Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hasil Pendataan Potensi Desa 2018

269 vues

Publié le

Hasil Pendataan Potensi Desa 2018

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Hasil Pendataan Potensi Desa 2018

  1. 1. Jakarta, 10 Desember 2018 HASIL PENDATAAN POTENSI DESA 2018
  2. 2. Latar Belakang 2 Pembangunan Desa dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mengawal pencapaian target- target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan” Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan, termasuk pendataan di kecamatan dan kabupaten/kota.
  3. 3. Pendataan Potensi Desa 3  Pendataan Podes dilakukan 3 kali setiap 10 tahun mendahului kegiatan Sensus yang dilakukan oleh BPS.  Pendataan Podes terakhir pada tahun 2018, yaitu 2 tahun menjelang Sensus Penduduk 2020.
  4. 4. Tujuan Pendataan Podes 4 Menghasilkan data potensi desa/kelurahan: sosial, ekonomi, sarana, prasarana wilayah. Menyediakan karakteristik infrastruktur yang ada di daerah- daerah pinggiran. Membentuk Indeks Pembangunan Desa (IPD).IPD Menghasilkan data klasifikasi/tipologi desa. Sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik. Informasi dasar untuk Sensus Penduduk 2020.
  5. 5. Cakupan Hasil Podes 2018 5 • Pendataan Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di seluruh wilayah Indonesia. • Pendataan Podes 2018 mencakup seluruh:  Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT)  Kecamatan  Kabupaten/Kota • Syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata :  ada wilayah,  ada penduduk,  ada pemerintahan
  6. 6. Cakupan dan Perkembangan Wilayah Administrasi 6 6 771 7 074 7 232 2011 2014 2018 497 511 514 2011 2014 2018 Hasil Pendataan Podes 2018: • Sebanyak 83.931 wilayah administrasi setingkat desa meliputi:  75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat),  8.444 kelurahan, dan  51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). • Sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota. Desa/Kelurahan UPT/SPT Kecamatan Kabupaten/Kota 136 69 51 70.390 73.709 75.436 8.083 8.412 8.444 2011 2014 2018 UPT/SPT Desa Kelurahan 78 609 82 190 83 931
  7. 7. Kondisi Infrastruktur Aksesibilitas/ Transportasi Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 7 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Ketersediaan Pelayanan Dasar 1. Fasilitas Pendidikan 2. Fasilitas Kesehatan 1. Infrastruktur Ekonomi 2. Infrastruktur Energi 3. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi 4. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi 1. Sarana Transportasi 2. Aksesibilitas Transportasi 1. Kesehatan Masyarakat 2. Olah Raga 1. Kemandirian 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) IPD terdiri dari 5 dimensi, yaitu: IPD MEMBAGI DESA MENJADI TIGA KATEGORI: IPD Desa Mandiri Desa Berkembang Desa Tertinggal
  8. 8. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Jumlah Desa Menurut Status IPD 2018 Desa Berkembang; 55 369; (73,40 %) Desa Tertinggal; 14 461; (19,17%) Desa Mandiri; 5 606; (7,43%) Indeks Pembangunan Desa (IPD), 2018 8 Catatan: Jumlah Desa 2018 sebesar 75 436
  9. 9. Jumlah Desa Menurut Status IPD 2018 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2014 Desa Berkembang; 51 026; (69,26%) Desa Tertinggal; 19 750; (26,81%) Desa Mandiri; 2 894; (3,93%) Desa Berkembang; 54 879; (74,49 %) Desa Tertinggal; 13 232; (17,96%) Desa Mandiri; 5 559; (7,55%) Perkembangan Pembangunan Desa 2014 – 2018 9 Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 73 670
  10. 10. Target RPJMN 2015-2019 10 SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN HASIL PODES 2018* *) Penghitungan berdasarkan desa-desa yang match sejumlah 73 670 desa pada PODES 2014 Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5 000 desa Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2 000 desa Desa tertinggal berkurang sebanyak 6 518 desa Desa mandiri bertambah sebanyak 2 665 desa
  11. 11. Sebaran Desa Menurut Status IPD, 2018 11 Desa dengan status TERTINGGAL banyak berada di pulau Papua, Maluku, dan Kalimantan
  12. 12. 12 87,12 82,03 37,90 46,42 19,65 3,65 20,01 7,45 14,55 9,10 61,07 14,27 8,64 22,73 39,89 35,89 0,90 0,00 3,88 1,06 0,00 0,56 0,43 14,55 1,29 2,98 12,75 12,10 4,93 5,48 2,97 27,02 12,36 12,70 17,81 60,32 51,00 78,43 91,17 79,02 87,23 82,95 87,32 36,69 81,21 87,71 74,90 57,16 63,81 90,35 72,33 84,57 85,53 59,69 84,93 77,09 84,36 88,67 90,72 85,76 86,02 87,78 87,43 76,94 69,30 84,17 0,18 0,16 1,78 2,58 1,91 5,18 0,96 5,32 2,50 3,59 2,24 4,52 3,65 2,37 2,94 0,30 8,74 27,67 11,55 13,40 40,31 14,51 22,48 1,09 10,03 6,30 1,49 1,88 7,29 7,09 20,10 3,68 3,47 0% 20% 40% 60% 80% 100% Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh Persentase Desa Menurut Provinsi dan Status IPD, 2018 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri
  13. 13. IPD Menurut Dimensi 13  Secara umum semua dimensi mengalami kenaikan  Dimensi yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Dimensi yang mengalami kenaikan paling kecil adalah Dimensi Pelayanan Dasar 56,73 39,21 73,50 51,72 61,59 55,7157,65 44,63 77,00 53,60 71,40 59,36 Pelayanan Dasar Kondisi Infrastruktur Transportasi Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa IPD 2014 2018 0,92 5,42 3,50 1,88 9,81 IPD Menurut Dimensi 3,65
  14. 14. Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Pelayanan Dasar 14 Ketersediaan dan akses ke SMU sederajat (Desa yang ada SMU/MA meningkat 19% dari 2014) Pelayanan Dasar (56,73  57,65) Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek (Desa yang ada apotek meningkat 54% dari 2014) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit (Desa yang ada rumah sakit meningkat 20% dari 2014) *) Dimensi ini ada 12 indikator, 4 indikator pelayanan pendidikan dan 8 indikator pelayanan kesehatan
  15. 15. 15 Akses ke bahan bakar lebih mudah (Desa yang ada pangkalan/agen/penjual LPG meningkat sebesar 14% dari 2014) Kondisi Infrastruktur Tempat buang air besar sebagian besar keluarga (Desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban sendiri di desa meningkat 26% dari 2014) Akses ke pengiriman pos atau barang (Desa yang ada layanan pos meningkat 59% dari 2014) Kondisi Infrastruktur (39,21  44,63) Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Kondisi Infrastruktur *) Dimensi ini ada 13 indikator, 5 indikator infrastruktur ekonomi, 3 indikator infrastruktur energi, 3 indikator infrastruktur air bersih dan sanitasi, 2 indikator infrastruktur komunikasi dan informasi
  16. 16. 16 Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Camat (Waktu tempuh menjadi lebih singkat dari rata-rata 1 jam 32 menit pada tahun 2014 menjadi 34 menit tahun 2018) Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Bupati/Walikota (Waktu tempuh menjadi lebih singkat dari rata-rata 2 jam 44 menit pada tahun 2014 menjadi 1 jam 54 menit tahun 2018) Lalu lintas dan kualitas jalan untuk transportasi antardesa (Desa dengan jalan utama aspal/beton meningkat 15% dari 2014) Transportasi (73,50  77,00) Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Transportasi *) Dimensi ini ada 8 indikator, 4 indikator sarana transportasi, 4 indikator aksesibilitas transportasi
  17. 17. 17 Ketersediaan fasilitas olahraga (Desa yang ada fasilitas olah raga meningkat 8% dari 2014) Penanganan gizi buruk (Desa yang ada kejadian gizi buruk (marasmus/kwasiorkor) berkurang 29% dari 2014) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) (Desa yang mengalami KLB berkurang 6% dari 2014) Kondisi InfrastrukturPelayanan Umum (51,72  53,60) Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Pelayanan Umum *) Dimensi ini ada 4 indikator, 2 indikator kesehatan masyarakat, 2 indikator olahraga
  18. 18. 18 Otonomi Desa (Penerimaan desa selain Dana Desa) (Penerimaan desa meningkat lebih dari 50% dari 2014) Pemerintah Desa Kelengkapan Pemerintahan Desa (Desa yang memiliki sekretaris desa meningkat 13% dari 2014) Kualitas SDM Kepala Desa (Pendidikan Kepala Desa minimal SMU meningkat sebesar 10% dari 2014) Kondisi InfrastrukturPenyelenggaraan Pemerintah Desa (61,59  71,40) Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa *) Dimensi ini ada 5 indikator, 3 indikator kemandirian, 2 indikator kualitas sumber daya manusia
  19. 19. Potensi Desa/Kelurahan 2018 19 Potensi Desa/Kelurahan Wisata Menurut Pulau, tahun 2018 Sumatera 355 desa/kelurahan Jawa - Bali 857 desa/kelurahan Nusa Tenggara 189 desa/kelurahan Maluku 23 desa/kelurahan Sulawesi 119 desa/kelurahan Kalimantan 117 desa/kelurahan Papua 74 desa/kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan wisata meningkat dari 1.302 tahun 2014 menjadi 1.734 tahun 2018
  20. 20. Tantangan Desa/Kelurahan(1) 20 Banjir 19.675 Desa/Kelurahan Tanah longsor 10.246 Desa/Kelurahan Kekeringan 8.587 Desa/Kelurahan Angin puyuh/puting beliung/Topan 7.251 Desa/Kelurahan Kebakaran hutan dan lahan 4.394 Desa/Kelurahan Gempa bumi 10.115 Desa/Kelurahan Banjir bandang 1.869 Desa/Kelurahan Gelombang pasang laut 1.808 Desa/Kelurahan Gunung meletus 623 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan terdampak Bencana Alam 3 Tahun Terakhir : SDGs Goal 13 Target 3 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Upaya Mitigasi Bencana Alam 2018 Sistem Peringatan Dini Bencana Alam 7.968 Desa/Kelurahan Perlengkapan Keselamatan 2.738 Desa/Kelurahan Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami 634 Desa/Kelurahan Jalur Evakuasi 5.048 Desa/Kelurahan
  21. 21. Tantangan Desa/Kelurahan(2) 21 Desa Terdampak Pencemaran Setahun Terakhir Sebanyak 61.891 desa/kelurahan tidak ada pencemaran 16.847 desa/kelurahan 2.200 desa/kelurahan 8.882 desa/kelurahan
  22. 22. Desa/kelurahan yang ada penyalahgunaan/pengedaran narkoba Tantangan Desa/Kelurahan(3) 22 KEAMANAN NARKOBA 14,99% Desa/kelurahan yang menjadi lokasi Perkelahian Massal PERKELA- HIAN 3,75%
  23. 23. KESIMPULAN 23 Pembangunan Desa 1. Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah desa/kelurahan sebesar 1.741 desa dari tahun 2014. 2. Perkembangan pembangunan desa yang diukur melalui IPD, mengalami kenaikan pada semua dimensi. 3. Potensi desa/kelurahan wisata tahun 2018 mencapai 1.734 desa Tantangan 1. Masih adanya desa/kelurahan yang terdampak pencemaran lingkungan 2. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi penyalahgunaan /pengedaran narkoba 3. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi perkelahian massal
  24. 24. www.bps.go.id TERIMA KASIH Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 (021) 3841195, 3842508, 3810291 Badan Pusat Statistik (Page) @bps_statistics bpshq@bps.go.id BPS Statistics

×