SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  19
PENGAMANAN SOSIAL PROGRAM PAMSIMAS
Disampaikan Pada
Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Agustus 2019
HASIL MISI BANK DUNIA
Misi Agust – Sept 2017
• Pada isu gender, dalam hal kuantitas, keterlibatan
perempuan juga masih menjadi tantangan bagi tingkat
komunitas dan fasilitator.
• Di tingkat komunitas, keterlibatan perempuan dalam
pertemuan dan juga di lembaga kurang dari 10%,
sementara perempuan memiliki peran yang lebih penting
dalam menangani masalah penyediaan air dan sanitasi
domestik.
Misi MTR, Feb 2019
• Secara umum komposisi perempuan pada kegiatan tingkat
KETERLIBATAN PEREMPUAN
DOKUMEN PENGGUNAAN LAHAN
Misi
Feb – April
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Lemahnya pendampingan TFM dalam mendampingi masyarakat untuk menyiapkan
Dokumen Lahan secara lengkap
• Lemahnya DC dalam melakukan verifikasi RKM terkait lampiran Dokumen Lahan
Misi Agust
- Sept
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Format Surat Pernyataan Penggunaan Lahan tidak sesuai Juknis
• Dokumen Lahan tidak tersimpan rapi di KKM maupun pemilik lahan
Misi
Agust –
Sept 2018
• Dokumen Penggunaan Lahan tidak lengkap : tidak ada informassi ukuran, tidak ada
sketsa peta lahan
• Tidak ada kejelasan status lahan : hibah? Ijin pakai? Ijin di lalui?
• Akuntabilitas ijin penggunaan lahan pada lahan milik negara tidak dilakukan
Misi
MTR Feb
2019
• Ketidaklengkapan Dokumen Lahan : ukuran lahan yang digunakan, tandatangan
pemilik lahan dan KKM pada lahan hibah dan pinjam pakai
Misi
Feb – April
2017
• Memastikan keterlibatan penyandang disabilitas terlibat secara
aktif dalam proses keseluruhan baik dalam pengambilan
keputusan dan penerima manfaat
• Keterlibatan ROMS untuk mereview RKM agar inklusif
disabilitas
Misi
Agust –
Sept 2018
• Pemahaman fasilitator dan masyarakat tentang DID terbatas pada pelibatan
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan masyarakat dan lembaga lokal.
• Belum tercatat jumlah penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat
• Design untuk sarana umum belum mencerminkan inklusif disabilitas/belum universal
design
Misi
11 – 15 Feb
2019
• Tidak semua fasilitas/sarana yang bersifat umum sudah
menerapkan Design Universal
• Semua fasilitas/sarana yang bersifat umum Desa 2019 harus
menerapkan Design Universal
KUALITAS DID (DISABILITAS INKLUSIF
DEVELOPMENT)
HASIL ANALISA DATA SIM : KETERLIBATAN PEREMPUAN
PENGGUNAAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
PENGGUNAAN LAHAN PROGRAM PAMSIMAS
ACEH :
2 KABUPATEN – 10
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KEPRI :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
LAMPUNG :
4 KABUPATEN – 9
DESA DI HUTAN
LINDUNG BUKIT
BARISAN SELATAN
SUMSEL :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAMBI :
2 KABUPATEN – 5
DESA DI TAMAN
NASIONAL KERINCI
SUMBAR :
2 KABUPATEN – 4
JORONG DI HUTAN
NEGARA
BANTEN :
2 KABUPATEN – 10 DESA DI
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL GN
HALIMUN
JAWA BARAT :
6 KABUPATEN – 17 DESA
DI LAHAN PERHUTANI,
PTPN & TAMAN
NASIONAL GN SALAK-
PANGRANGO-CIREMAI-
HALIMUN
JAWA TENGAH :
14 KABUAPTEN – 197
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAWA TIMUR :
17 KABUPATEN – 112
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
BALI :
2 KABUPATEN – 19 DESA
DI LAHAN PERHUTANI
DAN HUTAN LINDUNG
NTB :
2 KABUPATEN – 3 DESA DI
HUTAN NASIONAL GN
RINJANI
KALSEL :
2 KABUPATEN – 2
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KALTIM :
1 KAB – 1 DESA DI
HUTAN RAKYAT
SULSEL :
2 KABUPATEN – 18 DESA
DI TAMAN NASIONAL
BATIMURUNG DAN
HUTAN LINDUNG
SULTENG :
1 KABUPATEN – 4 DESA
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL LORE
LINDU
GORONTALO :
1 KABUPATEN – 7 DESA
DI TAMAN NASIONAL
NANI WARTABONE
SULUT :
1 KABUPATEN – 5 DESA
DAN TAMAN NASIONAL
DAN HUTAN LINDUNG
SEBARAN LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS DGN SUMBER AIR BAKU YG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
(Status Des 2018)
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
STATUS PERIJINAN SUMBER AIR BAKU DESA PAMSIMAS YANG TERLETAK
DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL/HUTAN LINDUNG/LAHAN PERHUTANI
(Status Des 2018)
SURAT IJIN DITERBITKAN :
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup
• Kepala Balai Taman Nasional
• Pengelola Taman Nasional
• Kepala Kantor Pemangku
Kehutanan (KPH) Kabupaten
• Kepala PTPN
• Mantri Hutan
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
34%
2%
63%
PROSENTASI PERIJINAN PENGGUNAAN SUMBER
AIR PROGRAM PAMSIMAS YANG TERLETAK DI
HUTAN/LAHAN NEGARA
BELUM/IJIN LISAN PROSES PERIJINAN IJIN SURAT RESMI
CONTOH SURAT IJIN YANG SUDAH DITERBITKAN
• PEMANFAATAN AIR DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA,
TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA DANTAMAN HUTAN
RAYA (Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor: P. 64/Menhut-II/2013)
• PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.14/Menhut-
PENGGUNAAN LAHAN PADA
HUTAN MILIK NEGARA
• ALUR IJIN
PENGGUNAAN LAHAN
HUTAN NEGARA.docx
TATACARA/PROSES PERIJINAN
Contoh Kasus
• Desa Lancang Kunging, Kab Bintan (Desa 2018)
mengundurkan diri karena tidak mendapat izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung
• Desa Bintan Buyu, Desa Tembeling, & Desa Ekang
Enculai, Kab Bintan (Desa 2019) : proses izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung
TERIMA KASIH

Contenu connexe

Similaire à PENGAMANAN SOCIAL Program Pamsimas III.pptx

Program kerja tim citarum 2012 25 juni
Program kerja tim citarum 2012  25 juniProgram kerja tim citarum 2012  25 juni
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
Citarum
 
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten TaputProfil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
Taput17
 
Profil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.TaputProfil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.Taput
Taput17
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
desriantoboy2
 

Similaire à PENGAMANAN SOCIAL Program Pamsimas III.pptx (20)

Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
 
Skema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanSkema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunan
 
plan-RKPDesa-2019.pptx
plan-RKPDesa-2019.pptxplan-RKPDesa-2019.pptx
plan-RKPDesa-2019.pptx
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
Program kerja tim citarum 2012  25 juniProgram kerja tim citarum 2012  25 juni
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
 
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
 
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten TaputProfil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
 
Profil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.TaputProfil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.Taput
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Insist bappenas cso workshop presentation template
Insist bappenas cso workshop presentation templateInsist bappenas cso workshop presentation template
Insist bappenas cso workshop presentation template
 
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
20190410113530_Kampung_KB_Wonosobo(6).pptx
 
Kampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboKampung kb wonosobo
Kampung kb wonosobo
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah DatarMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datar
 
strategi air minum 2016 Jawa Timur
strategi air minum 2016 Jawa Timurstrategi air minum 2016 Jawa Timur
strategi air minum 2016 Jawa Timur
 

Dernier

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
YuyunFitriani2
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
alimenyut76
 

Dernier (11)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 

PENGAMANAN SOCIAL Program Pamsimas III.pptx

  • 1. PENGAMANAN SOSIAL PROGRAM PAMSIMAS Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Agustus 2019
  • 3. Misi Agust – Sept 2017 • Pada isu gender, dalam hal kuantitas, keterlibatan perempuan juga masih menjadi tantangan bagi tingkat komunitas dan fasilitator. • Di tingkat komunitas, keterlibatan perempuan dalam pertemuan dan juga di lembaga kurang dari 10%, sementara perempuan memiliki peran yang lebih penting dalam menangani masalah penyediaan air dan sanitasi domestik. Misi MTR, Feb 2019 • Secara umum komposisi perempuan pada kegiatan tingkat KETERLIBATAN PEREMPUAN
  • 4. DOKUMEN PENGGUNAAN LAHAN Misi Feb – April 2017 • Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap • Lemahnya pendampingan TFM dalam mendampingi masyarakat untuk menyiapkan Dokumen Lahan secara lengkap • Lemahnya DC dalam melakukan verifikasi RKM terkait lampiran Dokumen Lahan Misi Agust - Sept 2017 • Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap • Format Surat Pernyataan Penggunaan Lahan tidak sesuai Juknis • Dokumen Lahan tidak tersimpan rapi di KKM maupun pemilik lahan Misi Agust – Sept 2018 • Dokumen Penggunaan Lahan tidak lengkap : tidak ada informassi ukuran, tidak ada sketsa peta lahan • Tidak ada kejelasan status lahan : hibah? Ijin pakai? Ijin di lalui? • Akuntabilitas ijin penggunaan lahan pada lahan milik negara tidak dilakukan Misi MTR Feb 2019 • Ketidaklengkapan Dokumen Lahan : ukuran lahan yang digunakan, tandatangan pemilik lahan dan KKM pada lahan hibah dan pinjam pakai
  • 5. Misi Feb – April 2017 • Memastikan keterlibatan penyandang disabilitas terlibat secara aktif dalam proses keseluruhan baik dalam pengambilan keputusan dan penerima manfaat • Keterlibatan ROMS untuk mereview RKM agar inklusif disabilitas Misi Agust – Sept 2018 • Pemahaman fasilitator dan masyarakat tentang DID terbatas pada pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan masyarakat dan lembaga lokal. • Belum tercatat jumlah penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat • Design untuk sarana umum belum mencerminkan inklusif disabilitas/belum universal design Misi 11 – 15 Feb 2019 • Tidak semua fasilitas/sarana yang bersifat umum sudah menerapkan Design Universal • Semua fasilitas/sarana yang bersifat umum Desa 2019 harus menerapkan Design Universal KUALITAS DID (DISABILITAS INKLUSIF DEVELOPMENT)
  • 6. HASIL ANALISA DATA SIM : KETERLIBATAN PEREMPUAN
  • 7.
  • 8.
  • 9. PENGGUNAAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA
  • 10. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN NEGARA Juml Desa : 446 desa di 20 Provinsi 84% 9% 7% PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN NEGARA PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
  • 12. ACEH : 2 KABUPATEN – 10 DESA DI LAHAN PERHUTANI KEPRI : 1 KABUPATEN – 1 DESA DI LAHAN PERHUTANI LAMPUNG : 4 KABUPATEN – 9 DESA DI HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN SELATAN SUMSEL : 1 KABUPATEN – 1 DESA DI LAHAN PERHUTANI JAMBI : 2 KABUPATEN – 5 DESA DI TAMAN NASIONAL KERINCI SUMBAR : 2 KABUPATEN – 4 JORONG DI HUTAN NEGARA BANTEN : 2 KABUPATEN – 10 DESA DI LAHAN PERHUTANI DAN TAMAN NASIONAL GN HALIMUN JAWA BARAT : 6 KABUPATEN – 17 DESA DI LAHAN PERHUTANI, PTPN & TAMAN NASIONAL GN SALAK- PANGRANGO-CIREMAI- HALIMUN JAWA TENGAH : 14 KABUAPTEN – 197 DESA DI LAHAN PERHUTANI JAWA TIMUR : 17 KABUPATEN – 112 DESA DI LAHAN PERHUTANI BALI : 2 KABUPATEN – 19 DESA DI LAHAN PERHUTANI DAN HUTAN LINDUNG NTB : 2 KABUPATEN – 3 DESA DI HUTAN NASIONAL GN RINJANI KALSEL : 2 KABUPATEN – 2 DESA DI LAHAN PERHUTANI KALTIM : 1 KAB – 1 DESA DI HUTAN RAKYAT SULSEL : 2 KABUPATEN – 18 DESA DI TAMAN NASIONAL BATIMURUNG DAN HUTAN LINDUNG SULTENG : 1 KABUPATEN – 4 DESA LAHAN PERHUTANI DAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU GORONTALO : 1 KABUPATEN – 7 DESA DI TAMAN NASIONAL NANI WARTABONE SULUT : 1 KABUPATEN – 5 DESA DAN TAMAN NASIONAL DAN HUTAN LINDUNG SEBARAN LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS DGN SUMBER AIR BAKU YG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN
  • 13. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN NEGARA (Status Des 2018) Juml Desa : 446 desa di 20 Provinsi 84% 9% 7% PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN NEGARA PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
  • 14. STATUS PERIJINAN SUMBER AIR BAKU DESA PAMSIMAS YANG TERLETAK DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL/HUTAN LINDUNG/LAHAN PERHUTANI (Status Des 2018) SURAT IJIN DITERBITKAN : • Kepala Dinas Lingkungan Hidup • Kepala Balai Taman Nasional • Pengelola Taman Nasional • Kepala Kantor Pemangku Kehutanan (KPH) Kabupaten • Kepala PTPN • Mantri Hutan Juml Desa : 446 desa di 20 Provinsi 34% 2% 63% PROSENTASI PERIJINAN PENGGUNAAN SUMBER AIR PROGRAM PAMSIMAS YANG TERLETAK DI HUTAN/LAHAN NEGARA BELUM/IJIN LISAN PROSES PERIJINAN IJIN SURAT RESMI
  • 15. CONTOH SURAT IJIN YANG SUDAH DITERBITKAN
  • 16. • PEMANFAATAN AIR DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA DANTAMAN HUTAN RAYA (Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 64/Menhut-II/2013) • PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.14/Menhut- PENGGUNAAN LAHAN PADA HUTAN MILIK NEGARA
  • 17. • ALUR IJIN PENGGUNAAN LAHAN HUTAN NEGARA.docx TATACARA/PROSES PERIJINAN
  • 18. Contoh Kasus • Desa Lancang Kunging, Kab Bintan (Desa 2018) mengundurkan diri karena tidak mendapat izin menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung • Desa Bintan Buyu, Desa Tembeling, & Desa Ekang Enculai, Kab Bintan (Desa 2019) : proses izin menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung