Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan era reformasi. Juga membahas tentang demokrasi Pancasila, pemilu sebagai wujud demokrasi, hak pilih WNI, fungsi partai politik, rule of law, dan unsur pemerintahan yang demokratis.
2. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
1) Demokrasi liberal (1945-1959)
2) Demokrasi terpimpin (1959-1965) atau masa
orde lama (orla)
3) Orde baru (1966-1998)
4) Era reformasi (1998-sekarang)
3. DEMOKRASI PANCASILA
• Prof. Dr. Notonegoro: Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan YME
yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang
mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
• Prof. Dardji Daemodiharjo: paham demokrasi yang
bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia yang perwujudannya sperti dalam
ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945
4. PEMILU WUJUD DEMOKRASI
• Pemilu : sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dengan berasaskan Langsung, Umum Bebas,
Rahasia, Jujur dan Adil (UU No 12 Tahun 2003)
5. LANDASAN PEMILU
• Landasan idiil : Pancasila
• Landasan Konstutional : UUD 1945
• Landasan Operasional :
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 :
b. UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
c. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
8. RULE OF LAW
• Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai
muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan
kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang
merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut yang telah berkembang di Eropa.
• Rule of law merupakan doktrin dengan semangat
dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti
”supremasi hukum” dan “kesamaan setiap orang
di depan hukum”.
9. UNSUR RULE OF LAW
Ada empat unsur-unsur rechtsstaats (rule of
law) menurut Kant dan Stahi dalam Burdiadjo
(1989), yaitu:
hak-hak asasi manusia
pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak itu
pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
peradilan administrasi dalam perselisihan
10. PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS
Rule of law menurut Budiardjo(1989), adalah sebagai berikut:
perlindungan konstitusional
badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
pemilihan umum yang bebas
kebebasan untuk menyatakan pendapat
kebebasan untuk berserikat
pendidikan kewarganegaraan