SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
Télécharger pour lire hors ligne
ASPEK TEKNO-EKONOMI
(DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI & PERANNYA
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN)
BAHAN PRESENTASI
DISAMPAIKAN OLEH :
ARRYANTO SAGALA
DI SELENGGARAKAN OLEH
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
PUSLITBANG SUMBER DAYA & LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LITBANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MAKASSAR, 6 – 7 AGUSTUS 2003
ASPEK TEKNO-EKONOMI DLM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
PERANNYA DLM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YG BERKELANJUTAN
&
ADA 2 TOPIK BAHASAN
AGAR DLM PENGEMB TDK “IDLE”
GOAL SEMINAR : MEMBERI WAWASAN KPD PIHAK2 TERKAIT (STAKE HOLDER) TTG
KAWASAN INDUSTRI
(KRN PEMBANGUNAN KI MEMBUTUHKAN
INVESTASI YG BESAR & PROFESIONALISM)
KENAPA 2 TOPIK
DI ATAS DIANGKAT ??
DR “PENGAMATAN” YG DILAKUKAN
SELAMA  13 THN (SEJAK KEPPRES 53/1989)
DITEMUI FENOMENA2 LAPANGAN AL :
1. BELUM DIPAHAMI SECARA
BENAR ASPEK2 TEKNIS
PERENC MAKRO & MIKRO
DLM PENGEMB KI
2. BELUM SAMA PERSEPSI
STAKE HOLDER TTG
KAWASAN INDUSTRI
SESUAI PP 25/2000
• TURBINBANG KI ADA PD PEMTH
KAB/KOTA
• PEMERINTAH PUSAT BERTUGAS
MENYUSUN PEDOMAN SBG ACUAN PEM.
KAB/KOTA
MEMPERKENALKAN :
PEDOMAN TEKNIS PENGEMB
KAWASAN INDUSTRI (INDUSTRIAL
ESTATE/INDUSTRIAL PARK) DI DAERAH
o ADA RENC TAPI TDK TEREALISIR
o ADA YG SIFATNYA IKUT2AN (:LATAH)
o ADA KI TAPI INDUSTRI TETAP DI LUAR
o ADA KI TAPI TDK EFEKTIF (TIMBUL KASUS
INTERNAL & EKSTERNAL)
o DSBNYA
?
1
5 SUB TOPIK PEMBHS:
ASPEK TEKNO-EKONOMI DLM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
PERANNYA DLM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YG BERKELANJUTAN
&
A. KONSEPSI PENGEMB KAWASAN INDUSTRI
B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG
KELAYAKAN PENGEMB KI DI SUATU DAERAH
D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI
C. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI
E. TINJAUAN PERAN KI SBG TOOLS UNTUK MEWUJUDKAN
IWL (PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN)
2
A. KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
 DEFINISI KI ( KEPPRES 53/1989  KEPPRES 41/1996) :
KAWASAN TEMPAT PEMUSATAN KEGIATAN INDUSTRI
YANG DILENGKAPI SARANA & PRASARANA PENUNJANG
YANG DIKEMBANGKAN & DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN
KI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA KAWASAN
INDUSTRI
 CIRI-CIRI KAWASAN INDUSTRI
– LAHAN SUDAH DILENGKAPI SAPRAN  KTM
– ADA SUATU BADAN/MANAJEMEN PENGELOLA YANG
MEMILIKI IZIN USAHA KI
– BIASANYA DIISI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR
(PENGOLAHAN MULTI JENIS)
1. APA ITU KAW. INDUSTRI (INDUSTRIAL ESTATE/INDUSTRIAL PARK)
3
 UTAMA SBG ALAT (TOOLS)
MENGATUR TATA
RUANG &
MEMINIMALKAN
KASUS PENCEMARAN
SEBAGAI PENCIPTAAN/
STIMULATOR IKLIM
INVESTASI
 LAIN – LAIN : MENCARI/MENCIPTAKAN
PROFIT
PERLU DIKETAHUI/DIPAHAMI FAKTOR-FAKTOR
PERTIMBANGAN KELAYAKAN USAHA !!!!!
TERUTAMA BAGI
DAERAH YANG IKLIM
INVESTASI INDUSTRI
TINGGI
BAGI DAERAH-
DAERAH YANG
REMOTE
A. KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
2. APA TUJUAN/MANFAAT PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
4
LAND DEMAND 7 – 10
HA/THN
VS
UNIT USAHA INDUSTRI
YANG TUMBUH
MINIMAL
5 UU/TH
INDEX CORLTN ( -1 < IC < + 1)
0,98 (SANGAT MENENTUKAN)
0,90
0,89
0,68
0,62 (MENENTUKAN)
A.. LAND DEMAND
(KEBUTUHAN LAHAN)
 LUAS MINIMUM KAW UNT
LAYAK 20 HA DGN PAY BACK
PERIOD 3 TH
 LUAS MINIMUM UTK
DILENGKAPI WWTP/IPAL
TERPADU 50 HA
B.. JENIS INDUSTRI YANG
TUMBUH
 INDUSTRI PENGOLAHAN
(MANUFAKTUR) BUKAN IND
HULU/DASAR
 RERATA LUAS KEBT. LAHAN
MANUFAKTUR 1,32 –1,34HA
D..KETERSEDIAAN
SAPRAN PENUNJANG
 PELABUHAN LAUT (OUTLET)
 JAR. JLN ARTERI/KOLECTOR
SBG AKSES KE OUTLET
 ENERGI LISTRIK
 AIR (A. TANAH, SUNGAI,
PDAM)
 TELKOM
 BANKING/LEMB. KEUANGAN
E..KERTERSEDIAAN SDM
(TENAGA KERJA INDUSTRI)
 TERSEDIAT. KERJA DGN PENDIDIKAN > SLTP
 KEBUTUHAN 90 – 110 TK/HA
C..TIMBULNYA KASUS-
KASUS LINGKUNGAN
 ADA/TDK KASUS2
PENCEMARAN (AIR TANAH,
SUNGAI, UDARA) ATAU MIXED
LAND USE YG KONFLIK
B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG PENGEMB KAW INDUSTRI
1. FAKTOR INTERNAL
TERDAPAT 5 FAKTOR
5
A.. KONDISI HINTERLAND
(DAERAH BELAKANG)
• DI HINTERLAND ADA/TDK POTENSI SDA YANG
DIOLAH IND HULU/DASAR
• DOWN STREAM INDUSTRY YANG BERLOKASI DI
FRONTIER REGION (MANUFACTUR)
B. PERSAINGAN DENGAN
DAERAH LAIN
• TDK HARUS SETIAP DAERAH PUNYA KI
• PERSAINGAN ANTAR DAERAH DLM 1 SISTEM
OUTLET (PELABUHAN) BILA BERJARAK << 100
KM
C..TINGKAT STRATEGIS
LOKASI TERHADAP
SISTEM EKONOMI
MAKRO
LOKASIONAL ADVANTAGE TERHADAP :
• JALUR-JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL
• JALUR TRANSPORTASI DARAT ANTAR & REGION
D. STABILITAS KEAMANAN • ADA/TDK GEJOLAK POLITIK
• SERING/TDK TIMBUL GEJOLAK SOSIAL
B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG PENGEMB KAW INDUSTRI
2. FAKTOR EXTERNAL
TERDAPAT 4 FAKTOR
6
 GOAL : AGAR LOKASI YANG DIRENCANAKAN DIMINATI OLEH USER & TDK MENIMBULKAN BERBAGAI
PERMASALAHAN (KONFLIK) DENGAN LINGK SEKITAR
TERDAPAT 14 KRITERIA YAITU :
14. MULTIPLIER EFFEK
13. ORIENTASI LOKASI
12. PRASARANA ANGKUTAN
11. PERUNTUKAN LAHAN
(LAND USE)
10. HARGA LAHAN
9. KETERSEDIAAN LAHAN
8. KESUBURAN LAHAN
7. DAYA DUKUNG LAHAN ( )
6. JARAK THDP SUNGAI/
SUMBER AIR LAINNYA
5. KEMIRINGAN LERENG
(TOPOGRAFI)
4. SISTIM JAR. UTILITAS YANG
MELAYANI
3. JAR. JALAN YG MELAYANI
2. JARAK TERHADAP
PERMUKIMAN
1. JARAK KE PUSAT KOTA
C. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI
 TRAFFIC : 5,5 SMP/HA/HARI
 LS LHN & MULTIFLIER = 2 X
LUAS PERENC KI
 KBTH RUMAH : 1,5 TK  1 KK
 KEBTH FASUM & FASOS
 AKSESIBILITAS TINGGI DGN
HINTERLAND
 TRSEDIA PELABUHAN SBG
OUTLET
 NON PERTANIAN/ NON PER-
MUKIMAN NON KONSERVASI
 RELATIF (BUKAN LAHAN YG
MAHAL DI DAERAH TSB)
 MINIMAL 25 HA
 NON IRIGASI TKNIS & TDK SBR
( ) : 0,7 – 1,0 KG/CM2
 MAKS 5 KM TERDAPAT SUNGAI
KLAS III/IV
 MAKSIMUM 0 – 15 O
 MNMAL JAR LISTRIK & TELKOM
 DILAYANI ARTERI PRIMER
 MINIMAL 2 KM DR PRMUKIMAN
 MAKS 15-20 KM DR PST KOTA
 FAKTOR PERTIMBANGAN
ANTISIPASI TIMBUL BERBAGAI PERMASALAHAN
KEMUDAHAN2 UNTUK MEMPEROLEH B. BAKU/B.
PENOLONG & T. KERJA
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PROD & DISTRIB
TIDAK TERJADI KONFLIK PERUNTUKAN
MENEKAN HARGA JUAL & TERJANGKAU USER
DAPAT MENAMPUNG KEGIATAN KI MINIMAL
TERMASUK PENUNJANG
MENCEGAH KONVERSI LAHAN SUBUR
UNTUK MENEKAN BIAYA KONSTRUKSI PABRIK
• MELAYANI KEBTH. PROSES PRODUK & DOMESTIK
• SBG BDN PENERIMA A. LIMBAH YG TLH DIOLAH
• MENEKAN LAND DEV COST
• OPTIMALISASI PENG. LAHAN
TERJAMINNYA KELANGSUNGAN PROSES PRODUKSI
& DISTRIBUSI
AKSESSIBILITAS B BAKU/B. PENOLONG & PRODUK
+ PEMENUHAN T. KERJA LOKAL
- POLUTAN MENURUNKAN KESH. MASYARAKAT
TERLYN STM UTILITAS LSTK (GI) A. BSH (RSRVOAR)
 ALASAN PEMILIHAN:
7GO TO 8
 KEBUTUHAN TENAGA KERJA
 BERAPA
 DARIMANA
ILUSTRASI ASPEK-ASPEK TATA RUANG DLM AMDAL
MIS : 200 Ha
?
TK  20.000 JIWA
KOTA
PROP
KOTA
KAB
JARAK
LOKASI
KEGIATAN
VOL. T.KERJA
BGM. KOND. PENDUDUDK LOKAL ?
• STRUKTUR MATA PENCAHARIAN
•TINGKAT PENDIDIKAN
KECIL (MIS : ± 3%  600 JIWA
± 19.400
KOTA PROP
KOTA KAB
PENDATANG
VOL. TRAFFIC DARI COMMUTER HARIAN
Kend. Umum
Kend. Bus
Kend. Pribadi
?
PENDUDUK
BANGKITAN
MASALAH2
LINGKUNGAN1. BERAPA KK  10.000
1,5 TK
X 1KK~± 6.500 KK
2. BERAPA  P PENDUDUK : 6.500 X 4 JIWA~26.000 JIWA
3. BERAPA  RUMAH6.500 X 150 M2 ~ 97,5 HA DIMANA (SLUM) ??
SIAPA YG BANGUN
&
DIMANA
?
TK : 20.000
MISAL : ± 50% ~ 10.000 JIWA
PENDATANG
4. 26.000 JIWA
BUTUH
FASILITAS
LINGKUNGAN KESEHATAN
SEKOLAH
PASAR
REKREASI
PERIBADATAN
DLL 10
 GOAL : AGAR TAPAK KI YG DIRENCANAKAN MEMENUHI KAIDAH2 TEKNIS & TERHINDAR
DARI KONFLIK INTERNAL & PERMASALAHAN
1. LUAS AREAL KAWASAN
 LUAS AREAL MINIMUM 20 HA
 1 UU PABRIK : 1,32 – 1,34 HA  IF 100 UU BUTUH LAHAN  134 HA
2. POLA PENGGUNAAN LAHAN (LAND USE)
 SALEABLE LAND : 70%
 RUANG TERBUKA HIJAU : 10% TABEL 6.1 & 6.3. (go to 10 & 11)
3. DIPERLUKAN SISTIM ZONING (PENGELOMPOKKAN)
 UTK MENEKAN LAND DEV”T COST & BIAYA PEMELIHARAAN
 TERCIPTA GOODNEIGHBORHOOD
4. TERSEDIA IPAL/WWTP TERPUSAT
 LS KAWASAN MINIMAL PUNYA IPAL IF  50 HA
 IPAL TERPADU HANYA MAMPU OLEH 4 PARAMTR (BOD, COD, TSS & PH)
 PERLU STANDAR INFLUENT
 PARAMETER LAIN OR  STAND INFLUENT PRETREATMENT MASING2 PABRIK
D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI
9
10
Tabel 6.1.
POLA PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI
No
Jenis
Penggunaan
Struktur
Penggunaan (%)
Keterangan
1
Kapling
Industri
Maksimal 70 % Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR
sesuai dengan Perda setempat (60 : 40)
2 Jalan dan
Saluran
–8 12 %
- Untuk tercapainya aksessibilitas di mana
ada jalan primer dan jalan sekunder
(pelayanan)
- Tekanan gandar primer sebaiknya minimal
8 ton dan sekunder minimal 5 ton
- Perkerasan jalan minimal 7 m
3 Ruang
Terbuka
Hijau
Minimal 10%
Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan
perimeter
4 Fasilitas
penunjang 6 - 12 %
Dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat
Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI,
Rumah Telkom dsb
11
Tabel 6.3.
Alokasi Peruntukan Lahan Kawasan Industri
Luas lahan dapat dijual
(maksimum 70%)
Luas kawasan
industri
(Ha)
Kapling
industri
(%)
Kapling
komersial
(%)
Kapling
Perumahan
(%)
Jalan dan
sarana
penunjang
lainnya
Ruang terbuka
hijau
(%)
10 – 20 65– 70 Maks. 10 Maks. 10
Sesuai
kebutuhan Min. 10
>20 – 50 65– 70 Maks. 10 Maks. 10
Sesuai
kebutuhan Min. 10
>50 – 100 60– 70 Maks. 12,5 Maks. 15
Sesuai
kebutuhan Min. 10
>100 – 200 50– 70 Maks.15 Maks. 20 Sesuai
kebutuhan Min. 10
>200–
500 45–
70 Maks. 17.5 10 –
25 Sesuai
kebutuhan
Min. 10
>500 40– 70 Maks. 20 10 – 30 Sesuai
kebutuhan
Min. 10
D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI
5. UKURAN KAPLING
P
GSB
2
3
2
1
L
GSB
LEBAR : MIN KELIPATAN 18 M + 2 GSB KIRI KANAN
6. PENEMPATAN PINTU KELUAR - MASUK
JALAN
BERJAUHAN
(SIRKULASI TRAFF)
7. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR & BONGKAR MUAT
 PARKIR MOBIL KRYW & BONGKAR MUAT WAJIB DLM AREAL KAVLING
(SIRKULASI TRAF DLM KAW LANCAR)
 PARKIR BUS KARYW & KONTAINER  PERLU DISIAPKAN PENGELOLA
DI SUATU AREAL KHUSUS
12
D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI
8. STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS & SAPRAN
No Teknis
Pelayanan
Kapasitas
Pelayanan
Keterangan
1 Luas lahan per
unit usaha
0,3 – 5 Ha  Rerata Industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha
 Perbandingan lebar : panjang 2 : 3 atau 1 : 2 dgn
lebar minimum 18 m di luar GSB
 Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB disesuaikan
dengan Perda yang bersangkutan.
2. Jaringan jalan - Jalan Utama 2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau
1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 8 m
- Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar perkerasan minimun 7 m
3 Saluran
Drainase
Sesuai debit Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan
lingkungan
4 Saluran
severage
Sesuai debit Saluran tertutup yang terpisah dari saluran drainase
5 Air Bersih 0,55 – 0,75
l/dtk/ha
Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah
yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
6 Listrik 0,15 – 0,2
MVA/Ha
Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta.
7 Telekomunikasi 4 – 5 SST/Ha  Termasuk faximile/telex
 Telepon umum 1 SST/10 Ha
13
D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI
No Teknis
Pelayanan
Kapasitas
Pelayanan
Keterangan
8 Kapasitas kelola
IPAL
Standar influent:
BOD : 400 – 600
mg/l
COD : 600 – 800
mg/l
TSS : 400 – 600
mg/l
pH : 4–10
Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent
yangditetapkan, wajibdikelolaterlebihdahuluolehpabrik ybs.
9 Tenagakerja 90– 110 TK/Ha
10 Kebutuhan
hunian
1,5TK/unit hunian Huniandapat berupa:
 Rumah hunian
 Mess/dormitori karyawan
11 Bangkitan
Transportasi
 Eksport=3,5
TEU’s/Ha/bln
 Import=3,0
TEU’s/HA/Bln
Belumtermasuk angkutanburuhdan karyawan.
12 Prasarana dan
sarana sampah
(padat)
 1 bak sampah/
kapling
 1 armada
sampah/ 20Ha
 1unit TPS/20 Ha
Perkiraanlimbahpadat yangdihasilkanadalah : 4m3/Ha/Hari
13 Kebutuhan
Fasilitas
Komersial
 Sesuai
kebutuhan
dengan
maksimum 20%
luaslahan.
 Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade
center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan
sertaproduk-produk yangdihasilkandi dalamkawasan.
 Kantor perijinan1atap.
14
D. STANDART TEKNIS PERENC. KAWASAN INDUSTRI
PENGELOLA DPT MENYIAPKAN FAS.
LAIN : KANTIN, POLIKLINIK, IBADAH,
MESS, SARN. OR. TPS. KANTOR
PENGELOLA, KTR POLISI DSB
9.FASILITAS PENUNJANG LAIN
TERGANTUNG
LUAS &
KEBUTUHAN
10. FASILITAS “TRADE CENTER”
 SEBAGAI RUANG PAMER (EXHIBITION)
& PROMOSI PPRODUK
 RENTAL OFFICE & RUANG SERBA
GUNA
 SEBAGAI OBJEK WISATA BUSSINES
TERGANTUNG
LUAS &
KEBUTUHAN
15
E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL)
1. KONSEPSI PEMB. INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PROSES PEMB. YG DPT MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI MASA
KINI TANPA MENGESAMPINGKAN/ MENGORBANKAN KEMAMPUAN
GENERASI MENDATANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHANNYA
 DPT MELINDUNGI BIOSFIR
 EFFISIENSI SDA & SDB
 ADIL/PENERAPAN ANTAR
NEGARA & GENERASI
LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL ESSID:
 PENERAPAN PERATURAN
 KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN (DARLING)
 PEMILIHAN TEKNOLOGI
 PENGATURAN LOKASI
VISI : PREVENTIF >> KURATIF:
KRITERIA YANG DIPENUHI :
16
E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL)
2. POLA PENGEMB. LOKASI INDUSTRI AGLOMERATIF TERCAPAI EFFISIENSI
 EFFISIENSI  FAKTOR2 BIAYA
UNTUK KELANGSUNGAN
PROSES PRODUKSI
JENIS
PENGGUNAAN
(BIAYA)
INDIVIDU AGLOMERATIF ( 4 UU)
KAPASITAS Rp (JUTA) KAPASITAS Rp (JUTA)
1. AKSES
JALAN
LS 15,0 LS 15,0
2. .LISTRIK
(GENSEWT)
0,5 MW 2,5 1 MW 3,5
3. AIR BERSIH 50 L/MNT 4,0 150 L/MNT 5,0
4. IPAL 40 L/MNT 8,0 120 L/MNT 11,5
JUMLAH 29,5 35,0
BIAYA PER UU 29,5 8,75
DAPAT
DITEMPUH
ASPEK TEKNOLOGI
 PEMILIHAN B. BAKU
 HANDLING B. BAKU
 DISAIN PABRIIK
 PROSES PRODUKSI
 PENGOLAHAN LIMBAH
1
ASPEK LOKASIONAL
(KETEPATAN LOKASI)
 BIAYA TEMPAT USH (LHN & BNGN)
 BIAYA PENYEDIAAN SAPRAN (JL,
LIST, A. BERSIH, IPAL DSB
 BIAYA PERALATAN KERJA
DIGUNAKAN BERSAMA (COMMON
SERVICE FACILITIES)
 BIAYA TRANSPORT (B. BAKU/
PENOLONG & DISTRBS)
2
PERLU DIBUKTIKAN
ANTARA LOKASI INDIVIDU
VS AGLOMERATIF
1. TERBUKTI LOKASI AGLOMERATIF
LBH EFFISIEN DRPD LOK. INDIVIDU
2. KRN LOK. AGLOMERATIF (IE/IP/IC)
SDH DILENGKAPI SISTIM AIR
BERSIH & IPAL  DMPK NEGATIF
LINGK MINIMAL
3. LEBIH MUDAH MEMONITOR &
MENINDAK 100 PABRIK DLM 1 KAW.
INDUSTRI DRPD 10 PABRIK
TERPENCAR-PENCAR
17
 TERDAPAT 3 PIHAK YG BERTANGGUNG JAWAB DLM PENGELOLAAN LINGK. KAWASAN
INDUSTRI, YAITU :
– MASING2 PABRIK (USER) YG BERLOKASI DLM KI
– PENGELOLA/PENGEMBANG KAW. INDUSTRI
– PEMERINTAH DAERAH YG MEMBERIKAN IZIN LOKASI
 DISAMPING ITU DLM PENGEMBANGAN SUATU KAW. INDUSTRI SENANTIASA HARUS
DIPERHATIKAN MASALAH PENDEKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN (CARRYING
CAPACITY APPROCH) DENGAN PENDEKATAN SEPERTI DIAGRAM BERIKUT INI :
S DVS
KETERBATASAN/
KENDALA LINGK
(AIR, UDARA DSB)
JENIS
INDUSTRI
PROSPEKTIF
3 KLASS
INDUSTRI
A. DAMPAK REGIONAL  HAL2 YG MENJADI PERHATIAN/TG. JAWAB PEMDA GOTO 20
B. DAMPAK2 SKALA TAPAK KI  HAL2 YG MENJADI TG. JAWAB PENGEMBANG KI GOTO 21
C. DAMPAK2 SKALA PABRIK  HAL2 YG MENJADI TG. JAWAB MASING2 PABRIKGOTO 22
TDK BOLEH BERLOKASI
DI K.I.
BOLEH
BERSYARAT
BOLEH TANPA
SYARAT
E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL)
3. ASPEK2 LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGEMBANGAN SUATU
KAWASAN INDUSTRI
 MASING2 PIHAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP DAMPAK2 LINGKUNGAN
19
ASPEK LINGKUNGAN SKALA REGIONAL
PERLU DIPERHATIKAN DAMPAK2 REGIONAL DARI PENGEMBANGAN
SUATU KAWASAN INDUSTRI, YAITU :
1. PERUBAHAN TATA RUANG DI SEKITAR YANG TERSTIMULUS
SEBAGAI AKIBAT ADANYA KAWASAN INDUSTRI (SLUM)
2. BANGKITAN TRAFFIC DARI ORANG & BARANG (KEMACETAN,
KERUSAKAN JALAN )
3. PENINGKATAN KEBUTUHAN PERMUKIMAN & FASILITAS LINGKUNGAN
4. ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM MIKRO ( : RTH & BCR )
5. ADANYA RUN OFF ( : BANJIR & SISTIM DRAINASE)
6. INTERAKSI DENGAN KEGIATAN SEKITAR SINERGIS & ANTAGONIS
(LAP. GOLF, JL. TOL)
7. DAMPAK-DAMPAK SOSEKBUD BAIK POSITIF MAUPUN NEGATIF
( BERKAITAN DENGAN MULTIPLIER PADA SLIDE 8)
20
ASPEK LINGKUNGAN SKALA KAWASAN INDUSTRI
ASPEK-ASPEK LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERSIAPKAN/DIPERHATIKAN PIHAK
PENGELOLA, YAITU :
1. PERLU PENERAPAN SISTIM ZONING UNTUK :
A. LAND DEVELOPMENT COST MINIMAL
B. MAINTENANCE COST MINIMAL
C. MENGHINDARI KONFLIK ANTAR USER (GOOD NEIGHBOURHOOD).
2. DIPERLUKAN IPAL TERPUSAT:
− HANYA MAMPU MENGOLAH PARAMETER TERTENTU (BOD, COD, pH & TSS )
− DALAM PENGADAAN PERLU MEMPERTIMBANGKAN :
− SKALA EKONOMIS (MINIMAL 50 HA)
−  INDUSTRI POTENSI LIMBAH CAIR
3. DIPERLUKAN RTH (PARU-PARU~ 10% DARI LUAS
4. DIPERLUKAN SISTIM PENGANGKUTAN SAMPAH
 NON B3
 B3
REMBESAN KE AIR TANAH ATAU LEACHING
KE AIR PERMUKAAN
5. DIPERLUKAN SISTIM PENYEDIAAN AIR BERSIH
(UNTUK MENGANTISIPASI GANGGUAN TERHADAP AIR TANAH PENDUDUK)
6. DIPERLUKAN FASILITAS PENUNJANG LAIN :
• PMK
• Kantin
• Rumah Ibadah
• Fasilitas Olah Raga
• Tergantung Skala Luasan Kawasan Industri
• Poliklinik
• Guest House
• Kantor Pos
• Kantor Polisi
• Kantor Cabang Bank
• Terminal
• Dsb
Tergantung Skala Luasan
Kawasan Industri
21
ASPEK LINGKUNGAN SKALA PABRIK
PERLU KEJELASAN HAL2 YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING2 PABRIK (USER)
DALAM KAWASAN INDUSTRI
1. MATERIAL HANDING, UNTUK MENGHINDARI CECERAN, POLUSI UDARA ATAUPUN
PEMANDANGAN YANG KURANG BAIK.
2. MEMATUHI BCR, DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN DAYA RESAP AIR DAN PERUBAHAN IKLIM
MIKRO
3. MEMATUHI GSB, UNTUK MENGHINDARI BAHAYA KEBAKARAN.
4. MENGOLAH LIMBAH PADA SUMBER (GAS, DEBU, BISING, GETAR) DENGAN MELENGKAPI
PERALATAN SEPERTI DUST COLLECTOR, ELECTROSTATIC PRECIPITATOR, RUANG KEDAP
SUARA, BANTALAN MESIN GETAR DAN SEBAGAINYA.
5. MEMBUAT INPLANT/PRE TREATMENT, TERUTAMA BAGI PARAMETER LAIN YANG TIDAK DAPAT
DIOLAH OLEH SISTIM IPAL KAWASAN ATAU KONSENTRASINYA LEBIH TINGGI DARI STANDAR
INFLUENT KAWASAN YANG DITETAPKAN.
6. PENYIAPAN TPS, UNTUK MENGHINDARI CECERAN DAN MEMPERMUDAH SISTIM
PENGANGKUTAN.
7. MENGOLAH LIMBAH B3 SESUAI DENGAN PERATURAN
8. LARANGAN TIDAK MENGAMBIL AIR TANAH AGAR TIDAK MENGGANGGU AIR TANAH PENDUDUK
SEKITAR DAN KESEIMBANGAN NERACA AIR DENGAN DAYA TAMPUNG IPAL KAWASAN INDUSTRI
YANG BERSANGKUTAN.
9. LOADING & UNLOADING DALAM KAPLING UNTUK MENGHINDARI KEMACETAN JALAN
PELAYANAN KAWASAN.
10. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
11. MELAKUKAN K3, UNTUK MENJAGA SISTIM KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KARYAWAN.
12. MENYIAPKAN PMK (TABUNG), SEBAGAI TINDAKAN DINI BILA TERJADI BAHAYA KEBAKARAN.
13. KEWAJIBAN UNTUK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN (UKL-UPL/SPPL), UNTUK LEBIH
MENGETAHUI TENTANG BERBAGAI POTENSI LIMBAH/CEMARAN DAN MASING-MASING PABRIK.
22
22

Contenu connexe

En vedette

Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007Fitri Indra Wardhono
 
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...Parivartin
 
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi Makro
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi MakroKedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi Makro
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi MakroFitri Indra Wardhono
 
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataan
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataanKonsep dasar struktur ruang kepariwisataan
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
1 Uml Use Case
1  Uml Use Case1  Uml Use Case
1 Uml Use CaseMrirfan
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnFitri Indra Wardhono
 
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaSkenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaFitri Indra Wardhono
 
Database Introduction - Pemodelan Data
Database Introduction - Pemodelan DataDatabase Introduction - Pemodelan Data
Database Introduction - Pemodelan DataDudy Ali
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Fitri Indra Wardhono
 

En vedette (20)

Kek teroritis
Kek teroritisKek teroritis
Kek teroritis
 
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
 
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...
 
Pedoman RIPPDA 2007 - Depbudpar
Pedoman RIPPDA 2007 - DepbudparPedoman RIPPDA 2007 - Depbudpar
Pedoman RIPPDA 2007 - Depbudpar
 
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi Makro
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi MakroKedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi Makro
Kedudukan Pelabuhan KEK Marunda dalam Konstelasi Makro
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataan
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataanKonsep dasar struktur ruang kepariwisataan
Konsep dasar struktur ruang kepariwisataan
 
Aneka metodologi
Aneka metodologiAneka metodologi
Aneka metodologi
 
1 Uml Use Case
1  Uml Use Case1  Uml Use Case
1 Uml Use Case
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
 
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marundaSkenario pengembangan pelabuhan kek marunda
Skenario pengembangan pelabuhan kek marunda
 
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa BaratRencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
 
Penyusunan ZR KEK Bintan
Penyusunan ZR KEK BintanPenyusunan ZR KEK Bintan
Penyusunan ZR KEK Bintan
 
Database Introduction - Pemodelan Data
Database Introduction - Pemodelan DataDatabase Introduction - Pemodelan Data
Database Introduction - Pemodelan Data
 
Metodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDAMetodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDA
 
Pemodelan 2 dimensi
Pemodelan 2 dimensiPemodelan 2 dimensi
Pemodelan 2 dimensi
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
 
Regresi Logistik
Regresi LogistikRegresi Logistik
Regresi Logistik
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 
Permen 41
Permen 41Permen 41
Permen 41
 

Similaire à Kawasan Industri Aspek Tekno Ekonomi

Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional  vs cyberpreneurshipUkm Konvensional  vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional vs cyberpreneurshipF W
 
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...Anang Zaini Gani
 
Ideologi, wawasan dan_dasar
Ideologi, wawasan dan_dasarIdeologi, wawasan dan_dasar
Ideologi, wawasan dan_dasarNasywah Nasir
 
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptx
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptxTugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptx
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptxsoekarnoars
 
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdf
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdfPaparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdf
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdfHandiniPradhitasari1
 
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purba
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purbaKontribusi migas untuk bangsa sampe purba
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purbaSampe Purba
 
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era Globalisasi
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era GlobalisasiInteraksi Manusia dan Teknologi dalam Era Globalisasi
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era GlobalisasiAnang Zaini Gani
 
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTA
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTAStrategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTA
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTAF W
 
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Randy Wrihatnolo
 
Pembangunan Papua
Pembangunan PapuaPembangunan Papua
Pembangunan PapuaSyah Rul
 
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiPeranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiAnang Zaini Gani
 
PAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxPAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxdoglas3
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatanzafeen zafeen
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdf
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdfSTUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdf
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdfAbirafdi20
 
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTASTRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTAIra Kristina Lumban Tobing
 
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Sugono Aprianto
 
Laporan kegiatan2
Laporan kegiatan2Laporan kegiatan2
Laporan kegiatan2imasastuti
 

Similaire à Kawasan Industri Aspek Tekno Ekonomi (20)

Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional  vs cyberpreneurshipUkm Konvensional  vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
 
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...
Srategi dan Prioritas Menuju Industri 2020 dalam Menghadapi Globalisasi (Sekt...
 
Ideologi, wawasan dan_dasar
Ideologi, wawasan dan_dasarIdeologi, wawasan dan_dasar
Ideologi, wawasan dan_dasar
 
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptx
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptxTugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptx
Tugas UTS Sistem Enterpruse- Kelompok 5.pptx
 
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdf
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdfPaparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdf
Paparan Sosialisasi Permen ATR 14 2022 RTH_22092022.pdf
 
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purba
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purbaKontribusi migas untuk bangsa sampe purba
Kontribusi migas untuk bangsa sampe purba
 
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era Globalisasi
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era GlobalisasiInteraksi Manusia dan Teknologi dalam Era Globalisasi
Interaksi Manusia dan Teknologi dalam Era Globalisasi
 
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTA
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTAStrategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTA
Strategi Pembangunan Daya Saing Industri Dalam Negeri Menghadapai ACFTA
 
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
 
6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt
 
Pembangunan Papua
Pembangunan PapuaPembangunan Papua
Pembangunan Papua
 
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiPeranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
 
PAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxPAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptx
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdf
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdfSTUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdf
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV .pdf
 
DIPA2017.pdf
DIPA2017.pdfDIPA2017.pdf
DIPA2017.pdf
 
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTASTRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA
STRATEGI PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA
 
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
 
Laporan kegiatan2
Laporan kegiatan2Laporan kegiatan2
Laporan kegiatan2
 
Taman Pedestrian.pdf
Taman Pedestrian.pdfTaman Pedestrian.pdf
Taman Pedestrian.pdf
 

Plus de Fitri Indra Wardhono

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Fitri Indra Wardhono
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaFitri Indra Wardhono
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Teknik "Perisai Diri" : Teknik Clurit
Teknik "Perisai Diri" : Teknik CluritTeknik "Perisai Diri" : Teknik Clurit
Teknik "Perisai Diri" : Teknik CluritFitri Indra Wardhono
 
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik Minangkabau
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik MinangkabauTeknik Asli "Perisai Diri" : Teknik Minangkabau
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik MinangkabauFitri Indra Wardhono
 

Plus de Fitri Indra Wardhono (20)

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
 
Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 
Kumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standarKumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standar
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
 
Daftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyahDaftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyah
 
Kebatinan & kejawen islam
Kebatinan & kejawen   islamKebatinan & kejawen   islam
Kebatinan & kejawen islam
 
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyahDaftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
 
Penataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataanPenataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataan
 
Paparan dompak
Paparan dompakPaparan dompak
Paparan dompak
 
Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
 
Kumpulan motivasi
Kumpulan motivasiKumpulan motivasi
Kumpulan motivasi
 
Teknik "Perisai Diri" : Teknik Clurit
Teknik "Perisai Diri" : Teknik CluritTeknik "Perisai Diri" : Teknik Clurit
Teknik "Perisai Diri" : Teknik Clurit
 
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik Minangkabau
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik MinangkabauTeknik Asli "Perisai Diri" : Teknik Minangkabau
Teknik Asli "Perisai Diri" : Teknik Minangkabau
 
Peregangan
PereganganPeregangan
Peregangan
 

Kawasan Industri Aspek Tekno Ekonomi

  • 1. ASPEK TEKNO-EKONOMI (DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI & PERANNYA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN) BAHAN PRESENTASI DISAMPAIKAN OLEH : ARRYANTO SAGALA DI SELENGGARAKAN OLEH PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PUSLITBANG SUMBER DAYA & LINGKUNGAN HIDUP BADAN LITBANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAKASSAR, 6 – 7 AGUSTUS 2003
  • 2. ASPEK TEKNO-EKONOMI DLM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERANNYA DLM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YG BERKELANJUTAN & ADA 2 TOPIK BAHASAN AGAR DLM PENGEMB TDK “IDLE” GOAL SEMINAR : MEMBERI WAWASAN KPD PIHAK2 TERKAIT (STAKE HOLDER) TTG KAWASAN INDUSTRI (KRN PEMBANGUNAN KI MEMBUTUHKAN INVESTASI YG BESAR & PROFESIONALISM) KENAPA 2 TOPIK DI ATAS DIANGKAT ?? DR “PENGAMATAN” YG DILAKUKAN SELAMA  13 THN (SEJAK KEPPRES 53/1989) DITEMUI FENOMENA2 LAPANGAN AL : 1. BELUM DIPAHAMI SECARA BENAR ASPEK2 TEKNIS PERENC MAKRO & MIKRO DLM PENGEMB KI 2. BELUM SAMA PERSEPSI STAKE HOLDER TTG KAWASAN INDUSTRI SESUAI PP 25/2000 • TURBINBANG KI ADA PD PEMTH KAB/KOTA • PEMERINTAH PUSAT BERTUGAS MENYUSUN PEDOMAN SBG ACUAN PEM. KAB/KOTA MEMPERKENALKAN : PEDOMAN TEKNIS PENGEMB KAWASAN INDUSTRI (INDUSTRIAL ESTATE/INDUSTRIAL PARK) DI DAERAH o ADA RENC TAPI TDK TEREALISIR o ADA YG SIFATNYA IKUT2AN (:LATAH) o ADA KI TAPI INDUSTRI TETAP DI LUAR o ADA KI TAPI TDK EFEKTIF (TIMBUL KASUS INTERNAL & EKSTERNAL) o DSBNYA ? 1
  • 3. 5 SUB TOPIK PEMBHS: ASPEK TEKNO-EKONOMI DLM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERANNYA DLM MENDUKUNG PEMBANGUNAN YG BERKELANJUTAN & A. KONSEPSI PENGEMB KAWASAN INDUSTRI B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG KELAYAKAN PENGEMB KI DI SUATU DAERAH D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI C. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI E. TINJAUAN PERAN KI SBG TOOLS UNTUK MEWUJUDKAN IWL (PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN) 2
  • 4. A. KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  DEFINISI KI ( KEPPRES 53/1989  KEPPRES 41/1996) : KAWASAN TEMPAT PEMUSATAN KEGIATAN INDUSTRI YANG DILENGKAPI SARANA & PRASARANA PENUNJANG YANG DIKEMBANGKAN & DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN KI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI  CIRI-CIRI KAWASAN INDUSTRI – LAHAN SUDAH DILENGKAPI SAPRAN  KTM – ADA SUATU BADAN/MANAJEMEN PENGELOLA YANG MEMILIKI IZIN USAHA KI – BIASANYA DIISI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR (PENGOLAHAN MULTI JENIS) 1. APA ITU KAW. INDUSTRI (INDUSTRIAL ESTATE/INDUSTRIAL PARK) 3
  • 5.  UTAMA SBG ALAT (TOOLS) MENGATUR TATA RUANG & MEMINIMALKAN KASUS PENCEMARAN SEBAGAI PENCIPTAAN/ STIMULATOR IKLIM INVESTASI  LAIN – LAIN : MENCARI/MENCIPTAKAN PROFIT PERLU DIKETAHUI/DIPAHAMI FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN KELAYAKAN USAHA !!!!! TERUTAMA BAGI DAERAH YANG IKLIM INVESTASI INDUSTRI TINGGI BAGI DAERAH- DAERAH YANG REMOTE A. KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI 2. APA TUJUAN/MANFAAT PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI 4
  • 6. LAND DEMAND 7 – 10 HA/THN VS UNIT USAHA INDUSTRI YANG TUMBUH MINIMAL 5 UU/TH INDEX CORLTN ( -1 < IC < + 1) 0,98 (SANGAT MENENTUKAN) 0,90 0,89 0,68 0,62 (MENENTUKAN) A.. LAND DEMAND (KEBUTUHAN LAHAN)  LUAS MINIMUM KAW UNT LAYAK 20 HA DGN PAY BACK PERIOD 3 TH  LUAS MINIMUM UTK DILENGKAPI WWTP/IPAL TERPADU 50 HA B.. JENIS INDUSTRI YANG TUMBUH  INDUSTRI PENGOLAHAN (MANUFAKTUR) BUKAN IND HULU/DASAR  RERATA LUAS KEBT. LAHAN MANUFAKTUR 1,32 –1,34HA D..KETERSEDIAAN SAPRAN PENUNJANG  PELABUHAN LAUT (OUTLET)  JAR. JLN ARTERI/KOLECTOR SBG AKSES KE OUTLET  ENERGI LISTRIK  AIR (A. TANAH, SUNGAI, PDAM)  TELKOM  BANKING/LEMB. KEUANGAN E..KERTERSEDIAAN SDM (TENAGA KERJA INDUSTRI)  TERSEDIAT. KERJA DGN PENDIDIKAN > SLTP  KEBUTUHAN 90 – 110 TK/HA C..TIMBULNYA KASUS- KASUS LINGKUNGAN  ADA/TDK KASUS2 PENCEMARAN (AIR TANAH, SUNGAI, UDARA) ATAU MIXED LAND USE YG KONFLIK B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG PENGEMB KAW INDUSTRI 1. FAKTOR INTERNAL TERDAPAT 5 FAKTOR 5
  • 7. A.. KONDISI HINTERLAND (DAERAH BELAKANG) • DI HINTERLAND ADA/TDK POTENSI SDA YANG DIOLAH IND HULU/DASAR • DOWN STREAM INDUSTRY YANG BERLOKASI DI FRONTIER REGION (MANUFACTUR) B. PERSAINGAN DENGAN DAERAH LAIN • TDK HARUS SETIAP DAERAH PUNYA KI • PERSAINGAN ANTAR DAERAH DLM 1 SISTEM OUTLET (PELABUHAN) BILA BERJARAK << 100 KM C..TINGKAT STRATEGIS LOKASI TERHADAP SISTEM EKONOMI MAKRO LOKASIONAL ADVANTAGE TERHADAP : • JALUR-JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL • JALUR TRANSPORTASI DARAT ANTAR & REGION D. STABILITAS KEAMANAN • ADA/TDK GEJOLAK POLITIK • SERING/TDK TIMBUL GEJOLAK SOSIAL B. FAKTOR TEKNO EKONOMI DLM MENDUKUNG PENGEMB KAW INDUSTRI 2. FAKTOR EXTERNAL TERDAPAT 4 FAKTOR 6
  • 8.  GOAL : AGAR LOKASI YANG DIRENCANAKAN DIMINATI OLEH USER & TDK MENIMBULKAN BERBAGAI PERMASALAHAN (KONFLIK) DENGAN LINGK SEKITAR TERDAPAT 14 KRITERIA YAITU : 14. MULTIPLIER EFFEK 13. ORIENTASI LOKASI 12. PRASARANA ANGKUTAN 11. PERUNTUKAN LAHAN (LAND USE) 10. HARGA LAHAN 9. KETERSEDIAAN LAHAN 8. KESUBURAN LAHAN 7. DAYA DUKUNG LAHAN ( ) 6. JARAK THDP SUNGAI/ SUMBER AIR LAINNYA 5. KEMIRINGAN LERENG (TOPOGRAFI) 4. SISTIM JAR. UTILITAS YANG MELAYANI 3. JAR. JALAN YG MELAYANI 2. JARAK TERHADAP PERMUKIMAN 1. JARAK KE PUSAT KOTA C. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI  TRAFFIC : 5,5 SMP/HA/HARI  LS LHN & MULTIFLIER = 2 X LUAS PERENC KI  KBTH RUMAH : 1,5 TK  1 KK  KEBTH FASUM & FASOS  AKSESIBILITAS TINGGI DGN HINTERLAND  TRSEDIA PELABUHAN SBG OUTLET  NON PERTANIAN/ NON PER- MUKIMAN NON KONSERVASI  RELATIF (BUKAN LAHAN YG MAHAL DI DAERAH TSB)  MINIMAL 25 HA  NON IRIGASI TKNIS & TDK SBR ( ) : 0,7 – 1,0 KG/CM2  MAKS 5 KM TERDAPAT SUNGAI KLAS III/IV  MAKSIMUM 0 – 15 O  MNMAL JAR LISTRIK & TELKOM  DILAYANI ARTERI PRIMER  MINIMAL 2 KM DR PRMUKIMAN  MAKS 15-20 KM DR PST KOTA  FAKTOR PERTIMBANGAN ANTISIPASI TIMBUL BERBAGAI PERMASALAHAN KEMUDAHAN2 UNTUK MEMPEROLEH B. BAKU/B. PENOLONG & T. KERJA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PROD & DISTRIB TIDAK TERJADI KONFLIK PERUNTUKAN MENEKAN HARGA JUAL & TERJANGKAU USER DAPAT MENAMPUNG KEGIATAN KI MINIMAL TERMASUK PENUNJANG MENCEGAH KONVERSI LAHAN SUBUR UNTUK MENEKAN BIAYA KONSTRUKSI PABRIK • MELAYANI KEBTH. PROSES PRODUK & DOMESTIK • SBG BDN PENERIMA A. LIMBAH YG TLH DIOLAH • MENEKAN LAND DEV COST • OPTIMALISASI PENG. LAHAN TERJAMINNYA KELANGSUNGAN PROSES PRODUKSI & DISTRIBUSI AKSESSIBILITAS B BAKU/B. PENOLONG & PRODUK + PEMENUHAN T. KERJA LOKAL - POLUTAN MENURUNKAN KESH. MASYARAKAT TERLYN STM UTILITAS LSTK (GI) A. BSH (RSRVOAR)  ALASAN PEMILIHAN: 7GO TO 8
  • 9.  KEBUTUHAN TENAGA KERJA  BERAPA  DARIMANA ILUSTRASI ASPEK-ASPEK TATA RUANG DLM AMDAL MIS : 200 Ha ? TK  20.000 JIWA KOTA PROP KOTA KAB JARAK LOKASI KEGIATAN VOL. T.KERJA BGM. KOND. PENDUDUDK LOKAL ? • STRUKTUR MATA PENCAHARIAN •TINGKAT PENDIDIKAN KECIL (MIS : ± 3%  600 JIWA ± 19.400 KOTA PROP KOTA KAB PENDATANG VOL. TRAFFIC DARI COMMUTER HARIAN Kend. Umum Kend. Bus Kend. Pribadi ? PENDUDUK BANGKITAN MASALAH2 LINGKUNGAN1. BERAPA KK  10.000 1,5 TK X 1KK~± 6.500 KK 2. BERAPA  P PENDUDUK : 6.500 X 4 JIWA~26.000 JIWA 3. BERAPA  RUMAH6.500 X 150 M2 ~ 97,5 HA DIMANA (SLUM) ?? SIAPA YG BANGUN & DIMANA ? TK : 20.000 MISAL : ± 50% ~ 10.000 JIWA PENDATANG 4. 26.000 JIWA BUTUH FASILITAS LINGKUNGAN KESEHATAN SEKOLAH PASAR REKREASI PERIBADATAN DLL 10
  • 10.  GOAL : AGAR TAPAK KI YG DIRENCANAKAN MEMENUHI KAIDAH2 TEKNIS & TERHINDAR DARI KONFLIK INTERNAL & PERMASALAHAN 1. LUAS AREAL KAWASAN  LUAS AREAL MINIMUM 20 HA  1 UU PABRIK : 1,32 – 1,34 HA  IF 100 UU BUTUH LAHAN  134 HA 2. POLA PENGGUNAAN LAHAN (LAND USE)  SALEABLE LAND : 70%  RUANG TERBUKA HIJAU : 10% TABEL 6.1 & 6.3. (go to 10 & 11) 3. DIPERLUKAN SISTIM ZONING (PENGELOMPOKKAN)  UTK MENEKAN LAND DEV”T COST & BIAYA PEMELIHARAAN  TERCIPTA GOODNEIGHBORHOOD 4. TERSEDIA IPAL/WWTP TERPUSAT  LS KAWASAN MINIMAL PUNYA IPAL IF  50 HA  IPAL TERPADU HANYA MAMPU OLEH 4 PARAMTR (BOD, COD, TSS & PH)  PERLU STANDAR INFLUENT  PARAMETER LAIN OR  STAND INFLUENT PRETREATMENT MASING2 PABRIK D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI 9
  • 11. 10 Tabel 6.1. POLA PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI No Jenis Penggunaan Struktur Penggunaan (%) Keterangan 1 Kapling Industri Maksimal 70 % Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan Perda setempat (60 : 40) 2 Jalan dan Saluran –8 12 % - Untuk tercapainya aksessibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) - Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton - Perkerasan jalan minimal 7 m 3 Ruang Terbuka Hijau Minimal 10% Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter 4 Fasilitas penunjang 6 - 12 % Dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb
  • 12. 11 Tabel 6.3. Alokasi Peruntukan Lahan Kawasan Industri Luas lahan dapat dijual (maksimum 70%) Luas kawasan industri (Ha) Kapling industri (%) Kapling komersial (%) Kapling Perumahan (%) Jalan dan sarana penunjang lainnya Ruang terbuka hijau (%) 10 – 20 65– 70 Maks. 10 Maks. 10 Sesuai kebutuhan Min. 10 >20 – 50 65– 70 Maks. 10 Maks. 10 Sesuai kebutuhan Min. 10 >50 – 100 60– 70 Maks. 12,5 Maks. 15 Sesuai kebutuhan Min. 10 >100 – 200 50– 70 Maks.15 Maks. 20 Sesuai kebutuhan Min. 10 >200– 500 45– 70 Maks. 17.5 10 – 25 Sesuai kebutuhan Min. 10 >500 40– 70 Maks. 20 10 – 30 Sesuai kebutuhan Min. 10
  • 13. D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI 5. UKURAN KAPLING P GSB 2 3 2 1 L GSB LEBAR : MIN KELIPATAN 18 M + 2 GSB KIRI KANAN 6. PENEMPATAN PINTU KELUAR - MASUK JALAN BERJAUHAN (SIRKULASI TRAFF) 7. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR & BONGKAR MUAT  PARKIR MOBIL KRYW & BONGKAR MUAT WAJIB DLM AREAL KAVLING (SIRKULASI TRAF DLM KAW LANCAR)  PARKIR BUS KARYW & KONTAINER  PERLU DISIAPKAN PENGELOLA DI SUATU AREAL KHUSUS 12
  • 14. D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI 8. STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS & SAPRAN No Teknis Pelayanan Kapasitas Pelayanan Keterangan 1 Luas lahan per unit usaha 0,3 – 5 Ha  Rerata Industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha  Perbandingan lebar : panjang 2 : 3 atau 1 : 2 dgn lebar minimum 18 m di luar GSB  Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan. 2. Jaringan jalan - Jalan Utama 2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau 1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 8 m - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar perkerasan minimun 7 m 3 Saluran Drainase Sesuai debit Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan lingkungan 4 Saluran severage Sesuai debit Saluran tertutup yang terpisah dari saluran drainase 5 Air Bersih 0,55 – 0,75 l/dtk/ha Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6 Listrik 0,15 – 0,2 MVA/Ha Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta. 7 Telekomunikasi 4 – 5 SST/Ha  Termasuk faximile/telex  Telepon umum 1 SST/10 Ha 13
  • 15. D. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI No Teknis Pelayanan Kapasitas Pelayanan Keterangan 8 Kapasitas kelola IPAL Standar influent: BOD : 400 – 600 mg/l COD : 600 – 800 mg/l TSS : 400 – 600 mg/l pH : 4–10 Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yangditetapkan, wajibdikelolaterlebihdahuluolehpabrik ybs. 9 Tenagakerja 90– 110 TK/Ha 10 Kebutuhan hunian 1,5TK/unit hunian Huniandapat berupa:  Rumah hunian  Mess/dormitori karyawan 11 Bangkitan Transportasi  Eksport=3,5 TEU’s/Ha/bln  Import=3,0 TEU’s/HA/Bln Belumtermasuk angkutanburuhdan karyawan. 12 Prasarana dan sarana sampah (padat)  1 bak sampah/ kapling  1 armada sampah/ 20Ha  1unit TPS/20 Ha Perkiraanlimbahpadat yangdihasilkanadalah : 4m3/Ha/Hari 13 Kebutuhan Fasilitas Komersial  Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luaslahan.  Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan sertaproduk-produk yangdihasilkandi dalamkawasan.  Kantor perijinan1atap. 14
  • 16. D. STANDART TEKNIS PERENC. KAWASAN INDUSTRI PENGELOLA DPT MENYIAPKAN FAS. LAIN : KANTIN, POLIKLINIK, IBADAH, MESS, SARN. OR. TPS. KANTOR PENGELOLA, KTR POLISI DSB 9.FASILITAS PENUNJANG LAIN TERGANTUNG LUAS & KEBUTUHAN 10. FASILITAS “TRADE CENTER”  SEBAGAI RUANG PAMER (EXHIBITION) & PROMOSI PPRODUK  RENTAL OFFICE & RUANG SERBA GUNA  SEBAGAI OBJEK WISATA BUSSINES TERGANTUNG LUAS & KEBUTUHAN 15
  • 17. E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL) 1. KONSEPSI PEMB. INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN PROSES PEMB. YG DPT MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI MASA KINI TANPA MENGESAMPINGKAN/ MENGORBANKAN KEMAMPUAN GENERASI MENDATANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHANNYA  DPT MELINDUNGI BIOSFIR  EFFISIENSI SDA & SDB  ADIL/PENERAPAN ANTAR NEGARA & GENERASI LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL ESSID:  PENERAPAN PERATURAN  KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN (DARLING)  PEMILIHAN TEKNOLOGI  PENGATURAN LOKASI VISI : PREVENTIF >> KURATIF: KRITERIA YANG DIPENUHI : 16
  • 18. E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL) 2. POLA PENGEMB. LOKASI INDUSTRI AGLOMERATIF TERCAPAI EFFISIENSI  EFFISIENSI  FAKTOR2 BIAYA UNTUK KELANGSUNGAN PROSES PRODUKSI JENIS PENGGUNAAN (BIAYA) INDIVIDU AGLOMERATIF ( 4 UU) KAPASITAS Rp (JUTA) KAPASITAS Rp (JUTA) 1. AKSES JALAN LS 15,0 LS 15,0 2. .LISTRIK (GENSEWT) 0,5 MW 2,5 1 MW 3,5 3. AIR BERSIH 50 L/MNT 4,0 150 L/MNT 5,0 4. IPAL 40 L/MNT 8,0 120 L/MNT 11,5 JUMLAH 29,5 35,0 BIAYA PER UU 29,5 8,75 DAPAT DITEMPUH ASPEK TEKNOLOGI  PEMILIHAN B. BAKU  HANDLING B. BAKU  DISAIN PABRIIK  PROSES PRODUKSI  PENGOLAHAN LIMBAH 1 ASPEK LOKASIONAL (KETEPATAN LOKASI)  BIAYA TEMPAT USH (LHN & BNGN)  BIAYA PENYEDIAAN SAPRAN (JL, LIST, A. BERSIH, IPAL DSB  BIAYA PERALATAN KERJA DIGUNAKAN BERSAMA (COMMON SERVICE FACILITIES)  BIAYA TRANSPORT (B. BAKU/ PENOLONG & DISTRBS) 2 PERLU DIBUKTIKAN ANTARA LOKASI INDIVIDU VS AGLOMERATIF 1. TERBUKTI LOKASI AGLOMERATIF LBH EFFISIEN DRPD LOK. INDIVIDU 2. KRN LOK. AGLOMERATIF (IE/IP/IC) SDH DILENGKAPI SISTIM AIR BERSIH & IPAL  DMPK NEGATIF LINGK MINIMAL 3. LEBIH MUDAH MEMONITOR & MENINDAK 100 PABRIK DLM 1 KAW. INDUSTRI DRPD 10 PABRIK TERPENCAR-PENCAR 17
  • 19.  TERDAPAT 3 PIHAK YG BERTANGGUNG JAWAB DLM PENGELOLAAN LINGK. KAWASAN INDUSTRI, YAITU : – MASING2 PABRIK (USER) YG BERLOKASI DLM KI – PENGELOLA/PENGEMBANG KAW. INDUSTRI – PEMERINTAH DAERAH YG MEMBERIKAN IZIN LOKASI  DISAMPING ITU DLM PENGEMBANGAN SUATU KAW. INDUSTRI SENANTIASA HARUS DIPERHATIKAN MASALAH PENDEKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN (CARRYING CAPACITY APPROCH) DENGAN PENDEKATAN SEPERTI DIAGRAM BERIKUT INI : S DVS KETERBATASAN/ KENDALA LINGK (AIR, UDARA DSB) JENIS INDUSTRI PROSPEKTIF 3 KLASS INDUSTRI A. DAMPAK REGIONAL  HAL2 YG MENJADI PERHATIAN/TG. JAWAB PEMDA GOTO 20 B. DAMPAK2 SKALA TAPAK KI  HAL2 YG MENJADI TG. JAWAB PENGEMBANG KI GOTO 21 C. DAMPAK2 SKALA PABRIK  HAL2 YG MENJADI TG. JAWAB MASING2 PABRIKGOTO 22 TDK BOLEH BERLOKASI DI K.I. BOLEH BERSYARAT BOLEH TANPA SYARAT E. TINJAUAN PERAN KAW. INDST SBG TOOLS UTK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (IWL) 3. ASPEK2 LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGEMBANGAN SUATU KAWASAN INDUSTRI  MASING2 PIHAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP DAMPAK2 LINGKUNGAN 19
  • 20. ASPEK LINGKUNGAN SKALA REGIONAL PERLU DIPERHATIKAN DAMPAK2 REGIONAL DARI PENGEMBANGAN SUATU KAWASAN INDUSTRI, YAITU : 1. PERUBAHAN TATA RUANG DI SEKITAR YANG TERSTIMULUS SEBAGAI AKIBAT ADANYA KAWASAN INDUSTRI (SLUM) 2. BANGKITAN TRAFFIC DARI ORANG & BARANG (KEMACETAN, KERUSAKAN JALAN ) 3. PENINGKATAN KEBUTUHAN PERMUKIMAN & FASILITAS LINGKUNGAN 4. ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM MIKRO ( : RTH & BCR ) 5. ADANYA RUN OFF ( : BANJIR & SISTIM DRAINASE) 6. INTERAKSI DENGAN KEGIATAN SEKITAR SINERGIS & ANTAGONIS (LAP. GOLF, JL. TOL) 7. DAMPAK-DAMPAK SOSEKBUD BAIK POSITIF MAUPUN NEGATIF ( BERKAITAN DENGAN MULTIPLIER PADA SLIDE 8) 20
  • 21. ASPEK LINGKUNGAN SKALA KAWASAN INDUSTRI ASPEK-ASPEK LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERSIAPKAN/DIPERHATIKAN PIHAK PENGELOLA, YAITU : 1. PERLU PENERAPAN SISTIM ZONING UNTUK : A. LAND DEVELOPMENT COST MINIMAL B. MAINTENANCE COST MINIMAL C. MENGHINDARI KONFLIK ANTAR USER (GOOD NEIGHBOURHOOD). 2. DIPERLUKAN IPAL TERPUSAT: − HANYA MAMPU MENGOLAH PARAMETER TERTENTU (BOD, COD, pH & TSS ) − DALAM PENGADAAN PERLU MEMPERTIMBANGKAN : − SKALA EKONOMIS (MINIMAL 50 HA) −  INDUSTRI POTENSI LIMBAH CAIR 3. DIPERLUKAN RTH (PARU-PARU~ 10% DARI LUAS 4. DIPERLUKAN SISTIM PENGANGKUTAN SAMPAH  NON B3  B3 REMBESAN KE AIR TANAH ATAU LEACHING KE AIR PERMUKAAN 5. DIPERLUKAN SISTIM PENYEDIAAN AIR BERSIH (UNTUK MENGANTISIPASI GANGGUAN TERHADAP AIR TANAH PENDUDUK) 6. DIPERLUKAN FASILITAS PENUNJANG LAIN : • PMK • Kantin • Rumah Ibadah • Fasilitas Olah Raga • Tergantung Skala Luasan Kawasan Industri • Poliklinik • Guest House • Kantor Pos • Kantor Polisi • Kantor Cabang Bank • Terminal • Dsb Tergantung Skala Luasan Kawasan Industri 21
  • 22. ASPEK LINGKUNGAN SKALA PABRIK PERLU KEJELASAN HAL2 YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING2 PABRIK (USER) DALAM KAWASAN INDUSTRI 1. MATERIAL HANDING, UNTUK MENGHINDARI CECERAN, POLUSI UDARA ATAUPUN PEMANDANGAN YANG KURANG BAIK. 2. MEMATUHI BCR, DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN DAYA RESAP AIR DAN PERUBAHAN IKLIM MIKRO 3. MEMATUHI GSB, UNTUK MENGHINDARI BAHAYA KEBAKARAN. 4. MENGOLAH LIMBAH PADA SUMBER (GAS, DEBU, BISING, GETAR) DENGAN MELENGKAPI PERALATAN SEPERTI DUST COLLECTOR, ELECTROSTATIC PRECIPITATOR, RUANG KEDAP SUARA, BANTALAN MESIN GETAR DAN SEBAGAINYA. 5. MEMBUAT INPLANT/PRE TREATMENT, TERUTAMA BAGI PARAMETER LAIN YANG TIDAK DAPAT DIOLAH OLEH SISTIM IPAL KAWASAN ATAU KONSENTRASINYA LEBIH TINGGI DARI STANDAR INFLUENT KAWASAN YANG DITETAPKAN. 6. PENYIAPAN TPS, UNTUK MENGHINDARI CECERAN DAN MEMPERMUDAH SISTIM PENGANGKUTAN. 7. MENGOLAH LIMBAH B3 SESUAI DENGAN PERATURAN 8. LARANGAN TIDAK MENGAMBIL AIR TANAH AGAR TIDAK MENGGANGGU AIR TANAH PENDUDUK SEKITAR DAN KESEIMBANGAN NERACA AIR DENGAN DAYA TAMPUNG IPAL KAWASAN INDUSTRI YANG BERSANGKUTAN. 9. LOADING & UNLOADING DALAM KAPLING UNTUK MENGHINDARI KEMACETAN JALAN PELAYANAN KAWASAN. 10. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR 11. MELAKUKAN K3, UNTUK MENJAGA SISTIM KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KARYAWAN. 12. MENYIAPKAN PMK (TABUNG), SEBAGAI TINDAKAN DINI BILA TERJADI BAHAYA KEBAKARAN. 13. KEWAJIBAN UNTUK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN (UKL-UPL/SPPL), UNTUK LEBIH MENGETAHUI TENTANG BERBAGAI POTENSI LIMBAH/CEMARAN DAN MASING-MASING PABRIK. 22
  • 23. 22