1. Semester 01
Modul II
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)
Kegiatan Belajar II
Manusia, Nilai, Moral, dan hukum
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
2. Nilai
Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari
sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia
baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan
sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam
bersikap dan bertingkah laku, baik disadari
maupun tidak.
3. Nilai
1. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi
unsur jasmani manusia.
2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna
bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna
bagi rohani manusia.
4. Nilai
Nilai itu tidak konkret dan pada dasarnya bersifat
subyektif. Nilai yang abstrak dan subyektif ini perlu
lebih dikonkretkan serta dibentuk menjadi lebih
objektif.
5. Norma
Norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur
sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan
norma ini orang dapat menilai kebaikan atau
keburukan suatu perbuatan.
7. Moral
Moral adalah yang sesuatu sesuai dengan ide-ide
yang umum diterima tentang tindakan manusia,
mana yang baik dan mana yang wajar. Istilah
moral mengandung integritas dan martabat pribadi
manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat
ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya
8. Moral
Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah
manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai
dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat.
9. Manusia
dan Hukum
Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat,
diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja
agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan
tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum
mana yang melaksanakannya.
10. Manusia
dan Hukum
Terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi
societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ
ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap
pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang
bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan
bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas
berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu,
dan yang berfungsi sebagai “semen perekat”
tersebut adalah hukum.
11. Tujuan
Hukum
Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat. Selain itu, menjaga dan
mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas
dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan
oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang
sedang berlaku
12. Penegakan
Hukum
Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis
keseluruhan penyelenggaraan Negara ini harus
sedapat mungkin berada dalam koridor hukum.
Semua harus diselenggarakan secara teratur (in
order) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah
dikenakan sanksi yang sepadan.
13. Penegakan
Hukum
Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui
perundang-undangan, namun juga bagaimana
memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga,
yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana
menciptakan budaya hukum masyarakat yang
kondusif untuk penegakan hukum
14. Penegakan
Hukum
Penegakan hukum menuntut konsistensi dan
keberanian dari aparat. Juga, hadirnya fasilitas
penegakan hukum yang optimal adalah suatu
kemestian. Masyarakatpun harus senantiasa
mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang
kontinyu.
15. Hubungan
Hukum & Moral
“Quid leges sine moribus?” (apa artinya undangundang jika tidak disertai moralitas?). Dengan demikian
hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh
karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan
norma moral, perundang-undangan yang immoral
harus diganti
16. Perbedaan
Hukum & Moral
Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya
dibukukan secara sistematis dalam kitab perundangundangan. Oleh karena itu norma hukum lebih
memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan
norma moral. (K.Berten)
17. Perbedaan
Hukum & Moral
Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku
manusia, namun hukum membatasi diri sebatas lahiriah
saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin
seseorang(K.Berten)
18. Perbedaan
Hukum & Moral
Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan
sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk
sebagian besar dapat dipaksakan,pelanggar akan
terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa
dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian
luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam
(K.Berten)
19. Perbedaan
Hukum & Moral
Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan
akhirnya atas kehendak negara. Meskipun hukum tidak
langsung berasal dari negara seperti hukum adat,
namun hukum itu harus di akui oleh negara supaya
berlaku sebagai hukum. Moralitas berdasarkan atas
norma-norma moral yang melebihi pada individu dan
masyarakat (K.Berten)
20. Problematika
Hukum
1. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak
diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Peneggakkan hukum tidak berjalan sebagaimana
mestinya karena sering mengalami intervensi
kekuasaan dan uang
3. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak
hukum semakin surut
21. Problematika
Hukum
4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan
sering tidak memerhatikan keterbatasan aparatur.
5. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk
mengubah paradigma dan pemahaman aparatur.
