• J'aime
Akuntansi kewajiban
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Akuntansi kewajiban

  • 14,178 vues
Transféré le

 

Plus dans : Éducation
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Êtes-vous sûr de vouloir
    Votre message apparaîtra ici
    Soyez le premier à commenter
    Be the first to like this
Aucun téléchargement

Vues

Total des vues
14,178
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
269
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUANA Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan Standar ini mengatur: a Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. c Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. d Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
  • 2. 2 Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Pernyataan Standar ini tidak mengatur: a Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi. b Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. c Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.B Definisi Istilah Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 1 Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah. 2 Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 3 Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana. 4 Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
  • 3. 35 Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.6 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.7 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.8 Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.9 Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.10 Kewajiban kontinjensi adalah: 1 kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau 2 kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
  • 4. 4 a tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau b jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.11 Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 12 Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah. 13 Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. 14 Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 15 Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 16 Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
  • 5. 517 Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.18 Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.19 Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).20 Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.21 Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.22 Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
  • 6. 6 BAB II DEFINISI DAN KLASIFIKASIA Pengertian Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman.
  • 7. 7 Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Sebagai contoh Pemerintah daerah membangun gedung untuk kantor yang dikerjakan oleh PT Jauhari. Pembangunan tersebut telah selesai. Sampai akhir akhir tahun anggaran pemerintah daerah tersebut belum melakukan pembayaran. Pemerintah daerah harus mencatat kewajiban tersebut di neraca sebesar utang yang belum dibayar. Disamping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan, informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.B Karekteristik Kewajiban
  • 8. 8 Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karen perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.C Klasifikasi Kewajiban Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1 Kewajiban Jangka Pendek Batasan yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kewajiban adalah jangka waktu pembayaran dari utang-utang tersebut. Apabila utang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun maka
  • 9. 9diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Jadi kewajiban jangkapendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dapatdibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun anggaran ataudua belas bulan setelah tanggal pencatatan. Pengertian lain mengenaikewajiban jangka pendek adalah apabila suatu kewajiban akan dilunasidengan menggunakan sumber-sumber aset lancar atau denganmenimbulkan utang jangka pendek yang baru.Jenis-jenis kewajiban jangka pendek pemerintah dapat terdiri dari:a Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Jenis kewajiban ini merupakan hasil reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai ini dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang jatuh tempo.b Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jenis kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari potongan atau pungutan yang dilakukan pemerintah yang harus disetorkan lagi kepada pihak lain yang berhak atas dana yang dipotong atau dipungut tersebut, misalnya potongan Pph pasal 21, Taspen, Askes, Taperum dan jenis-jenis asuransi lainnya. Jumlah pungutan atau potongan PFK harus disetorkan kepada pihak yang berhak menerimanya sebesar
  • 10. 10 jumlah yang dipotong atau dipungut. Pada akhir periode anggaran, masih tersisa jumlah potongan atau pungutan yang belum disetorkan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.c Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) Jenis kewajiban ini timbul bila pemerintah telah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Nilai kewajiban dicatat sebesar jumlah yang belum dibayarkan. Jika tagihan tidak tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan maka jumlah kewajiban harus diestimasikan atau dihitung berdasarkan kontrak yang ada. Jumlah kewajiban kepada kontraktor yang membangun fasilitas atau peralatan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan menurut berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat.d Utang Biaya Pinjaman Jenis kewajiban yang termasuk dalam utang biaya pinjaman merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul dari adanya biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan dilakukannya peminjaman dan baik jangka pendek maupun jangka panjang atau adanya penerbitan obligasi seperti: perhitungan bunga pinjaman yang jatuh tempo, pengenaan denda karena menunggak pelunasan pokok pinjaman, amortisasi diskonto atau premium yang berhubungan dengan pinjaman, amortisasi atas biaya-biaya yang
  • 11. 11 terkait dengan diperolehnya pinjaman seperti biaya konsultan & ahli hukum, dan biaya- biaya lainnya seperti jasa bank, yang masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Bunga yang di accrued, karena telah jatuh tempo, merupakan kewajiban yang timbul dari adanya penerimaan dana pinjaman kepada pemerintah, yang besarnya dan jatuh tempo pembayarannya diatur dalam persyaratan pinjaman. Utang bunga dicatat berdasarkan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah yang bersangkutan. e Kewajiban Jangka Pendek Lainnya. Jenis kewajiban ini adalah kewajiban selain yang termasuk dalam kelompok kewajiban di atas, misalnya utang atas pembayaran gaji, penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah. Pengukuran jenis kewajiban ini disesuaikan dengan karateristik masing-masing, misalnya utang kepada karyawan dinilai dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan, penerimaan pembayaran dimuka dinilai sebesar nilai nominal pembayaran tersebut.2 Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
  • 12. 12pencatatan, atau dapat juga diartikan bahwa kewajiban jangka panjangadalah kewajiban yang akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukandari kelompok aset lancar. Termasuk dalam kategori kewajiban jangkapanjang adalah pokok utang jangka panjang. Utang jangka panjangbiasanya timbul karena pemerintah hendak membangun suatu investasidalam aset tetap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atauuntuk tujuan pembiayaan, misalnya untu menutupi defisit anggaran yangterjadi.Penilaian utang jangka panjang dimungkinkan dengan berbagai bentuk:a Utang Pemerintah yang Tidak Dapat Diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang jenis ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang yaitu sebesar pokok dan bunganya seperti yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan keuangan, misalnya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional sepert Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank, atau yang diperoleh dari dalam negeri, termasuk dari BUMN/BUMD. Jenis utang yang menggunakan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran. Sedangkan bila tarif bunganya
  • 13. 13 variabel, penilaian utang menggunakan metode yang sama dengan tarif bunga tetap kecuali tarif bunganya dapat diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.b Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan. Utang ini dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah berupa surat utang negara atau obligasi yang memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Utang sekuritas pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai par atau nilai nominal utang. Sekuritas utang pemerintah dapat dijual sebesar nilai par tanpa diskonto atau premium atau dapat dijual dengan harga diskonto atau premium. Apabila surat utang dijual dengan diskonto atau premium, perlu dilakukan amortisasi atas diskonto atau premium yang dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan untuk memperlakukan diskonto atau premium agar tidak dibebankan sekaligus sebagai pendapatan atau biaya.Contoh: pada 1 Juli 2010, Pemerintah Kota Jauhari mempunyai utangjangka panjang sebesar Rp 10.000.000 yang harus diangsur setiap tahunsebesar 1.000.000, Pemerintah Kota Jauhari harus melakukanreklasifikasi atas kewajiban tersebut menjadi Kewajiban Jangka Pendekpada akhir tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000, sehingga Kewajiban Jangkapanjang akan disajikan di neraca sebesar Rp 9.000.000.
  • 14. 14Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukanrestrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yangakan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapatmemasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelahtanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika:1 jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan2 entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan3 maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendekmenjadi kewajiban jangka panjang seperti yang disebutkan di atasdiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahunberikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) ataudigulirkan (roll over) oleh entitas pelaporan. Kewajiban yang demikiandipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangkapanjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namundalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada
  • 15. 15otoritas entitas, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangkapendek, kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelumpersetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajibanpada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu(covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadikewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentuyang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaandemikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangkapanjang hanya jika:1 pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan2 terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Sebagai contoh, Pemkot Jauhari meminjam uang dari lembaga asing, sebesar Rp 500 milyar untuk program pembangunan listrik daerah, dengan ketentuan bahwa pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk membiayai program lain. Kalau pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk program tersebut harus dikembalikan. Pinjaman ini telah ditarik pada tahun 2003. Pinjaman ini akan dibayar secara angsuran selama 20 tahun mulai tahun 2008. Sampai dengan tahun 2006 ternyata program tersebut macet, dan
  • 16. 16 tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena pinjaman ini harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. BAB III PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBANA Pengakuan
  • 17. 17Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber dayaekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampaisaat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilaipenyelesaian yang dapat diukur dengan andal.Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangatpenting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatukonsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapatberupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahanbaku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yangmelibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya sepertitransaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakankarena ketidaksengajaan.Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksimungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangatpenting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah ataudikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saatkewajiban timbul.Kewajiban dapat timbul dari:1 transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
  • 18. 182 transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;3 kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);4 kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalamtransaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untukmenyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajibandiakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untukmemberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintahmemberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnyayang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukarantimbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputigaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawailainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.Contoh kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
  • 19. 19 Pada tanggal 10 Oktober 2005, Pemkot Lampung melakukan pengadaan personal computer (PC) dengan PT Smart Teknik dengan nilai Rp 60.000.000. Pemkot Lampung dan PT Smart Teknik sepakat untuk pembayaran komputer tersebut dilakukan pada 1 Maret 2012. Atas transaksi tersebut, Pemkot Lampung akan mencatat dan melaporkan di neracanya kewajiban jangka pendek sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 10 Oktober 2012, ketika komputer tersebut diterima.Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatutransaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikannilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber dayaatau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakuiatas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitaspelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintahpusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibahatau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaranditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksidengan pertukaran.Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidakdidasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah danlingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah.Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian
  • 20. 20yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadianyang timbul dari transaksi dengan pertukaran.Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan padakepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban,sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkanbahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlahpembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalahkerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkanpelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidakdidasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensikeuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk meresponkejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untukmenyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikanbertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diaturdalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dariberbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencanaalam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biayatersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secaraformal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atasbiaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksidengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
  • 21. 21Sebagai contoh dalam kasus bencana kerusuhan di Lampung Selatan, bagisetiap keluarga yang rumahnya hancur akan diberikan ganti rugi Rp 50 juta.Apabila sudah dicantumkan dalam peraturan (surat ketetapan) yang sah,tetapi belum dibayar.Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biayauntuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) BadanLegislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akandigunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktormelakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayarpada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yangdiakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota kotaIndonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencanatersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintahkarena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kotatersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputisumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktoryang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atautanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutanguntuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barangdiserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpapertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belumdibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan
  • 22. 22 ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.B Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. 1 Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) Terhadap barang/jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Contoh: Kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah.
  • 23. 23 Kontraktor tersebut sudah menyelesaikan porsi pekerjaan tahap I dan telah menyerahkan kepada pemerintah. Jumlah tagihan termin I tersebut sampai akhir tahun belum dibayar. Oleh karena itu, jumlah tersebut merupakan utang yang harus disajikan di neraca. Apabila dalam jumlah kewajiban terdapat utang yang disebabkan adanya transaksi antar unit pemerintahan, penyajiannya harus dipisahkan dari kewajiban kepada unit nonpemerintahan.2 Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.3 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  • 24. 24 Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan sebagai utang PFK. Contoh: Pada Tahun 2011, Pemprov Lampung memungut iuran Askes, tabungan perumahan, Pajak Penghasilan atas Gaji dari pegawai pemerintah provinsi tersebut sebesar Rp 10 juta. Pada 31 Desember 2011, diketahui jumlah pungutan yang telah disetor ke PT Askes, Perum Perumnas dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebesar Rp 8 juta. Atas transaksi tersebut, Pemprov Lampung seharusnya menyetor jumlah PFK (iuran Askes, Tabungan Perumahan dan Pajak Penghasilan) sebesar yang dipungut yaitu Rp 10 Juta. Tetapi pemda tersebut baru menyetor hanya sebesar Rp 8 juta, oleh sebab itu Pemprov Lampung harus mencatat Hutang PFK di Neraca Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2 Juta.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
  • 25. 25 Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya Pinjaman obligasi yang jatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 1 Milyar disajikan sebesar nilai nominal.5 Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayar atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.6 Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk: a Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt) Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi
  • 26. 26 utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement). Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.b Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (Traded Debt) Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan, misalnya obligasi atau Surat Utang Negara seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk suatu periode akuntansi. Untuk penilaian surat utang ini perlu data hasil penjualan, dan nilai pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegangnya.
  • 27. 27Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalambentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yangdapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.Jenis surat utang pemerintah ini dinilai sebesar nilai pari (originalface value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yangbelum diamortisasi. Surat utang pemerintah yang dijual sebesar nilaipari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesarnilai pari (face). Surat utang yang dijual dengan diskonto akanbertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo;sedangkan surat utang yang dijual dengan harga premium nilainyaakan berkurang.Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metodegaris lurus.Sebagai contoh : Pemerintah menerbitkan obligasi retail seri 001sebanyak 1.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 perlembar. Pada tanggal 2 Januari 2006 hasil penjualan bersih obligasiini adalah Rp 1.100.000.000.000 Obligasi ini jatuh tempo 2 Januari2011. Metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus.Nilai obligasi yang disajikan di neraca per 31 Desember 2006adalah:Nilai Nominal Rp 1.000.000.000.000Premium
  • 28. 28 Rp 100.000.000.000-(1/5X100.000.000000)= Rp (20.000.000.000) = Rp 1.080.000.000.0007 Perubahan Valuta Asing Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata- rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
  • 29. 29Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikandalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui padaperiode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksiberada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisihkurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi denganmemperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.Contoh:Utang dalam US $ 1.000 equivalen dengan Rp 10.000.000 tercatat dibuku besar. Pada tanggal 31 Desember 2011 kurs tengah BI untuk US $ 1adalah Rp 9.200,- Penyajian di neraca adalah Rp 9.200.000. ( US $ 1.000X Rp 9.200)
  • 30. 30 BAB IV PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPOUntuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karenaadanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karenamemenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya makaperbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harusdiungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari poskewajiban yang berkaitan.Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carryingvalue) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagaipenyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajibandan ekuitas dana yang berhubungan. Apabila harga perolehan kembali tidak samadengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajibandan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan padaCatatan atas Laporan Keuangan.
  • 31. 31A Tunggakan Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.B Restrukturisasi Utang Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang
  • 32. 32pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlahpembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektifkonstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antarasaat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektifyang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunaijumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalampersyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkanjadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai denganjatuh tempo.Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harusdisajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalampersyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untukpokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus menguranginilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kasmasa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Haltersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaibagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
  • 33. 33 Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.C Penghapusan Utang Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada restrukturisasi utang di pragaraf sebelumnya berlaku.
  • 34. 34 Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan pada resktrusturisasi paragraf sebelumnya, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara: Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.D Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: 1 Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; 2 Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
  • 35. 353 Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.4 Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehanatau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasisebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan asettertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap asettertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikansecara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjamanditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf dibawah ini.Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubunganlangsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu danuntuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabilaperolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasipendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapatterjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaandengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untukmenentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsungdiatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professionaljudgement) untuk menentukan hal tersebut.
  • 36. 36 Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan. BAB V PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPANUtang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedulutang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikandalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:A Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;B Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
  • 37. 37C Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;D Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;E Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 1 Pengurangan pinjaman; 2 Modifikasi persyaratan utang; 3 Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 4 Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 5 Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 6 Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.F Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.G Biaya pinjaman: 1 Perlakuan biaya pinjaman; 2 Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan 3 Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.