Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945, mengangkat Sukarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu pemerintah. Sidang selanjutnya membentuk 12 kementerian dan KNIP sebagai lembaga legislatif sementara.

2. SIDANG PPKI
TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
Rapat PPKI pertama di Gedung Cuo Sangi-In
1. Pembahasan dan
Pengesahan UUD
2. Pengangkatan
Presiden dan
Wakil
3. Pembentukan
Komite Nasional

3. PENGESAHAN UUD
• Sebelum rapat, Sukarno-Hatta
meminta Ki Bagus Hadikusumo,
K.H. Wachid Hasjim, Mr.
Kasman Singodimejo dan Teuku
Moh. Hassan membahas
kembali Piagam Jakarta.
• SEBAB : pemeluk agama lain
merasa keberatan terhadap
kalimat “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan Syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
• Rapat sepakat untuk merubah
menjadi “Ketuhanan Yang Maha
Esa”.

4. PENGANGKATAN
PRESIDEN DAN WAKIL
• Oto Iskandardinata
mengusulkan agar pemilihan
presiden dilakukan secara
aklamasi.
• Ia mengajukan Ir. Sukarno
sebagai presiden dan Drs.
Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden.
• Usulan tersebut disetujui oleh
para hadirin, dilanjutkan
dengan menyanyikan lagu
Indonesia Raya.

5. PEMBENTUKAN
KOMITE NASIONAL
• Pembentukan sebuah Komite
Nasional untuk membantu
presiden selama Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat
belum terbentuk.
• Sebelum rapat PPKI ditutup,
Presiden meminta 9 orang
anggota sebagai Panitia Kecil
untuk membahas hal-hal yang
yang meminta perhatian
mendesak.
• Panitia Kecil ini dipimpin oleh
Oto Iskandardinata.

6. SIDANG PPKI
19 AGUSTUS 1945
• Pembagian Wilayah
RI Menjadi 8
Propinsi
• Menetapkan 12
Kementerian
• Pembahasan
anggota-anggota
Komite Nasional
Indonesia Pusat
(KNIP).

7. 12 KEMENTERIAN
AHMAD SUBARDJO mengusulkan dibentuknya 13
kementerian. Setelah diakukan pembahasan, sidang
memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri
negara, yaitu :
1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Kehakiman;
4. Departemen Keuangan;
5. Departemen Kemakmuran;
6. Departemen Kesehatan;
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan
Kebudayaan;
8. Departemen Sosial;
9. Departemen Pertahanan;
10. Departmen Perhubungan;
11. Departemen Pekerjaan Umum.

8. PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL
• Anggota KNIP berasal dari golongan
muda dan tokoh-tokoh masyarakat
dari berbagai daerah jumlahnya 137
orang.
• Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29
Agustus 1945 di Gedung Kesenian,
Pasar Baru, Jakarta.
• Sidang KNIP pertama berhasil memilih
ketua dan wakil ketua.
• Kasman Singodimedjo dipilih sebagai
Ketua, dengan Wakil Ketua I : M.
Sutardjo; Wakil Ketua II : Latuharhary;
Wakil Ketua III : Adam Malik.
• Karena situasi keamanan yang tidak
menentu, pembentukan Komite
Nasional Daerah gagal dibentuk.

9. PEMBENTUKAN PNI
• Pada mulanya pembentukan partai nasional
Indonesia ini bertujuan untuk menjadikannya
sebagai partai tunggal di Indonesia yang baru
merdeka.
• Adapun susunan pengurus Partai Nasional
Indonesia diantaranya sebagai berikut :
Pemimpin Utama : Ir. Sukarno
Pemimpin Kedua : Drs. Moh. Hatta
Dewan Pemimpin : Mr. Gatot T
Mr. Iwa K.
Mr. A.A. Maramis
Sayuti Melik
Mr. Sujono

10. PEMBENTUKAN BKR
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno
dalam pidato di radio menyatakan pembentukan
tiga badan baru, yaitu :
 Komite Nasional Indonesia(KNI)
 Partai Nasional Indonesia(PNI)
 Badan Keamanan Rakyat(BKR)
BKR hanya bertugas sebagai penjaga keamanan
umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI
daerah.

11. • Pada umumnya golongan muda menyambut
kecewa pidato presiden tersebut.
• Sebab mereka menghendaki agar segera dibentuk
Tentara Nasional.
• Tetapi sebagian yang lain, utamanya bekas tentara
PETA, KNIL dan Heiho menanggapinya dengan
segera membentuk BKR di daerahnya sebagai
wadah perjuangan.

12. • Di Jakarta bekas tentara PETA membentuk BKR
Pusat agar BKR-BKR daerah dapat
dikoordinasikan.
• KASMAN SINGODIMEDJO, bekas daidanco
Jakarta, terpilih sebagai pimpinan BKR Pusat.
• Setelah Kasman diangkat sebagai Ketua KNIP,
ketua BKR digantikan oleh Kaprawi, bekas
daidanco Sukabumi.

13. Dengan demikian susunan pengurus BKR Pusat
adalah sebagai berikut :
 Kaprawi (Ketua Umum),
 Sutalaksana (Ketua I),
 Latief Hendraningrat (Ketua II)
 Dibantu oleh Arifin Abdurachman,
Mahmud dan Zulkifli Lubis.

14. PERUBAHAN OTORITAS KNIP
• Kebanyakan negara-negara yang baru
merdeka memilih bentuk pemerintahan
demokrasi.
• Salah cirinya adalah adanya Dewan
Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang
anggota-anggotanya dipilih langsung oleh
rakyat.
• Bentuk pemerintahan dianut oleh
pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah
demokrasi seperti di negeri Belanda yaitu
multi-partai dan parlementer.
• SEBAB : pada masa pergerakan nasional
banyak kaum cendekiawan Indonesia yang
menuntut ilmu di negeri Belanda.

15. KABINET PRESIDENTIL
PERTAMA
Susunan Kementerian Pertama sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditetapkan pada
tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Sukarno. Susunan
kabinet pertama RI tersebut sebagai berikut :
1. Perdana Menteri : Presiden Sukarno
2. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusumah
3. Menteri Luar Negeri : Mr. Akhmad Subardjo
4. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Soepomo, SH
5. Menteri Kemakmuran : Ir. D.P. Surakhman
6. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
7. Menteri Kesehatan : dr. R. Boentaran M.
8. Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
9. Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
10. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin
11. Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosuyoso
12. Menteri Keamanan Rakyat : Suprijadi
13. Menteri Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosuyoso
14. Menteri Negara : K.H. Wachid Hasjim
15. Menteri Negara : Dr. M. Amir
16. Menteri Negara : Mr. R.M. Sartono
17. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
18. Menteri Negara : Mr. A.A. Maramis

16. PEJABAT TINGGI NEGARA
1. Ketua Mahkamah Agung : Dr. Mr. Kusumaatmadja
2. Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru Bicara Negara : Sukardjo Wirjopranoto

17. MAKLUMAT PEMERINTAH
NO. X 16 OKTOBER 1945
ALASAN :
1. Adanya kesan politik bahwa kekuasaan
Presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan
diktator
2. Adanya propaganda Belanda bahwa pemerintah
RI adalah pemerintahan yang bersifat Fasis,
seperti yang menganut. Oleh karena itu Belanda
menganjurkan kepada dunia internasional agar
tidak mengakui kedaulatan RI.
3. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional
khususnya pihak sekutu bahwa Indonesia yang
baru merdeka adalah demokratis, bukan negara
fasis buatan Jepang.

18. MAKLUMAT PEMERINTAH
NO. X 16 OKTOBER 1945
Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut diterima
oleh pemerintah. Maka pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah
No. X tanggal 16 Oktober 1945. yang ditandatangani oleh Wakil Presiden
Moh. Hatta dalam Kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi
maklumat tersebut, yaitu :
1. KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung gentingnya keadaan,
dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan
yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

19. MAKLUMAT PEMERINTAH
3 NOVEMBER 1945
• Tanggal 30 Oktober 1945 BP-KNIP mengusulkan agar diberi
kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik.
• Hal itu juga sebagai persiapan bagi Pemilu DPR yang
direncanakan pada Januari 1946.
• Pemerintah menyetujui usulan tersebut, dengan batasan
bahwa : ”Partai-partai politik itu hendaknya memperkuat
perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan
menjamin keamanan masyarakat.”

20. MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL
3 NOVEMBER 1945
Persetujuan pemerintah itu diwujudkan dengan
dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945 yang juga ditandatangani oleh Wakil
Presiden yang isinya antara lain :
“Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena
dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan
yang teratur segala aliran paham yang ada dalam
masyarakat”.

21. • Maka pada bulan November dan Desember 1945 para
pemimpin rakyat sibuk membentuk partai-partai politik,
seolah-olah negara sedang dalam keadaan aman.
• Padahal di beberapa tempat, terutama di Surabaya
pertempuran antara BKR dengan pasukan sekutu sedang
bergelora.
• Beberapa partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya
Maklumat 3 November 1945 adalah sebagai berikut :

22. PARTAI PARTAI POLITIK
1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdiri 7 November 1945,
dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo
2. PKI berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Moh. Yusuf.
3. PBI (Partai Buruh Indonesia) berdiri 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono
4. PRJ (Partai Rakyat Jelata) berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh
Sutan Dewanis
5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh
Probowinoto
6. Parsi (Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh
Amir Syarifuddin
7. Paras (Partai Rakyat Sosialis) berdiri tanggal 20 November 1945, dipimpin
oleh Sutan Syahrir. Parsi dan Paras kemudian bergabung menjadi Partai
Sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin dan Oei Hwee
Goat, pada bulan Desember 1945
8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) berdiri 8 Desember 1945, dipimpin
oleh I.J. Kasimo.
9. Permai (Persatuan Rakyat Marhaen) berdiri 17 Desember 1945, didirikan
oleh J.B. Assa
10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29 Januari 1946, dipimpin oleh
Sidik Joyosukarto.

23. MAKLUMAT PEMERINTAH
14 NOVEMBER 1945
• Sejak permulaan bulan Oktober,
beberapa tokoh seperti Supeno,
Sukarni, Ir. Sakirman dan
Mangunsarkoro bersama anggota
KNIP lainnya, mempunyai rencana
untuk mengubah sistem
pemerintahan presidentil itu
menjadi sistem parlementer.
• Para kabinet bertanggungjawab
langsung kepada KNIP dengan
kekuasaan legislatif yang
sebenarnya.
• Untuk itu mereka merencanakan
untuk mengajukan veto tidak
percaya kepada kabinet yang ada.
• Kemudian mereka akan menunjuk
Syahrir menjadi Perdana Menteri.

24. MAKLUMAT PEMERINTAH
14 NOVEMBER 1945
Selanjutnya BP-KNIP secara resmi mengajukan
usul kepada pemerintah yang disiarkan dalam
pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun
1945 tanggal 11 November 1945. berbunyi :
“Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat
dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia,
maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan
Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal
pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan
perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara
kepada Komite Nasional Pusat).”

25. MAKLUMAT PEMERINTAH
14 NOVEMBER 1945
• Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah
menyetujui usulan BP-KNIP tersebut.
• Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan
melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14
November 1945 yang berbunyi :
• “Pemerintah Republik Indonesia setelah
mengalami ujian-ujian yang hebat dengan
selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya
menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang
sudah tepat untuk menjalankan macam-macam
tindakan darurat guna menyempurnakan tata
usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang
terpenting dalam perubahan-perubahan susunan
kabinet baru it ialah, tanggungjawab adalah di
dalam tangan Menteri”.

26. KABINET-KABINET
1. Kabinet Presidentil Pertama, taggal 2 September 1945
- 14 November 1945
2. Kabinet Syahrir I, 14 November 1945 - 12 Maret 1946
3. Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946 - 20 Oktober 1946
4. Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946 - 27 Juni 1947
5. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 - 11 November
1947
6. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 - 29 Januari
1948
7. Kabinet Hatta I (Presidentil), 29 Januari 1948 - 4 Agustus
1948
8. Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949
9. Kabinet Hatta II (Presidentil), 4 Agustus - 20 Agustus 1949

28. Selanjutnya …… ???
PEMBENTUKAN KEKUATAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN