SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  48
Télécharger pour lire hors ligne
Konsep Dasar Pajak
Dwi Martani
Departemen Akuntansi FEUI
Agenda
Pajak dalam LK1.
Konsep Umum Pajak2.
Regulasi Pajak3.
Pajak dalam Perusahaan4.
PERTANYAAN MENDASAR
 Bagaimana mencatat ?
 Penjualan
 Pembayaran gaji
 Pembayaran sewa
 Penerimaan pendapatan jasa?
 Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan
diperoleh ?
 Beban pajak penghasilan
 Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka
 Aset dan liabilitas pajak tangguhan
 Bagaimana pengungkapan ?
3
Pajak dalam Laporan Keuangan
Aktiva
Kewajiban
Beban Pajak
Arus kas
4
Ilustrasi Pajak Perusahaan
LABA RUGI
Laba sebelum pajak xxx
Pajak kini (current tax) (xxx)
Pajak tangguhan (deferred tax) xxx
Laba tahun bjln dari operasi dilanjutkan xxx
Kerugian/pendapan operasi dihentikan xxx
Laba tahun berjalan xxx
Pendapatan komprehensif xxx
Pajak penghasilan terkait (xxx)
Total laba komprehensif xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk xxx
Kepentingan non pengendali xxx
NERACA
Aktiva Pajak Tangguhan xxx atau
Kewajiban Pajak Tangguhan xxx
5
Badan
Penghasilan
Beban yang dapat dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPh25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
• Pajak luar negeri (24)
Pajak kurang/lebih bayar (29/28
Pajak Perusahaan
Memotong
PPh 21
atas gaji
Dipotong
PPh 23 atas
penghasilan jasa
PPN atas
penyerahan
barang/jasa
PBB
Meterai
BPHTB
Pajak Daerah
Setor
Kas negara
Lapor
KPP
PAJAK dalam Perusahaan
 Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 Dibayar langsung oleh perusahaan :
• Angsuran pajak (PPh 25)
• Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang
pajak / pajak dibayar dimuka
 Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
 PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
 Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak
dibayar dimuka
 Pajak Lainnya
 PBB, pajak daerah, PPnBM  beban
 Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 Pajak Daerah
 Bea Materai
7
PAJAK untuk Individu
 Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 Dibayar langsung oleh perusahaan :
• Angsuran pajak (PPh 25)
• Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain
 Pajak atas transaksi  PPN
 Pajak Lainnya
 PBB, pajak daerah, PPnBM  beban
 Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 Pajak Daerah
 Bea Materai
8
Akuntansi pajak penghasilan
 Fokus pada pajak penghasilan perusahaan
 Sebelum PSAK 46:
 Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang
menurut fiskal  PSAK ETAP
 PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001
non listed)
 Beban pajak kini  pajak terutang menurut fiskal
 Beban / penghasilan pajak tangguhan
 Aktiva / kewajiban pajak tangguhan
9
Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1
PSAK Undang-Undang
AKUNTANSI PAJAK
PERBEDAAN
Permanen Temporer
Pajak Tangguhan:
 Aktiva/utang
 Beban/Pendapatan
10
Penelitian:
Book tax Gap
Eff Tax Rate
Trade off Akuntansi dan Pajak
 Pajak  Penghasilan Kena Pajak besar akan
menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
 Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan
laba yang dilaporkan besar
 Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka,
karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba
yang tinggi  sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.
11
Pengertian Pajak
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum
(Dasar-dasar hukum pajak dan
pajak pendapatan 1990:5)
PENGERTIAN PAJAK
Prof.Dr.P.J.A.Adriani
Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali
yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan
Mr. DR. N. J. Feldmann
Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh
dan terutang kepada Pengusaha (menurut
norma-norma yang ditetapkannya secara umum),
tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata2
digunakan untuk menutup pengeluaran2 umum.
Pengertian Pajak
Prof. Edwin R. A. Seligman
“Tax is compulsory contribution from the person to
the government to defray the expenses incurred in
the common interest of all, without reference to
special benefit conferred.”
14
Definisi Pajak
 Dipungut berdasarkan undang-undang
 Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
 Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
 Diperuntukkan pengeluaran pemerintah  public
investment
 Mempunyai tujuan lain  reguler
PERBEDAAN PAJAK
 RETRIBUSI
Mendapat
kontraprestasi
langsung
Unsur yang melekat pada pengertian retibusi adalah:
1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi
PERBEDAAN PAJAK
 SUMBANGAN
Yang mendapat manfaat
penerima sumbangan
 Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan
pengeluaran2 yang dikelola oleh pemerintah,tetapi
dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok
masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum
pungutannyaberdasarkan UU serta unsur
pelaksanaannya pun tidak ada
 Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi
lebih bersifat gotong royong
Fungsi Pajak
 Budgetair  sumber
penerimaan utama
 Reguler  PPnBM
Minimun keras, PPh
pengusahan kecil lebih
rendah,
 Redistribusi
 Demokrasi
Pajak dalam APBN
Azas pajak
 EQUALITY  Pajak
adil dan merata
 Adil secara vertikal
 Adik horisontal
 CONVINIENCE  tidak
menyulitkan, Pay as
you earn,
ex:withholding system
 CERTAINTY  tidak
sewenang-wenang,
berdasarkan undang-
undang yang dilaksanakan
 ECONOMY 
efisien ex:self
assesment
Adam Smith dalam
An Inquiri into the
nature and cause of
the wealth of nations
Azas Pemungutan
Azas Menurut Falsafah Hukum
 Teori Asuransi (melindungi)
 Teori Kepentingan
 Teori daya pikul
 Teori Bakti
 Teori azas daya beli
Azas yuridis
Hukum pajak harus
memberikan jaminan
hukum  UU
Azas ekonomi
Negara  perekonomian
meningkat. Pajak tidak
menghambat ekonomi
Azas untuk memungut
 Azas tempat tinggal
 Azas kebangsaan
 Azas sumber
TEORI ASURANSI
 Pembayaran pajak
disamakan dengan
pembayaran premi.
 Masyarakat seakan
mempertanggungjawabka
n keselamatan dan
keamanan jiwanya
kepada negara.
Benarkah ?
TEORI KEPENTINGAN
 Negara melindungi
kepentingan harta dan jiwa
warga negara dengan
memperhatikan beban
yang harus dipungut dari
masyarakat
TEORI GAYA PIKUL
 Tiap orang dikenakan pajak
dengan bobot yang sama (adil)
sesuai dengan daya pikul:
 Unsur Obyektif (besarnya
penghasilan)
 Unsur Subyektif (besarnya
pengeluaran)
TEORI GAYA BELI
 Pajak untuk memelihara
kepentingan masyarakat
 Pajak ditekankan untuk
fungsi mengatur
TEORI BAKTI
 Pajak dianggap sebagai
bentuk bakti rakyat kepada
negara
 Teori kewajiban pajak mutlak.
 Pada jaman kerajaan,
pajak=ulubekti sebagai
bentuk kesetiaan rakyat pada
raja. Raja=wakil Dewa
HUKUM PAJAK
Kumpulan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan antara pemerintah
sebagai pemungut pajak dan rakyat
sebagai pembayar pajak
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK MATERIAL
mengatur tentang obyek
pajak, subyek pajak, besar
pajak yang dikenakan timbul
dan hapusnya utang pajak
dan hubungan hukum antara
pemerintah dan WP
UU PPh dan UU PPN
HUKUM PAJAK FORMAL
tata cara untuk
mewujudkan hukum
material menjadi
kenyataan
UU KUP, UU PPSP,
UU Pengadilan Pajak
KUP UU 28/2007
PENDAFTARAN
PEMBAYARAN
PELAPORAN
PEMBUKUAN
WP
PEMERIKSAAN
PENETAPAN
FISKUS
KEBERATAN
KEP KEBERATAN
BANDING
KEP BANDING
BPP
MA
NPWP
SSP
SPT
SKP-KB,
N, KBT
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
 Hukum Perdata
Mencari dasar
kemungkinan
pemungutan atas
kejadian,keadaan dan
perbuatan hukum yang
bergerak dalam
lingkungan perdata
 Hukum Pidana
Adanya sanksi atas
kealpaan dan
kesengajaan terhadap
WP yang melanggar
peraturan
• Hukum Pidana
Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan
terhadap WP yang melanggar peraturan.
• Hukum Perdata
Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas
kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang
bergerak dalam lingkungan perdata.
Kedudukan Hukum Pajak
31
Ilustrasi Ketentuan Pidana:
(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
 Karena kealpaan
 Tidak menyampaikan SPT; atau
 Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .
 Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda
paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
32
Ilustrasi Ketentuan Pidana:
(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
 Kesalahan Disengaja
 Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
 Tidak menyampaikan SPT; atau
 Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap; atau
 Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
 Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
 Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
33
Hutang pajak
 Saat timbul hutang pajak
 Materiil : saat diberlakukannya UU
 Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus
 Berakhirnya utang pajak
 Pembayaran
 Kompensasi
 Daluwarsa
 Pembebasan / penghapusan
Jenis Pajak
Pajak
Golongan Sifat Lemb.
Pemungutnya
Pajak
Daerah
Pajak
Pusat
Pajak
Obyektif
Pajak
Subyektif
Pajak
Langsung
pajak tdk
langsung
MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA
 PAJAK SUBYEKTIF
BERDASARKAN
SUBYEK BARU
DICARI OBYEKNYA
PPh
 PAJAK OBYEKTIF
BERDASARKAN
OBYEK BARU DICARI
SUBYEKNYA
PPN, PPnBM
MENURUT SIFATNYA
 PAJAK LANGSUNG
PEMBEBANANNYA
TIDAK DAPAT
DILIMPAHKAN KPD
PIHAK LAIN
PPh
 PAJAK TIDAK
LANGSUNG
PEMBEBANANYA
DAPAT
DILIMPAHKAN
KEPADA PIHAK LAIN
PPN
MENURUT PEMUNGUTANNYA
 PAJAK PUSAT
PPh,PPN PPnBM,
PBB, Bea Materai
 PAJAK DAERAH
Pajak Reklame,
Pajak Hiburan,
Pajak Rumah
Makan/Restoran
dan Hotel
.
Pengenaan pajak di Indonesia
Negara Daerah
PPH : UU. No. 7 Th. 1983
diubah UU. No. 36Th 2008
PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983
diubah UU. No. 42 Th. 2009
Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985
PBB: UU. No. 12 Th. 1985
diubah UU. No. 12 Th 1994
BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997
diubah UU. No. 20 Th. 2000
Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:
UU No. 18 Th. 1997
diubah UU. No. 34 Th. 2000
PAJAK PENGHASILAN
JENIS-JENIS PAJAK
PAJAK PUSAT
PAJAK DAERAH
• Pajak Penghasilan
• Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM
• Bea Meterai
• Pajak Bumi dan Bangunan
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
PAJAK
PROPINSI
PAJAK
KABUPATEN
• Bea Balik Nama
• Pajak Kendaraan
• Pajak Hotel & Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Radio
KUP UU 28/2007
PENDAFTARAN
PEMBAYARAN
PELAPORAN
PEMBUKUAN
WP
PEMERIKSAAN
PENETAPAN
FISKUS
KEBERATAN
KEP KEBERATAN
BANDING
KEP BANDING
BPP
MA
NPWP
SSP
SPT
SKP-KB,
N, KBT
Ilustrasi Hukum Formal:
Surat Administratif
42
Keterangan SPT SKP STP
Definisi Surat untuk
pelaporan,
perhitungan, dan
pembayaran pajak
terutang.
Surat keterangan
berupa SKPKB,
SKPKBT, SKPLB,
SKPN.
Surat untuk
menagih pajak dan
sanksi
administrasi.
Fungsi Pelaporan dan
pertanggungjawab
an penghitungan
jumlah pajak
terutang,
pembayaran
sendiri,
pemotongan.
Alat koreksi, sarana
mengenakan sanksi,
dan alat menagih
pajak.
Alat koreksi pajak
terutang, sarana
mengenakan
sanksi, dan alat
menagih pajak.
Perlawanan Pajak
 PASIF
 Struktur Ekonomi
 Sistem Pemungutan
 Moral dan
Intelektual penduduk
 AKTIF
 Tax Avoidance
 Tax Evasion
CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK
 Stelsel
 Fiktif  PPh ps 25
 Riil  PPh ps 21, 23
 Campuran  PPh ps 29
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
 Sistem pemungutan
 Official assessment  SKP, PBB
 Self assessment  PPh tahunan
 Withholding system  PPh 21, 23,
YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
 Azas pemungutan pajak
 Domisili / tempat tinggal
 Sumber
 Kebangsaan
TARIF PAJAK
PRESENTASE TARIF
1. MARGINAL
2. EFEKTIF
STRUKTUR TARIF
1. PROPORSIONAL (PPN)
2. PROGRESIF :
progresif progresif
Progresif degresif
3. DEGRESIF
4. TETAP (materai)
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122

Contenu connexe

Tendances

Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanIke Hanisyah
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanirlan_fery81
 
Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Novelia Manurung
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKNur An'nisa
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakandessayti
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakRizki Alyusra
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
Fungsi dan kedudukan hukum pajak
Fungsi dan kedudukan hukum pajakFungsi dan kedudukan hukum pajak
Fungsi dan kedudukan hukum pajakYuliawanti Ginaris
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaKppkp Bangil
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiasprtmnyd
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakaidilsukri
 

Tendances (20)

Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakan
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Fungsi dan kedudukan hukum pajak
Fungsi dan kedudukan hukum pajakFungsi dan kedudukan hukum pajak
Fungsi dan kedudukan hukum pajak
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesia
 
Reformasi Pajak
Reformasi PajakReformasi Pajak
Reformasi Pajak
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
KUP
KUPKUP
KUP
 

En vedette

Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015PPA FEUI
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
Pajak Untuk Negeri Kita
Pajak Untuk Negeri KitaPajak Untuk Negeri Kita
Pajak Untuk Negeri KitaMuhammad Noer
 

En vedette (6)

Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
Pajak - Materi SMA
Pajak - Materi SMA Pajak - Materi SMA
Pajak - Materi SMA
 
Pajak Untuk Negeri Kita
Pajak Untuk Negeri KitaPajak Untuk Negeri Kita
Pajak Untuk Negeri Kita
 

Similaire à Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122

Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxRISMANURYANI2
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxHadiPrasetyo13
 
pengantar perpajakan
 pengantar perpajakan pengantar perpajakan
pengantar perpajakanNurva_Sari95
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan Isischayank
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1DWIASTUTYARFAH
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptLutfiAtmansyah
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajakYan Chen
 
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptx
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptxP.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptx
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptxHeniAgustina6
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Meyta Aini
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdfLusiAna96
 
perpajakan.ppt
perpajakan.pptperpajakan.ppt
perpajakan.pptlutfan2
 
Materi pajak
Materi pajakMateri pajak
Materi pajakJogo Hera
 
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxper3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxAmeliaputri70459
 

Similaire à Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122 (20)

Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 
pengantar perpajakan
 pengantar perpajakan pengantar perpajakan
pengantar perpajakan
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan I
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptx
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptxP.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptx
P.1-DASAR-DASAR PERPAJAKAN-Heni.pptx
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
12110391.ppt
12110391.ppt12110391.ppt
12110391.ppt
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
 
perpajakan.ppt
perpajakan.pptperpajakan.ppt
perpajakan.ppt
 
Materi pajak
Materi pajakMateri pajak
Materi pajak
 
Tm 1-dasar-dasar perpajakan
Tm 1-dasar-dasar perpajakanTm 1-dasar-dasar perpajakan
Tm 1-dasar-dasar perpajakan
 
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxper3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 

Dernier

Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfg36337777
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekaAstriDiniaAgustina1
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHNurul Nuha MS
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaAdePutraTunggali
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)RezaWahyuni6
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxfradillachorysofa14
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 

Dernier (20)

Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 

Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122

  • 1. Konsep Dasar Pajak Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI
  • 2. Agenda Pajak dalam LK1. Konsep Umum Pajak2. Regulasi Pajak3. Pajak dalam Perusahaan4.
  • 3. PERTANYAAN MENDASAR  Bagaimana mencatat ?  Penjualan  Pembayaran gaji  Pembayaran sewa  Penerimaan pendapatan jasa?  Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ?  Beban pajak penghasilan  Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka  Aset dan liabilitas pajak tangguhan  Bagaimana pengungkapan ? 3
  • 4. Pajak dalam Laporan Keuangan Aktiva Kewajiban Beban Pajak Arus kas 4
  • 5. Ilustrasi Pajak Perusahaan LABA RUGI Laba sebelum pajak xxx Pajak kini (current tax) (xxx) Pajak tangguhan (deferred tax) xxx Laba tahun bjln dari operasi dilanjutkan xxx Kerugian/pendapan operasi dihentikan xxx Laba tahun berjalan xxx Pendapatan komprehensif xxx Pajak penghasilan terkait (xxx) Total laba komprehensif xxx Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk xxx Kepentingan non pengendali xxx NERACA Aktiva Pajak Tangguhan xxx atau Kewajiban Pajak Tangguhan xxx 5
  • 6. Badan Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1thn fiskal Kredit pajak • Angsuran pajak (PPh25) • Dipotong pihak lain (22,23) • Pajak luar negeri (24) Pajak kurang/lebih bayar (29/28 Pajak Perusahaan Memotong PPh 21 atas gaji Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa PPN atas penyerahan barang/jasa PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Setor Kas negara Lapor KPP
  • 7. PAJAK dalam Perusahaan  Pajak atas Penghasilan Perusahaan  Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)  Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)  Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang pajak / pajak dibayar dimuka  Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)  PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak  Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka  Pajak Lainnya  PBB, pajak daerah, PPnBM  beban  Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)  Pajak Daerah  Bea Materai 7
  • 8. PAJAK untuk Individu  Pajak atas Penghasilan Perusahaan  Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)  Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)  Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain  Pajak atas transaksi  PPN  Pajak Lainnya  PBB, pajak daerah, PPnBM  beban  Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)  Pajak Daerah  Bea Materai 8
  • 9. Akuntansi pajak penghasilan  Fokus pada pajak penghasilan perusahaan  Sebelum PSAK 46:  Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal  PSAK ETAP  PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)  Beban pajak kini  pajak terutang menurut fiskal  Beban / penghasilan pajak tangguhan  Aktiva / kewajiban pajak tangguhan 9
  • 10. Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAK Undang-Undang AKUNTANSI PAJAK PERBEDAAN Permanen Temporer Pajak Tangguhan:  Aktiva/utang  Beban/Pendapatan 10 Penelitian: Book tax Gap Eff Tax Rate
  • 11. Trade off Akuntansi dan Pajak  Pajak  Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.  Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar  Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi  sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. 11
  • 12. Pengertian Pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)
  • 13. PENGERTIAN PAJAK Prof.Dr.P.J.A.Adriani Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Mr. DR. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata2 digunakan untuk menutup pengeluaran2 umum.
  • 14. Pengertian Pajak Prof. Edwin R. A. Seligman “Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.” 14
  • 15. Definisi Pajak  Dipungut berdasarkan undang-undang  Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi  Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah  Diperuntukkan pengeluaran pemerintah  public investment  Mempunyai tujuan lain  reguler
  • 16. PERBEDAAN PAJAK  RETRIBUSI Mendapat kontraprestasi langsung Unsur yang melekat pada pengertian retibusi adalah: 1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. 2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan 3. Pemungutannya dilakukan oleh negara 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi
  • 17. PERBEDAAN PAJAK  SUMBANGAN Yang mendapat manfaat penerima sumbangan  Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran2 yang dikelola oleh pemerintah,tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannyaberdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada  Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong
  • 18. Fungsi Pajak  Budgetair  sumber penerimaan utama  Reguler  PPnBM Minimun keras, PPh pengusahan kecil lebih rendah,  Redistribusi  Demokrasi
  • 20. Azas pajak  EQUALITY  Pajak adil dan merata  Adil secara vertikal  Adik horisontal  CONVINIENCE  tidak menyulitkan, Pay as you earn, ex:withholding system  CERTAINTY  tidak sewenang-wenang, berdasarkan undang- undang yang dilaksanakan  ECONOMY  efisien ex:self assesment Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations
  • 21. Azas Pemungutan Azas Menurut Falsafah Hukum  Teori Asuransi (melindungi)  Teori Kepentingan  Teori daya pikul  Teori Bakti  Teori azas daya beli Azas yuridis Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum  UU Azas ekonomi Negara  perekonomian meningkat. Pajak tidak menghambat ekonomi Azas untuk memungut  Azas tempat tinggal  Azas kebangsaan  Azas sumber
  • 22. TEORI ASURANSI  Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.  Masyarakat seakan mempertanggungjawabka n keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Benarkah ?
  • 23. TEORI KEPENTINGAN  Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat
  • 24. TEORI GAYA PIKUL  Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama (adil) sesuai dengan daya pikul:  Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)  Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)
  • 25. TEORI GAYA BELI  Pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat  Pajak ditekankan untuk fungsi mengatur
  • 26. TEORI BAKTI  Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara  Teori kewajiban pajak mutlak.  Pada jaman kerajaan, pajak=ulubekti sebagai bentuk kesetiaan rakyat pada raja. Raja=wakil Dewa
  • 27. HUKUM PAJAK Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak
  • 28. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK HUKUM PAJAK MATERIAL mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP UU PPh dan UU PPN HUKUM PAJAK FORMAL tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak
  • 30. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK  Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata  Hukum Pidana Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan
  • 31. • Hukum Pidana Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan. • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Kedudukan Hukum Pajak 31
  • 32. Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)  Karena kealpaan  Tidak menyampaikan SPT; atau  Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .  Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 32
  • 33. Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)  Kesalahan Disengaja  Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau  Tidak menyampaikan SPT; atau  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau  Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau  Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau  Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.  Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 33
  • 34. Hutang pajak  Saat timbul hutang pajak  Materiil : saat diberlakukannya UU  Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus  Berakhirnya utang pajak  Pembayaran  Kompensasi  Daluwarsa  Pembebasan / penghapusan
  • 35. Jenis Pajak Pajak Golongan Sifat Lemb. Pemungutnya Pajak Daerah Pajak Pusat Pajak Obyektif Pajak Subyektif Pajak Langsung pajak tdk langsung
  • 36. MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA  PAJAK SUBYEKTIF BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA PPh  PAJAK OBYEKTIF BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA PPN, PPnBM
  • 37. MENURUT SIFATNYA  PAJAK LANGSUNG PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN PPh  PAJAK TIDAK LANGSUNG PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN PPN
  • 38. MENURUT PEMUNGUTANNYA  PAJAK PUSAT PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai  PAJAK DAERAH Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel
  • 39. . Pengenaan pajak di Indonesia Negara Daerah PPH : UU. No. 7 Th. 1983 diubah UU. No. 36Th 2008 PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983 diubah UU. No. 42 Th. 2009 Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985 PBB: UU. No. 12 Th. 1985 diubah UU. No. 12 Th 1994 BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997 diubah UU. No. 20 Th. 2000 Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi: UU No. 18 Th. 1997 diubah UU. No. 34 Th. 2000 PAJAK PENGHASILAN
  • 40. JENIS-JENIS PAJAK PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM • Bea Meterai • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PAJAK PROPINSI PAJAK KABUPATEN • Bea Balik Nama • Pajak Kendaraan • Pajak Hotel & Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Radio
  • 42. Ilustrasi Hukum Formal: Surat Administratif 42 Keterangan SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang. Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Fungsi Pelaporan dan pertanggungjawab an penghitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan. Alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak.
  • 43. Perlawanan Pajak  PASIF  Struktur Ekonomi  Sistem Pemungutan  Moral dan Intelektual penduduk  AKTIF  Tax Avoidance  Tax Evasion
  • 44. CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK  Stelsel  Fiktif  PPh ps 25  Riil  PPh ps 21, 23  Campuran  PPh ps 29
  • 45. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK  Sistem pemungutan  Official assessment  SKP, PBB  Self assessment  PPh tahunan  Withholding system  PPh 21, 23,
  • 46. YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK  Azas pemungutan pajak  Domisili / tempat tinggal  Sumber  Kebangsaan
  • 47. TARIF PAJAK PRESENTASE TARIF 1. MARGINAL 2. EFEKTIF STRUKTUR TARIF 1. PROPORSIONAL (PPN) 2. PROGRESIF : progresif progresif Progresif degresif 3. DEGRESIF 4. TETAP (materai)