Mengenal konsep dasar pajak

1. ADMINISTRASI
PAJAK
Yanuardi

2. Konsep Dasar Pajak
Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat Setoran Pajak4
1
2
3
Semester 1
Surat Ketetapan Pajak5

3. Konsep Dasar PPh
Harga Perolehan dan Harga Jual
Perhitungan PPh
1
2
3
Semester 2

4. KONSEP
DASAR PAJAK

5. Kedudukan hukum pajak4
Definisi Pajak1
Tujuan Pembelajaran
Jenis-Jenis Pajak5
Tata Cara Pungutan Pajak6
Fungsi Pajak3
Pungutan lain selain pajak2
Tarif Pajak7

6. Perhatikan Video Berikut Ini !
Diskusikan dalam Kelompok !
1. Pajak ?
2. Kenapa harus bayar Pajak ?
3. Manfaat Pajak bagi Warga Negara ?
4. Pajak apa saja yang ada ketahui ?
5. Berikan contoh kasus pengelapan pajak !
Dan Bagaimana Tanggapan Anda
terhadap Kasus Tersebut

7. Apa sih pajak itu ?
Kenapa sih harus bayar
pajak ?

8. PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
adalah Kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

9. • Kontribusi Wajib Warga Negara
setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar
pajak. Terpenuhi syarat Subjektif dan Objektif
• Pajak Bersifat Memaksa
jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif
maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk
membayar pajak Anda.
• Tidak mendapat Imbalan secara
Langsung
ketika Anda membayar pajak dalam jumlah
tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat
dari pajak yang Anda bayar.
• Berdasarkan Undang - Undang
pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6
undang-undang yang mengatur tentang
mekanisme perhitungan, pembayaran, dan
pelaporan pajak
Wajib
No Imbalan
UU

10. Unsur pajak
Wajib
pajak
Tarif
pajak
Objek
pajak

11. Pungutan resmi lainnya
Retribusi: pungutan
yang dikenakan atas
pemakaian suatu jasa
atau fasilitas yang
diberikan pemerintah
secara langsung dan
nyata. Contoh:
retribusi jalan tol,
retribusi pasar,
retribusi listrik.
Cukai: iuran rakyat atas
pemakaian barang-
barang tertentu. Contoh
minyak tanah, bensin,
rokok.
Bea masuk: pungutan yang
dikenakan terhadap barang-
barang yang masuk ke
daerah pabean.
Bea keluar: pungutan
yang dikenakan
terhadap barang-barang
yang keluar dari daerah
pabean

12. Perbedaan pajak dengan
pungutan resmi lainnya
Pajak Pungutan Resmi
1. Pajak dipungut berdasarkan
Undang-Undang
2. Pemungutan pajak bersifat
memaksa
3. Pajak tidak mendapat balas jasa
secara langsung
4. Berlaku untuk seluruh rakyat
tanpa terkecuali
1. Pungutan resmi berdasarkan
peraturan pemerintah
2. Pungutan resmi bersifat kebijakan
3. Pungutan resmi mendapat balas
jasa secara langsung
4. Pengenaan terbatas pada orang-
orang tertentu

13. Sejak kecil kita telah menikmati pajak
Contoh : Imunisasi
Sejak SD kita telah menikmati pajak yang telah
terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau
sampai ke perguruan tinggi
Biaya berobat di RS menjadi terjangkau karena
biaya kesehatan dibiayai pemerintah dari pajak

14. Fungsi pajak
Mengatur
(Regulerend)
Stabilitas
Redistribusi
pendapatan
Anggaran
(Budgetair)

15. Pajak berfungsi
sebagai sumber
dana untuk
pembiayaan
pengeluaran-
pengeluaran
pemerintah.
Contoh : pajak
dalam APBN
sebagai
penerimaan
dalam negeri

16. Pemerintah bisa mengatur
pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan
fungsi mengatur, pajak bisa
digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya
dalam rangka menggiring
penanaman modal, baik dalam
negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea
masuk yang tinggi untuk produk
luar negeri.

17. Fungsi Stabilitas
pemerintah dapat
mendorong
pertumbuhan
industri baru dengan
cara menurunkan
atau membesarkan
pajak bagi industri-
industri yang
langka, tetapi
banyak dibutuhkan
masyarakat,
sehingga dapat
menjaga stabilitas
ekonomi.

18. Fungsi Redistribusi
Pendapatan
Menurut fungsi redistribusi,
dalam menentukan tarif pajak
pemerintah menggunakan
system progresif artinya
kepada golongan yang lebih
dikenakan tarif yang lebih
tinggi. Pajak yang sudah
dipungut oleh negara ini akan
digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum,
termasuk juga untuk
membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada
akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan
masyarakat

19. Kedudukan Hukum Pajak
mengatur hubungan
antara satu individu
dengan individu lainnya
HUKUM PUBLIK
HUKUM
PIDANA
mengatur hubungan antara
pemerintah dengan
rakyatnya

20. HUKUM PAJAK
Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak
dan rakyat sebagai pembayar pajak

21. Jenis pajak berdasarkan Pemungut
PROVINSI
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN KB)
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan
• Pajak Rokok
KABUPATEN/KOTA
• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Reklame
• Pajak Penerangan Jalan
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan
• Pajak Sarang Burung Walet
• BPHTB
PEMERINTAH PUSAT
(Direktorat Jenderal Pajak)
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPn BM)
Bea Meterai
Pajak Bumi dan/atau
Bangunan (PBB)
PEMERINTAH DAERAH

22. Jenis Pajak:
Sifatnya
Pajak
Subyektif
pajak yang pemungutannya berdasarkan
diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan
(PPh)
Pajak Obyektif
pajak yang pemungutannya berdasarkan
objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib
pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

23. Jenis Pajak:
Pihak yang menanggung
Pajak Langsung
pajak yang harus ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dilimpahkan kepada
orang lain.
PPh, PBB, PKB
Pajak Tidak Langsung
pajak yang harus dibayar pihak
tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada
orang lain.
PPN, PPn, Bea Impor, Cukai tembakau, Pita
Rokok, Cukai minumnan Keras

24. DASAR PEMUNGUTAN PAJAK :
UUD 1945 pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa
“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”
Berikut ini dasar-dasar dalam pemungutan pajak.
1. UU RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
2. Penjelasan UU RI No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
3. UU RI No. 20 Tahun 2000 Tentang bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan
4. UU RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
5. UU RI No. 13 Tahun 1985 Tentang bea Materai
6. UU RI No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
7. UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
8. UU RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa

25. Tata cara pemungutan pajak
• Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di
akhir tahun
• Stelsel Anggapan (fictieve) 
Pemungutan di awal tahun dgn berdasar
nilai pajak tahun sebelumnya.
• Stelsel campuran  Pemungutan di
awal tahun dan disesuaikan kembali di
akhir tahun.

26. Asas Pemungutan Pajak
(1) Asas Domisili
(tempat tinggal)
(2) Asas sumber
(3) Asas Kebangsaan

27. Sistem Pemungutan Pajak:
•pemungutan dan perhitungan
besarnya pajak ditentukan oleh
aparatur pemerintah.
Official assessment
system
• pemungutan dan perhitungan
besarnya pajak ditentukan sendiri oleh
wajib pajak
Self assessment
system
• pemungutan dan perhitungan
besarnya pajak ditentukan pihak
ketiga
With holding system

28. Prinsip Pemungutan Pajak:
Equity
• Pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan
kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya
Certainty
• Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada
kepastian hukum.
Convience
•Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak.
membayar pajak
Economy
• Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus
mempertimbangkan biaya pemungutan pajak.

29. Tarif pajak
• Proporsional (sebanding)
• Konstan (tetap)
• Degresif (menurun)
• Progresif (naik)
Objek pajak Konstan (Tetap) Proporsi
onal
Degresif Progresif
Rp 20.000.000 Rp 2.000.000 10% 25% 15%
Rp 30.000.000 Rp 2.000.000 10% 20% 20%
Rp 40.000.000 Rp 2.000.000 10% 15% 25%
Progresif
proporsional
Degresif

30. 1.Tarif sebanding / proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak
sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap besarnya nilai yang
dikenai pajak
Contoh:
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di
dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10%
Tarif Pajak

31. 2.Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama)
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak
sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
Contoh :
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet
giro dengan nilai nominal berapapun adalah
Rp 3.000
Tarif Pajak

32. 3.Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif
dibagi:
a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase
semakin besar
b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
c. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase
semakin kecil
Tarif Pajak

33. 4.Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
Tarif Pajak

34. Thank You!
BANGGA ITU
Muda Berpenghasilan
Sudah Bayar Pajak