Teks tersebut membahas tentang krisis global dan kenaikan harga pangan. Secara singkat, krisis ekonomi global dan naiknya harga komoditas internasional menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan di dalam negeri. Hal ini berdampak buruk pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Penyebab utamanya adalah penurunan produktivitas petani akibat hapusnya subsidi dan liberalisasi pertanian sesuai kesepakatan dengan IMF dan

1. umihanik.blogspot.com
Krisis Global dan Kenaikan Harga Pangan
Umi Hanik*
Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK
RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia
menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan
(subprime mortage1) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus bergerak
naik sejak pertengahan tahun 2007 dan per 12 Maret 2008 harga minyak mentah dunia
sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS
yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan
dampak yang cukup signifikan kenaikan komoditi pangan internasional.
Kenaikan komoditi pangan internasional ini menimbulkan krisis ketersediaan komoditi
kebutuhan pangan meliputi gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai di dalam
negeri karena ketergantungan pangan domestik yang cukup tinggi terhadap impor.
Kelangkaan atas komoditi pangan tersebut menyebabkan harga-harga kebutuhan pangan
pokok melambung tinggi. Sebagaimana digambarkan dalam Gambar I untuk laju inflasi year
on year untuk Bulan Februari 2008 naik hingga 7.40% jika dibandingkan dengan bulan yang
sama tahun sebelumnya yakni 6.30%. Dan naik lagi untuk Bulan Maret menjadi 8.07%.
Gambar 1
Laju Inflasi Year on Year
9.00
8.07
8.00 7.36
6.95 6.71
6.26 6.52
7.00 6.01 6.06
7.40
6.00 6.88 6.59
6.30 6.29 6.51
5.00 5.77
4.00
3.00
2.00
1.00
-
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08
Sumber : Diolah Dari Buletin Ringkas BPS
Melambungnya harga-harga tersebut menimbulkan kepanikan masyarakat dan efek
berganda pada berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain mendorong harga barang
lainnya untuk turut bergerak naik, adanya ketidakpastian yang dimanfatkan oleh spekulan
untuk meraup untung yang lebih tinggi, selain itu tidak adanya kenaikan pada sisi
pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dengan demikian
1 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil
debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah. Hasil release (11 Maret 2008) oleh University of California Los
Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus senilai U1S$ 152 Miliar yang
diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja konsumen, investasi bisnis,
pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada kwartal III sebesar 3%, dan 2,5%
pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran naik menjadi 5,5% pada
kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling
cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS
akan melambat pada kwartal II 2008
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya sudah melambung tinggi tersebut menjadi
semakin tidak terbeli dan hal ini selain menimbulkan masalah sosial baru yakni
meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas juga berdampak cukup signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gambar 2
PDB TAHUN 2002-2006
MENURUT HARGA KONSTAN 2000
TERINCI MENURUT PENGGUNAAN (% )
2002 2003 2004 2005 2006
Pengeluaran Konsumsi 68.46 68.35 68.24 67.31 66.31
Pembentukan Modal Tetap 20.42 19.62 21.42 22.46 21.91
Domestik Bruto
Perubahan stok 0.87 2.92 1.52 1.07 0.71
Ekspor barang dan jasa 37.59 38.01 41.09 45.24 46.81
Sumber : Diolah Dari Data BI Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Des 2007
Sebagaimana disajikan dalam gambar di atas bahwa selama beberapa periode terakhir
pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 70% disokong oleh pengeluaran konsumsi dimana
sekitar 87% oleh rumah tangga dan sisanya adalah konsumsi oleh pemerintah. Dan jika hal
ini dibiarkan maka akan berakibat buruk pada fundamental ekonomi Indonesia.
Pasar domestik memang telah menjadi potensi yang cukup menarik bagi produsen pangan,
termasuk jagung dan kedelai dari luar negeri. Apalagi mengingat harga jagung dan kedelai
impor bisa masuk dengan leluasa dan harga murah. Dapat dijelaskan disini bahwa impor
dirangsang oleh adanya kebutuhan dalam negeri yang amat besar, harga di pasar
international yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan adanya
bantuan kredit impor dari negara eksportir.
Diagnosa penyebab munculnya masalah kelangkaan pangan dan naiknya harga-harga
kebutuhan pokok termasuk BBM disebabkan oleh dua hal utama yakni Penurunan
Kemampuan Produksi Petani Tanaman Pangan Domestik dan Shortage Produksi dan
Kenaikan Harga Pangan Internasional.
1. Penurunan Kemampuan Produksi Petani Tanaman Pangan Domestik
Penghapusan Subsidi Pupuk dan Liberalisasi Sektor Pertanian Sebagai Akibat
Penandatanganan Nota Perjanjian Dengan IMF dan WTO
Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund yang
ditandatangani pada tahun 1997 mensyaratkan Indonesia untuk meliberalisasi sektor
pertaniannya antara lain melalui akses pasar, kompetisi ekspor, penerapan dan penurunan
bea masuk/tariff, redefinisi peranan dan fungsi BULOG sebagai State Trading Enterprise.
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
Selain itu dihapuskannya subsidi2 pertanian seperti pupuk, benih dan obat-obatan untuk
hama pada tahun 1998 berakibat cukup drastis terhadap naiknya biaya produksi pertanian
dengan demikian kemampuan produksi dari para petani menurun. Kenaikan biaya produksi
yang cukup tinggi tersebut nyatanya tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah terkait paska
produksi pertanian yang mengakibatkan harga jual produk-produk pertanian jeblok. Selain
harga yang jeblok produk pertanian domestik cenderung tidak diminati dan kalah bersaing
dengan produk-produk pertanian import lainnya. Selanjutnya, tidak adanya insentif dan
tidakjelasnya kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk mendorong petani berproduksi
mengakibatkan banyak petani lebih memilih untuk beralih profesi. Alih-alih untuk dapat
berkompetisi dalam perdagangan internasional sebagaimana diplomasi WTO dan IMF,
untuk bertahan di negeri sendiri saja petani kita tidak dapat melakukannya.
Gambar 3
PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Te rinci M e nurut Se ktor Produksi
1993-2003 (% )
1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003**
Pertanian 17.88 15.42 14.88 16.90 17.13 16.63 16.35 16.08 15.83
Industri 39.68 42.97 43.16 42.75 43.25 43.65 43.50 43.43 43.14
Jasa 42.44 41.61 41.96 40.35 39.62 39.71 40.16 40.49 41.03
Jasa Lainnya 10.12 8.85 8.76 9.69 9.80 9.56 9.53 9.39 9.33
Sumber : Diolah Dari Data BPS Statistik Keuangan, Berbagai Periode
Cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara agraris dan bertumpu kepada sektor
pertanian sebagaimana disajikan pada data persandingan Gambar 3 dan 4. Diungkapkan
bahwa sebelum tahun 1995 yakni sebelum penandatanganan naskah perjanjian pertanian
dengan WTO dan IMF, Indonesia menduduki peringkat 9 sebagai eksportir beras terbesar di
dunia, namun setelah Indonesia bergabung dengan WTO yakni tepatnya setelah
penandatangan LoI dengan IMF pada tahun 1997 serta naskah perjanjian pertanian dengan
WTO pada tahun 1998 Indonesia menjadi importir beras terbesar di dunia3.
Terbatasnya Infrastruktur dan Penerapan Tehnologi Pertanian Yang Tidak Memadai
Bencana banjir dan tanah longsor yang baru melanda pada akhir 2007 dan awal tahun baru
2008 terjadi di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi perhatian nasional. Data dari
Kementrian Pekerjaan Umum mengungkapkan dari 5.590 sungai induk yang ada di
Indonesia, sekitar 5694 sungai diantaranya berpotensi menimbulkan banjir karena belum
berjalannya normaliasi sungai dan pembangunan bendungan. Banjir-banjir tersebut
disebabkan oleh ulah manusia karena manajemen tata ruang yang tidak memperhatikan
dampak lingkungan dan perubahan iklim secara alamiah karena pemanasan global.
Bencana-bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan tempat
2 Kebijakan untuk menghapus subsidi pertanian ini sebagai konsekwensi penandatanganan perjanijian pertanian karena
bergabungnya Indonesia ke WTO pada tahun 1995 (World Trade Organization)
3 Sebagaimana disampaikan Halida M (Mantan Dubes Indonesia untuk WTO) Dalam Riza VT, Agus Salim, Effendi YS
(2001), Implementasi dan Dampak: Perjanjian Pertanian (AoA) WTO bagi Indonesia. PAN Indonesia, Jakarta hal 69
4 Pidato Menteri Pekerjaan Umum tanggal 21 September 2005
umihanik.blogspot.com

4. umihanik.blogspot.com
tinggal, harta benda, mata pencarian, kehilangan nyawa dan terendamnya jutaan hektar
lahan pertanian, kehutanan, rusaknya infrastruktur jalan, bangunan, irigasi, bendungan yang
hancur dan tentunya menurunnya produksi pangan nasional.
Lebih lanjut, Indonesia juga masih sangat minim dalam penerapan teknologi dan
infrastruktur pertanian. Ditambah lagi, tidak banyak investor atau swasta yang tertarik untuk
menanamkan modalnya untuk infrastruktur pertanian. Secara umum masalah terkait
infrastruktur dan penerapan tehnologi pertanian tanaman pangan antara lain mencakup :
• Fasilitas pengairan/ irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena rata-rata fasilitas
irigasi dibangun pada era 80-an dan tidak pernah diperbarui lagi.
• Jalan desa yang minim dan tidak memadai menyulitkan proses produksi dan distribusi.
• Rata-rata petani kita adalah petani penggarap atau buruh tani yang tidak mempunyai
lahan sendiri untuk menanam
• Keterbatasan lahan yang menyebabkan disparitas komoditi pertanian khususnya bahan
makanan antar daerah (Jawa dan Bali Versus Luar Jawa Bali). Ketergantungan produksi
pertanian dari Jawa & Bali sangat riskan karena produktivitas pertanian per hektar lahan
di Jawa cenderung menurun. Selain itu juga terbatasnya ketersediaan lahan yang ada
karena dialihfungsikan menjadi pabrik, jalan tol, maupun perumahan. Dan implikasinya
adalah mahalnya sewa lahan pertanian di Jawa & Bali
• Tidak adanya bantuan alat-alat tehnologi pertanian dari pemerintah kepada para petani
dengan demikian produktivitas petani domestik menjadi rendah dan kalah jauh jika harus
bersaing dengan petani-petani dari negara yang tergabung dalam WTO.
Karena infrastruktur yang terbatas dan tidak adanya tehnologi yang mendukung Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian hanya berkisar di angka 2%
sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4.
Gambar 4
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Sektor
1994-2003 (% Pertahun)
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
1994-97 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
Pertanian 2.26 1.00 -1.33 2.16 1.88 1.68 2.01 2.48
Industri 9.33 5.17 -13.95 1.97 5.89 3.08 3.53 3.41
Jasa 6.76 5.58 -16.46 -1.03 5.17 4.60 4.55 5.48
Jasa Lainnya 3.26 3.62 -3.85 1.94 2.33 3.14 2.13 3.44
Sumber : Diolah Dari Data BPS : Statistik Keuangan, Berbagai Periode
umihanik.blogspot.com

5. umihanik.blogspot.com
Bencana Alam
Perubahan iklim sebagai akibat perusakan lingkungan yang terjadi secara terus menerus
dan cepat seperti penggundulan serta pembakaran hutan mengakibatkan bencana longsor
dan banjir besar di hampir semua wilayah di Indonesia. Sebagai ilustrasi, banjir yang
melanda beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur - sebagai salah satu daerah
penghasil pangan nasional - diduga kuat akibat rusaknya hutan yang ada. Data5 yang ada
menyebutkan dari 1.363.791 hektare kawasan hutan di provinsi tersebut, hampir seluruhnya
dalam kondisi kritis. Bahkan 325.879 hektare diantaranya sudah gundul. Berbagai kejadian
bencana yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir mengakibatkan gagal panen di
sejumlah daerah penghasil pangan nasional yang membawa implikasi pada menurunnya
stock pangan nasional.
Menurunnya Peranan BULOG
Peranan dan fungsi BULOG menurun secara sistematis terkait penandatanganan Letter of
Intent Indonesia dan IMF serta protes dan keberatan dari para anggota WTO atas tindakan-
tindakan negara-negara yang menghindar dari komitmennya atas perdagangan bebas
dengan menjadikan State Trade Enterprise (BULOG) yang mempertahankan proteksi pasar
domestik dan mengganggu mekanisme pasar. Dorongan IMF dan WTO adalah untuk
membatasi peranan dan fungsi BULOG dan mengedepankan peranan swasta dalam
pendistribusian beras.
Selain itu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang sebelumnya digunakan pemerintah
melalui Bank Indonesia untuk mensubsidi BULOG dengan memberikan kredit untuk
menjaga harga beras di Indonesia dengan membeli gabah para petani dihentikan. Situasi ini
mempersulit BULOG dalam mencari dana cair untuk melaksanakan peranan dan tugasnya.
Situasi lainnya, bervariasinya harga beras pada setiap tingkatan mulai tingkatan
internasional, regional dan pemerintah yang cukup tinggi.
Konsekwensi dari nota perjanjian tersebut BULOG harus merelakan sebagian perannya
pada swasta dimana tidak ada orientasi atau kewajiban atas pemenuhan pangan nasional
(public service obligation atau national obligation). Dengan demikian menurunnya peranan
BULOG ini menyebabkan distribusi sub sektor pertanian tanaman pangan menjadi semakin
tidak menentu.
Mengacu pada masalah produksi domestik yang terbatas sementara kebutuhan akan
konsumsi pangan cukup tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik dengan
demikian guna menghindari kerawanan pangan dan efek sosial berganda lainnya
pemerintah memenuhi kebutuhan pangan domestik sepenuhnya dengan mengandalkan
pada komoditi impor.
2. Shortage Produksi dan Kenaikan Harga Pangan Internasional
Melambungnya harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh level US$ 110,20 per
barel yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan produksi minyak dunia,
krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan
sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup mengganggu terhadap pola
perdagangan dan ekonomi internasional. Shortage produksi pangan Internasional juga
terjadi sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi di AS yang diperkirakan paling cepat baru
akan berakhir pada Triwulan III 2008. maka akibatnya terjadi tren kenaikan harga pangan
internasional. Akibatnya harga-harga komoditas pangan yang sebagian besar diimpor
menjadi naik drastis. Karena kenaikan drastis dan ketidaksiapan pemerintah untuk
mengantisipasi kenaikan tersebut maka yang terjadi adalah kelangkaan pangan di dalam
negeri.
5
Release Pemprop Jatim Februari 2008
umihanik.blogspot.com

6. umihanik.blogspot.com
Gambar 5
Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional
Desember 2006 – Januari 2008
(US$/Barrel)
Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008
Selain karena masalah shortage dan inflasi, umumnya harga komoditi pangan di luar negeri
lebih menarik dibanding pasar domestik. Oleh karena itu sebagian besar produsen akan
cenderung untuk menjual komoditasnya di luar negeri.
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
umihanik.blogspot.com

7. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music