayagunaan para analis kebijakan yang kompeten. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pembicara II) Dalam pengambilan keputusan strategis dibidang pemerintahan membutuhkan kajian, survey ataupun penelitian mendalam dari lembaga penelitian dan pengembangan, baik dari pusat maupun daerah yang menunjukkan bahwa lembaga litbang penting keberadaannya. Namun pada kenyataannya, litbang ini masih diinterpretasikan oleh kalangan pengambil keputusan (decision makers) sebagai lembaga yang sulit berkembang, dengan keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang kurang mendapatkan perhatian. Lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit keputusan- keputusan strategis di bidang pemerintahan tidak didasari atau didahului oleh kajian atau penelitian. Dalam realita "masih terjadi kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang, dengan kenyataan belum sistematisnya pemberdayaan program dan kelembagaan litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah dan di pusat. Gap ini bisa jadi dikarenakan belum adanya jembatan antara peneliti, birokrat dan pengambil keputusan, atau orang-orang yang dapat menjabarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dibuat para peneliti ke dalam usulan pembuatan kebijakan/keputusan strategis yang diajukan oleh pejabat di birokrasi pemerintahan kepada para pengambil keputusan (decision makers). Problem kurangnya jaringan atau koordinasi bukan saja terjadi antara instansi teknis dan lembaga-lembaga litbang, melainkan juga antar instansi teknis sendiri di satu pihak dan antar lembaga litbang di pihak yang lain. Kenyataan ini bukan berarti tidak ada jaringan, kerjasama, atau koordinasi sama sekali di antara instansi-instansi atau litbang-litbang departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Demokrasi Substansial dan Kebijakan Publik Reformasi birokrasi yang telah berjalan selama delapan tahun sangat diharapkan oleh masyarakat membawa perubahan besar pada nasib mereka. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 3
  12. 12. Namun pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan masih pada kulit- kulitnya saja atau masih pada taraf demokrasi prosedural yang belum beranjak banyak dari sistem politik pada era Orde Baru. Sehingga tidaklah heran jika kekecawaan yang mendalam dari masyarakat sudah mulai timbul bahkan sejak tahun 1999. Tidaklah mengherankan pula jika masyarakat menginginkan adanya kaitan yang erat antara demokrasi, kebijakan publik dan perbaikan nasib rakyat. Dr. Sutradara Ginting dalam sebuah Focused Group Discussion (FGD) terbatas antara pengamat politik, anggota parlemen (DPR-RI) dan militer yang dikoordinasi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI di hotel Binasena kompleks Bidakara, Jakarta, 2 Desember 2006, paling tidak ada lima hal yang terkait dengan demokrasi prosedural yaitu: Otoritas (authority), yang didefinisikan sebagai kekuasaan (power) yang didasari oleh legitimasi; Kebijakan Publik (Public Policy) khususnya yang terkait dengan Arus Utama Kebijakan Publik (mainstream of Public Policy) yang didasarkan pada potensi daerah; Akuntabilitas Publik (Public Accountability); Pengawasan Publik (Public Control) secara langsung baik pada saat proses pembuatan kebijakan, implementasi maupun saat evaluasi, akan tetapi kenyataannya public control dilakukan melalui pihak ketiga seperti Pers, NGO dan DPR(DPRD); dan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan kebijakannya (SPM, Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik, dll), akan tetapi aplikasi di lapangan masih sangat buruk. Reformasi Birokrasi Secara umum reformasi birokrasi mencakup tiga hal, yaitu reformasi administratif (administrative reform), akuntabilitas dan efisiensi. Birokrasi pemerintahan membutuhkan perbaikan (improvement) terus menerus dari dalam dirinya daripada reformasi (reform) yang diinjeksikan dari luar dirinya agar dapat diandalkan (reliable) dan dewasa (mature). Birokrasi juga memiliki sifat konservatif dan karena itu reformasi administratifnya membutuhkan proses yang lambat. Hal yang penting lainnya ialah bagaimana usulan-usulan bagi reformasi birokrasi itu mendapatkan penerimaan (acceptability) dan diimplementasikan secara benar. Pertanggungjawaban administratif kadangkala mengacu pada hubungan Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 4
  13. 13. antara birokrasi dengan dunia luar. External responsibility ini mengacu pada pertanyaan bagaimana pelayan publik (public servants), yang di Indonesia diterjemahkan menjadi pegawai negeri (sebuah terjemahan yang kurang tepat), pertanggungjawabannya kepada parlemen dapat diperbaiki. Tanggungjawab ini juga terkait dengan aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi tertentu. Manajemen birokrasi yang bertanggunggugat (akuntabel) terkait pula dengan efisiensi dan keefektifannya. Sesuatu dikatakan efisien jika terkait dengan nilai input dan output dari segi ekonomi. Namun, effectiveness lebih mengacu pada apa yang diharapkan dan output yang dicapai. Dalam banyak kasus badan-badan pemerintah lebih berorientasi pada effectiveness daripada efficiency. Agenda Penelitian Ada beberapa agenda penelitian di daerah yang dapat dilakukan oleh badan-badan litbang yang terkait dengan administrasi negara. Pertama dan yang utama ialah ruang lingkup dan problem dari administrasi pemerintahan di daerah, dan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan di daerah. Kedua, di era otonomi daerah ini bagaimana relasi dan struktur dari pemerintah lokal dan regional. Ketiga, bagaimana kaitan antara birokrasi, kebijakan publik dan pelayanan publik. Keempat, persoalan perburuhan dan upah buruh. Kelima, rekrutmen pegawai dan pelayanan publik. Keenam, soal policy making and planning. Ketujuh, persoalan koordinasi antar instansi dan antara instansi pemerintah dan swasta. Kedelapan, soal budgeting and financial management. Terakhir tapi penting, kesembilan, administrative reform, accountability and efficiency. Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si. (Pembicara III) Adanya kesenjangan antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang dengan kenyataan belum sistematisnya upaya pemberdayaan program dan kelembagaan iptek untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah serta kurang terjadinya network dan koordinasi sinergis antar lembaga, antara instansi sektoral dengan lembaga litbang, maupun antar lembaga litbang, meskipun masing-masing institusi mempunyai visi, misi, tupoksi, dan program yang spesifik, yang seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 5
  14. 14. meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat menjadi latar belakang penyusunan agenda riset daerah dimana pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akan berimplikasi terhadap dinamika pembangunan yang tinggi yang harus ditopang kebijakan yang tepat sehingga peran perencanaan amat penting. Knowledge-based economy / EBP adalah: Ó Sebuah sistem ekonomi dimana penciptaan dan eksploitasi pengetahuan merupakan bagian utama untuk mencapai kesejahteraan. (UK- Department of Trade and Industry, 1998). Ó Sebuah sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. (World Economic Forum) Ó Ekonomi yang secara langsung berbasiskan pada produksi, distribusi dan penggunaan pengetahuan dan informasi. (OECD, 1996) Ó Ekonomi dimana penciptaan (produksi), penyebarluasan (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor ekonomi. (Mc Keon dan Weir, 2000) Ó Pendekatan ekonomi baru sebagai ekonomi pembelajaran (learning economy) dimana elemen-elemen pengetahuan yang paling penting tetap bersifat spesifik dan tacit, serta berakar pada organisasi dan lokal spesifik. (Lundvall dan Borras, 1997). Empat elemen penting bagi berkembangnya EBP adalah (1) SDM yang terdidik, kreatif dan terampil; (2) infrastruktur informasi yang dinamis; (3) insentif ekonomi dan arah kebijakan dan kelembagaan yang memberikan insentif untuk pemanfaatan pengetahuan yang ada maupun yang baru secara efisien dan menumbuhkembangkan kewirausahaan; (4) Pengembangan sistem inovasi nasional yang efektif. Pemilihan skenario kebijakan membangun kemampuan Iptek antara lain melalui kolaborasi lemlitbang pemerintah dan dunia usaha, khususnya fokus pada peningkatan kualitas SDM dan dukungan manajemen, kebijakan publik dari sisi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan industri, pendidikan dan teknologi, serta kebijakan yang Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 6
  15. 15. mendorong terciptanya saling keterkaitan dan kemitraan antar elemen sistem (terdiri atas lembaga-lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri). Menurut Porter, keunggulan daya saing yang sustain dalam suatu ekonomi global akan semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal, yaitu pengetahuan, hubungan dan motivasi, yang sulit disaingi oleh para pesaing jauh. Sebagai salah satu faktor penting, aktivitas iptek sangat penting bagi pemajuan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan kegiatan litbang yang urgen bagi penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik setempat. Dalam RPJM dikenal 6 bidang prioritas, meliputi Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Penyediaan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan, Bidang Transportasi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Kesehatan dan Obat-obatan. Selain peningkatan kualitas SDM (dari aspek pendidikan) sebagai pelaku utama pembangunan, maka pada setiap SDM pembangunan perlu ditingkatkan motivasi untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis pengetahuan. Pencapaian kondisi tersebut berdampak langsung pada terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatnya daya saing produk barang dan jasa. Agenda Riset Nasional bertujuan memberikan prioritas kegiatan, tonggak dan indikator capaian pembangunan nasional iptek kurun waktu 2006-2009 dalam suatu proyeksi capaian jangka panjang 2025 dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diimplementasikan menjadi tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan iptek dengan seluruh komponen masyarakat. Realisasi ARN ini harus disertai komitmen bersama untuk membangun kemajuan iptek bangsa demi menjawab tantangan pembangunan . Dewan Riset, baik lingkup nasional maupun daerah bukan sebagai lembaga pelaksana tapi bertugas memberikan masukan berupa pemikiran- pemikiran diantaranya dalam hal pemetaan kebutuhan iptek dan pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek. Jadi hubungan yang diharapkan DRN - DRD disini adalah adanya kemitraan dan bukan struktural, dan merupakan bagian dari jejaring (network) SIN, yang selalu melakukan interaksi dalam rangka share informasi dan knowledge. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 7
  16. 16. Dewan Riset Daerah diharapkan dapat sebagai brain trust dan sounding board dalam menguji kebijakan iptek, moral support dalam mendukung gagasan mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan dan bahkan pressure group dalam mendukung program-program pengembangan iptek di daerah. Melalui keanggotaan wakil DRD di DRN, keberhasilan DRD dapat mempunyai dampak secara nasional. Indikator keberhasilan DRD akan terlihat dengan berfungsinya sistem pendayagunaan iptek yang ditandai oleh tingginya interaksi antar kelembagaan, SDM, jejaring iptek di daerah serta tersusun dan teraplikasinya rencana strategis dan prioritas iptek, program unggulan daerah serta agenda riset di daerah. Selain itu, keberhasilan DRD akan ter-detect dengan meningkatnya APBD sektor iptek yang diikuti dengan effektivitas penggunaannya dan terwujudnya konsep pengejawantahan produk unggulan daerah. Drs. H. Ismet Barakbah, M.Si (Pembicara IV) Pembangunan Indonesia tidak hanya saja pada pembangunan kepada lima sektor yang utama tetapi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya sangat penting dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun bangsa yang maju dan mengangkat peradaban bangsa itu sendiri. Selain itu juga eknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam menigkatkan kualitas hidup, karena mengingat pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi maka pemerintah membuat UU. No.18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap pembangunan IPTEK. UU, No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan akan eksistensinya Badan dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan juga pada PP. No.79 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah memberikan arahan teknis tentang eksistensi dan aktivitas Litbang di Daerah. Tetapi dengan adanya landasan kuat dan komitmen yang tinggi tidak serta merta membuat Lembaga dan Aktivitas Balitbangda dapat memberikan Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 8
  17. 17. kontribusi seperti yang diharapkan karena masih adanya permasalahan yang muncul, empat permasalahan tersebut adalah, pertama Kelembagaan yang masih memiliki kontroversi yang disebabkan dari 32 Propinsi yang ada sekarang ternyata hanya 22 propinsi yang membentuk Balitbangda hal ini dikarenakan ketidakkonsistenan didalam menterjemahkan perundang- undangan yang ada, kedua Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya serta penghargaan yang kurang dari pemerintah dalam prestasi kerja, ketiga Belum cukupnya anggaran atau pembiayaan, keempat, networking atau jaringan yang dimiliki oleh antar Balitbangda di daerah dengan Litbang di pusat belum efektif. Untuk itu didalam meningkatkan jaringan yang kuat antar Litbang maka Balitbangda Kaltim telah menyampaikan konsep pembentukan FKKD dan diterima oleh Litbang Depdagri sehingga kini telah terbentuk Forum Komunikasi Kelitbangan di tiga wilayah di Indonesia, yaitu FKKD Regional Timur, FKKD Regional Tengah dan FKKD Regional Barat. Balitbangda sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tupoksi dibidang penelitian dan pengembangan dalam rangka menyampaikan input kepada Pimpinan Daerah dan stakeholder menggagas untuk merumuskan dan mengagendakan kepada semua instansi yang mempunyai kegiatan Litbang di Kaltim. Penyusunan agenda Litbang agar dapat dikoordinasikan dengan semua kegiatan Litbang di daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya duplikasi kegiatan penelitian. Instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan litbang agar dapat bersinergi dalam melakukan suatu kegiatan dan dapat lebih fokus pada suatu persoalan urgen (isue-isue aktual daerah, regional). Balitbangda berharap dapat mengatasi kendala kekurangan SDM dan pembiayaan. Untuk meningkatkan kerjasama (networking) antar lembaga dapat diusulkan atau dibentuk forum koordinasi sebagai wadah atau wahana yang menindaklanjuti Agenda Litbang Daerah dan diharapkan tercapainya upaya menempatkan penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi yaitu, memberi kontribusi positif bagi kebijakan pembangunan. Peran peserta Muslitbang sangat menentukan berhasil tidaknya Agenda Riset Litbang Daerah kedepan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 9
  18. 18. Drs. Syafruddin Urus (Pembicara V) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan salah satu misinya mengenai sosok Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya yang diharapkan dapat mewujudkan visi Kalimantan Timur yang, misi tersebut tetap pantas untuk disempurnakan sesuai maksud dalam Undang-undang Kepegawaian maupun Undang-undang Pemerintahan Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 5969 dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu jabatan struktural berpedoman pada ketentuan teknis menyangkut kewenangan penempatan dan persyaratan jabatan melalui mekanisme pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang dilakukan secara periodik sedikitnya satu bulan bersidang atau sewaktu- waktu apabila diperlukan dan secara administratif pejabat struktural yang diangkat telah memenuhi persyaratan namun keterbatasan jumlah jabatan struktural memungkinkan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi dalam jabatannya tersebut. Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural juga perlu diperkuat dengan mempercepat ditetapkannya standar kompetensi jabatan yang mengacu antara lain Keputusan Kepala BAKN nomor 46 A. Persyaratan jabatan dan peta jabatan juga perlu disusun agar kesan penempatan yang keliru karena lebih dominan pemenuhan syarat administratif dapat dieliminir. Disamping PNS yang menduduki jabatan fungsional limpahan dari pusat sebagai akibat otonomi pada tahun 2001, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan jabatan fungsional yang dapat dilamar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Guna mendukung kinerja bagi pejabat fungsional tertentu maka pada beberapa instansi dibentuk Tim Penilai Angka Kredit, yang merupakan persyaratan bagi kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Pengembangan karir jabatan fungsional sampai saat ini belum direspon maksimal oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang menjanjikan apabila memilih karir dalam jabatan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kewenangan yang ada telah mengatur secara lokal pelaksanaan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai semangat desentralisasi kepegawaian dalam Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 10
  19. 19. pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerahnya pada jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Pengembangan karir jabatan fungsional belum direspon maksimal oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh karena itu perlu memberikan insentif yang menjanjikan apabila memilih karir dalam jabatan tersebut. Bappeda Kaltim (Pembicara VI) Visi pembangunan Kalimantan Timur adalah "Pembangunan Yang Berkeadilan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera". Dalam mewujudkan visi tersebut diatas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa strategi pembangunan, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan peran serta pemuda dan mengembangkan budaya dan olahraga, serta peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah atau wilayah, daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan serta peningkatan infrastruktur ekonomi strategis dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 3. Mengembangkan pembangunan ekonomi wilayah melalui pengembangan pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk- produk unggulan yang mampu bersaing, pengembangan koperasi dan usaha makro, kecil dan menengah, pengembangan industri dan investasi serta pariwisata. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan disertai dengan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan disertai dengan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 11
  20. 20. 5. Mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Disamping itu mengupayakan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh agar dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah sekitarnya sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi secara serasi dan seimbang 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan ketidakadilan serta penciptaan lapangan kerja dan lingkungan usaha yang sehat. 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan tata pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur berdasarkan strategi pembangunannya yaitu: 1).Peningkatkan kualitas SDM sebagai aset utama keunggulan kompetitif daerah; 2).Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses dari dan ke daerah terisolir, semua kabupaten/kota, daerah pertumbuhan ekonomi, daerah perbatasan serta tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVII tahun 2008; 3).Membangun Fasilitas umum dan infrastruktur yang berkualitas dan merata; 4).Memantapkan dan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antar wilayah; 5).Pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dalam mengisi pasar regional, nasional dan internasional; 6).Menfasilitasi para petani dan nelayan Sebagai pelaku utama agribisnis; 7).Mengembangkan daya saing daerah; 8).Meningkatkan ekonomi kerakyatan; 9).Mengembangkan potensi wisata; 10).Melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi; 11).Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat; 12).Melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin, melalui program-program percepatan pengentasan kemiskinan, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 12
  21. 21. pembangunan, bantuan berobat dan pendidikan dll; 13).Menjaga agar pengelolaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan; 14).Perbaikan lingkungan hidup; 15).Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 16).Menegakkan hukum; 17).Mewujudkan kehidupan dan pranata sosial yang berperadaban tinggi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tidak akan sepenuhnya berhasil, jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah pusat. Misalnya dalam kasus pengentasan kemiskinan, Selama tahun 2000-2004, jumlah kemiskinan di Kalimantan Timur secara rata-rata mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2005 melonjak drastis yaitu mencapai angka 583.471 jiwa, angka ini mengalami kenaikan sebesar 83,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2004. Peningkatan ini antara lain karena pengaruh kebijakan pemerintah pusat seperti: menaikkan BBM dua kali pada bulan Maret dan Oktober, serta adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab lain adalah adanya migrasi yang tidak membawa skill tapi membawa kemiskinan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 13
  22. 22. SESI DISKUSI INTERAKTIF Issu-issu yang terlontar pada sessi tanya jawab atau diskusi interaktif sangat beragam, mulai dari penggunaan istilah lain dari Litbang yang berarti "Sulit Berkembang". Ada yang mempertanyakan mengenai goodwill dari pengambilan keputusan dan tentunya perlunya anggaran yang memadai dalam rangka pengembangan badan penelitian dan pengembangan tidak hanya di instansi vertikal namun juga di daerah. Salah satu elemen penting dari Knowledge Based Ekonomi yang berarti setiap daerah harus menghasilkan produk tertentu adalah SDM yang berkualitas. Beberapa pemikiran yang berkembang selama seminar dapat dididentifikasikan sebagai berikut: 1. Kondisi SDM bangsa Indonesia saat ini cukup terpuruk, hal ini didindikasikan dengan rangking HDI indonesia yang berada pada posisi 110 bahkan berada satu peringkat di bawah negara Vietnam, kondisi ini jika terus dibiarkan tentunya akan membuat kehancuran bangsa Indonesia. Hal yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi ini yang paling utama adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan formal maupun informal. Bagaimana membuat kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya berlaku seumur kabinet, akan tetapi bisa diaplikasikan sepanjang masa, tentu saja tidak statis akan tetapi terus dikembangkan menuju kearah yang lebih baik. 2. Dewan Riset Nasional (DRN) tidak hanya sekedar membuat Agenda Riset Nasional itu saja akan tetapi juga melakukan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan penelitian. Lembaga litbang diharapkan tidak hanya sekedar melakukan penelitian/riset, setelah itu selesai hanya dijadikan tumpukan dokumen, akan tetapi bagaimana hasil penelitian itu dapat diaplikasikan dalam masyarakat. 3. Dari aspek anggaran, alokasi anggaran litbang di Indonesia masih cukup kecil (di bawah 1%), untuk menetapkan kebijakan mengenai alokasi anggaran penelitian diperlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah departemen keuangan, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendekatan terhadap pengambil kebijakan dalam hal ini lembaga eksekutif dan legialatif untuk mebuat kebijakan tersebut, karena bagaimanapaun tanpa adanya kebijakan akan sulit bagi Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 14
  23. 23. instansi teknis untuk mengalokasikan anggaran kisaran tertentu terhadap suatu kegiatan. 4. Suatu kebijakan memerlukan petunjuk teknis dalam pengimplementasiannya di lapangan seperti halnya dalam bidang pelayanan publik, Standar Pelayanan minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Standard Operating Procedure (SOP) itu sangat penting untuk dipahami dalam rangka implementasi kebijakan pelayanan. SPM merupakan alat pemerintah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. IKM merupakan suatu instrumen untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pemberi layanan, sedangkan SOP sendiri merupakan prosedur yang dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya tidak hanya dalam hal pelayanan semua bidang pun memerlukan SOP dalam pengimpelementasiannya. 5. Ketergesa-gesaan dalam perencanaan litbang sebenarnya tidak perlu terjadi, hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai pendekatan pengeluaran jangka menengah, jadi TOR bisa dipersiapkan lama bisa selama 3 tahun mungkin kendalanya apakah isu yang diajukan masih relevan atau masih up to date, sehingga peneliti diharapkan bisa menangkap isu-isu yang tidak hanya terjadi atau berlaku pada momen tertentu saja setelah lenyap, akan tetapi isu yang menjadi permasalahan nasional atau bahkan global. 6. Dalam hal pelaporan, hasil penelitian tidak diminta adanya laporan rekayasa, jadi pelaporan mencakup unsur output,outcome, benefit dan impact. 7. Pembuatan analisis kebijakan di Indonesia jelas dipengaruhi oleh politik akan tetapi jangan sampai pembuatan kebijakan berperan sebagai client's advocate yaitu Analis Kebijakan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan users yang dipandang sebagai pejabat yang dipilih dan mewakili political interest tertentu, political interest dalam kebijakan adalah merupakan given condition, dimana PNS adalah pelaksana keputusan politik. 8. Pengimplementasian hasil penelitian menjadi dasar perumusan kebijakan diperlukan adanya orang bijak yang menjadi penghubung antara peneliti dengan pembuat kebijakan yaitu dengan cara melakukan pendekatan atau adanya jaringan dengan lembaga eksekutif dan legislatif sebagai Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 15
  24. 24. lembaga yang mempunyai akses kuat untuk penetapan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah kadangkala merupakan pesanan pihak tertentu sehingga seringkali kebijakan tersebut hanya berlaku beberapa tahun, yang kemudian akan digantikan dengan kebijakan baru seperti undang- undang perburuhan, undang-undang pemerintahan daerah dll. Disamping adanya sponsor, lobi yang kuat pun cukup mampu untuk mengubah suatu kebijakan. 9. Kebijakan dari pemerintah pusat seringkali malah membuat daerah menderita, seperti kebijakan Menaikkan harga BBM dilanjutkan dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), meskipun tujuannya adalah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan tetapi kebijakan ini malah menghancurkan usaha pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, BLT membuat rakyat dininabobokkan bahkan membuat rakyat merasa bangga menjadi orang miskin. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini usaha pengentasan kemiskinan di daerah selama beberapa tahun tidak ada artinya. Sehingga penetapan kebijakan ini perlu dievaluasi, dilihat dari sisi litbang apakan pembuatan kebijakan ini disertai dengan riset yang jelas? 10.Dalam hal pengembangan wilyah perbatasan sebenarnya telah banyak bahkan mungkin satu judul penelitian bisa dilakukan oleh beberapa instansi, dengan adanya koordinasi antar instansi pelaksana penelitian- penelitian teresbut akan dapat dihasilkan yang lebih baik dan saling melengkapi. Perhatian pemerintah kepada masyarakat perbatasan dari sisi kesejahteraaan tentunya tidak hanya menjadikan perbatasan sebagai daerah "merah" akan tetapi pendekatannya harus dilihat bagaimana cara mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri dalam arti lain pembangunan bidang sosial ekonomi di wilayah perbatasan perlu diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 11.Dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan dan fungsi kelitbangan di daerah, khususnya kalimantan Timur perlu adanya pengangkatan jabatan fungsional peneliti terutama formasi CPNS dikarenakan jumlah peneliti di Kalimantan Timur sangat terbatas berdasarkan hitungan belum mencapai jumlah dua jari tangan, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan apalagi jika berharap dengan hasil penelitian yang optimal tanpa disertai uapaya peningkatan kulaitas dan kuantitas dari pelaksana pkegiatan penelitian tersebut. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 16
  25. 25. Sambutan dan Makalah Pembicara Bagian Kedua
  26. 26. SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI Pada Musyawarah Litbang Daerah Kalimantan Timur Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Yth. Para Narasumber, Yth. Kepala PKP2A III LAN Samarinda Yth. para pejabat pemerintah daerah, para peneliti, serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamu'alaikum wr wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam sebuah forum koordinasi dan sekaligus forum akademik yang memiliki posisi dan peran sentral dalam rangkaian penyelenggaraan fungsi-fungsi organisasi. Koordinasi sendiri merupakan sebuah kata klasik yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan secara konsisten. Dalah hubungan ini, koordinasi bukanlah sebuah fungsi yang mandiri tanpa keterkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Justru untuk meraih hasil terbaik dari sebuah program atau kegiatan, koordinasi perlu dilaksanakan mulai proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan atau evaluasi. Dengan kata lain, koordinasi dapat dipahami sebagai sebuah fungsi yang mencakup seluruh proses managerial dan operasional dari sebuah organisasi, sehingga jika dirinci berdasarkan tahapan suatu program / kegiatan, akan diperoleh minimal 3 (tiga) macam ruang lingkup koordinasi, yakni koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, serta koordinasi evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Spriegel & Spriegel sampai menyatakan bahwa koordinasi adalah satu-satunya fungsi yang menembus keseluruhan fungsi dalam organisasi. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 17
  27. 27. Selain itu, berdasarkan penelitian Lawrence dan Lorsch, koordinasi yang baik akan mengakibatkan munculnya perbedaan dalam kinerja organisasi atau profit suatu perusahaan. Dari 6 (enam) unit perusahaan yang disurvei ditemukan fakta bahwa perusahaan yang memiliki koordinasi lebih baik mengalami kemajuan yang lebih besar dalam hal laba atau keuntungan, volume produksi dan penjualan, serta pengembangan produk baru (inovasi). Ilustrasi diatas menyiratkan bahwa koordinasi bukanlah fungsi pelengkap dari fungsi-fungsi pokok manajemen. Dalam kenyataannya, koordinasi seringkali justru menjelma menjadi faktor penentu (determinant) bagi terselenggaranya tugas pokok organisasi secara efektif, efisien dan produktif. Hal ini dimungkinkan karena koordinasi yang baik akan dapat membawa efek-efek positif bagi organisasi, antara lain berupa teroptimalkannya penggunaan sumber daya, tergambarkannya tahap-tahap kegiatan dari awal hingga akhir secara jelas, terintegrasikannya fungsi-fungsi manajemen secara seimbang, serta tersinergikannya 3 (tiga) unsur, yakni kegiatan, aktor pelaksana, serta target outputnya. Atas dasar pemikiran diatas, saya sangat menyambut baik inisiatif penyelenggaraan Rakor atau Musyawarah Litbang, karena memang kegiatan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Saya katakan penting dan strategis karena 2 (dua) alasan pokok. Pertama, dalam dasa warsa terakhir kesadaran akan pentingnya program penelitian dan pengembangan sebagai fungsi penunjang dalam formulasi kebijakan publik, semakin menguat. Hal ini antara lain diindikasikan oleh meningkatnya jumlah peneliti, bertambahnya lembaga pengkajian dan litbang di daerah, serta makin signifikannya jumlah anggaran litbang yang dialokasikan oleh pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Kedua, terdapat fenomena bahwa semakin besarnya faktor input litbang tadi ternyata kurang disertai dengan upaya pemberdayaannya. Akibatnya jelas bahwa baik dulu maupun sekarang, program litbang belum mampu berkontribusi secara optimal dalam melahirkan rekomendasi dan dokumen Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 18
  28. 28. kebijakan yang berkualitas tinggi. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini adalah belum berjalannya fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar lembaga kajian serta antar program penelitian dan pengembangan. Hadirin peserta Muslitbang yang saya hormati, Dalam tataran yang lebih makro, sering kita jumpai adanya perubahan lingkungan strategis organisasi yang memaksa organisasi publik maupun privat untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap struktur maupun kultur organisasinya. Artinya, dinamika internal dan eksternal organisasi sering membawa konsekuensi berupa kebutuhan untuk meninjau kembali visi dan misi organisasi, restrukturisasi terhadap tipologi organisasi, penetapan kembali strategi kerja dan inovasi usaha, pengukuran besaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan, dan sebagainya. Disisi lain, proses perkembangan organisasi yang sangat dinamis tadi secara langsung telah mendorong terbentuknya saling ketergantungan antar organisasi. Implikasinya, kebutuhan kerjasama (partnership) yang harmonis antar organisasi serta sebuah sistem dan jaringan kerja (network) yang kuat menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks seperti ini, adanya proses komunikasi dan koordinasi baik antar program maupun antar unit kerja kelitbangan, makin menunjukkan relevansinya. Sementara itu pada tataran mikro, koordinasi yang rapi dan tertib antar unit- unit kerja internal lembaga litbang juga perlu semakin ditingkatkan dan disempurnakan. Pertama, agar terdapat sebuah alur kerja yang jelas, teratur, dan pasti; terhindar dari tumpang tindih dan disorientasi pekerjaan; sekaligus sebagai sarana standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Kedua, agar kegiatan penelitian yang dilakukan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholder sekaligus dapat dihasilkan rekomendasi yang applicable dan feasible untuk perbaikan kinerja pemerintahan secara umum. Hal ini mengandung pemahaman bahwa penyempurnaan mekanisme internal kelitbangan akan membawa dampak (outcomes dan impact) eksternal berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap jajaran aparatur pemerintah. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 19
  29. 29. Hadirin peserta Muslitbang yang saya hormati, Dalam rangka penguatan fungsi dan kelembagaan litbang di daerah, forum koordinasi semata tidaklah mencukupi. Lebih dari itu, kita membutuhkan upaya sistematis yang dilakukan secara teratur dan terus- menerus (continues process), memiliki tujuan bersama (common purposes) yang jelas, adanya perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas antar pihak, adanya komunikasi yang efektif, adanya supervisi dan kepemimpinan yang efektif, serta adanya dukungan yang tulus dan kuat dari seluruh komponen organisasi yang ada. Pada saat yang sama, kita juga membutuhkan adanya sikap kepemimpinan yang baik dan mampu mendorong inisiatif, kreativitas serta partisipasi bawahan (staf) untuk dapat memiliki karakter kerja yang inovatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik organisasi litbang yang dikategorikan sebagai pola organisasi strategic choice, yaitu paradigma organisasi yang beranggapan bahwa organisasi merupakan makhluk otonom, sehingga suatu organisasi dapat mempengaruhi lingkungan sesuai dengan kehendak orang-orang yang berkuasa dalam organisasi tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berkoordinasi dalam Muslitbang, semoga acara ini menghasilkan rekomendasi dan agenda litbang daerah sebagaimana yang diharapkan. Kepada Balitbangda Propinsi Kalimantan Timur selaku mitra penyelenggaraan Muslitbang; dan juga kepada jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selalu mendukung program kerja LAN di daerah, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kerjasama yang telah terjalin secara harmonis ini dapat lebih diperkuat dimasa-masa yang akan datang. Terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum wr. Wb. Lembaga Administrasi Negara RI Kepala, Sunarno Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 20
  30. 30. SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PADA MUSYAWARAH LITBANG KALTIM TAHUN 2006 Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak, ibu-ibu saudara saudari sekalian , Pertama saya menyampaikan selamat datang di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur bagi peserta dari luar daerah, dan kepada semua peserta/undangan saya mengajak marilah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nyalah kita dapat hadir ditempat ini dalam keadaan sehat. Bapak/ Ibu/Sdra yang saya hormati, Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu teknologi ekonomi. Teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (resource base economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (knowledge base economy). Pada knowledge economy kekuatan bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi, menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Kita menyadari bahwa pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi negara kita termasuk Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian yang lebih. Tidak kurang amanat Kepala Negara mengatakan: Mengingat peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi bangsa maka maka pembangunan iptek mutlak harus dilaksanakan terutama pada bidang-bidang yang mendasar. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 21
  31. 31. "Pembangunan Iptek diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan peradaban bangsa sesuai dengan amanat undang- undang". Mengacu pada arahan pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009, ada 6 (enam) bidang fokus yang sangat mendasar untuk diprioritaskan dalam Iptek sampai dengan 2025 yaitu: 1. Bidang Pangan; 2. Energi; 3. Transportasi; 4. Teknologi Informasi; 5. Pertanahanan Keamanan; 6. Kesehatan dan Obat; Dengan tidak mengesampingkan kondisi daerah serta sumberdaya yang kita miliki, maka sudah sepatutnya 6 (enam) bidang fokus pembangunan Iptrek tersebut kedepan perlu mendapat perhatian kita. Bapak/Ibu/Sdra yang saya hormati, Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Saya menyampaikan Terima kasih dan penghargaan Kepada hadirin atas perhatian terhadap pembangunan Iptek khususnya di Kalimantan Timur. Muslitbangda kali ini dapat dijadikan wahana musyawarah yang efektif untuk membahas langkah-langkah strategis dan taktis di bidang Litbang. Potensi di bidang Litbang dan Iptek dapat kita sinergikan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara kita. Saya yakin hadirin yang ada adalah bagian dari komunitas Litbang, yang terdiri dari pemikir, pemerhati, akademisi dan ilmuan. Pada pandangan sebagian masyarakat kita komunitas tersebut adalah kumpulan orang-orang idealis yang memiliki konsep-konsep dan analisis yang kritis, namun demikian keberadaan lembaga peneliti dan para penelitinya masih belum sepenuhnya sebagaimana idealisme yang diharapkan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 22
  32. 32. Salah satu kritik Wakil Presiden kepeda komunitas peneliti/Litbang adalah: Janganlah hasil penelitian jadi sekumpulan konsep ideal yang bermula dari kepala (pemikiran) menjadi dokumen seminar tetapi hendaklah konsep ideal jadi dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah aksi nyata. Untuk itu, tidak akan menjadi aksi tanpa kepedulian kita yang sungguh- sungguh untuk berbuat sesuatu nyang positif. Salah satu yang dapat dilakukan dalam arena Muslit ini bagaimana menjadikan hasil Litbang tidak saja disenergikan, tetapi bagaimana hasil Litbang dapat dilaksanakan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, Dengan mengucap "Bismillahirahmannirrahim" Musyawarah Kelitbangan saya nyatakan dibuka Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak yang berpartisipasi dalam acara ini dan selamat melaksanakan Muslitbang. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 23
  33. 33. URGENSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA REFORMASI DAN TRANSFORMASI 1 SISTEM POLITIK NASIONAL 2 Oleh: DR. Ikrar Nusa Bhakti Pengantar Dasar pemikiran pada kerangka acuan yang diberikan kepada kami amatlah tepat. Pengambilan keputusan strategis di bidang pemerintahan membutuhkan kajian, survei atau pun penelitian mendalam dari lembaga penelitian dan pengembangan, baik di pusat maupun di daerah. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga litbang. Namun pada kenyataannya, litbang ini masih diinterpretasikan oleh kalangan pengambil keputusan (decision makers) sebagai lembaga yang sulit berkembang, dengan anggaran yang amat terbatas dan sumberdaya manusia yang kurang mendapatkan perhatian. Penghargaan terhadap mereka yang berprofesi sebagai peneliti dengan jabatan fungsional, amat kecil dibandingkan dengan mereka yang menjadi birokrat dan atau menduduki jabatan struktural. Hal yang menyedihkan ialah hasil kajian dari litbang seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit keputusan-keputusan strategis di bidang pemerintahan tidak didasari atau didahului oleh kajian atau penelitian. Beberapa contoh konkret dari kebijakan strategis yang dibuat tanpa didahului oleh penelitian mendalam ialah dihapuskannya Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Reorganisasi lembaga-lembaga pemerintah (Departemen dan Non- departeman) pada era Presiden Megawati Sukarnoputri yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kantor Men PAN) yang justru membengkakkan struktur organisasi pemerintahan juga 1 Tulisan singkat pengantar diskusi pada Musyawarah Kajian/Litbang Daerah Kalimantan Timur dengan Tema "Sinkronisasi dan Optimasi Program Pembangunan di daerah melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah," Hotel GrandVictoria,Samarinda,KalimantanTimur,4-5Desember2006. 2 PenulisadalahAhli PenelitiUtamadanKepalaPusatPenelitianPolitik-LIPI, Jakarta. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 24
  34. 34. menjadi contoh lain betapa hal itu tidak didahului oleh hasil audit atas kinerja administrasi pemerintahan. Pandangan bahwa negara yang maju amat memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal umum yang diterima secara akal sehat. Ini berarti, kita harus menjadikan "Iptek sebagai Panglima" menggantikan "Politik Sebagai Panglima" pada era Orde Lama dan "Ekonomi sebagai Panglima" di era Orde Baru. Namun kenyataannya negara kita hingga saat ini kurang memperhatikan hal itu. Ini tampak dari betapa kecilnya anggaran untuk pengembangan iptek dan juga perhatian kepada para peneliti. Tidak jarang pula, seperti juga diutarakan dalam TOR panitia, "masih terjadi kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang, dengan kenyataan belum sistematisnya pemberdayaan program dan kelambagaan litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah (dan di pusat-tambahan dari penulis)." Kita juga kurang memiliki orang-orang bijak yang dapat menjadi jembatan antara peneliti, birokrat dan pengambil keputusan, atau orang-orang yang dapat menjabarkan rekomendasi- rekomendasi kebijakan yang dibuat para peneliti ke dalam usulan pembuatan kebijakan/keputusan strategis yang diajukan oleh pejabat di birokrasi pemerintahan kepada para pengambil keputusan (decision makers). Problem kurangnya jaringan atau koordinasi bukan saja terjadi antara instansi teknis dan lembaga-lembaga litbang, melainkan juga antar instanis teknis sendiri di satu pihak dan antar lembaga litbang di pihak yang lain. Ini bukan berarti bahwa tidak ada jaringan, kerjasama, atau koordinasi sama sekali di antara instansi-instansi atau litbang-litbang departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Beberapa contoh yang dapat kami kemukakan di sini ialah adanya jaringan yang amat kuat antara mereka yang aktif di lembaga-lembaga penelitian pemerintah/swasta, NGO, dan perancang kebijakan pertahanan dan luar negeri dalam merumuskan berbagai Rancangan Undang-Undang terkait dengan Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. Jaringan kerjasama ini begitu kuat di era reformasi yang sebelumnya sudah terjadi sejak era Orde Baru. Di era reformasi ini jaringan tersebut bahkan juga mencakup beberapa anggota Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 25
  35. 35. legislatif yang membidangi politik luar negeri dan pertahanan negara. Meski jaringan ini lebih banyak bersifat individual, dalam prakteknya juga mengikutsertakan institusi-institusi pemerintah, swasta dan NGO. Demokrasi Substansial dan Kebijakan Publik Dalam delapan tahun bergulirnya reformasi di segala bidang, terjadi apa yang disebut sebagai "revolusi harapan-harapan yang meningkat." Publik atau masyarakat berharap bahwa reformasi politik yang terjadi sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akan membawa perubahan besar ke arah perbaikan nasib bangsa. Pemilihan umum 1999, pemilu legislatif dan presiden pada 2004 dan pilkada yang bergulir sejak 2005 akan membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Namun pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan masih pada kulit-kulitnya saja atau masih pada taraf demokrasi prosedural yang belum beranjak banyak dari sistem politik pada era Orde Baru. Tidaklah mengherankan jika sejak 1999 pun telah timbul kekecewaan yang mendalam pada masyarakat kepada sistem demokrasi yang kita bangun khususnya kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum. Tidaklah mengherankan jika masyarakat menginginkan adanya kaitan yang erat antara demokrasi, kebijakan publik dan perbaikan nasib rakyat. Dengan kata lain, penerapan demokrasi bukan hanya pada tataran prosedural semata, melainkan benar-benar demokrasi yang substansial. Seperti diutarakan oleh Dr. Sutradara Gintings dalam sebuah Focused Group Discussion (FGD) terbatas antara pengamat politik, anggota parlemen (DPR- RI) dan militer yang dikoordinasi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI di hotel Binasena kompleks Bidakara, Jakarta, 2 Desember 2006, 3 paling tidak ada lima hal yang terkait dengan demokrasi prosedural . 1. Otoritas (authority) Otoritas dapat didefinisikan sebagai kekuasaan (power) yang didasari oleh legitimasi. Legitimasi sendiri ialah adanya kesepakatan umum (general agreement) antara penguasa dan yang dikuasai bahwa yang satu berhak memberikan komando atau perintah, sedangkan yang dikuasai 3 Penulis meminjam butir-butir pemikiran Sutradara Gintings untuk menjelaskan kaitan antara demokrasi substansialdankebijakanpublik. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 26
  36. 36. harus mematuhi perintah tersebut. Legitimasi seseorang dapat diperoleh yaitu legitimasi seseorang karena peran sejarah dirinya, seperti legitimasi yang dimiliki oleh Soekarno dan Soeharto; kedua, legitimacy by experience, yaitu legitimasi atas dasar kebiasaan setelah ia berkuasa seperti yang didapat oleh Presiden Megawati Sukarnoputri setelah ia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid; ketiga, legitimacy by result, yaitu legitimasi atas dasar hasil yang dibuat selama pemerintahannya seperti yang diperoleh oleh Presiden Soeharto sampai terjadinya krisis ekonomi di Asia pada 1996-1997; keempat, legitimacy by ethnic and religious background, yaitu legitimasi yang dimiliki seseorang karena faktor etnik dan atau agama seperti di negara-negara Afrika dan Asia yang masih tradisional; kelima, legitimacy by prosedural, yaitu legitimasi yang dimiliki seseorang sebagai akibat prosedur politik, baik atas dasar keturunan seperti kerajaan atau atas dasar prosedur politik melalui pemilu. Otoritas politik bersifat dua arah antara penguasa dan yang dikuasai. Rakyat juga dapat memiliki otoritas kepada penguasa yaitu dapat memilih kembali atau menjatuhkannya melalui pemilihan umum yang dilakukan secara reguler apakah 3 (Australia),4 (Amerika Serikat), 5 (Indonesia) atau 6 (Filipina) tahun sekali. 2. Kebijakan Publik (Public Policy) Ini terkait khususnya dengan arus utama kebijakan publik (mainstream of Public Policy). Jika negara atau wilayah di dalam negara lebih didasari oleh pertanian, maka kebijakan publik yang harus diarus-utamakan ialah kebijakan pertanian. Apa yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, ternyata kebijakan strategis yang dikeluarkan terkait dengan peningkatan produk manufacturing. Itu pun amat tidak jelas di era reformasi ini, misalnya bagaimana meningkatkan industri manufaktur melalui kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang saling menunjang dan bukan saling menghapuskan. Ketidakpastian kebijakan di bidang perburuhan, penanaman modal asing, investasi, hukum antara pusat dan daerah justru menyulitkan mengembangan industri manufaktur ini. Thailand di bawah PM Taksin Sinawatra dapat menjadi contoh yang baik di mana arus utama kebijakan strategisnya ialah menjadikan setiap distrik atau kabupaten di melalui paling sedikit lima hal, yaitu, pertama, legitimacy by historical melalui paling sedikit lima hal, yaitu, pertama, legitimacy by historical Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 27
  37. 37. Thailand menghasilkan produk pertanian atau manufaktur yang spesial dan amat bersaing. Dalam kaitannya dengan anggaran pemerintahan daerah (APBD), di banyak negara berlaku bahwa sesuai dengan misi suci demokrasi, pengeluaran untuk publik (anggaran pembangunan) atau public spending harus lebih besar (sekitar 67%) dari pada pengeluaran untuk aparatur pemerintahan (33%). Di Indonesia yang terjadi justru kebalikannya apparatus spending justru lebih besar daripada public spending! Tanya, kenapa? Jawabnya bukan pada "How low can you go" seperti iklan sebuah produk rokok, melainkan membutuhkan kajian dari litbang di berbagai daerah. 3. Akuntabilitas Publik (Public Accountability) Akuntabilitas publik bukan hanya berlaku antara eksekutif terhadap legislatif semata melainkan masing-masing lembaga tersebut harus mempertanggunggugatkan kinerjanya kepada publik secara langsung. Contoh paling konkret ialah dikeluarkannya Keppres no 12/2006 soal Lapindo Brantas. Tanggungjawab pemerintah/negara memaksa PT Lapindo Brantas mengatasi masalah lumpur di Sidoarjo dan membayar ganti rugi kepada yang terkena dampaknya. Yang terjadi justru pemerintah hanya "menghimbau" dan bukan "memaksa." Anehnya pula, DPR-RI baru mengadakan sidang paripurna membicarakan masalah Lapindo ini enam bulan setelah kasus Lapindo itu muncul. Ini menunjukkan betapa akuntabilitas publik pemerintah dan DPR-RI amatlah rendah. Persoalan-persoalan politik di internal pemerintah dan DPR-RI tampaknya menjadi penyebabnya. 4. Pengawasan Publik (Public Control) Kebijakan publik dapat diawasi oleh rakyat secara langsung baik pada saat proses pembuatan kebijakan, implementasi maupun saat evaluasi. Kenyataannya, pengawasan publik dilakukan tidak secara langsung melainkan melalui pihak ketiga seperti pers, NGO dan DPR (DPRD). Perlu dibangun suatu mekanisme di mana rakyat dapat melakukan pengawasan publik secara langsung. Model Rembug Desa di masa Orde Baru dapat dimodifikasi di era reformasi ini. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 28
  38. 38. 5. Standar Pelayanan Publik Rakyat sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia masih amat buruk atau rendah jika dibandingkan dengan di negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Contoh lain, rakyat yang membayar listrik jika tidak membayar dua bulan berturut-turut langsung alat meter listriknya disegel sehingga listriknya mati. Namun PLN yang sering mematikan listrik berjam-jam atau bahkan berhari-hari tidak terkena sanksi apa pun. Reformasi Birokrasi Salah satu isu menonjol yang mengemuka saat ini ialah ketika reformasi politik dan reformasi sektor keamanan sedang bergulir, birokrasi justru tidak mengalami reformasi. Secara umum reformasi birokrasi mencakup tiga hal, yaitu reformasi administratif (administrative reform), akuntabilitas dan efisienasi. Salah satu penekanan dalam penulisan mengenai administrasi adalah adanya tuntutan untuk inovasi, kreativitas dan responsiveness pada perubahan-perubahan kebutuhan di antara para administrator. Model tua yang netral dari sistem administrasi mengasumsikan bahwa perubahan-perubahan yang tidak reguler kadang-kadang diinjeksikan ke dalam sistem administrasi oleh politisi yang menginginkan agar perubahan-perubahan khusus diimplementasikan. Namun, kini administrasi sendiri diharapkan terlibat dalam pembaruan diri secara terus menerus (continual self-renewal). Birokrasi atau administrasi negara harus menjadi "proaktif daripada reaktif", mengantisipasi masalah yang akan muncul daripada meresponnya, apakah persoalan itu muncul di perkotaan atau di 4 pedesaan, apakah itu bersifat sosial, ekonomi, budaya atau kah pertahanan . Birokrasi pemerintahan membutuhkan perbaikan (improvement) terus menerus dari dalam dirinya daripada reformasi (reform) yang diinjeksikan dari luar dirinya agar dapat diandalkan (reliable) dan dewasa (mature). Ini terkait dengan sifat birokrasi yang strukturnya amat hirarki dan mempromosikan konformitas. Birokrasi juga memiliki sifat konservatif dan karena itu reformasi administratifnya membutuhkan proses yang lambat. 4 Pemikiran ini penulis ambil dari R.N. Spann, Government Administration in Australia, Sydney, London, Boston: GeorgeAllen & Unwin,firstpublish 1979, Chapter18. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 29
  39. 39. Hal yang penting lainnya ialah bagaimana usulan-usulan bagi reformasi birokrasi itu mendapatkan penerimaan (acceptability) dan diimplementasikan secara benar. Reformasi birokrasi atau reformasi administratif juga mengandung unsur tanggungjawab dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban administratif kadangkala mengacu pada hubungan antara birokrasi dengan dunia luar. External responsibility ini mengacu pada pertanyaan bagaimana pelayan publik (public servants), yang di Indonesia diterjemahkan menjadi pegawai negeri (sebuah terjemahan yang kurang tepat), pertanggungjawabannya kepada parlemen dapat diperbaiki. Para pejabat publik juga memiliki area pertanggungjawaban sendiri di dalam organisasinya. Tanggungjawab ini juga terkait dengan aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi tertentu. Manajemen birokrasi yang bertanggunggugat (akuntabel) terkait pula dengan efisiensi dan keefektifannya. Sesuatu dikatakan efisien jika terkait dengan nilai input dan output dari segi ekonomi. Namun, effectiveness lebih mengacu pada apa yang diharapkan dan output yang dicapai. Dalam banyak kasus badan-badan pemerintah lebih berorientasi pada effectiveness daripada efficiency. Sesuatu yang terkait dengan hidup mati negara (survival of the state) dimana yang terpenting adalah bagaimana mencapai hasil yang diharapkan, persoalan biaya menjadi tidak relevan. Namun, sesuatu yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan dapat juga dilakukan secara efisien atau dengan dana yang kecil. Agenda Penelitian Ada beberapa agenda penelitian di daerah yang dapat dilakukan oleh badan-badan litbang yang terkait dengan administrasi negara. Pertama yang utama ialah ruang lingkup dan problem dari administrasi pemerintahan di daerah, dan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan di daerah. Kedua, di era otonomi daerah ini bagaimana relasi dan struktur dari pemerintah lokal dan regional. Ketiga, bagaimana kaitan antara birokrasi, kebijakan publik dan pelayanan publik. Keempat, persoalan perburuhan dan upah buruh. Kelima, rekrutmen pegawai dan pelayanan publik. Keenam, soal policy making and planning. Ketujuh, persoalan koordinasi antar instansi dan antara instansi pemerintah dan swasta. Kedelapan, soal budgeting and financial management. Terakhir tapi penting, kesembilan, administrative reform, accountability and efficiency. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 30
  40. 40. Apa yang penulis kemukakan tersebut dapat menjadi tema-tema penelitian yang dapat dijabarkan kembali ke dalam topik-topik penelitian yang lebih kecil dengan judul-judul yang dapat menarik pemberi anggaran penelitian (pemerintah, swasta dan penyandang dana asing) untuk membiayainya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 31
  41. 41. KONTRIBUSI KAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN, 1 PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Oleh: Dr. Ismail Muhamad, MBA 1. Paradigma new public govemance menekankan pentingnya inter- organizational govemance, proses penyediaan/pemberian pelayanan dan fokus pada outcomes, serta mekanisme governance yang didasarkan pad 3 trust dan hubungan kontraktual. Trends didalam manajemen dan kebijakan publik menunjukkan bahwa perhatian ditekankan Iebih kepada good implementation policies dengan fokus pada policy fools dalam rangka implementasi good policies. 2. Perkembangan praktek administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam hampir sepuluh tahun terakhir ini mengalami perubahan demikian besar. Perubahan secara mendasar telah bergulir secara cepat sejak tahun 1999 yang dikenal dengan era reformasi. Perubahan manajemen pemerintahan dilaksanakan melalui reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi organisasi utamanya pada sumberdaya manusia; transformasi peran organisasi dari yang mendasarkan pada kewenangan dan otoritas kearah peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; serta pembangunan dan pengembangan kebijakan publik sebagai dasar penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan administrasi negara. 3. Reformasi birokrasi sektor publik pada dasarnya adalah upaya untuk memformulasikan kembali tata cara penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 32 1 Makalah Musyawarah Kajian / Litbang Daerah Kalimantan Timur dengan tema "Sinkronisasi dan Optimasi Program Pembangunan di daerah melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah," Hotel Grand Victoria, Samarinda, KalimantanTimur,4-5Desember2006. 2 PenulisadalahDeputiBidangKajian ManajemenKebijakan&PelayananLembagaAdministrasiNegara
  42. 42. Dalam pengertian ini, reformasi juga dapat diartikan sebagai pengembangan atas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya. 4. Secara umum fungsi penyelenggaraan pemerintahan meliputi fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Dilihat dari fungsi pertama, reformasi terkait dengan fungsi ini tidak lain ditujukan untuk menciptakan good regulatory governance. Sementara untuk fungsi kedua tidak lain ditujukan untuk menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang membutuhkan pengaturan yang tepat dari pemerintah. 5. Kebijakan publik, khususnya formulasi kebijakan, merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan atau diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Sedangkan implementasi dan evaluasi kebijakan pada dasarnya dapat dilaksanakan institusi di luar lembaga pemerintahan. 6. Negara-negara yang unggul dalam persaingan global adalah negara yang memiliki kebijakan publik yang baik dan unggul. Sebagai contoh di sejumlah negara Asean, seperti Singapore dan Malaysia, mulai dikembangkan kebijakan publik yang dapat diukur impak ekonominya secara kuantitatif (angka). 7. Kebijakan publik yang unggul mempunyai beberapa nilai dasar, seperti: £ kebijakan publik harus bersifat cerdas, dalam arti mampu memecahkan masalah pada inti permasalahannya; £ kebijakan publik harus bersifat bijaksana, artinya tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan; £ kebijakan publik harus memberikan harapan kepada seluruh warga masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini; £ kebijakan publik harus berpihak untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara, pemerintah, atau birokrasi saja. Kebijakan publik berbeda dengan hukum publik yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan batas-batas pengaturan ketertiban publik. Sedangkan kebijakan publik adalah batasan dan ruang bagi publik sebagai instrumen bagi publik untuk mengembangkan dirinya sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara; Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 33
  43. 43. £ kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri; £ kebijakan publik harus mampu mendorong kepada terbangunnya produktivitas kehidupan bersama. 8. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah sehubungan dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tidak lain merupakan tindakan kebijakan yang akan memberikan dampak kepada publik secara keseluruhan. Tindakan -tindakan pemerintah tersebut adalah kebijakan publik (public policy) yang merupakan aturan main yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberikan kebaikan bagi masyarakat. 9. Dari sisi sumberdaya (resources), tujuan kebijakan publik adalah: £ Mendistribusi sumberdaya negara kepada masyarakat £ Regulative versus deregulatif £ Dinarnisasi versus stabilisasi £ Mernperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar. Dalam praktek, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan tersebut di atas dengan kadar yang berlainan. 10. Setiap peraturan dari tingkat pusat sampai tingkat desa adalah kebijakan publik, karena dibuat oleh lembaga pernerintahan. Oleh karena itu, tanggungjawab atas berhasil tidaknya suatu kebijakan publik adalah kepada masyarakat publik. 11. Dalam public policy diuraikan bahwa perumusan (formulasi) kebijakan bukan merupakan proses yang langsung dapat diputuskan, tetapi harus merupakan proses panjang mulai dari penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Keseluruhan proses ini dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang nantinya akan ditetapkan pernerintah (pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan) benar-benar memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan kinerja organisasi pernerintah, peningkatan kualitas pelayanan serta upaya pemberdayaan masyarakat. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 34
  44. 44. 12. Dalam proses ini peran policy analysis menjadi penting. "policy analysis is concerned with understanding and improving the utilization of scientific and professional knowledge in settings of public policy and professional practices" (Lester & Stewad, 2000). Dinyatakan pula bahwa kajian kontemporer public policy selalu ditujukan untuk menemukan cara dalam rangka meningkatkan outcomes dari isu-isu strategik yang akan dijadikan kebijakan publik. Pentingnya policy analysis juga dinyatakan oleh William (1971) melalui pendefinisian public analysis sebagai suatu cara untuk mensintesakan informasi-informasi yang diperoleh dari kajian-kajian untuk menghasilkan suatu format keputusan kebijakan (yang terdiri dari berbagai alternative pilihan) dan menentukan kebutuhan informasi kebijakan yang relevan di masa mendatang. Selanjutnya, Dunn (1981) yang bukunya banyak dijadikan referensi dalam kajian kebijakan publik memberikan definisi "policy analysis is an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to,resolve policy problems". 13. Dalam analisis kebijakan (policy analysis), terdapat dua fungsi yang menjalankan peran berbeda, yaitu: £ User (para pengambil keputusan kebijakan), £ Para peneliti kebijakan atau seringkali disebut sebagai Analis Kebijakan yang memberikan pasokan informasi atas rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajiankajiannya. £ Pola hubungan antara users dan Analis Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi tiga: (1) objective technician, (2) client's advocate, dan (3) issue advocate. 14. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan lebih detil sebagai berikut: £ Objective technician. Users (pengambil keputusan) memandang kemampuan analitis Analis Kebijakan sebagai bagian dari upaya memperoleh legitimasi. Analis Kebijakan, dalam peran ini, harus memberikan saran-saran kebijakan yang obyektif dengan berbagai konsekwensi yang mungkin ditimbulkannya. Pada posisi seperti ini, users menyediakan berbagai sumber yang dibutuhkan oleh Analis Kebijakan. Sedangkan Analis Kebijakan dituntut untuk mampu menyediakan saran-saran kebijakan yang akurat. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 35
  45. 45. £ Client's advocate. Peran ini menekankan tanggungjawab Analis Kebijakan kepada users. Analis Kebijakan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan users yang dipandang sebagai pejabat yang dipilih dan mewakili political interest tertentu. £ Issue advocate. Analis Kebijakan menjadi instrumen bagi kemajuan dan kebaikan masyarakat. Analis Kebijakan memandang dirinya sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, bahkan seringkali memainkan peran untuk memperjuangkan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin, lingkungan, atau korban bencana yang berada dalam posisi tidak terwakili dalam menyampaikan aspirasinya. 15. Dalam praktek periyelenggaraan pernerintahan negara dikenal dua bentuk kebijakan publik yang mempunyai derajat akuntabilitas yang berjenjang, yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal; dan pernyataan pejabat publik di depan umum. Untuk yang terkodifikasi, kajian administrasi negara dapat berperan dalam memberikan suatu policy advice sejak dalam proses formulasi, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan. Sedangkan untuk pernyataan pejabat publik, peran kajian administrasi negara juga sangat penting mengingat seringkali terjadi beberapa pejabat di tingkat pusat yang memberikan pernyataan-pernyataan publik yang melahirkan masalah di daerah, karena tidak terlebih dahulu diinformasikan di daerah atau belum dibangun struktur implementasi dari pernyataan tersebut. Dalam hubungan ini, pejabat publik memang berhak mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang visioner, namun pedu ditegaskan bahwa hal tersebut masih memerlukan pengkajian, penajaman, penyiapan yang matang dan akurat. Disinilah antara lain kajian di bidang administrasi negara harus mampu berperan dan menunjukkan kompetensinya dalam rangka memberikan kontribusi nyata dalam praktek manajemen penyelenggaraan pemerintahan negara. 16. Berbagai pandangan dan pemahaman tersebut di atas menegaskan pentingnya peran kajian di bidang administrasi negara dalam proses perumusan, pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan publik. Dalam hubungan ini, peran kajian di bidang administrasi negara setidaknya memberikan tiga kontribusi, yaitu: Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 36
  46. 46. £ Hasil Kajian sebagai ide. Para pengambil keputusan, khususnya pada tahap awal perulusan kebijakan, memandang hasil kajian administrasi negara sebagai bagian dari pengembangan ide-ide yang sama sekali berbeda dengan pola-pola yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. £ Hasil kajian sebagai data. Dalam hal ini, para pengambil keputusan menganggap bahwa hasil kajian sebagai data atau informasi yang dijadikan bahan bagi mereka untuk menetapkan alternative kebijakan publik yang akan dipilih. £ Hasil kajian sebagai sebuah argumen. Ketika terdapat berbagai alternative yang diajukan, maka hasil kajian dapat dijadikan alat untuk mendukung argumentasi atas alternative yang akan dipilih. 17. Peran kajian di bidang administrasi negara dan perannya dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik sebagaimana diuraikan di atas menjadi penting untuk selalu diperhatikan dan diungkapkan dalam rangka pengembangan sistem manajemen pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan baik nasional maupun daerah. Dalam hubungan ini, sejauhmana hasil kajian memiliki makna (Jan bermanfaat akan tergantung dari dua hal (Lester & Stewart, 2000) yaitu: £ Sejauhmana isi dari hasil kajian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, dan £ Sejauhmana para pengambil keputusan mempertimbangkan masukan-masukan hasil kajian dalam proses pengambilan keputusan. 18. Jika dilihat dari sisi content (isi), maka kontribusi kajian administrasi negara pada dasarnya ditujukan pada upaya untuk mencari format- format penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari bernegara. Atau dalam istilah lain seringkali disebut sebagai reformasi sektor publik. 19. Berbagai tahapan dalarn kajian administrasi negara yang harus diperhatikan agar lebih dapat memberikan saran kebijakan yang tepat. £ Concept development. Tahapan awal yang perlu dikaji adalah mengenai konsep-konsep yang relevan dengan berbagai isu kebijakan. Tahapan ini sangat penting untuk memberikan fokus yang Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 37
  47. 47. jelas, tujuan kebijakan yang akan dirumuskan, dan target policy advice. £ Model building. Pengembangan model akan menunjukkan kerangka sistematis dan terorganisir termasuk berbagai variable yang berpengaruh. £ Model Testing. Dalam tahapan ini dilakukan pengujian terhadap model yang telah dikembangkan pada tahapan sebelumnya, untuk melihat sejauhmana model dapat diterapkan, apa implikasi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul. £ Synthesis and revision. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas hasil pengujian dengan mempergunakan temuan-temuan pada saat pengujian. 20. Kajian administrasi negara memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pelaksanaan sistem administrasi negara, antara lain melalui pemberian policy advice sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan saran kebijakan yang dihasilkan dari suatu kajian sangat tergantung dari isi substansi identifikasi kebijakan, proses, standar dan prosedur yang dilalui dalam kegiatan kajian. Kontribusi kajian administrasi negara dalam pembangunan daerah akan lebih diperhitungkan apabila pemerintah daerah lebih mengupayakan pengembangan dan pendayagunaan para analis kebijakan yang kompeten. REFERENSI Lester, PJ and Stewart J, "Utilizing Policy Analysis", dalarn "Public Policy an Evolutionary Approach", Wadsworth, 2000. William, W, "Social Policy Research and Analysis" 1971. Dunn, WN, "Public Policy Analysis", 1981. Kantor Menpan, Draft Pedoman Umurn Perumusan, Implementasi, Evaluasi dan Revisi Kebijakan Publik, 2006. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 38
  48. 48. PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BUDAYA ILMIAH BIROKRASI DAN MEMPERKUAT JAKSTRANAS IPTEK 2005-2009: Lesson Learned Agenda Riset Nasional Oleh: Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si. Sinkronisasi dan Optimasi Program Pembangunan di Daerah melalui Penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD) LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Æ Peran program kelembagaan litbang terhadap proses pengambilan keputusan strategis pemerintah telah mendapat pengakuan, secara normatif. Æ Adanya kesenjangan antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang dengan kenyataan belum sistematisnya upaya pemberdayaan program dan kelembagaan iptek untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah. Æ Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berimplikasi terhadap dinamika pembangunan yang tinggi yang harus ditopang kebijakan yang tepat sehingga peran perencanaan amat penting. Æ Kurang terjadinya network dan koordinasi sinergis antar lembaga antara instansi sektoral dengan lembaga litbang, maupun antar lembaga litbang. Æ Meskipun masing-masing institusi mempunyai visi, misi, tupoksi, dan program yang spesifik, namun seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 39
  49. 49. PEMBANGUNAN BERBASIS PENGUASAAN KEMAMPUAN IPTEK II. 1 Kondisi Faktual: ¢ Produktivitas: - Angkatan Kerja (2005): 105,9 juta - Pengangguran Terbuka: 11,9 juta (11,2 %) - Underemployment: 30,7 % - Bekerja tidak penuh: 28,9 % ¢ Pendidikan Pekerja - (2006) total pekerja: 95,2 juta, terdiri atas: - Universitas: 3,1 juta (3,2%) - D3/Akademis: 1,1 juta (1,2 %) - SMA/D1/D2: 18,8 juta (19,8 %) - SMP, Kejuruan: 19,0 juta (20%) - SD: 36,2 juta (38 %) - Tidak tamat SD: 11,5 juta (12,1 %) - Tidak sekolah: 5,2 juta (5,4%) II. 2 Kondisi Umum Pembangunan Indonesia § Pendapatan bagian besar penduduk < USD 2/hari; banyak hidup dekat garis kemiskinan. § Pembagian kesempatan pendidikan dan kesehatan tidak merata menurut daerah, kota-desa, kaya-miskin. § 58 % pekerja berpendidikan SD dan SMP serta 18 % tidak tamat SD dan tidak sekolah, 77 % penganggur penduduk usia 15-29 th; 53 % penganggur berpendidikan di atas SD. § Proyeksi thn. 2025 penduduk kota 73 %; Indonesia menjadi negara kepulauan/kota, serta pembagian kepadatan penduduk tidak merata. (terkecil: Papua, NTT dan Sulteng). § Ketimpangan pembangunan antar daerah, KTI tertinggal, infrastruktur perhubungan: buruk. § Aspek lingkungan belum menjadi prioritas pembangunan. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 40
  50. 50. II. 3 P E M B A N G U N A N M A S YA R A K A T B E R B A S I S PENGETAHUAN / IPTEK Kondisi Daya Saing (dibandingkan dengan Malaysia), alasan pembandingan dengan Malaysia ini dilihat pada sejarah masa lalu dimana pada sekitar tahun 70-an, orang Malaysia banyak yang menimba ilmu di Indonesia, akan tetapi kondisi sekarang malah sebaliknya. INDIKATOR INDONESIA MALAYSIA Population, million Land Area, the sq Km GNP billion US$ Scientists and Engineers in R&D per million peoples PC’s per 1000 peoples Internet Hosts/10.000 peoples Growth Competitiveness (Ranking) Business Competitive (Ranking) Tech. Achievement (Ranking) 220 1919 221.9 181 4.8 0.54 72 60 78 22 329 98.2 87 42.8 19.3 29 26 20 * Indeks Pembangunan Manusia (Human Development index, HDI) pada beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut: HDI RANK LIFE EXPECT. EDUC GDP HDI Norway (1) United States (6) Germany (17) Singapore (25) Malaysia (59) Thailand (70) Philippines (77) China (96) Vietnam (109) Indonesia (110) 0,89 0,87 0,88 0,88 0,79 0,75 0,74 0,76 0,72 0,69 0,98 0,98 0,97 0,87 0,80 0,84 0,91 0,80 0,84 0,79 ,95 0,97 0,92 0,91 0,75 0,69 0,61 0,61 0,50 0,57 0,942 0,939 0,925 0,885 0,782 0,762 0,754 0,726 0,688 0,684 Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 41
  51. 51. Dilihat pada rangking HDI, Indonesia berada pada posisi 110 satu peringkat lebih rendah dari vietnam, apalagi jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia posisi tersebut jauh berada di bawahnya. Negara vietnam beberapa tahun yang lalu kemajuannya jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia akan tetapi dengan rangking HDI sekarang yang berada satu tingkat di atas Indonesia menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di negara tersebut lebih serius dibandingkan dengan Indonesia. Growth Competitiveness Index 2003: COUNTRY 2002. 2003 Singapore 7 6 Malaysia 30 29 Thailand 37 32 Philippine 44 38 India 56 54 China 66 63 Vietnam 62 60 Indonesia 69 72 Dilihat dari rangking posisi daya saing negara pun Indonesia pada tahun 2002 berada jauh di bawah dibandingkan dengan beberapa negara asia tenggara, bahkan dibandingkan dengan vietnam pun Indonesia berada 7 tingkat di bawahnya. Kondisi pada tahun 2002 sepertinya bukan sebagai pembelajaran bagi Indonesia untuk memaju diri ununtuk menjadi lebih baik, bahkan pada tahun berikutnya kondisinya semakin menurun. Jika dilihat beberapa negara di asia kondisinya jauh lebih baik, pada umumnya mengalami peningkatan posisi. II. 4 Knowledge Based Economy/Ekonomi Berbasis Pengetahuan n Knowledge-based economy/EBP adalah: Ø Sebuah sistem ekonomi dimana penciptaan dan eksploitasi pengetahuan merupakan bagian utama untuk mencapai kesejahteraan. (UK- Department of Trade and Industry, 1998). Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 42
  52. 52. Ø Sebuah sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan ekonomi dan daya saing. (World Economic Forum) Ø Ekonomi yang secara langsung berbasiskan pada produksi, distribusi dan penggunaan pengetahuan dan informasi. (OECD, 1996) Ø Ekonomi dimana penciptaan (produksi), penyebarluasan (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor ekonomi. (Mc Keon dan Weir, 2000) Ø Pendekatan ekonomi baru sebagai ekonomi pembelajaran (learning economy) dimana elemen-elemen pengetahuan yang paling penting tetap bersifat spesifik dan tacit, serta berakar pada organisasi dan lokal spesifik. (Lundvall dan Borras, 1997) n Bergantung pada aset intelektual (SDM), bukan sekedar aset fisik (SDA) atau lokasi geografis. n Keunggulan utama adalah kemampuan mengorganisasikan upaya- upaya pembelajaran dan inovasi. n 4 elemen penting bagi berkembangnya EBP: (1) SDM yang terdidik, kreatif dan terampil. (2) Infrastruktur informasi yang dinamis. (3) Insentif ekonomi dan arah kebijakan dan kelembagaan yang memberikan insentif untuk pemanfaatan pengetahuan yang ada maupun yang baru secara efisien dan menumbuhkembangkan kewirausahaan. (4) Pengembangan sistem inovasi nasional yang efektif. n M. Batubara (2006). Pemilihan skenario kebijakan membangun kemampuan Iptek adalah antara lain: - Melalui kolaborasi lemlitbang pemerintah dan dunia usaha, - khususnya fokus pada peningkatan kualitas SDM dan dukungan manajemen - Kebijakan publik dari sisi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan industri, pendidikan dan teknologi. menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 43
  53. 53. - Kebijakan yang mendorong terciptanya saling keterkaitan dan litbang, perguruan tinggi dan industri). II. 5 Faktor Lokal § Porter : keunggulan daya saing yang sustain dalam suatu ekonomi global akan semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal, yaitu pengetahuan, hubungan dan motivasi, yang sulit disaingi oleh para pesaing jauh. § Setiap daerah di Indonesia mempunyai: 1) SDA: sebagai basis faktor produksi baik untuk pemenuhan kebutuhan setempat ataupun ekspor perlu upaya identifikasi dan pengembangan aktivitas dalam rangka nilai tambah dan kompetitif. 2) Religi dan Keragaman Sosbud: - bagi perkembangan masyarakat maupun menjadi basis dan jembatan sosbud bagi pola keterkaitan dalam hubungan dengan daerah lain, negara tetangga dan hubungan internasional. - aset intelektual berupa pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/technology) - peninggalan sejarah. 3) Letak Geografis: keluasan, keragaman jarak dan letak dalam dan antar daerah untuk pengembangan pelayanan yang maju. § Sebagai salah satu faktor penting, aktivitas iptek sangat penting bagi pemajuan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan kegiatan litbang yang urgent bagi penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik setempat. kemitraan antar elemen sistem (terdiri atas lembaga-lembaga kemitraan antar elemen sistem (terdiri atas lembaga-lembaga Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 44
  54. 54. Transform The Economy Resources Base Resources Base From: To: Natural Natural & Human Baharuddin Jusuf Habibie Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 45
  55. 55. II. 6 ISU PENTING DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Kebijakan Pembangunan Nasional § Secara nasional kebijakan pembangunan terbagi atas beberapa tahapan: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (s/d th. 2025). 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM (2004-2009). 3) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan). § Dalam RPJM dikenal 6 bidang prioritas, meliputi: a) Bidang Ketahanan Pangan; b) Bidang Penyediaan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan; c) Bidang transportasi; d) Bidang Informasi dan Komunikasi; d) Bidang Pertahanan dan Keamanan; e) Bidang Kesehatan dan Obat- obatan. § Selain peningkatan kualitas SDM (dari aspek pendidikan) sebagai pelaku utama pembangunan, maka pada setiap SDM pembangunan perlu ditingkatkan motivasi untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis pengetahuan. Pencapaian kondisi tersebut berdampak langsung pada terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatnya daya saing produk barang dan jasa. Peningkatan Daya Saing Sebagai Isu Penting Pembangunan Daerah Berbasis Pengetahuan Sumber: Tatang A. T., 2005 Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 46
  56. 56. Sumber: Tatang A. T., 2005 Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 47
  57. 57. III ARAH KEBIJAKAN RISET NASIONAL § Pencapaian iptek: faktor penting penentuan posisi dan peran suatu bangsa di tengah pergaulan antarbangsa. § Kemampuan iptek dan inovasi menyediakan sumber daya intelektual untuk bisa memilih dan menentukan dengan siapa Indonesia akan berkooperasi dan berkompetisi di arena ekonomi dan perdagangan. § Tantangan besar adalah memberdayakan jumlah penduduk yang sangat besar: diperlukan strategi pembangunan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain melalui penerapan iptek serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. § Keberhasilan kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan memilih, menetapkan dan memfungsikan teknologi dan infrastruktur teknis. § Arti penting kemampuan iptek terkait dengan a) kemampuan bangsa meningkatkan posisi dan perannya dalam pergaulan antarbangsa, dan b) melaksanakan pembangunan berdimensi internasional secara seimbang antara independensi dan interdependensi. § Untuk membangun kemampuan iptek: kebijakan dan agenda pengembangan iptek harus terintegrasikan dan koheren dengan berbagai kebijakan dan agenda pembangunan di berbagai sektor. § Landasan kokoh bagi upaya pendayagunaan iptek dalam kehidupan berbangsa, antara lain: Pasal 31 Ayat 5 UUD 45 dan UU No. 18 tahun 2002 mengenai Sistem Nasional P3 Iptek. § Tujuan UU No. 18/2002: untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam pergaulan antarbangsa. § Pasal 18 dan 19 UU No.18/2002: Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek. Sinergi Agenda Litbang dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kalimantan Timur 48

×