Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
Ketimpangan penggunaan dana desa masih tinggi karena alokasi yang tidak adil dan pengawasan yang lemah. Pembangunan fokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Perlunya penyelarasan perencanaan pusat dan daerah untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) menekankan pada tiga hal utama: (1) peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan, (2) pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dan (3) kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya.
Strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup pengembangan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan promosi higiene dan sanitasi. Tujuannya adalah meningkatkan layanan sanitasi berwawasan lingkungan dengan meningkatkan sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan perilaku hidup bersih.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen ini berisi ringkasan program-program pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, dan promosi kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014-2018. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi di kabupaten tersebut.
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
Ketimpangan penggunaan dana desa masih tinggi karena alokasi yang tidak adil dan pengawasan yang lemah. Pembangunan fokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Perlunya penyelarasan perencanaan pusat dan daerah untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) menekankan pada tiga hal utama: (1) peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan, (2) pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dan (3) kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya.
Strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup pengembangan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan promosi higiene dan sanitasi. Tujuannya adalah meningkatkan layanan sanitasi berwawasan lingkungan dengan meningkatkan sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan perilaku hidup bersih.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen ini berisi ringkasan program-program pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, dan promosi kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014-2018. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi di kabupaten tersebut.
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mulai dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sistematika penyusunannya, tahapan kegiatan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi desa dalam
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mencakup tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), serta perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan prioritas masalah yang diidentifikasi di desa untuk mencapai visi
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa tahun 2019 yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui 10 tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa, diantaranya pembentukan tim penyusun, penyelarasan program, penyebarluasan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan rencana kerja, serta pengajuan usulan rencana kerja ke pemerintah. Dok
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kementerian Desa, Pembandungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pen
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mulai dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sistematika penyusunannya, tahapan kegiatan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi desa dalam
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mencakup tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), serta perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan prioritas masalah yang diidentifikasi di desa untuk mencapai visi
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa tahun 2019 yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui 10 tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa, diantaranya pembentukan tim penyusun, penyelarasan program, penyebarluasan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan rencana kerja, serta pengajuan usulan rencana kerja ke pemerintah. Dok
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kementerian Desa, Pembandungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pen
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Similaire à PENGAMANAN SOCIAL Program Pamsimas III.pptx (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. Misi Agust – Sept 2017
• Pada isu gender, dalam hal kuantitas, keterlibatan
perempuan juga masih menjadi tantangan bagi tingkat
komunitas dan fasilitator.
• Di tingkat komunitas, keterlibatan perempuan dalam
pertemuan dan juga di lembaga kurang dari 10%,
sementara perempuan memiliki peran yang lebih penting
dalam menangani masalah penyediaan air dan sanitasi
domestik.
Misi MTR, Feb 2019
• Secara umum komposisi perempuan pada kegiatan tingkat
KETERLIBATAN PEREMPUAN
4. DOKUMEN PENGGUNAAN LAHAN
Misi
Feb – April
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Lemahnya pendampingan TFM dalam mendampingi masyarakat untuk menyiapkan
Dokumen Lahan secara lengkap
• Lemahnya DC dalam melakukan verifikasi RKM terkait lampiran Dokumen Lahan
Misi Agust
- Sept
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Format Surat Pernyataan Penggunaan Lahan tidak sesuai Juknis
• Dokumen Lahan tidak tersimpan rapi di KKM maupun pemilik lahan
Misi
Agust –
Sept 2018
• Dokumen Penggunaan Lahan tidak lengkap : tidak ada informassi ukuran, tidak ada
sketsa peta lahan
• Tidak ada kejelasan status lahan : hibah? Ijin pakai? Ijin di lalui?
• Akuntabilitas ijin penggunaan lahan pada lahan milik negara tidak dilakukan
Misi
MTR Feb
2019
• Ketidaklengkapan Dokumen Lahan : ukuran lahan yang digunakan, tandatangan
pemilik lahan dan KKM pada lahan hibah dan pinjam pakai
5. Misi
Feb – April
2017
• Memastikan keterlibatan penyandang disabilitas terlibat secara
aktif dalam proses keseluruhan baik dalam pengambilan
keputusan dan penerima manfaat
• Keterlibatan ROMS untuk mereview RKM agar inklusif
disabilitas
Misi
Agust –
Sept 2018
• Pemahaman fasilitator dan masyarakat tentang DID terbatas pada pelibatan
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan masyarakat dan lembaga lokal.
• Belum tercatat jumlah penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat
• Design untuk sarana umum belum mencerminkan inklusif disabilitas/belum universal
design
Misi
11 – 15 Feb
2019
• Tidak semua fasilitas/sarana yang bersifat umum sudah
menerapkan Design Universal
• Semua fasilitas/sarana yang bersifat umum Desa 2019 harus
menerapkan Design Universal
KUALITAS DID (DISABILITAS INKLUSIF
DEVELOPMENT)
10. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
12. ACEH :
2 KABUPATEN – 10
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KEPRI :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
LAMPUNG :
4 KABUPATEN – 9
DESA DI HUTAN
LINDUNG BUKIT
BARISAN SELATAN
SUMSEL :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAMBI :
2 KABUPATEN – 5
DESA DI TAMAN
NASIONAL KERINCI
SUMBAR :
2 KABUPATEN – 4
JORONG DI HUTAN
NEGARA
BANTEN :
2 KABUPATEN – 10 DESA DI
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL GN
HALIMUN
JAWA BARAT :
6 KABUPATEN – 17 DESA
DI LAHAN PERHUTANI,
PTPN & TAMAN
NASIONAL GN SALAK-
PANGRANGO-CIREMAI-
HALIMUN
JAWA TENGAH :
14 KABUAPTEN – 197
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAWA TIMUR :
17 KABUPATEN – 112
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
BALI :
2 KABUPATEN – 19 DESA
DI LAHAN PERHUTANI
DAN HUTAN LINDUNG
NTB :
2 KABUPATEN – 3 DESA DI
HUTAN NASIONAL GN
RINJANI
KALSEL :
2 KABUPATEN – 2
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KALTIM :
1 KAB – 1 DESA DI
HUTAN RAKYAT
SULSEL :
2 KABUPATEN – 18 DESA
DI TAMAN NASIONAL
BATIMURUNG DAN
HUTAN LINDUNG
SULTENG :
1 KABUPATEN – 4 DESA
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL LORE
LINDU
GORONTALO :
1 KABUPATEN – 7 DESA
DI TAMAN NASIONAL
NANI WARTABONE
SULUT :
1 KABUPATEN – 5 DESA
DAN TAMAN NASIONAL
DAN HUTAN LINDUNG
SEBARAN LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS DGN SUMBER AIR BAKU YG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN
13. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
(Status Des 2018)
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
14. STATUS PERIJINAN SUMBER AIR BAKU DESA PAMSIMAS YANG TERLETAK
DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL/HUTAN LINDUNG/LAHAN PERHUTANI
(Status Des 2018)
SURAT IJIN DITERBITKAN :
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup
• Kepala Balai Taman Nasional
• Pengelola Taman Nasional
• Kepala Kantor Pemangku
Kehutanan (KPH) Kabupaten
• Kepala PTPN
• Mantri Hutan
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
34%
2%
63%
PROSENTASI PERIJINAN PENGGUNAAN SUMBER
AIR PROGRAM PAMSIMAS YANG TERLETAK DI
HUTAN/LAHAN NEGARA
BELUM/IJIN LISAN PROSES PERIJINAN IJIN SURAT RESMI
16. • PEMANFAATAN AIR DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA,
TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA DANTAMAN HUTAN
RAYA (Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor: P. 64/Menhut-II/2013)
• PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.14/Menhut-
PENGGUNAAN LAHAN PADA
HUTAN MILIK NEGARA
18. Contoh Kasus
• Desa Lancang Kunging, Kab Bintan (Desa 2018)
mengundurkan diri karena tidak mendapat izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung
• Desa Bintan Buyu, Desa Tembeling, & Desa Ekang
Enculai, Kab Bintan (Desa 2019) : proses izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung