1. REGULASI KEPERAWATAN
Semester 03
Kegiatan Belajar IV
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
Prodi Keperawatan
2. Legislasi keperawatan adalah sistem perundang-undangan
praktik keperawatan yang mendefinisikan ruang lingkup
praktik keperawatan yang diijinkan secara hukum.
Legislasi keperawatan
3. Undang-undang praktik keperawatan dibuat untuk melindungi
masyarakat terhadap para praktisi keperawatan yang melakukan
pelayanan secara tidak aman.
4. Kredensial adalah suatu proses determinasi dan memelihara
kompetensi praktik keperawatan. Proses kredensial adalah salah satu
cara memelihara standar praktik profesi keperawatan dan bertanggung
jawab atas persiapan pendidikan anggotanya
Kredensial praktik keperawatan
5. Suatu dokumen legal yang mengijinkan
seorang individu perawat untuk memberikan
ketrampilan dan pengetahuan keperawatan
secara spesifik kepada masyarakat dalam
suatu juridiksi.
Lisensi keperawatan
6. - Untuk menciptakan lingkungan pelayanan keperawatan
yang berdasarkan keinginan merawat (caring environment).
- Pelayanan keperawatan yang diberikannya merupakan
pelayanan keperawatan yang manusiawi serta telah
memenuhi standar dan etik profesi.
- Menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang benar, tepat,
dan akurat serta aman bagi pasien.
- Meningkatkan hubungan kesejawatan (kolegialitas).
Tujuan diterapkannya sistem
Regulasi Keperawatan
7. -Mengembangkan jaringan kerja yang bermanfaat bagi pasien dan keluarga, dalam suatu sistem
pelayanan kesehatan.
-Meningkatkan akontabilitas professional dan sosial, dalam suatu sistem pelayanan untuk bekerja
sebaik-baiknya, secara benar, dan jujur, dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk setiap
tindakan yang dilakukannya.
-Meningkatkan advokasi terutama bagi pasien dan keluarga. Melalui proses legislasi yang
teratur.
-Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keperawatan.
-Menjadi landasan untuk pengembangan karir tenaga keperawatan.
8. Setelah keperawatan ditetapkan sebagai profesi, maka tanggung jawab maupun
tanggung gugatnya mengalami perubahan dimana perawat memiliki otoritas,
otonomi, dan akontabilitas, maka selayaknya anggota profesi yang berbuat
salah bertanggung jawab untuk kesalahannya (Marquis & Huston. 1998).
Implikasi Sistem Regulasi Keperawatan
9. Menetapkan dasar pendidikan terendah untuk mendapatkan pengakuan sebagai
perawat tercatat, (SIP).
Memberikan berbagai pelatihan dasar tentang hukum dan perundang-undangan bagi
seluruh masyarakat keperawatan. .
Mempercepat diwujudkannya praktik keperawatan professional di berbagai jenjang
tatanan pelayanan kesehatan.
Upaya yang dapat mendukung terciptanya sistem regulasi
keperawatan
10. Registrasi keperawatan dimaksudkan sebagai pencatatan resmi
terhadap perawat yang telah mempunyai kualifikasi dan diakui secara hukum
untuk melakukan tindakan keperawatan.
13. Pengabdian ini di rumah sakit, balai pengobatan atau klinik,
dsb. Dalam hal ini perawat yang memiliki STR sepanjang
untuk menjalankan praktik keperawatan di sarana kesehatan
berkewajiban memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari Ka.Dinkes
setempat.
Di sarana kesehatan
14. Pemberian sertifikat bagi perawat yang menjalankan praktik perorangan
dengan diberikan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP). Bagi mereka yang
memiliki SIPP tersebut dapat melakukan praktik secara mandiri.
Melaksanakan praktik perorangan
15. Akreditasi adalah suatu proses oleh
pemerintah bersama-sama organisasi profesi
menilai dan menjamin akreditasi status
suatu institusi dan/atau program atau
pelayanan yang menemukan struktur, proses,
dan kriteria hasil.
