Pengantar Ekonomi

1. PENGANTAR EKONOMI
By:
JUNIANSAH ASMADI
HASAN BASRI
NURUL SABATINI FATAHUDIN

2. PENDAHULUAN
• Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-
batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu
1.Kebijakan ekonomi mikro
2. Kebijakan ekonomi meso
3. Kebijakan ekonomi makro
adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan
pada semua perusahaan tanpa melihat jenis
kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada
semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang
dilakukan perusahaan tersebut.
ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek
ekonomi pada tingkat nasional (agregat).
Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau
bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro
menjadi lebih atau kurang efektif.

3. • Bagaimanan Peran Fungsi pemerintah Dalam
Prekonomian?
• Apa itu kebijakan Fiskal dan Moneter dan
bagaimana peranannnya?
Rumusa Masalah

4. A. PERANAN PEMERINTAH DALAM
PREKONOMIAN
Adalah fungsi pemerintah dalam
menciptakan kestabilitasa
ekonomi, sosial, politik, hukum,
pertahanan dan keamanan.
Adalah fungsi pemerintah sebagai
penyedia barang dan jasa publik
seperti pembangunan jalan raya,
gedung sekolah, penyediaan
fasilitas penerangan, dan telepon.
Adalah fungsi pemerintah dalam
pemerataan atau distribusi
pendapatan masyarakat.
FUNGSI STABILITAS
FUNGSI ALOKASI
FUNGSI DISTRIBUSI

5. Peran dan fungsi pemerintah dalam
perekonomian di Indonesia
1. Intervensi Lansung dan Tidak Lansung
a. Intervensi Lansung:
Penetepan Harga Minimun (floor price)
Penetapan Harga Maksimum (celing price)
b. Intervensi Tak Lansung
Penetapan Pajak
2. Pengendali mekanisme pasar.
3. Penyedia barang dan Jasa Publik

6. B. KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI
INDONESIA
1. Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan
ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan
melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
1. Kebijakan Moneter
Ekspansif / Monetary
Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang edar.
2. Kebijakan Moneter
Kontraktif / Monetary
Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang edar.
Disebut juga dengan kebijakan uang
ketat (tight money policy).

7. Cara yang di Lakukan dari kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
Ekspansif / Monetary
Expansive Policy
Kebijakan Moneter
Kontraktif / Monetary
Contractive Policy
 Menurunkan tingkat suku
bunga
 Membeli surat-surat
berharga
 Menurunkan cadangan Kas
 Memberikan kredit longgar
• Menaikan suku bunga
• Menjual surat berharga
• Menaikan cadangan kas
• Membatasi pemberian kredit

8. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu:
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities).
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan
tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana
cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

9. Tujuan Kebijakan Moneter
• Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang
dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa
yang tersedia.
• Menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan
hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah
uang yang tersedia dipasar.
• Meningkatkan kesempatan kerja yaitu pada saat perekonomian
stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah
jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka
lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja
mayarakat.
• Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat yaitu dengan
jlan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri
yang masuk kedalam negeri atau sebaliknya.

10. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
• Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan pemerintah.
• kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah.
Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :
1. Kebijakan Fiskal
Ekspansif
2. Kebijakan Fiskal
Kontraktif
Kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan
Negara guna memberi stimulus pada
perekonomian
Kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.

11. Dilakukan pada saat perekonomian
sedang menghadapi masalah
pengangguran yang tinggi.
Cara Yg Di Lakukan Oleh Kebijakan Fiskal
Dilakukan pada saat
perekonomian mencapai
kesempatan kerja penuh atau
menghadapai inflasi.
1. Kebijakan Fiskal
Ekspansif
2. Kebijakan Fiskal
Kontraktif
Tindakan yang dilakukan
adalah mengurangi
pengeluaran pemerintah atau
memperbesar tingkat pajak.
Tindakan yang diakukan pemerintah
adalah dengan memperbesar
pengeluaran pemerintah (misalnya
menambah subsidi kepada rakyat
kecil) atau mengurangi tingkat pajak.

12. Kebijakan Anggaran atau Politik Anggaran Dlm
Kebijakan Fiskal
1. Anggaran Defisit
(Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal
Ekspansif
2. Anggaran Surplus
(Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal
Kontraktif
3. Anggaran
Berimbang (Balanced
Budget)
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara
guna memberi stimulus pada perekonomian.
Digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.
Dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi
yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)
untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan.
Tujuan politik anggaran berimbang yakni
terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan
disiplin.

13. Bentuk-bentuk kebijakan anggaran fiskal
Ada tiga macam kebijakan anggaran dari sisi teori:
1. functional
finance
2. the finance
budget approach
3. the stabilizing
budget
kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan
manfaat dari berbagai program.
kebijakan untuk mengatur pengeluaran
pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk
mencapai
kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat berbagai akibat
tidak langsung terhadap pendapatan nasional
dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan
kerja

14. Sedang dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan
jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat
dibedakan menjadi empat jenis, yaitu
1. Kebijakan Anggaran Seimbang, adalah kebijakan anggaran yang
menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan
2. Kebijakan Anggaran Defisit yaitu kebijakan anggaran dengan
cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.
3. Kebijakan Anggaran Surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara
menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.
4. Kebijakan Anggaran Dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara
terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga
semakin lama semakin besar (tidak statis).

15. Tujuan kebijakan fiscal
• Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil
pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan
jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan
kerja .
Tujuan kebijakan fiskal juga adalah untuk mencegah pengangguran dan
menstabilkan harga,.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan
ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut
1. Untuk meningkatkan laju investasi
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
5. Untuk menanggulangi inflasi.
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.