pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
1. PERATURAN BUPATI
NO 13 TAHUN 2009
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Ciamis, 12 Nopember 2009
2. LATAR BELAKANG
Pada kenyataannya bahwa +/- 70 %
penduduk Indonesia adalah bermukim di
Desa-desa.
Secara umum masih berada pada kondisi
“tertinggal” baik dibidang pendidikan,
kesehatan,ekonomi,dengan sulitnya
lapangan pekerjaan maupun kondisi
kemiskinan lainnya.
3. Upaya meningkatkan pembangunan daerah
perdesaan sekarang ini merupakan langkah
penting dan strategis yang perlu dicermati dan
dilaksanakan sebaik-baiknya
Keberhasilan dalam pelaksanaan akan
memberikan sumbangan serta andil yang
sangat besar dalam menunjang berhasilnya
:
• Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• Upaya pemecahan permasalahan yang
dihadapi bangsa dan negara secara
keseluruhan
4. Hal-hal esensial keadaan dan
permasalahan yang secara umum
dihadapi Desa
Antara Lain :
1. Keadaan dan kondisi organisasi dan
managemen Pemerintah Desa secara umum
perlu ditingkatkan kualitas dan
kapasitasnya
2. Kelengkapan prasarana dan sarana
perkantoran yang pada umumnya masih
terbatas
3. Terselenggaranya administrasi
pemerintahan, administrasi pembangunan
5. 4. Dimilikinya dokumen tentang perencanaan
pembangunan desa yaitu RPJMDesa,
RKPDesa
5. Keuangan Desa merupakan unsur sangat
penting dan berperan menentukan bagi
berhasilnya:
• penyelenggaraan pemerintah desa
• pembangunan desa
• pembinaan masyarakat desa
6. Perlunya diciptakan hubungan timbal balik
yang saling mengisi, saling melengkapi,
saling menunjang dan saling
menguntungkan antara penyelenggara
pemerintah daerah dan pemerintah desa
6. Mencermati berbagai keadaan dan
permasalahan yang secara umum dihadapi
oleh desa sebagaimana dikemukakan diatas.
Maka dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Pemerintah Desa yang
ditetapkan pada:
--UU No: 32 Tahun 2004 te ntang Pemerintah
Daerah
--Ditindaklanjuti dengan PP No: 72 Tahun
2005 tentang Desa pasal 67 perihal
keuangan desa
--Peraturan pelaksanaan dari PERMENDAGRI
No: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
7. Berdasarkan PP no: 72 Tahun 2005
tentang Desa ps 67 perihal keuangan
desa
Semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik desa
Perlu dikelola suatu sistem
pengelolaan keuangan desa
Merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan daerah dalam mendanai
pemerintah desa dan pemberdayaan desa
dilanjutkan
8. Lanjutan
Ps 74 dan Ps 77 dinyatakan pedoman penyusunan
APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa diatur
dengan Peraturan Bupati/Walikota,maka
diperlukan suatu standar
pengaturan mulai dari:
• Aspek perencanaan dan Aspek penganggaran
• Aspek pelaksanaan dan Aspek penatausahaan
• Aspek pertanggungjawaban keuangan desa
9. ASPEK PERENCANAAN DAN ASPEK
PENGANGGARAN
Proses penyusunan APBDesa dapat
menunjukkan latar belakang pengambilan
keputusan dalam menetapkan arah
kebijakan umum berdasarkan skala
prioritas serta distribusi sumber daya
dengan melibatkan partisipasi
masyarakat
(Bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber
daya)
10. ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK
PENATAUSAHAAN
Pemegang kekuasaan
penyelenggaraan pemerintah desa
yang juga pemegang kekuasaan
dalam pengelolaan keuangan desa
adalah Kepala Desa.
Pelaksanaannya Kepala Desa dibantu
oleh bendahara desa,perangkat
desa beserta masyarakat.
11. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Dalam rangka pengelolaan keuangan desa
yang akuntabel dan transparan maka Kepala
Desa sebagai pemegang kekuasaan
penyelenggaraan keuangan desa wajib
menyampaikan pertanggungjawabannya
kepada Bupati melalui Camat.
12. Dasar Hukum
1. PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa
2. Permendagri no: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
3. PP no: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
4. PP no: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Permendagri no: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan
Permendagri no: 59 Tahun 2007
6. SE Bupati no Petunjuk Teknis no:188.34/
-Dinkeu/2008
13. TUJUAN
Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan
Desa bertujuan :
memberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan administrasi keuangan desa
,yang merupakan salah satu bentuk
pembinaan dan pengawasan Pemerintah
Kabupaten Ciamis
14. MANFAAT
Pemerintah Desa dapat menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur
dalam SAP yaitu :
• dapat mengakui
• mengukur
• menyajikan secara wajar laporan keuangan
kepada para pengguna sesuai struktur
pemerintah desa
15. Substansi Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan Keuangan dan Azas Pengelolaan Keu. Desa
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
6. Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan
dan Anggota BPD
7. Perjalanan Dinas
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
11. Lampiran Peraturan Bupati
16. CONTOH FORMAT PERBUP
1. Keputusan kepala desa tentang penunjukkan bendahara
desa
2. Rancangan peraturan kepala desa tentang RKPDesa
3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa ( RKA)
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa
5. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
APBDesa
6. RKA perubahan desa
7. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa
8. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
perubahan APBDesa
17. Lanjutan
9. Laporan pertanggungjawaban pendapatan bendahara desa
10. Surat permintaan pembayaran (SPP)
11. Surat perintah membayar (SPM)
12. BKU bendahara desa
13. Kwitansi
14. Laporan pertanggungjawaban belanja bendahar desa
15. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa
16. Daftar kode rekening
17. Register SPM
18. Berita acara pemeriksaan kas
19. Register penutupan kas.
18. KETENTUAN UMUM
MEMUAT MAKSUD DARI PERATURAN
BUPATI INI, ARTI ISTILAH DAN
LAIN-LAIN
CONTOH:
Kepala Desa adalah…
Perangkat Desa adalah…
Desa adalah….
Dst..
19. KEDUDUKAN KEUANGAN DAN AZAS
A
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA
Penyelenggaraan urusan Pemdes didanai dari :
• APBDesa
•Bantuan Pemerintah
•Bantuan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan urusan Pemda didanai dari APBD
20. 2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan azas akuntabel,
partisipatif, disiplin anggaran.
Selain point diatas keuangan desa dikelola secara :
Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
21. B
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1. KEPALA DESA
a. Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam
kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan
b. Mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa
- menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- menetapkan bendahara desa
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa
- menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan brg milik desa
22. Lanjutan
c. Dalam melaksanakan pengeluaran keuangan desa dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2. PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
a. PTPKD adalah perangkat desa, terdiri dari :
- Sekretaris Desa
- Perangkat Desa
b. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kpd
kepala desa
23. Lanjutan
c. Sekretaris desa mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan brg desa
- menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- Menyusun Raperdes tentang pelaksanaan Perdes, tentang
APBDesa dan Perubahan APBDesa
Dalam hal jabatan Sekretaris desa berhalangan tetap
menunjuk perangkat desa lainnya selaku koordinator
pelaksana pengelolaan keuangan desa
24. PERANGKAT DESA LAINNYA terdiri dari :
-Pelaksana teknis lapangan
-Unsur kewilayahan
Kepala Desa setiap tahun menetapkan bendahara
desa dengan keputusan kepala desa
25. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
c
DESA
1. umum
• APBDesa Setiap TH di
• Perubahan APBDesa Tetapkan
• Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Perdes
APBDesa --- disusun berdasarkan RKPDesa
26. Menyusun APB Desa
Penganggaran pengeluaran harus di
dukung adanya kepastian penerimaan
dalam jumlah yang cukup
27. 2. STRUKTUR APB Desa
Pendapatan
Defisit/Surplus
Belanja
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Neto
Pengeluaran
28. Pendapatan Desa
Pendapatan Asli Desa
Bagi Hasil Pajak Daerah
Bagian dari Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Daerah dan Desa lainnya
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
29.
30. Pendapatan Asli Desa
Hasil usaha Desa
Hasil kekayaan Desa
Hasil swadaya dan partisipasi
masyarakat
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
31. Hasil usaha Desa yang terdiri dari :
Bagian Laba dari Badan Usaha
Milik Desa;
Bagian Laba dari Badan Kredit
Desa;
Bagian Laba dari Koperasi Desa.
32. Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:
Tanah Kas Desa;
Pasar Desa;
Bangunan Desa;
Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;
Hutan Desa;
Perairan/pantai dalam batas tertentu yang
dikelola oleh Desa;
Tempat-tempat pemancingan di sungai yang
dikelola oleh Desa;
Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh
Desa;
Lain-lain kekayaan Desa.
33. Hasil swadaya dan partisipasi
masyarakat terdiri dari:
• Urunan Desa, carik/pancen dan/atau
nama lain yang sejenis;
• Iuran tempat penitipan
Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;
• Hasil Swadaya dan Partisipasi lain
yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
34. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
yang terdiri dari :
Ganti ongkos cetak Surat-
Surat/Blanko-Blanko;
Biaya Legalisasi Surat-Surat;
Biaya Legalisasi Wesel;
Sewa tanah desa;
Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
35. Bagi Hasil Pajak Daerah
Bagi hasil Pajak Daerah adalah
Bagi Hasil Pajak Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis
36. Bagian dari Retribusi Daerah
Bagian dari Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis
37.
38. Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa adalah dana
yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk
desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten
39. SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?
Pemerintah desa
Badan Permusyawaratan Desa
lembaga-lembaga kemasyarakatan
desa
Masyarakat desa (termasuk
perempuan, anak-anak, petani,
buruh, nelayan dan kaum miskin
desa yang lainnya)
40. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?
Untuk biaya pembangunan desa
Untuk pemberdayaan masyarakat
Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi
desa
Untuk tunjangan aparat desa
Untuk tunjangan BPD
Untuk operasianal pemerintahan desa
Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik
atau kegiatan lainnya yang melawan hukum
41. Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Daerah dan Desa lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten dicantumkan
dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa yang peruntukkannya
diatur berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
42. Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga
Pemberian Hibah dan sumbangan tidak
mengurangi kewajiban-kewajiban pihak
penyumbang kepada Desa;
Hibah dan Sumbangan merupakan hasil
gotong royong dan partisipasi
masyarakat;
Hibah dan Sumbangan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak
dicatat sebagai barang inventaris
kekayaan milik desa sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;
43. Belanja Desa
Belanja Desa dipergunakan dalam
rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang menjadi
kewenangan desa;
Belanja desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa .
45. Kelompok Belanja Langsung
Kelompok Belanja Langsung adalah
bagian belanja yang dialokasikan
pada atau digunakan untuk
membiayai Program/kegiatan yang
hasil, manfaat dan dampaknya
secara langsung dinikmati oleh
masyarakat desa, terdiri dari:
• Belanja Pegawai;
• Belanja Barang dan Jasa;
• Belanja Modal;
46.
47. Belanja Tidak Langsung
Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah
bagian belanja yang dialokasikan pada atau
digunakan untuk membiayai kegiatan yang
hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara
terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri
dari:
• Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
• Belanja Bunga;
• Belanja Subsidi;
• Belanja Hibah;
• Belanja Bantuan Sosial;
• Belanja Bantuan Keuangan;
• Belanja Tak Terduga.
48.
49. Pembiayaan
Pembiayaan desa meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud
terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaan;
b) Pengeluaran Pembiayaan.
50. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud di atas,
mencakup :
• Sisa lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya;
• Pencairan Dana Cadangan;
• Hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan;
• Penerimaan Pinjaman;
• Bagian laba dari penyertaan
modal.
52. DANA CADANGAN 1
Tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Desa tentang
pembentukan dana cadangan;
Dibukukan dalam rekening tersendiri atau
disimpan pada kas desa tersendiri atas
nama dana cadangan pemerintah desa;
Dana tersebut dapat ditempatkan dalam
deposito yang memberikan hasil tetap
dengan resiko rendah;
Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening
dana cadangan dan penempatan dalam
deposito menambah jumlah dana
cadangan;
53. DANA CADANGAN 2
Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam
satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;
Peraturan Desa mencakup:
• tujuan pembentukan dana cadangan,
• program dan kegiatan yang akan dibiayai
• besaran dan rincian tahunan dana cadangan
• sumber dana cadangan dan
• tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi;
Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan
dana cadangan dibahas bersamaan dengan
pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;
54. DANA CADANGAN 3
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dana Cadangan bersamaan dengan
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa;
Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain
yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening
dana cadangan dan penempatan dalam portofolio
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan
berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang
berkenaan.
55. PENYERTAAN MODAL DESA
Penyertaan modal awal dan
penambahan modal dicatat pada
rekening penyertaan modal desa
Pemerintah desa melakukan
investasi pada Badan Usaha Milik
Desa atau dalam Badan Usaha
Swasta lain, dalam bentuk
penyertaan modal desa;
Penyertaan modal desa dilakukan
Kepala Desa dengan persetujuan
BPD setelah ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
56. Surplus dan Defisit APB Desa
Surplus Anggaran merupakan selisih
lebih antara Pendapatan Desa dan
Belanja Desa selama satu tahun
anggaran;
Defisit Anggaran merupakan selisih
kurang antara Pendapatan Desa dan
Belanja Desa selama satu tahun
anggaran;
Selisih lebih/kurang antara Pendapatan
dan Belanja selama satu tahun anggaran
dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
1
(SiLPA)
mencakup pelampauan penerimaan
Pendapatan Asli Desa,
pelampauan penerimaan Alokasi Dana
Desa,
pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan desa yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja,
kewajiban kepada fihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan dan
sisa dana kegiatan lanjutan.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
2
(SiLPA)
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya, merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:
a) menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;
b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung;
c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.
59. Hibah dan Sumbangan berbentuk
barang dan jasa
Hibah dan Sumbangan yang
berbentuk barang dan/atau jasa
dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dengan
nilai wajar;
Hibah dan Sumbangan yang
berbentuk barang dan/atau jasa
dicatat pada pendapatan dan belanja
dengan nilai yang sama;
Pencatatan pendapatan dan belanja
berdasarkan bukti/keterangan hibah
dan sumbangan.
60. Penyusunan Rancangan APB
Desa
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Penetapan Rancangan APB Desa
Kode Rekening Penganggaran
Penetapan Penjabaran APB Desa
Evaluasi Rancangan APB Desa
Penetapan Peraturan Desa tentang APB
Desa
Pelaksanaan APB Desa
61. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa)
RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala
Desa yang terpilih;
Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa
terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu
5 (lima) tahun;
Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai
dengan visi dan misinya;
RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Kepala Desa dilantik;
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan
penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat
akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;
RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama
antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan
Peraturan Kepala Desa;
62. Penetapan Rancangan APB Desa
Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa
(RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa berdasarkan pada RKP Desa;
Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
untuk disampaikan kepada BPD;
Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama;
Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat
minggu pertama bulan November tahun anggaran
sebelumnya;
Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP
Desa;
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3
(tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk
dievaluasi;
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
63.
64.
65. Kode Rekening Penganggaran
• Kode aset, kode kewajiban
dan kode ekuitas yang
digunakan dalam neraca.
• Kode pendapatan, kode
belanja dan kode
pembiayaan yang
digunakan dalam
penganggaran.
66. Penetapan Penjabaran APB Desa
Kepala Desa menetapkan
Penjabaran APB Desa dengan
Peraturan Kepala Desa;
67. 1
Evaluasi Rancangan APB Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja disampaikan Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah persetujuan bersama BPD;
Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa didelegasikan
kepada Camat;
Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;
Bupati menetapkan Hasil Evaluasi
Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja;
68. Evaluasi Rancangan APB Desa 2
Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan
kepada Camat;
Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, Kepala
Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes
tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa
dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
69. 3
Evaluasi Rancangan APB Desa
Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan
berlakunya pagu tahun anggaran
sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan Kepala Desa harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturan
Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
Pencabutan peraturan Desa dilakukan
dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan
Peraturan Desa tentang APB Desa;
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB
Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
70. Penetapan Peraturan Desa tentang
APB Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa yang telah dievaluasi oleh
Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sekretaris Daerah mendelegasikan
penandatanganan pengumuman Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah
kepada Sekretaris Desa.
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang
telah ditandatangani Kepala Desa, disampaikan
kepada Sekretaris Desa untuk diumumkan dalam
Berita Daerah.
71. Pelaksanaan APB Desa 1
PENDAPATAN
Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa, kecuali untuk pendapatan
dari hibah dan sumbangan yang berbentuk
barang dan jasa;
Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tersebut harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah;
Kepala desa wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan desa yang menjadi
wewenang dan tanggungjawabnya;
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan
selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa;
72. Pelaksanaan APB Desa 2
PENDAPATAN
Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa
dilakukan dengan membebankan pada pendapatan
desa yang bersangkutan untuk pengembalian
pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang
sama.
Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa
yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada belanja tidak terduga;
Pengembalian sebagaimana dimaksud harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Pendapatan desa dilarang digunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.
73. Pelaksanaan APB Desa 3
PENDAPATAN
Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai
dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan
bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta
pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik
desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
desa.
Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasil
pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana
desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
propinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya, hibah,
dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui
rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan
desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan
sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.
74. Pelaksanaan APB Desa 1
BELANJA
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah;
Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris
Desa atas kebenaran material yang timbul;
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
Pelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan pada
prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
75. Pelaksanaan APB Desa 2
BELANJA
Kepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/
penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan
kekayaan milik desa.
Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa
yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan
jasa.
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak
ketiga.
76. Pelaksanaan APB Desa 3
BELANJA
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran
atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak
tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup
tersedia anggarannya dalam APB Desa.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c)
dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
77. Keadaan darurat
memenuhi kriteria sebagai berikut:
• bukan merupakan kegiatan normal dari
aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;
• berada diluar kendali dan pengaruh
pemerintah desa;
• memiliki dampak yang signifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat;
• keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan
kepala desa
78. 1
Perubahan APB Desa
Perubahan APB Desa apabila terjadi:
keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja;
keadaan yang menyebabkan sisa
lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
keadaan darurat;
keadaan luar biasa.
79. 2
Perubahan APB Desa
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.
Perubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran
anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan
desa tentang APB Desa.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam
perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tahun berjalan.
Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APB
Desa adalah sama dengan tata cara penetapan
pelaksanaan APB Desa.
80. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Umum
Penatausahaan Penerimaan
Penatausahaan Pengeluaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa
Penetapan Pertanggungjawaban
APB Desa
81. Umum
Untuk pelaksanaan APB Desa, Kepala
Desa menunjuk Bendahara Desa, yang
dapat dijabat rangkap oleh Kepala
Urusan Keuangan, bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang
pendapatan desa dan uang untuk
keperluan belanja desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa.
82. 1
Penatausahaan Penerimaan
Penatausahaan Penerimaan wajib
dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
Bendahara Desa wajib
menyelenggarakan Pembukuan
terhadap seluruh penerimaan desa;
Penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a),
menggunakan:
• Buku kas umum;
• Buku kas pembantu perincian obyek
penerimaan;
• Buku kas harian pembantu;
83. 2
Penatausahaan Penerimaan
Bendahara Desa wajib
mempertanggungjawabkan penerimaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya
melalui laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Kepala Desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Laporan pertanggungjawaban penerimaan
sebagaimana dimaksud pada huruf d) di
atas, dilampiri dengan:
• Buku kas umum;
• Buku kas pembantu perincian obyek
penerimaan;
• Bukti penerimaan lainnya yang sah.
84. 1
Penatausahaan Pengeluaran
Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh
Bendahara Desa;
Dokumen penatausahaan pengeluaran harus
disesuaikan pada Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa melalui pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada
Sekretaris Desa untuk disetujui, dan
diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui
dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah
Membayar) dan penerbitan cek/giro;
Bendahara Desa mencairkan uang tunai di
bank berdasarkan cek dan SPM.
85. 2
Penatausahaan Pengeluaran
Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak
ketiga, pihak Bank langsung mentransfer ke
rekening pihak ketiga berdasarkan giro dan
SPM;
Bendahara Desa wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya
melalui laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada Kepala Desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsur
perangkat desa diajukan kepada Bendahara
Desa atas persetujuan Kepala Desa dan
Bendahara Desa membayarkan sesuai
dengan permintaan pembayaran;
86. 3
Penatausahaan Pengeluaran
Bendahara Desa berwenang menagih
pertanggungjawaban atas pengeluaran
biaya yang dibebankan dalam APB Desa
dan membukukannya dalam administrasi
keuangan pemerintah desa;
Setiap penggunaan uang APB Desa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang tersebut dan disertai
dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
87. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa
Kepala Desa wajib mempertanggung
jawabkan pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati melalui Camat dan merupakan
kelengkapan Keterangan Laporan
Pertanggung jawaban (KLPJ) Kepala
Desa dalam sidang tahunan BPD;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
dan disampaikan kepada Bupati melalui
Camat, paling lambat 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran;
88. Penetapan Pertanggungjawaban
APB Desa
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada
Kepala Desa;
Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APB Desa kepada BPD untuk dibahas bersama;
Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan
BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;
89. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 1
DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan
Tunjangan sesuai dengan kemampuan
Keuangan Desa
Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota
BPD dapat terdiri dari:
a. Tunjangan Penghasilan;
b. Bantuan dari pemerintah atas;
c. Honor kegiatan
90. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 2
DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan
Anggota BPD dapat terdiri dari-:
a. Tunjangan Kematian;
b. Tunjangan Kesehatan;
c. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
Jenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidak
termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah
diangkat dari dan/atau menjadi Pegawai
Negeri Sipil
91. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 3
DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Selain Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan
Anggota BPD bagi RT dan/atau RW dapat
diberikan Tunjangan atau nama lain
sesuai dengan kemampuan Keuangan
Desa.
Penentuan Besarnya dan Pembebanan
Pemberian Tunjangan dan/atau
Tunjangan Serta Honor Kegiatan
ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Desa.
92. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 4
DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Standar Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RW
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini;
Standar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
Tunjangan dan/atau Tunjangan serta honor kegiatan
yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalam
APBDesa;
Tatacara penyaluran Tunjangan dan/atau Tunjangan
diatur sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
93. PERJALANAN DINAS
kegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana
komunikasi tidak cukup tersedia
dalam waktu yang singkat dan dengan biaya
yang sehemat-hematnya dengan pencapaian
hasil yang maksimal.
Perjaianan Dinas dengan tujuan Ibukota
Kabupaten, Ibukota Propinsi dan Ibukota
Negara hanya dapat dilakukan atas
rekomendasi Camat
serta apabila terdapat panggilan untuk
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi
ataupun Pemerintah Pusat.
94. Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan anggota BPD yang ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh
pejabat yang berwenang.
Pejabat yang berwenang menandatangani SPT
untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani
Camat.
untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar
desa dalam kecamatan, ditandatangani oleh
Kepala Desa atau pejabat yang mewakili.
95. Pejabat yang berwenang
menandatangani SPT untuk perjalanan
dinas bagi Pimpinan dan anggota BPD
adalah sebagai berikut:
untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan lbukota Negara
ditandatangani Camat
untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan
antar desa dalam kecamatan
ditandatangani oleh Ketua BPD atau
pejabat yang mewakili
96. Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai
berikut:
Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani
oleh Kepala Desa atau pejabat yang
mewakili.
Pimpinan dan anggota BPD ditandatangani oleh
Ketua BPD atau pejabat yang mewakili.
SPPD diketahui oleh pejabat tempat
tujuan dengan membubuhi tandatangan
pada lembaran yang disediakan untuk
itu.
97. Setelah melaksanakan tugas, Kepala
Desa dan perangkat desa maupun
Pimpinan dan anggota BPD wajib
menyampaikan SPT dan SPPD yang
telah diketahui oleh pejabat yang
berwenang tempat yang dituju paling
lama 5 (lima) hari kerja, dengan
melampirkan laporan singkat secara
tertulis hasil pelaksanaan tugasnya
98. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1
- UMUM
Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan pengelolaan keuangan
desa secara keseluruhan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud
huruf a dapat berupa pemberian
pedoman, bimbingan dan pelatihan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud
huruf b dilaksanakan secara berkala.
99. Pengawasan pengelolaan keuangan desa 2
secara keseluruhan dilaksanakan oleh
Bupati atau Pejabat yang berwenang
dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.
Pengawasan terhadap kegiatan
pelaksanaannya dilakukan secara
Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;
Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa
penyampaian informasi dan laporan;
Jika terjadi penyimpangan atau
penyalahgunaan, maka penyelesaiannya
secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa
kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
100. Pembinaan dan pengawasan
pemerintah kabupaten
memberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan APB Desa;
memberikan bimbingan dan pelatihan dan
penyelenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban APBDesa;
membina dan mengawasi pengelolaan
keuangan desa dan pendayagunaan aset
desa;
memberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.
101. Pembinaan dan pengawasan
Camat
memfasilitasi administrasi keuangan
desa;
memfasilitasi pengelolaan keuangan
desa dan pendayagunaan aset desa;
memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;
memfasilitasi penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup
perencanaan, dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggung-jawaban APBDesa.
102. Tuntutan Ganti Rugi
Apabila pengelola keuangan dan perangkat
desa dalam menjalankan tugasnya terbukti
menyalahgunakan keuangan Desa, maka
wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a,
harus sudah diselesaikan paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak
diketahuinya bukti penyalahgunaan
keuangan desa.