MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Studi Kasus Leadership
1. Di buat oleh
Abu Tholib (12311099)
Doris Roif Hisani (12311068)
Desy Riskawati (12311053)
Khusnul Khotima (12311062)
Meylinda Aviyani (12311063)
2. IDENTIFIK
ASI
MASALAH
KASUS
ANALISA
PROBLEM
SOLVING
Universitas
Muhammadiyah Gresik
Kepemimpinan
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperbolehkan semua warga negara yang memiliki
agama atau kepercayaan di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu untuk
mengosongkan statusnya di kolom agama pada KTP.
"Dalam UU baru enam agama yang ada. Kalau ingin ditambah harus ubah UU dulu. Tetapi dikosongkan
kan nggak ada masalah," ujar Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 6 November 2014.
Kata dia, jangan sampai masyarakat yang punya agama dan kepercayaan lain di luar enam agama itu
dipaksa untuk memasukkan agama tertentu.
Menurut Tjahjo, kolom agama dikosongkan hanya untuk sementara. Sebab, saat ini Kemendagri masih
mengupayakan untuk berdiskusi dengan Kementerian Agama.
"UU kan tidak boleh dilanggar. Kita harus taat hukum. Tetapi keyakinan jangan diganggu, itu hak," ujar
Tjahjo.
Menurut Tjahjo, agama lain di luar enam agama yang sudah diakui dalam UU, perlu diperjuangkan.
Tjahjo berkeyakinan bahwa agama adalah hak setiap orang.
"Semangatnya, kita tidak ingin ikut campur terhadap orang yang memeluk agama dan keyakinannya
sepanjang agama dan keyakinan itu tidak menyesatkan, mengganggu, akidahnya jelas, kitab sucinya
juga jelas," Tjahjo menjelaskan.
Apalagi, kata Tjahjo, Indonesia bukan negara agama. "Saya dan Anda punya keyakinan sendiri-sendiri.
Negara tidak boleh ikut campur, sembahyang di mana saja boleh.
4. IDENTIFIK
ASI
MASALAH
KASUS
ANALISA
PROBLEM
SOLVING
Universitas
Muhammadiyah Gresik
Kepemimpinan
√ Sikap kepemimpinan yang di tunjukan oleh menteri dalam negeri
terhadap penghapusan kolom agama di E-ktp terlalu mengada-ada,
tidak tepat dan tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang
dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah
yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.
√ karena Agama adalah hak semua orang dimana beragama merupakan
suatu kewajiban dalam bernegara pancasila. Agama adalah identitas
maka pencantuman dalam kolom E-ktp merupakan sebuah identitas
agar dalam beragama tidak tercampur adukan dan saling toleransi.
Hilang kolom agama hilang juga pancasila dan hilang juga indonesia
7. Universitas
Muhammadiyah Gresik
Kepemimpinan
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan BBM di Istana
Negara. Harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500,
solar subsidi dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
"Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada
pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan mengambil
keputusan. Hari ini setelah melalui serangkaian pembahasan di
sidkabpar, di kementrian teknis, di Kemenko Perekonomian dan
di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk
melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke
sektor-sektor produktif
8. Sikap Jokowi yang tergesah-gesah
mengambil kebijakan menaikkan harga
BBM pada masa transisi Pemerintahan
SBY?
Universitas
Muhammadiyah Gresik
Kepemimpinan
9. Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah
seharusnya tidak tergesa-gesah mengambil keputusan menaikan harga BBMdan
harusnya mencari solusi lain nya. Namun, dinaikkannya harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi pada bulan ini akan memberi dampak positif bagi
ekonomi Indonesia.
salah satu dampak tersebut adalah anggaran subsidi dapat dialihkan untuk
mengenjot pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk
menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia secara keseluruhan.
Universitas
Muhammadiyah Gresik
Kepemimpinan
10. Seharusnya Presiden Jokowi tidak secepat ini
dalam mengambil kebijakan menaikkan harga
BBM dari masa pelantikan sebagai presiden
Kepemimpinan
Universitas
Muhammadiyah Gresik