Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Pancasila dengan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, mencakup topik seperti hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, implementasi nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia menurut sila-sila Pancasila, serta implikasi amandemen UUD 1945.

2. Pancasila
dalam Kontek
Ketatanegaraan
Oleh
1.Rizka Pratiwi Jaya
2.Luluk Ernawati
3.Erwin Prasetyo
4.Anzy Rosalia

3. Pancasila dan
Ketatanegaraan
Hak Asasi Hubungan Pancasila,
Proklamasi,
dalam Pembukaan UUD 1945
dan Batang Tubuh UUD
Pancasila 1945
Implikasi Amandemen Implementasi Nilai-Nilai
UUD 1945 dalam Pancasila dalam
Ketatanegaraan Kehidupan Berbangsa dan
Republik Indobesia Bernegara

4. Pancasila merupakan suatu
asas kerohanian dalam Negara adalah organisasi
ilmu kenegaraan popular yang di dalamnya ada
disebut sebagai dasar rakyat, wilayah yang
filsafat Negara permanen, dan pemerintah
(Philosofische gronslai). yang berdaulat (baik ke
Dalam kedudukan ini dalam maupun ke luar).
Pancasila merupakan Negara merupakan
sumber nilai dan sumber kesatuan sosial
norma dalam setiap aspek (masyarakat) yang diatur
penyelenggaraan Negara, secara konstitusional untuk
termasuk sebagai sumber mewujudkan kepentingan
tertib hukum di Negara bersama. Negara dapat
Republik Indonesia. dilihat dari dua segi
Konsekuensinya seluruh perwujudannya, yakni
peraturan perundang- sebagai satu bentuk
undangan serta masyarakat yang
penjabarannya senantiasa memenuhi syarat-syarat
berdasarkan nilai-nilai tertentu dan sebagai satu
yang terkandung dalam gejala hukum.
sila-sila pancasila.

5. Hubungan
Pancasila dengan
Pasal-Pasal UUD
Negara Republik
Indonesia
Hubungan
Hubungan Hubungan
Pancasila,
Pembukaan Pancasila
Proklamasi,
UUD 1945 dengan
Pembukaan
dengan Pembukaan
UUD 1945
Proklamasi UUD Negara
dan Batang
17 Agustus Republik
Tubuh UUD
1945 Indonesia
1945.
Hubungan
Pembukaan UUD
1945 dengan
Batang Tubuh
UUD 1945

6. pada pasal 28 ayat 1 dan 2 mencerminkan sila ketuhanan
yang maha esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci
“kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah
menurut agama dan kepercayaan masing-masing “
pada bab XA tentang hak asasi manusia yang merupakan
jalinan nilai-nilai yang merupakan cerminan sila
kemanusiaan yang adil dan beradap (pasal 27, pasal
28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal
28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal
28J, pasal 30, pasal 31 dan pasal 34).

7. Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 1, pasal 11
ayat 2 dan 3, pasal 18A, pasal 18B, pasal 22E, pasal
25E, pasal 30, pasal 36, pasal dan pasal 36B.
Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 2, pasal
3, pasal 4 ayat 1, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A , pasal 7B, pasal
7C, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat 3 , pasal 19, pasal
20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22B, pasal 22C, pasal
22D dan pasal 22E
Dalam nilai-nilai yang telah di tuangkan dalam pasl-pasal
mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan
kesejahteraan social dan kesejahteran ekonomi.

8. Hubunggan pancasila dengan pembukaan undang-
undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
mengandung pengertian bahwa pancasila merupakan
subtansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan
kedudukan secara yuridis formal dalam
pembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukanya
sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat
dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia
tahun 1945, maka perumusan yang menyimpang dari
pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan
mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan undang-
undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

9. Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung
yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945,
karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal
UUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar
filsafat Negara dan Undang –Undang Dasar merupakan satu
kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan
pangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-
Pokok Pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan sosial, Kedaulatan
Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwalilan, serta
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil
dan Beradap. Yang inti sarinya merupakan penjelasan dari dasar
filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan
nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kapada
UUD 1945.

10. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17
Agustus dengan pembukaan UUD 1945 yang tidak
hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga
mempertanggung jawabkan Proklamasi, maka
hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional
korelatif, melainkan juga bersifat kasual organis, hal
ini menunjukkan hubungan proklamasi dengan UUD
1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh

11. Di Era Orde
Lama (1959-
1965)
Di Awal Di Era Orde
Kemerdekaan Baru (1965-12
(1945-1959) Mei 1998)
Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila dalam
Kehidupan
Berbangsa dan
Bernegara

12. Dasar
Pemikiran
Perubahan
UUD Negara
Republik
indonesia
Implikasi
Amandemen
UUD 1945
dalam
Ketatanegaraan
Republik
Lembaga- Indobesia
Dasar Hukum
Lembaga Perubahan
Negara UUD Negara
republlik Republik
Indonesia indonesia

13. Tuntutan perubahan/amandemen Undang –
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang
– Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dipandang belum cukup memuat
landasan bagi kehidupan yang demokratis,
pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM.
Selain itu, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang
multitafsir dan membuka peluang bagi
penyelenggaraan negar yang otoriter, sentralik,
tertutup dan diliputi oleh tindakan korupsi,
kolusi dan nepotisme ( KKN) yang menimbukan
kemerosotan dalam berbagai kehidupan.

14. Majelis permusayawaratan Rakyat melakukan
perubahan Undang–Undang Dasar 1945 dengan
berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945.
Pasal 37 UUD 1945 mengatur prodsedur perubahan
Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa (1) Untuk mengaubah Undang – Undang
Dasar sekurang – kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir dan (2) Putusan diambil dengan persetujuan
sekurang- kuangnya 2/3 daripada julah anggota yang
hadir.

16. Hak Asasi Manusia Menurut
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak Asasi Manusia Menurut Sila
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hak Asasi Manusia Menurut
Sila Persatuan Indonesia
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan
Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

17. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
menjamin setiap
pengakuan orang umum
terhadap melakukan ibadah
Tuhan Yang menurut
keyakinannya
Maha Esa masing-masing
Berarti sila pertama dari Setiap agama
pancasila, Ketuhanan Yang
Maha Esa mengandung dipandang sama
pengakauan terhadap hak- hak dan
hak asasi manusia dalam
segala segi kehidupan kedudukannya
manusia terhadap Negara.

18. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hak tidak Pengakuan
Hak tidak
sebagai
untuk untuk manusia
diperbudak dianiaya pribadi
Hak dianggap
tidak bersalah Hak untuk Hak tidak untuk
sampai mendapat ditangkap,
dibuktikan ditahan, secara
kesalahannya peradilan sewenang-
menurut Undang- yang bebas wenang
Undang

19. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia
Persatuan Persatuan Indonesia atau
Kebangsaan ialah sikap yang
mengutamakan kepentingan Bangsa
diatas kepentingan suku, golongan,
partai dan lain-lain. Ini berarti
persatuan antara golongan-golongan,
suku-suku, dan partai-partai yang
mempunyai kedudukan dan
kesempatan yang sama dalam
Negara Indonesia, dalam arti adanya
keseimbangan yang harmonis
dengan tidak mengutamakan yang
satu dengan mengabaikan yang
lainnya.

20. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kedaulatan rakyat berarti kekeuasaan Negara berada di tangan rakyat.
Negara dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Secara
demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilakukan menurut Undang-Undang Dasar
pengakuan akan menghormati dan
menunjang tinggi hak
harkat dan segala hak-hak asasi mengeluarkan
martabat yang melekat pendapat
manusia padanya
hak ikut serta dalam
kemerdekaan pemerintahan dan hak untuk
pers jabatan-jabatan
Negara berkumpul

21. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dijamin adanya hak
hak untuk
adanya hak atas jaminan
hidup layak sosial
milik
berhak atas adanya hak atas
tingkat hidup pekerjaan dengan
sistem pengupahan
yang menjamin dan syarat-syarat
kesehatan kerja yang baik

22. Artinya :
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.