Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.

1. Krimonologi: etiologi kriminal (menentukan sebab-
sebab dari kejahatan) dan politik kriminal
(menemukan cara-cara pemberantasannya.
Ilmu forensik
(Sosiologi hukum

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana
Hukum terbagi dua:
a. Publik  hukum tata negara, hukum administrasi
negara, hukum pidana
b. Privat  hukum perdata

3. Pengertian Hukum Pidana
 Hukum pidana menurut pompe adalah semua aturan-aturan
hukum yangmemuat terhadap perbuatan-perbuatan apa yang
seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.
 Hukum pidana menurut simons adalah kesemuanya perintah-
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan
yang diancam dnegansuatu nestapa (pidana) barangsiapa yang
tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan
syarat-sayarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-
aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana
tersebut.
 Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang
mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang
terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis macam
pidana dan cara-cara menyelidik, menuntut, pemeriksaan
persidangan serta pelaksanaan pidana.

4. Moeljatno merumuskan hukum pidana adalah bagian
darii keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara,
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yng tidak
boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancam.

5. c. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan
pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan tersebut.

6. Fungsi Hukum Pidana
Fungsi umum – fungsi khusus
 Fungsi umum: untuk mengatur tingkah laku manusia
dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta
ketertiban bersama
 Fungsi khusus: (1) Melindungi kepentingan hukum
(individu, masyarakat dan negara) (2) Dasar bagi
negara dalam menjalankan fungsinya (3) Pembatasan
kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya

7. Penafsiran dalam hukum Pidana
1. Penafsiran autentik
2. Penafsiran tata bahasa
3. Penafsiran historis
4. Penafsiran sistemati/dogmatis
5. Penafsiran logis
6. Penafsiran ekstentif

8. Asas legalitas
Pasal 1 ayat (1) KUHP: nullum delictum, nulla poena sine
praevia lege poenali. Artinya tidak ada perbuatan pidana,
tidak ada pidana, tanpa kketentuan undang-undang
terlebih dahulu.
Fungsi asas legalitas:
a. Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak
dituntut
b. Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar
undang-undang.

9. Sambungan asas legalitas…
Tujuh aspek asas legalitas yang dapat dibedakan yaitu:
a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan
pidana menurut undang-undang
b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana
berdasarkan analogi
c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas
(syarat lex carta = uu yang dapat dipercaya)
e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana
f. Tida ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-
undang
g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan
undang-undang.