Presentasi ini membahas kerangka kerja Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) dalam Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) yang mencakup 4 tahap utama yaitu persiapan, asesmen, penyusunan strategi, dan institusionalisasi strategi beserta rencana tindak pengurangan kemiskinan."

1. PRESENTASI
Kerangka Kerja
Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Jakarta
20 Maret 2003
Client Logo
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

2. Premis dasar P2TPD adalah bahwa pengurangan kemiskinan
tidak mungkin efektif tanpa tata pemerintahan yang baik
TIGA KOMPONEN P2TPD DAN KERANGKA WAKTUNYA
 Memfasilitasi revitalisasi  Memfasilitasi reformasi dalam 4 bidang
Reformasi
atau “pembentukan” forum reformasi inti dan reformasi sektoral lain yang
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Kebijakan
multi-stakeholders dibutuhkan di masing-masing kabupaten
dan Peraturan
kabupaten
 Memfasilitasi asesmen dan analisis
Analisis kemiskinan partisipatif
Kemiskinan  Memfasilitasi penyiapan strategi dan
Partisipatif rencana tindak pengurangan
kemiskinan
 Investasi (pinjaman/hibah) bagi
kabupaten-kabupaten yang dapat
Investasi melaksanakan reformasi kebijakan dan
peraturan sesuai dengan target dan
indikator yang disepakati bersama
Tahap Pertama (2002 – 2003) Tahap Kedua (2004 )
2

3. Saat ini Tahap I P2TPD dilaksanakan di 22 kabupaten (9 propinsi)
yang dikelompokkan dalam 5 clusters
LOKASI PELAKSANAAN P2TPD
 Pesisir Selatan  Boalemo
Sumatera Gorontalo
Cluster A  Tanah Datar  Gorontalo
Barat
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Cluster E
 Solok Sulawesi  Bolaang
Utara Mongondow
Banten  Lebak
 Gowa
Cluster B  Indramayu
 Takalar
Jawa Barat  Majalengka Sulawesi
Cluster F  Bantaeng
 Bandung Selatan
 Bulukumba
 Tana Toraja
 Kebumen
Jawa Tengah
 Magelang
D.I.  Kulonprogo
Cluster C Yogyakarta  Bantul
 Ngawi
Jawa Timur  Lamongan
 Sidoarjo
3

4. AKP-P2TPD tidak sama dengan PPA – AKP mencakup proses
asesmen sampai dengan institusionalisasi strategi PK…
 Definisi Kerja: Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) P2TPD adalah proses asesmen,
konsultasi, dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan
strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya.
Implementasi strategi dan rencana tindak – beserta pemantauan dan evaluasi –merupakan
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
bagian yang tak dapat dipisahkan dari AKP.
 Kaitan AKP-P2TPD dengan KPK:
– AKP-P2TPD diharapkan dapat menghasilkan strategi dan rencana tindak pengurangan
kemiskinan di 22 kabupaten
– Kerangka kerja AKP-P2TPD diharapkan dapat menjadi model bagi pelaksanaan kegiatan
KPK di daerah (kabupaten/kota dan propinsi) lainnya
– AKP di 22 kabupaten diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses penyusunan
Rencana Strategis Pengurangan Kemiskinan yang disiapkan KPK Pusat
… diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan kegiatan
KPK di daerah
4

5. AKP bertujuan untuk mendorong kesepakatan stakeholders lokal
mengenai persoalan kemiskinan dan cara mengatasinya
TUJUAN AKP-P2TPD
 Mengidentifikasi dan menyepakati bersama persoalan-persoalan kemiskinan di tingkat
kabupaten.
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
 Merumuskan bersama strategi dan rencana tindak yang perlu diambil untuk mengurangi
kemiskinan di tingkat kabupaten, termasuk institusionalisasi serta mekanisme pemantauan
dan evaluasi atas implementasi rencana tindak.
 Memperkenalkan metoda partisipatif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat kabupaten.
5

6. AKP-P2TPD mencakup 4 tahap utama yang dilaksanakan oleh
stakeholders lokal dengan bantuan F-Kab P2TPD
KERANGKA KERJA AKP-P2TPD
Implementasi Strategi
Asesmen dan Penyusunan Strategi, Rencana
Persiapan dan
Analisis Tindak dan Institusionalisasi
Rencana Tindak
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
 Pembentukan Tim  Public hearing  Penyiapan draf strategi dan  Integrasi rencana
Kerja Persiapan/ (FMS) refleksi rencana tindak tindak dalam
Pokja AKP dan diskusi  Diskusi dengan stakeholders proses
 Pelatihan I masalah kunci perencanaan
 Penyiapan rencana kemiskinan  Diseminasi draf
program/ proyek
kerja AKP kabupaten tahunan
 Sharing antar kabupaten
 Penyiapan analisis  Pelatihan II  Penerbitan/
 Konsultasi publik (FMS) tentang pencabutan
awal masalah  Asesmen di
draf strategi kebijakan dan
kemiskinan tingkat cluster
untuk  Jika memungkinkan, konsultasi regulasi sesuai
 Rangkaian diskusi
pendalaman/ ulang di tingkat cluster dengan rencana
dengan stakeholders tindak
kunci verifikasi  Finalisasi strategi/ rencana tindak
 Analisis dan  Diseminasi strategi/ rencana  Pemantauan dan
 Dukungan dari Bupati
sintesis temuan tindak evaluasi
dan DPRD partisipatif atas
 Persiapan konsultasi  Institusionalisasi strategi/ rencana
implementasi
publik tindak rencana tindak
Saat ini sedang dilaksanakan
6

7. Kegiatan tahap persiapan terfokus pada penyiapan analisis awal
dan rencana kerja untuk public hearing yang pertama
LANGKAH-LANGKAH TAHAP PERSIAPAN
Diskusi
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
dengan
Stakeholders
Kunci
Penyiapan/ Penyiapan/ Persiapan
Penyempurnaan Penyempurnaan Public Hearing
Rencana Kerja Analisis Awal (FMS)
Pembentukan
Tim Persiapan/
Kelompok
Kerja AKP
Pelatihan I AKP
di tingkat
regional
Akan dilaksanakan
Sudah/sedang dilaksanakan (Jan – minggu II Maret 2003)
(sampai pertengahan April 2003)
7

8. Tahap kedua (asesmen dan analisis kemiskinan partisipatif) akan
mencakup konsultasi di tingkat kabupaten dan komunitas (PPA)
LANGKAH-LANGKAH TAHAP ASESMEN DAN
ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Public Hearing (FMS) –
Asesmen di Tingkat Analisis dan Sintesis
Refleksi dan Analisis
Cluster (PPA) Temuan
Awal
Pelatihan II AKP di
tingkat Regional
8

9. Pada public hearing (FMS) didiskusikan rencana kerja AKP dan
hasil analisis awal…
MATERI DISKUSI PUBLIC HEARING (FMS)*
Hasil Analisis Awal
Siapa yang miskin? Di mana sentra kemiskinan? Mengapa menjadi/tetap miskin?
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
 Suku tertentu?  Daerah pegunungan?  Keterbatasan informasi?
 Kedudukan sosial tertentu?  Kawasan pesisir/pantai?  Keterbatasan akses pada pasar?
Misalnya, perempuan, janda,  Perkotaan?  Keterbatasan modal?
pekerja anak.
 Kawasan terpencil?  Kemampuan pengelolaan produksi?
 Pekerjaan tertentu? Misalnya,
 Kerentanan tinggi?
buruh nelayan, buruh tani, buruh
perkebunan, peladang berpindah.  Keterbatasan akses pada keputusan
publik?
Rencana Kerja AKP
 Bagaimana rencana kerja keseluruhan asesmen analisis dan penyusunan strategi/rencana tindak? Metodenya?
Kerangka waktu?
 Apa output dari proses ini?
 Siapa yang melakukannya (siapa anggota kelompok kerja AKP)?
 Bagaimana pembagian klaster untuk asesmen di tingkat komunitas (PPA)?
 Bagaimana melakukannya asesmen di tingkat klaster?
 Bagaimana pembiayaannya?
Catatan:
*) Dapat dilakukan lebih dari1 kali
9

10. Asesmen di tingkat cluster (PPA) bertujuan untuk menggali lebih
dalam pertanyaan ‘mengapa mereka miskin?’
ILUSTRASI PERSOALAN KEMISKINAN CO
NT
Akses pada Informasi Akses pada Pasar Pengetahuan Produksi O H
 Keterbatasan informasi mengenai  Satu pedagang pengumpul  Pengrajin mebel Jepara
input yang lebih murah memonopoli akses ke pasar meningkatkan produksi
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
 Keterbatasan pengetahuan  Upaya Pemda Bantul untuk berdasarkan perkiraan trend pasar
mengenai cara mensiasiati pasar membeli hasil pertanian dengan yang kurang dikaji dengan baik
harga yang tinggi dan menjualnya sehingga pada saat tertentu sering
 Keterbatasan informasi mengenai
kembali di Jakarta tidak mengalami terjadi kelebihan produksi.
harga dan trend pasar
kerugian, karena harga pasar di Akibatnya, untuk membayar buruh
 Ketidaktahuan mengenai cara dan biaya lainnya, barang terpaksa
Jakarta tetap tinggi saat harga di
memelihara ayam yang baik dijual dengan merugi.
Bantul jatuh.
Terbatasnya Modal Akses pada Keputusan Publik Kerentanan
 Modal merupakan “masalah  Walau masyarakat miskin terlibat  Janda pedagang kelontong
standar” saat identifikasi masalah aktif dalam Musbangdes, kehabisan seluruh modalnya saat
kemiskinan keputusan akhir mengenai proyek anaknya sakit.
 Itu tidak selamanya benar, dan anggaran ada pada pemda  Petani kecil yang gagal panen sulit
dan DPRD sehingga kerap tidak membayar kembali modalnya dan
pemberian modal pinjaman terbelit hutang
kepada pengrajin boneka di Tasik sesuai dengan kebutuhan.
 Pedagang ukiran logam akan
justru mengurangi pendapatan.  Peruntukan lahan baik perkebunan
mengalami kerugian yang besar
Sebelumnya mereka dipinjami dan pertambangan dalam tata karena fluktuasi harga yang tinggi
mesin jahit oleh pengumpul, ruang yang tidak memperhitungkan dan cepat.
sekarang harus mencicil dan keberadaan masyarakat telah  Masyarakat suku tradisional
memelihara mesin sendiri, menyebabkan masyarakat kehilangan identitas dan kehidupan
sementara omzet tidak meningkat kehilangan tanahnya. karena program pembangunan
karena akses ke pasar luar yang tidak sensitif
terbatas
10

11. Tahap AKP selanjutnya adalah penyusunan strategi dan rencana
tindak, dilanjutkan dengan institusionalisasinya…
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN STRATEGI DAN
RENCANA TINDAK SERTA INSTITUSIONALISASINYA
Diskusi
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
dengan
Stakeholders
Kunci
Institusionalisasi
Strategi &
Konsultasi Rencana Tindak
Diseminasi Publik
Penyiapan/ Finalisasi
Draf (FMS)
Penyempurnaan Strategi &
Strategi & tentang
Draf Strategi & Rencana
Rencana Strategi &
Rencana Tindak Tindak
Tindak Rencana
Tindak Diseminasi
Strategi &
Rencana Tindak
Konsultasi
Sharing
Publik di
Antar
Tingkat
Kabupaten
Cluster
11

12. Tiga bidang intervensi dalam empat pilar pengurangan
kemiskinan akan menjadi inti strategi pengurangan kemiskinan
KERANGKA STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
Reformasi Kebijakan/ Perbaikan Pelayanan Investasi
Peraturan Publik (Rutin) Pembangunan
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Perluasan Pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan
Kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin
Agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya,
Pemberdayaan
mengontrol keputusan yang menyangkut kepenringannya, menyalurkan aspirasi,
Masyarakat Miskin mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri
Peningkatan Agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dengan
Kemampuan memperjuangkan kepentingannya
Pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat
memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin utamanya
Perlindungan Sosial kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak
terlantar, cacat, dll)
Sumber: diolah dari Interim Poverty Reduction Strategy Paper, KPK, 2002
12

13. Strategi & rencana tindak diharapkan sudah dapat dilaksanakan
pada proses perencanaan T.A. 2004
KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI STRATEGI DAN
RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
Penerbitan dan Pencabutan Kebijakan dan Regulasi
Peningkatan Pelayanan Publik
Integrasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan
Pembahasan dalam Integrasi dalam ‘Strategi dan
Integrasi dalam ‘Arah Penyiapan RAPBD
Rapat Koordinasi Prioritas Daerah’ dan
Kebijakan Umum (program, proyek,
Pembangunan ‘Rencana Pembangunan
Kabupaten’ dan anggaran)
Kabupaten Tahunan Daerah’
Pemantauan dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Tindak
13

14. Proses asesmen, analisis, penyusunan strategi dan
institusionalisasinya diharapkan dapat selesai pada Agustus 2003
JADWAL KEGIATAN AKP P2TPD
Tahap/Kegiatan Utama Tahun 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Persiapan
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
a. Pembentukan Tim Persiapan AKP
b. Pelatihan I di tingkat regional
c. Penyusunan rencana kerja, analisis awal, diskusi dengan stakeholders kunci
dan pimpinan daerah
II. Asesmen dan Analisis Kemiskinan Partisipatif
a. Public Hearing FMS di tingkat kabupaten
b. Pelatihan II di tingkat regional
c. Asesmen di tingkat cluster
d. Analisis dan sintesis temuan
III. Penyusunan Strategi/Rencana Tindak dan Institusionalisasi
a.Penyusunan draf strategi, diskusi dengan stakeholders kunci dan pimpinan
daerah, diseminasi draf
b. Sharing antarkabupaten
c. Konsultasi publik FMS di tingkat kabupaten dan (jika perlu) di tingkat kluster
d. Finalisasi strategi/rencana tindak, diseminasi dan institusionalisasi
IV. Implementasi Strategi/Rencana Tindak
a. Integrasi ke dalam sistem perencanaan tahunan
b. Penyiapan atau pencabutan kebijakan/ peraturan
c. Pemantauan dan evaluasi
14