Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
14 j'aime•26,513 vues
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Similaire à Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (20)
Dernier
Dernier (20)
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
- 1. SEJARAH INDONESIA OLEH: MIRZAYASA O. HELINGO YENI DYANA SARI
- 2. Pendahuluan Membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar pelaksanaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
- 3. A. Demokrasi Liberal 1950-1999 Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara. Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada masa ini ditandai dengan sering terjadi pergantian kabinet yang memerintah.
- 4. 1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951) Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi, yang dipimpin oleh Moh. Natsir. Program : • Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- 5. Sebab jatuhnya: Adanya Mosi tidak percaya kepada Masyumi. Mosi menganggap peraturan pemerintah No. 39 th. 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
- 6. 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952) Sukiman (Masyumi) dan Djojosukarto (PNI) sebagai formatur. Masalah yang muncul: Munculnya korupsi lembaga pemerintah, masalah Irian Barat yang belum berhasi, hunungan militer yang kurang baik, oleh karena itu DPR menggugat kabinet sukiman.
- 7. 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) Mendapatkan dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program utama: Mempersiapkan pemilu dan pengembalian Irian Barat.
- 8. Masalah yang dihadapi: yaitu peristiwa 17 Oktober 1952. Dimana muncul demonstrasi rakyat untuk membubarkan parlementer. Selanjutnya masalah tanah di tanjung Morawa menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo.
- 9. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) Mendapatkan dukungan dari PNI dan NU. Program utama, yaitu keamanan dan kemakmuran meski realisasinya sangat sulit.
- 10. Masalah yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali Sastromidjojo I, yaitu masalah angkatan darat. Di mana Bambang Sugeng mengundurkan diri dare KSAD dan di ganti dengan Bambang Utoyo yang mendapatkan bloikot dare TNI-AD.
- 11. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) Pada kabinet ini diselenggarakan Pemilu pertama kali. Pada 27 Juni 1955 yang menjadi kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan.
- 12. Setelah hasil pemilu diketahui mengubah susunan dan keseimbangan perwakilan di DPR. Jadi kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandapatnya kepada presiden.
- 13. 6. Kabinet Ali Sastromidjoyo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957) Dalam kabinet ini terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali Sastromidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden, karena Ali mendapat tuntutan daerah agar diadakan pergantian kabinet.
- 14. Akhirnya pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kabinet Ali Sastromidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastromidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.
- 15. 7. Kabinet Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959) Merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, yang dipimpin oleh Ir. Juanda. Program : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- 16. Kendala/ Masalah yang dihadapi : Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah yang semakin meningkat sehingga menyebabkan hubungan daerah dan pusat terhambat. Berakhirnya kekuasaan kabinet, pada saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
- 17. Diberlakukannya system kabinet parlementer Dilaksanakannya pemilihan umum Upaya konstituante menyusun undang undang dasar baru Usaha Pembunuhan Kepala Negara
- 18. JATUHNYA DEMOKRASI LIBERAL Kekacauan politik setelah pemilu 1955 menyebabkan diterapkannya Demokrasi Terpimpin.
- 19. DAMPAK DEMOKRASI LIBERAL PADA MASYARAKAT 1. Memunculkan pemberontakan di berbagai daerah (APRA, RMS, DI/TII). 2. Krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahan.
- 20. B. Demokrasi Terpimpin 1959-1965 Pada masa pemerintahan Soekarno yang menganut demokrasi terpimpin kekuasaan presiden begitu kuat. Pemerintah tunggal pada saat itu adalah presiden Soekarno
- 21. Ir. Soekarno
- 22. PERISTIWA YANG TERJADI Konstituante Gagal Menyusun Undang Undang Dasar Baru Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pengaruh Dekrit Presiden Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin
- 23. Kegagalan Konstituante • Masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja • Muncul gagasan kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI. • Konstitusi melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali • Tetapi anggota yang hadir kurang dari 2/3. • Keadaan politik masih tetap tidak menentu.
- 24. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 • Presiden Soekarno mengajukan gagasan Konsepsi Presiden untuk mendekritkan berlakunya UUD 1945 dan pembubaran konstitusi • Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit. • Seluruh lapisan masyarakat menyetujui adanya dekrit presiden.
- 25. Isi Dekrit Presiden • Pembubaran Konstituante • Berlakunya kembali UUD 1945 • Tidak Berlakunya UUDS 1950 • Pembentukan MPRS dan DPAS.
- 26. Pengaruh Dekrit Presiden • Kedudukan Presiden berada di bawah MPRS tetapi kenyataannya MPR tunduk pada Presiden. • Keberadaan MPRS yang ditetapkan Presiden bertentangan dengan UUD 1945 • Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden dan digantikan oleh DPR-GR
- 27. Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin • TNI dan POLRI disatukan menjadi ABRI yang diakui sebagai salah satu kekuatan sosial politik. • Berdasarkan Penpres no. 7 Tahun 1959 kehidupan partai harus memenuhi syarat partai politik. • Kekuatan politik pada saat itu adalah Presiden, ABRI dan partai-partai terutama PKI.
- 28. JATUHNYA DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintah. 2. Peranan parlemen yang lemah. 3. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah. 4. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik.
- 29. KESIMPULAN Demokrasi liberal dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada periode ini diberlakukan UUDS 1950. Namun setelah negara RI dengan UUDS 1950 selama 9 tahun,maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.