Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

pengelolaan ruang udara

15 vues

Publié le

DRAFT USULAN NASKAH AKADEMIS PENGELOLAAN RUANG UADARA

Publié dans : Droit
  • Soyez le premier à commenter

pengelolaan ruang udara

  1. 1. RINGKASAN EKSEKUTIF NASKAH AKADEMIK MATERI TEKNIS RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL
  2. 2. Kata Pengantar Masalah pengelolaan ruang udara sebagai subsistem dari ruang wilayah baik secara nasional, regional maupun global sangat strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan kehidupan manusia di bumi. Disamping itu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, negara Republik Indonesia ruang udara bukan hanya ditinjau dari segi kedaulatan namun juga dilihat sebagai salah satu potensi sumber daya alam , ruang udara beserta segala isinya sesuai amanat Undang Undang Dasar RI tahun 1945 perlu dikuasai dan dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu diatur dengan UU sendiri (Pasal 6 ayat 5); Didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial, ekonomis, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang udara, dan bila tidak ada dasar hukum untuk pengaturannya maka telah terjadi konfklik konflik kepentingan dalam pemanfaatannya tidak hanya dengan ruang udara yang berbatasan dengan negara lain namun juga dalam masalah kepentingan pembangunan antar sektor dan kewenangan pusat dan daerah serta antar daerah.
  3. 3. • Dirasakan oleh para pihak masih adanya kekosongan hukum dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur secara komprehensif dalam UU lain seperti UU Penerbangan (UU No. 1 tahun 2009); UU tentang Wilayah Negara (UU No. 43 tahun 2008); UU tentang Pertahanan Negara (UU No. 32 tahun 2002); UU tentang TNI (UU No. 34 tahun 2004); dan undang undang terkait lainnya dalam pemanfaatan ruang udara secara makro dan mikro. • Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun tidak terbatas pada: belum adanya ketetapan secara hukum batas horisontal dan vertikal dari ruang udara nasional serta pengaturannya Kata Pengantar
  4. 4. Kata Pengantar Dengan mempertimbangkan semua permasalahan tersebut maka sangat perlu segera diselesaikannya penyusunan naskah akademis dan Draft RUU PRUN yang telah disusun sejak tahun 2004 Oleh Lapan dan dilanjutkan pembahasan di Bappenas serta telah dimasukan dalam PROLEGNAS tahun 2010 sd 2014, namun oleh DPR RI dikembalikan lagi ke Pemerintah untuk dikaji kembali. Sejak tahun 2015 kegiatan penyusunan dilanjutkan kembali oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Diharapkan Draft Naskah Akademis dan RUU PRUN terdahulu disempurnakan atas segala kekosongannya dan beberapa catatan yang diperoleh pada waktu pembahasan terdahulu dengan mengikuti sistematika penulisan nasakah akademis dan penyusunan RUU mengikuti UU no 12 Tahun 2011 dan diselesaikan untuk dapat diproses kembali untuk dapat disampaikan ke DPR RI.
  5. 5. Sistematika Naskah Akademik JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI • BAB I PENDAHULUAN • BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS • BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT • BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS • BAB V RUANG LINGKUP MATERI MUATAN DAN JANGKAUAN ARAH PENGATURAN UNDANG- UNDANG • BAB VI PENUTUP
  6. 6.  Merumuskan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan wilayah ruang udara nasional dan potensi sumberdaya alam di ruang udara yang strategis dan melimpah baik secara horizontal maupun secara vertikal dari sudut letak geografis, pertahanan dan keamanan negara, penerbangan udara dan dari sudut kepentingan sosial ekonomis dan ekologis.  Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang udara nasional baik secara internal maupun secara external khususnya yang berbatasan dengan negara lain.  Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.  Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional,  Merumuskan sasaran materi yang akan diatur , ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
  7. 7. Kronologis dan Milestone Penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional • Undang Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isinya dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • Masalah pengelolaan ruang udara baik secara nasional, regional maupun global sangat strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan kehidupan manusia di bumi. • Disamping itu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa negara Republik Indonesia, ruang udara nasional bukan hanya ditinjau dari segi kedaulatan namun juga dilihat sebagai salah satu potensi ruang udara dalam satu kesatuan ruang wilayah nasional beserta segala isinya
  8. 8. Lanjutan Kronologis Undang Undang No 5 tentang Pokok Pokok Agraia Pasal 1 dan 2 mengatakan bahwa:  Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.  Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal 1 adalah hubungan yang bersifat abadi.  Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.  Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.  Ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air di atas wilayah udara nasional.
  9. 9.  UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu diatur dengan UU sendiri  Pasal 6 ayat (5).  Dengan mempertimbangkan amanat UUD 1945, UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Agraria serta UU No 24 Tahun 1992 jo UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka dalam PROLEGNAS tahun 2010 s/d 2014 dinyatakan sangat perlu untuk segera menyelesaikan penyusunan naskah akademis dan konsep RUU PRUN yang telah disusun sejak tahun 2014 oleh Lapan dilanjutkan oleh Bappenas. Namun oleh DPR RI konsep tersebut dikembalikan kepada Pemerintah untuk dikaji kembali.  Berdasarkan Perpres No 2 Tahun 2012 tentang RPJMN 2015 Sampai 2019  Tahun 2015 kegiatan penyusunan dilanjutkan kembali oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.  Melalui Surat Nomor B-532/Seskab/Maritim/09/2016, tanggal 27 September 2016 mempertanyakan kemajuan penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Proses legalitas penyusunan UU Pengelolaan Ruang Udara Nasional direncanakan di tahun 2017. Lanjutan Kronologis
  10. 10. PROLEGNAS TAHUN 2010 Tahun 2016 N.A dan Draft RU PRUN ATR. UU No 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang UUD Tahun1945 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria Surat Set.Kab Tahun 2016 Tgl 27 Sept. Mendorong penyelesaian RUU PRUN ATR Tahun 2017 Legalitas RUU ATR 2014 Draft RUU Lapan Amanat Perpres no 2 Tahun 2015 tentang RPJMN2015- 2019 UTK. Draft RUU PRUN ATR Milestone Landasan Hukum dan Proses Penysusunan RUU PRUN
  11. 11. 1.1. Latar Belakang  Adanya kekosongan hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara yang Integratif dan Komprehensif sebagai subsistem dalam Penataan Ruang, pengelolaan ruang udara nasional belum diatur secara komprehensif dalam UU.  Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan ruang udara nasional dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat dapat terus terjaga dari masa ke masa.  Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 J.o. U.U Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 6 ayat (5): Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas perairan ±5.900.000 km². Luas wilayah kedaulatan NKRI yang terdiri dari daratan dan lautan memiliki dampak pada luas dan ketinggian kedaulatan negara di ruang udara. PendahuluanBAB – 1
  12. 12. Lanjutan  Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isinya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, artinya seluruh sumber daya yang ada di bumi, air dan udara perlu diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundangan. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum diatur secara komprehensif dan terintegrasi dengan beberapa peraturan yang telah berlaku.  Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan juga dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti penatagunaan air, penatagunaan tanah, dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan ruang wilayah. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan, pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri dan kelestarian lingkungan hidup baik di kawasan perkotaan, pedesaan maupun di kawasan perbatasan negara.
  13. 13.  Indonesia mempunyai kekayaan wilayah ruang udara nasional dan potensi sumberdaya alam di ruang udara yang strategis dan melimpah baik secara horizontal maupun secara vertikal dari sudut letak geografis, pertahanan dan keamanan negara, penerbangan udara dan dari sudut kepentingan sosial ekonomis dan ekologis.  Ketersediaan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya tidak tak terbatas dan secara kuantitas ataupun kualitas disetiap wilayah tidaksama dan mempunyai tipologi kawasan ruang udara dari sudut geografis, morfologis, ekologis, administratif dan fungsional.  Kegiatan pemanfaatan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya oleh berbagai pengguna dan pelaksana semakin meningkat baik di dalam maupun dari luar negeri.  Kegiatan pemanfaatan tersebut mengandung risiko terjadinya gangguan terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, keselamatan penerbangan,  Pencemaran dan penurunan kualitas ruang udara yang mengganggu kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya. 1.2. Identifikasi Masalah
  14. 14.  Maksud Ruang udara nasional perlu dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan agar pemanfaatannya memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dari masa ke masa. Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan juga dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti penatagunaan air, penatagunaan tanah dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan ruang wilayah. 1.3. Maksud dan Tujuan
  15. 15. Lanjutan Tujuan Pengelolaan ruang udara harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan, pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri dan kelestarian lingkungan hidup baik di kawasan perkotaan, perdesaan maupun di perbatasan negara.
  16. 16. • Menurut para ahli, keberadaan ruang udara dan angkasa diketahui berdasarkan kandungan dan ketinggian masing-masing ruang. Hal itu diperjelas lagi dengan adanya kemajuan teknologi penerbangan yang membedakan antara pesawat udara dan pesawat ruang angkasa. Kedua hal tersebutlah yang membedakan dalam pengaturannya serta pengelolaannya. • Dari hal tersebut para ahli penerbangan dan hukum pun sepakat untuk menetapkan bahwa kedua hal tersebut masuk dalam dua rezim hukum yang berbeda. Ruang udara merupakan suatu ruang yang banyak berhubungan langsung dengan manusia yang berada di bawahnya. Interaksi tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan manusia yang melibatkan ruang udara, antara lain: bangunan- bangunan tinggi, penempatan tiang-tiang pemancar dan radar, penggunaan ruang untuk penerbangan, dll. • Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, hampir seluruh masyarakat internasional menyetujui bahwa ruang udara harus masuk atau tunduk kedalam kedaulatan suatu negara sedangkan ruang angkasa tidak. • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2.1. Kajian Teoritis Hukum Ruang Angkasa dan Hukum Ruang Udara Kajian Teoritis Dan Praktik EmpirisBAB – 2
  17. 17. • Ruang adalah wadah atau tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. • Ruang Wilayah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. • Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. • Udara adalah komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh mahkluk hidup yang dimaknai sebagai campuran partikel dari gas, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di permukaan bumi terdiri dari 78% Nitrogen, 20% Oksigen; 0,93% Argon; 0,03% Karbon Dioksida (CO2), sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium (He), Metan (CH4) dan Hidrogen (H2). 2.2. Kajian Teoritis Beberapa Pengertian
  18. 18.  Ruang Udara adalah salah satu bagian dari ruang wilayah di udara termasuk sumber daya didalamnya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa tempat manusia dan mahluk hidup serta melakukan kegiatan dan/atau usaha dan memelihara kelangsungan hidupnya.  Ruang Udara Nasional adalah ruang udara di atas daratan dan lautan sebagai satu kesatuan ruang wilayah Republik Indonesia yang batasannya ditentukan secara horizontal dan vertikal yang secara wilayah dan kawasan mempunyai tipologi ruang udara yang berbeda-beda.  Batasan Ruang Udara Nasional secara horizontal adalah ruang udara di atas daratan dan perairan secara nasional ditentukan berdasarkan kedaulatan teritorial NKRI  Batasan Ruang Udara Nasional secara vertikal adalah ruang udara di atas daratan dan perairan yang menjadi wilayah kedaulatan NKRI.  Tipologi kawasan ruang udara adalah jenis kawasan ruang udara dalam wilayah kedaulatan Negara yang diberikan batasan berdasarkan geografis, morfologis, administratif dan fungsional serta ekologis.  Pengelolaan Ruang Udara Nasional adalah upaya penyelenggaraan secara terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang udara, serta sumber daya ruang udara secara nasional sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional. Pengertian Ruang Udara
  19. 19. Batasan Ketinggian Ruang Udara Di atas Permukaan Bumi yang Mempunyai Komponen Kimia Berbeda Disetiap Lapisan yang Menentukan Kelangsungan Hidup Manusia
  20. 20. LAPISAN dan KETINGGIAN RUANG UDARA SERTA KANDUNGAN UNSUR KIMIA Kehidupan di planet bumi berada di Troposfer. Atmosfer bumi bervariasi dalam kepadatan dan komposisi sesuai dengan meningkatnya ketinggian di atas permukaan bumi. Bagian terendah dari atmosfer disebut troposfer (dimulai dari permukaan sampai sekitar 10 km (6 mil). Gas-gas di dalam wilayah ini adalah di dominasi oleh molekul Oksigen (O2) dan molekul Nitrogen (N2). 90% cuaca terbatas berada pada wilayah atmosfer bumi yang lebih rendah dan 99% dari cuaca terdiri dari uap air. Lapisan di atas 10 km ini adalah Stratosphere, dan disini terdapat bentukan Lapisan Ozon. gas lapisan ozon ini masih cukup padat berupa balon udara panas yang bisa mencapai ke ketinggian 15 - 20 km dan berupa balon Helium Sampai 35 km, tetapi udara menipis secara cepat dan nerubah sedikit komposisi gas pada setiap bertambahnya ketinggian. Pada stratosfer, radiasi matahari yang masuk pada panjang gelombang di bawah 240 nm. mampu memecah (atau memisahkan) Oksigen molekul (O2) menjadi atom oksigen individu, yang masing-masing, pada gilirannya, dapat menggabungkan dengan molekul oksigen (O2), untuk membentuk ozon, sebuah molekul oksigen yang terdiri dari tiga atom oksigen ( O3). Gas ini mencapai kepadatan puncak beberapa bagian per juta pada ketinggian sekitar 25 km (16 mil). Lapisan Ozon menyerap radiasi ultra-violet dari Matahari Tanpa Lapisan Ozon seperti yang kita ketahui tidak akan ada lagi kehidupan di bumi kita. Ozon adalah penting karena merupakan satu-satunya gas atmosfer yang menyerap cahaya di wilayah kehidupan (biological region) dari sinar UVB. Lapisan Ozon meluas dari ketinggian 20 kilometer sampai 60 kilometer di atas permukaan bumi. udara sangat tipis di ketinggian ini.
  21. 21. Batasan Ruang Udara secara Admintratif • Batasan Ruang Udara Provinsi, Kabupaten dan Kota secara horizontal dan vertikal adalah ruang udara di atas daratan dan lautan yang luasannya mejadi kewenangan dalam batas administrasinya, kecuali untuk provinsi dan/atau kabupaten dan kota yang tidak mempunyai perairan laut (LANDLOCK). Batas ketingggian ruang udara secara vertikal setinggi- tingginya 1000 m (1 Km di atas permukaan tanah).
  22. 22. Peta Geografis Serta Pusat-Pusat Ibukota Provinsi
  23. 23. • Kawasan ruang udara perkotaan adalah ruang udara di atas daratan dan lautan dari kawasan perkotaan yang fungsi utama kegiatannya diutamakan untuk kegiatan bukan pertanian, seperti pusat distribusi jasa dan industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan dan bangunan gedung. • Kawasan ruang udara perdesaan adalah ruang udara di atas daratan dan lautan dari kawasan perdesaan yang fungsi utama kegiatannya didominasi kegiatan pertanian seperti pusat distribusi jasa dan industri pertanian, perdagangan hasil pertanian, sarana prsarana perdesaan, pariwisata alam, perhubungan, bangunan perdesaan dan lain-lain. • Kawasan Ruang Udara Perbatasan adalah ruang udara di atas daratan dan lautan di kawasan perbatasan yang fungsi utama kegiatannya didominasi kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan dan/atau adanya dampak dari pengelolaan sumberdaya alam ruang udara yang berada di perbatasan baik antar batas administrasi di dalam negeri dan/atau antar batas kedaulatan negara yang berbatasan dengan negara lain. Batasan Ruang Udara secara Fungsional
  24. 24. • Ruang udara ekosistem teresterial; • Ruang udara ekosistem maritim; • Ruang udara ekocistem atmosfir; • Ruang udara ekosistem pulau besar dan kepulauan kecil; dan • Ruang udara di atas wilayah Bio Region. Batasan Ruang Udara Secara Ekologis
  25. 25. Kawasan Berbatasan Dengan Negara Lain PERBATASAN DENGAN 10 NEGARA TETANGGA PERBATASAN WILAYAH DARAT DENGAN NEGARA TETANGGA PULAU TERLUAR PERBATASAN WILAYAH LAUT DENGAN NEGARA TETANGGA
  26. 26. Batasan Ruang Udara Secara Fungsional Untuk Pertahanan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan • Kawasan Ruang Udara Terbatas adalah kawasan ruang udara yang pemanfaatannya diberikan untuk kegiatan dan/atau usaha dengan batas- batas tertentu untuk melakukan kegiatannya dan/atau usaha secara bebas di atas objek vital yang sifatnya rahasia atau berhubungan dengan keamanan dan keselamatan umum serta pertahanan dan keamanan negara. • Kawasan Ruang Udara Terlarang adalah kawasan ruang udara dengan batas-batas tertentu dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan umum serta pertahanan dan keamanan negara. • Kawasan Ruang udara Berbahaya adalah kawasan ruang udara dengan batas-batas tertentu berbahaya untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha yang secara bebas berhubungan dengan keamanan dan keselamatan umum serta pertahanan dan keamanan negara.
  27. 27. Batasan Ketinggian Bagi Berbagai Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang UIdara Dan Penggunaan Sumberdaya Alam Di Ruang Udara
  28. 28. Adanya masalah dan keperluan pengaturan untuk: • Pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik, masalah FIR, pengaturan tentang kewenangan daerah dalam pengaturan ketinggian bangunan (bangunan tinggi dan menara); • Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan ruang udara; • Pengaturan tentang sumberdaya alam di ruang udara seperti: energi angin, matahari, hujan dan lain-lain; • Pengaturan pengelolaan ruang udara untuk kepentingan Iptek, pengaturan olah raga dan wisata dirgantara; • Serta keterkaitaan pengaturannya pemanfatan ruang udara dengan sumberdaya alam lainnya seperti: tanah, air, hutan, sumber daya mineral dan serta mitigasi bencana alam dan ulah manusia seperti gunung api meletus, tsunami, kebakaran, gempa bumi, badai, longsor dan lain-lain. • udara sebagai bagian dari komponen lingkungan. • Kasus pengelolaan ruang udara : Jogja, Pekanbaru Riau dan Medan 2.2. Kajian Praktis Di Dalam Negeri
  29. 29. Permasalahan Di Ruang Udara • Pelanggaran batas kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan oleh negara-negara asing; • Konflik pengelolaan udara untuk kepentingan dan keselamatan penerbangan, khususnya yang berada di atas wilayah perbatasan antar Negara (Indonesia dengan Malaysia dan Singapura); • Masalah FIR(Flight Information Region); • Pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik; • Pembagian kewenangan pengelolaan ruang udara antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah; • Batasan pengaturan ruang udara nasional baik secara vertikal maupun horizontal; • Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan internasional (misal ALKI),
  30. 30. • Masalah pencemaran udara dan kabut asap yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah, bahkan lintas negara; • Belum terintegrasinya sistem informasi di ruang udara; • Pemanfaatan dan kepemilikan ruang udara untuk bangunan–bangunan pencakar langit dan menara pengaturan tentang sumber energi angin; • Pengaturan pengelolaan ruang udara untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi; • Pengaturan olah raga dan wisata dirgantara; • Pemanfaatan dan kepemilikan ruang udara nasional sebagai media transportasi; dan • Seluruh permasalahan tersebut di atas perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan tipologi kawasan ruang udara dan sumber daya yang ada di dalamnya serta daya dukungnya. Lanjutan Permasalahan Di Ruang Udara
  31. 31. Contoh Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Sumberdaya Alam di Kawasan Perbatasan dan FIR
  32. 32. Kajian Praktis Berdasarkan Perundang-undangan Dari Para Pemangku Kepentingan Pemanfaatan Ruang Udara • Kegiatan praktis yang dilakukan di ruang udara meliputi: Pertahanan dan keamanan TNI, lingkungan hidup, IPTEK, LAPAN, pemetaan, olah raga udara, telekomunikasi, pemotretan dan perfilman, pariwisata, radio, penerbangan, energi, bangunan gedung tinggi, perubahan cuaca, transportasi, perumahan permukiman, kehutanan, pertanian dan cagar budaya dimana pada umumnya semua kegiatan tersebut telah diatur secara sektoral. • Ruang udara dan sumber daya alam yang terdapat di ruang udara adalah bagian dari komponen lingkungan hidup, jika pemanfaatan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan penggunaan sumber daya alam di udara sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu dalam pengelolaan ruang udara nasional (perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembinaan), harus memperhatikan ruang udara sebagai bagian dari komponen lingkungan. Kasus pengelolaan ruang udara: Jogjakarta, Pekanbaru dan Medan.
  33. 33. Masalah Praktis Pengelolaan Ruang Udara Di Daerah • Mengenai adanya batasan hak dan kewajiban Pemda atas pengelolaan ruang udara di daerahnya secara vertikal di atas kewenangan wilayah administrasinya serta tanggung jawabnya. Pemda setuju adanya pengaturan batasan ketinggian ruang udara untuk kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan ruang udara untuk diatur melalui Pergub. • Perkembangan kepariwisataan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang udara, jenis pariwisata olah raga, rekreasi, balon udara dll telah terjadi dan dirasakan adanya konflik dan ketidakharmonisan dalam penggunaan dan/atau pemanfaatan ruangnya memerlukan pengaturan.
  34. 34. Masalah Praktis Pengelolaan Ruang Udara Di Daerah • Setuju adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang udara untuk rekreasi, olah raga, proses perizinan, lokasi, hak dan kewajibannya. Dalam perkembangannya kegiatan penerbangan balon udara di Wonosobo berdampak bagi keselamatan penerbangan di ruang udara militer maupun sipil. • Data Pencemaran Udara dan mitigasi dampak bencana pada ruang udara serta masalah konversi lahan yang berdampak pada mutu ruang udara. • Data dan informasi berkaitan dengan data dari perhubungan darat, laut dan udara yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara: volume lalu lintas, bahan bakar, kemacetan, penggunaan dan/atau pemanfatan ruang udara di atas dan sekitar kawasan bandar udara dan ruang udara di lokasi bandar udara.
  35. 35. Kasus Jogjakarta: Peta Sumbu Filosofi
  36. 36. Pengaturan Ketinggian Ruang Udara berdasarkan Filosofis Budaya Dan Kondisi Lingkungan Alam
  37. 37. Kewenangan Pengaturan Ketinggian Bangunan Pada Kws Strategis Provinsi kewenangan dimiliki oleh Provinsi, Sedangan untuk Kab Kota Provinis berhak memberikan pertimbangan perijinan untuk ketinggian bangunan
  38. 38. Konsep Pengaturan Ketinggian Bangunan dan Kewenangan Pemerintah Daerah atas Ruang Udara 1 km 3 km 1 km 3 km Gunung Merapi Gd Tertinggi saat ini 18 lt Kewenangan Prov / Kab Kota Sumbu filosofis Puncak Merapi
  39. 39. Batasan Kewenangan Atas Ruang Udara Bagi Penerbangan Udara
  40. 40. i Kasus Provisi Riau : Ekosstem Lahan Gambut , Kebakaran Hutan dan Kawasan Perbatasan FIR ,A,B,C.
  41. 41. Kasus Provinsi SUMUT : Kota Metropolitan Medan, Kawasan Perbatasan, Mitigasi Bencana Gunung Api. Peasawat Hercules jatuh di permukiman warga Medan 30 juni 2015 Gunung Sinabung sejak meletus 2010 tetap aktif erupsi hingga saat ini
  42. 42. Kasus Provinsi SUMUT : Kota Metropolitan Medan, Kawasan Perbatasan, Mitigasi Bencana Gunung Api. Wilayah Perbatasan dg negara tetangga
  43. 43. Pengaturan Ruang Udara Di Amerika  Amerika Serikat melalui Space Command menetapkan batas vertikal udara adalah100 kilometer.  Peraturan negara bagian dan lokal tingkat negara bagian atau kota memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas udara yang mempengaruhi itu. Kewenangan tersebut dibatasi dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa peraturan tidak harus mengganggu atau bertentangan dengan interstate commerce atau pembatasan federal. Negara atau peraturan municipal tentang kebisingan dari mesin pesawat, misalnya, bertentangan dengan aturan federal yang mengatur polusi suara. 2.3. Kajian Praktis Pengelolaan Ruang Udara di Negara Lain
  44. 44. Pengaturan Ruang Udara di INGGRIS • Pemerintah Inggris mengatur keterkaitan ruang udara di perairan internasional dan ruang udara di atasnya. Aturan hukum internasional adalah bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya, termasuk wilayah laut (secara teknis, udara berakhir saat ruang angkasa dimulai). Konvensi Paris 1919 tentang kedaulatan udara menetapkan Peraturan Navigasi Udara yang diulangi di Konvensi Chicago pada International Civil Aviation Convention tahun 1944. Setiap negara berhak mengatur hak lintas pesawat asing ke wilayah ruang udaranya dan bahwa semua orang dalam di wilayahnya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Udara yang tidak datang di bawah kendali negara tertentu, seperti di atas wilayah laut terbuka disebut udara internasional. Negara yang memiliki kewenangan hukum atas pesawat terbang atau kapal yang sedang dalam penerbangan dan perjalanan internasional di ruang udara atau laut.
  45. 45. Pengaturan Ruang Udara di Belanda • Visi pengelolaan ruang udara nasional (Lucht ruim visie) menguraikan rencana masa depan pembangunan pemerintah secara nasional, strategi untuk organisasi, manajemen dan penggunaan ruang udara Belanda. Visi ruang udara nasional memberikan kejelasan kepada pengguna ruang udara sementara menawarkan penyedia layanan navigasi udara (ANSPs) suatu kerangka kerja untuk mengatasi hambatan saat ini dan tantangan masa depan di dalam ruang udara Belanda. • Berkembangnya tuntutan dan perubahan kebutuhan dari pengguna ruang udara dan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan di ruang udara Belanda. Para pemangku kepentingan memiliki kebutuhan udara dan/atau persyaratan dan preferensi mengenai penggunaan dan organisasi ruang udara.
  46. 46. Pengaturan Ruang Udara di Australia • Australian Space Treaty Act 1998 menetapkan batas ketinggian wilayah udaranya setinggi 100 kilometer yang diukur dari permukaan laut; • Badan Pengawasan udara Australia (AAMA) merupakan salah satu dari sejumlah organisasi yang menjadi anggota International Civil Aviation Organization (ICAO) yang menyetujui sebagai badan-badan pemantauan Regional (RMAs) dalam pelaksanaan global minimum pemisahan atas ruang udara vertikal (RVSM). Lembaga ini memastikan penggunaan yang aman di ruang udara tertentu yang ditetapkan oleh perjanjian regional. RMAs menilai bagaimana ruang udara dapat memenuhi target yang telah disepakati untuk tingkat keselamatannya (TLS). Target ditentukan oleh ICAO dan tergantung pada tinggi performa pemeliharaan pesawat yang memuaskan dan pengukuran risiko yang terkait dengan kesalahan operasional.
  47. 47. Lanjutan Australia Prinsip-prinsip kebijakan kunci pengelolaan ruang udara dikembangkan untuk memandu administrasi ruang udara sebagai sumber daya nasional mereka yaitu: • Keselamatan transportasi penumpang dan operasional penerbangan merupakan pertimbangan yang paling penting; • Efisiensi penggunaan ruang udara adalah pemanfaatannya untuk sektor penerbangan dan perekonomian Australia; • Perlindungan lingkungan merupakan perhatian seluruh warga Australia; • Akses ke ruang udara akan terbuka bagi seluruh pengguna, kecuali adanya alasan keamanan, efisiensi, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional yang dapat menolak pemberian akses tersebut. Seluruh administrasi ruang udara mempertimbangkan keamanan nasional.
  48. 48. Pengaturan Ruang Udara di Korea Selatan • Korea Selatan mengusulkan dalam sidang UNCOPUOS 2003 bahwa batas ketinggian wilayah udara adalah antara 100 sampai dengan 110 kilometer. Pengaturan Ruang Udara di Rusia • Rusia mengusulkan dalam sidang UNCOPUOS 1992 batas ketinggian wilayah udara adalah antara 100 sampai dengan 120 kilometer.
  49. 49. Pengaturan Ruang Udara di Singapura • CAAS mengatur dan mengelola Singapura udara berdasarkan peraturan peraturan udara yang terkandung dalam urutan navigasi udara dan sesuai dengan Singapura kewajiban di bawah Konvensi Internasional penerbangan sipil. Aturan udara adalah sama dengan "kode highway" untuk penerbangan sipil, mengatur perilaku pesawat di udara dan di tanah Pengaturan Ruang Udara di Jepang • Sebagai Negara kepulauan Negara Jepang banyak mengatur masalah konflik dengan Negara tetangga yang berbatasan seperti dengan ChIna, Korea, Rusia, PILIPINA Secara umum, "wilayah" yang berarti tanah yang tunduk pada kedaulatan negara."Wilayah udara" merujuk kepada langit di atas wilayah dan wilayah laut negara. Jepang memiliki kedaulatan atas ruang udara territorial. • Laut Teritorial Jepang terdiri dari, sebagai aturan umum wilayah laut mempunyai luas 12 nautical mil atau sekitar 22,22 km dari baseline (biasanya garis air rendah sepanjang pesisir) seperti yang didefinisikan oleh hukum di wilayah perairan dan contiguous zone berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Kedaulatan Jepang meluas ke wilayah laut.
  50. 50. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan 3.1. Evaluasi Peraturan perundang undangan BAB – 3
  51. 51. •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan Lanjutan
  52. 52. •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan 3.2. Analisis Peraturan perundang undangan Dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengelolaan ruang udara yang saat ini telah di atur melalui peraturan perundangan terkait maka untuk penyusunan RUU PRUN, perlu diperhatikan hal-hal berikut: Didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial, ekonomis, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang udara, dan bila tidak ada dasar hukum untuk pengaturannya maka telah terjadi konflik konflik kepentingan dalam pemanfaatannya tidak hanya dengan ruang udara yang berbatasan dengan negara lain namun juga dalam masalah kepentingan pembangunan antar sektor dan kewenangan pusat dan daerah serta antar daerah. Dari aturan yang telah dimiliki oleh Pemerintah saat ini dapat dikatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah ketegasan dalam penentuan batas ketinggian ruang udara nasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing ruang. Hal itu disebabkan adanya berbagai sifat kekhususan dan kepentingan dari masing-masing instansi dalam memanfaatkan serta mengelola ruang udaranya. Penetapan batas ketinggian wilayah kedaulatan di ruang udara harus segera dan secara tegas ditetapkan batasnya
  53. 53. 3.3 Integrasi Pengelolaan Ruang Udara dan Penata Gunaan Tanah Dalam Penataan Ruang Wilayah • Amanat UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya. Atas dasar hak menguasai ini, negara dapat menentukan bermacam- macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang perorang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain, serta badan-badan hukum •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan
  54. 54. • Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang No. 5 Tahun 1967 ten-tang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa tanah secara fisik dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Atas dasar pemanfaatannya, penggunaan tanah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu penggunaan untuk hutan dan penggunaan lain¬ nya. Atas dasar fungsinya, kawasan dibedakan dalam kawasan budi daya dan kawasan lindung. • Penataan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pe¬manfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sumber daya alam, terutama lahan dan air yang terbatas jumlahnya perlu direncanakan dengan baik agar peman¬faatannya seefektif dan seefisien mungkin, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata. •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan
  55. 55. • Undang-undang No. 24 Tahun 1992 j.o Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wila¬yah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan darat¬an, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan
  56. 56. • Penataan ruang dan penataan pertanahan merupakan perangkat untuk mengupayakan tercapainya hal-hal tersebut. Melalui penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan dan air dilaksanakan seoptimal mungkin, di samping mencegah terjadinya benturan berbagai kepentingan • Tata ruang nasional yang berwawasan Nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif. Serta berkelanjutan. • 537 •Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan
  57. 57. 3.4. Penegakan Kedaulatan atas Ruang Udara Nasional yang menjadi landasan Hukum untuk Pengelolaan Ruang Udara • Sesuai dengan tujuan Konvensi Chicago 1944, Indonesia dalam hal ini juga memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayahnya secara lengkap dan eksklusif. Hal tersebut diatur secara tegas dan cukup rinci dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut: • Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. • Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan; dan
  58. 58. Lanjutan • Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. • Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas Indonesia berhak dan berwewenang mengelola ruang udara untuk kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, ruang lingkup pengelolaan ruang udara nasional, adalah: 1. daratan; 2. perairan Indonesia; 3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ruang udara di atas ZEE adalah ruang udara di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini batas terluarnya adalah 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
  59. 59. • Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada Pasal 1, 4 dan 6 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dapat diketahui bahwa Indonesia secara tegas berdaulat penuh dan eksklusif di wilayah ruang udaranya, termasuk juga untuk mengelolanya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kehiduupan secara damai dengan negara- negara lain. • Hak bagi Indonesia untuk mengelola ruang udara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lanjutan
  60. 60. • Pasal 1: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. • Pasal 4: Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. • Pasal 6 (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi antara lain : (c) di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Lanjutan
  61. 61. • Masalah hukum udara pertama kali ditetapkan dalam bentuk Konvensi Paris 1919 yang kemudian diperkuat lagi dengan Konvensi Chicago 1944. Kedua konvensi ini telah menetapkannya dalam Pasal 1 bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Arti dari memiliki yuridiksi penuh dan eksklusif tersebut juga adalah di dalam ruang udara nasional suatu negara tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat- pesawat asing. Seluruh kegiatan di dalam ruang udara nasional harus seizin negara kolong. • Chicago Convention 1944: • Article 1: “The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.” • Article 2: “For the purpose of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.” 3.5. Sejarah Perkembangan Hukum Udara
  62. 62. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dikuasai negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan ruang udara nasional dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat dapat terus terjaga dari masa ke masa. 3.6. Urgensi Penyusunan RUU PRUN
  63. 63. • Adanya Kekosongan hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara yang Integratif dan Komprehensive sebagai subsistem dalam Penataan Ruang dirasakan oleh para pihak masih adanya kekosongan hukum dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur secara komprehensif dalam UU • Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun tidak terbatas pada: belum adanya ketetapan secara hukum batas vertikal dan horisontal dari ruang udara nasional serta pengaturannya untuk; pengamanan ruang udara negara sebagai satu kesatuan sistem penataan ruang wilayah nasional; 3.7. Urgensi Penyusunan RUU PRUN dari Sudut Pengaturan Hukum
  64. 64. • Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. • Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan pengelolaan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, perekonomian nasional, sosial budaya serta lingkungan hidup. • Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai objek pengelolaan ruang udara meliputi tipologi kawasan ruang udara yang diberikan batasan berdasarkan batasan secara geografis, morfologis, administratif dan fungsional serta ekologis • Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pemerintah menetapkan ruang udara nasional yang ditetapkan secara horizontal dan vertikal di atas luasan daratan dan lautan; 3.8. Kedaulatan Atas Wilayah Udara
  65. 65. BATAS WILAYAH KEDAULATAN NKRI
  66. 66. 3.9. Tugas dan Wewenang Pemerintah • Negara menyelenggarakan pengelolaan ruang udara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. • Dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan ruang udara kepada Pemerintah. • Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang udara meliputi: – Perencanaan Ruang Udara Nasional berupa suatu rencana kegiatan dan/atau usaha untuk menentukan tindakan/kegiatan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam mengelola ruang udara nasional sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional – Pemanfaatan ruang udara berupa pewujudan struktur ruang dan pola ruang udara sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah negara. – Pengendalian ruang udara termasuk pemanfaatan ruang udara dan penggunaan sumber daya ruang udara berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan dan penurunan kualitas ruang udara yang diakibatkan oleh bencana alam dan/atau ulah manusia. • Pelaksanaan Pengelolaan ruang udara di tipologi kawasan ruang udara • Penyelenggaraan pengelolaan ruang udara dilaksanakan oleh Menteri terkait.
  67. 67. Wewenang Pemerintah Daerah • Pemerintah daerah berwewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang udara diwilayahnya • Pemerintah daerah berwewenang dalam pelaksanaan pengelolaan ruang udara di wilayahnya • Dalam pengelolaan ruang udara di tipologi kawasan ruang udara pemerintah daerah melaksanakan: – Tipologi kawasan ruang udara yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis, morfologis, administratif dan fungsional serta ekologis
  68. 68. • Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Ruang udara dan sumberdaya alam yang ada di ruang udara merupakan sumber daya milik bersama perlu diintegrasikan penggunaan dan pemanfaatannya secara optimal, serta dikuasai Negara untuk digunakan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kepentingan publik. • Sebagai karunia Tuhan YME yang dianugerahkan kepada rakyat Indonesia, merupakan wilayah kedaulatan dan potensi besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan perlu pengaturan yang optimum, sinergis, serta minimasi konflik kepentingan yang berdampak pada ekosistem ruang udara dan melampaui daya dukungnya. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 4.1. Landasan Filosofis BAB – 4
  69. 69. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. • Salah satu penerapan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara (UUD 1945) dan Pasal 33. Untu memanfaatkan sumberdaya alam ruang udara agar dikuasai negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. • Dikuasai bukan berarti dimiliki melainkan memberikan kewenangan tingkat tertinggi, untuk mengatur dan mengawasi . • Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat perlu peningkatan penggunaan dan pemanfaatan melaui pengembangan iptek dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, lingkungan, hankam. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, bertanggung jawab, selaras, serasi seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang udara diatas daratan dan perairan agar efisien adil dan tidak terjadi konflik kepentingan yang merugikan kesejahteraan rakyat. 4.2. Landasan Sosiologis
  70. 70. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk: • mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. • Beragam kepentingan dalam mengembangkan potensi ekomomis, ketersediaan ruang tidak takterbatas menimbulkan konflik penggunaan dan pemanfaatan. • Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru • Belum adanya landasan hukum yang komprehensif dan terpadu. • Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. • Peraturan yang ada belum menjamin dalam optimasi pemanfaatan sesuai perkembangan iptek. 4.3. Landasan Yuridis
  71. 71. Asas Pengelolaan Ruang Udara Nasional Pengelolaan ruang udara nasional dilaksanakan berdasarkan asas:  kedaulatan negara;  kebangsaan;  kenusantaraan;  manfaat;  adil dan merata;  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;  kepentingan umum;  keterpaduan;  kemandirian;  Berkelanjutan.
  72. 72. Klasifikasi Pengelolaan ruang udara nasional atas dasar landasan sosiologis ditetapkan berdasarkan : 1. Pemanfaatan ruang udara secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan: a. Ekosistem, b. Fungsi utama kawasan, c. Wilayah administratif, d. Kegiatan berdasarkan tipologi kawasan. 2. Nilai strategis kawasan dari sudut kedaulatan negara, pertahanan keamanan, keselamatan dan kesehatan. Klasifikasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional
  73. 73. Batasan Ruang udara Horizontal dan Vertikal • Batasan Ruang Udara Nasional secara horizontal adalah ruang udara di atas daratan secara nasional ditentukan berdasarkan berdasarkan kedaulatan teritorial NKRI yaitu total luasan geografis setiap pulau yaitu 194 juta ha, sedangkan ruang udara di atas perairan lautan adalah 377 juta ha, sedangkan hak untuk pengelolaan sumberdaya yaitu sampai batas ZEE 200 MILES (± 300km). • Batasan Ruang Udara Nasional secara vertikal adalah ruang udara di atas daratan dan perairan yang menjadi wilayah kedaulatan NKRI yang ditetapkan sampai ketinggian 20 KM ATAU 60.000 FEET di atas permukaan laut sedangkan hak mengelola sumberdayanya yaitu di ketinggian 110 km (Batas GSO). Penetapan batas batas tersebut didasarkan kepada pada sifat biokimia dan fisika udara dan antariksa dimana kandungan energi dan gas disetiap lapisan ruang udara berbeda kandungannya bahkan sampai yang hampa udara. Berdasarkan Landasan Yuridis Untuk Kewilayahan Secara Geografis, Morfologis dan Ekologis
  74. 74. daratan teritorialZEE teritorial ZEE 200 mil 12 mil 200 mil12 mil 110 km RUANG UDARA NASIONAL RUANG ANGKASA BERDAULAT PENUH Batasan Ruang udara Horizontal dan Vertikal Batas Vertikal Batas Horizontal
  75. 75. Materi yang diatur: Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian secara sistematis dan terstruktur yang terkait, termasuk untuk kepentingan ekonomi, fungsi ruang udara sebagai pertahanan keamanan negara serta fungsi ruang udara sebagai lingkungan. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup MateriBAB – 5 5.1. Ketentuan Umum
  76. 76. 5.2. Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Nasional • Pengelolaan Ruang Udara Nasional diselenggarakan secara terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan ruang udara termasuk sumberdaya di ruang udara, serta pengendalian ruang udara baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara serasi, selaras dan seimbang dengan ruang daratan dan ruang lautan sebagai satu kesatuan ruang wilayah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. • Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan dengan memperhatikan: kondisi fisik wilayah dan /atau kawasan ruang udara. Potensi sumber daya alam di ruang udara serta posisi geostrategi, geopolitik, geoekonomi serta sosial budaya. • Pengelolaan ruang udara nasional meliputi ruang udara wilayah yurisdiksi kedaulatan nasional yang mencakup ruang udara di atas daratan dan lautan secara horizontal dan vertikal termasuk ruang udara di bawah tanah di daratan dan lautan sebagai satu kesatuan. • Pengelolaan ruang udara nasional, ruang udara Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan secara hirarkis berjenjang dan komplementer yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Penyelenggaraan Pengelolaan Ruang Udara Nasional meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan pengelolaan ruang udara.
  77. 77. PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL Pengelolaan Ruang Udara Nasional adalah upaya penyelenggaraan secara terpadu, sistematis dan terstruktur dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ruang udara nasional, serta sumber daya ruang udara didalamnya sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional. PERENCANAAN o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan PENGENDALIAN o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan PEMANFAATAN o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan upaya perencanaan untuk menyusun dan menetapkan rencana pemanfaatan ruang udara untuk berbagai kegiatan di ruang udara besrta sumberdaya alam di dalamnya termasuk upaya pembinaan. Pengawasan dan pembiayaanya Kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi ruang udara beserta sumberdaya amasyarakat dalam memanfaatkan ruang udara dan sumberdaya alam lam di dalamnya dengan mempertimbangkan tatanan ruang udara yang telah ada dan terbentuk secara alami. termasuk upaya pembinaan. Pengawasan dan pembiayaanya. Upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang udara dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk upaya pembinaan, Pengawasan dan pembiayaanya. upaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau pihak ke tiga untuk digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang udara Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dan organisasinya dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang ada di dalamnya. 5.3 Lingkup Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Nasional Upaya pengawasan pemanfaatan ruang dilakuakan pemerintah dan peran serta masyarakat melalui perizinan, pelaporan dan penyidikan
  78. 78. 5.4 ARAH KONSEP PENGELOLAAN RUANG WILAYAH NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ruang Wilayah Nasional Fungsional Adminis tratif Fungsional Adminis tratif Kawasan Prov , Kab Kota UUD 45 UU PR26/2007 UU Bangunan dan Gedung No. 28/2002 PP................... UU tentang Kedaulatan Negara UU. Tentang Pemerintahan Daerah No 23/2014 Ruang Wilayah Lautan (X) Ruang Wilayah Daratan (Y) Ruang Wilayah Udara (Z) Batas Vertikal Batas Horizon tal UU 27/2008 UU Agraria 5/1960 PRUN Kawasan Prov , Kab Kota
  79. 79. DALAM PERENCANAAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan DALAM PEMANFAATAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan DALAM PENGENDALIAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan 5.5. Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional WEWENANG PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL
  80. 80. DALAM PERENCANAAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan DALAM PEMANFAATAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan DALAM PENGENDALIAN RUANG UDARA o Pengaturan o Pembinaan o Pengawasan o Pembiayaan WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL 5.6. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional
  81. 81. 5.7 . Ruang Lingkup Materi Pengelolaan Ruang Udara 5.6 1 Perencanaan Ruang Udara Perencanaan Ruang udara adalah upaya untuk menyusun dan menetapkan rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang udara untuk berbagai kegiatan di ruang udara beserta sumberdaya alam di dalamnya. 1. Pengaturan Perencanaan Ruang Udara Pengaturan perencanaan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk persyaratan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian termasuk perizinannya. • Pembinaan perencanaan ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah. • Pembinaan perencanaan ruang udara dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. 2. Pembinaan Perencanaan Ruang Udara
  82. 82. • Pengawasan perencanaan ruang udara diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. • Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan perencanaan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. • Pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan ruang udara nasional adalah yang bersifat langsung dan tidak langsung. • Pengawasan bersifat langsung berupa penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran kegiatan dan/atau usaha perencanaan di ruang udara baik yang di atas daratan maupun lautan. • Pengawasan perencanaan tidak langsung berupa monitoring/pemantauan yang bersifat rutin. • Pengawasan perencanaan dilakukan oleh menteri/Pejabat dibidang yang terkait dalam bidang pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya. 3. Pengawasan Perencanaan Ruang Udara
  83. 83. • Pembiayaan perencanaan ruang udara nasional sebagai perangkat untuk terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara dianggarkan dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. • Mengingat kegiatan perencanaan ruang udara nasional terutama menjadi wewenang Pemerintah Pusat maka setiap pemanfaatan ruang udara dan implikasinya pada kualitas dan kelestarian ruang udara wajib mengalokasikan dana secara sektoral dan bantuan ke daerah dan/atau menggali sumber pendanaan bagi pengelolaan ruang udara melalui sumber dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik dalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral. • Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan menunjang kegiatan dan atau usaha oleh pemerintah dan masyarakat. • Pembiayaan untuk terlaksananya pengelolaan ruang udara nasional merupakan komponen instrumentasi yang penting dan diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pembiayaan Perencanaan Ruang Udara
  84. 84. • Pemanfaatan ruang udara merupakan kegiatan untuk meningkatkan fungsi ruang udara beserta sumberdaya alam didalamnya dengan mempertimbangkan tatanan ruang udara yang telah ada dan terbentuk secara alami. • Pemanfaatan ruang udara dapat dilaksanakan secara horizontal dan vertikal dalam satu kesatuan wilayah dan/atau kawasan. • Pemanfaatan ruang udara mengacu pada fungsi ruang udara pada setiap tipologi kawasan ruang udara. 5.6 2 Pemanfaatan Ruang Udara
  85. 85. Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Berbagai Kegiatan a. Pertahanan dan keamanan; b. Telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan frekuensi; c. Energi, jaringan listrik; d. Perekaman, survei udara, dan penginderaan jarak jauh; e. Bangunan; f. Ilmu pengetahuan dan teknologi; g. Olah raga dan wisata udara; h. Pemantauan dan/atau peramalan cuaca; i. Industri; j. Transportasi; k. Kehutanan; l. Perumahan dan Permukiman; m. Cagar Budaya; n. Lingkungan Hidup.
  86. 86. Pengaturan pemanfaatan ruang udara meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria pemanfaatan, dan prosedur termasuk persyaratan pemanfaatan termasuk perizinannya. 1. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Udara 2. Pembinaan Pemanfaatan Ruang Udara • Pembinaan pemanfaatan ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah. • Pembinaan pemanfaatan ruang udara dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
  87. 87. • Pengawasan pemanfaatan ruang udara diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. • Pengawasan pemanfaatan ruang udara meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. • Pengawasan yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang udara nasional adalah yang bersifat langsung dan tidak langsung. • Pengawasan bersifat langsung berupa penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan ruang udara baik yang di atas daratan maupun lautan. • Pengawasan tidak langsung berupa monitoring/pemantauan yang bersifat rutin. • Pengawasan dilakukan oleh menteri/Pejabat yang terkait dibidang pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya. 3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Udara
  88. 88. • Pembiayaan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai perangkat untuk terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara dianggarkan dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. • Mengingat kegiatan pemanfaatan ruang udara nasional terutama menjadi wewenang Pemerintah Pusat maka setiap pemanfaatan ruang udara dan implikasinya pada kualitas dan kelestarian ruang udara wajib mengalokasikan dana secara sektoral dan bantuan ke daerah dan/atau menggali sumber pendanaan bagi pemanfaatan ruang udara melalui sumber dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik dalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral. • Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan menunjang kegiatan dan/atau usaha oleh pemerintah dan masyarakat. • Pembiayaan untuk terlaksananya pemanfaatan ruang udara nasional merupakan komponen instrumentasi penting yang harus diatur sesuai dengan peraturan perung undangan yang berlaku. 4. Pembiayaan Pemanfaatan Ruang Udara
  89. 89. • Pengendalian ruang udara termasuk sumber daya ruang udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan dan penurunan kualitas ruang udara yang diakibatkan oleh bencana alam dan atau kegiatan dan atau usaha baik diruang udara dan atau akibat dampak kegiatan dan atau usaha yang dilakukan diatas daratan dan atau lautan. • Pengendalaian pemanfaatan Raung udara dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi kawasan ruang udara bagi setiap kegiatan di runag udara; perizinan serta pengenaan sangsi. • Peraturan zonasi kawasan ruang udara disusun berdasarkan tipologi kawasan ruang udara dan fungsinya. • Peraturan zonasi ruang udara ditetapkan melalui beberapa peraturan berikut: a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi ruang udara nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan peraturan zonasi ruang udara pada sistim Provinsi; c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota untuk peraturan Zonasi pada kawasan ruang udara ditingkat kabupaten/Kota. 5.6 3 Pengendalian Ruang Udara
  90. 90. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang udara meliputi penetapan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, pengendalian pemanfaatan ruang udara, dan prosedur termasuk persyaratan perencanaan pemanfaatan ruang udara termasuk perizinannya; 1. Pengaturan Pengendalian Ruang Udara 2. Pembinaan Pengendalian Ruang Udara • Pembinaan pengendalian ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah; • Pembinaan pengendalian ruang udara nasional meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan termasuk pengawasan; • Pembinaan pengendalian ruang udara dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
  91. 91. • Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. • Pengawasan yang dilakukan dalam pengendalian ruang udara nasional adalah yang bersifat langsung dan tidak langsung. • Pengawasan bersifat langsung berupa penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran kegiatan dan/atau usaha di ruang udara baik yang di atas daratan maupun lautan. • Pengawasan tidak langsung berupa pemantauan yang bersifat rutin. • Pengawasan dilakukan oleh menteri/Pejabat yang terkait dibidang pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya. • Pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang udara diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengawasan dalam Pengendalian Ruang Udara
  92. 92. • Pembiayaan pengendalian ruang udara nasional sebagai perangkat untuk terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara dianggarkan dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. • Mengingat kegiatan pemanfaatan ruang udara nasional terutama menjadi wewenang Pemerintah Pusat maka setiap pengendalian pemanfaatan ruang udara dan implikasinya pada kualitas dan kelestarian ruang udara wajib mengalokasikan dana secara sektoral dan bantuan ke daerah dan/atau menggali sumber pendanaan bagi pengelolaan ruang udara melalui sumber dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik dalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral. • Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan menunjang kegiatan dan/atau usaha oleh pemerintah dan masyarakat. • Pembiayaan untuk terlaksananya pengendalian ruang udara nasional merupakan komponen instrumentasi yang penting dan harus diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4. Pembiayaan dalam Pengendalian Ruang Udara
  93. 93. Sistem Informasi Ruang Udara untuk Pengelolaan Ruang Udara Nasional • Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional menuntut dikembangkannya suatu sistem informasi ruang udara yang terpadu bagi kebutuhan perencanaan, kegiatan pemanfaatan ruang udara beserta sumberdaya alam di ruang udara serta pengendaliaannya oleh berbagai pemangku kepentingan yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 5.6 4
  94. 94. Informasi Ruang Udara Pada Lapisan Ketinggian
  95. 95. Mitigasi Perubahan Iklim
  96. 96. Mitigasi Perubahan Iklim
  97. 97. Peran Serta Masyarakat • Masyarakat berhak untuk memeperoleh data dan informasi • Masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya • Masyarakat berhak memperoleh manfaat atas pengelolaan ruang udara nasional • Masyarakat berhak menyatakan keberatan • Masyarakat berhak mengajukan laporan dan pengaduan • Masyarakat berhak mengajukan gugatan Guna terselenggaranya kewajiban peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang udara agar menjamin proses transparansi dan akuntabilitas, maka diperlukan tata cara bagi masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan tata cara peran serta masyarakat perlu diatur dengan peraturan pemerintah. 5.6 5
  98. 98. Instrumen Instrumen dalam Pengawasan KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS RUANG UDARA NASIONAL Objek yang melintas dan menggunakan jalur serta frekuensi di ruang udara nasional dapat dibebani kepentingan internasional dan nasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak melintas dan penggunaan ruang udara nasional. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum. Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumberdaya ala ruang udara diawali dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan. 5.6 6
  99. 99. Sanksi Administrasi dan Pidana • Sanksi Administrasi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin pengelolaan ruang udara nasional. • Ketentuan Sanksi Pidana Dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran kegiatan dan/atau usaha tanpa izin dari Pemerintah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia .- Penyidikan • Selain penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup kerja dan tanggung jawabnya dibidang peneglolaan ruang udara nasional, dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Instrumen Instrumen dalam Pengawasan
  100. 100. DRAFT RUU PRUN Draft Sistematika Materi Muatan RUU PRUN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III JANGKAUAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB IV KEDAULATAN RUANG UDARA NASIONAL BAB V TUGAS DAN WEWENANG BAB VI RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RUANG UDARA Bagian 1. PERENCANAAN RUANG UDARA meliputi PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN Bagian 2 PEMANFAATAN RUANG UDARA meliputiI: PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN
  101. 101. Lanjutan Daftar isi RUU PRUN BAB VII SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN RUANG UDARA BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS RUANG UDARA NASIONAL BAB X PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM BAb XI SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA BAb XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAb XIV KETENTUAN PENUTUP • Penjelasan Umum dan Pasal demi pasal Bagian 3 PENGENDALIAN RUANG UDARA meliputiI: PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN
  102. 102. Instrumen Peraturan Perundang-Undangan yang Diperlukan • Sebagai instrumen untuk pelaksanaan RUU PRUN, setelah ditetapkan maka perlu disiapkan beberapa peraturan pelaksanaannya yang perlu dikaji antara lain: – Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Nasional; – Peraturan Pemerintah tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Udara; – Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ruang Udara di Kawasan Perbatasan; – Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sitem Data dan Informasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional; – Peraturan Pemetintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional; – Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pengelolaan Ruang Udara Nasional; – Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional; – Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pengembangan Sistem Informasi Ruang Udara Nasional.
  103. 103. 6.1 Kesimpulan Dari konsepsi dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan dan memanfaatkan ruang udara nasional untuk kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD Tahun 1945 perlu segera dilakukan pengelolaan ruang udara yang selaras, serasi dan seimbang dengan ruang daratan dan perairanya dalam satu kesatuan ruang wilayah nasional berdasarkan tipologi ruang udara nasional secara geografis, morphologis, ekologis, fungsi kawasan serta aspek sosial budayanya untuk terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan NKRI. PENUTUPBAB – 6
  104. 104. 6.2. Saran • Masih Perlu kajian ilmiah yang mendalam tentang masalah-masalah terkait pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur oleh undang-undang lainnya dalam rangka sebagai satu kesatuan ruang wilayah/kawasan dengan ruang daratan dan ruang lautan serta ruang di bawah permukaan; • Perlu kajian mendalam apakah masalah-masalah yang tumpang tindih dan mungkin berbenturan kepentingan yang merugikan pemanfaatan ruang udara yang belum diatur yang memerlukan intervensi regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan ; • Jika dipandang perlu intervensi regulasi, maka haruslah bersifat melengkapi dan dijaga konsistensi keterkaitannya dengan Undang Undang lain; • Perlu penetapan Kementerian/Kelembagaan koordinasi yang akan menjadi inisiator dan bagaimana mekanisme PRUN dijalankan.
  105. 105. TERIMA KASIH

×