Zainul Ulum

antikorupsi jawa tengah gratifikasi integritas korupsi anti korupsi inspektorat pemerintah pengawasan penyuluhan suap kompak jateng pemerasan apip pengendalian kompak api penyuluh antikorupsi kepak apip 33 kompak api jateng benturan kepentingan penyuluh pelaporan kpk fraud resiko evaluasi laporan self assesment kesehatan zainul ulum kampanye sosialisasi kepak apip bapelkes korupsi korporasi bukti kriteria bukti spj pertanggungjawaban nphd hibah pengadaan manajemen resiko intern peta control sistem rencana pemerintah daerah pemimpin organisasi pkp asn berakhlak strategi pemberantasan korupsi bela negara pancasilais pancasila kepemimpinan pancasila kepemimpinan etika dinas kesehatan pendidikan antikorupsi pendidikan semarang sman 1 semarang 2024 sekolah berintegritas sekolah aclc legislatif bumd kompak-api jateng masyarakat umum partai politik cerdas berintegritas politik ftkp pelatihan yanblik fasyankes yankes upg pricing price tarif fraud control plan anti fruad lawan korupsi pekerja sosial bisnis berintegritas korupsi struktural dampak korupsi pemalang ott kpk banjarnegara gerakan perlawanan strategi pak proposal hibah uang larangan bansos dana jawab tanggung setialahpadakebaikan tindak pengendalian penganggaran perencanaan alur titik kritis belanja penyimpangan markup audit kebijakan reviu desa dana desa potensi pengelolaan resiko identifikasi resiko spip administrasi negara penilaian resiko analisis resiko jasa pengendalian intern barang tindakan pengendalian hukum perdata implikasi hukum pidana budayakerja pencegahan bpr bkk bank kesempatan pengangguran wirausaha tenaga kerja entrepreneurship pdb entrepreneur ekonomi kesempatan kerja daerah pdrb lapangan kerja umkm perekonomian kewirausahaan profil lanjutan status level identifikasi tindakan penilaian register analisis persepsi kelemahan lingkungan survey evaluation kekuatan penguatan environment waskat pengertian bagaimana spip manajemen sistem pengendalian manajemen pengantar deskripsi sistem pengendalian intern pemerintah 2013 provinsi jawa tengah instansi pemerintah kinerja akuntabilitas evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah p kota provinsi kabupaten reformasi birokrasi pmprb rb bureaucracy reform penilaian mandiri self assesment of bureaucracy reform act