SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Hak Paten
M. Zeldy Dahsyat 1711012
• Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. (UU no. 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 1)
Pengertian Hak Paten
Unsur-unsur dalam Hak Paten
ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk
atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses. (UU 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 2)
seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang
secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan
ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
(UU 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 3)
Invensi
Inventor
Subyek
Paten
proses, mesin, dan barang yang
diproduksi dan digunakan
Sifat Paten
Paten Bersifat Terbuka
• yang artinya segala hal yang berkaitan dengan
invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah
dokumen yang disebut spesifikasi paten yang
dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan
dengan permohonan paten.
Syarat untuk mendapat hak paten ada tiga, yaitu:
1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru
2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal
industrial. Suatu penemuan teknologi secanggih apapun
tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena
harganya sangat mahal atau tidak ekonomis), maka tidak
berhak atas paten.
3. Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak
terduga (non obvious). Bila sekedar menggabungkan dua
benda, maka tidak dapat dipatenkan.
• Misalnya menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil
dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.
Syarat-Syarat Paten
RUANG LINGKUP PATEN
Ruang lingkup hak paten. Secara
umum dibagi menjadi 3 yaitu:
• Paten Sederhana
• Paten dari beberapa invensi
• Invensi yang tidak dapat diberi
paten
1. Proses atau produk yang
pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, ketertiban umum
atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan dan/atau pembedahan
yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu
pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad
renik serta proses biologis yang
esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan kecuali proses
non biologis atau proses
mikrobiologis.
INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN
•Paten dan Invensinya
• Sistem First to File adalah suatu sistem
yang memberikan hak paten bagi mereka
yang mendaftar pertama atas invensi
baru sesuai dengan persyaratan.
• Sistem First to Invent adalah suatu
sistem yang memberikan hak paten bagi
mereka yang menemukan inovasi pertama
kali sesuai dengan persyaratan yang
telah ditentukan.
•Sistem Pendaftaran Paten
Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu :
Jangka Waktu
Perlindungan Paten
• Paten: 20 tahun sejak
tanggal penerimaan
permohonan paten.
• Paten sederhana: 10
tahun sejak tanggal
penerimaan permohonan
paten sederhana.
Jangka Waktu Perlindungan Paten
Melakukan penelusuran
(searching) informasi
paten di beberapa
Website, antara lain :
• http://www.dgip.go.id
• http://www.uspto.gov
• http://www.jpo.gov
• http://www.epo.gov
• Melakukan analisa,
apakah ada ciri
khusus dari invensi
yang akan diajukan
untuk mendapat
perlindungan hak
paten dibandingkan
dengan invensi
terdahulu.
• Mengambil keputusan, jika
invensi tersebut ternyata
memang ada nilai kebaruan
dari pada invensi terdahulu,
maka sebaiknya diajukan
untuk mendapat
perlindungan hak paten dan
jika tidak seyogyanya tidak
perlu diajukan untuk
menghindari kerugian biaya
pendaftaran paten.
•Yang Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan
Paten
•Pengajuan Permohonan Paten
Mengajukan surat
permohonan ke
Kantor Dirjen HKI
dalam bahasa
Indonesia dengan
menggunakan
formulir
permohonan paten
yang memuat:
1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
2. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten;
3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.
4. Nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa)
5. Surat kuasa khusus (dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa).
6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten;
7. Judul invensi;
8. Klaim yang terkandung dalam invensi;
9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara
melaksanakan invensi;
1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan
melarang orang lain yang tanpa persetujuan:
a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai,
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat
barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat
perjanjian lisensi;
3. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat,
kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas;
4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak
pemegang paten dengan melakukan salah satu indakan sebagaimana yang dimaksud
dalam butir 1 di atas.
Hak Pemegang Paten
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
1. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan
yang disebut biaya tahunan;
2. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di
wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila
pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya
layak bila dibuat dengan skala regional dan ada
pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten
dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oelh
instansi yang berwenang dan disetuui oleh Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
Kewajiban Pemegang Paten
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
Pengalihan
Paten
Pewarisan
Hibah
Wasiat
Perjanjian
tertulis
Sebab-sebab
lain yang
dibenarkan
oleh
peraturan
perundangund
angan.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
2. Paten
a. Permohonan:
1). Permohonan paten per permohonan Rp 575.000,00
2). Permohonan paten
sederhana
per permohonan Rp 125.000,00
b. Tambahan biaya setiap klaim per klaim Rp 40.000,00
c. Denda terhadap keterlambatan
pemenuhan persyaratan permohonan
per permohonan Rp 200.000,00
d. Percepatan pengumuman yang
dilaksanakan segera setelah 6 bulan
per permohonan Rp 200.000,00
e. Permohonan perubahan data
permohonan
per permohonan Rp 100.000,00
f. Permohonan surat keterangan
pemakai terdahulu
per permohonan Rp 3.000.000,00
g. Permohonan surat bukti hak
prioritas
per permohonan Rp 250.000,00
h. Permohonan surat keterangan
resmi untuk memperoleh contoh
jasad renik.
per permohonan Rp 100.000,00
i. Pemeriksaan Substantif:
1). Permohonan Paten per permohonan Rp 2.000.000,00
2). Permohonan paten
sederhana
per permohonan Rp 350.000,00
j. Perubahan jenis permohonan
paten k. Permohonan banding
per permohonan Rp 450.000,00
k. Permohonan banding per permohonan Rp 3.000.000,00
l. Biaya (Jasa) Penerbitan
Sertifikat:
1). Paten Rp 250.000,00
2). Paten sederhana
per sertifikat per
sertifikat
Rp 200.000,00
m. Koreksi sertifikat atas kesalahan
data aplikasi yang disampaikan oleh
pemohon
per permohonan Rp 500.000,00
n. Permohonan perubahan data
paten
per paten Rp 150.000,00
Tarif
Permohonan
Paten
http://www.dgip.go.id/tarif-biaya-
permohonan-paten
Thanks for
your
attention

Contenu connexe

Tendances

Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Isaka Yoga
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduAbu Tholib
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Tugas 3 produk bersama dan produk sampingan
Tugas 3 produk bersama dan produk sampinganTugas 3 produk bersama dan produk sampingan
Tugas 3 produk bersama dan produk sampinganOwnskin
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 

Tendances (20)

Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal
 
Hak cipta
Hak ciptaHak cipta
Hak cipta
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 
aspek hukum haki
aspek hukum  hakiaspek hukum  haki
aspek hukum haki
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Tugas 3 produk bersama dan produk sampingan
Tugas 3 produk bersama dan produk sampinganTugas 3 produk bersama dan produk sampingan
Tugas 3 produk bersama dan produk sampingan
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Hak Kekayaan Intelektual [ HaKI ]
Hak Kekayaan Intelektual [ HaKI ]Hak Kekayaan Intelektual [ HaKI ]
Hak Kekayaan Intelektual [ HaKI ]
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 

En vedette

Tata cara dan prosedur pengurusan paten
Tata cara dan prosedur pengurusan patenTata cara dan prosedur pengurusan paten
Tata cara dan prosedur pengurusan patenTeguh Andoria
 
Harta intelek 1
Harta intelek 1Harta intelek 1
Harta intelek 1adnan62
 
Penelusuran Literatur
Penelusuran LiteraturPenelusuran Literatur
Penelusuran LiteraturBunayya
 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALFair Nurfachrizi
 
Istilah istilah hak paten dalam software
Istilah istilah hak paten dalam software Istilah istilah hak paten dalam software
Istilah istilah hak paten dalam software Tiara Sinaga
 
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)Kecamatan Manding
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
 
Metode pengambilan sampel (sampling)
Metode pengambilan sampel (sampling)Metode pengambilan sampel (sampling)
Metode pengambilan sampel (sampling)Kampus-Sakinah
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusTrisnadi Wijaya
 
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumham
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumhamProsedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumham
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumhamReedha Williams
 

En vedette (16)

Tata cara dan prosedur pengurusan paten
Tata cara dan prosedur pengurusan patenTata cara dan prosedur pengurusan paten
Tata cara dan prosedur pengurusan paten
 
Harta intelek 1
Harta intelek 1Harta intelek 1
Harta intelek 1
 
Presentasi HKI
Presentasi HKI Presentasi HKI
Presentasi HKI
 
Makalah jambu mete di kabupaten muna
Makalah jambu mete di kabupaten munaMakalah jambu mete di kabupaten muna
Makalah jambu mete di kabupaten muna
 
Sa'id bin 'Amir
Sa'id bin 'AmirSa'id bin 'Amir
Sa'id bin 'Amir
 
Penelusuran Literatur
Penelusuran LiteraturPenelusuran Literatur
Penelusuran Literatur
 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
 
Istilah istilah hak paten dalam software
Istilah istilah hak paten dalam software Istilah istilah hak paten dalam software
Istilah istilah hak paten dalam software
 
Hambatan Non Tarif
Hambatan Non TarifHambatan Non Tarif
Hambatan Non Tarif
 
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 
E-Commerce blibli.com
E-Commerce blibli.comE-Commerce blibli.com
E-Commerce blibli.com
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Metode pengambilan sampel (sampling)
Metode pengambilan sampel (sampling)Metode pengambilan sampel (sampling)
Metode pengambilan sampel (sampling)
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
 
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumham
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumhamProsedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumham
Prosedur pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di kemenkumham
 

Similaire à Hak Paten

hak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekhak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekamaliarais
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenUu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenLegal Akses
 
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxHak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxFazleAndi
 
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsaGhaniaIqlima
 
Tinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenTinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenAsef Adianto, S.H
 
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)pradnyakr
 
Dasar hukum dan Anatomi UU Paten
Dasar hukum dan Anatomi UU PatenDasar hukum dan Anatomi UU Paten
Dasar hukum dan Anatomi UU Patenogigraph
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran PatenAdi Suseno
 
Aspek-aspek Hukum terkait Paten
Aspek-aspek Hukum terkait PatenAspek-aspek Hukum terkait Paten
Aspek-aspek Hukum terkait Patenpsetiadharma
 
Module 10- paten
Module 10- patenModule 10- paten
Module 10- patenNike Shelvi
 

Similaire à Hak Paten (20)

hak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekhak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspek
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Uu 14 2001
Uu 14 2001Uu 14 2001
Uu 14 2001
 
Haki benaya
Haki benayaHaki benaya
Haki benaya
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenUu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
 
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdfUU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
 
Uu 06 1989
Uu 06 1989Uu 06 1989
Uu 06 1989
 
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxHak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
 
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
 
Tinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenTinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang paten
 
sekilas tentang haki
sekilas tentang hakisekilas tentang haki
sekilas tentang haki
 
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
 
Sekilas tentang HaKI
Sekilas tentang HaKISekilas tentang HaKI
Sekilas tentang HaKI
 
Mata kuliah haki
Mata kuliah hakiMata kuliah haki
Mata kuliah haki
 
Dasar hukum dan Anatomi UU Paten
Dasar hukum dan Anatomi UU PatenDasar hukum dan Anatomi UU Paten
Dasar hukum dan Anatomi UU Paten
 
Hakiii makalah
Hakiii makalahHakiii makalah
Hakiii makalah
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran Paten
 
Aspek-aspek Hukum terkait Paten
Aspek-aspek Hukum terkait PatenAspek-aspek Hukum terkait Paten
Aspek-aspek Hukum terkait Paten
 
Module 10- paten
Module 10- patenModule 10- paten
Module 10- paten
 

Plus de Forum Tunas Bangsa (FORTUNA) (10)

Rahasia dagang
Rahasia dagangRahasia dagang
Rahasia dagang
 
Ramadhan
RamadhanRamadhan
Ramadhan
 
Perekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia SumitroPerekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia Sumitro
 
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
 
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individualDasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
 
Pemeliharaan sdm
Pemeliharaan sdmPemeliharaan sdm
Pemeliharaan sdm
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
Kata turunan kata ulang dan gabungan kata
Kata turunan kata ulang dan gabungan kataKata turunan kata ulang dan gabungan kata
Kata turunan kata ulang dan gabungan kata
 
Alat alat output komputer
Alat alat output komputerAlat alat output komputer
Alat alat output komputer
 
Memperoleh Pegawai
Memperoleh PegawaiMemperoleh Pegawai
Memperoleh Pegawai
 

Dernier

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DAbdiera
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 

Dernier (20)

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 

Hak Paten

  • 1. Hak Paten M. Zeldy Dahsyat 1711012
  • 2. • Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU no. 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 1) Pengertian Hak Paten
  • 3. Unsur-unsur dalam Hak Paten ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 2) seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 3) Invensi Inventor Subyek Paten proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan
  • 4. Sifat Paten Paten Bersifat Terbuka • yang artinya segala hal yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan dengan permohonan paten.
  • 5. Syarat untuk mendapat hak paten ada tiga, yaitu: 1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru 2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal industrial. Suatu penemuan teknologi secanggih apapun tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal atau tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. 3. Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga (non obvious). Bila sekedar menggabungkan dua benda, maka tidak dapat dipatenkan. • Misalnya menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan. Syarat-Syarat Paten
  • 6. RUANG LINGKUP PATEN Ruang lingkup hak paten. Secara umum dibagi menjadi 3 yaitu: • Paten Sederhana • Paten dari beberapa invensi • Invensi yang tidak dapat diberi paten 1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau 4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN •Paten dan Invensinya
  • 7. • Sistem First to File adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. • Sistem First to Invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. •Sistem Pendaftaran Paten Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu :
  • 8. Jangka Waktu Perlindungan Paten • Paten: 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. • Paten sederhana: 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Jangka Waktu Perlindungan Paten
  • 9. Melakukan penelusuran (searching) informasi paten di beberapa Website, antara lain : • http://www.dgip.go.id • http://www.uspto.gov • http://www.jpo.gov • http://www.epo.gov • Melakukan analisa, apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. • Mengambil keputusan, jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari pada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak seyogyanya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. •Yang Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan Paten
  • 10. •Pengajuan Permohonan Paten Mengajukan surat permohonan ke Kantor Dirjen HKI dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat: 1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan; 2. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten; 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. 4. Nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa) 5. Surat kuasa khusus (dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa). 6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten; 7. Judul invensi; 8. Klaim yang terkandung dalam invensi; 9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
  • 11. 1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan: a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. 2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi; 3. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas; 4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu indakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Hak Pemegang Paten Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
  • 12. 1. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan; 2. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oelh instansi yang berwenang dan disetuui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Kewajiban Pemegang Paten Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
  • 14. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2. Paten a. Permohonan: 1). Permohonan paten per permohonan Rp 575.000,00 2). Permohonan paten sederhana per permohonan Rp 125.000,00 b. Tambahan biaya setiap klaim per klaim Rp 40.000,00 c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan per permohonan Rp 200.000,00 d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan per permohonan Rp 200.000,00 e. Permohonan perubahan data permohonan per permohonan Rp 100.000,00 f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu per permohonan Rp 3.000.000,00 g. Permohonan surat bukti hak prioritas per permohonan Rp 250.000,00 h. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. per permohonan Rp 100.000,00 i. Pemeriksaan Substantif: 1). Permohonan Paten per permohonan Rp 2.000.000,00 2). Permohonan paten sederhana per permohonan Rp 350.000,00 j. Perubahan jenis permohonan paten k. Permohonan banding per permohonan Rp 450.000,00 k. Permohonan banding per permohonan Rp 3.000.000,00 l. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat: 1). Paten Rp 250.000,00 2). Paten sederhana per sertifikat per sertifikat Rp 200.000,00 m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon per permohonan Rp 500.000,00 n. Permohonan perubahan data paten per paten Rp 150.000,00 Tarif Permohonan Paten http://www.dgip.go.id/tarif-biaya- permohonan-paten