Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi pelanggaran HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam Tragedi Trisakti 1998. Dibahas pengertian HAM, ruang lingkupnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan sejarah terjadinya Tragedi Trisakti beserta latar belakangnya.

1. Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila
Pada Tragedi Trisakti
Vivi Oktavia 165130101111062 2016D
Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya, Malang,
Jawa Timur 65145
email: vivioktavia9798@gmail.com
BAB I
PENGANTAR
1.1 Latar Belakang
Pancasila merupakan ideologi
negara dimana pancasila sebagai dasar-
dasar peraturan dan kehidupan manusia.
Di dalam pancasila juga terdapat nilai
yang tersirat contohnya tentang hak asasi
manusia. Indonesia ditegakkan Hak Asasi
Manusia. Hak merupakan sesuatu yang
sudah melekat kuat sejak kita lahir, Hak
merupakan unsur normatif yang melekat
pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup
hak persamaan dan hak kebebasan yang
terkait dengan interaksinya antara
individu atau dengan instansi. Hak juga
merupakan sesuatu yang harus diperoleh
secara adil sesuai dengan pancasila sila
kedua.
Mahasiswa sebagai agent of change
dan social control dalam kehidupan
bermasyarakat menempatkan mahasiswa
sebagai basis intelektual menuju
perubahan yang lebih baik dan dalam
praktiknya dilakukan dengan membentuk
suatu gerakan mahasiswa. Gerakan
mahasiswa adalah kegiatan
kemahasiswaan yang ada di dalam
maupun di luar perguruan tinggi yang
dilakukan untuk meningkatkan
kecakapan, intelektualitas, bela
masyarakat, dan kemampuan
kepemimpinan para aktivis yang terlibat
di dalamnya. Selain itu, gerakan
mahasiswa juga untuk mempertahankan
hak asasi manusia yang sedang
mengalami penurunan.
1.1 Permasalahan
Hak Asasi manusia adalah suatu
fundamental yang harus di tegakkan. Hak
merupakan unsur normatif yang melekat
pada diri setiap manusia sejak manusia
masih dalam kandungan sampai akhir
kematiannya. Di di dalamnya tidak
jarang menimbulkan gesekan-gesekan
antar individu dalam upaya pemenuhan
HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah
yang kemudian bisa memunculkan
pelanggaran HAM seorang individu
terhadap individu lain,kelompok
terhadap individu, ataupun sebaliknya.
Fenomena sejarah yang takkan
terlupakan salah satunya yaitu pada masa
pemerintahan Soeharto tahun 1998.
Gerakan mahasiswa pun dapat membuat
Soeharto mengundurkan diri dari
kedudukannya sebagai presiden.
Terutama peristiwa yang menjadi
klimaks dari pengunduran diri Soeharto
yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 yang di
kenal Tragedi Trisakti. Berdasarkan
permasalahan diatas, maka kami akan
membahas mengenai “Peristiwa Trisakti

2. Mei 1998 Sebagai Tonggak Perpindahan
Kekuasaan Dari Orde Baru Ke
Reformasi”.
Tragedi Trisakti ini tentunya
berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi
Manusia dan nilai-nilai pancasila. Maka
dari itu tujuan dari paper ini adalah
mengidentifikasi pelanggaran HAM dan
pelanggaran nilai Pancasila dalam tragedi
trisakti.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM adalah hak-hak dasar yang
melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak
itu manusia tidak dapat hidup layak
sebagai manusia. Menurut John Locke,
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat
mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat
mendasar (fundamental) bagi hidup dan
kehidupan manusia dan merupakan hak
kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan
dalam kehidupan manusia (Efendi,
1994).
Dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah
seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
Hak Asasi Manusia dalam UUD
1945 diatur secara singkat dan sederhana
yang lebih berorientasi pada hak sebagai
warga negara, yang hanya dimuat dalam
5 pasal, yakni pasal 27, pasal 28 A-J,
pasal 29, pasal 31, dan pasal 34.
Sedangkan dalam Konstitusi RIS 1949,
pengaturan HAM terdapat dalam bagian
V yang berjudul “hak-hak dan
kebebasan-kebebasan dasar manusia”.
Dan yang terlengkap terdapat dalam
UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang
HAM yang relatif lebih lengkap
ketentuan HAM diatur dalam bagian V
(hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar
manusia) dari pasal 7 sampai pasal 33.
Dari beberapa pengertian Hak
Asasi Manusia di atas, dapat kita tarik
kesimpulan bahwa HAM adalah hak-hak
yang sudah melekat pada setiap manusia
sejak lahir yang bersifat mendasar yang
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
dan hak-hak itu harus dihormati dan
dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa
harus memperhatikan faktor-faktor
pemisah seperti agama, ras, warna kulit,
jenis kelamin, atau kastanya.
Dalam perkembangan kebijakan
pemerintahan Orde Baru sampai
Reformasi (sebelum dan sesudah
perubahan II UUD 1945 tahun 2000),
beberapa perangkat kebijakan peraturan
perundang-undangan dapat dikatakan
melengkapi pengaturan HAM di
Indonesia dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, seperti Tap MPR,
Undang-Undang, Keppres, dan
sebagainya (Arinanto, 2008).
2.2 Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

3. Hak Asasi Manusia yang diuraikan
diatas mempunyai ruang lingkup yang
luas dan mencakup berbagai aspek
kehidupan. Hal itu di ungkapkan sebagai
berikut:
a) Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat
dan hak miliknya
b) Setiap orang berhak atas
pengakuan di depan hukum
sebagai manusia pribadi dimana
saja ia berada.
c) Setiap orang berhak atas rasa aman
dan tentram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
d) Setiap orang tidak boleh diganngu
yang merupakan hak yang
berkaitan dengan kehidupan
pribadi didalam tempat
kediamannya.
e) Setiap oarng berhak atas
kemerdekaan dan rahasia dalam
hubungan komunikasi melalui
sarana elektronik tidak boleh di
ganggu, kecuali atas komunikasi
melalui sarana elektronik tidak
boleh diganggu, kecuali atas
perintah hakim atau kekuasaan lain
yang sah sesuai dengan Undang-
Undang.
f) Setiap orangg berhak untuk bebas
dari penyiksaan, penghukuman,
atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, penghilangan paksa
dan penghilangan nyawa.
g) Setiap orang tidak boleh
ditangkap, ditekan, disiksa,
dikucilkan, diasingkan, atau
dibuang secara sewenang-wenang.
h) Setiap orang berhak hidup dalam
tatanan masyarakat dan
kenegaraan yang damai, aman dan
tentram, yang menghormati,
melindungi dan melaksanankan
sepenuhnya hak asasi manusia dan
kewajiban dasar mausia
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.
2.3 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa
Secara etimologis kata Pancasila
berasal dari Pancasila yang memiliki arti
secara harfiah dasar yang memiliki lima
unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat
dalam kepustakaan Budha di India.Dalam
ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk
mencapai nirwana dengan melalui
Samadhi dan setiap golongan mempunyai
kewajiban moral yang berbeda.Ajaran
moral tersebut adalah Dasasyiila,
Saptasyiila, Pancasyiila.
Pancasila sebagai ideologi
negara merupakan nilai ynag terkandung
atau terdapat di dalam Pancasila yang
dijadikan cita-cita normatif untuk
penyelenggaraan negara. Secara luas,
Pancasila sebagai ideologi negara juga
diartikan sebagai visi penyelenggaraan
untuk kehidupan berbangsa dan
bernegara di Republik Indonesia. Hal
tersebut tercantum pada ketetapan MPR
No 18 Tahun 1998 yang berisi tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila, serta Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara. Disebutkan dalam
pasal 1 bahwa Pancasila memiliki
kedudukan sebagai ideologi nasional, di
samping kedudukannya sebagai dasar
negara (Wahana, 1993).
Pancasila sebagai ideologi negara
berarti cita-cita untuk bernegara serta
sarana yang dapat menyatukan masyrakat

4. melalui wujud aksi yang nyata dan
operasional aplikatif, sehinnga hal ini
tidak akan dijadikan slogan saja.
Pancasila sebagai ideologi negara
berfungsi sebagai alat penyatu
masyarakat, sehingga dapat dijadikan
pedoman dan prosedur untuk
penyelesaian masalah.
Awalnya, Pancasila dikonsep
sebagai commonplatform atau platform
bersama untuk berbagai macam ideologi
yang ada saat itu. Pancasila adalah hasil
yang didapatkan dari penyelenggaraan
sidang BPUPKI pertama yang
dimaksudkan sebagai asas bersama yang
dapat menjembatani adanya perbedaan
ideologis yang berkembang saat itu.
Kemudian menurut Andan Buyung
Nasution, Pancasila telah mengalami
perubahan fungsi. Yakni dari fungsi
sebagai platform menjadi ideologi
komrehensif integral. Apabila Pancasila
diartikan dari sudut pandang
politik, maka Pancasila diartikan sebgai
bentuk persetujuan politik yang telah
disepakati secara mufakat. Adapun fungsi
Pancasila diantaranya adalah:
1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa
Indonesia
Setiap Bangsa mempunyai
jiwanya masing-masing yang disebut
Volkgeish, artinya Jiwa Bangsa atau
Jiwa Rakyat. Pancasila sebagai jiwa
Bangsa Indonesia yang berfungsi
agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa
Pancasila. Bangsa Indonesia lahir
sejak proklamasi kemerdekaan
Indonesia.
2. Pancasila Sebagai Kepribadian
Bangsa Indonesia
Fungsi pancasila sebagai
kepribadian Bangsa Indonesia yaitu
sebagai hal yang memberi corak khas
bagi Bangsa dan menjadi pembeda
Bangsa Indonesia dengan Bangsa
lain. Diwujudkan dengan tingkah
laku dan sikap mental, sehingga ciri
khas ini yang dimaksud dengan
kepribadian.
3. Pancasila Sebagai Sumber dari
Segala Sumber Hukum
Fungsi pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum
yaitu mengatur semua hukum yang
berlaku di Negara Indonesia. Semua
hukum harus patuh dan menjadikan
Pancasila sebagai sumbernya.
4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup
Bangsa Indonesia
Fungsi pancasila sebagai
pandangan hidup atau cara pandang
adalah Bangsa Indonesia harus
berpedoman, menjadi pancasila
sebagai petunjuk kehidupan sehari-
hari.
5. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Republik Indonesia
Pancasila berfungsi sebagai
dasar untuk mengatur pemerintahan
Negara, segala sesuatu kehidupan di
Indonesia, seperti rakyat, pemerintah,
dan wilayah. Pancasila juga
digunakan sebagai dasar mengatur
penyelenggaraan Negara dan
kehidupan Negara sesuai dengan
bunyi UUD 1945.
6. Pancasila Sebagai Cita-Cita dan
Tujuan Bangsa Indonesia
Seperti yang telah kita ketahui
bahwa pancasila telah jelas termuat di
pembukaan UUD 1945, sehingga
pancasila merupakan tujuan dan cita-
cita Bangsa Indonesia, cita-cita inilah
yang menjadi tujuan Bangsa,
menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur.

5. 7. Pancasila Menjadi Falsafah Hidup
Bangsa
Fungsi pancasila sebagai
falsafah hidup bangsa yaitu sebagai
pemersatu Bangsa Indonesia,
pancasila mengandung nilai-nilai
kepribadian yang dipercayai paling
benar, bijaksana, adil dan cocok
untuk Bangsa Indonesia untuk
mempersatukan rakyat.
2.4 Sejarah Tragedi Trisakti
Dalam sejarah panjang Republik
Indonesia kita mengenal masa Orde Baru
dimana selama hampir 32 tahun Soeharto
menjabat sebagai Presiden. Banyak
prestasi yang ditorehkan, namun kita juga
tidak dapat menutup mata bahwa masa
Orde Baru juga menyimpan banyak
“kejelekan” pula. Terutama diakhir masa
pemerintahannya kita banyak mendengar
terjadi demontrasi dimana-mana.
Tuntutan akan reformasi semakin
meningkat seiring semakin
memburuknya krisis ekonomi yang
meluas menjadi krisis multidimensional
dan semakin jelas bahwa Rezim (Orde
Baru) tidak mampu mereformasikan diri.
Amien Rais dan Muhammadiyah
merupakan salah satu pengecam paling
menonjol pada tahap ini. Demonstrasi
mahasiswa semakin marak. ABRI
membiarkan selama demonstrasi
dilakukan di dalam kampus.
Kejatuhan perekonomian Indonesia
sejak tahun 1997 membuat pemilihan
pemerintahan Indonesia saat itu sangat
menentukan bagi pertumbuhan ekonomi
bangsa ini supaya dapat keluar dari krisis
ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR
saat itu walaupun ditentang oleh
mahasiswa dan sebagian masyarakat
tetap menetapkan Soeharto sebagai
Presiden. Tentu saja ini membuat
mahasiswa terpanggil untuk
menyelamatkan bangsa ini dari krisis
dengan menolak terpilihnya kembali
Soeharto sebagai Presiden. Cuma ada
jalan demonstrasi supaya suara mereka
didengarkan.
Demonstrasi digulirkan sejak
sebelum Sidang Umum (SU) MPR 1998
diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta
dan menjelang serta saat diselenggarakan
SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswa
semakin menjadi-jadi di banyak kota di
Indonesia termasuk Jakarta, sampai
akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei
1998. Insiden besar pertama kali adalah
pada tanggal 2 Mei 1998 di depan
kampus IKIP Rawamangun Jakarta
karena mahasiswa dihadang Brimob dan
di Bogor karena mahasiswa non-IPB
ditolak masuk ke dalam kampus IPB
sehingga bentrok dengan aparat.
Saat itu demonstrasi gabungan
mahasiswa dari berbagai perguruan tingi
di Jakarta merencanakan untuk secara
serentak melakukan demonstrasi turun ke
jalan di beberapa lokasi sekitar
Jabotabek. Namun yang berhasil
mencapai ke jalan hanya di Rawamangun
dan di Bogor sehingga terjadilah
bentrokan yang mengakibatkan puluhan
mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.
Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa
terutama mahasiswa Trisakti berdemo
guna menyampaikan aspirasi, akan tetapi
dihalangi oleh aparat ABRI (Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia) hingga
terjadi hujan peluru dan menewaskan
banyak demonstan. Namun semangat
mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi
hingga seminggu kemudian para
demonstan dapat masuk ke gedung

6. DPR/MPR tanpa adanya perlawanan dari
militer.
Pada saat yang bersamaan dengan
berhasilnya mahasiswa masuk ke gedung
DPR/MPR RI, Soeharto berpidato dan
mengatakan bahwa ia tidak dapat
mengendalikan demonstrasi ini.
Akhirnya Soeharto menyatakan bahwa ia
berhenti dan mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai Presiden. Para
mahasiswa bersorak gembira atas
pernyataan mengundurkan diri Soeharto.
Namun sorakan gembira tersebut kembali
menyusut karena jabatan Soeharto
sebagai presiden digantikan oleh B.J.
Habibie. Masyarakat menolak sosok B.J
Habibie diangkat menjadi presiden,
karena menurut mereka tidak ada
bedanya antara Soeharto dengan Habibie.
Saat itulah mahasiswa bersumpah demi
tanah agar terbebaskan dari penindasan.
Ketika sidang rakyat, tidak ada
dukungan dari masyarakat khususnya
mahasiswa. Menurut mereka, perwakilan
pada sidang tersebut tidak adil karena
kebanyakan perwakilan adalah orang
yang berada di pihak Soeharto. Akan
tetapi pihak aparat dan pemerintah tidak
menggubris para demonstran dan tetap
melakukan sidang. Ketika malam hari
setelah sidang selesai, mahasiswa
mencoba menerobos masuk dan melewati
batas demonstrasi sehingga terjadi hujan
peluru dan pemukulan oleh aparat kepada
mahasiswa sehingga korban semakin
banyak. Kejadian ini terjadi di Semanggi
tanggal 13 November 2017. Melihat
korban semakin banyak, ABRI bersorak
gembira dan menyanyikan lagu
keberhasilan dan menganggap sukses
untuk melemahkan para demonstran.
Pada tanggal 18 November 1998,
para mahasiswa dan aparat menyanyikan
lagu gugur bunga guna menghormati
korban yang tewas pada kejadian
sebelumnya. Pada tanggal itu juga
diputuskan untuk diselenggarakan
penyelidikan kekayaan keluarga
Soeharto. Akan tetapi, B.J Habibie tidak
segera menyelidiki kekayaan Soeharto.
Tanggal 24 dan 29 November,
mahasiswa kembali berdemo dan
menuntut adanya “Revolusi Orde Baru”.
ABRI pun menyamar guna
membubarkan demonstrasi, tetapi para
mahasiswa tidak terkecoh dan tetap
mengenali para militer tersebut. Akhirnya
pada demonstran berdemo hingga terjadi
bentrok.
Selain menuntut adanya revolusi
orde baru, demonstran juga menuntut
tentang hak wanita. Sehingga para
demonstran saat itu dipenuhi oleh wanita.
Demonstrasi wanita beradu dengan
polwan. Polwan-polwan tersebut
melakukan penyerangan kasar, sehingga
para demonstran wanita membalas
perlakuan kasar para polwan dan
menyuarakan “Revolusi!”. Di taman ria,
para demonstrasi berhasil melewati batas
garis. Dengan peralatan seadanya,
mereka menyerang dan memukul aparat
tanpa gentar. Pihak aparat pun terkejut
dan mulai berlari menyelamatkan diri.
Mahasiswa bergerak dari Kampus
Trisakti di Grogol menuju ke Gedung
DPR/MPR di Slipi. Dihadang oleh aparat
kepolisian mengharuskan mereka
kembali ke kampus dan sore harinya
terjadilah penembakan terhadap
mahasiswa Trisakti. Penembakan itu
berlansung sepanjang sore hari dan
mengakibatkan 4 orang mahasiswa
Trisakti meninggal dunia dan ratusan

7. orang lainnya baik mahasiswa dan
masyarakat masuk rumah sakit karena
terluka.
2.5 Pelanggaran HAM di Indonesia
Masalah HAM adalah sesuatu
hal yang sering kali dibicarakan dan
dibahas terutama dalam era reformasi
ini. Namun demikian dalam era
reformasi ini telah berhasil disusun
instrument-instrumen penegakan HAM.
Diantaranya amandemen UUD 1945
yang kemudian memasukkan HAM
dalam bab tersendiri dengan pasal pasal
yang menyebutkan HAM secara lebih
detail.
Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39
Tahun 1999 yang dimaksud dengan
pelanggaran hak asasi manusia
adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara,
baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh undang-undang dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyesalan hukum
yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut UU no. 26 Tahun 2000
tentang pengadilan HAM, Pelanggaran
HAM adalah setiap perbuatan seseorang
atau kelompok orang termasuk aparat
negara baik disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut Hak Asasi Manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-Undang ini, dan tidak
didapatkan, atau dikhawatirksn tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian pelanggaran
HAM merupakan tindakan pelanggaran
kemanusiaan baik dilakukan oleh
individu maupun oleh institusi negara
atau institusi lainnya terhadap hak asasi
individu lain tanpa ada dasar atau alasan
yuridis dan alasan rasional yang menjadi
pijakanya.
2.6 Tragedi Trisakti Terkait Pelanggaran
Hak Asasi Manusia
Pelanggaran hak asasi manusia
memang bertentangan dengan hukum
yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi,
masih banyak ditemukan sejumlah kasus
pelanggaran hak asasi manusia di
Indonesia. Salah satu contoh kasus
pelanggaran hak asasi manusia di
Indonesia adalah Tragedi Trisakti 1998.
Jaminan hak asasi manusia yang telah
dilanggar dalam kasus itu adalah
jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak
asasi tersebut tercantum pada UUD 1945
Pasal 28A.
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal
28A yang berbunyi: “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan
kehidupannya.” Dalam pasal 28A
tersebut jelas diterangkan bahwa pasal
tersebut menjamin hak seseorang untuk
hidup. Tetapi, dalam kasus Tragedi
Trisakti 1998, para anggota polisi dan
militer/TNI yang terlibat dalam kasus itu
telah merenggut hak hidup mahasiswa
Universitas Trisakti dengan cara
menginjak, memukuli, dan menembak
mahasiswa secara brutal. Akibat dari
peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas

8. dan 16 orang lainnya mengalami luka
parah.
Kasus tersebut mengakibatkan
beberapa kejadian yang juga
menimbulkan pelanggaran hak asasi
manusia. Salah satunya terjadi amuk
massa dimana-mana, bahkan etnis China
juga menjadi sasarannya. Selain
membunuh, massa yang mengamuk itu
juga memperkosa para wanita keturunan
etnis tersebut. Hanya dari sebuah kasus
yang melanggar satu bahkan lebih
jaminan hak asasi manusia saja, dapat
mengakibatkan pelanggaran hak asasi
manusia yang lain. Mereka yang tewas
adalah Elang Mulia Lesmana (1978-
1998), Heri Hertanto (1977 - 1998),
Hafidin Royan (1976 - 1998), dan
Hendriawan Sie (1975 - 1998). Mereka
tewas tertembak di dalam kampus,
terkena peluru tajam di tempat-tempat
vital seperti kepala, tenggorokan, dan
dada.
Perlu ditekankan lagi, bentuk
HAM yang terdapat dalam UU Nomor
39 tahun 1999 tentang HAM sebagai
berikut:
1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam
pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak
Dari bentuk Hak Asasi Manusia
yang terdapat dalam UU Nomor 39
tahun 1999 tentang HAM, tragedi
Trisakti ini sangat melanggar bentuk
HAM nomor 1 (hak untuk hidup), nomor
4 (hak untuk memperoleh keadilan),
nomor 7 (hak atas kesejahteraan), dan
nomor 8 (hak turut serta dalam
pemerintahan).
Sedangkan pada UUD 1945
(amandemen I - IV UUD 1945) memuat
hak asasi manusia yang terdiri dari hak:
1. Hak kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat
2. Hak kedudukan yang sama di
dalam hokum
3. Hak kebebasan berkumpul
4. Hak kebebasan beragama
5. Hak penghidupan yang layak
6. Hak kebebasan berserikat
7. Hak memperoleh pengajaran atau
pendidikan.
Dapat dilihat bahwa tragedi Trisakti
sangat melanggar hak kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat dan hak
kedudukan yang sama di dalam hukum
2.7 AnalisisTragedi Trisakti Terkait
Pelanggaran Nilai Pancasila
Manusia yang dimuka bumi
mempunyai harkat dan martabat yang
sama dan diperlakukan sesuai dengan
adab dan nilai-nilai pancasila serta
sebagai qodratnya sebagai manusia.
Permasalahan yang melanggar butir
pancasila ke-2 ini adalah ketika para
aparat mulai menembakkan peluru
kepada para demonstran. Hal ini kelewat
batas wajar. Dikarenakan mahasiswa
ingin menyampaikan aspirasi. Tidak
perlu dihujani peluru apalagi memakan
korban tewas hingga ratusan orang.

9. Sebagai manusia yang beradab, para
aparat harusnya memiliki hati nurani
dalam menghadapi para demonstran
dengan sewajarnya dan tidak melukai
mahasiswa. Apalagi setelah melihat
banyaknya mahasiswa yang menjadi
korban akibat gencatan senjata api,
ABRI justru menyanyikan lagu
kebanggaan karena merasa berhasil
melemahkan mahasiswa. Hal ini saya
rasa tidak etis, karena kita ketahui bahwa
mahasiswa berdemo juga berjuang
untuk Indonesia yang lebih harmonis.
Manusia yang dimuka bumi
mempunyai harkat dan martabat yang
sama dan diperlakukan sesuai dengan
adab dan nilai-nilai pancasila serta
sebagai qodratnya sebagai manusia.
Permasalahan yang melanggar butir
pancasila ke-2 ini adalah ketika para
aparat mulai menembakkan peluru
kepada para demonstran. Menurut saya,
hal ini kelewat batas wajar. Dikarenakan
mahasiswa ingin menyampaikan
aspirasi. Tidak perlu dihujani peluru
apalagi memakan korban tewas hingga
ratusan orang. Sebagai manusia yang
beradab, para aparat harusnya memiliki
hati nurani dalam menghadapi para
demonstran dengan sewajarnya dan
tidak melukai mahasiswa. Apalagi
setelah melihat banyaknya mahasiswa
yang menjadi korban akibat gencatan
senjata api, ABRI justru menyanyikan
lagu kebanggaan karena merasa berhasil
melemahkan mahasiswa. Hal ini saya
rasa tidak etis, karena kita ketahui bahwa
mahasiswa berdemo juga berjuang
untuk Indonesia yang lebih harmonis.
Permasalahan yang melanggar
butir pancasila ke-4 ini adalah ketika
posisi Soeharto digantikan oleh B.J
Habibie tanpa adanya pemilu (pemilihan
umum). Hal ini sangat jelas melanggar
sila ke-4. Pada normalnya, pemilihan
presiden dan wakil presiden dipilih oleh
rakyat dengan cara voting. Akan tetapi
pada kala itu, B.J. Habibie diangkat
sebagai Presiden RI dan dilantik tanpa
adanya proses pemilihan dari
masyarakat.
Permasalahan yang melanggar
butir pancasila ke-4 ini juga saat
diadakannya sidang rakyat. Peserta
dalam permusyawarahan pada sidang
tersebut dirasa lebih banyak perwakilan
yang berpihak pada Soeharto. Juga
ketika rakyat ingin memberikan atau
menyuarakan aspirasi dan pendapatnya,
pihak aparat menghadang mereka untuk
menyuarakannya. Padahal, seharusnya
setiap orang berhak menyuarakan
pendapatnya sesuai dengan hak asasi
manusia.
Setiap bangsa atau negara pasti
memiliki tujuan untuk menjadikan
masyarakatnya adil dan makmur. Secara
ontologis, keadilan disini meliputi
kebutuhan di bidang material dan
spiritual. Permasalahan yang melanggar
butir pancasila ke-5 ini yaitu
permasalahan yang ada pada masa
reformasi hingga sekarang yaitu tentang
pengangguran. Ketika masyarakat
banyak yang pengangguran, masyarakat
menjadi kekurangan material untuk
hidup sehingga masyarakat kurang
makmur.
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak
yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
HAM adalah hak-hak yang sudah melekat

10. pada setiap manusia sejak lahir yang bersifat
mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa dan hak-hak itu harus dihormati
dan dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa
harus memperhatikan faktor-faktor pemisah
seperti agama, ras, warna kulit, jenis kelamin,
atau kastanya.
Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
diatur secara singkat dan sederhana yang
lebih berorientasi pada hak sebagai warga
negara, yang hanya dimuat dalam 5 pasal,
yakni pasal 27, pasal 28 A-J, pasal 29, pasal
31, dan pasal 34. Sedangkan dalam
Konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM
terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-
hak dan kebebasan-kebebasan dasar
manusia”. Dan yang terlengkap terdapat
dalam UUDS 1950 memuat pasal-pasal
tentang HAM yang relatif lebih lengkap
ketentuan HAM diatur dalam bagian V (hak-
hak dan kebebasan-kebebasan dasar
manusia) dari pasal 7 sampai pasal
Sedangkan pancasila adalah suatu
ideologi bangsa Indonesia dimana di dalam
lima sila tertuang aturan-aturan kehidupan
masyarakat Indonesia guna menciptakan
keharmonisan. Pancasila dan Hak Asasi
Manusia saling memiliki keterkaitan dan
tujuan yang sama. Hal yang melanggar Hak
Asasi Manusia juga bisa melanggar sila-sila
yang ada di Pancasila.
Tragedi Trisakti adalah tragedi yang
takkan terlupakan bagi bangsa Indonesia
dimana dalam tragedi ini melibatkan
mahasiswa sebagai demonstran dengan
aparat ABRI dan polisi. Pada tragedi ini
banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Hak
Asasi Manusia maupun pelanggaran nilai
Pancasila yang terjadi. Tragedi trisakti ini
banyak memakan korban luka hingga
meninggal dunia baik dari pihak demonstran
ataupun pihak aparat pertahanan.
Penanganan dan penyelesaian kasus
Trisakti-Semanggi tidak pernah
mendapatkan kepastian hukum. Sepertinya
keberadaan UU HAM, Komnas HAM, dan
KPP HAM tidak berdaya mengungkap
tragedi kemanusiaan tersebut. Ironisnya
justru memunculkan perbedaan pendapat.
Apakah tragedi berdarah ini termasuk
pelanggaran HAM berat atau bukan.
Sebenarnya ada apa dengan aparat penegak
hukum kita. Meskipun DPR RI telah
merekomendasikan agar kasus Trisakti dan
Semanggi I dan II ditindak lanjuti dengan
Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer,
namun sehubungan dengan adanya dugaan
telah terjadinya pelanggaran HAM berat,
tuntutan keadilan bagi keluarga korban dan
masyarakat, dan dalam rangka penegakan
hukum dan penghormatan hak asasi manusia,
dipandang perlu Komnas HAM melakukan
penyelidikan dengan membentuk Komisi
Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti,
Semanggi I, dan Semanggi II. Selain untuk
menyelidiki lebih lanjut tentang peristiwa
Trisakti, penyelidikan ini juga dapat sebagai
pencegahan kasus seperti tragedi trisakti
terulang kembali.

11. DAFTAR PUSTAKA
Arinanto, Satya. 2008. Dimensi-Dimensi HAM. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional. Jakarta. Ghalia Indonesia
Wahana, Paulus. 1993. Filsafat Pancasila. Kanisius. Yogyakarta.