SlideShare une entreprise Scribd logo

harian warta nasional

•
•
https://wartaviral.com/
https://wartaviral.com/

harianwartanasional.com

Médias sociaux
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim) Bukan Hanya Kopral, Jenderal-pun Harus Ditangkap >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Nazar-Anas Berkolaborasi Bongkar Korupsi Ibas Tak Ada IMB, Warga Teriak “Bongkar” Proyek Carrefour BANDUNG, (WN) - Pembangunan proyek Transmart (Carrefour) terus ditentang berbagai kalangan masyarakat termasuk warga sekitar Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk segera membongkar proyek tersebut karena pemiliknya segaja belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Abdul, warga setempat terekam sambil berteriak kata, “bongkar, bongkar, di sekitar proyek sangat menyayangkan sikap Pemkot Bandung yang tidak berani menindak Carrefur. “Pemerintah kita itu bencong, mereka beraninya cuma sama rakyat kecil kayak saya ini, kalau sama pengusaha kaya seperti carrefur, mana berani walikota nya, pengusaha punya uang banyak, semuanya bisa dibeli,” ujar geram kepada Harian Warta Nasional, Sabtu, (11/10). Hal yang sama juga disampaikan Tia, (40), sudah dilarang ramai ramai sama warga supaya pengerjaan proyek dihentikan, namun pihak pemilik tidak sedikitpun mengindahkan larangan warga tersebut. Lihat saja, pe-ngerjaan proyek tetap berlangsung, begitu juga kendaraan berat keluar masuk lokasi tersebut, debu tanah berterbangan kemana mana, mereka sibuk melakukan pemasangan tiang pancang, tanpa mengindahkan pende-ritaan warga disini, ujarnya. Sementara pihak dari Kecamatan Cibiru, Kota Bandung juga sudah mendegar keluhan warga hingga meminta agar proyek tersebut dihentikan sebelum izin diterima pelaksana proyek.”“Bersama warga, pegawai Trantib sudah mendatangi mereka dan meminta supaya proyek dihentikan, namun sampai hari ini, mereka >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 “Yang Mau Ketemu Saya, 20 Oktober ke Monas Saja” Kekayaan Ketua DPR Setya Belum Diusut JAKARTA, (WN) – Berdasarkan dari La-poran Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberanta-san Korupsi (KPK) yang tercatat pada 2010. Daftar kekayaaan Setya Novanto Ketua DPR RI 2014-2019 ini terbilang fantastis. Terakhir kali Bendahara Umum Partai Golkar itu melaporkan LHKPN ke KPK adalah 4 tahun silam. Namun setelah-nya, Setya Novanto tidak pernah mem-berikan LHKPN lagi ke KPK. Termasuk JAKARTA, (WN) – Ratusan ribu relawan siap pasang badan demi lancarnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang, di pelantaran Monumen Nasional (Monas), Jakarta. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 ketika terpilih sebagai Ketua DPR RI yang baru untuk masa 5 tahun berikutnya. Dikutip dari laman acch.kpk.go.id, dalam laporan LHKPN Setya Novanto pada 14 Mei 2010, tercatat kekayaan Setya Novanto mencapai Rp 73,3 miliar. Jumlah itu merupakan perolehan kekayaannya dalam kurun 2001-2009. Dalam kurun 2001-2009 tersebut, jumlah kekayaan Setya Novanto mengalami >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN Menawarkan jasa service accounting: 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com Dugaan Korupsi Dana Hibah Tahun 2011-2012-2013 KPK Sebut Kasus Korupsi Haji Menggurita JAKARTA, (WN) - Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) belum menahan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kasus dugaan korupsi itu amat kompleks. “Menggurita dari sistem, oknum, dan jaringannya,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat, 10 Oktober 2014. Menurut Busyro, kasus yang menjerat Suryadharma sudah terjadi sejak lama. Jumlah proyek banyak dan nilainya sangat besar. Oleh sebab itu, KPK belum bisa menahan Suryadharma sebelum kasus ini terungkap lebih jelas. KPK, kata Busyro, juga terkendala lokus atau tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. “Sebagian kendala itu SERANG, (WN) - Ketua LSM KA-RAT Banten (Kajian Realita Banten), Adung Hermawan, bersihkeras menanyakan mekanisme proses dana hibah pada tahun 2013, disaat kepe-mimpinan Irfan Santoso. Masalahnya saat Mashuri menjabat beliau tidak menandatangani bantuan dana hibah. Kini disaat kepemimpinan Irfan Santoso, banyak kejanggalan yang ditandatangani oleh Irfan Santoso pada bantuan dana hibah pada ta-hun 2013 untuk para lembaga yang tidak jelas peruntukannya. Pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2012 sudah terbukti banyak masalah dan pejabatnya banyak yang di kerangkeng (dipenjara), ungkap Adung saat diwawan-carai Harian Warta Nasional, Rabu (8/10/14). Adung me-negaskan, da-lam hal ini ak-an mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan hanya Kopralnya aja yang di tangkap, jenderalnya pun harus ditangkap, tegas Adung. Diketahui pada tahun 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi (Mantan-Sekda-red) adalah Ketua Tim Dana Hibah yang di sebut Jenderal dari si Kopral selaku pengelola dana hibah, >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 JAKARTA, (WN) - Perselisihan an-tara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum rupanya sudah mereda. Keduanya bakal ‘berko-laborasi’ untuk mengungkap dugaan penerimaan uang yang dilakukan Edhi Baskoro “Ibas” Yudhoyono selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. “Nanti Mas Anas mau juga membantu menjelaskan. Ya ini kan posisinya ada ketua umum, sekjen, ada bendum, ada proyeknya yang dikumpulkan,” kata Nazar saat hen-dak diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2014). Menurut Nazar, mereka berdua siap membantu KPK meng-ungkap dugaan korupsi yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu. Nazar pun menyebut, bukan tanpa bukti dia bilang Anas mau mem-bantu. “Waktu jadi DPR, dia jadi Sekjen. Saya jadi Bendahara Umum. Jadi gini, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, se-muanya itu sama-sama,” sebut Nazar. Nazar mengaku kesemua kete-rangan akan dibeberkan kepada penyidik. “Nanti saya jelaskan. Nanti dijelaskan secara detail,” tegas Nazar. Berulangkali Nazar menuding Ibas kecipratan duit. Kemarin, terpidana itu kembali me-ngaku telah memberi bukti aliran uang US$ 450 ribu untuk Ibas, anak Presiden Susilo Bambang Yudho-yono kepada Komisi Pemberan- Konser Pesta Rakyat PRESIDEN terpilih Jokowi me-nyarankan pendukungnya untuk datang ke Pesta Rakyat di Monas.– “Kalau mau ketemu saya, datang saja ke Monas pada tanggal 20 Oktober, disana akan digelar acara Pesta Rakyat melalui Konser Salam Dua Jari. Ya, itulah baru namanya kegembiraan politik,” ujar Jokowi. Sebelumnya ‘Pesta Rakyat’ awalnya akan digelar di DPR. Ribuan pendu-kung Jokowi-JK ingin merayakan pelantikan RI I dan RI 2 itu. Para relawan dari Jakarta maupun luar kota ini berjanji acara ini berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Selan-jutnya Jokowi-JK akan diarak dari Gedung DPR hingga ke Monas untuk konser musik bersama Slank. Suami Iriana ini sudah tahu tentang rencana pendukungnya. Akhirnya Jokowi meminta agar perayaan dipusatkan di Monas, bukan DPR. Jokowi menyambut baik keinginan rakyatnya untuk bertemu dengannya di acara perayaan tersebut. Sementara Grup Band Slank beserta sejumlah musisi yang ter-gabung dalam Revolusi Harmoni mengajak semua orang untuk terlibat dalam acara itu. Personel Slank, Abdee Negara mengatakan, “Kita akan bikin acara-acara, bentuknya konser. Semacam syukuran rakyat atas pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober,” kata Abdee di Jakarta. “Jokowi-JK kan dipilih oleh rakyat, rakyat yang akan mengantar dia dari DPR sebagai simbol ke istana. Dan pada 20 itu akan jadi momen bangkitnya Indonesia,” ucapnya. Dalam pesta rakyat itu, para musisi, termasuk Slank dan Oppie Anda-resta, bakal membawakan lagu khusus yang diciptakan musisi Revolusi Harmoni. Menurut Abdee, lagu bertema persatuan Indonesia tersebut dipersembahkan untuk In-donesia baru. Abdee mengakui keterlibatannya dalam mendukung Jokowi-JK sebagai upaya memberikan sema-ngat untuk perubahan Indonesia. Sebagai seniman yang punya ke-mampuan berkarya, ia ingin memberi simbol semangat dalam pemerintahan baru dan menjadi titik tolok majunya Indonesia ke depan. Menurutnya, Jokowi serta tim kabinet tidak mungkin bisa melakukan perubahan tanpa melibatkan rakyat. Ke-terlibatan rakyat tersebut perlu simbol semangat dari para seniman salah satunya melalui lagu. “Itu kontribusi kita sebagai seniman, kontribusi kita mengajak orang untuk mengajak orang, “Ayo bersama-sama membangun Indo-nesia’,” ujarnya. MPR LANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah dipersiapkan para pimpinan MPR, yang akan diselenggarakan 20 Oktober 2014 di Gedung Nusantara,
EDITORIAL 2 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Menanti Gerakan Sosial Anti Korupsi Ala KPK, Jokowi dan Ahok Usai dilantik, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta diharapkan akan lebih kompak dan berkomitmen bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, memperkuat dan mengakselerasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di tanah air. Oleh : Rekson H.Pasaribu Pemred Harian Warta Nasional SAAT ini problem korupsi kita dalam dan kompleks. Legislasi, kebijakan, anggaran, pemilihan wakil rakyat, pemilihan kepala daerah, dan penunjukan atau pengangka-tan pejabat dari pusat sampai daerah sudah lama dibajak politisi dan pebisnis hingga merugikan kepentingan publik. Demikian juga penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan, sampai lembaga pemasyarakatan telah ba-nyak diselewengkan. Skandal Akil-gate di Mahkamah Konstitusi menunjukkan beta-pa akut problem penegakan hukum kita. Rakyat berharap, barangkali dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, dibantu Ketua KPK Abraham Samad, problem bangsa ini pasti bisa diatasi melalui”gerakan sosial anti korupsi “. “Ketiga pemimpin bangsa ini diharap-kan dapat segera membenahi persoalan institusi pengadilan yang bebas dan mandiri, pergantian pemerintah secara tertib dan teratur, partai politik oposisi yang kuat dan efektif, institusi media yang bebas dan mandiri, serta gerakan sosial anti korupsi yang kuat dan efektif”. Korupsi di lembaga peradilan dapat di-kurangi dengan keputusan Jokowi me-ngangkat kepala Polri dan Jaksa Agung baru yang memiliki kepemimpinan, profesionalisme, integritas, dan komitmen kuat mencegah dan memberantas korupsi. Kepada Kapolri dan Jaksa Agung baru, Jokowi bisa memerintahkan membentuk unit gugus tugas khusus yang berwenang mencegah dan memberantas korupsi di luar dan di tubuh kepolisian/kejaksaan. Meski KPK bukan bawahan presiden, Jokowi bisa mengorkestrasi desain kemitraan dan sinergi baru antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi. GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI Gerakan sosial anti korupsi merupa-kan tindakan kolektif yangmeminjam istilah pemilu terstruktur, sistematis, dan masif guna mendorong perubahan dari masyarakat koruptif ke masyarakat anti koruptif. Dengan definisi itu, gerakan anti korupsi kita saat ini jangankan kuat dan efektif, mewujud sebagai gerakan sosial saja belum apalagi terstruktur, sis-tematis, dan masif. Ciri sekaligus kelemahan gerakan anti korupsi sekarang ini: (1) elitis dan hanya melibatkan segelintir orang; (2) pen-dekatannya proyek, bukan program sehingga begitu proyek selesai, habislah semangat dan sumber daya mencegah dan memberantas korupsi; (3) secara finansial, organisasi masyarakat sipil sa-ngat bergantung pada hibah lembaga do-nor yang biasanya dari luar negeri se-hingga habis dana hibah, habislah etos dan epos kepahlawanan berantas korupsi itu; (4) secara manajerial, advokasi anti korupsi tak terorganisasi dengan baik, sporadis, tersebar, kecil-kecil, dan ber-gerak sendiri-sendiri; (5) rasa kepe-milikan terhadap upaya PPK rendah, hanya segelintir yang risau dan hirau kalau upaya PPK melempem; dan (6) karena semua itu, keberlanjutan upaya PPK tak terjamin. Ciri dan karakteritisk itu harus ditrans-formasikan sehingga upaya PPK (1) berbasis masyarakat, organisasi, dan profesi seluas mungkin; (2) pendekatan-nya lebih sistemik dan programatik; (3) mobilisasi dan penggunaan sumber daya lokal; (4) lebih terorganisasi dan terkelola dengan baik sehingga upaya PPK itu seperti orkestra filharmonis; (5) rasa kepemilikan terhadap upaya PPK harus seluas mungkin kelompok masyarakat, organisasi, dan profesi; dan (6) upaya PPK harus terus berkelanjutan melampau batas usia rezim pemerintahan. Ada banyak kerja politik, kebudayaan, dan pendidikan yang harus dilakukan untuk transformasi itu, seperti mendorong lahirnya UU dan peraturan pembuktian terbalik, penghapusan rezim sekretif, pengembangan kapasitas masyarakat, pengorganisasian dan pengembangan jaringan kerja, kampanye anti korupsi, dekonstruksi dan rekonstruksi nilai yang mendukung anti korupsi, penggalangan dan pengelolaan sumber daya, peng-gabungan kerja advokasi media arus utama dan media virtual. Untuk mengerjakan semua itu, kita tidak berangkat dari nol. Elemen dan keadaan yang mendukung gerakan sosial anti korupsi sudah ada, tinggal mengorkestrasi hingga lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Tipe relawan macam apa yang dibutuhkan kerja tersebut? Kita butuh relawan brain intensive. Mer-eka proaktif dan kreatif mencari dan men-definisikan peran yang mereka mainkan. Mereka berinisiatif, bergerak, memobilisasi sumber daya, dan mengelolanya sendiri. Lihatlah kesuksesan fenomenal yang dicapai Ainun Najib dkk dalam me-ngembangkan kawalpemilu.org. Ia tidak hanya mengembangkan inisiatif dengan hemat biaya dan berdampak tinggi, tetapi juga memberikan contoh baik mengelola 700 relawan secara virtual. Tanpa disuruh siapa pun, mereka sekarang bergerak lagi mengembangkan kawalpilkada.org. Benarlah pernyataan Band Slank, salah satu kelompok relawan dan pendukung kuat Jokowi, bahwa mereka tidak hanya mengambil jarak, tetapi juga akan mengontrol dan mengkritik bila Jokowi menjadi presiden.(**) Forum Diskusi Wartawan Banten Audensi Bersama Kapolda BANTEN, (WN) - Dalam agenda ke-giatan Forum Diskusi Wartawan Pro-vinsi Banten (FDWPB) adalah dengan melakukan audensi dengan Kapolda Banten, Brigjen. Pol. M. Zulkarnain MM.MH diruang kerjanya Selasa. Kedatangan FDWPB ini disambut hangat Kapolda Banten. Pertemuan ini merupakan agenda yang diprioritsakan oleh FDWPB. Dalam pertemuan ini Zulkaida sebagai Ketua FDWPB berharap agar Polda Banten tetap fokus dalam tupoksinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Zulkaida mengatakan, diharapkan Kapolda harus konsisten dalam pene-gakan supremasi hukum, khususnya di wilayah Banten, dan jangan sampai ada wacana Polda Banten ini mandul dalam penanganan korupsi, dan kasus-kasus yang melanggar hukum lain nya. Karena bagaimanapun Polda Banten harus menjadi ujung tombak di lapangan dalam penegakan supremasi hukum. Ini sebagai efek jera bagi para korupsi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun intansi lain nya. Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet JAKARTA, (WN) – Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan Edhie Bas-koro Yudhoyono alias Ibas, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerima US$ 450 ribu dari PT Duta Graha Indah, perusahaan milik Nazar. Sebelumnya, PT Duta Graha Indah berhasil memenangi tender proyek pem-bangunan Wisma Atlet, Jakabaring, Palem-bang, Sumatera Selatan. “Uang dari proyek Wisma Atlet itu diserahkan ke Mas Ibas di Kempinski sebanyak US$ 450 ribu,” kata Nazar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. Selain dugaan duit suap dari proyek Wisma Atlet, Nazar juga menyebut Ibas menerima duit dari Grup Permai, pe-rusahaannya, sebesar US$ 200 ribu. “Diserahkan ke Mas Ibas di ruangannya di Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Nazar. Soal duit US$ 200 ribu itu pernah dia katakan di muka persidangan, ketika Nazar menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi dalam proyek Hambalang dengan terdakwa bekas kolega Nazar di Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga eks Ketua Umum Demokrat. Nazar diperiksa selama hampir 11 jam. Dia mengaku ditanya banyak hal ihwal aliran duit Wisma Atlet. Nazar bercerita, awalnya perusahaan miliknya gagal mendapatkan proyek Hambalang. “Makanya kemudian dapatnya proyek Wisma Atlet yang nilainya hampir Rp 20 miliar,” katanya.(WILSON) Perlu dilakukan juga terhadap para pe-laku- pelaku pencurian uang negara di wi-layah Banten ini dan juga mafia BBM il-legal juga harus dibasmi, ungkap Zulkaida Kapolda Banten sangat berterima kasih dengan adanya audensi ini bersama FDWPB, dan kami juga ucapkan terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan. Tapi yang jelas, semua pena-nganan masalah korupsi maupun penga-nganan mafia BBM harus tetap mengacu pada protap dan aturan yang berlaku. Kami pun minta dukungan dari teman-teman pers, khususnya dari FDWPB atas dukungan, kalau tanpa Pers, kami ibarat sayur tanpa garam dalam bekerja. Dukungan dan informasi dari berbagai media begitu sangat penting, dan saya berharap bagi kalangan pers yang ada di Banten mendukung program yang sudah kami kerjakan. Ungkapnya. Dalam pertemuan ini juga dihadiri Dir.Intel Kombes. Pol. Eko, Kabid Humas AKBP. Ermayadi, penasehat Forum Diskusi Wartawan Provinsi Banten AM. Siagian Bsc, Wakil Ketua Forum Drs. Reymon Sinaga.(NENG) Tersangka Dalang Demo Rusuh FPI Buron JAKARTA, (WN)– Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamu’min sebagai buron. Dia merupakan penanggung jawab demonstrasi anti-Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) yang berujung anarkis pada Jumat, 3 Oktober 2014. “Kami masih mencari dia dengan status buron,” kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rik-wanto pada Ahad, 5 Oktober 2014. Menurut dia, polisi telah membentuk tim khusus untuk mencari Novel yang sudah berstatus tersangka. Rikwanto menuturkan Novel dan satu orang lagi yaitu Shahabudin Anggawi merupakan otak dari demonstrasi yang sudah diset untuk ricuh tersebut. Indikasinya kuat, pendemo sudah membawa senjata, batu, bahkan kotoran kerbau dalam aksi tersebut. Menurut dia, sudah ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Dari para pesakitan tersebut, empat orang masih di bawah umur sehingga dipulangkan dan dikenakan wajib lapor. Rikwanto mengatakan mereka dijerat dengan pasal berlapis kekerasan, pe-nyerangan terhadap aparat, dan kepe-milikan senjata. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Akibatnya 16 orang petugas polisi terluka akibat lemparan batu dan sabetan benda tajam.(TR) KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT: Harjo S.P, KOORDINATOR : Herbet Marbun SH, ANGGOTA BOKS REDAKSI HARIAN WARTA NASIONAL DITERBITKAN OLEH PT. NASIONAL TRITUNGGAL JAYAUTAMA NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hunter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Harjo SP WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Freddy Hutajulu REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Umaryadi PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Ester H, Budi Setiawan, Ferdinand, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu ALAMAT REDAKSI Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, WEBSITE www.harianwartanasional.com E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id REKENING BANK BCA NO: 8710006921 A/N : (Sylviah Hutajulu) PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) : Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan, T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet Nababan, Delimar Sitorus, KABUPATEN BANDUNG : Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KEPALA BIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALA PERWAKILAN BANTEN: Nazip, ANGGOTA : Deasy Soesilawati, Alirahman Oman, Hasan Firdaus, Holil, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG : Panggondian Panggabean, KEPALA BIRO KOTA TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Hendrik Togatorop, Farelly Simangunsong, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok, MADURA : PEKANBARU: Pasaribu, MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA: P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Januar Pohan, Indra Hasibuan, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA : Endang Wijaya, KOTAMADYA JAMBI : Hipni, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Y. Prumentius, PERWAKILAN SULAWESI UTARA : Henkie L Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga.
HUKUM & KRIMANA 3 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Coran Memakai Batu Makadam Bongkar Proyek Jalan Garda Wewuluh Berbau Korupsi SERANG, (WN) – Sangat memalukan kontraktor asal Sukabumi dalam mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Gorda Wewuluh, Kabupaten Serang dengan panjang 700 meter dengan lebar 5 meter, kepergok melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Ratusan Warga Tuntut Mundur Kades Edi Suhendi yang Minta Jatah Limbah PT Forisa LSM Tuding Arlan Marjan Gondol Dana Perawatan Jalan Wilayah Selatan Rp23 Miliar Terlibat Alkes di RSUD Cibabat BANDUNG, (WN) – Perem-puan muda sela-ku Manager PT Behrindo Nusa-perkasa ditetap-kan tersangka dalam perkara korupsi penga-daan alat keseha-tan di RSUD Ci-babat Cimahi. Dia langsung ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Rabu (1/10/14). Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Suparman menga-takan, NA merupakan manager PT Behrindo Nusaperkasa. “Penahanan dilakukan kare-na tersangka tidak koperatif. Bahkan tersangka sempat menghilang dan dikhawatir-kan akan melarikan diri,” ujar Suparman di halaman Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE Mar-tadinata, Rabu (1/10/2014). “Ada pekerjaan pengadaan alkes yaitu pengadaan alat laboratorium dan penunjang layanan. Dananya berasal dari bantuan APBD I pro-vinsi Jabar senilai Rp 9 miliar di mana PT Behindo Nusa Perkas adalah rekanan dalam pengadaan alkes tersebut,” ungkap Suparman. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan nilai kerugian Negara akibat ulah tersangka yaitu men-capai Rp 3,1 miliar. Tersangka ditahan berda-sarkan surat penahanan no-mor 483/Fd.10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Ia akan dita-han selama 20 hari ke depan. Wanita berambut panjang itu turun dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan Kejati Jabar sekitar pukul 15.45 WIB. Ia dikawal oleh sejumlah jaksa. Setelah masuk ke dalam mobil, tersangka pun langsung dibawa menuju Lapas Wanita Sukamiskin. Sebelumnya, mantan Dirut RSUD Cibabat Cimahi dr En-dang Kesuma Wardani telah le-bih dulu menjadi tersangka dan kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Saat ini Endang masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.(HARJO) Pelaku Video Mesum Berseragam PNS Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sudah Terungkap SERANG, (WN) – Identitas pemeran perempuan dalam video mesum berseragam Pe-gawai Negeri Sipil (PNS) Banten, akhirnya terungkap. Pelaku diketahui berinisial IF, dan merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Terungkapnya identitas pelaku, setelah bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa-du (SPKT) Polda Banten, menerima laporan penga-duan pada Rabu, (24/9/2014) kemarin, dari IF, yang me-ngaku sebagai pelaku video mesum. IF kemudian menja-lani pemeriksaan di Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Tidak ada penangkapan karena dia statusnya sebagai pelapor. Tadi kondisinya masih syok. Belum banyak memberikan keterangan,” ujar Kasubdit II Fismondev AKBP Dadang Suherli, saat dihubungi wartawan kemarin. Dadang menjelaskan, IF telah mengaku bahwa dirinya yang ada dalam video mesum tersebut. Dadang pun men-duga kuat bahwa adegan me-sum tersebut direkam meng-gunakan laptop dan diunggah mantan pacar IF atau pelaku laki-laki dalam adegan video mesum. “Masih diselidiki siapa pe-ngunggah rekaman tersebut. Identitas mantan pacar pe-lapor belum kami ketahui ka-rena pelapor masih syok berat,” tambah Dadang.(JIP) Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Diringkus Saat Menyuap Gedung PT Pos Indonesia di Bandung Digeledah TANGERANG, (WN) – Eddi Suhendi selaku Kepala Desa Telaga, di Kecama-tan Cikupa, Kabupaten Tangerang di se-rang balik oleh ratusan massa pengun-jukrasa. Para pendemo sangat marah dan kecewa terhadap sikap Edi Suhendi yang memanfaatkan jabatan untuk meminta jatah limbah dan jatah penerimaan karyawan untuk PT Forisa di kawasan Industri Cikupa Mas, Jalan Bumimas II No 7, Desa Telagauntuk, Tangerang. Dari pantuan Harian Warta Nasional, kantor Desa Telaga mendadak ramai dikerumuni oleh ratusan warga untuk mencari keberadaan Kepala Desa Edi Suhendi. Karena Eddi Suhendi tidak ada ditempat, para pendemo meneriak yel yel, “ kades harus mundur, tuntut mundur Eddi,” teriak pendemo bersahut sahutan. Ahmad Muhroni (34) dan Muhroni me-ngatakan, Eddi Suhendi selaku Kades Tela-ga lebih mementingkan urusan pribadi de-ngan meminta jatah limbah dan jatah re-krutmen karyawan ke PT. Fo-risa. Terus apa perannya untuk warga selama 1 tahun menjabat di desa ini, ujar Ahmad, salah seorang pengunjukrasa. “Kekesalan warga terhadap Kades Eddi sedianya sudah berlangsung lama. Hingga puncaknya mencuat hari ini, spontan warga mendatangi kantor desa. Warga sudah kesal, karena ada warga yang mengeluh dimintai uang Rp 2 juta agar bisa bekerja di kawa-san Industri itu, masa mau kerja dimintai uang Rp 2 juta. Kades macam apa itu ?, sama sekali tidak mengayomi masyarakat, tambah Muhroni dengan nada kesal. “Karenanya, para pendemo pun meminta agar Kades Eddi segera mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak lagi fokus untuk mengurus warganya. Memang pemerintah desa itu lembaga apa. Pokoknya, kami minta Kades mun-dur dari jabatannya,” tegas Muhroni. Camat Cikupa, Hendar Herawan me-ngatakan, semestinya pemerintah desa menjadi fasilitator dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Caranya dengan mengakomodasi kepentingan warga untuk mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan dan kese-hatan. “Tentunya salah besar bila Kepala Desa ke perusahaan untuk urusan rekrutmen karyawan dan limbah,” ujar Herawan saat ditemui di lokasi demo. Untuk itu, kata Hendar, pihaknya berusaha meluruskan persoalan itu sesuai tupoksi kecamatan sebagai pembina Kades. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan pidana. “Tentunya dengan kondisi ini, kami berupaya meluruskan langkah Kades Eddi yang salah, namun tupoksi kami hanya dalam pembinaan untuk mendapatkan win win Solution,” ungkap Camat Cikupa. Sebelumnya, Kepala Desa Telaga Eddi Suhendi mengatakan, wajar dong saya juga kebagian soal limbah, orang nantinya limbah itu saya jual juga ke warga saya. Memang gaji Kades itu ada?,” Proses rekrutmen di PT Forisa dipegang sepenuhnya oleh H.Omang. Kok saya sebagai Kades disini tidak dapat jatah sih,” kilah Eddi.(RAM) DARI pantuan Harian Warta Nasional dilapangan, ditemukan banyak kejang-galan saat pelaksanaan awal, seperti gelar batu Agregat asal-asalan bahkan tanpa adanya matrial untuk pengerasaan sepanjang 300 meter dan tanpa Besi Tebar/Dowel. Yang lebih parahnya, saat pengecoran untuk mengurangi volume dan bahan material pihak kontraktor menggunakan batu Makadam hingga cairan adukan Beton merata hingga titik 10. Abadi Berkah, selaku pelaksana lapangan diamanati anggaran dari Pemerintah Kabupaten Serang sebesar Rp 1,6 milyar dari Dana Alokai Umum (DAU) tahun 2014 untuk mengerjakan betonisasi /peningkatan Jalan Gorda Wewuluh Kabupaten Serang sepanjang 700 Meter dengan lebar 5 Meter, tebal 20 CM dan pasangan Tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 630 meter. Sedangkan tembok penahan tanah dikerjakan kontraktor sangat asal asalan terkesan asal jadi, dilapangan pemasa-ngan TPT-pun berbau sarat korupsi dengan pengurangan volume matrial serta bahan matrial yang murah, hingga pemasangan TPT baru seumur jagung 5 hari sudah bongkar/Rapuh. Gunawan selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang saat ditemui dilapangan menjelas-kan pekerjaan fisik bagus, bahkan sudah ada pembayaran dari Dinas, baru cair 50 persen. Tetapi dipotong uang muka se-besar 20 persen dan tidak ada indikasi korupsi. “Ini bagus pak tidak halnya kon-traktor yang dulu saat mengerjakan jalan yang sebelahnya, kontraktor yang ini bagus,”ucap,Gunawan. Ironisnya, hasilnya dilapangan sangat berbeda dari pernyataan Gunawan. Kontraktor bermain curang dengan me-ngurangi volume dan bahan matrial untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Kita kalkulasikan betonisasi sepanjang 700 meter lebar 5 meter dan ketinggian 20 CM. Ini sangat-sangat dahsat keuntungan kubikase Beton untuk kontraktor. Harian Warta Nasional rencananya akan meminta rekapan hasil pesanan Beton Abadi Berkah kepada pihak peru-sahaan Beton. Bahkan sudah meng-konfirmasikan untuk di laporkan ke pihak yang berwajib Tipikor Polda Banten.(JIP) BANDUNG, (WN) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah gedung pusat PT Pos In-donesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2014) pagi. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 1.725 unit personal data terminal (PDT) sebesar Rp10,5 miliar. Penyidik memeriksa ruang Direktur Pengadaan PT Pos di gedung yang berlokasi di Jalan Banda itu. Petugas kemudian menyita sejumlah berkas pengadaan PDT tahun 2012-2013 tersebut. Kejaksaan menduga pengadaan PDT diwarnai aksi korupsi. Sebab kondisi alat tak sesuai dengan spesifikasi pengadaan dan rusak. Manager Public Relation PT Pos Indonesia Abu Sof-yan mengatakan lembaganya tak melakukan tindakan korupsi. Sebab pengadaan PDT sesuai dengan protap dan melewati jalur lelang. Namun demikian, PT Pos Indonesia bersikap kooperatif atas penyelidikan Kejagung. Selain di Kantor PT Pos di Jalan Banda, penyidik juga menggeledah Kantor Pos Divisi Pengadaan Barang dan Jasa di Jalan Jakarta. Dalam kasus itu, Kejagung menetapkan dua tersangka yang merupakan karyawan PT Pos yaitu berinisial M dan EC.(HERBET) PANDEGLANG, (WN) – Ratusan warga yang terdiri dari gabungan beberapa Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banten diantaranya LSM Ombak, melaku-kan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Selatan, Cikoneng, Ka-bupaten Pandeglang, Banten. Dalam aksi tersebut para pendemo me-nuding adanya dugaan bahwa Arlan Marjan Selaku Kepala UPT menggondol Dana Perawatan Jalan dan Jambatan Wilayah Selatan Dinas Bina Marga Tata Ruang Banten yang bersumber dari anggaran pemeliharaan jalan di wilayah selatan Banten sebesar Rp. 23.Milyar pada tahun 2013. Dijelaskan para pendemo, Provinsi Banten melalui APBD Banten tahun 2013 telah menganggarkan sekitar Rp23 miliar lebih, untuk perawatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah selatan Banten. Namun faktanya, kondisi ruas jalan di wilayah selatan banyak yang rusak parah seperti tidak adanya perbaikan. Hal itu menurut pendemo memunculkan kecurigaan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya diserap. “Seharusnya anggaran 23 miliar itu bisa membuat jalan menjadi bagus dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun yang terjadi, malah jalan semakin rusak saja dan seperti tidak tersentuh tanpa adanya Pemeli-haraan,” ujar Popy Yusuf, salah satu pendemo. Sementara, Kepala UPT Wilayah Selatan, Arlan Marjan, tidak mau menemui para pendemo kendati pendemo ingin minta klarifikasi dari pihak dinas. Wartawan yang berada di lokasi aksi pun kesulitan mencari keberadaan Arlan Marjan. Seperti diketahui, pada 2013 lalu, Pemprov Banten melalui DBMTR Banten meng-alokasikan anggaran sekitar Rp23,22 miliar, untuk perbaikan di sejumlah ruas jalan di wilayah selatan Banten diantaranya, ruas Bayah-Cikotok, Gunung madur-Pulomanuk, Cikotok-Batas Jabar, Mengger-Mandala-wangi, dan beberapa ruas lainnya yang ada di wilayah selatan Banten. Menambahkan, Popy Yusuh minggu depan akan Kembali aksi ke UPT Selatan dan KPU Kab. Serang, dengan dugaan Dana Peme-liharaan Jalan Jambatan dan Penanganan Longsor 2 Milyar di duga masuk ke Pen-calonan Politik 9 April lalu ke Inisial (M) istri dari Mantan Kepala Dinas BMTR Banten (Sutatdi-red). Dan Dugaan dana Pemeliharaan 2014 untuk Menyumbang Kegiatan Resepsi Keluarga Kadis BMTR Banten (Husni Hasan) Di Hotel Ratu Bidakara Kota Serang.(JIP) Manager PT Behrindo Nusaperkasa di Bui BANGKALAN, (WN) - Ke-jaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap dua orang terdu-ga Pemberi dan Penerima suap di Kabupaten Bangkalan yaitu Leo Handoko selaku Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Madura dan Zaiful Imron Mustofa. Keduanya dibekuk dalam operasi tangkap tangan pada, Senin. Berawal Kejati Jatim menerima informasi adanya dugaan penyuapan pada Senin siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah ditelu-suri dan diyakini kebenaran-nya tim Kejati Jatim mela-kukan penangkapan. Dalam operasi itu diaman-kan uang tunai dengan total Rp. 92.500.000,- yang dite-mukan oleh tim dilaci kerja Zaiful Imron Mustofa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp. 7.500.000,- disaku celana yang dikenakan Zaiful Imron Mustofa. Kemudian Tim Kejati Jatim menggeledah mobil Toyota Innova milik Leo Handoko ditemukan sebuah amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Tersangka Leo melakukan penyuapan untuk kepengu-rusan izin pembukaan usaha mini market Alfa Mart di Kabupaten Bangkalan. Dan dari pengakuan Leo sebelum ditangkap dia telah menyiap-kan uang sebesar Rp. 160.000.000,- Terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan penahanan dan proses penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.(SM)
NUSANTARA 4 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 DSAP Banten Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Dengan Sistim 3 R BANTEN, (WN) – Demi terlak-sana nya program kegiatan yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSAP) Pro-vinsi Banten, setiap tahun nya mengadakan sosialisasi pem-bangunan di bidang pengolahan sampah Reuse, Reduce dan Recyle. Sosialisasi sampah 3 R ini telah dilaksanakan di Hotel Bidakara Kota Serang. Dinas Sumber Air dan Permu-kiman melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah 3 R (Resuse, Reduce, Reycyle) se Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan ini bersumber dari Anggaran DSAP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014. Ir.Helmy Nuddin Zein Kepala Bidang Perumahan dan Pemuki-man pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Prov. Ban-ten mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pelatihan pengolahan sampah ini sudah dilaksanakan di Hotel Bidakara Kota Serang beberapa hari yang lalu, so-sialisasi ini di hadiri langsung oleh Kepala Dinas, Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan kelompok Swa-daya Masyarakat (KSM) Penge-lola sampah 3 R se-Prov.Banten. Karena wilayah Prov.Banten ini kota nya sangat pesat ber-kembang dengan meningkat jumlah penduduk sangatlah pesat, dan dalam peningkatan jumlah bangunan gedung serta pemukiman yang berpotensi terjadinya pencemaran sampah dan penumpukan sampah, tentulah pihak kami harus turun tangan, dengan cara sosialisasi ini tentunya harus diperlukan dalam p e n g o l a h a n sejak dini. Dengan ada-nya sosialisasi ini kita terus be-rupaya untuk mewujudkan serta kewajiban untuk melaksa-nakan lingku-ngan yang sehat dan bersih, se-hingga kegiatan ini dapat me-nambah wawasan dan juga melatih komponen masyarakat supaya dapat mengelola sam-pah yang berbasis 3 R. Helmi menambahkan, kegiatan ini juga untuk mengoptimalisa-sikan pengelolaan sampah ber-basih 3 R, yang mana bertujuan untuk merealisasikan dalam isu-isu Millenium Development Goal’s (MDG’S). Sehingga dalam memperkuat pelaksanaan penge-lolaan sampah berbasis sampah 3 R yang berada di masyarakat, karena sampah ini juga sangat berdekatan di lingkungan masya-rakat, itu merupakan peran dari masyarakat sangat di perlukan dengan menyadarkan mereka, jika sampah di kelola dengan baik maka pengelolaan sampah dengan system 3 R. Ungkap nya H.Adib Solichin M.Msi Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan SDAP Prov.Banten mengatakan di ruang kerja nya, bahwa pada UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mem-berikan arahan, sehingga bahwa arahan dalam pengelolaan sampah itu sendiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sehingga pengurangan sam-pah dilakukan dengan pemba-tasan timbulan sampah (Re-duce), Pemanfaatan Kemabali (Reuse) dan Pendaurulangan (Reycle), pada sosialisasi ini merupakan salah satu persoalan lingkungan di Indosnesia, baik di lihat kuantitas dan kualitas nya ada timbul manajemen nya terkait masalah pengelolaan nya, sehingga ada komplektitas persampahan di pengaruhi pada tingkat pertumbuhan dan gaya hidup dari masyarakat itu sendiri.(NENG) Fraksi DPRD Banten Telah Terbentuk BANTEN, (WN) – Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten periode 2014- 2019 pertama kalinya menggelar Rapat Pripurna DPRD Banten, dan setelah wakil rakyat tersebut di lantik pada tanggal 11 September 2014 dengan agenda penetapan Sembilan fraksi. Rapat paripurna di hadiri 62 orang anggota dari 85 anggota DPRD Banten. Rapat paripurna yang digelar digedung DPRD Banten di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten [KP3B] Se-rang, senin menetapkan Sem-bilan fraksi dari 10 partai politik peserta Pemilu 2014 yang digelar 9 April yang lalu. Rapat Paripurna terkait pengu-muman dan penetapan fraksi DPRD Banten periode 2014- 2019 antara lain pembentukan susunan keanggotaan serta unsur pimpinan dan sekaligus panitia khusus (Pansus) Penyu-sunan Tata Tertib [ Tatib] DPRD Banten tersebut di pimpin langsung oleh pimpinan se-mentara DPRD Banten Asep Ramatullah dan Suparman. Adapun Fraksi-fraksi DPRD Banten yang telah terbentuk dan di setujui melalui rapat paripur-na tersebut terdiri dari 9 fraksi yaitu Fraksi Demokrasi Indone-sia Perjuangan (PDI-P) Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indone-sia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Ama-nat Nasional (PAN), Fraksi Per-satuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hati Nurani rakyat (Hanura), Fraksi Partai Nasdem. Paripurna ini dihadiri Pelak-sana Tugas (Plt), Sekretaris Daerah (Sekda), Asmuji HW yang mewakili Plt. Gubernur Banten Rano Karno. Selain itu rapat juga dihadiri Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Peme-rintah Provinsi Banten, serta para tokoh masyarakat dan pe-juang pembentukan Provinsi Banten serta unsur utusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Provinsi Banten. Asep Rahmatullah Ketua Sementara DPRD Prov.Banten mengatakan, Untuk penetapan Komisi-komisi dan alat keleng-kapan lainnya, nanti menunggu jadwal Ketua dan pimpinan definitivef DPRD Banten 2014- 2019. Sebanyak 85 orang ang-gota DPRD Banten yang telah dilantik apada awal September 2014 terdiri dari PDIP 15 kursi, Golkar 15 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, PKS 8 kursi, Partai Ge-rindra 10 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, PKB 7 kursi, PAN 3 kursi, PPP 8 kursi, serta Partai Hanura 6 kursi.(ADV/NENG) Bantuan Dana Hibah Untuk Banten Dikurangi BANTEN, (WN) – Anggaran hibah pada perubahan APBD Banten tahun 2014 dikurangi Menteri Dalam Negeri (Men-dagri) Gamawan Fauzi sebesar Rp2 miliar. Berdasarkan dokumen APBD Perubahan 2014 yang disahkan dewan, belanja hibah naik Rp26,4 miliar dari semula Rp1,367 triliun menjadi Rp1,394 triliun. Mendagri menilai penganggaran hibah dianggap terlalu besar kenaikannya, dan dinilai kurang terlalu dibutuhkan. “Mendagri menilai ada belanja lain yang lebih diutamakan. Misalnya, belanja modal itu ke DBMTR. Rencananya untuk pembangunan infrastruktur,” kata Plt Sekda Banten Asmudji HW. Disinggung sisa lebih penggunaan ang-garan (Silpa) APBD 2013 yang masuk dalam APBD 2014 sebesar Rp1,06 triliun, Asmudji mengaku belum tahu akan digunakan untuk apa. “Soal Silpa kita masih berupaya menyerapnya. Karena APBD 2015 baru membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Ang-garan Prioritas Plafon Anggaran Semen-tara) dengan dewan dan sudah sudah disepakati. Atas dasar itu lalu disusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), setelah PAD Banten Tahun 2015 Targetkan Sebesar Rp 4,6 Triliun Pemerintah Banten Tidak Melaksanakan Qurban itu bicarakan dengan dewan dan sampaikan nota pengantar APBD-nya,” paparnya. Ketua DPRD Banten Se-mentara Asep Rahmatullah menganggap tidak ada yang krusial pada evaluasi APBD Perubahan 2014 dari Men-dagri. “Hibah minta diperjelas peruntukkannya. Tapi secara keseluruhan tidak merubah struktur. Memang Mendagri minta dikurangi dua miliar. Yang lain enggak ada masalah. Seperti diketahui, pada APBD Peru-bahan Pemprov 2014, belanja daerah diusulkan naik sebesar Rp560 miliar yakni dari semula Rp7,349 triliun diusulkan naik Rp7,909 triliun. Pada pos belanja tidak langsung, yang mengalami kenaikan yaitu belanja pegawai dari Rp558,5 miliar naik Rp31,3 miliar menjadi Rp589,9 miliar, dan belanja hibah naik Rp26,4 miliar dari semula Rp1,367 triliun menjadi Rp1,394 triliun. Sementara alokasi untuk belanja bantuan sosial (Bansos) usulannya tetap yakni se-besar Rp91 miliar. Pada pos belanja lang-sung mengalami kenaikan sebesar Rp192 miliar. Yakni dari semula pada APBD Murni 2014 sebesar Rp3,3 triliun naik menjadi Rp3,5 triliun. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai yang usulannya naik Rp10 miliar dari semula Rp159 miliar menjadi Rp169 miliar, belanja barang dan jasa naik Rp139 miliar dari Rp1,472 triliun menjadi Rp1,611 triliun dan belanja modal naik Rp43,2 miliar dari Rp1,694 triliun menjadi Rp1,737 triliun.(NENG) Bandung Ingin Meniru Cara Ahok BANDUNG, (WN) - Kota Bandung bisa mencontoh langkah penertiban parkir liar ala Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok menerapkan derek paksa bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Anggota DPRD Jawa Barat, Maman Abdurachman menuturkan seharusnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bisa meniru langkah tegas penertiban parkir di DKI Jakarta. Menurut dia, penertiban di parkir liar di kota kembang ini masih belum konsisten. “Saya setuju dengan penghukuman Ahok. Mestinya itu bisa dilakukan di Bandung,” tutur Maman kepada wartawan di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/10/2014). Maman melihat, masih banyak pelanggaran-pelanggaran parkir liar di Kota Bandung. Sebagai contoh, kata Maman, di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta setiap malam menjadi parkir mobil, angkot, bus hingga truk. “Tak hanya itu, kawasan pendidikan juga picu kemacetan. Lantaran banyak kendaraan parkir di pinggir jalan. Salah satunya SD Banjarsari di Jalan Merdeka. Di beberapa titik perempatan di Kota Bandung saat ini menjadi tempat ngetem dadakan yang menimbulkan kemacetan,” kata dia. Maman menyebutkan salah satunya di perempatan Dago - Jalan Riau menjelang malam banyak angkot Dago yang ngetem di kawasan tersebut. “Bahkan jumlahnya hingga belasan unit dan itu sangat dibiarkan,” kata dia. Menurut dia, sistem penggembokan kendaraan yang digagas Pemkot Bandung saat ini masih belum efektif. Pasalnya, Pemkot Bandung tidak konsisten melaksanakan penertiban itu. “Faktanya hanya bertahan seminggu hingga sebulan. Setelah itu marak lagi dan tidak ada tindakan. Seharusnya dilakukan secara konsisten agar mereka jera dan tidak parkir dilokasi yang tidak diperkenankan,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia menambahkan perkembangan pembangunan Kota Bandung yang terus meningkat, salah satunya menjamurnya apartemen-apartemen, menjadi pemicu parkir liar. Pemkot Bandung sendiri tidak ada perencanaan yang matang sehingga lahan parkir terlupakan. “Saat ini gencar dibangun apartemen dengan puluhan lantai tetapi lahan parkirnya terbatas akhirnya akan meluber kemana-mana,” kata dia.(TIM) SESUAI dengan Visi terwujud nya pe-ningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang professional guna me-nunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan Misi nya adalah mening-katkan pendapatan daerah sesuai potensi, meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel peningkatan kapabilitas kelembagaan Prov.Banten. Untuk peningkatan kapabilitas kelem-bagaan Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pe-merintah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Dinas Pen-dapatan dan Pengelolaan Keuangan Da-erah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi. Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada 2 (dua) fungsi DPPKD Prov.Banten diantara nya pengelola pendapatan daerah dan pengelola ke-uangan daerah, karena dalam rangka pengeluaran pendapatan daerah yang mana berkaitan dengan tupoksi DPPKD sendiri, DPPKD sendiri hanya melaksanakan pemungutan pajak saja. Sehingga menjadi bahan pokok untuk mendukung PAD Prov.Banten, ini meru-pakan salah satu komponen PAD yang bersumber dari pajak daerah. Pajak Daerah ini merupakan kewenangan DPPKD, ada pun pemungutan pajak diantara nya PPKB, BNKB, BBK-KB, Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Pokok, Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Banten ten-tunya harus ada upaya-upaya intensif pajak, juga potensi-potensi yang ada, se-hingga mempermudah layanan kepada masyarakat, dan juga dalam proses pe-ningkatan pendapatan harus lah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada masyarakat di perlukan ketersediaan sarana dan pra-sarana pendukung bagi tereseleng-garanya mekanisme kegiatan secara efektif dan efesien. Mengenai sarana dan Prasarana DPPKD Prov.Banten telah memiliki 11 (sebelas) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), DPPKD Prov.Banten sendiri telah memiliki 23 Gerai kantor samsat ini dalam rangka pen-dekatan kepada masyarakat secara lang-sung, karena DPPKD Prov.Banten ini juga memiliki On-line. Dengan cara sosialisasi ini baik secara langsung dan tidak langsung pihak UPT akan mendatangi secara langsung kepada masyarakat, dan DPPKD Banten juga melakukan sosialisasi ke berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Dan pihak UPT sendiri juga melakukan samsat keliling, dengan adanya samsat keliling ini dapat mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor samsat setempat. Dinas Pengelolaan Keuangan Da-erah( DPPKD) Prov.Banten juga telah memiliki 6 (enam) unit mobil samsat keliling untuk masing-masing Unit Pelaksana Tekhnis (UPT). Di sisi lain untuk menertibkan administrasi pajak kendaraan roda dua dan roda empat tentu nya pihak UPT samsat setempat melakukan razia, sehingga para pengguna kendaraan dapat membayar pajak, dan juga di berikan arahan yang positif dari UPT samsat Setempat. Ada juga masyarakat yang ketidak-tahuan mengenai pajak, dan pihak kami pun segera melakukan sosialisasi tentang pengertian tentang pemahaman pajak, karena masyarakat dengan membayar pajak dapat membantu keikutsertaan dalam membangun. DPPKD Prov.Banten telah mengusul-kan 3 Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), DPPKD Prov.Banten telah melakukan kajian-kajian bersama tim Biro Organi-sasi Prov.Banten, dan hasil nya hanya 2 (dua) yang akan di bangun, diantara nya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balaraja dan kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sepatan. Dengan di mekarkan nya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) samsat yang berada di Balaraja Kabupaten Tangerang, karena pendapatannya paling terbesar, pen-dapatan nya paling besar mencapai kurang lebih se hari mencapai 4 Milyar. Karena di Balaraja ini memiliki 29 Kecamatan. Daerah Balaraja ini masyarakatnya berdomisili di pesisir pantai utara, sehingga ini merupakan hal yang paling serius untuk membangun kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Balaraja. Dengan adanya pemekaran kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Balaraja dan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sepatan, pelayanan kepada ma-yarakat dapat lebih baik, dan juga dapat membantu dalam peningkatan Pen-dapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Banten. Sehingga pada tahun 2015 mendatang PAD Prov.Banten di targetkan mencapai 4,6 Triliyun.(NENG) BANTEN, (WN) – Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov.Banten No.7 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Prov. Banten, juga Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dan Peraturan Daerah No.9 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, dan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BANTEN, (WN) – Peme-rintah Provinsi Banten melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tidak lagi memberikan bantuan hewan qurban untuk masyarakat. Tentu nya pihak Biro Ke-sejahteraan Rakyat telah me-lakukan koordinasi bersama para ulama-ulama dan para tokoh di Banten, bahwa berkurban merupakan ibadah individu atau perorangan yang tidak layak dibantu oleh pemerintah. Irvan Santoso, Kepala Biro Kesra mengatakan, Peme-rintah Banten setiap tahun biasanya melakukan kegiatan berqurban yang di fasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan setiap tahun nya menyembelih hewan qurban seperti kerbau, kambing dan sapi. Untuk tahun ini, Pemerintah tidak melakukan penyembelihan qurban lagi, ini merupakan hasil dari pertimbangan berdasarkan evaluasi pemberian bantuan hewan kurban serta tanggapan para ulama dan kiai di Banten. “Para ulama tidak merekomendasikan bantuan untuk dilanjutkan”, tentu nya dapat memahami dalam hal penyaluran tentu nya harus melalui bantuan sosial. Dari segi penyaluran dalam berqurban melalui Pemerintah tentunya tidak jelas siapa yang berkurban, jika berqurban dari anggaran APBD. “Pemberian hewan kurban ini lebih banyak mudarat dari pada manfaat nya. Lebih baik, anggaran itu diberikan ke bidang lain seperti kebutuhan infrastruktur dan lain-lain,” ujarnya. Irvan menambahkan, menjelang Idul Adha sudah banyak masyarakat yang meminta hewan kurban kepada Biro Kesra, bahkan ada yang mengajukan pro-posal permohonan bantuan hewan qurban. Tentu nya pihak kami akan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa pada tahun 2014 ini pihak Pemerintah tidak melaksanakan hewan qurban. Bila mana masyarakat memandang perlu ada bantuan hewan qur-ban yang anggaran nya dari APBD pada tahun depan, tentunya peme-rintah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Yang paling penting dalam proses pengang-garan nya jangan sampai tidak tepat sasaran. Perlu kami sampaikan kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) boleh memberikan he-wan kurban melalui DKM Masjid Raya Al-bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. “Silakan menitipkan hewan kurban di Masjid Albantani dan DKM siap me-nerima untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. KH AM Romli, Ketua MUI Banten mengatakan, jika kita niat untuk berkurban itu sifatnya perorangan, bukan lembaga atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa melaksanakan berkurban, karena hal tersebut merupakan ibadah individu umat Islam. Jika Pemprov Banten memberikan sumbangan hewan boleh saja dilakukan. Kemudian, penerima bantuan memba-gikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk kurban. Namun, hal ini tentu kurang patut karena hewan kurban tersebut atas nama siapa, jika dari APBD, perlu di pahami bahwa pemberian hewan kurban dari pemerintah juga kurang layak. Harusnya, bukan nama bantuan hewan kurban. Cukup bantuan kambing atau sapi untuk masyarakat agar masyarakat tidak mampu bisa makan daging setahun sekali, kami dari MUI Banten siap melakukan kajian bersama Pemprov Banten, jika memang permintaan masyarakat akan bantuan tersebut tinggi. jika diperlukan akan ada fatwa MUI Banten terkait hal itu. “Bisa kita kaji bersama biar tidak salah aturan,” ujarnya.(NENG) Kecamatan Kibin Buka Stan Untuk Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang SERANG, (WN) – Kecamatan Kibin ikut memeriahkan HUT Kabupaten Serang yang Ke-488 di alun-alun Barat Serang yang dimeriahkan melalui acara Pameran Pem-bagunan dan Karnafal serta Bazar diikuti beberapa kecamatan se Kabupaten Serang. Kecamatan Kibin sendiri mengerahkan hampir semua Desa se Kecamatan Kibin untuk memboyong hasil bumi, diantaranya Desa Cijeruk, Tambak, Suka Maju, Ciagel, Nagara, Barengkok, Nambo Ilir, serta Desa Kibin. Camat Kibin, Lukman mengatakan, ke-kompakan para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ikut serta berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang patut dibanggakan. “saya salut dengan delapan desa yang ada di Kibin bisa menapilkan beberapa kerajinan hasil pribumi dan produk industri Serang Timur seperti PT. Mitshuba II, PT. Mitshuba III, PT. NS. PT. Sari Roti, tuturnya.(MAN/SAN)
NUSANTARA 5 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Limbah Cair Pabrik Tepung Kelapa di Kawangkoan Dikeluhkan Masyarakat MINAHASA UTARA, (WN)– Salah satu kepedulian masyarakat terhadap lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan serta ikut melestarikan sungai dari pencemaran. Namun sayangnya, disaat masyarakat bantaran sungai menjaga serta melestarikan sungai aliran dari Sungai Tondano di yang berada di wilayah Pemerintahan Minahasa Utara, ternyata salah satu perusahaan di bidang pengolahan Tepung Kelapa yang ada di Desa Kawangkoan tidak bertanggungjawab atas limbahnya yang dibuang ke sungai Kuil. KELUHAN atas buruknya ku-alitas sungai dari dampak lim-bah pabrik Coconut itu disam-paikan oleh berbagai kalangan masyarakat Desa Kuil, Keca-matan Kolongan, Minahasa Utara kepada Harian Warta Nasional. “Sekarang ini kami merasa takut kalau mandi di su-ngai yang tercemari oleh limbah pabrik Coconut, yang bisa me-nyebabkan penyakit kulit se-perti gatal-gatal dan seba-gainya,” ujar NS, petani ikan. “Setiap hari, ada saja ikan di sungai, ditemukan mati. Keja-dian itu, telah berlangsung sejak produksi pabrik Coconut itu makin besar,” ujar NS. Petani lainnya pun merasakan hal serupa, “Coba saja lihat air su-ngainya sama seperti warna susu, ya akibat limbah pabrik Coconut, ujarnya. Sementara Kepala Desa (hukum tua) mengatakan, air sungai yang tercemari tentunya akan berdampak negatif terhadap suatu perubahan PH atau ko-sentrasi Ion Hydrogen. Air yang mempunyai PH yang lebih kecil dari PH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang mem-punyai PH yang lebih besar akan bersifat basa. Tentunya air limbah yang dibuang langsung kesungai oleh pabrik coconut akan me-ngubah PH air yang pada ak-hirnya mengganggu kehidupan organism didalam air sungai. Air limbah buangan dari pabrik coconut tersebut diduga telah mendegradasi sehinga menye-babkan terjadinya perubahan warna air sungai kuil. Kepala desa berharap pabrik coconut tidak lagi membuang limbahnya kesungai kuil sebelum dilakukan pemrosesan terlebih dahulu. Bilamana masih tetap pabrik coconut membuang limbah sebelum pemrosesan limbah, kepala desa akan melaporkan masalah ini ke badan lingkungan hidup, ujarnya. Menurut penyampaian masya-rakat dan pemerhati lingkungan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, kerugian akan terus dialami masyarakat jika ke-lestarian serta kebersihan sungai tidak terjaga, tentunya akan mempercepat kematian biota yang ada disungai tersebut. Jika bisa bertahan maka akan terjadi mutasi atau perpindahan. Kalaupun dikomsumsi tentu-nya akan berakibat langsung pada kesehatan manusia yang mengkomsumsinya. Dampak lainya akan mengurangi bah-kan secara langsung limbah pabrik Coconut telah merusak kualitas air sungai kuil sebab limbah cair milik pabrik Co-conut tersebut telah membu-nuh ratusan bahkan ribuan ikan serta nener ikan kecil yang ada di sungai itu. Sehingga membuat hilangnya kehidupan seperti keramba ikan tempat memancing serta hi-langnya pemandangan indah yang seharusnya dapat dinik-mati oleh banyak orang. Warga sekitar berharap kepada Peme-rintah Minahasa Utara untuk menindak tegas kepada perusa-haan yang dengan sewena-wena membuang limbah di sungai kuil.(TIM) Repdem Tolak UU Pilkada, Bupati dan Ketua DPRD Ikut Tandatangan Dukungan CILACAP, (WN) - Sekitar 150 massa yang tergabung da-lam Relawan Perjuangan De-mokrasi (Repdem) Cilacap menggelar aksi damai me-nolak Undang-Undang Pilka-da yang disahkan DPR RI pa-da Jumat dinihari lalu. Massa yang merupakan ga-bungan dari pemuda, mahasis-wa, dan petani itu mengawali aksi di bundaran Alun-alun Ci-lacap, membentangkan span-duk serta berorasi menolak UU Pilkada yang mengemba-likan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota dan gubenur kepada DPRD). Aksi massa juga diwarnai dengan teatrikal memerankan tokoh rakyat, bupati, dan ang-gota Dewan. Teatrikal meng-gambarkan matinya demokrasi. Rakyat yang digambarkan semakin sulit karena beban ekonomi, semakin berat karena ditambah dengan hak-hak demokrasi mereka yang dicabut oleh legislatif. Bupati sebagai penguasa kabupaten ternyata tidak mampu berbuat banyak kepada anggota Dewan. Sebab, bupati merupakan produk pilihan Dewan sehingga hanya bertanggungjawab kepada Dewan, bukan rakyat. Koordinator Umum aksi tersebut, Eko Sulistiadi me-negaskan bahwa UU Pilkada yang disahkan DPR RI nyata-nyata telah memasung aspirasi masyarakat, karena pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Jika dipilih secara langsung oleh rakyat saja kepala daerah masih bisa melakukan korup-si, apalagi jika dipilih oleh DPRD,” katanya, Jumat. Di sisi lain, Eko juga me-nyambut baik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda-ng- Undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mem-batalkan UU Pilkada. Namun, Eko menyebutkan Perppu itu masih harus men-dapat persetujuan DPR RI, dan inilah yang akan terus di-kawal. Sebagai bentuk desa-kan pencabutan UU Pilkada, massa membubuhkan tandata-ngan di atas kain putih se-panjang sekitar 50 meter. Usai berorasi di bundaran alun-alun, massa bergerak menuju Pendopo Wijayaku-suma Sakti, kompleks Pemkab Cilacap me-nemui Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pa-muji untuk meminta du-kungan pen-cabutan terha-dap UU Pil-kada. Dengan didampingi Ke-pala Badan Ke-satuan Bangsa dan Politik, Imam Yudi-anto dan Ke-pala Satuan Pamong Praja dan Linmas, Ditiasa Pradipta, Tatto menemui massa. Bupati lantas menyatakan dukungan terhadap aksi massa tersebut, dan langsung mem-bubuhkan tandatangan di atas kain putih yang dibentangkan massa di depan pintu gerbang pendopo. Dari pendopo massa berge-rak menuju Gedung DPRD Cilacap dengan agenda yang sama, meminta dukungan pencabutan UU Pilkada. Di Gedung DPRD mereka ditemui Ketua DPRD, Taufik Nurhidayat dan Wakil Ketua DPRD, Barokatul Anam. Meski Dewan sedang rapat paripurna pembahasan alat kelengkapan Dewan, Taufik menyempatkan diri bertemu massa dan bersama Barokatul Anam menyatakan mendu-kung aksi tersebut. Sama dengan bupati, Taufik dan Anam juga membubuhkan tandatangan di atas kain putih yang dibentangkan di depan pintu gerbang Gedung Dewan. Usai membubuhkan tandata-ngan, Taufik dan Anam kem-bali ke Gedung Dewan untuk menemui ketua-ketua fraksi guna mengajak ikut tandata-ngan dan menemui massa di salah satu ruangan di lantai 2. Di tempat itu para ketua fraksi, yakni Edi Purwanto dari PPP, Y Parsiyan dari Golkar, Taswan dari PDIP, dan Kaban dari PKB. Hanya saja, Fraksi Gerindra tidak tampak hadir. Dalam pertemuan yang dipimpin Taufik Nurhidayat dan Barokatul Anam, para ketua fraksi mengungkapkan bahwa secara pribadi mereka mendukung dan mengapresia-si aksi tersebut. Namun, secara institusional mereka melon-tarkan komentar beragam. Mendapat tanggapan seperti itu, koordinator umum aksi, Eko Sulistiadi mengaku cukup puas dan mengucapkan teri-makasih. Akan tetapi, dia ber-janji akan terus melakukan ak-si, meski akan dilakukan seca-ra pribadi dengan cara mela-kukan lobi-lobi dengan para anggota Dewan, dengan tuju-an akhir penolakan terhadap UU Pilkada. Aksi tersebut ber-langsung damai dan kondusif hingga menjelang tibanya waktu salat Jumat serta di ba-wah penjagaan ketat aparat Polres Cilacap.( Tim _Clp -2) Kiai NU Keluhkan Pilkada Tak Langsung, LDNU Ajak Waspadai Gerakan Anti-Pancasila CILACAP, (WN) - Perubahan meka-nisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi pilkada melalui DPRD dikeluhkan sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Cilacap. Keluhan tersebut sudah terlontar saat Munas NU di Cirebon. Menurut Wakil Ketua Lembaga Dak-wah Nahdlatul Ulama (LDNU) Cila-cap, Mochammad Taufick Hida-yatulloh bahwa saat itu ada semacam rekomendasi agar proses pilkada dilakukan oleh DPRD. “Namun, belakangan banyak kiai di daerah yang mengeluh akan kehilangan suasana pilkada langsung,” katanya, Selasa lalu. Dikatakan, para kiai merasa jika bupati dipilih oleh DPRD tidak akan dekat dengan rakyat seperti yang terjadi selama pemilihan langsung. Dia menjelaskan, bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai akan lebih mendengar segala aspirasi rakyat. Untuk itu, pihaknya menampung ke-luhan- keluhan para kiai terkait proses pilkada melalui DPRD tersebut. “Keluhan-keluhan itu akan kami sam-paikan ke PB (Pengurus Besar) NU melalui PC (Pengurus Cabang) NU Cilacap,” imbuhnya. Dukungan NU terhadap pilkada mela-lui DPRD itu, katanya, disebabkan pe-milihan langsung lebih banyak mudharat-nya daripada keuntungannya karena ba-nyak menimbulkan ekses negatif. Namun begitu, pihaknya tetap akan berupaya mengawal pelaksanaan Pasal 22 E UUD 1945 agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sementara itu terkait gerakan yang berupaya menggantikan ideologi Pan-casila dengan ideologi lain, pihaknya mengimbau warga Cilacap, khususnya generasi muda untuk mewaspadainya. “Bagi NU, ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, mutlak harus ditegakkan,” katanya. Menurutnya, saat ini banyak gerakan yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila dengan paham lain. Bahkan, banyak pula di antaranya yang berke-dok atau membawa nama Islam dalam gerakannya. Sebab, imbuh dia, Cilacap merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap gerakan-gerakan tersebut. Untuk itu, pihaknya dalam tiga bulan terakhir gencar melaksanakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan guna menum-buhkan wawasan kebangsaan. Langkah yang diambil, ucap Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap itu, pihaknya mengundang para kiai dan imam masjid untuk ikut serta me-nanamkan wawasan kebangsaan, khususnya terkait dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.(TIM_CLP-2) Samsat Cikarang Bersih Dari Calo Harus Menjadi Contoh CIKARANG, (WN) – Samsat Cika-rang, Kabupaten Bekasi sudah menun-jukkan sikap reformasinya dalam memperbaiki sistem pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) untuk pengurusan pajak kenderaan bebas tanpa ada calo. Hasil pantuan Harian Warta Nasional, di Samsat Kabupaten Bekasi terlihat dari antusias Wajip Pajak yang ber-bondong- bondong melakukan pe-ngurusan sendiri dengan jumlah yang signifikan memenuhi ruangan pela-yanan Samsat. Wajip Pajak juga sudah dibuat nyaman dengan gedung baru yang saat ini direnopasi, gedung dibuat asri dan pelayanan lebih prima. Maka tak heran jika samsat Kabupaten Bekasi jauh dari permasalahan. Tidak seperti Samsat Kota Bekasi yang masih amburadul dengan tumpukan permasalahan yang ditimbulkan para calo. Luar biasanya, petugas Samsat dise-tiap loket pelayanan wajip pajak selalu mendapatkan senyuman dan sapaan. Sebuah sistem yang diterapkan oleh Samsat Kabupaten seharusnya men-dapatkan apresiasi dari Dirlantas Polda Metrojaya agar bisa menjadi contoh untuk samsat lainnya untuk menguta-makan wajib pajak bebas dari linta darat para “calo”. Mia (22), salah seorang Wajip Pajak mengatakan apresiasi luar biasa untuk Samsat Kabupaten Bekasi karena pelayanan cepat saji, sehingga saya bisa cepat pulang kerumah, karena saya membawa anak kecil. Menurut Mia, ada seorang petugas samsat yang baik sekali namanya pak Isom, beliau membantu saya dengan iklas tanpa mengharapkan imbalan. Dari pelayanan beliau, saya mengurus pajak kenderaan berjalan mulus tanpa ada kendala dan selesai sangat singkat.(NOV/RADEMAN) Kantor Kecamatan Pulogadung “Bau Busuk” JAKARTA, (WN) – Kantor Kecamatan Pulogadung, Ja-karta Timur dinilai sudah ti-dak layak pakai sebagai ins-tansi pelayanan publik. Para pengunjung sudah tidak nya-man akibat “bau busuk” yang ditimbulkan dari fasilitas Toilet (WC) yang ada di lantai satu gedung tersebut. Selain toilet jorok tak terurus, pintu toilet pun tanpa memakai kunci. Tak ayal, bau yang berasal dari toilet menyengat sampai ke berbagai ruangan kantor pelaya-nan. Membuat sebagian warga yang datang menutup hidung. Salah seorang warga berinisial NV yang sedang mengurus kartu Pencari Kerja yang ditemui di kant-or itu menuding pegawai keca-matan Pulogadung pemalas dan jorok. Buat apa banyak pegawai di kantor ini kalau mereka Cuma bisa makan uang rakyat (gaji), mereka untuk mengurusi toilet saja tidak becus. Sebaiknya, jika pegawainya jorok, kantor kecamatan ini tidak usah dipakai, ujarnya. Harian Warta Nasional mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Camat Pulogadung, namun dia sedang naik haji, ungkap salah satu stafnya di kecamatan pulo-gadung. Di sebelah ruangan kan-tor Camat Pulogadung, salah seorang pegawai bernama Alawi menemui Harian Warta Nasional. Menurut Alawi, adapun toilet itu rusak dan kotor itu karena pihak Kecamatan Pulogadung tidak punya anggaran untuk member-sihkan toilet dan untuk menganti kunci dan kran air copot. Kami su-dah mengajukan anggaran APBD untuk perbaikan, tetapi belum direalisasi. Makanya toilet itu bau, ujar Alwi.(NOVTENIO) Proyek Pelebaran Jalan Trans Morowali-Poso Bau Korupsi POSO, (WN) – Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu peng-hambat kegiatan usaha. Demi mendukung prioritas nasional yang tercantum dalam Masterplan percepatan serta peluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) kualitas infrastruktur harus diperbaiki. Akan tetapi cukup disayangkan ketika pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikan anggara daerah berbanding terbalik dengan kualitas infrastruktur yang dibangun. Hal itulah yang terjadi atas dugaan adanya korupsi pada sektor pelebaran jalan Trans antara Desa Salomati menuju Poso terus me-nuai protes dari berbagai kalangan yang min-ta untuk ditanganu aparat hukum . Menurut beberapa masyarakat yang enggan disebut na-manya mengatakan, yang mana peningkatan anggaran ternyata tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur karena me-nurut mereka proyek pelebaran jalan di daerah adanya aroma korupsi. Seperti yang terjadi di jalur Desa Salomati menuju kota Poso. Ada beberapa proyek yang dikerjakan seperti Jembatan Salomati yang me-makan waktu cukup lama yang mana proyek tersebut pernah terjadi pembiaran. Belum lagi masalah katingan yang tidak dibuat sehingga sering terjadi kelongsoran. Akibatnya meng-ganggu pengguna jalan karena banyaknya batu yang jatuh serta tanah bercampur pasir menggenangi badan jalan dan yang lebih mengherankan lagi jalan yang belum lama di buat sudah mulai retak dan berlubang, Sehingga dipastikan bawah mutu dan kualitas infrastruktur jalan yang dibangun cukup memperhatinkan. Apa gunanya anggaran besar kalau fakta dilapangan ternyata kualitas dan mutu tidak menjamin pengguna transportasi jalan. Keluhan yang sama disampaikan sopir bus Makassar poso kepada Harian Warta Nasional. “Kami berharap kepada pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan bila perlu tindak tegas bagi mereka yang dengan sengaja bermain di atas anggaran proyek yang begitu besar,” agar nantinya proyek infrastruktur jalan bisa selesai dengan kualitas dan mutu yang baik”.(KENFA) Kejari Setengah Hati Bongkar Korupsi DPRD BANDUNG, (WN) – Penunta-san kasus korupsi anggaran Pe-ngadaan Fasilitas Lapangan, Taman dan Parkir di 29 SD ne-geri senilai Rp 1,5 miliar di Ka-bupaten Bandung dinilai dila-kukan tebang pilih dan penun-tasannya setengah hati oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung. Padahal, kasus itu ha-sil konspirasi sejumlah oknum DPRD Kabupaten Bandung. Dari sejumlah proyek, Kejari hanya menetapkan satu orang anggota DPRD Kabupaten Bandung, Rizki Taufiq, menjadi tersangka, sementara yang lain-nya tak tersentuh sama sekali. Apakah dalam kasus Rizki itu hanya dia sendiri yang melaku-kannya? Protes atas kinerja Kejari yang tak serius menuntaskan disam-paikan oleh berbagai kalangan, termasuk LSM Pemantau Legis-latif Eksekutif Daerah (PLED) Kab. Bandung. Direktur PLED, Beben, meragukan jika kasus korupsi yang menyeret Rizki duduk di kursi pesakitan hanya melibatkan satu nama. Padahal, kasus korupsi tersebut sudah dirancang secara sistematis. Sementara LSM Infasi men-dorong penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bale Bandung untuk menjerat ang-gota dewan lainnya. Kejari diharapkan untuk keterbukaan dari penyidik kejaksaan untuk menginformasikan perkemba-ngan kasus ini.(HARJO)
NUSANTARA 6 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 UPTD Pendidikan Medahara Ilir Masih Kekurangan Tenaga PNS Pemprov Jambi Cuekin Tiang Lampu Warning Light yang Tumbang TANJUNG JABUNG BARAT, (WN) – Hingga saat ini tiang lampu (warning light) bertenaga tenaga surya yang berada di Ke-camatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang tumbang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Pro-vinsi atau masih dicuekin pihak kontraktor. Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Drs.Endang Surya MM saat dite-mui Harian Warta Nasional me-ngatakan, bahwa untuk perbaikan lampu hati-hati (warning light) yang memakai tenaga surya yang ada di Kecamatan Bram Itam be-lum bisa diperbaiki sekarang ini. Tugas yang memperbaikinya adalah pihak Propinsi Jambi, kita tidak punya wewenang hal ter-sebut, namun kita hanya bisa me-ngamankan sisa alat yang rusak akibat tiangnya ambruk, “ujar Endang. Kondisi seperti ini sudah dila-porkan ke Propinsi agar segera dipercepat perbaikannya. “Diper-kirakan pengerjaan yang diker-jakan tersebut melalui dana APBN, maka dari itu kita tidak perbaikan, apabila ada perintah dari atas akan diperbaiki baru kita kerjakan, tambahnya. Endang menambahkan, kami juga sekarang ini hanya bisa menunggu perbaikan dari Pro-pinsi, dari pihak Kabupaten Dinas Perhubungan hanya menunggu kepastian dari pihak rekanan Propinsi.(AF/END) Dana Samisake Tanjab Timur Diselewengkan? Warga Keluhkan Jembatan Yang Ambruk tak Kunjung Diperbaiki MUARA SA-BAK, (WN) - Warga jalan Batang Hari, Rt.01, Keca-matan Menda-hara, Kabupa-ten Tanjab Ti-mur mengeluh atas jembatan yang ambruk tak kunjung d i p e r b a i k i oleh pemerin-tah. Jembatan tersebut merupakan jalan akses utama yang setiap harinya dilalui warga yang ada disekitar. Mahmud (40), warga setempat menuturkan, kerusakan jem-batan tersebut sangat disesalkan karena jembatan yang ada me-rupakan jalan akses utama yang akan dilalui. “Sudah hampir bertahun-tahun jalan tersebut tak kunjung disentuh, seharus-nya kondisi ini jangan dibiarkan sebab didaerah kita ini daerah dataran pantai.” Cetusnya Menurutnya, pihaknya berha-rap dengan keadaan seperti ini dapat dilihat langsung oleh peme-rintah apakah layak atau tidak jembatan tersebut.”jelasnya Hal senada juga dikatakan Bujang (35) salah seorang pe-ngendara yang melintas saat sapa media ini mengatakan, jalan ini merupakan jalan yang paling utama setiap harinya dilalui, na-mun sekararang ini semenjah ambruk terpaksa jalan yang akan dilalui memutar arah,”kami tidak meminta lebih atau banyak dari pemerintah, hanya yang kami pinta dari pemerintah perbaikilah jalan ini.”sebutnya.(FATAH) Setelah Reformasi, Justru SBY Orang yang Tidak Berjasa Dalam Demokrasi Pilkades Serentak Dilakukan Seluruh Indonesia Tahun 2015 TANJUNG JABUNG BA-RAT,( WN) - Pemilihan kepala desa yang akan tertunda ditahun 2014 rencananya dilakukan pada tahun 2015 nanti. Penun-daan yang dilakukan tersebut dengan adanya pemilihan pre-siden yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, karena didalam pemihan presiden warga negara Indonesia harus fokus siap yang akan dilakukan pencoblosan. Kabag Pemdes Setda Tanjab Barat Drs.Agus Makmum saat di konfirmasikan Harian Warta Nasional mengatakan, bahwa penundaan ditahun 2014 renca-nakan ditahun 2015, nanti akan dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak seluruh indonesia. “Kemungkinan pe-milihan tersebut dilakukan serentak juga kita menunggu permentasi dari pusat, “ujarnya. Dikatakannya,ditahun 2015 ini menurutnya harus dilakukan se-rentak hal tersebut sesuai dengan UU baru, sedangkan pelaksana-annya dilakukan secara berurutan mulai dari peraturan pemerintah, Mendagri dan permendagri. “Peraturan Undang-Undang No.06 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah sudah kita lakukan, sedangkan untuk penentuan pelaksanaannya pada bulan berapa belum diketahui, namun insak allah berkemung-kinan rencananya ditahun 2015 akan digelar, “ungkap. Lanjut dikatakannya, pihaknya berencana akan melakukan pembuatan Perda akan tetapi hal tersebut hanya menunggu Per-mendagrinya dulu. “Apabila per-mendagrinya sudah keluar baru kita akan atur kapan pelaksanaan pilkadesnya.”cetusnya.(AF/END) JAKARTA, (WN) – Pengamat Politik dari Lingkar Madani In-donesia, Ray Rang-kuti, menilai Presiden SBY sama sekali ti-dak berjasa dalam de-mokrasi di Indonesia. Namun, justru SBY dimuliakan dalam proses demokrasi. “SBY dianggap ba-pak paling demokra-si, padahal dia tidak berjasa dalam demo-krasi,” kata Ray da-lam diskusi politik di Cafe Deli, Jakarta Pusat, Senin (6/10). Ray mempertanyakan peran SBY saat perjuangan menuju reformasi pada 1998. Namun, setelah reformasi, justru SBY orang yang paling menikmati demokrasi. Bahkan, SBY men-dapat tujuh penghargaan kehor-matan dari dunia internasional yang di antaranya memberi gelar Doctor Honoris Causa. Menurutnya, SBY sangat keli-hatan tidak mendukung demo-krasi saat ada aksi walk out (WO) Partai Demokrat dalam rapat pari-purna pembahasan RUU Pilkada di DPR. Setelah UU Pilkada di-sahkan, SBY malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, Perppu tersebut hanya pencitraan SBY di mata masyarakat. Dia menilai SBY main-main dengan demokrasi. “Seolah-olah SBY tokoh de-mokrasi di dunia, tapi dia tidak punya keinginan kuat untuk mempertahankan demokrasi kita,” ujarnya.(WILSON) SK Bupati Dibatalkan PTUN, 4 SMK Potong “Tumpeng” PURWA-KARTA,- (GM).- Per-juangan ke-benaran em-pat sekolah SMK rupa-nya tidak si-a- sia, mere-ka akhirnya menang telat melawan Bupati Pur-w a k a r t a Dedi Mul-yadi. Untuk itulah sekolah merayakan keme-nangan. “Para SMK telah memo-tong “Tumpung” sebagai ucapan syukur atas Kemenangan,” ujar para Kepala Sekolah saat ditemui wartawan hari ini. “Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta No. 421.5/Kep- 297-Disdikpora/2014 tentang lara¨ngan menerima peserta didik baru bagi sekolah tertentu diputuskan Pengadilan Negeri Tata Usa¨ha Bandung batal de-mi hukum. SK itu sudah masuk sampah dan tidak berguna lagi, “ imbuh Kepala Sekolah Bintar. Empat sekolah yang dimak-sud, SMK Bina Taruna Pur-wakarta, SMK Teknik Industri Pur-wakarta, SMK Yayasan Pendi¨dikan Bangsa Purwa-karta, dan SMK Prabu Sakti 2 Purwakarta. Alasan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, keempat SMK tersebut sering melakukan tawuran. Dalam persidangan di PTUN Bandung, para penggugat menghadirkan saksi ahli, yaitu Prof. Dr. H.M. Mohammad Surya (Guru Besar Psikologi Pendidikan Universitas Pendi-dikan Indonesia/-mantan Ketua Umum PB PGRI) dan Prof. Dr. H. Asep Warlan Yu¨suf, S.H., M.H. (Guru Besar Hu¨kum Adminitrasi Negara dan Tata Usaha Negara Unpar Bandung). Dalam kesaksiannya, Moh. Sur¨ya menerangkan, tindakan Bupati Purwakarta dengan me¨nerbitkan SK pelarangan PPDB dilakukan dengan pen-dekatan yang terlalu birokratis kekuasaan, tanpa melihat ram-bu atau etika pendidikan. Sedangkan Asep Warlan me-ngatakan, tindakan bupati dalam menerbitkan SK Pelarangan PPDB bagi SMK swasta tertentu, tidak meng¨indahkan asas-asas umum peme¨rintahan yang baik. Terutama asas kecermatan, kehati-hatian, kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas persamaan, sebagimana diama-natkan UU Sisdiknas. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung akhir-nya memutuskan SK Bupati Purwakarta batal demi hukum serta melanggar asas propor-sionalitas dan asas persama-an. Juga menghukum Bupati Purwakarta untuk mencabut SK tersebut serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.700.000.(WT) MAURASABAK, (WN) - Minim tenaga Pegawai Negri Sipil (PNS) yang ada di UPTD Pendidikan Mendara Ilir mulai dikeluhkan. Untuk tenaga PNS yang ada di UPTD Pendidikan tersebut hanya berjumlah enam orang, diantaranya 3 orang pengawas sekolah, 1 orang staf kantor,1orang tenaga honor dan Kepala UPTD pendidikan. Ironisnya apabila sebagaian PNS tidak ada dikantor, kantor UPTD pendidikan tersebut sepi akan pekerjanya hanya yang tersisa staf dan honornya. Kepala UPTD Pendidikan Mendahara Ilir, Suparno.S pd saat dikompermasi kemarin membenarnya bahwa untuk tenaga PNS yang ada belum mencukupi. ,” Ya kita hanya memiliki enam tenaga kerja di UPTD,.”cetusnya. Sedangkan untuk penam-bahan tenaga honor pihaknya tidak bisa melakukan penam-bahan, sebab anggaran tenaga honor tidak tidak ada dari dinas Kabupaten. “Bagaimana kita mau menambah untuk satu orang saja yang ada di-kantor gaji dilakukan dengan cara inisaitif atau patungan sesame pegawai, namun tahun ini yang satu honor tersebut akan dilakukan pencantuman didalam anggaran nanti-nya.” sebutnya. Lanjut dikatakannya,dengan kekurangan tenaga PNS tersebut pihak berharap dapat dilakukan penambahan oleh dinas agar tugas diUPTD pendidikan tidak menjadi terhalang,”kita hanya berharap saja danya penambahan tenaga PNS.”jelasnya.(AF) TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, (WN) - Anggaran dana Samisake dan Samudra tahun 2012 - 2013 di Kecamatan Men-dehara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam program bedah rumah ya-ng diduga anggaran tersebut disele-wengkan. Anggaran tersebut dibe-rikan Rp 8 juta setiap rumah. Pantauan Harian Warta Nasio-nal, bantuan samisake hanya di berikan berupa bahan matrial seperti, seng, papan, tongkat kayu kelas 1 dan triplek GRC, dari pihak suvlair, yang ironis nya dari pantauan wartawan WN bahan tersebut meng-habiskan bahan triplek GRC 9 keping , seng 2 kodi, tongkat 20 batang yang kualitas nya bukan terbaik, dengan menghabis kan dana Rp. 3 juta rupiah. Saat di konfirmasikan kepada kantor camat mendahara mela-lui Kasi TMD H.Bagalauk Ha-rahap mengatakan, anggaran samisake dan samudra di desa kami sudah selesai dan tidak bermasalah, namun untuk pem-belian bahan matrial nya dise-rahkan kepada pihak suflyeir. Saya selaku kasi TMD di keca-matan mendehara ilir sudah me-mantau kelokasi bahwa peker-jaan tersebut sudah cukup layak di huni, ungkap nya.(AF/END) Korupsi Bansos, Koordinator LSM Dituntut 20 Tahun Penjara BANDUNG, (WN) - Koordinator lembaga swadaya ma-syarakat (LSM) Aliansi Wirausaha Muda, Entik Musafik, terancam dipidana 20 tahun penjara. Entik diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial APBD Kota Bandung, senilai Rp 8,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Rinaldi Umar menyatakan jika Entik Musafik melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaannya, Rinaldi menceritakan kronologis awal penyelewengan dana hibah atau bansos tersebut. Saat itu Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos tahun 2012 sebesar Rp435 miliar dengan realisasi Rp408 miliar dan 2.026 penerima. Menurutnya, saat itu Entik dan Destira mengumpulkan istri, orang tua, dan teman-temannya untuk membuat LSM Aliansi Wirausaha Muda. Dalam sejarahnya, LSM itu disebutkan sudah berdiri 2008. Itu dilakukannya, agar terdakwa bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung. Setelah syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dana hibah terpenuhi, terdakwa pun kemudian mengajukan permohonan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang saat itu dipimpin oleh Hery Nurhayat (ter-vonis kasus suap bansos). “LSM Aliansi Wirausaha Muda pun akhirnya menerima dana hibah sebesar Rp250 juta sesuai yang ada dalam dokumen DPKAD. Walapun tanpa diteliti dan bertatap muka dengan penerimanya,” ujar Rinaldi Umar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Rabu (8/10/2014). Bahkan, lanjut Rinaldi, dari hasil evaluasi dan verifikasi sebenarnya LSM Aliansi Muda tidak masuk dalam re-komendasi penerima dana hibah. Bahkan, dalam akta notaris pun tidak ditemukan mengenai pendirian LSM Aliansi Wi-rausaha Muda yang disebut berdiri pada 2008 tersebut. Tidak hanya itu, akal-akalan Entik untuk mendapatkan dana hibah pun dilakukannya dengan mencatut sejumlah orang dan mengkoordinir penerimaan dana hibah bagi beberapa Lsm fiktif lainnya. “Ada 39 pemohon yang terdiri dari 38 LSM dan satu koperasi yang diakomodir oleh terdakwa,” kata dia. Dalam pemeriksaan, diketahui orang yang tercatat sebagai pemohon hibah ternyata tidak pernah mengajukan permo-honan. Selain itu, LSM yang diajukan kebanyakan tidak ter-verifikasi dan tidak mendapat rekomendasi dari dinas terkait karena tidak layak dan tidak terdaftar di Kesbanglinmas. Setelah dana hibah untuk LSM itu cair, akhirnya mereka yang menjadi ketua LSM menyerahkan uang pencairan dana kepada Entik dan Destria di bank yang berada di Tamansari, Wastukencana dan Braga. Kerugian penyaluran hibah pada LSM tersebut mencapai Rp 8,1 miliar.(TIM/MT)
harian warta nasional
harian warta nasional
harian warta nasional
harian warta nasional
harian warta nasional
harian warta nasional

Recommandé

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019Harian Realitas
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Harian Realitas
 
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014hastapurnama
 
Halaman 10
Halaman 10Halaman 10
Halaman 10https://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014hastapurnama
 

Recommandé

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019Harian Realitas
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Harian Realitas
 
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014hastapurnama
 
Halaman 10
Halaman 10Halaman 10
Halaman 10https://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 4 Maret 2014hastapurnama
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasionalPry Supriyadi
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]Noeh Nemen
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23skor productions
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
harian warta nasional
harian warta nasional harian warta nasional
harian warta nasional https://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Harian Realitas
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
Anas
AnasAnas
Anascarolinsonia
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnashttps://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnashttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALSurat Kabar Warta Nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 

Contenu connexe

Tendances

SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]Noeh Nemen
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 

Tendances (16)

02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014
 
harian warta nasional
harian warta nasional harian warta nasional
harian warta nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8
 
Anas
AnasAnas
Anas
 

Similaire à harian warta nasional

Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 

Similaire à harian warta nasional (11)

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Halaman 1
Halaman 1Halaman 1
Halaman 1
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 

Plus de https://wartaviral.com/

Plus de https://wartaviral.com/ (20)

harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

harian warta nasional

  • 1. Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim) Bukan Hanya Kopral, Jenderal-pun Harus Ditangkap >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Nazar-Anas Berkolaborasi Bongkar Korupsi Ibas Tak Ada IMB, Warga Teriak “Bongkar” Proyek Carrefour BANDUNG, (WN) - Pembangunan proyek Transmart (Carrefour) terus ditentang berbagai kalangan masyarakat termasuk warga sekitar Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk segera membongkar proyek tersebut karena pemiliknya segaja belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Abdul, warga setempat terekam sambil berteriak kata, “bongkar, bongkar, di sekitar proyek sangat menyayangkan sikap Pemkot Bandung yang tidak berani menindak Carrefur. “Pemerintah kita itu bencong, mereka beraninya cuma sama rakyat kecil kayak saya ini, kalau sama pengusaha kaya seperti carrefur, mana berani walikota nya, pengusaha punya uang banyak, semuanya bisa dibeli,” ujar geram kepada Harian Warta Nasional, Sabtu, (11/10). Hal yang sama juga disampaikan Tia, (40), sudah dilarang ramai ramai sama warga supaya pengerjaan proyek dihentikan, namun pihak pemilik tidak sedikitpun mengindahkan larangan warga tersebut. Lihat saja, pe-ngerjaan proyek tetap berlangsung, begitu juga kendaraan berat keluar masuk lokasi tersebut, debu tanah berterbangan kemana mana, mereka sibuk melakukan pemasangan tiang pancang, tanpa mengindahkan pende-ritaan warga disini, ujarnya. Sementara pihak dari Kecamatan Cibiru, Kota Bandung juga sudah mendegar keluhan warga hingga meminta agar proyek tersebut dihentikan sebelum izin diterima pelaksana proyek.”“Bersama warga, pegawai Trantib sudah mendatangi mereka dan meminta supaya proyek dihentikan, namun sampai hari ini, mereka >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 “Yang Mau Ketemu Saya, 20 Oktober ke Monas Saja” Kekayaan Ketua DPR Setya Belum Diusut JAKARTA, (WN) – Berdasarkan dari La-poran Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberanta-san Korupsi (KPK) yang tercatat pada 2010. Daftar kekayaaan Setya Novanto Ketua DPR RI 2014-2019 ini terbilang fantastis. Terakhir kali Bendahara Umum Partai Golkar itu melaporkan LHKPN ke KPK adalah 4 tahun silam. Namun setelah-nya, Setya Novanto tidak pernah mem-berikan LHKPN lagi ke KPK. Termasuk JAKARTA, (WN) – Ratusan ribu relawan siap pasang badan demi lancarnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang, di pelantaran Monumen Nasional (Monas), Jakarta. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 ketika terpilih sebagai Ketua DPR RI yang baru untuk masa 5 tahun berikutnya. Dikutip dari laman acch.kpk.go.id, dalam laporan LHKPN Setya Novanto pada 14 Mei 2010, tercatat kekayaan Setya Novanto mencapai Rp 73,3 miliar. Jumlah itu merupakan perolehan kekayaannya dalam kurun 2001-2009. Dalam kurun 2001-2009 tersebut, jumlah kekayaan Setya Novanto mengalami >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN Menawarkan jasa service accounting: 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com Dugaan Korupsi Dana Hibah Tahun 2011-2012-2013 KPK Sebut Kasus Korupsi Haji Menggurita JAKARTA, (WN) - Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) belum menahan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kasus dugaan korupsi itu amat kompleks. “Menggurita dari sistem, oknum, dan jaringannya,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat, 10 Oktober 2014. Menurut Busyro, kasus yang menjerat Suryadharma sudah terjadi sejak lama. Jumlah proyek banyak dan nilainya sangat besar. Oleh sebab itu, KPK belum bisa menahan Suryadharma sebelum kasus ini terungkap lebih jelas. KPK, kata Busyro, juga terkendala lokus atau tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. “Sebagian kendala itu SERANG, (WN) - Ketua LSM KA-RAT Banten (Kajian Realita Banten), Adung Hermawan, bersihkeras menanyakan mekanisme proses dana hibah pada tahun 2013, disaat kepe-mimpinan Irfan Santoso. Masalahnya saat Mashuri menjabat beliau tidak menandatangani bantuan dana hibah. Kini disaat kepemimpinan Irfan Santoso, banyak kejanggalan yang ditandatangani oleh Irfan Santoso pada bantuan dana hibah pada ta-hun 2013 untuk para lembaga yang tidak jelas peruntukannya. Pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2012 sudah terbukti banyak masalah dan pejabatnya banyak yang di kerangkeng (dipenjara), ungkap Adung saat diwawan-carai Harian Warta Nasional, Rabu (8/10/14). Adung me-negaskan, da-lam hal ini ak-an mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan hanya Kopralnya aja yang di tangkap, jenderalnya pun harus ditangkap, tegas Adung. Diketahui pada tahun 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi (Mantan-Sekda-red) adalah Ketua Tim Dana Hibah yang di sebut Jenderal dari si Kopral selaku pengelola dana hibah, >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 JAKARTA, (WN) - Perselisihan an-tara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum rupanya sudah mereda. Keduanya bakal ‘berko-laborasi’ untuk mengungkap dugaan penerimaan uang yang dilakukan Edhi Baskoro “Ibas” Yudhoyono selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. “Nanti Mas Anas mau juga membantu menjelaskan. Ya ini kan posisinya ada ketua umum, sekjen, ada bendum, ada proyeknya yang dikumpulkan,” kata Nazar saat hen-dak diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2014). Menurut Nazar, mereka berdua siap membantu KPK meng-ungkap dugaan korupsi yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu. Nazar pun menyebut, bukan tanpa bukti dia bilang Anas mau mem-bantu. “Waktu jadi DPR, dia jadi Sekjen. Saya jadi Bendahara Umum. Jadi gini, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, se-muanya itu sama-sama,” sebut Nazar. Nazar mengaku kesemua kete-rangan akan dibeberkan kepada penyidik. “Nanti saya jelaskan. Nanti dijelaskan secara detail,” tegas Nazar. Berulangkali Nazar menuding Ibas kecipratan duit. Kemarin, terpidana itu kembali me-ngaku telah memberi bukti aliran uang US$ 450 ribu untuk Ibas, anak Presiden Susilo Bambang Yudho-yono kepada Komisi Pemberan- Konser Pesta Rakyat PRESIDEN terpilih Jokowi me-nyarankan pendukungnya untuk datang ke Pesta Rakyat di Monas.– “Kalau mau ketemu saya, datang saja ke Monas pada tanggal 20 Oktober, disana akan digelar acara Pesta Rakyat melalui Konser Salam Dua Jari. Ya, itulah baru namanya kegembiraan politik,” ujar Jokowi. Sebelumnya ‘Pesta Rakyat’ awalnya akan digelar di DPR. Ribuan pendu-kung Jokowi-JK ingin merayakan pelantikan RI I dan RI 2 itu. Para relawan dari Jakarta maupun luar kota ini berjanji acara ini berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Selan-jutnya Jokowi-JK akan diarak dari Gedung DPR hingga ke Monas untuk konser musik bersama Slank. Suami Iriana ini sudah tahu tentang rencana pendukungnya. Akhirnya Jokowi meminta agar perayaan dipusatkan di Monas, bukan DPR. Jokowi menyambut baik keinginan rakyatnya untuk bertemu dengannya di acara perayaan tersebut. Sementara Grup Band Slank beserta sejumlah musisi yang ter-gabung dalam Revolusi Harmoni mengajak semua orang untuk terlibat dalam acara itu. Personel Slank, Abdee Negara mengatakan, “Kita akan bikin acara-acara, bentuknya konser. Semacam syukuran rakyat atas pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober,” kata Abdee di Jakarta. “Jokowi-JK kan dipilih oleh rakyat, rakyat yang akan mengantar dia dari DPR sebagai simbol ke istana. Dan pada 20 itu akan jadi momen bangkitnya Indonesia,” ucapnya. Dalam pesta rakyat itu, para musisi, termasuk Slank dan Oppie Anda-resta, bakal membawakan lagu khusus yang diciptakan musisi Revolusi Harmoni. Menurut Abdee, lagu bertema persatuan Indonesia tersebut dipersembahkan untuk In-donesia baru. Abdee mengakui keterlibatannya dalam mendukung Jokowi-JK sebagai upaya memberikan sema-ngat untuk perubahan Indonesia. Sebagai seniman yang punya ke-mampuan berkarya, ia ingin memberi simbol semangat dalam pemerintahan baru dan menjadi titik tolok majunya Indonesia ke depan. Menurutnya, Jokowi serta tim kabinet tidak mungkin bisa melakukan perubahan tanpa melibatkan rakyat. Ke-terlibatan rakyat tersebut perlu simbol semangat dari para seniman salah satunya melalui lagu. “Itu kontribusi kita sebagai seniman, kontribusi kita mengajak orang untuk mengajak orang, “Ayo bersama-sama membangun Indo-nesia’,” ujarnya. MPR LANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah dipersiapkan para pimpinan MPR, yang akan diselenggarakan 20 Oktober 2014 di Gedung Nusantara,
  • 2. EDITORIAL 2 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Menanti Gerakan Sosial Anti Korupsi Ala KPK, Jokowi dan Ahok Usai dilantik, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta diharapkan akan lebih kompak dan berkomitmen bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, memperkuat dan mengakselerasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di tanah air. Oleh : Rekson H.Pasaribu Pemred Harian Warta Nasional SAAT ini problem korupsi kita dalam dan kompleks. Legislasi, kebijakan, anggaran, pemilihan wakil rakyat, pemilihan kepala daerah, dan penunjukan atau pengangka-tan pejabat dari pusat sampai daerah sudah lama dibajak politisi dan pebisnis hingga merugikan kepentingan publik. Demikian juga penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan, sampai lembaga pemasyarakatan telah ba-nyak diselewengkan. Skandal Akil-gate di Mahkamah Konstitusi menunjukkan beta-pa akut problem penegakan hukum kita. Rakyat berharap, barangkali dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, dibantu Ketua KPK Abraham Samad, problem bangsa ini pasti bisa diatasi melalui”gerakan sosial anti korupsi “. “Ketiga pemimpin bangsa ini diharap-kan dapat segera membenahi persoalan institusi pengadilan yang bebas dan mandiri, pergantian pemerintah secara tertib dan teratur, partai politik oposisi yang kuat dan efektif, institusi media yang bebas dan mandiri, serta gerakan sosial anti korupsi yang kuat dan efektif”. Korupsi di lembaga peradilan dapat di-kurangi dengan keputusan Jokowi me-ngangkat kepala Polri dan Jaksa Agung baru yang memiliki kepemimpinan, profesionalisme, integritas, dan komitmen kuat mencegah dan memberantas korupsi. Kepada Kapolri dan Jaksa Agung baru, Jokowi bisa memerintahkan membentuk unit gugus tugas khusus yang berwenang mencegah dan memberantas korupsi di luar dan di tubuh kepolisian/kejaksaan. Meski KPK bukan bawahan presiden, Jokowi bisa mengorkestrasi desain kemitraan dan sinergi baru antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi. GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI Gerakan sosial anti korupsi merupa-kan tindakan kolektif yangmeminjam istilah pemilu terstruktur, sistematis, dan masif guna mendorong perubahan dari masyarakat koruptif ke masyarakat anti koruptif. Dengan definisi itu, gerakan anti korupsi kita saat ini jangankan kuat dan efektif, mewujud sebagai gerakan sosial saja belum apalagi terstruktur, sis-tematis, dan masif. Ciri sekaligus kelemahan gerakan anti korupsi sekarang ini: (1) elitis dan hanya melibatkan segelintir orang; (2) pen-dekatannya proyek, bukan program sehingga begitu proyek selesai, habislah semangat dan sumber daya mencegah dan memberantas korupsi; (3) secara finansial, organisasi masyarakat sipil sa-ngat bergantung pada hibah lembaga do-nor yang biasanya dari luar negeri se-hingga habis dana hibah, habislah etos dan epos kepahlawanan berantas korupsi itu; (4) secara manajerial, advokasi anti korupsi tak terorganisasi dengan baik, sporadis, tersebar, kecil-kecil, dan ber-gerak sendiri-sendiri; (5) rasa kepe-milikan terhadap upaya PPK rendah, hanya segelintir yang risau dan hirau kalau upaya PPK melempem; dan (6) karena semua itu, keberlanjutan upaya PPK tak terjamin. Ciri dan karakteritisk itu harus ditrans-formasikan sehingga upaya PPK (1) berbasis masyarakat, organisasi, dan profesi seluas mungkin; (2) pendekatan-nya lebih sistemik dan programatik; (3) mobilisasi dan penggunaan sumber daya lokal; (4) lebih terorganisasi dan terkelola dengan baik sehingga upaya PPK itu seperti orkestra filharmonis; (5) rasa kepemilikan terhadap upaya PPK harus seluas mungkin kelompok masyarakat, organisasi, dan profesi; dan (6) upaya PPK harus terus berkelanjutan melampau batas usia rezim pemerintahan. Ada banyak kerja politik, kebudayaan, dan pendidikan yang harus dilakukan untuk transformasi itu, seperti mendorong lahirnya UU dan peraturan pembuktian terbalik, penghapusan rezim sekretif, pengembangan kapasitas masyarakat, pengorganisasian dan pengembangan jaringan kerja, kampanye anti korupsi, dekonstruksi dan rekonstruksi nilai yang mendukung anti korupsi, penggalangan dan pengelolaan sumber daya, peng-gabungan kerja advokasi media arus utama dan media virtual. Untuk mengerjakan semua itu, kita tidak berangkat dari nol. Elemen dan keadaan yang mendukung gerakan sosial anti korupsi sudah ada, tinggal mengorkestrasi hingga lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Tipe relawan macam apa yang dibutuhkan kerja tersebut? Kita butuh relawan brain intensive. Mer-eka proaktif dan kreatif mencari dan men-definisikan peran yang mereka mainkan. Mereka berinisiatif, bergerak, memobilisasi sumber daya, dan mengelolanya sendiri. Lihatlah kesuksesan fenomenal yang dicapai Ainun Najib dkk dalam me-ngembangkan kawalpemilu.org. Ia tidak hanya mengembangkan inisiatif dengan hemat biaya dan berdampak tinggi, tetapi juga memberikan contoh baik mengelola 700 relawan secara virtual. Tanpa disuruh siapa pun, mereka sekarang bergerak lagi mengembangkan kawalpilkada.org. Benarlah pernyataan Band Slank, salah satu kelompok relawan dan pendukung kuat Jokowi, bahwa mereka tidak hanya mengambil jarak, tetapi juga akan mengontrol dan mengkritik bila Jokowi menjadi presiden.(**) Forum Diskusi Wartawan Banten Audensi Bersama Kapolda BANTEN, (WN) - Dalam agenda ke-giatan Forum Diskusi Wartawan Pro-vinsi Banten (FDWPB) adalah dengan melakukan audensi dengan Kapolda Banten, Brigjen. Pol. M. Zulkarnain MM.MH diruang kerjanya Selasa. Kedatangan FDWPB ini disambut hangat Kapolda Banten. Pertemuan ini merupakan agenda yang diprioritsakan oleh FDWPB. Dalam pertemuan ini Zulkaida sebagai Ketua FDWPB berharap agar Polda Banten tetap fokus dalam tupoksinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Zulkaida mengatakan, diharapkan Kapolda harus konsisten dalam pene-gakan supremasi hukum, khususnya di wilayah Banten, dan jangan sampai ada wacana Polda Banten ini mandul dalam penanganan korupsi, dan kasus-kasus yang melanggar hukum lain nya. Karena bagaimanapun Polda Banten harus menjadi ujung tombak di lapangan dalam penegakan supremasi hukum. Ini sebagai efek jera bagi para korupsi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun intansi lain nya. Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet JAKARTA, (WN) – Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan Edhie Bas-koro Yudhoyono alias Ibas, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerima US$ 450 ribu dari PT Duta Graha Indah, perusahaan milik Nazar. Sebelumnya, PT Duta Graha Indah berhasil memenangi tender proyek pem-bangunan Wisma Atlet, Jakabaring, Palem-bang, Sumatera Selatan. “Uang dari proyek Wisma Atlet itu diserahkan ke Mas Ibas di Kempinski sebanyak US$ 450 ribu,” kata Nazar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. Selain dugaan duit suap dari proyek Wisma Atlet, Nazar juga menyebut Ibas menerima duit dari Grup Permai, pe-rusahaannya, sebesar US$ 200 ribu. “Diserahkan ke Mas Ibas di ruangannya di Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Nazar. Soal duit US$ 200 ribu itu pernah dia katakan di muka persidangan, ketika Nazar menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi dalam proyek Hambalang dengan terdakwa bekas kolega Nazar di Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga eks Ketua Umum Demokrat. Nazar diperiksa selama hampir 11 jam. Dia mengaku ditanya banyak hal ihwal aliran duit Wisma Atlet. Nazar bercerita, awalnya perusahaan miliknya gagal mendapatkan proyek Hambalang. “Makanya kemudian dapatnya proyek Wisma Atlet yang nilainya hampir Rp 20 miliar,” katanya.(WILSON) Perlu dilakukan juga terhadap para pe-laku- pelaku pencurian uang negara di wi-layah Banten ini dan juga mafia BBM il-legal juga harus dibasmi, ungkap Zulkaida Kapolda Banten sangat berterima kasih dengan adanya audensi ini bersama FDWPB, dan kami juga ucapkan terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan. Tapi yang jelas, semua pena-nganan masalah korupsi maupun penga-nganan mafia BBM harus tetap mengacu pada protap dan aturan yang berlaku. Kami pun minta dukungan dari teman-teman pers, khususnya dari FDWPB atas dukungan, kalau tanpa Pers, kami ibarat sayur tanpa garam dalam bekerja. Dukungan dan informasi dari berbagai media begitu sangat penting, dan saya berharap bagi kalangan pers yang ada di Banten mendukung program yang sudah kami kerjakan. Ungkapnya. Dalam pertemuan ini juga dihadiri Dir.Intel Kombes. Pol. Eko, Kabid Humas AKBP. Ermayadi, penasehat Forum Diskusi Wartawan Provinsi Banten AM. Siagian Bsc, Wakil Ketua Forum Drs. Reymon Sinaga.(NENG) Tersangka Dalang Demo Rusuh FPI Buron JAKARTA, (WN)– Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamu’min sebagai buron. Dia merupakan penanggung jawab demonstrasi anti-Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) yang berujung anarkis pada Jumat, 3 Oktober 2014. “Kami masih mencari dia dengan status buron,” kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rik-wanto pada Ahad, 5 Oktober 2014. Menurut dia, polisi telah membentuk tim khusus untuk mencari Novel yang sudah berstatus tersangka. Rikwanto menuturkan Novel dan satu orang lagi yaitu Shahabudin Anggawi merupakan otak dari demonstrasi yang sudah diset untuk ricuh tersebut. Indikasinya kuat, pendemo sudah membawa senjata, batu, bahkan kotoran kerbau dalam aksi tersebut. Menurut dia, sudah ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Dari para pesakitan tersebut, empat orang masih di bawah umur sehingga dipulangkan dan dikenakan wajib lapor. Rikwanto mengatakan mereka dijerat dengan pasal berlapis kekerasan, pe-nyerangan terhadap aparat, dan kepe-milikan senjata. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Akibatnya 16 orang petugas polisi terluka akibat lemparan batu dan sabetan benda tajam.(TR) KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT: Harjo S.P, KOORDINATOR : Herbet Marbun SH, ANGGOTA BOKS REDAKSI HARIAN WARTA NASIONAL DITERBITKAN OLEH PT. NASIONAL TRITUNGGAL JAYAUTAMA NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hunter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Harjo SP WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Freddy Hutajulu REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Umaryadi PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Ester H, Budi Setiawan, Ferdinand, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu ALAMAT REDAKSI Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, WEBSITE www.harianwartanasional.com E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id REKENING BANK BCA NO: 8710006921 A/N : (Sylviah Hutajulu) PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) : Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan, T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet Nababan, Delimar Sitorus, KABUPATEN BANDUNG : Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KEPALA BIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALA PERWAKILAN BANTEN: Nazip, ANGGOTA : Deasy Soesilawati, Alirahman Oman, Hasan Firdaus, Holil, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG : Panggondian Panggabean, KEPALA BIRO KOTA TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Hendrik Togatorop, Farelly Simangunsong, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok, MADURA : PEKANBARU: Pasaribu, MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA: P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Januar Pohan, Indra Hasibuan, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA : Endang Wijaya, KOTAMADYA JAMBI : Hipni, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Y. Prumentius, PERWAKILAN SULAWESI UTARA : Henkie L Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga.
  • 3. HUKUM & KRIMANA 3 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Coran Memakai Batu Makadam Bongkar Proyek Jalan Garda Wewuluh Berbau Korupsi SERANG, (WN) – Sangat memalukan kontraktor asal Sukabumi dalam mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Gorda Wewuluh, Kabupaten Serang dengan panjang 700 meter dengan lebar 5 meter, kepergok melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Ratusan Warga Tuntut Mundur Kades Edi Suhendi yang Minta Jatah Limbah PT Forisa LSM Tuding Arlan Marjan Gondol Dana Perawatan Jalan Wilayah Selatan Rp23 Miliar Terlibat Alkes di RSUD Cibabat BANDUNG, (WN) – Perem-puan muda sela-ku Manager PT Behrindo Nusa-perkasa ditetap-kan tersangka dalam perkara korupsi penga-daan alat keseha-tan di RSUD Ci-babat Cimahi. Dia langsung ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Rabu (1/10/14). Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Suparman menga-takan, NA merupakan manager PT Behrindo Nusaperkasa. “Penahanan dilakukan kare-na tersangka tidak koperatif. Bahkan tersangka sempat menghilang dan dikhawatir-kan akan melarikan diri,” ujar Suparman di halaman Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE Mar-tadinata, Rabu (1/10/2014). “Ada pekerjaan pengadaan alkes yaitu pengadaan alat laboratorium dan penunjang layanan. Dananya berasal dari bantuan APBD I pro-vinsi Jabar senilai Rp 9 miliar di mana PT Behindo Nusa Perkas adalah rekanan dalam pengadaan alkes tersebut,” ungkap Suparman. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan nilai kerugian Negara akibat ulah tersangka yaitu men-capai Rp 3,1 miliar. Tersangka ditahan berda-sarkan surat penahanan no-mor 483/Fd.10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Ia akan dita-han selama 20 hari ke depan. Wanita berambut panjang itu turun dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan Kejati Jabar sekitar pukul 15.45 WIB. Ia dikawal oleh sejumlah jaksa. Setelah masuk ke dalam mobil, tersangka pun langsung dibawa menuju Lapas Wanita Sukamiskin. Sebelumnya, mantan Dirut RSUD Cibabat Cimahi dr En-dang Kesuma Wardani telah le-bih dulu menjadi tersangka dan kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Saat ini Endang masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.(HARJO) Pelaku Video Mesum Berseragam PNS Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sudah Terungkap SERANG, (WN) – Identitas pemeran perempuan dalam video mesum berseragam Pe-gawai Negeri Sipil (PNS) Banten, akhirnya terungkap. Pelaku diketahui berinisial IF, dan merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Terungkapnya identitas pelaku, setelah bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa-du (SPKT) Polda Banten, menerima laporan penga-duan pada Rabu, (24/9/2014) kemarin, dari IF, yang me-ngaku sebagai pelaku video mesum. IF kemudian menja-lani pemeriksaan di Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Tidak ada penangkapan karena dia statusnya sebagai pelapor. Tadi kondisinya masih syok. Belum banyak memberikan keterangan,” ujar Kasubdit II Fismondev AKBP Dadang Suherli, saat dihubungi wartawan kemarin. Dadang menjelaskan, IF telah mengaku bahwa dirinya yang ada dalam video mesum tersebut. Dadang pun men-duga kuat bahwa adegan me-sum tersebut direkam meng-gunakan laptop dan diunggah mantan pacar IF atau pelaku laki-laki dalam adegan video mesum. “Masih diselidiki siapa pe-ngunggah rekaman tersebut. Identitas mantan pacar pe-lapor belum kami ketahui ka-rena pelapor masih syok berat,” tambah Dadang.(JIP) Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Diringkus Saat Menyuap Gedung PT Pos Indonesia di Bandung Digeledah TANGERANG, (WN) – Eddi Suhendi selaku Kepala Desa Telaga, di Kecama-tan Cikupa, Kabupaten Tangerang di se-rang balik oleh ratusan massa pengun-jukrasa. Para pendemo sangat marah dan kecewa terhadap sikap Edi Suhendi yang memanfaatkan jabatan untuk meminta jatah limbah dan jatah penerimaan karyawan untuk PT Forisa di kawasan Industri Cikupa Mas, Jalan Bumimas II No 7, Desa Telagauntuk, Tangerang. Dari pantuan Harian Warta Nasional, kantor Desa Telaga mendadak ramai dikerumuni oleh ratusan warga untuk mencari keberadaan Kepala Desa Edi Suhendi. Karena Eddi Suhendi tidak ada ditempat, para pendemo meneriak yel yel, “ kades harus mundur, tuntut mundur Eddi,” teriak pendemo bersahut sahutan. Ahmad Muhroni (34) dan Muhroni me-ngatakan, Eddi Suhendi selaku Kades Tela-ga lebih mementingkan urusan pribadi de-ngan meminta jatah limbah dan jatah re-krutmen karyawan ke PT. Fo-risa. Terus apa perannya untuk warga selama 1 tahun menjabat di desa ini, ujar Ahmad, salah seorang pengunjukrasa. “Kekesalan warga terhadap Kades Eddi sedianya sudah berlangsung lama. Hingga puncaknya mencuat hari ini, spontan warga mendatangi kantor desa. Warga sudah kesal, karena ada warga yang mengeluh dimintai uang Rp 2 juta agar bisa bekerja di kawa-san Industri itu, masa mau kerja dimintai uang Rp 2 juta. Kades macam apa itu ?, sama sekali tidak mengayomi masyarakat, tambah Muhroni dengan nada kesal. “Karenanya, para pendemo pun meminta agar Kades Eddi segera mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak lagi fokus untuk mengurus warganya. Memang pemerintah desa itu lembaga apa. Pokoknya, kami minta Kades mun-dur dari jabatannya,” tegas Muhroni. Camat Cikupa, Hendar Herawan me-ngatakan, semestinya pemerintah desa menjadi fasilitator dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Caranya dengan mengakomodasi kepentingan warga untuk mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan dan kese-hatan. “Tentunya salah besar bila Kepala Desa ke perusahaan untuk urusan rekrutmen karyawan dan limbah,” ujar Herawan saat ditemui di lokasi demo. Untuk itu, kata Hendar, pihaknya berusaha meluruskan persoalan itu sesuai tupoksi kecamatan sebagai pembina Kades. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan pidana. “Tentunya dengan kondisi ini, kami berupaya meluruskan langkah Kades Eddi yang salah, namun tupoksi kami hanya dalam pembinaan untuk mendapatkan win win Solution,” ungkap Camat Cikupa. Sebelumnya, Kepala Desa Telaga Eddi Suhendi mengatakan, wajar dong saya juga kebagian soal limbah, orang nantinya limbah itu saya jual juga ke warga saya. Memang gaji Kades itu ada?,” Proses rekrutmen di PT Forisa dipegang sepenuhnya oleh H.Omang. Kok saya sebagai Kades disini tidak dapat jatah sih,” kilah Eddi.(RAM) DARI pantuan Harian Warta Nasional dilapangan, ditemukan banyak kejang-galan saat pelaksanaan awal, seperti gelar batu Agregat asal-asalan bahkan tanpa adanya matrial untuk pengerasaan sepanjang 300 meter dan tanpa Besi Tebar/Dowel. Yang lebih parahnya, saat pengecoran untuk mengurangi volume dan bahan material pihak kontraktor menggunakan batu Makadam hingga cairan adukan Beton merata hingga titik 10. Abadi Berkah, selaku pelaksana lapangan diamanati anggaran dari Pemerintah Kabupaten Serang sebesar Rp 1,6 milyar dari Dana Alokai Umum (DAU) tahun 2014 untuk mengerjakan betonisasi /peningkatan Jalan Gorda Wewuluh Kabupaten Serang sepanjang 700 Meter dengan lebar 5 Meter, tebal 20 CM dan pasangan Tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 630 meter. Sedangkan tembok penahan tanah dikerjakan kontraktor sangat asal asalan terkesan asal jadi, dilapangan pemasa-ngan TPT-pun berbau sarat korupsi dengan pengurangan volume matrial serta bahan matrial yang murah, hingga pemasangan TPT baru seumur jagung 5 hari sudah bongkar/Rapuh. Gunawan selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang saat ditemui dilapangan menjelas-kan pekerjaan fisik bagus, bahkan sudah ada pembayaran dari Dinas, baru cair 50 persen. Tetapi dipotong uang muka se-besar 20 persen dan tidak ada indikasi korupsi. “Ini bagus pak tidak halnya kon-traktor yang dulu saat mengerjakan jalan yang sebelahnya, kontraktor yang ini bagus,”ucap,Gunawan. Ironisnya, hasilnya dilapangan sangat berbeda dari pernyataan Gunawan. Kontraktor bermain curang dengan me-ngurangi volume dan bahan matrial untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Kita kalkulasikan betonisasi sepanjang 700 meter lebar 5 meter dan ketinggian 20 CM. Ini sangat-sangat dahsat keuntungan kubikase Beton untuk kontraktor. Harian Warta Nasional rencananya akan meminta rekapan hasil pesanan Beton Abadi Berkah kepada pihak peru-sahaan Beton. Bahkan sudah meng-konfirmasikan untuk di laporkan ke pihak yang berwajib Tipikor Polda Banten.(JIP) BANDUNG, (WN) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah gedung pusat PT Pos In-donesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2014) pagi. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 1.725 unit personal data terminal (PDT) sebesar Rp10,5 miliar. Penyidik memeriksa ruang Direktur Pengadaan PT Pos di gedung yang berlokasi di Jalan Banda itu. Petugas kemudian menyita sejumlah berkas pengadaan PDT tahun 2012-2013 tersebut. Kejaksaan menduga pengadaan PDT diwarnai aksi korupsi. Sebab kondisi alat tak sesuai dengan spesifikasi pengadaan dan rusak. Manager Public Relation PT Pos Indonesia Abu Sof-yan mengatakan lembaganya tak melakukan tindakan korupsi. Sebab pengadaan PDT sesuai dengan protap dan melewati jalur lelang. Namun demikian, PT Pos Indonesia bersikap kooperatif atas penyelidikan Kejagung. Selain di Kantor PT Pos di Jalan Banda, penyidik juga menggeledah Kantor Pos Divisi Pengadaan Barang dan Jasa di Jalan Jakarta. Dalam kasus itu, Kejagung menetapkan dua tersangka yang merupakan karyawan PT Pos yaitu berinisial M dan EC.(HERBET) PANDEGLANG, (WN) – Ratusan warga yang terdiri dari gabungan beberapa Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banten diantaranya LSM Ombak, melaku-kan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Selatan, Cikoneng, Ka-bupaten Pandeglang, Banten. Dalam aksi tersebut para pendemo me-nuding adanya dugaan bahwa Arlan Marjan Selaku Kepala UPT menggondol Dana Perawatan Jalan dan Jambatan Wilayah Selatan Dinas Bina Marga Tata Ruang Banten yang bersumber dari anggaran pemeliharaan jalan di wilayah selatan Banten sebesar Rp. 23.Milyar pada tahun 2013. Dijelaskan para pendemo, Provinsi Banten melalui APBD Banten tahun 2013 telah menganggarkan sekitar Rp23 miliar lebih, untuk perawatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah selatan Banten. Namun faktanya, kondisi ruas jalan di wilayah selatan banyak yang rusak parah seperti tidak adanya perbaikan. Hal itu menurut pendemo memunculkan kecurigaan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya diserap. “Seharusnya anggaran 23 miliar itu bisa membuat jalan menjadi bagus dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun yang terjadi, malah jalan semakin rusak saja dan seperti tidak tersentuh tanpa adanya Pemeli-haraan,” ujar Popy Yusuf, salah satu pendemo. Sementara, Kepala UPT Wilayah Selatan, Arlan Marjan, tidak mau menemui para pendemo kendati pendemo ingin minta klarifikasi dari pihak dinas. Wartawan yang berada di lokasi aksi pun kesulitan mencari keberadaan Arlan Marjan. Seperti diketahui, pada 2013 lalu, Pemprov Banten melalui DBMTR Banten meng-alokasikan anggaran sekitar Rp23,22 miliar, untuk perbaikan di sejumlah ruas jalan di wilayah selatan Banten diantaranya, ruas Bayah-Cikotok, Gunung madur-Pulomanuk, Cikotok-Batas Jabar, Mengger-Mandala-wangi, dan beberapa ruas lainnya yang ada di wilayah selatan Banten. Menambahkan, Popy Yusuh minggu depan akan Kembali aksi ke UPT Selatan dan KPU Kab. Serang, dengan dugaan Dana Peme-liharaan Jalan Jambatan dan Penanganan Longsor 2 Milyar di duga masuk ke Pen-calonan Politik 9 April lalu ke Inisial (M) istri dari Mantan Kepala Dinas BMTR Banten (Sutatdi-red). Dan Dugaan dana Pemeliharaan 2014 untuk Menyumbang Kegiatan Resepsi Keluarga Kadis BMTR Banten (Husni Hasan) Di Hotel Ratu Bidakara Kota Serang.(JIP) Manager PT Behrindo Nusaperkasa di Bui BANGKALAN, (WN) - Ke-jaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap dua orang terdu-ga Pemberi dan Penerima suap di Kabupaten Bangkalan yaitu Leo Handoko selaku Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Madura dan Zaiful Imron Mustofa. Keduanya dibekuk dalam operasi tangkap tangan pada, Senin. Berawal Kejati Jatim menerima informasi adanya dugaan penyuapan pada Senin siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah ditelu-suri dan diyakini kebenaran-nya tim Kejati Jatim mela-kukan penangkapan. Dalam operasi itu diaman-kan uang tunai dengan total Rp. 92.500.000,- yang dite-mukan oleh tim dilaci kerja Zaiful Imron Mustofa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp. 7.500.000,- disaku celana yang dikenakan Zaiful Imron Mustofa. Kemudian Tim Kejati Jatim menggeledah mobil Toyota Innova milik Leo Handoko ditemukan sebuah amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Tersangka Leo melakukan penyuapan untuk kepengu-rusan izin pembukaan usaha mini market Alfa Mart di Kabupaten Bangkalan. Dan dari pengakuan Leo sebelum ditangkap dia telah menyiap-kan uang sebesar Rp. 160.000.000,- Terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan penahanan dan proses penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.(SM)
  • 4. NUSANTARA 4 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 DSAP Banten Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Dengan Sistim 3 R BANTEN, (WN) – Demi terlak-sana nya program kegiatan yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSAP) Pro-vinsi Banten, setiap tahun nya mengadakan sosialisasi pem-bangunan di bidang pengolahan sampah Reuse, Reduce dan Recyle. Sosialisasi sampah 3 R ini telah dilaksanakan di Hotel Bidakara Kota Serang. Dinas Sumber Air dan Permu-kiman melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah 3 R (Resuse, Reduce, Reycyle) se Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan ini bersumber dari Anggaran DSAP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014. Ir.Helmy Nuddin Zein Kepala Bidang Perumahan dan Pemuki-man pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Prov. Ban-ten mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pelatihan pengolahan sampah ini sudah dilaksanakan di Hotel Bidakara Kota Serang beberapa hari yang lalu, so-sialisasi ini di hadiri langsung oleh Kepala Dinas, Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan kelompok Swa-daya Masyarakat (KSM) Penge-lola sampah 3 R se-Prov.Banten. Karena wilayah Prov.Banten ini kota nya sangat pesat ber-kembang dengan meningkat jumlah penduduk sangatlah pesat, dan dalam peningkatan jumlah bangunan gedung serta pemukiman yang berpotensi terjadinya pencemaran sampah dan penumpukan sampah, tentulah pihak kami harus turun tangan, dengan cara sosialisasi ini tentunya harus diperlukan dalam p e n g o l a h a n sejak dini. Dengan ada-nya sosialisasi ini kita terus be-rupaya untuk mewujudkan serta kewajiban untuk melaksa-nakan lingku-ngan yang sehat dan bersih, se-hingga kegiatan ini dapat me-nambah wawasan dan juga melatih komponen masyarakat supaya dapat mengelola sam-pah yang berbasis 3 R. Helmi menambahkan, kegiatan ini juga untuk mengoptimalisa-sikan pengelolaan sampah ber-basih 3 R, yang mana bertujuan untuk merealisasikan dalam isu-isu Millenium Development Goal’s (MDG’S). Sehingga dalam memperkuat pelaksanaan penge-lolaan sampah berbasis sampah 3 R yang berada di masyarakat, karena sampah ini juga sangat berdekatan di lingkungan masya-rakat, itu merupakan peran dari masyarakat sangat di perlukan dengan menyadarkan mereka, jika sampah di kelola dengan baik maka pengelolaan sampah dengan system 3 R. Ungkap nya H.Adib Solichin M.Msi Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan SDAP Prov.Banten mengatakan di ruang kerja nya, bahwa pada UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mem-berikan arahan, sehingga bahwa arahan dalam pengelolaan sampah itu sendiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sehingga pengurangan sam-pah dilakukan dengan pemba-tasan timbulan sampah (Re-duce), Pemanfaatan Kemabali (Reuse) dan Pendaurulangan (Reycle), pada sosialisasi ini merupakan salah satu persoalan lingkungan di Indosnesia, baik di lihat kuantitas dan kualitas nya ada timbul manajemen nya terkait masalah pengelolaan nya, sehingga ada komplektitas persampahan di pengaruhi pada tingkat pertumbuhan dan gaya hidup dari masyarakat itu sendiri.(NENG) Fraksi DPRD Banten Telah Terbentuk BANTEN, (WN) – Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten periode 2014- 2019 pertama kalinya menggelar Rapat Pripurna DPRD Banten, dan setelah wakil rakyat tersebut di lantik pada tanggal 11 September 2014 dengan agenda penetapan Sembilan fraksi. Rapat paripurna di hadiri 62 orang anggota dari 85 anggota DPRD Banten. Rapat paripurna yang digelar digedung DPRD Banten di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten [KP3B] Se-rang, senin menetapkan Sem-bilan fraksi dari 10 partai politik peserta Pemilu 2014 yang digelar 9 April yang lalu. Rapat Paripurna terkait pengu-muman dan penetapan fraksi DPRD Banten periode 2014- 2019 antara lain pembentukan susunan keanggotaan serta unsur pimpinan dan sekaligus panitia khusus (Pansus) Penyu-sunan Tata Tertib [ Tatib] DPRD Banten tersebut di pimpin langsung oleh pimpinan se-mentara DPRD Banten Asep Ramatullah dan Suparman. Adapun Fraksi-fraksi DPRD Banten yang telah terbentuk dan di setujui melalui rapat paripur-na tersebut terdiri dari 9 fraksi yaitu Fraksi Demokrasi Indone-sia Perjuangan (PDI-P) Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indone-sia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Ama-nat Nasional (PAN), Fraksi Per-satuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hati Nurani rakyat (Hanura), Fraksi Partai Nasdem. Paripurna ini dihadiri Pelak-sana Tugas (Plt), Sekretaris Daerah (Sekda), Asmuji HW yang mewakili Plt. Gubernur Banten Rano Karno. Selain itu rapat juga dihadiri Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Peme-rintah Provinsi Banten, serta para tokoh masyarakat dan pe-juang pembentukan Provinsi Banten serta unsur utusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Provinsi Banten. Asep Rahmatullah Ketua Sementara DPRD Prov.Banten mengatakan, Untuk penetapan Komisi-komisi dan alat keleng-kapan lainnya, nanti menunggu jadwal Ketua dan pimpinan definitivef DPRD Banten 2014- 2019. Sebanyak 85 orang ang-gota DPRD Banten yang telah dilantik apada awal September 2014 terdiri dari PDIP 15 kursi, Golkar 15 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, PKS 8 kursi, Partai Ge-rindra 10 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, PKB 7 kursi, PAN 3 kursi, PPP 8 kursi, serta Partai Hanura 6 kursi.(ADV/NENG) Bantuan Dana Hibah Untuk Banten Dikurangi BANTEN, (WN) – Anggaran hibah pada perubahan APBD Banten tahun 2014 dikurangi Menteri Dalam Negeri (Men-dagri) Gamawan Fauzi sebesar Rp2 miliar. Berdasarkan dokumen APBD Perubahan 2014 yang disahkan dewan, belanja hibah naik Rp26,4 miliar dari semula Rp1,367 triliun menjadi Rp1,394 triliun. Mendagri menilai penganggaran hibah dianggap terlalu besar kenaikannya, dan dinilai kurang terlalu dibutuhkan. “Mendagri menilai ada belanja lain yang lebih diutamakan. Misalnya, belanja modal itu ke DBMTR. Rencananya untuk pembangunan infrastruktur,” kata Plt Sekda Banten Asmudji HW. Disinggung sisa lebih penggunaan ang-garan (Silpa) APBD 2013 yang masuk dalam APBD 2014 sebesar Rp1,06 triliun, Asmudji mengaku belum tahu akan digunakan untuk apa. “Soal Silpa kita masih berupaya menyerapnya. Karena APBD 2015 baru membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Ang-garan Prioritas Plafon Anggaran Semen-tara) dengan dewan dan sudah sudah disepakati. Atas dasar itu lalu disusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), setelah PAD Banten Tahun 2015 Targetkan Sebesar Rp 4,6 Triliun Pemerintah Banten Tidak Melaksanakan Qurban itu bicarakan dengan dewan dan sampaikan nota pengantar APBD-nya,” paparnya. Ketua DPRD Banten Se-mentara Asep Rahmatullah menganggap tidak ada yang krusial pada evaluasi APBD Perubahan 2014 dari Men-dagri. “Hibah minta diperjelas peruntukkannya. Tapi secara keseluruhan tidak merubah struktur. Memang Mendagri minta dikurangi dua miliar. Yang lain enggak ada masalah. Seperti diketahui, pada APBD Peru-bahan Pemprov 2014, belanja daerah diusulkan naik sebesar Rp560 miliar yakni dari semula Rp7,349 triliun diusulkan naik Rp7,909 triliun. Pada pos belanja tidak langsung, yang mengalami kenaikan yaitu belanja pegawai dari Rp558,5 miliar naik Rp31,3 miliar menjadi Rp589,9 miliar, dan belanja hibah naik Rp26,4 miliar dari semula Rp1,367 triliun menjadi Rp1,394 triliun. Sementara alokasi untuk belanja bantuan sosial (Bansos) usulannya tetap yakni se-besar Rp91 miliar. Pada pos belanja lang-sung mengalami kenaikan sebesar Rp192 miliar. Yakni dari semula pada APBD Murni 2014 sebesar Rp3,3 triliun naik menjadi Rp3,5 triliun. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai yang usulannya naik Rp10 miliar dari semula Rp159 miliar menjadi Rp169 miliar, belanja barang dan jasa naik Rp139 miliar dari Rp1,472 triliun menjadi Rp1,611 triliun dan belanja modal naik Rp43,2 miliar dari Rp1,694 triliun menjadi Rp1,737 triliun.(NENG) Bandung Ingin Meniru Cara Ahok BANDUNG, (WN) - Kota Bandung bisa mencontoh langkah penertiban parkir liar ala Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok menerapkan derek paksa bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Anggota DPRD Jawa Barat, Maman Abdurachman menuturkan seharusnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bisa meniru langkah tegas penertiban parkir di DKI Jakarta. Menurut dia, penertiban di parkir liar di kota kembang ini masih belum konsisten. “Saya setuju dengan penghukuman Ahok. Mestinya itu bisa dilakukan di Bandung,” tutur Maman kepada wartawan di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/10/2014). Maman melihat, masih banyak pelanggaran-pelanggaran parkir liar di Kota Bandung. Sebagai contoh, kata Maman, di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta setiap malam menjadi parkir mobil, angkot, bus hingga truk. “Tak hanya itu, kawasan pendidikan juga picu kemacetan. Lantaran banyak kendaraan parkir di pinggir jalan. Salah satunya SD Banjarsari di Jalan Merdeka. Di beberapa titik perempatan di Kota Bandung saat ini menjadi tempat ngetem dadakan yang menimbulkan kemacetan,” kata dia. Maman menyebutkan salah satunya di perempatan Dago - Jalan Riau menjelang malam banyak angkot Dago yang ngetem di kawasan tersebut. “Bahkan jumlahnya hingga belasan unit dan itu sangat dibiarkan,” kata dia. Menurut dia, sistem penggembokan kendaraan yang digagas Pemkot Bandung saat ini masih belum efektif. Pasalnya, Pemkot Bandung tidak konsisten melaksanakan penertiban itu. “Faktanya hanya bertahan seminggu hingga sebulan. Setelah itu marak lagi dan tidak ada tindakan. Seharusnya dilakukan secara konsisten agar mereka jera dan tidak parkir dilokasi yang tidak diperkenankan,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia menambahkan perkembangan pembangunan Kota Bandung yang terus meningkat, salah satunya menjamurnya apartemen-apartemen, menjadi pemicu parkir liar. Pemkot Bandung sendiri tidak ada perencanaan yang matang sehingga lahan parkir terlupakan. “Saat ini gencar dibangun apartemen dengan puluhan lantai tetapi lahan parkirnya terbatas akhirnya akan meluber kemana-mana,” kata dia.(TIM) SESUAI dengan Visi terwujud nya pe-ningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang professional guna me-nunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan Misi nya adalah mening-katkan pendapatan daerah sesuai potensi, meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel peningkatan kapabilitas kelembagaan Prov.Banten. Untuk peningkatan kapabilitas kelem-bagaan Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pe-merintah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan ber-tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Dinas Pen-dapatan dan Pengelolaan Keuangan Da-erah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi. Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada 2 (dua) fungsi DPPKD Prov.Banten diantara nya pengelola pendapatan daerah dan pengelola ke-uangan daerah, karena dalam rangka pengeluaran pendapatan daerah yang mana berkaitan dengan tupoksi DPPKD sendiri, DPPKD sendiri hanya melaksanakan pemungutan pajak saja. Sehingga menjadi bahan pokok untuk mendukung PAD Prov.Banten, ini meru-pakan salah satu komponen PAD yang bersumber dari pajak daerah. Pajak Daerah ini merupakan kewenangan DPPKD, ada pun pemungutan pajak diantara nya PPKB, BNKB, BBK-KB, Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Pokok, Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Banten ten-tunya harus ada upaya-upaya intensif pajak, juga potensi-potensi yang ada, se-hingga mempermudah layanan kepada masyarakat, dan juga dalam proses pe-ningkatan pendapatan harus lah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada masyarakat di perlukan ketersediaan sarana dan pra-sarana pendukung bagi tereseleng-garanya mekanisme kegiatan secara efektif dan efesien. Mengenai sarana dan Prasarana DPPKD Prov.Banten telah memiliki 11 (sebelas) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), DPPKD Prov.Banten sendiri telah memiliki 23 Gerai kantor samsat ini dalam rangka pen-dekatan kepada masyarakat secara lang-sung, karena DPPKD Prov.Banten ini juga memiliki On-line. Dengan cara sosialisasi ini baik secara langsung dan tidak langsung pihak UPT akan mendatangi secara langsung kepada masyarakat, dan DPPKD Banten juga melakukan sosialisasi ke berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Dan pihak UPT sendiri juga melakukan samsat keliling, dengan adanya samsat keliling ini dapat mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor samsat setempat. Dinas Pengelolaan Keuangan Da-erah( DPPKD) Prov.Banten juga telah memiliki 6 (enam) unit mobil samsat keliling untuk masing-masing Unit Pelaksana Tekhnis (UPT). Di sisi lain untuk menertibkan administrasi pajak kendaraan roda dua dan roda empat tentu nya pihak UPT samsat setempat melakukan razia, sehingga para pengguna kendaraan dapat membayar pajak, dan juga di berikan arahan yang positif dari UPT samsat Setempat. Ada juga masyarakat yang ketidak-tahuan mengenai pajak, dan pihak kami pun segera melakukan sosialisasi tentang pengertian tentang pemahaman pajak, karena masyarakat dengan membayar pajak dapat membantu keikutsertaan dalam membangun. DPPKD Prov.Banten telah mengusul-kan 3 Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), DPPKD Prov.Banten telah melakukan kajian-kajian bersama tim Biro Organi-sasi Prov.Banten, dan hasil nya hanya 2 (dua) yang akan di bangun, diantara nya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balaraja dan kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sepatan. Dengan di mekarkan nya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) samsat yang berada di Balaraja Kabupaten Tangerang, karena pendapatannya paling terbesar, pen-dapatan nya paling besar mencapai kurang lebih se hari mencapai 4 Milyar. Karena di Balaraja ini memiliki 29 Kecamatan. Daerah Balaraja ini masyarakatnya berdomisili di pesisir pantai utara, sehingga ini merupakan hal yang paling serius untuk membangun kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Balaraja. Dengan adanya pemekaran kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Balaraja dan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sepatan, pelayanan kepada ma-yarakat dapat lebih baik, dan juga dapat membantu dalam peningkatan Pen-dapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Banten. Sehingga pada tahun 2015 mendatang PAD Prov.Banten di targetkan mencapai 4,6 Triliyun.(NENG) BANTEN, (WN) – Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov.Banten No.7 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Prov. Banten, juga Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dan Peraturan Daerah No.9 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, dan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BANTEN, (WN) – Peme-rintah Provinsi Banten melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tidak lagi memberikan bantuan hewan qurban untuk masyarakat. Tentu nya pihak Biro Ke-sejahteraan Rakyat telah me-lakukan koordinasi bersama para ulama-ulama dan para tokoh di Banten, bahwa berkurban merupakan ibadah individu atau perorangan yang tidak layak dibantu oleh pemerintah. Irvan Santoso, Kepala Biro Kesra mengatakan, Peme-rintah Banten setiap tahun biasanya melakukan kegiatan berqurban yang di fasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan setiap tahun nya menyembelih hewan qurban seperti kerbau, kambing dan sapi. Untuk tahun ini, Pemerintah tidak melakukan penyembelihan qurban lagi, ini merupakan hasil dari pertimbangan berdasarkan evaluasi pemberian bantuan hewan kurban serta tanggapan para ulama dan kiai di Banten. “Para ulama tidak merekomendasikan bantuan untuk dilanjutkan”, tentu nya dapat memahami dalam hal penyaluran tentu nya harus melalui bantuan sosial. Dari segi penyaluran dalam berqurban melalui Pemerintah tentunya tidak jelas siapa yang berkurban, jika berqurban dari anggaran APBD. “Pemberian hewan kurban ini lebih banyak mudarat dari pada manfaat nya. Lebih baik, anggaran itu diberikan ke bidang lain seperti kebutuhan infrastruktur dan lain-lain,” ujarnya. Irvan menambahkan, menjelang Idul Adha sudah banyak masyarakat yang meminta hewan kurban kepada Biro Kesra, bahkan ada yang mengajukan pro-posal permohonan bantuan hewan qurban. Tentu nya pihak kami akan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa pada tahun 2014 ini pihak Pemerintah tidak melaksanakan hewan qurban. Bila mana masyarakat memandang perlu ada bantuan hewan qur-ban yang anggaran nya dari APBD pada tahun depan, tentunya peme-rintah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Yang paling penting dalam proses pengang-garan nya jangan sampai tidak tepat sasaran. Perlu kami sampaikan kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) boleh memberikan he-wan kurban melalui DKM Masjid Raya Al-bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. “Silakan menitipkan hewan kurban di Masjid Albantani dan DKM siap me-nerima untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. KH AM Romli, Ketua MUI Banten mengatakan, jika kita niat untuk berkurban itu sifatnya perorangan, bukan lembaga atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa melaksanakan berkurban, karena hal tersebut merupakan ibadah individu umat Islam. Jika Pemprov Banten memberikan sumbangan hewan boleh saja dilakukan. Kemudian, penerima bantuan memba-gikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk kurban. Namun, hal ini tentu kurang patut karena hewan kurban tersebut atas nama siapa, jika dari APBD, perlu di pahami bahwa pemberian hewan kurban dari pemerintah juga kurang layak. Harusnya, bukan nama bantuan hewan kurban. Cukup bantuan kambing atau sapi untuk masyarakat agar masyarakat tidak mampu bisa makan daging setahun sekali, kami dari MUI Banten siap melakukan kajian bersama Pemprov Banten, jika memang permintaan masyarakat akan bantuan tersebut tinggi. jika diperlukan akan ada fatwa MUI Banten terkait hal itu. “Bisa kita kaji bersama biar tidak salah aturan,” ujarnya.(NENG) Kecamatan Kibin Buka Stan Untuk Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang SERANG, (WN) – Kecamatan Kibin ikut memeriahkan HUT Kabupaten Serang yang Ke-488 di alun-alun Barat Serang yang dimeriahkan melalui acara Pameran Pem-bagunan dan Karnafal serta Bazar diikuti beberapa kecamatan se Kabupaten Serang. Kecamatan Kibin sendiri mengerahkan hampir semua Desa se Kecamatan Kibin untuk memboyong hasil bumi, diantaranya Desa Cijeruk, Tambak, Suka Maju, Ciagel, Nagara, Barengkok, Nambo Ilir, serta Desa Kibin. Camat Kibin, Lukman mengatakan, ke-kompakan para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ikut serta berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Serang patut dibanggakan. “saya salut dengan delapan desa yang ada di Kibin bisa menapilkan beberapa kerajinan hasil pribumi dan produk industri Serang Timur seperti PT. Mitshuba II, PT. Mitshuba III, PT. NS. PT. Sari Roti, tuturnya.(MAN/SAN)
  • 5. NUSANTARA 5 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 Limbah Cair Pabrik Tepung Kelapa di Kawangkoan Dikeluhkan Masyarakat MINAHASA UTARA, (WN)– Salah satu kepedulian masyarakat terhadap lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan serta ikut melestarikan sungai dari pencemaran. Namun sayangnya, disaat masyarakat bantaran sungai menjaga serta melestarikan sungai aliran dari Sungai Tondano di yang berada di wilayah Pemerintahan Minahasa Utara, ternyata salah satu perusahaan di bidang pengolahan Tepung Kelapa yang ada di Desa Kawangkoan tidak bertanggungjawab atas limbahnya yang dibuang ke sungai Kuil. KELUHAN atas buruknya ku-alitas sungai dari dampak lim-bah pabrik Coconut itu disam-paikan oleh berbagai kalangan masyarakat Desa Kuil, Keca-matan Kolongan, Minahasa Utara kepada Harian Warta Nasional. “Sekarang ini kami merasa takut kalau mandi di su-ngai yang tercemari oleh limbah pabrik Coconut, yang bisa me-nyebabkan penyakit kulit se-perti gatal-gatal dan seba-gainya,” ujar NS, petani ikan. “Setiap hari, ada saja ikan di sungai, ditemukan mati. Keja-dian itu, telah berlangsung sejak produksi pabrik Coconut itu makin besar,” ujar NS. Petani lainnya pun merasakan hal serupa, “Coba saja lihat air su-ngainya sama seperti warna susu, ya akibat limbah pabrik Coconut, ujarnya. Sementara Kepala Desa (hukum tua) mengatakan, air sungai yang tercemari tentunya akan berdampak negatif terhadap suatu perubahan PH atau ko-sentrasi Ion Hydrogen. Air yang mempunyai PH yang lebih kecil dari PH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang mem-punyai PH yang lebih besar akan bersifat basa. Tentunya air limbah yang dibuang langsung kesungai oleh pabrik coconut akan me-ngubah PH air yang pada ak-hirnya mengganggu kehidupan organism didalam air sungai. Air limbah buangan dari pabrik coconut tersebut diduga telah mendegradasi sehinga menye-babkan terjadinya perubahan warna air sungai kuil. Kepala desa berharap pabrik coconut tidak lagi membuang limbahnya kesungai kuil sebelum dilakukan pemrosesan terlebih dahulu. Bilamana masih tetap pabrik coconut membuang limbah sebelum pemrosesan limbah, kepala desa akan melaporkan masalah ini ke badan lingkungan hidup, ujarnya. Menurut penyampaian masya-rakat dan pemerhati lingkungan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, kerugian akan terus dialami masyarakat jika ke-lestarian serta kebersihan sungai tidak terjaga, tentunya akan mempercepat kematian biota yang ada disungai tersebut. Jika bisa bertahan maka akan terjadi mutasi atau perpindahan. Kalaupun dikomsumsi tentu-nya akan berakibat langsung pada kesehatan manusia yang mengkomsumsinya. Dampak lainya akan mengurangi bah-kan secara langsung limbah pabrik Coconut telah merusak kualitas air sungai kuil sebab limbah cair milik pabrik Co-conut tersebut telah membu-nuh ratusan bahkan ribuan ikan serta nener ikan kecil yang ada di sungai itu. Sehingga membuat hilangnya kehidupan seperti keramba ikan tempat memancing serta hi-langnya pemandangan indah yang seharusnya dapat dinik-mati oleh banyak orang. Warga sekitar berharap kepada Peme-rintah Minahasa Utara untuk menindak tegas kepada perusa-haan yang dengan sewena-wena membuang limbah di sungai kuil.(TIM) Repdem Tolak UU Pilkada, Bupati dan Ketua DPRD Ikut Tandatangan Dukungan CILACAP, (WN) - Sekitar 150 massa yang tergabung da-lam Relawan Perjuangan De-mokrasi (Repdem) Cilacap menggelar aksi damai me-nolak Undang-Undang Pilka-da yang disahkan DPR RI pa-da Jumat dinihari lalu. Massa yang merupakan ga-bungan dari pemuda, mahasis-wa, dan petani itu mengawali aksi di bundaran Alun-alun Ci-lacap, membentangkan span-duk serta berorasi menolak UU Pilkada yang mengemba-likan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota dan gubenur kepada DPRD). Aksi massa juga diwarnai dengan teatrikal memerankan tokoh rakyat, bupati, dan ang-gota Dewan. Teatrikal meng-gambarkan matinya demokrasi. Rakyat yang digambarkan semakin sulit karena beban ekonomi, semakin berat karena ditambah dengan hak-hak demokrasi mereka yang dicabut oleh legislatif. Bupati sebagai penguasa kabupaten ternyata tidak mampu berbuat banyak kepada anggota Dewan. Sebab, bupati merupakan produk pilihan Dewan sehingga hanya bertanggungjawab kepada Dewan, bukan rakyat. Koordinator Umum aksi tersebut, Eko Sulistiadi me-negaskan bahwa UU Pilkada yang disahkan DPR RI nyata-nyata telah memasung aspirasi masyarakat, karena pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Jika dipilih secara langsung oleh rakyat saja kepala daerah masih bisa melakukan korup-si, apalagi jika dipilih oleh DPRD,” katanya, Jumat. Di sisi lain, Eko juga me-nyambut baik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda-ng- Undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mem-batalkan UU Pilkada. Namun, Eko menyebutkan Perppu itu masih harus men-dapat persetujuan DPR RI, dan inilah yang akan terus di-kawal. Sebagai bentuk desa-kan pencabutan UU Pilkada, massa membubuhkan tandata-ngan di atas kain putih se-panjang sekitar 50 meter. Usai berorasi di bundaran alun-alun, massa bergerak menuju Pendopo Wijayaku-suma Sakti, kompleks Pemkab Cilacap me-nemui Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pa-muji untuk meminta du-kungan pen-cabutan terha-dap UU Pil-kada. Dengan didampingi Ke-pala Badan Ke-satuan Bangsa dan Politik, Imam Yudi-anto dan Ke-pala Satuan Pamong Praja dan Linmas, Ditiasa Pradipta, Tatto menemui massa. Bupati lantas menyatakan dukungan terhadap aksi massa tersebut, dan langsung mem-bubuhkan tandatangan di atas kain putih yang dibentangkan massa di depan pintu gerbang pendopo. Dari pendopo massa berge-rak menuju Gedung DPRD Cilacap dengan agenda yang sama, meminta dukungan pencabutan UU Pilkada. Di Gedung DPRD mereka ditemui Ketua DPRD, Taufik Nurhidayat dan Wakil Ketua DPRD, Barokatul Anam. Meski Dewan sedang rapat paripurna pembahasan alat kelengkapan Dewan, Taufik menyempatkan diri bertemu massa dan bersama Barokatul Anam menyatakan mendu-kung aksi tersebut. Sama dengan bupati, Taufik dan Anam juga membubuhkan tandatangan di atas kain putih yang dibentangkan di depan pintu gerbang Gedung Dewan. Usai membubuhkan tandata-ngan, Taufik dan Anam kem-bali ke Gedung Dewan untuk menemui ketua-ketua fraksi guna mengajak ikut tandata-ngan dan menemui massa di salah satu ruangan di lantai 2. Di tempat itu para ketua fraksi, yakni Edi Purwanto dari PPP, Y Parsiyan dari Golkar, Taswan dari PDIP, dan Kaban dari PKB. Hanya saja, Fraksi Gerindra tidak tampak hadir. Dalam pertemuan yang dipimpin Taufik Nurhidayat dan Barokatul Anam, para ketua fraksi mengungkapkan bahwa secara pribadi mereka mendukung dan mengapresia-si aksi tersebut. Namun, secara institusional mereka melon-tarkan komentar beragam. Mendapat tanggapan seperti itu, koordinator umum aksi, Eko Sulistiadi mengaku cukup puas dan mengucapkan teri-makasih. Akan tetapi, dia ber-janji akan terus melakukan ak-si, meski akan dilakukan seca-ra pribadi dengan cara mela-kukan lobi-lobi dengan para anggota Dewan, dengan tuju-an akhir penolakan terhadap UU Pilkada. Aksi tersebut ber-langsung damai dan kondusif hingga menjelang tibanya waktu salat Jumat serta di ba-wah penjagaan ketat aparat Polres Cilacap.( Tim _Clp -2) Kiai NU Keluhkan Pilkada Tak Langsung, LDNU Ajak Waspadai Gerakan Anti-Pancasila CILACAP, (WN) - Perubahan meka-nisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi pilkada melalui DPRD dikeluhkan sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Cilacap. Keluhan tersebut sudah terlontar saat Munas NU di Cirebon. Menurut Wakil Ketua Lembaga Dak-wah Nahdlatul Ulama (LDNU) Cila-cap, Mochammad Taufick Hida-yatulloh bahwa saat itu ada semacam rekomendasi agar proses pilkada dilakukan oleh DPRD. “Namun, belakangan banyak kiai di daerah yang mengeluh akan kehilangan suasana pilkada langsung,” katanya, Selasa lalu. Dikatakan, para kiai merasa jika bupati dipilih oleh DPRD tidak akan dekat dengan rakyat seperti yang terjadi selama pemilihan langsung. Dia menjelaskan, bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai akan lebih mendengar segala aspirasi rakyat. Untuk itu, pihaknya menampung ke-luhan- keluhan para kiai terkait proses pilkada melalui DPRD tersebut. “Keluhan-keluhan itu akan kami sam-paikan ke PB (Pengurus Besar) NU melalui PC (Pengurus Cabang) NU Cilacap,” imbuhnya. Dukungan NU terhadap pilkada mela-lui DPRD itu, katanya, disebabkan pe-milihan langsung lebih banyak mudharat-nya daripada keuntungannya karena ba-nyak menimbulkan ekses negatif. Namun begitu, pihaknya tetap akan berupaya mengawal pelaksanaan Pasal 22 E UUD 1945 agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sementara itu terkait gerakan yang berupaya menggantikan ideologi Pan-casila dengan ideologi lain, pihaknya mengimbau warga Cilacap, khususnya generasi muda untuk mewaspadainya. “Bagi NU, ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, mutlak harus ditegakkan,” katanya. Menurutnya, saat ini banyak gerakan yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila dengan paham lain. Bahkan, banyak pula di antaranya yang berke-dok atau membawa nama Islam dalam gerakannya. Sebab, imbuh dia, Cilacap merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap gerakan-gerakan tersebut. Untuk itu, pihaknya dalam tiga bulan terakhir gencar melaksanakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan guna menum-buhkan wawasan kebangsaan. Langkah yang diambil, ucap Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap itu, pihaknya mengundang para kiai dan imam masjid untuk ikut serta me-nanamkan wawasan kebangsaan, khususnya terkait dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.(TIM_CLP-2) Samsat Cikarang Bersih Dari Calo Harus Menjadi Contoh CIKARANG, (WN) – Samsat Cika-rang, Kabupaten Bekasi sudah menun-jukkan sikap reformasinya dalam memperbaiki sistem pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) untuk pengurusan pajak kenderaan bebas tanpa ada calo. Hasil pantuan Harian Warta Nasional, di Samsat Kabupaten Bekasi terlihat dari antusias Wajip Pajak yang ber-bondong- bondong melakukan pe-ngurusan sendiri dengan jumlah yang signifikan memenuhi ruangan pela-yanan Samsat. Wajip Pajak juga sudah dibuat nyaman dengan gedung baru yang saat ini direnopasi, gedung dibuat asri dan pelayanan lebih prima. Maka tak heran jika samsat Kabupaten Bekasi jauh dari permasalahan. Tidak seperti Samsat Kota Bekasi yang masih amburadul dengan tumpukan permasalahan yang ditimbulkan para calo. Luar biasanya, petugas Samsat dise-tiap loket pelayanan wajip pajak selalu mendapatkan senyuman dan sapaan. Sebuah sistem yang diterapkan oleh Samsat Kabupaten seharusnya men-dapatkan apresiasi dari Dirlantas Polda Metrojaya agar bisa menjadi contoh untuk samsat lainnya untuk menguta-makan wajib pajak bebas dari linta darat para “calo”. Mia (22), salah seorang Wajip Pajak mengatakan apresiasi luar biasa untuk Samsat Kabupaten Bekasi karena pelayanan cepat saji, sehingga saya bisa cepat pulang kerumah, karena saya membawa anak kecil. Menurut Mia, ada seorang petugas samsat yang baik sekali namanya pak Isom, beliau membantu saya dengan iklas tanpa mengharapkan imbalan. Dari pelayanan beliau, saya mengurus pajak kenderaan berjalan mulus tanpa ada kendala dan selesai sangat singkat.(NOV/RADEMAN) Kantor Kecamatan Pulogadung “Bau Busuk” JAKARTA, (WN) – Kantor Kecamatan Pulogadung, Ja-karta Timur dinilai sudah ti-dak layak pakai sebagai ins-tansi pelayanan publik. Para pengunjung sudah tidak nya-man akibat “bau busuk” yang ditimbulkan dari fasilitas Toilet (WC) yang ada di lantai satu gedung tersebut. Selain toilet jorok tak terurus, pintu toilet pun tanpa memakai kunci. Tak ayal, bau yang berasal dari toilet menyengat sampai ke berbagai ruangan kantor pelaya-nan. Membuat sebagian warga yang datang menutup hidung. Salah seorang warga berinisial NV yang sedang mengurus kartu Pencari Kerja yang ditemui di kant-or itu menuding pegawai keca-matan Pulogadung pemalas dan jorok. Buat apa banyak pegawai di kantor ini kalau mereka Cuma bisa makan uang rakyat (gaji), mereka untuk mengurusi toilet saja tidak becus. Sebaiknya, jika pegawainya jorok, kantor kecamatan ini tidak usah dipakai, ujarnya. Harian Warta Nasional mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Camat Pulogadung, namun dia sedang naik haji, ungkap salah satu stafnya di kecamatan pulo-gadung. Di sebelah ruangan kan-tor Camat Pulogadung, salah seorang pegawai bernama Alawi menemui Harian Warta Nasional. Menurut Alawi, adapun toilet itu rusak dan kotor itu karena pihak Kecamatan Pulogadung tidak punya anggaran untuk member-sihkan toilet dan untuk menganti kunci dan kran air copot. Kami su-dah mengajukan anggaran APBD untuk perbaikan, tetapi belum direalisasi. Makanya toilet itu bau, ujar Alwi.(NOVTENIO) Proyek Pelebaran Jalan Trans Morowali-Poso Bau Korupsi POSO, (WN) – Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu peng-hambat kegiatan usaha. Demi mendukung prioritas nasional yang tercantum dalam Masterplan percepatan serta peluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) kualitas infrastruktur harus diperbaiki. Akan tetapi cukup disayangkan ketika pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikan anggara daerah berbanding terbalik dengan kualitas infrastruktur yang dibangun. Hal itulah yang terjadi atas dugaan adanya korupsi pada sektor pelebaran jalan Trans antara Desa Salomati menuju Poso terus me-nuai protes dari berbagai kalangan yang min-ta untuk ditanganu aparat hukum . Menurut beberapa masyarakat yang enggan disebut na-manya mengatakan, yang mana peningkatan anggaran ternyata tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur karena me-nurut mereka proyek pelebaran jalan di daerah adanya aroma korupsi. Seperti yang terjadi di jalur Desa Salomati menuju kota Poso. Ada beberapa proyek yang dikerjakan seperti Jembatan Salomati yang me-makan waktu cukup lama yang mana proyek tersebut pernah terjadi pembiaran. Belum lagi masalah katingan yang tidak dibuat sehingga sering terjadi kelongsoran. Akibatnya meng-ganggu pengguna jalan karena banyaknya batu yang jatuh serta tanah bercampur pasir menggenangi badan jalan dan yang lebih mengherankan lagi jalan yang belum lama di buat sudah mulai retak dan berlubang, Sehingga dipastikan bawah mutu dan kualitas infrastruktur jalan yang dibangun cukup memperhatinkan. Apa gunanya anggaran besar kalau fakta dilapangan ternyata kualitas dan mutu tidak menjamin pengguna transportasi jalan. Keluhan yang sama disampaikan sopir bus Makassar poso kepada Harian Warta Nasional. “Kami berharap kepada pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan bila perlu tindak tegas bagi mereka yang dengan sengaja bermain di atas anggaran proyek yang begitu besar,” agar nantinya proyek infrastruktur jalan bisa selesai dengan kualitas dan mutu yang baik”.(KENFA) Kejari Setengah Hati Bongkar Korupsi DPRD BANDUNG, (WN) – Penunta-san kasus korupsi anggaran Pe-ngadaan Fasilitas Lapangan, Taman dan Parkir di 29 SD ne-geri senilai Rp 1,5 miliar di Ka-bupaten Bandung dinilai dila-kukan tebang pilih dan penun-tasannya setengah hati oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung. Padahal, kasus itu ha-sil konspirasi sejumlah oknum DPRD Kabupaten Bandung. Dari sejumlah proyek, Kejari hanya menetapkan satu orang anggota DPRD Kabupaten Bandung, Rizki Taufiq, menjadi tersangka, sementara yang lain-nya tak tersentuh sama sekali. Apakah dalam kasus Rizki itu hanya dia sendiri yang melaku-kannya? Protes atas kinerja Kejari yang tak serius menuntaskan disam-paikan oleh berbagai kalangan, termasuk LSM Pemantau Legis-latif Eksekutif Daerah (PLED) Kab. Bandung. Direktur PLED, Beben, meragukan jika kasus korupsi yang menyeret Rizki duduk di kursi pesakitan hanya melibatkan satu nama. Padahal, kasus korupsi tersebut sudah dirancang secara sistematis. Sementara LSM Infasi men-dorong penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bale Bandung untuk menjerat ang-gota dewan lainnya. Kejari diharapkan untuk keterbukaan dari penyidik kejaksaan untuk menginformasikan perkemba-ngan kasus ini.(HARJO)
  • 6. NUSANTARA 6 Edisi 27/Th XIII/ 12 - 26 Oktober 2014 UPTD Pendidikan Medahara Ilir Masih Kekurangan Tenaga PNS Pemprov Jambi Cuekin Tiang Lampu Warning Light yang Tumbang TANJUNG JABUNG BARAT, (WN) – Hingga saat ini tiang lampu (warning light) bertenaga tenaga surya yang berada di Ke-camatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang tumbang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Pro-vinsi atau masih dicuekin pihak kontraktor. Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Drs.Endang Surya MM saat dite-mui Harian Warta Nasional me-ngatakan, bahwa untuk perbaikan lampu hati-hati (warning light) yang memakai tenaga surya yang ada di Kecamatan Bram Itam be-lum bisa diperbaiki sekarang ini. Tugas yang memperbaikinya adalah pihak Propinsi Jambi, kita tidak punya wewenang hal ter-sebut, namun kita hanya bisa me-ngamankan sisa alat yang rusak akibat tiangnya ambruk, “ujar Endang. Kondisi seperti ini sudah dila-porkan ke Propinsi agar segera dipercepat perbaikannya. “Diper-kirakan pengerjaan yang diker-jakan tersebut melalui dana APBN, maka dari itu kita tidak perbaikan, apabila ada perintah dari atas akan diperbaiki baru kita kerjakan, tambahnya. Endang menambahkan, kami juga sekarang ini hanya bisa menunggu perbaikan dari Pro-pinsi, dari pihak Kabupaten Dinas Perhubungan hanya menunggu kepastian dari pihak rekanan Propinsi.(AF/END) Dana Samisake Tanjab Timur Diselewengkan? Warga Keluhkan Jembatan Yang Ambruk tak Kunjung Diperbaiki MUARA SA-BAK, (WN) - Warga jalan Batang Hari, Rt.01, Keca-matan Menda-hara, Kabupa-ten Tanjab Ti-mur mengeluh atas jembatan yang ambruk tak kunjung d i p e r b a i k i oleh pemerin-tah. Jembatan tersebut merupakan jalan akses utama yang setiap harinya dilalui warga yang ada disekitar. Mahmud (40), warga setempat menuturkan, kerusakan jem-batan tersebut sangat disesalkan karena jembatan yang ada me-rupakan jalan akses utama yang akan dilalui. “Sudah hampir bertahun-tahun jalan tersebut tak kunjung disentuh, seharus-nya kondisi ini jangan dibiarkan sebab didaerah kita ini daerah dataran pantai.” Cetusnya Menurutnya, pihaknya berha-rap dengan keadaan seperti ini dapat dilihat langsung oleh peme-rintah apakah layak atau tidak jembatan tersebut.”jelasnya Hal senada juga dikatakan Bujang (35) salah seorang pe-ngendara yang melintas saat sapa media ini mengatakan, jalan ini merupakan jalan yang paling utama setiap harinya dilalui, na-mun sekararang ini semenjah ambruk terpaksa jalan yang akan dilalui memutar arah,”kami tidak meminta lebih atau banyak dari pemerintah, hanya yang kami pinta dari pemerintah perbaikilah jalan ini.”sebutnya.(FATAH) Setelah Reformasi, Justru SBY Orang yang Tidak Berjasa Dalam Demokrasi Pilkades Serentak Dilakukan Seluruh Indonesia Tahun 2015 TANJUNG JABUNG BA-RAT,( WN) - Pemilihan kepala desa yang akan tertunda ditahun 2014 rencananya dilakukan pada tahun 2015 nanti. Penun-daan yang dilakukan tersebut dengan adanya pemilihan pre-siden yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, karena didalam pemihan presiden warga negara Indonesia harus fokus siap yang akan dilakukan pencoblosan. Kabag Pemdes Setda Tanjab Barat Drs.Agus Makmum saat di konfirmasikan Harian Warta Nasional mengatakan, bahwa penundaan ditahun 2014 renca-nakan ditahun 2015, nanti akan dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak seluruh indonesia. “Kemungkinan pe-milihan tersebut dilakukan serentak juga kita menunggu permentasi dari pusat, “ujarnya. Dikatakannya,ditahun 2015 ini menurutnya harus dilakukan se-rentak hal tersebut sesuai dengan UU baru, sedangkan pelaksana-annya dilakukan secara berurutan mulai dari peraturan pemerintah, Mendagri dan permendagri. “Peraturan Undang-Undang No.06 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah sudah kita lakukan, sedangkan untuk penentuan pelaksanaannya pada bulan berapa belum diketahui, namun insak allah berkemung-kinan rencananya ditahun 2015 akan digelar, “ungkap. Lanjut dikatakannya, pihaknya berencana akan melakukan pembuatan Perda akan tetapi hal tersebut hanya menunggu Per-mendagrinya dulu. “Apabila per-mendagrinya sudah keluar baru kita akan atur kapan pelaksanaan pilkadesnya.”cetusnya.(AF/END) JAKARTA, (WN) – Pengamat Politik dari Lingkar Madani In-donesia, Ray Rang-kuti, menilai Presiden SBY sama sekali ti-dak berjasa dalam de-mokrasi di Indonesia. Namun, justru SBY dimuliakan dalam proses demokrasi. “SBY dianggap ba-pak paling demokra-si, padahal dia tidak berjasa dalam demo-krasi,” kata Ray da-lam diskusi politik di Cafe Deli, Jakarta Pusat, Senin (6/10). Ray mempertanyakan peran SBY saat perjuangan menuju reformasi pada 1998. Namun, setelah reformasi, justru SBY orang yang paling menikmati demokrasi. Bahkan, SBY men-dapat tujuh penghargaan kehor-matan dari dunia internasional yang di antaranya memberi gelar Doctor Honoris Causa. Menurutnya, SBY sangat keli-hatan tidak mendukung demo-krasi saat ada aksi walk out (WO) Partai Demokrat dalam rapat pari-purna pembahasan RUU Pilkada di DPR. Setelah UU Pilkada di-sahkan, SBY malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, Perppu tersebut hanya pencitraan SBY di mata masyarakat. Dia menilai SBY main-main dengan demokrasi. “Seolah-olah SBY tokoh de-mokrasi di dunia, tapi dia tidak punya keinginan kuat untuk mempertahankan demokrasi kita,” ujarnya.(WILSON) SK Bupati Dibatalkan PTUN, 4 SMK Potong “Tumpeng” PURWA-KARTA,- (GM).- Per-juangan ke-benaran em-pat sekolah SMK rupa-nya tidak si-a- sia, mere-ka akhirnya menang telat melawan Bupati Pur-w a k a r t a Dedi Mul-yadi. Untuk itulah sekolah merayakan keme-nangan. “Para SMK telah memo-tong “Tumpung” sebagai ucapan syukur atas Kemenangan,” ujar para Kepala Sekolah saat ditemui wartawan hari ini. “Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta No. 421.5/Kep- 297-Disdikpora/2014 tentang lara¨ngan menerima peserta didik baru bagi sekolah tertentu diputuskan Pengadilan Negeri Tata Usa¨ha Bandung batal de-mi hukum. SK itu sudah masuk sampah dan tidak berguna lagi, “ imbuh Kepala Sekolah Bintar. Empat sekolah yang dimak-sud, SMK Bina Taruna Pur-wakarta, SMK Teknik Industri Pur-wakarta, SMK Yayasan Pendi¨dikan Bangsa Purwa-karta, dan SMK Prabu Sakti 2 Purwakarta. Alasan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, keempat SMK tersebut sering melakukan tawuran. Dalam persidangan di PTUN Bandung, para penggugat menghadirkan saksi ahli, yaitu Prof. Dr. H.M. Mohammad Surya (Guru Besar Psikologi Pendidikan Universitas Pendi-dikan Indonesia/-mantan Ketua Umum PB PGRI) dan Prof. Dr. H. Asep Warlan Yu¨suf, S.H., M.H. (Guru Besar Hu¨kum Adminitrasi Negara dan Tata Usaha Negara Unpar Bandung). Dalam kesaksiannya, Moh. Sur¨ya menerangkan, tindakan Bupati Purwakarta dengan me¨nerbitkan SK pelarangan PPDB dilakukan dengan pen-dekatan yang terlalu birokratis kekuasaan, tanpa melihat ram-bu atau etika pendidikan. Sedangkan Asep Warlan me-ngatakan, tindakan bupati dalam menerbitkan SK Pelarangan PPDB bagi SMK swasta tertentu, tidak meng¨indahkan asas-asas umum peme¨rintahan yang baik. Terutama asas kecermatan, kehati-hatian, kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas persamaan, sebagimana diama-natkan UU Sisdiknas. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung akhir-nya memutuskan SK Bupati Purwakarta batal demi hukum serta melanggar asas propor-sionalitas dan asas persama-an. Juga menghukum Bupati Purwakarta untuk mencabut SK tersebut serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.700.000.(WT) MAURASABAK, (WN) - Minim tenaga Pegawai Negri Sipil (PNS) yang ada di UPTD Pendidikan Mendara Ilir mulai dikeluhkan. Untuk tenaga PNS yang ada di UPTD Pendidikan tersebut hanya berjumlah enam orang, diantaranya 3 orang pengawas sekolah, 1 orang staf kantor,1orang tenaga honor dan Kepala UPTD pendidikan. Ironisnya apabila sebagaian PNS tidak ada dikantor, kantor UPTD pendidikan tersebut sepi akan pekerjanya hanya yang tersisa staf dan honornya. Kepala UPTD Pendidikan Mendahara Ilir, Suparno.S pd saat dikompermasi kemarin membenarnya bahwa untuk tenaga PNS yang ada belum mencukupi. ,” Ya kita hanya memiliki enam tenaga kerja di UPTD,.”cetusnya. Sedangkan untuk penam-bahan tenaga honor pihaknya tidak bisa melakukan penam-bahan, sebab anggaran tenaga honor tidak tidak ada dari dinas Kabupaten. “Bagaimana kita mau menambah untuk satu orang saja yang ada di-kantor gaji dilakukan dengan cara inisaitif atau patungan sesame pegawai, namun tahun ini yang satu honor tersebut akan dilakukan pencantuman didalam anggaran nanti-nya.” sebutnya. Lanjut dikatakannya,dengan kekurangan tenaga PNS tersebut pihak berharap dapat dilakukan penambahan oleh dinas agar tugas diUPTD pendidikan tidak menjadi terhalang,”kita hanya berharap saja danya penambahan tenaga PNS.”jelasnya.(AF) TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI, (WN) - Anggaran dana Samisake dan Samudra tahun 2012 - 2013 di Kecamatan Men-dehara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam program bedah rumah ya-ng diduga anggaran tersebut disele-wengkan. Anggaran tersebut dibe-rikan Rp 8 juta setiap rumah. Pantauan Harian Warta Nasio-nal, bantuan samisake hanya di berikan berupa bahan matrial seperti, seng, papan, tongkat kayu kelas 1 dan triplek GRC, dari pihak suvlair, yang ironis nya dari pantauan wartawan WN bahan tersebut meng-habiskan bahan triplek GRC 9 keping , seng 2 kodi, tongkat 20 batang yang kualitas nya bukan terbaik, dengan menghabis kan dana Rp. 3 juta rupiah. Saat di konfirmasikan kepada kantor camat mendahara mela-lui Kasi TMD H.Bagalauk Ha-rahap mengatakan, anggaran samisake dan samudra di desa kami sudah selesai dan tidak bermasalah, namun untuk pem-belian bahan matrial nya dise-rahkan kepada pihak suflyeir. Saya selaku kasi TMD di keca-matan mendehara ilir sudah me-mantau kelokasi bahwa peker-jaan tersebut sudah cukup layak di huni, ungkap nya.(AF/END) Korupsi Bansos, Koordinator LSM Dituntut 20 Tahun Penjara BANDUNG, (WN) - Koordinator lembaga swadaya ma-syarakat (LSM) Aliansi Wirausaha Muda, Entik Musafik, terancam dipidana 20 tahun penjara. Entik diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial APBD Kota Bandung, senilai Rp 8,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Rinaldi Umar menyatakan jika Entik Musafik melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaannya, Rinaldi menceritakan kronologis awal penyelewengan dana hibah atau bansos tersebut. Saat itu Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos tahun 2012 sebesar Rp435 miliar dengan realisasi Rp408 miliar dan 2.026 penerima. Menurutnya, saat itu Entik dan Destira mengumpulkan istri, orang tua, dan teman-temannya untuk membuat LSM Aliansi Wirausaha Muda. Dalam sejarahnya, LSM itu disebutkan sudah berdiri 2008. Itu dilakukannya, agar terdakwa bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung. Setelah syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dana hibah terpenuhi, terdakwa pun kemudian mengajukan permohonan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang saat itu dipimpin oleh Hery Nurhayat (ter-vonis kasus suap bansos). “LSM Aliansi Wirausaha Muda pun akhirnya menerima dana hibah sebesar Rp250 juta sesuai yang ada dalam dokumen DPKAD. Walapun tanpa diteliti dan bertatap muka dengan penerimanya,” ujar Rinaldi Umar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Rabu (8/10/2014). Bahkan, lanjut Rinaldi, dari hasil evaluasi dan verifikasi sebenarnya LSM Aliansi Muda tidak masuk dalam re-komendasi penerima dana hibah. Bahkan, dalam akta notaris pun tidak ditemukan mengenai pendirian LSM Aliansi Wi-rausaha Muda yang disebut berdiri pada 2008 tersebut. Tidak hanya itu, akal-akalan Entik untuk mendapatkan dana hibah pun dilakukannya dengan mencatut sejumlah orang dan mengkoordinir penerimaan dana hibah bagi beberapa Lsm fiktif lainnya. “Ada 39 pemohon yang terdiri dari 38 LSM dan satu koperasi yang diakomodir oleh terdakwa,” kata dia. Dalam pemeriksaan, diketahui orang yang tercatat sebagai pemohon hibah ternyata tidak pernah mengajukan permo-honan. Selain itu, LSM yang diajukan kebanyakan tidak ter-verifikasi dan tidak mendapat rekomendasi dari dinas terkait karena tidak layak dan tidak terdaftar di Kesbanglinmas. Setelah dana hibah untuk LSM itu cair, akhirnya mereka yang menjadi ketua LSM menyerahkan uang pencairan dana kepada Entik dan Destria di bank yang berada di Tamansari, Wastukencana dan Braga. Kerugian penyaluran hibah pada LSM tersebut mencapai Rp 8,1 miliar.(TIM/MT)