1. HUKUM AGRARIA
“ KONSOLIDASI TANAH “
DISUSUN OLEH KELOMPOK 6 :
FRANKY DONTIN TOBING ( 1109112274 )
FADHLI RAZEB SANJANI ( 1109134886 )
HAFIZ AKBAR RITONGA ( 1109112501 )
HOTMAN SIMANUNGKALIT
IKHSAN ( 1109120352 )
RIO PRASETYA
RODIAH

2. PENGERTIAN KONSOLIDASI TANAH
Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai
penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya
alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan
KaBPN No.4 Tahun 1991) . Tetapi secara umum adapun
pengertian konsolidasi adalah :
•Penataan penguasaan dan penggunaan bidang-bidang tanah
•Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
•Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan
sumberdaya alam
•Melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Konsolidasi tanah juga dapat diartikan sebagai penguatan nilai
dan fungsi tanah sebagai hasil penataan bentuk, luas, dan letak
sehingga menjadi tertib dan teratur yang mendukung pemanfaatan
tanah secara efektif dan efisien sesuai potensinya.

4. PRINSIP-PRINSIP KONSOLIDASI TANAH
 Membangun tanpa menggusur. Maksudnya ialah masyarakat tidak digusur
dari lingkungan tempat tinggalnya.
 Kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; maksudnya
ialah masyarakat berperan aktif, sejak awal perencanaan hingga akhir kegiatan
dalam proses pembangunan penataan.
 Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah);
 Hak atas tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tidak berubah menjadi lebih
tinggi atau lebih rendah.
 Tanah yang diberikan kembali kepada pemilik mempunyai nilai lebih tinggi
daripada sebelum konsolidasi tanah.
 Transparansi;
 Keadilan;
 Kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata.

5. •DASAR PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pembangunan dalam rangka
mengisi Rencana Tata Ruang, sementara peraturan perundang-undangan
pelaksanaan sedang dalam proses persiapan, peraturan perundang-undangan
yang mendasari pelaksanaan konsolidasi tanah adalah :
 Undang-Undang Pokok Agraria ( UU No.5/1960) tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA);
 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Luas Tanah Pertanian;
 PP No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Rugi;
 Surat Edaran Mendagri No. 590/5648/Agr tanggal 9 Desember 1985
tentang Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
 Surat Edaran Mendagri No. 590/5468/Agr tanggal 22 Desember 1985
tentang Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Perkotaan;

6. 








Peraturan Mendagri No. 2/1987 tentang Pedoman Penyusun Rencana Kota;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan;
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah
sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4245 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 410-1078 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 410-1637 tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya
Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 410-55 tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah;

7. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
462-3872 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
410-1047 tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP;
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1150 tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah
No. 410-1919.DII tentang Petunjuk Laporan monitoring Tindak Lanjut dan
Kemajuan Pekerjaan Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah
No. 225.2/DII/VII/99 tentang Izin Perubahan Penggunaan dan Izin Lokasi dalam
Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah
No. 22/D.III/2004 tentang Tindak-lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 tahun 2003.

8. IZIN PELAKSANAAN KONSOLIDASI
TANAH
Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang
wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan
dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada
bangunan/usaha yang dilakukan, dengan batasan keluasan sebagai berikut :
•untuk usaha pertanian &le 25 Ha,
•untuk usaha non pertanian &le 1 Ha,
•untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan.
Dasar Hukum :
Perda No. 19 tahun 2001 tentang IPPT
Keputusan bupati no. 53/KEP.KDH/A/ 2003
Perbup No 8 tahun 2009 tentang index peruntukan penggunaan tanah

9. Syarat-syarat yang harus dipenuhi :
•Bukti diri calon peserta konsolidasi tanah (fotocopi KTP).
•Bukti penguasaan/pemilikan tanah masing-masing calon peserta
konsolidasi tanah.
•Daftar nominatif calon peserta konsolidasi tanah.
•Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak
Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
•Site plan sementara lokasi konsolidasi tanah.
•Sketsa rencana lokasi konsolidasi tanah sebelum dan sesudah penataan
•Surat kuasa dari calon peserta konsolidasi tanah.
•Surat pernyataan kesediaan memberikan sumbangan tanah untuk
pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial dan bersedia membayar
biaya pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah.
Prosedur untuk mendapatkan perizinan:
•Permohonan izin konsolidasi tanah disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dengan mengisi formulir
yang telah disediakan. Berkas permohonan disampaikan rangkap 15
dengan ketentuan 1 bandel bermaterai asli.

10. TUJUAN KONSOLIDASI TANAH
Pada pokoknya konsolidasi tanah bertujuan menyediakan tanah untuk
kepentingan pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
serta memberikan pemanfaatantanah yang optimal.
Dengan tercapainya tujuan tersebut diatas, beberapa manfaat yang dapat
diraih adalah sebagai berikut :
•Kebutuhan akan adanya lingkungan pemukiman atau areal pertanian dapat
terpenuhi.
•Membantu mempercepat laju pembangunan pemukiman atau pembangunan
daerah pertanian di pedesaan.
•Pemerataan hasil-hasil pembangunan yang langsung di nikmati oleh pemilik
tanah.
•Menghindari akses-akses yang sering timbul dalam hal penyediaan tanah
secara konvensional.
Konsolidasi tanah merupakan manifestasi prinsip gotong-royong dan
penerapan dari Pasal 6 UUPA tentang fungsi social hak atas tanah

11. •Rakyat pemilik tanah dapat menikmati secara langsung keuntungankeuntungan akibat konsolidasi, baik kenaikan harga tanah ataupun kenikmatan
lainnya karena terciptanya lingkungan yang teratur. Adanya sumbangan tanah
sebagai peran serta, masih tetap menguntukan sekalipun luas tanah yang
diperlukannya berkurang.
•Bagi pemerintah sendiri, di samping dapat merealisasikan rencana umum tata
ruang kota atau tata ruang daerah, sekaligus dapat menertibkan administrasi
pemilikan tanah, menghemat pengeluaran biaya pembangunan dan bahkan
terbuka kemungkinan peningkatan pemasukan keuangan melalui PBB.
•Lebih jauh lagi dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dalam
pembangunan.

12. SASARAN KONSOLIDASI TANAH
Sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya penguasaan dan penggunaan
tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya dalam rangka
tata tertib pertanahan .
Berkaitan dengan sasaran tersebut diatas, pemilihan lokasi harus
memerhatikan hal-hal berikut.
1. Perkotaan
Pemilihan lokasi berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang kota
(RUTRK) dan prioritas pembangunan kota dengan memerhatikan kondisi
lingkungan serta kemampuas dan keinginan para pemilik tanah untuk
membangun dengan skala prioritas antara lain :