SlideShare une entreprise Scribd logo

2. se no 6 juknis pengelola teknis

•Télécharger en tant que DOCX, PDF•
•
1
1ce78

Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.

Ingénierie
1  sur  118
i MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Maret 2010 Kepada Yang Terhormat : 1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; 2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung negara. di - seluruh Indonesia Perihal : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
ii SURAT EDARAN Nomor : 06/SE/M/2010 Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis kepada pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 4 ayat (1) setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Kementerian/Lembaga penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut : I. UMUM Maksud dari petunjuk teknis adalah agar pembangunan bangunan gedung negara yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang sah dan yang akan dijadikan sebagai aset negara oleh Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar setiap penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, dapat mewujudkan bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
3 II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan - perubahannya; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; III. PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada : 1) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
4 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 2. Atas dasar permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan secara tertulis kepada tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli/Nara Sumber, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis. 3. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, yang telah mendapatkan Tenaga Pengelola Teknis, segera menerbitkan Surat Keputusan Organisasi Pengelola Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang didalamnya melibatkan unsur Pengelola Teknis, dan tembusan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara. 4. Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas
5 Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemetintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5. Pembentukan Organisasi/Bagan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. IV. TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1. Tenaga Pengelola Teknis merupakan pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan sekurang-kurangnya Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Pegawai Negeri Sipil Pangkat Golongan III/b Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bersertifikat Pengelola Teknis Kualifikasi C yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2. Tenaga Pengelola Teknis yang diperbantukan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara, bertugas untuk mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama masa penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola Teknis dapat didampingi oleh Tenaga Ahli/Nara Sumber dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis. 4. Tenaga Pengelola Teknis bertugas pada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan
6 gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan dapat diminta perpanjangan penugasan untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). 5. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kompetensi Tenaga Pengelola Teknis diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. V. BIAYA KEGIATAN UNSUR PENGELOLA TEKNIS. Biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis termasuk didalamnya untuk Pembiayaan kegiatan Pengelola Teknis/Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pembantu Pengelola Teknis dibebankan pada biaya kegiatan unsur Pengelolaan Teknis yang besarnya 35% dari keseluruhan biaya pengelolaan kegiatan yang telah tersedia pada mata anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran. Biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis digunakan untuk keperluan : 1. Honorarium; 2. Perjalanan dinas; 3. Transport lokal; 4. Biaya rapat; 5. Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat; dan 6. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang bersangkutan. Realisasi pembiayaan kegiatan unsur Pengelola Teknis dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan konstruksi).
vii Pengusulan pencairan biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dilakukan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. Format Formulir Pertanggung Jawaban Biaya Unsur Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. Demikian kami sampaikan untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh Kepala Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO Tembusan Kepada Yth : 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; 2. Para Gubernur Provinsi di SeluruhIndonesia; 3. Direktur Jenderal Anggaran KementerianKeuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 5. Para Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
8 DAFTAR ISI Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum i DAFTAR ISI vii Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum : LAMPIRAN I PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANI- SASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANAKOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN ORGANISASI 1 A. Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi B. Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A. Ketua Tim Pelaksana B. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis C. Tenaga Pengelola Teknis D. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis E. Tenaga Ahli
9 9 LAMPIRAN I.1 Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan TenagaPengelola Teknis LAMPIRAN I.2 Laporan MonitoringPengelolaTeknis LAMPIRAN I.3 Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Manajemen Konstruksi LAMPIRAN I.4 Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas LAMPIRAN I.5 Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan LAMPIRAN II FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA UNSUR PENGELOLATEKNIS LAMPIRAN II.1 Susunan Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis dan Pengelola Teknis LAMPIRAN II.2 Rencana Penyerapan Biaya Operasional Kegiatan PengelolaanTeknis LAMPIRAN II.3 Rincian Penggunaan Biaya Operasional LAMPIRAN II.4 Daftar Pembayaran Transport Pengelola Teknis LAMPIRAN II.5 Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Teknis
LAMPIRAN I PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
1 PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN ORGANISASI A. Pembentukan TimPelaksana Koordinasi Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. B. Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari : 1. Pembina 2. Pengarah 3. Tim Pelaksana Bantuan Tenaga Teknis, terdiri dari: a. Ketua; b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis; c. Tenaga Pengelola Teknis; d. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis; e. Tenaga Ahli Teknis ( bidang arsitektur, struktur, mekanikal/ elektrikal,dan lingkungan);
2 f. Tenaga Ahli Administrasi (ahli pengadaan barang/jasa konstruksi, ahli keuangan, penilai dan ahli hukum); g. Sekretariat. C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bagan organisasi tim pelaksana koordinasi bantuan tenaga teknis pembangunan bangunan gedung negara, sebagai berikut : ORGANISASI TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBINA MENTERI PEKERJAAN UMUM PENGARAH DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TIM PELAKSANA KETUA TIM PELAKSANA DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN/ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI/INSTANSI TEKNIS PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAW AB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIS KASUBDIT PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA/ KEPALA SUB DINAS INSTANSI PEKERJAAN UMUM PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAW AB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT TENAGA AHLI ADMINISTRASI (PENGADAAN, HUKUM, PENDAFTARAN BGN, PENILAI KEUANGAN) TENAGA PENGELOLA TEKNIS TENAGA AHLI TEKNIS (ARSITEKTUR, STRUKTUR, MEKANIKAL/ELEKTRIKAL, LINGKUNGAN) TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIS
3 1. Pembina adalah Menteri Pekerjaan Umum, 2. Pengarah adalah Direktur Jenderal Cipta Karya KementerianPekerjaan Umum; 3. Ketua Tim Pelaksana adalah : a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 4. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis adalah Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rum ah Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kepala Sub Dinas Instansi Teknis Pekerjaan Umum Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 5. Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan
4 Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara, yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. 6. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Koordinator Bantuan Tenaga Teknis untuk membantu kegiatan Pengelola Teknis atau Tenaga Ahli. 7. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknis lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 8. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administrasi lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 9. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu koordinator bantuan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas keSekretariatan termasuk pertanggungjawaban administrasi biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis. II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A. Ketua Tim Pelaksana 1. Tugas Ketua Tim Pelaksana melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan dalam hal pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis
5 kepada Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan berkewajiban melakukan pelaporan atas tugasnya, sebagai berikut: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan selaku Ketua Tim Pelaksana, memberikan laporan atas Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakannya termasuk yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya setiap semester dan setiap tahun. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana memberikan laporan atas kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan setiap semester dan setiap tahun, Dan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya. 2. Fungsi Fungsi Ketua Tim Pelaksana adalah untuk melakukan: a. Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara; b. Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara;
6 c. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya; d. Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara; e. Pemantauan dan pembinaan tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya. 3. Tanggung Jawab Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, atas : a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Teknis; b. Kontinuitas evaluasi/pelaporan kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; c. Ketertiban pertanggung jawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis. B. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis 1. Tugas a. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang diberikan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
7 Sekretariat Koordinator Bantuan Tenaga Teknis. 2. Fungsi Koordinator Bantuan Tenaga Teknis berfungsi untuk melaksanakan penyiapan materi : a. Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara; b. Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara; c. Koordinasi pelaksanaan tugas tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya; d. Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara; e. Pemantauan dan pembinaan Tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya. 3. Tanggung Jawab Koordinator Bantuan Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi, selaku Ketua Tim Pelaksana, dalam hal membantu melaksanakan : a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga pengelola teknis; b. Kontinuitas evaluasi/pelaporanatas kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; c. Ketertiban pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
8 Secara umum pelaksanaan Pemberian Bantuan Tenaga Teknis berupa tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam Bagan Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. C. Tenaga Pengelola Teknis Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan dibidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat pelaksanaan. Pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis atas dasar permintaan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran kepada:  Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau;  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
9 1. Tugas Tenaga Pengelola Teknis bertugas Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kementerian/ Lembaga pada Kerja yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dapat meminta perpanjangan penugasan tenaga Pengelola Teknis untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). Tenaga Pengelola Teknis bertugas berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan ditetapkan sebagai Tenaga Pengelola Teknis kegiatan melalui Surat Keputusan Organisasi Pengelola kegiatan oleh Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; Tenaga Pengelola Teknis bertugas dalam rangka pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/ pemilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan; Tenaga Pengelola Teknis memberikan masukan saran teknis administrasi kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara; Tenaga Pengelola Teknis dapat memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen untuk percepatan penyelenggaraan
10 pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Secara terinci Tenaga Pengelola teknis bertugas membantu kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pejabat verifikasi, pengelola administrasi kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, antara lain: a. Pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi,membantu dalam kegiatan: 1) Menyiapkan bahan masukan untuk penetapan organisasi kegiatan; 2) Menyiapkan bahan, Jadual, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan; 3) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi termasuk menyusun KAK; 4) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa perencanaan termasuk menyusun KAK; 5) Menyiapkan surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), surat perjanjian kerja, dan surat perintah mulai kerja (SPMK); 6) Mengendalikan kegiatan MK atau Pengawasan dan mengendalikan kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan Pengawas; 7) Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan MK / Pengawasan dan kegiatan perencanaan.
11 b. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, membantu dalam kegiatan: 1) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pengawasan termasuk menyusun KAK; 2) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksi; 3) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi; 4) Mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan penilaian atas prestasi kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi; 5) Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi; 6) Menyiapkan model berita acara serah terima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi. c. Pada tahap pasca-konstruksi, membantu dalam kegiatan persiapan untuk mendapatkan status dari Pengguna Anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Instansi Teknis Daerah, dan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara untuk mendapatkan Huruf Daftar Nomor (HDNo) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pengelola Teknis yang mendapat penugasan dari: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
12 dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta, wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap bulan, menggunakan format Formulir Laporan Bulanan Pengelola sebagaimana tercantum pada lampiran I.2 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. 2. Fungsi Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam pengelolaan teknis administratif selama masa pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. Secara terinci Tenaga Pengelola Teknis berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis administratif penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
13 Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Pengelola Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Tenaga Pengelola Teknis adalah pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Tenaga Teknis yang bersertifikat Pengelola Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tenaga Pengelola Teknis sekurang-kurangnya pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara Pangkat Golongan III/b yang bersertifikat Pengelola Teknis dengan Kualifikasi C, yang dianggap mampu dan dapat menjalankan tugas secara profesional di bidang tata bangunan, serta ditugaskan secara proporsional sesuai kapasitas tenaga teknis yang bersangkutan. Tenaga Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara, wajib memiliki kompetensi di dalam menerapkan peraturan pokok dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara diantaranya : a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah termasuk perubahannya, terkait dengan : 1) Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah,
14 2) Proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/ jasa, 3) Pelaksanaan penilaiankualifikasi. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi terkait dengan : 1) Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 8) 2) Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7) 3) Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 9) 4) Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan (buku 3) 5) Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 2) 6) Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 5) c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terkait dengan: 1) Persyaratan bangunan gedung negara, 2) Tahapan pembangunan bangunan gedung negara,
15 3) Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara, 4) Tata cara pembangunan bangunan gedung negara, 5) Pendaftaran bangunan gedung negara. d. Peraturan LPJK Nomor 11b Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi Dan Jasa Pengawas Konstruksi terkait dengan : 1) Sertifikat usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, 2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, e. Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi terkait dengan : 1) Sertifikat usaha jasa pelaksana konstruksi , 2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi. f. Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). g. Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. h. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana tercantum pada lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. i. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas sebagaimana tercantum pada
16 lampiran I.4 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. j. Model-model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Memulai Pekerjaan, Berita Acara (Manajeman Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Konstruksi) sebagaimana tercantum pada lampiran I.5 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. 3. Tanggung jawab Secara struktural Tenaga Pengelola Teknis bertanggung jawab kepada: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional/fungsional Tenaga Pengelola Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara.
17 D. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis 1. Tugas Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertugas untuk memonitor perkembangan kegiatan (Progress Fisik dan Keuangan) dari Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli, baik ditingkat program maupun pelaksanaan. 2. Fungsi Tenaga Pembantu Pengelola Teknis berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Untuk itu, maka Tenaga Pembantu Pengelola Teknis harus memiliki kompetensi setinggi- tingginya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/a, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan Pangkat Golongan III/a atau bersertifikat Pengelola Teknis dengan kualifikasi D. Dalam hal kualifikasi Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis untuk wilayah provinsi tidak termasuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria tidak mencukupi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum/instansi teknis provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dapat menugaskan Pejabat yang dianggap mampu dan memiliki jabatan atau kepangkatan setingkat lebih rendah.
18 3. Tanggung Jawab Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertanggung jawab atas hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dan secara profesional bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran hal-hal yang dilaporkan kepada Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. E. Tenaga Ahli Tenaga Ahli bertindak sebagai Narasumber dan bekerja secara profesional. Tenaga Ahli dibagi atas Tenaga Ahli Teknis dan Tenaga Ahli Administrasi. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal/elektrikal/utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknik lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penatan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendukung kegiatan dari tenaga Pengelola Teknis. 1. Tugas Tenaga Ahli bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain : a. Analisa kebutuhan ruang dan biaya pembangunan bangunan gedung negara dan atau; b. Uji kelayakan konstruksi atas bangunan gedung negara dan atau; c. Evaluasi atas kegagalan bangunan pasca konstruksi (evaluasi terhadap perencanaan/ pelaksanaan/ pengawasan/ pemanfaatan).
19 Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/ informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan. 2. Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Teknis berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang teknis antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis teknologis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara yang bersertifikat Pengelola Teknis dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kualifikasi A dan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya.
20 3. Tanggung Jawab Tenaga Ahli Teknis secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/manual yang dilakukannya dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli administratif di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administratif lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendampingi tenaga Pengelola Teknis. 1. Tugas Tenaga Ahli Administrasi bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain: a. Proses penyusunan kontrak jasa konstruksi dan atau b. Proses Pengadaan penyedia jasa konstruksi (Konsultan Manajeman Kostruksi, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi) dan atau, c. Proses Penaksiran dan atau penakaran nilai aset bangunan gedung negara untuk pemanfaatan dan atau penghapusan. d. Proses Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara. Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/
21 informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan. 2. Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Administrasi berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang Administrasi antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi Administrasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) Administrasi pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Administrasi harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya. 3. Tanggung Jawab Tenaga Ahli Adminstrasi secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/ manual yang dilakukan dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya.
LAMPIRAN I.1 PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS NO PELAKSANA KEGIATAN KEMENTERIAN /LEMBAGA DIREKTUR PBLDJCK DEP.PU/KA DINASPU PROVINSI KOORDINATO RBANTUAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA TEKNIS 1 MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 2 MEMBERIKAN DISPOSISI UNTUK DISIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN DAN NOMINASI PENGELOLA TEKNIS 3 MENYIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, NOMINASI PENGELOLA TEKNIS DAN DRAFT SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS 4 MENETAPKAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS DAN MENDISPOSISIKAN UNTUK PENYAMPAIAN KEPADA YBS 5 PENYAMPAIAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS KEPADA YBS 6 MENERIMA SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS 7 MENETAPKAN PENGELOLA TEKNIS DALAM SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, DAN MENYAMPAIKAN KEPADA YBS 8 MENERIMA TEMBUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN 9 MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLA TEKNIS DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN 10 MELAKUKAN MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS 11 MENYAMPAIKAN LAPORAN MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS 22
--- .. i I •s-.. t LAMPIRANI.2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ._..tUK UIPOltNt ll!l(A.Nt I t I l J I 4 I S I I I 1 I I I t - II I 111 I DATA UMUM PROYEK 1 DEPARTEMENll.E~ 2 DITJENISE'TINGl<AT 3 NNM SATUANl<ERJ.t. • NNM l<EPM.A SATl<ER/PPI< 5 ~ Tl<EPM.ASATl<ER/PPI< 6 LOKASI PEl<ERJ.MN I ~ .. --·'""'"' . B .. IA ··Y -A ··~ -- ·-D -P ......._ -- -- o l<ECAMATAN b l<ABUPA T ENJl<O TA c PROPINSI ' AP8N 8 L N TAHUNNIGGAIWI ~.!"'*'!.,.,.~~- -~~--~. ---- ---- '! BANGUNANlAIN·lAIN · · ....-.Gll.io 7 NAMAPEl<ERJMHA<EGIATAN II DA TA TEKNIS .........~ . i --·--- -- 2 OAIA I 0 OIS- PllOIOllP 0 P!R""HAS 0 LMIU•M I llUlllOHl~AIC MUM.IF! IPl!LNCSNIMH KONStA.I NI I HliHARfKN..l. I I I (lll*JNl ll ........ KASI I r- .11.#tOlt.AWMTU PUl(HCNIA I -----·--·-· _.......i I ~.... ---· t--·-·-------·-'1-· --..----·-·--·-·-·! - - - - i- - -·--·I I:"s'~"'"'I 3 STATUS I I .PfRfH(NWH .PfLfUHONI • RE.Al.ISASIFISIK DAN l<EUNIGAN 1 r-·· R · E - H - C · N - IA ·- (1 ·- l ) - --~~ASl~L_.Kl!OIA.titl 1 , ....... ftt11". "'WI. Pl!ltl!HCNIMH ; ....~--:.-- --·:1---+---+-----t----1 PU.NCSNtMH ; 111 CA TA TAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TENA~ TEKNIS IV DA TA PELAPOR TEAAGir. TEKNIS I .IAHOAUHOifl 2 N111110 NoplGol 3 N11111• NoplGol 23
LAMPIRAN I.3 PROSEDUR OPERASISTANDAR PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARADENGANMANAJEMEN KONSTRUKSI NO PELAKSAN KEGIATAN KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIAJASA KONSULTANSI PENYEDIAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI PENGELOLA TEKNIS KONSULTANMK KONSULTAN PERENCANA KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI 1 PENERBITAN SKPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 2 PENYUSUNAN JADWALDAN BESARAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA 3 SELEKSI KONSULTAN A.MANAJEMEN KONSTRUKSI B.PERENCANA 3.1 PRAKUALIFIKASI KONSULTAN 3.2 PENGUMUMAN SORT LIST 3.3 PEMASUKAN PENAWARAN 3.4 EVALUASI PENAWARAN 3.5 PENGUMUMAN CALON 3.6 PENETAPAN KONSULTAN 3.7 KONTRAK KONSULTAN 3.8 SPMK KONSULTAN 4 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 5 EVALUASI HASIL PERENCANAAN 6 PENGENDALIAN PEKERJAAN MANAJEMEN KOSTRUKSI TAHAP PERENCANAAN 7 PENGESAHAN DOKUMEN PELELANGAN 8 PENGADAAN JASAPELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 8.2 DAFTAR PESERTA 8.3 PENGAMBILAN DOKUMEN 8.4 ANWIJZING 8.5 PEMASUKAN PENAWARAN 8.6 EVALUASI PENAWARAN 8.7 PENGUMUMAN CALON 8.8 PENETAPAN PELAKSANA 8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA 9 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 10 PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 11 PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TAHAPPELAKSANAAN 12 PENGAWASAN BERKALAKONSULTAN PERENCANA 13 SERAH TERIMAI PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 14 SERAH TERIMAPEKERJAAN PERENCANAAN 15 PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 16 SERAH TERIMAII PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 17 SERAH TERIMAPEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI 18 PENDAFTARAN SEBAGAI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 24
LAMPIRAN I.4 PROS E D U R OPERASI STAND A R PEMB A N G U N A N BANGU N A N GEDUNG NEGARA DENGAN KONS U L T A N PENGA W A S NO PELAKSANA KEGIATAN KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI PENGELOLA TEKNIS KONSULTAN PENGAWAS KONSULTAN PERENCANA KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI 1 PENER B IT A N SK PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 2 PENYU S U N A N JADWAL DAN BESARAN PAKET PENGAD A A N BARANG/ JASA 3 SELEKSI KONSULTAN A.PERENCANA B.PENGAWAS 3.1 PRAKU AL IFIK A S I KONSULTAN 3.2 PENGU M U M A N SORT LIST 3.3 PEMAS U K A N PENAWARAN 3.4 EVALUASI PENAWARAN 3.5 PENGU M U M A N CALON 3.6 PENET AP A N KONSULTAN 3.7 KONTRAK KONSULTAN 3.8 SPMK KONSULTAN 4 PENYU S U N A N DOKUMEN PERENCANAAN 5 EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEKER J A A N PERENCANAAN 6 PENGES A H A N DOKUMEN PELELANGAN 7 PENGA D A A N JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 8.2 DAFTAR PESERTA 8.3 PENGAM B IL A N DOKUMEN 8.4 ANWIJZING 8.5 PEMAS U K A N PENAWARAN 8.6 EVALUASI PENAWARAN 8.7 PENGU M U M A N CALON 8.8 PENET AP A N PELAKSANA 8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA 8 PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 9 PENGA W A S A N PELAKSANAAN KONSTRUKSI 10 PENGE N D AL IA N PEKERJAAN KONSUL T A N PENGAWAS 11 PENGA W A S A N BERKALA KONSULTAN PERENCANA 12 SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 13 SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN 14 PERBA IK A N /P E N Y E M P U R N A A N PEKER J A A N KONSTRUKSI 15 SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 16 SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN 17 PENDA FT A R A N SEBAGAI BANGUNAN BANGU N A N GEDUNG NEGARA 25
LAMPIRAN I.5 MODEL KERANGKA ACUAN KERJA, KONTRAK, SURAT PERINTAH MULAI KERJA, DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pendahuluan Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara merupakan dokumen yang dapat diacu oleh Kepala Satuan Kerja/Pejebat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengelola Teknis dalam menyusun dokumen pengadaan yang akan dilakukannya. Apabila model-model tersebut telah disepakati oleh Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Maka model- model terebut diberlakukan dalam seluruh tahapan pembangunan gedung negara sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa. 2. Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara terdiri dari : 1. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI 2. MODEL KONTRAK 3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI 4. MODEL BERITA ACARA MANAJEMEN KONSTRUKSI 5. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN 6. MODEL KONTRAK 7. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PERENCANAAN 8. MODEL BERITA ACARA PERENCANAAN 9. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN 10. MODEL KONTRAK 11. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PENGAWASAN 12. MODEL BERITA ACARA PENGAWASAN 13. MODEL KONTRAK 14. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN 15. MODEL BERITA ACARA PELAKSANAAN 26
MANAJEMENKONSTRUKSI 27
28 KODE II.2.1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI(MK) KERANGKAACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ RENOVASI/ RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ...................................................................................... 1. PENDAHULUAN A. UMUM. 1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45//KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara yaitu: a. Bangunan bertingkat diatas 4 lantai, dan atau b. Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan atau c. Bangunan khusus, dan atau d. Melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun kontraktor, dan atau. e. Dilaksanakan secara bertahap yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. 2. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/ pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Perencana dan kontraktor Pelaksana/pemborong yang diikut sertakan dalam satuan kerja bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya, serta administrasi kontrak. 3. Secara kontraktual Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam kegiatan operasionalnya, konsultan MK mendapatkan bantuan bimbingan teknis dan administrasi dalam menentukan arah pekerjaan pengendalian/ pengawasan dari Pengelola satuan kerja, yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. B. LATAR BELAKANG. 1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja ………………………..………………………………… 2) Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini………………….
29 2. MAKSUD DAN TUJUAN. 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas. 2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan MK dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini. 3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : ……………. 1) .……………. 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja............. Nama PPK : ……………. Alamat : Jl……….. 5. SUMBER PENDANAAN A. Biaya ManajemenKonstruksi. 1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti. b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Satker/ PPK…………….dan Konsultan Manajemen Konstruksi. 2) Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Kosntruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan Manajemen Kosntruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK, d. Biaya penyelidikan tanah sederhana e. Pembelian dan atau sewa peralatan f. Biaya rapat-rapat g. Perjalanan (lokal maupun luar kota/ Internasional) h. Jasa dan overhead Manajemen Konstruksi i. Pajak dan iuran daerah lainnya. 3) Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Kosntruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan Pemborong.
30 B. Sumber Biaya. Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Departemen .............Tahun Anggaran 200... Nomor : ......................... 6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; adalah Majemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA). B. Lokasi Kegiatan; ........... C. Data Lokasi;........ 1) data – data tentang lokasi. (Peta, Peraturan ttg Bangunan utk lokasi tsb),dll............. 2) program alih teknologi. 3) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 7. LINGKUP PEKERJAAN A. Lingkup Pekerjaan; yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari : 1) Tahap Persiapan: i. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan; ii. membantu Pengelola Kegiatan dalammempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; iii. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik; iv. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; v. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; vi. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan Perencanaan; vii. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk;
31 2) Tahap Perencanaan: i. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang. ii. Memberikan konsultasi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik. iii. Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan koreksi program. iv. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan. v. Menyusun Laporan Bulanan kegiatan Konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. vi. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama konsultan perencana, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta membantu kegiatan panitia pelelangan. vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan. viii. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat lapoaran kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 3) Tahap Pelelangan/PengadaanKontraktor i. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik. ii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik. iii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi). iv. Membantu memberikan penjelasanan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan. v. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik. vi. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. vii. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik. viii. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
32 4) Tahap Pelaksanaan i. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). ii. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. iii. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. iv. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik. v. Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas :  Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.  Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.  Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.  Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksanan konstruksi.  Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.  Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Kontraktor  Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.  Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.  Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.  Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
33  Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.  Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat. vi. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi. B. KRITERIA Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 1) Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 2) Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 3) Persyaratan Fungsional Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi. 4) Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. C. PROGRAM KERJA Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi : 1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci. 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan Manajemen Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Tim Teknis. 3) Uraian konsepsi konsultan Manajemen Konstruksi atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut. 4) Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
34 D. TANGGUNG JAWAB 1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku. 2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut : i. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah ditetapkan. ii. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan. iii. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku. iv. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 3) Penanggung jawab professional manajemen konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional manajemen konstruksi yang terlibat. 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah Terima Kedua. Dengan perincian sebagai berikut :  Tahap Persiapan = ..........bulan atau.........(........) hari kalender.  Tahap perencanaan = ......... bulan atau ........(........) hari kalender.  s.d. pelelangan pengadaan Kontraktor = 1 bulan atau (tiga puluh) hari kalender.  Tahap Konstruksi Fisik = ......... bulan atau ........(. .......) hari kalender. 9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : No. JABATAN KEAHLIAN JML (org) KUALI FIKASI PENGALAMAN MINIMAL A. TENAGA AHLI 1. 2. 3. 2. Team Leader / Koordinator Pengawas Ahli Struktur Ahli Utilitas (ME) ARSITEK SIPIL Arsitektur Struktur Utilitas (ME) 1 1 1 1 1 1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
35 3. 4. 5. 6. Pengawas Lapangan: a. Pengawas -1 b. Pengawas - 2 c. Pengawas - 3 d. Seterusnya… B. TENAGA PENDUKUNG 1. 2. Operator Komputer Administrasi Kantor Dll 2 1 D3 S1 4 tahun 4 tahun Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah. 10. KELUARAN Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah : A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi.. Gedung Kantor ..............., yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas. Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah : i. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi. ii. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis. iii. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja. iv. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran. v. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan. vi. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan. vii. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. viii. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan ix. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing). x. Laporan rapat di lapangan (site meeting). xi. Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve serta Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
36 B. Ko C. nsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi. 11. PELAPORAN Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen : 1) Laporan Review Disain 2) Buku Harian 3) Laporan Mingguan 4) Laporan Bulanan 5) Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2) 12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan bahan tersebut konsultan menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari Panitia Pengadaan, konsultan agar segera membuat Usulan Teknis dan Biaya sesuai dengan Pengarahan Penugasan KAK ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam KAK ini. DIBUAT DI …………………… TANGGAL …………………… MENGETAHUI: KUASA PENGGUNA ANGGARAN ................................. NIP .......................... DIBUAT OLEH: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ............................ NIP .................... Catatan: Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk kebutuhan Kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan. ...........................................................................................................................................
37 KODE II.2.2 SURAT PERJANJIAN PEKERJAANMK Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
38 KODE II.2.3 SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAANMK SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor : ........................... Tanggal : ............................ PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI ……………………………………………………….. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : ……………………tanggal ………………denganini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. N a m a : ............................................ Jabatan (struktural) : ............................................ Alamat : ............................................ Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2. N a m a : ............................................ Jabatan : Direktur ............................... Nama Badan Usaha : ............................................ Alamat Badan Usaha : ........................................... Selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini : 1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan Manajemen Konstruksi selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor ; Tanggal . 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
39 Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT. ...................................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP…………………… Catatan *) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
40 d. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ………………………... e. Biaya Pekerjaan MK : Rp..... ………………………………………… (……………………………………………) f. Waktu Pekerjaan MK : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………... KODE II.2.4.1 LAPORAN PEKERJAANMK KEGIATAN : …………………………. …………………………. LAPORAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEKERJAAN : …………………………. …………………………. LOKASI : …………………………. NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : 1 satu) set Laporan 1. Telah melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk: a. Pekerjaan : ................................................................... b. Lokasi : ................................................................... c. Departemen/Lembaga : ................................................................... b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... c. Konsultan MK : …………………………………………… Pelaksanaan Manajemen konstruksi tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): a. ……………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. a.Dan seterusnya. 2. Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: …………………………. Minggu ke ……. Tanggal………. Yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa: a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV......................................................... b. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ........................................ SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ........................................ Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar: ……….. % Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diketahui oleh: Dibuat oleh: Pengelola Teknis Kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi **) ..................................................... PT/CV…………………………….. . ........................................... . ...................................... NIP....................................... *)………..……………… Catatan *) Dapat ditangani oleh:  Penanggung jawab perusahaan dan atau  Penanggung jawab lapangan dari perusahaan **) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
41 KODE II.2.4.2 BERITA ACARASERAHTERIMA PEKERJAANMK KEGIATAN : …………………………. …………………………. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : ……………………………. …………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMP. : Laporan Pekerjaan MK LOKASI : …………………………. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : …………… Pada hari ini,…………tanggal…………bulan …………tahun ………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama : ………………………………………………………..……… Jabatan : ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Keputusan penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor: ……………………………… tanggal ..………………………..… 2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor: ……………..……………..…tanggal ……………….…………... Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: Nomor :..................................... Tanggal: ..................................
42 Pasal 2 Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian pekerjaan Manajemen Konstruksi): 1. Laporan mingguan,… : ….. (………) rangkap 2. Dan seterusnya : ….. (………) rangkap Demikian berita acara serah terima pekerjaan menejemen konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di …………………………. pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT/CV . ............................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP…………………… Catatan *) Penanggung jawab perusahaan
43 KODE II.2.4.3 BERITA ACARA KEMAJUANPEKERJAANMANAJEMEN KONSTRUKSI(MK) UNTUKPEMBAYARANANGSURAN KEGIATAN : …………………………. …………………………. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : ……………………………. …………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMP. : Laporan Pekerjaan MK LOKASI : …………………………. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : …………… Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun ……………………..,kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama : ………………………………………………………..……… Jabatan : ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan: 1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:Nomor: ..................................... Tanggal: ..................................... e. Konsultan MK : ............................................................ f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ................................... g. Biaya Pekerjaan MK : Rp ...................................................... (.......................................................... ) Prestasi pekerjaan manajemen konstruksi telah mencapai kemajuan sebesar : ………% (………………………………) prosen. 2. Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah: ……% X Rp ………………………. = Rp. ………………………………….
44 3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran pembayaran yaitu: a. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. b. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. c. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. …………………………………. 4. Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar: = Rp. …………………………………. Terbilang : (………………………………………………………………………………) Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………padatanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT/CV . ............................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP……………………
PERENCANAAN 45
46 KODE II.2.5. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ...................................................................................... 1. PENDAHULUAN A. UMUM 1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indanesia. 2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. 3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 4. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan perencanaan pedu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan. B. Latar Belakang. l . Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja ……………………………… 2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Departemen/ Lembaga……………………………………………….. 3. Untuk penyelenggaraan satuan kerjatermaksud, dibentuk Organisasi Pengelola Satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja : ....................….… tanggal …………….…….. dan SK Pembentukan Panitia Lelang / Pengadaan / Penunjukan Langsung Nomor : …………………………tanggal ............…………. dengan susunan organisasi seperti pada lampiran.
47 2. MAKSUD DAN TUJUAN 1) Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : 1) …………….... 2) ..................... 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja............. Nama PPK : ……………. Alamat : Jl……….. 5. SUMBER PENDANAAN A. Biaya Perencanaan. 1 . Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / KPTSMK/2007 tanggal 27 Desember 2007. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu: a. untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A s.d. tabel D, dan dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku. b. bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku, c. pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf, d. besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti. e. ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjan pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan Perencana.
48 2. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, b. materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK d. Biaya Penyelidikan tanah sederhana e. pembelian dan atau sewa peralatan, f. sewa kendaraan, g. biaya rapat-rapat, h. perjalanan (lokal maupun luar kota), i. jasa dan overhead Perencanaan, j. pajak dan iuran daerah lainnya, 3. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan. B. Sumber Dana. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada: 1. DIPA Nomor .........................tanggal 2. Loan Nomor ..........................tanggal 3. Dan lain-lain. 6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; adalah Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA). B. Lokasi Kegiatan;........... C. Data Lokasi; 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkankan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana. 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Informasi tentang lahan, meliputi : i. kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi, ii. kondisi tanah (hasil soil test), iii. keadaan air tanah, iv. peruntukan tanah,
49 V. koefisien dasar bangunan, vi. koefisien lantai bangunan, vii. perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain. b. Pemakai bangunan: i. struktur organisasi, ii. jumlah personii-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk ............. tahun mendatang (umumnya 5 tahun), iii. kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap, iv. perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya. c. Kebutuhan bangunan: i. program ruang, ii. keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang, d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut. e. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/ bangunan. f. Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti: i. Air bersih : 1) kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang), 2) sumber air, jaringan dan kapasitasnya. ii. Air hujan dan air buangan; 1) letak saluran kota, 2) cara pembuangan keluar tapak. iii. Air kotor dan sampah. 1) Letak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 2) Cara pembuangan keluar dari TPS iv. Tata Udara/A.C. (bila dipersyaratkan) 1) beban (Ton ref), 2) pembagian beban, 3) sistem yang diinginkan. v. Transportasiverfikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan) ; 1) type dan kapasitas yang akan dipilih, 2) intervall dan waktu tunggu (Waifing Time), 3) penggunaan escalator dan conveyor. vi. Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan): 1) detector (jenis, type), 2) fire alarm (jenis), 3) peralatan permadam kebakaran (jenis, kemampuan).
50 vii. Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan (bila dipersyaratkan) 1) alarm (jenis, type), 2) sistim yang dipilih. viii. Jaringan listrik : 1) kebutuhan daya, 2) sumber daya dan spesifikasinya, 3) cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi). ix. Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom); 1) kebutuhan titik pembicaraan, 2) sistim yang dipilih. X. Dan lain-lain sesuai keperluannya. 4) program alih teknologi. 5) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 7. LINGKUP PEKERJAAN 7.1. LINGKUP TUGAS Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari: A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan. B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat. C. Menyelenggarakan paket satuan kerjaloka karya value engineering (VE) selama 40 (empat puluh) jam secara in house (khusus untuk pembangunan bangunan gedung diatas luas 12.000 M2 atau diatas 8 lantai). D. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat: 1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.
51 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya. 3. Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep dan perhitungannya. 4. Perkiraan biaya. E. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat: 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.). 4. Laporan akhir perencanan. F. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. G. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. H. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerjaseperti : 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi. 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan. 4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala. I. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 7.2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 1 . Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
52 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara. 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.  Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang diperkirakan selama.............(..........) bulan atau............(............) hari kalender. 9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : CONTOH : No. JABATAN KEAHLIAN JML (org) KUALI FIKASI PENGALAMAN MINIMAL A. TENAGAAHLI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Team Leader Sipil / Struktur Mekanikal & Elektrikal Interior Quantity Surveyor dll ARSITEK SIPIL ELEKTRIKAL 1 1 1 1 1 S1 S1 S1 S1 S1 9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun C. TENAGAPENDUKUNG 1. 2. Operator Komputer Administrasi Kantor Dll 2 1 D3 S1 4 tahun 4 tahun Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
53 10. KELUARAN 10.1. TAHAPAN PERENCANAAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: A. Tahap KonsepPerencanaan 1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll. B. Tahap Pra - Rencana Teknis 1) Gambar-gambar rencana tapak. 2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan. 3) Perkiraan biaya pembangunan. 4) Laporan Perencanaan. 5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, SLF, dan Bukti Hak Atas Tanah. 6) Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. 7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 8) Laporan hasil kegiatan lokakarya value engineering (khusus untuk bangunan diatas 12. 000 m2 atau lebih dari 8 lantai). C. Tahap Pengembangan Rencana 1) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 4) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations); 5) perkiraan biaya. D. Tahap RencanaDetail 1) membuat gambar-gambardetail, 2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS) 3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ) 4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI 5) dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan.
54 E. Tahap Pelelangan(Dokumen PerencanaanTeknis) 1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang , 2) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS) 3) Reancana Anggaran Biaya (RAB), 4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ), 5) Laporan Perencanaan; F. Tahap Pengawasan Berkala 1). Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; 2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 10.2. K R l T E R l A A. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan, b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya), b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya, c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
55 3) Persyaratan Struktur Bangunan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll), b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan, c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur, d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 4) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran a. menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung. b. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia, c. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: i. cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman, ii. cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasukilokasi untuk memadamkanapi, iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. 5) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamya, b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat, c. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 6) Persyaratan Transportasi dalam Gedung a. menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung, b. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 7) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya : a. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat, b. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat,
56 8) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi : a. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir, c. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 9) Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik) : a. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup, c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik. 10) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan a. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan, c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik, 11) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik, 12) Persyaratan Pencahayaan : a. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik, 13) Persyaratan Kebisingan dan Getaran a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan, b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerjayang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis

Recommandé

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
Dani Setiawan
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Claudius Herry
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
DALVY DALVY
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Nurul Angreliany
 
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
NgakanKetutAcwinDwij
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Sujatmiko Wibowo
 

Recommandé

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
Dani Setiawan
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Claudius Herry
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
DALVY DALVY
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Nurul Angreliany
 
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
NgakanKetutAcwinDwij
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Sujatmiko Wibowo
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
Yustus Rona
 
Jadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahliJadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahli
Rizal Sabans
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
AdiIndrayana
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
ardhanes002
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
Muhammad Noor
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Khalid Mustafa
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
adedudi
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
STUDIOMENTAYA
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
Saeful Fajri
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
jamestravolta
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Penataan Ruang
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
BappedaLampungUtara
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Gremons
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
ssuserf5a351
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
KHRISTIAN MAUKO
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Nurohman Pkh Brebes
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
razitakhalyla
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
Legal Akses
 

Contenu connexe

Tendances

Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
STUDIOMENTAYA
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
Saeful Fajri
 
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
jamestravolta
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
KHRISTIAN MAUKO
 

Tendances (20)

Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Jadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahliJadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahli
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
 
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
Notulensi pelatihan kampung kb hotel anggraeni 2019
 

En vedette

Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
Legal Akses
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
Leo Agus
 

En vedette (13)

Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015
 
Bap kab. muna
Bap kab. munaBap kab. muna
Bap kab. muna
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
 
Dak contoh laporan
Dak contoh laporanDak contoh laporan
Dak contoh laporan
 
Contoh spk
Contoh spk Contoh spk
Contoh spk
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
 

Similaire à 2. se no 6 juknis pengelola teknis

Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011
kaywira
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
heru sutono, iai
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Muhammad Amry
 
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkniPermen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Mohammad Singgih
 

Similaire à 2. se no 6 juknis pengelola teknis (20)

Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007
 
Petunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negaraPetunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negara
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
 
Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)
 
Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021
Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021
Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021
 
Permen PUPR 19 2017
Permen PUPR 19 2017Permen PUPR 19 2017
Permen PUPR 19 2017
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003
 
Permen pupr22 2018
Permen pupr22 2018Permen pupr22 2018
Permen pupr22 2018
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
 
01. penjelasan umum 17 09-2007
01. penjelasan umum 17 09-200701. penjelasan umum 17 09-2007
01. penjelasan umum 17 09-2007
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)
 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
 
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pe...
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pe...Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pe...
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pe...
 
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkniPermen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
Permen pu07 2010 - pemberlakuan skkni
 

Dernier

Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get CytotecAbortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
VinaAmelia23
 
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
rororasiputra
 
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdfLAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
IftitahKartika
 
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptxppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
Arisatrianingsih
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
arifyudianto3
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
yoodika046
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
EnginerMine
 

Dernier (19)

B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdfB_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
 
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptxperbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
 
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get CytotecAbortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
 
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptPresentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
 
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
 
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
 
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdfPengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
 
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdfLAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
 
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Partsample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
 
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifierKonsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
 
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptBAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
 
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE TriwulanpptxLaporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
 
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptxppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
 
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdfPengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
 
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptxUTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
 
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian KompetePEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
 

2. se no 6 juknis pengelola teknis

  • 1. i MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Maret 2010 Kepada Yang Terhormat : 1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; 2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung negara. di - seluruh Indonesia Perihal : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
  • 2. ii SURAT EDARAN Nomor : 06/SE/M/2010 Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis kepada pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 4 ayat (1) setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Kementerian/Lembaga penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut : I. UMUM Maksud dari petunjuk teknis adalah agar pembangunan bangunan gedung negara yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang sah dan yang akan dijadikan sebagai aset negara oleh Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar setiap penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, dapat mewujudkan bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
  • 3. 3 II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan - perubahannya; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; III. PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis kepada : 1) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  • 4. 4 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 2. Atas dasar permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan secara tertulis kepada tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli/Nara Sumber, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis. 3. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, yang telah mendapatkan Tenaga Pengelola Teknis, segera menerbitkan Surat Keputusan Organisasi Pengelola Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang didalamnya melibatkan unsur Pengelola Teknis, dan tembusan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara. 4. Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas
  • 5. 5 Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemetintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5. Pembentukan Organisasi/Bagan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. IV. TENAGA PENGELOLA TEKNIS 1. Tenaga Pengelola Teknis merupakan pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan sekurang-kurangnya Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Pegawai Negeri Sipil Pangkat Golongan III/b Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bersertifikat Pengelola Teknis Kualifikasi C yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2. Tenaga Pengelola Teknis yang diperbantukan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara, bertugas untuk mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama masa penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola Teknis dapat didampingi oleh Tenaga Ahli/Nara Sumber dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis. 4. Tenaga Pengelola Teknis bertugas pada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan
  • 6. 6 gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan dapat diminta perpanjangan penugasan untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). 5. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kompetensi Tenaga Pengelola Teknis diatur sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. V. BIAYA KEGIATAN UNSUR PENGELOLA TEKNIS. Biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis termasuk didalamnya untuk Pembiayaan kegiatan Pengelola Teknis/Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pembantu Pengelola Teknis dibebankan pada biaya kegiatan unsur Pengelolaan Teknis yang besarnya 35% dari keseluruhan biaya pengelolaan kegiatan yang telah tersedia pada mata anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran. Biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis digunakan untuk keperluan : 1. Honorarium; 2. Perjalanan dinas; 3. Transport lokal; 4. Biaya rapat; 5. Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat; dan 6. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang bersangkutan. Realisasi pembiayaan kegiatan unsur Pengelola Teknis dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan konstruksi).
  • 7. vii Pengusulan pencairan biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dilakukan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. Format Formulir Pertanggung Jawaban Biaya Unsur Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. Demikian kami sampaikan untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh Kepala Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO Tembusan Kepada Yth : 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; 2. Para Gubernur Provinsi di SeluruhIndonesia; 3. Direktur Jenderal Anggaran KementerianKeuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 5. Para Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  • 8. 8 DAFTAR ISI Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum i DAFTAR ISI vii Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum : LAMPIRAN I PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANI- SASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANAKOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN ORGANISASI 1 A. Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi B. Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A. Ketua Tim Pelaksana B. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis C. Tenaga Pengelola Teknis D. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis E. Tenaga Ahli
  • 9. 9 9 LAMPIRAN I.1 Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan TenagaPengelola Teknis LAMPIRAN I.2 Laporan MonitoringPengelolaTeknis LAMPIRAN I.3 Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Manajemen Konstruksi LAMPIRAN I.4 Prosedur Operasi Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas LAMPIRAN I.5 Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan LAMPIRAN II FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA UNSUR PENGELOLATEKNIS LAMPIRAN II.1 Susunan Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis dan Pengelola Teknis LAMPIRAN II.2 Rencana Penyerapan Biaya Operasional Kegiatan PengelolaanTeknis LAMPIRAN II.3 Rincian Penggunaan Biaya Operasional LAMPIRAN II.4 Daftar Pembayaran Transport Pengelola Teknis LAMPIRAN II.5 Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Teknis
  • 10. LAMPIRAN I PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 11. 1 PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN ORGANISASI A. Pembentukan TimPelaksana Koordinasi Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis. B. Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari : 1. Pembina 2. Pengarah 3. Tim Pelaksana Bantuan Tenaga Teknis, terdiri dari: a. Ketua; b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis; c. Tenaga Pengelola Teknis; d. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis; e. Tenaga Ahli Teknis ( bidang arsitektur, struktur, mekanikal/ elektrikal,dan lingkungan);
  • 12. 2 f. Tenaga Ahli Administrasi (ahli pengadaan barang/jasa konstruksi, ahli keuangan, penilai dan ahli hukum); g. Sekretariat. C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bagan organisasi tim pelaksana koordinasi bantuan tenaga teknis pembangunan bangunan gedung negara, sebagai berikut : ORGANISASI TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBINA MENTERI PEKERJAAN UMUM PENGARAH DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TIM PELAKSANA KETUA TIM PELAKSANA DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN/ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI/INSTANSI TEKNIS PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAW AB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIS KASUBDIT PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA/ KEPALA SUB DINAS INSTANSI PEKERJAAN UMUM PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAW AB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT TENAGA AHLI ADMINISTRASI (PENGADAAN, HUKUM, PENDAFTARAN BGN, PENILAI KEUANGAN) TENAGA PENGELOLA TEKNIS TENAGA AHLI TEKNIS (ARSITEKTUR, STRUKTUR, MEKANIKAL/ELEKTRIKAL, LINGKUNGAN) TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIS
  • 13. 3 1. Pembina adalah Menteri Pekerjaan Umum, 2. Pengarah adalah Direktur Jenderal Cipta Karya KementerianPekerjaan Umum; 3. Ketua Tim Pelaksana adalah : a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 4. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis adalah Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rum ah Negara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kepala Sub Dinas Instansi Teknis Pekerjaan Umum Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. 5. Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan
  • 14. 4 Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara, yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. 6. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Koordinator Bantuan Tenaga Teknis untuk membantu kegiatan Pengelola Teknis atau Tenaga Ahli. 7. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknis lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 8. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administrasi lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis. 9. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu koordinator bantuan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas keSekretariatan termasuk pertanggungjawaban administrasi biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis. II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA A. Ketua Tim Pelaksana 1. Tugas Ketua Tim Pelaksana melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan dalam hal pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis
  • 15. 5 kepada Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan berkewajiban melakukan pelaporan atas tugasnya, sebagai berikut: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan selaku Ketua Tim Pelaksana, memberikan laporan atas Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakannya termasuk yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya setiap semester dan setiap tahun. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana memberikan laporan atas kegiatan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan setiap semester dan setiap tahun, Dan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Cipta Karya. 2. Fungsi Fungsi Ketua Tim Pelaksana adalah untuk melakukan: a. Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara; b. Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara;
  • 16. 6 c. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya; d. Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara; e. Pemantauan dan pembinaan tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya. 3. Tanggung Jawab Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, atas : a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Teknis; b. Kontinuitas evaluasi/pelaporan kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; c. Ketertiban pertanggung jawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis. B. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis 1. Tugas a. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang diberikan kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
  • 17. 7 Sekretariat Koordinator Bantuan Tenaga Teknis. 2. Fungsi Koordinator Bantuan Tenaga Teknis berfungsi untuk melaksanakan penyiapan materi : a. Pengendalian program bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara; b. Pengolahan data dan informasi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara; c. Koordinasi pelaksanaan tugas tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya; d. Pemberian saran teknis atas persoalan tingkat program dan operasional, yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara; e. Pemantauan dan pembinaan Tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya. 3. Tanggung Jawab Koordinator Bantuan Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi, selaku Ketua Tim Pelaksana, dalam hal membantu melaksanakan : a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan tenaga pengelola teknis; b. Kontinuitas evaluasi/pelaporanatas kegiatan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; c. Ketertiban pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
  • 18. 8 Secara umum pelaksanaan Pemberian Bantuan Tenaga Teknis berupa tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam Bagan Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. C. Tenaga Pengelola Teknis Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam mengelola kegiatan dibidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat pelaksanaan. Pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis atas dasar permintaan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran kepada:  Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau;  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
  • 19. 9 1. Tugas Tenaga Pengelola Teknis bertugas Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kementerian/ Lembaga pada Kerja yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran, dan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dapat meminta perpanjangan penugasan tenaga Pengelola Teknis untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun anggaran (multi years). Tenaga Pengelola Teknis bertugas berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara, dan ditetapkan sebagai Tenaga Pengelola Teknis kegiatan melalui Surat Keputusan Organisasi Pengelola kegiatan oleh Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; Tenaga Pengelola Teknis bertugas dalam rangka pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/ pemilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan; Tenaga Pengelola Teknis memberikan masukan saran teknis administrasi kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara; Tenaga Pengelola Teknis dapat memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen untuk percepatan penyelenggaraan
  • 20. 10 pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Secara terinci Tenaga Pengelola teknis bertugas membantu kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pejabat verifikasi, pengelola administrasi kegiatan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, antara lain: a. Pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi,membantu dalam kegiatan: 1) Menyiapkan bahan masukan untuk penetapan organisasi kegiatan; 2) Menyiapkan bahan, Jadual, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan; 3) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi termasuk menyusun KAK; 4) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa perencanaan termasuk menyusun KAK; 5) Menyiapkan surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), surat perjanjian kerja, dan surat perintah mulai kerja (SPMK); 6) Mengendalikan kegiatan MK atau Pengawasan dan mengendalikan kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan Pengawas; 7) Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan MK / Pengawasan dan kegiatan perencanaan.
  • 21. 11 b. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, membantu dalam kegiatan: 1) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pengawasan termasuk menyusun KAK; 2) Menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksi; 3) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi; 4) Mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan penilaian atas prestasi kemajuan tahap pelaksanaan konstruksi; 5) Menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi; 6) Menyiapkan model berita acara serah terima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi. c. Pada tahap pasca-konstruksi, membantu dalam kegiatan persiapan untuk mendapatkan status dari Pengguna Anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Instansi Teknis Daerah, dan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara untuk mendapatkan Huruf Daftar Nomor (HDNo) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pengelola Teknis yang mendapat penugasan dari: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
  • 22. 12 dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta, wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap bulan, menggunakan format Formulir Laporan Bulanan Pengelola sebagaimana tercantum pada lampiran I.2 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. 2. Fungsi Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara dalam pengelolaan teknis administratif selama masa pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. Secara terinci Tenaga Pengelola Teknis berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis administratif penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
  • 23. 13 Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Pengelola Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Tenaga Pengelola Teknis adalah pejabat fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Tenaga Teknis yang bersertifikat Pengelola Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tenaga Pengelola Teknis sekurang-kurangnya pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara Pangkat Golongan III/b yang bersertifikat Pengelola Teknis dengan Kualifikasi C, yang dianggap mampu dan dapat menjalankan tugas secara profesional di bidang tata bangunan, serta ditugaskan secara proporsional sesuai kapasitas tenaga teknis yang bersangkutan. Tenaga Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara, wajib memiliki kompetensi di dalam menerapkan peraturan pokok dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara diantaranya : a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah termasuk perubahannya, terkait dengan : 1) Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah,
  • 24. 14 2) Proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/ jasa, 3) Pelaksanaan penilaiankualifikasi. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi terkait dengan : 1) Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 8) 2) Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7) 3) Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku 9) 4) Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan (buku 3) 5) Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 2) 6) Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan (Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum (buku 5) c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara terkait dengan: 1) Persyaratan bangunan gedung negara, 2) Tahapan pembangunan bangunan gedung negara,
  • 25. 15 3) Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara, 4) Tata cara pembangunan bangunan gedung negara, 5) Pendaftaran bangunan gedung negara. d. Peraturan LPJK Nomor 11b Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi Dan Jasa Pengawas Konstruksi terkait dengan : 1) Sertifikat usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, 2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, e. Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi terkait dengan : 1) Sertifikat usaha jasa pelaksana konstruksi , 2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi. f. Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). g. Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara. h. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana tercantum pada lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. i. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan Pengawas sebagaimana tercantum pada
  • 26. 16 lampiran I.4 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. j. Model-model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Memulai Pekerjaan, Berita Acara (Manajeman Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Konstruksi) sebagaimana tercantum pada lampiran I.5 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. 3. Tanggung jawab Secara struktural Tenaga Pengelola Teknis bertanggung jawab kepada: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional/fungsional Tenaga Pengelola Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan gedung negara.
  • 27. 17 D. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis 1. Tugas Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk membantu kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertugas untuk memonitor perkembangan kegiatan (Progress Fisik dan Keuangan) dari Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli, baik ditingkat program maupun pelaksanaan. 2. Fungsi Tenaga Pembantu Pengelola Teknis berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. Untuk itu, maka Tenaga Pembantu Pengelola Teknis harus memiliki kompetensi setinggi- tingginya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/a, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan Pangkat Golongan III/a atau bersertifikat Pengelola Teknis dengan kualifikasi D. Dalam hal kualifikasi Tenaga Pengelola Teknis, Tenaga Ahli, dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis untuk wilayah provinsi tidak termasuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria tidak mencukupi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum/instansi teknis provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dapat menugaskan Pejabat yang dianggap mampu dan memiliki jabatan atau kepangkatan setingkat lebih rendah.
  • 28. 18 3. Tanggung Jawab Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertanggung jawab atas hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dan secara profesional bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran hal-hal yang dilaporkan kepada Tenaga Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli. E. Tenaga Ahli Tenaga Ahli bertindak sebagai Narasumber dan bekerja secara profesional. Tenaga Ahli dibagi atas Tenaga Ahli Teknis dan Tenaga Ahli Administrasi. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang arsitektur, struktur, mekanikal/elektrikal/utilitas bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan tenaga ahli teknik lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penatan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendukung kegiatan dari tenaga Pengelola Teknis. 1. Tugas Tenaga Ahli bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain : a. Analisa kebutuhan ruang dan biaya pembangunan bangunan gedung negara dan atau; b. Uji kelayakan konstruksi atas bangunan gedung negara dan atau; c. Evaluasi atas kegagalan bangunan pasca konstruksi (evaluasi terhadap perencanaan/ pelaksanaan/ pengawasan/ pemanfaatan).
  • 29. 19 Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/ informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan. 2. Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Teknis berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang teknis antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis teknologis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) teknologi dan manajemen, untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Teknis harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara yang bersertifikat Pengelola Teknis dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kualifikasi A dan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya.
  • 30. 20 3. Tanggung Jawab Tenaga Ahli Teknis secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/manual yang dilakukannya dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli administratif di bidang hukum, keuangan, manajemen pengelolaan aset dan tenaga ahli administratif lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendampingi tenaga Pengelola Teknis. 1. Tugas Tenaga Ahli Administrasi bertugas mendukung Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka melakukan kegiatan, antara lain: a. Proses penyusunan kontrak jasa konstruksi dan atau b. Proses Pengadaan penyedia jasa konstruksi (Konsultan Manajeman Kostruksi, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi) dan atau, c. Proses Penaksiran dan atau penakaran nilai aset bangunan gedung negara untuk pemanfaatan dan atau penghapusan. d. Proses Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara. Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/
  • 31. 21 informasi/standar/manual yang dilakukan dan disampaikan kepada yang menugaskan serta kepada Tenaga Pengelola Teknis yang bersangkutan. 2. Fungsi Secara terinci Tenaga Ahli Administrasi berfungsi membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang Administrasi antara lain: a. Memberikan masukan (input) dari segi Administrasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara; serta b. Memberikan masukan (input) Administrasi pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan berkualitas. Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut diatas maka Tenaga Ahli Administrasi harus memliki kompetensi sebagai mana tercantum dibawah ini: Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara dengan minimal Pangkat Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli Madya. 3. Tanggung Jawab Tenaga Ahli Adminstrasi secara profesional bertanggungjawab penuh terhadap hasil kajian/analisa/telaahan/pengujian/ evaluasi/informasi/standar/ manual yang dilakukan dan disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi yang menugaskannya.
  • 32. LAMPIRAN I.1 PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS NO PELAKSANA KEGIATAN KEMENTERIAN /LEMBAGA DIREKTUR PBLDJCK DEP.PU/KA DINASPU PROVINSI KOORDINATO RBANTUAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA TEKNIS 1 MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS 2 MEMBERIKAN DISPOSISI UNTUK DISIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN DAN NOMINASI PENGELOLA TEKNIS 3 MENYIAPKAN DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, NOMINASI PENGELOLA TEKNIS DAN DRAFT SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS 4 MENETAPKAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS DAN MENDISPOSISIKAN UNTUK PENYAMPAIAN KEPADA YBS 5 PENYAMPAIAN SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS KEPADA YBS 6 MENERIMA SURAT PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS 7 MENETAPKAN PENGELOLA TEKNIS DALAM SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN, DAN MENYAMPAIKAN KEPADA YBS 8 MENERIMA TEMBUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN 9 MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLA TEKNIS DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN 10 MELAKUKAN MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS 11 MENYAMPAIKAN LAPORAN MONITORING ATAS KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS 22
  • 33. --- .. i I •s-.. t LAMPIRANI.2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ._..tUK UIPOltNt ll!l(A.Nt I t I l J I 4 I S I I I 1 I I I t - II I 111 I DATA UMUM PROYEK 1 DEPARTEMENll.E~ 2 DITJENISE'TINGl<AT 3 NNM SATUANl<ERJ.t. • NNM l<EPM.A SATl<ER/PPI< 5 ~ Tl<EPM.ASATl<ER/PPI< 6 LOKASI PEl<ERJ.MN I ~ .. --·'""'"' . B .. IA ··Y -A ··~ -- ·-D -P ......._ -- -- o l<ECAMATAN b l<ABUPA T ENJl<O TA c PROPINSI ' AP8N 8 L N TAHUNNIGGAIWI ~.!"'*'!.,.,.~~- -~~--~. ---- ---- '! BANGUNANlAIN·lAIN · · ....-.Gll.io 7 NAMAPEl<ERJMHA<EGIATAN II DA TA TEKNIS .........~ . i --·--- -- 2 OAIA I 0 OIS- PllOIOllP 0 P!R""HAS 0 LMIU•M I llUlllOHl~AIC MUM.IF! IPl!LNCSNIMH KONStA.I NI I HliHARfKN..l. I I I (lll*JNl ll ........ KASI I r- .11.#tOlt.AWMTU PUl(HCNIA I -----·--·-· _.......i I ~.... ---· t--·-·-------·-'1-· --..----·-·--·-·-·! - - - - i- - -·--·I I:"s'~"'"'I 3 STATUS I I .PfRfH(NWH .PfLfUHONI • RE.Al.ISASIFISIK DAN l<EUNIGAN 1 r-·· R · E - H - C · N - IA ·- (1 ·- l ) - --~~ASl~L_.Kl!OIA.titl 1 , ....... ftt11". "'WI. Pl!ltl!HCNIMH ; ....~--:.-- --·:1---+---+-----t----1 PU.NCSNtMH ; 111 CA TA TAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TENA~ TEKNIS IV DA TA PELAPOR TEAAGir. TEKNIS I .IAHOAUHOifl 2 N111110 NoplGol 3 N11111• NoplGol 23
  • 34. LAMPIRAN I.3 PROSEDUR OPERASISTANDAR PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARADENGANMANAJEMEN KONSTRUKSI NO PELAKSAN KEGIATAN KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIAJASA KONSULTANSI PENYEDIAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI PENGELOLA TEKNIS KONSULTANMK KONSULTAN PERENCANA KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI 1 PENERBITAN SKPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 2 PENYUSUNAN JADWALDAN BESARAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA 3 SELEKSI KONSULTAN A.MANAJEMEN KONSTRUKSI B.PERENCANA 3.1 PRAKUALIFIKASI KONSULTAN 3.2 PENGUMUMAN SORT LIST 3.3 PEMASUKAN PENAWARAN 3.4 EVALUASI PENAWARAN 3.5 PENGUMUMAN CALON 3.6 PENETAPAN KONSULTAN 3.7 KONTRAK KONSULTAN 3.8 SPMK KONSULTAN 4 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 5 EVALUASI HASIL PERENCANAAN 6 PENGENDALIAN PEKERJAAN MANAJEMEN KOSTRUKSI TAHAP PERENCANAAN 7 PENGESAHAN DOKUMEN PELELANGAN 8 PENGADAAN JASAPELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 8.2 DAFTAR PESERTA 8.3 PENGAMBILAN DOKUMEN 8.4 ANWIJZING 8.5 PEMASUKAN PENAWARAN 8.6 EVALUASI PENAWARAN 8.7 PENGUMUMAN CALON 8.8 PENETAPAN PELAKSANA 8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA 9 PELAKSANAAN KONSTRUKSI 10 PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 11 PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TAHAPPELAKSANAAN 12 PENGAWASAN BERKALAKONSULTAN PERENCANA 13 SERAH TERIMAI PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 14 SERAH TERIMAPEKERJAAN PERENCANAAN 15 PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 16 SERAH TERIMAII PEKERJAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 17 SERAH TERIMAPEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI 18 PENDAFTARAN SEBAGAI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 24
  • 35. LAMPIRAN I.4 PROS E D U R OPERASI STAND A R PEMB A N G U N A N BANGU N A N GEDUNG NEGARA DENGAN KONS U L T A N PENGA W A S NO PELAKSANA KEGIATAN KASATKER/PPK KEMENTERIAN/ LEMBAGA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI PENGELOLA TEKNIS KONSULTAN PENGAWAS KONSULTAN PERENCANA KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI 1 PENER B IT A N SK PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 2 PENYU S U N A N JADWAL DAN BESARAN PAKET PENGAD A A N BARANG/ JASA 3 SELEKSI KONSULTAN A.PERENCANA B.PENGAWAS 3.1 PRAKU AL IFIK A S I KONSULTAN 3.2 PENGU M U M A N SORT LIST 3.3 PEMAS U K A N PENAWARAN 3.4 EVALUASI PENAWARAN 3.5 PENGU M U M A N CALON 3.6 PENET AP A N KONSULTAN 3.7 KONTRAK KONSULTAN 3.8 SPMK KONSULTAN 4 PENYU S U N A N DOKUMEN PERENCANAAN 5 EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEKER J A A N PERENCANAAN 6 PENGES A H A N DOKUMEN PELELANGAN 7 PENGA D A A N JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 8.1 PRAKUALIFIKASI 8.2 DAFTAR PESERTA 8.3 PENGAM B IL A N DOKUMEN 8.4 ANWIJZING 8.5 PEMAS U K A N PENAWARAN 8.6 EVALUASI PENAWARAN 8.7 PENGU M U M A N CALON 8.8 PENET AP A N PELAKSANA 8.9 KONTRAK PELAKSANAAN 8.10 SPMK PELAKSANA 8 PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 9 PENGA W A S A N PELAKSANAAN KONSTRUKSI 10 PENGE N D AL IA N PEKERJAAN KONSUL T A N PENGAWAS 11 PENGA W A S A N BERKALA KONSULTAN PERENCANA 12 SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 13 SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN 14 PERBA IK A N /P E N Y E M P U R N A A N PEKER J A A N KONSTRUKSI 15 SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKS A N A A N KONSTRUKSI 16 SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN 17 PENDA FT A R A N SEBAGAI BANGUNAN BANGU N A N GEDUNG NEGARA 25
  • 36. LAMPIRAN I.5 MODEL KERANGKA ACUAN KERJA, KONTRAK, SURAT PERINTAH MULAI KERJA, DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pendahuluan Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara merupakan dokumen yang dapat diacu oleh Kepala Satuan Kerja/Pejebat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengelola Teknis dalam menyusun dokumen pengadaan yang akan dilakukannya. Apabila model-model tersebut telah disepakati oleh Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Maka model- model terebut diberlakukan dalam seluruh tahapan pembangunan gedung negara sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa. 2. Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara terdiri dari : 1. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI 2. MODEL KONTRAK 3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI 4. MODEL BERITA ACARA MANAJEMEN KONSTRUKSI 5. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN 6. MODEL KONTRAK 7. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PERENCANAAN 8. MODEL BERITA ACARA PERENCANAAN 9. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN 10. MODEL KONTRAK 11. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PENGAWASAN 12. MODEL BERITA ACARA PENGAWASAN 13. MODEL KONTRAK 14. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN 15. MODEL BERITA ACARA PELAKSANAAN 26
  • 38. 28 KODE II.2.1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI(MK) KERANGKAACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ RENOVASI/ RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ...................................................................................... 1. PENDAHULUAN A. UMUM. 1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45//KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara yaitu: a. Bangunan bertingkat diatas 4 lantai, dan atau b. Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan atau c. Bangunan khusus, dan atau d. Melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun kontraktor, dan atau. e. Dilaksanakan secara bertahap yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. 2. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/ pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Perencana dan kontraktor Pelaksana/pemborong yang diikut sertakan dalam satuan kerja bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya, serta administrasi kontrak. 3. Secara kontraktual Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam kegiatan operasionalnya, konsultan MK mendapatkan bantuan bimbingan teknis dan administrasi dalam menentukan arah pekerjaan pengendalian/ pengawasan dari Pengelola satuan kerja, yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. B. LATAR BELAKANG. 1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja ………………………..………………………………… 2) Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini………………….
  • 39. 29 2. MAKSUD DAN TUJUAN. 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas. 2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan MK dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini. 3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : ……………. 1) .……………. 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja............. Nama PPK : ……………. Alamat : Jl……….. 5. SUMBER PENDANAAN A. Biaya ManajemenKonstruksi. 1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti. b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Satker/ PPK…………….dan Konsultan Manajemen Konstruksi. 2) Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Kosntruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan Manajemen Kosntruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK, d. Biaya penyelidikan tanah sederhana e. Pembelian dan atau sewa peralatan f. Biaya rapat-rapat g. Perjalanan (lokal maupun luar kota/ Internasional) h. Jasa dan overhead Manajemen Konstruksi i. Pajak dan iuran daerah lainnya. 3) Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Kosntruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan Pemborong.
  • 40. 30 B. Sumber Biaya. Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Departemen .............Tahun Anggaran 200... Nomor : ......................... 6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; adalah Majemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA). B. Lokasi Kegiatan; ........... C. Data Lokasi;........ 1) data – data tentang lokasi. (Peta, Peraturan ttg Bangunan utk lokasi tsb),dll............. 2) program alih teknologi. 3) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 7. LINGKUP PEKERJAAN A. Lingkup Pekerjaan; yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari : 1) Tahap Persiapan: i. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan; ii. membantu Pengelola Kegiatan dalammempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; iii. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik; iv. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; v. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; vi. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan Perencanaan; vii. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk;
  • 41. 31 2) Tahap Perencanaan: i. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang. ii. Memberikan konsultasi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik. iii. Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan koreksi program. iv. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan. v. Menyusun Laporan Bulanan kegiatan Konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. vi. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama konsultan perencana, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta membantu kegiatan panitia pelelangan. vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan. viii. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat lapoaran kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 3) Tahap Pelelangan/PengadaanKontraktor i. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik. ii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik. iii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi). iv. Membantu memberikan penjelasanan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan. v. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik. vi. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. vii. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik. viii. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
  • 42. 32 4) Tahap Pelaksanaan i. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). ii. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. iii. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. iv. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik. v. Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas :  Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.  Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.  Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.  Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksanan konstruksi.  Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.  Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Kontraktor  Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.  Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.  Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.  Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
  • 43. 33  Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.  Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat. vi. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi. B. KRITERIA Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 1) Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 2) Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 3) Persyaratan Fungsional Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi. 4) Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. C. PROGRAM KERJA Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi : 1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci. 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan Manajemen Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Tim Teknis. 3) Uraian konsepsi konsultan Manajemen Konstruksi atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut. 4) Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
  • 44. 34 D. TANGGUNG JAWAB 1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku. 2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut : i. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah ditetapkan. ii. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan. iii. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku. iv. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 3) Penanggung jawab professional manajemen konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional manajemen konstruksi yang terlibat. 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah Terima Kedua. Dengan perincian sebagai berikut :  Tahap Persiapan = ..........bulan atau.........(........) hari kalender.  Tahap perencanaan = ......... bulan atau ........(........) hari kalender.  s.d. pelelangan pengadaan Kontraktor = 1 bulan atau (tiga puluh) hari kalender.  Tahap Konstruksi Fisik = ......... bulan atau ........(. .......) hari kalender. 9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : No. JABATAN KEAHLIAN JML (org) KUALI FIKASI PENGALAMAN MINIMAL A. TENAGA AHLI 1. 2. 3. 2. Team Leader / Koordinator Pengawas Ahli Struktur Ahli Utilitas (ME) ARSITEK SIPIL Arsitektur Struktur Utilitas (ME) 1 1 1 1 1 1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
  • 45. 35 3. 4. 5. 6. Pengawas Lapangan: a. Pengawas -1 b. Pengawas - 2 c. Pengawas - 3 d. Seterusnya… B. TENAGA PENDUKUNG 1. 2. Operator Komputer Administrasi Kantor Dll 2 1 D3 S1 4 tahun 4 tahun Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah. 10. KELUARAN Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah : A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi.. Gedung Kantor ..............., yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas. Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah : i. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi. ii. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis. iii. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja. iv. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran. v. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan. vi. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan. vii. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. viii. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan ix. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing). x. Laporan rapat di lapangan (site meeting). xi. Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve serta Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
  • 46. 36 B. Ko C. nsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi. 11. PELAPORAN Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen : 1) Laporan Review Disain 2) Buku Harian 3) Laporan Mingguan 4) Laporan Bulanan 5) Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2) 12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan bahan tersebut konsultan menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari Panitia Pengadaan, konsultan agar segera membuat Usulan Teknis dan Biaya sesuai dengan Pengarahan Penugasan KAK ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam KAK ini. DIBUAT DI …………………… TANGGAL …………………… MENGETAHUI: KUASA PENGGUNA ANGGARAN ................................. NIP .......................... DIBUAT OLEH: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ............................ NIP .................... Catatan: Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi untuk kebutuhan Kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan. ...........................................................................................................................................
  • 47. 37 KODE II.2.2 SURAT PERJANJIAN PEKERJAANMK Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum (buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
  • 48. 38 KODE II.2.3 SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAANMK SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......................................................................................... Nomor : ........................... Tanggal : ............................ PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI ……………………………………………………….. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : ……………………tanggal ………………denganini kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. N a m a : ............................................ Jabatan (struktural) : ............................................ Alamat : ............................................ Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA: 2. N a m a : ............................................ Jabatan : Direktur ............................... Nama Badan Usaha : ............................................ Alamat Badan Usaha : ........................................... Selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini : 1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan kegiatan pekerjaan Manajemen Konstruksi selambat lambatnya 14 (empat belas hari kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor ; Tanggal . 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • 49. 39 Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT. ...................................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP…………………… Catatan *) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
  • 50. 40 d. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ………………………... e. Biaya Pekerjaan MK : Rp..... ………………………………………… (……………………………………………) f. Waktu Pekerjaan MK : Tgl mulai : ………………………... Tgl selesai : ………………………... Jml. minggu : ………………………... KODE II.2.4.1 LAPORAN PEKERJAANMK KEGIATAN : …………………………. …………………………. LAPORAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEKERJAAN : …………………………. …………………………. LOKASI : …………………………. NOMOR : ……………………………. MINGGU KE : ……………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMPIRAN : 1 satu) set Laporan 1. Telah melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk: a. Pekerjaan : ................................................................... b. Lokasi : ................................................................... c. Departemen/Lembaga : ................................................................... b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor : ………………………... Tanggal : ………………………... c. Konsultan MK : …………………………………………… Pelaksanaan Manajemen konstruksi tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir): a. ……………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. a.Dan seterusnya. 2. Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: …………………………. Minggu ke ……. Tanggal………. Yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa: a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV......................................................... b. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ........................................ SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ........................................ Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar: ……….. % Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. Diketahui oleh: Dibuat oleh: Pengelola Teknis Kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi **) ..................................................... PT/CV…………………………….. . ........................................... . ...................................... NIP....................................... *)………..……………… Catatan *) Dapat ditangani oleh:  Penanggung jawab perusahaan dan atau  Penanggung jawab lapangan dari perusahaan **) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
  • 51. 41 KODE II.2.4.2 BERITA ACARASERAHTERIMA PEKERJAANMK KEGIATAN : …………………………. …………………………. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : ……………………………. …………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMP. : Laporan Pekerjaan MK LOKASI : …………………………. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : …………… Pada hari ini,…………tanggal…………bulan …………tahun ………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama : ………………………………………………………..……… Jabatan : ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Keputusan penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor: ……………………………… tanggal ..………………………..… 2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor: ……………..……………..…tanggal ……………….…………... Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: Nomor :..................................... Tanggal: ..................................
  • 52. 42 Pasal 2 Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian pekerjaan Manajemen Konstruksi): 1. Laporan mingguan,… : ….. (………) rangkap 2. Dan seterusnya : ….. (………) rangkap Demikian berita acara serah terima pekerjaan menejemen konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di …………………………. pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT/CV . ............................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP…………………… Catatan *) Penanggung jawab perusahaan
  • 53. 43 KODE II.2.4.3 BERITA ACARA KEMAJUANPEKERJAANMANAJEMEN KONSTRUKSI(MK) UNTUKPEMBAYARANANGSURAN KEGIATAN : …………………………. …………………………. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : ……………………………. …………………………. TANGGAL : ……………………………. LAMP. : Laporan Pekerjaan MK LOKASI : …………………………. Nomor : …………… Tanggal : …………… Minggu ke : …………… Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun ……………………..,kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………………………..………… Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. berdasarkan Surat Keputusan…………………………. Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Alamat Kantor : ……………………………………………………..………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA II. Nama : ………………………………………………………..……… Jabatan : ……………………………………………………..………… Berdasarkan Akte Notaris ……………………………… Nomor : ………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………. Alamat kantor : ……………………………………………………..………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan: 1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Lokasi : ............................................................ c. Departemen/Lembaga : ............................................................ d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:Nomor: ..................................... Tanggal: ..................................... e. Konsultan MK : ............................................................ f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ................................... SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ................................... g. Biaya Pekerjaan MK : Rp ...................................................... (.......................................................... ) Prestasi pekerjaan manajemen konstruksi telah mencapai kemajuan sebesar : ………% (………………………………) prosen. 2. Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah: ……% X Rp ………………………. = Rp. ………………………………….
  • 54. 44 3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran pembayaran yaitu: a. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. b. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. c. Angsuran ke ….. = Rp. …………………………………. Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. …………………………………. 4. Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar: = Rp. …………………………………. Terbilang : (………………………………………………………………………………) Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di ………………………………padatanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen PT/CV . ............................... …………………………….. ........................................ . ...................................... *) .................................... NIP……………………
  • 56. 46 KODE II.2.5. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI ...................................................................................... KEGIATAN ...................................................................................... 1. PENDAHULUAN A. UMUM 1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indanesia. 2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. 3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 4. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan perencanaan pedu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan. B. Latar Belakang. l . Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja ……………………………… 2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Departemen/ Lembaga……………………………………………….. 3. Untuk penyelenggaraan satuan kerjatermaksud, dibentuk Organisasi Pengelola Satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja : ....................….… tanggal …………….…….. dan SK Pembentukan Panitia Lelang / Pengadaan / Penunjukan Langsung Nomor : …………………………tanggal ............…………. dengan susunan organisasi seperti pada lampiran.
  • 57. 47 2. MAKSUD DAN TUJUAN 1) Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 3. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan : 1) …………….... 2) ..................... 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja............. Nama PPK : ……………. Alamat : Jl……….. 5. SUMBER PENDANAAN A. Biaya Perencanaan. 1 . Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / KPTSMK/2007 tanggal 27 Desember 2007. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu: a. untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A s.d. tabel D, dan dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku. b. bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku, c. pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf, d. besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti. e. ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjan pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan Perencana.
  • 58. 48 2. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari: a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, b. materi dan penggandaan laporan, c. Pembelian bahan dan ATK d. Biaya Penyelidikan tanah sederhana e. pembelian dan atau sewa peralatan, f. sewa kendaraan, g. biaya rapat-rapat, h. perjalanan (lokal maupun luar kota), i. jasa dan overhead Perencanaan, j. pajak dan iuran daerah lainnya, 3. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan. B. Sumber Dana. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada: 1. DIPA Nomor .........................tanggal 2. Loan Nomor ..........................tanggal 3. Dan lain-lain. 6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; adalah Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA). B. Lokasi Kegiatan;........... C. Data Lokasi; 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkankan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana. 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Informasi tentang lahan, meliputi : i. kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi, ii. kondisi tanah (hasil soil test), iii. keadaan air tanah, iv. peruntukan tanah,
  • 59. 49 V. koefisien dasar bangunan, vi. koefisien lantai bangunan, vii. perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain. b. Pemakai bangunan: i. struktur organisasi, ii. jumlah personii-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk ............. tahun mendatang (umumnya 5 tahun), iii. kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap, iv. perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya. c. Kebutuhan bangunan: i. program ruang, ii. keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang, d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut. e. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/ bangunan. f. Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti: i. Air bersih : 1) kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang), 2) sumber air, jaringan dan kapasitasnya. ii. Air hujan dan air buangan; 1) letak saluran kota, 2) cara pembuangan keluar tapak. iii. Air kotor dan sampah. 1) Letak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 2) Cara pembuangan keluar dari TPS iv. Tata Udara/A.C. (bila dipersyaratkan) 1) beban (Ton ref), 2) pembagian beban, 3) sistem yang diinginkan. v. Transportasiverfikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan) ; 1) type dan kapasitas yang akan dipilih, 2) intervall dan waktu tunggu (Waifing Time), 3) penggunaan escalator dan conveyor. vi. Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan): 1) detector (jenis, type), 2) fire alarm (jenis), 3) peralatan permadam kebakaran (jenis, kemampuan).
  • 60. 50 vii. Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan (bila dipersyaratkan) 1) alarm (jenis, type), 2) sistim yang dipilih. viii. Jaringan listrik : 1) kebutuhan daya, 2) sumber daya dan spesifikasinya, 3) cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi). ix. Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom); 1) kebutuhan titik pembicaraan, 2) sistim yang dipilih. X. Dan lain-lain sesuai keperluannya. 4) program alih teknologi. 5) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 7. LINGKUP PEKERJAAN 7.1. LINGKUP TUGAS Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari: A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan. B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat. C. Menyelenggarakan paket satuan kerjaloka karya value engineering (VE) selama 40 (empat puluh) jam secara in house (khusus untuk pembangunan bangunan gedung diatas luas 12.000 M2 atau diatas 8 lantai). D. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat: 1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.
  • 61. 51 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya. 3. Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep dan perhitungannya. 4. Perkiraan biaya. E. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat: 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.). 4. Laporan akhir perencanan. F. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. G. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. H. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerjaseperti : 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi. 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan. 4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala. I. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 7.2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 1 . Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • 62. 52 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara. 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.  Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang diperkirakan selama.............(..........) bulan atau............(............) hari kalender. 9. TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut : CONTOH : No. JABATAN KEAHLIAN JML (org) KUALI FIKASI PENGALAMAN MINIMAL A. TENAGAAHLI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Team Leader Sipil / Struktur Mekanikal & Elektrikal Interior Quantity Surveyor dll ARSITEK SIPIL ELEKTRIKAL 1 1 1 1 1 S1 S1 S1 S1 S1 9 tahun 7 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun C. TENAGAPENDUKUNG 1. 2. Operator Komputer Administrasi Kantor Dll 2 1 D3 S1 4 tahun 4 tahun Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
  • 63. 53 10. KELUARAN 10.1. TAHAPAN PERENCANAAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: A. Tahap KonsepPerencanaan 1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll. B. Tahap Pra - Rencana Teknis 1) Gambar-gambar rencana tapak. 2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan. 3) Perkiraan biaya pembangunan. 4) Laporan Perencanaan. 5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, SLF, dan Bukti Hak Atas Tanah. 6) Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. 7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 8) Laporan hasil kegiatan lokakarya value engineering (khusus untuk bangunan diatas 12. 000 m2 atau lebih dari 8 lantai). C. Tahap Pengembangan Rencana 1) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 4) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations); 5) perkiraan biaya. D. Tahap RencanaDetail 1) membuat gambar-gambardetail, 2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS) 3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ) 4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI 5) dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan.
  • 64. 54 E. Tahap Pelelangan(Dokumen PerencanaanTeknis) 1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang , 2) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS) 3) Reancana Anggaran Biaya (RAB), 4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ), 5) Laporan Perencanaan; F. Tahap Pengawasan Berkala 1). Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; 2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 10.2. K R l T E R l A A. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan, b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya), b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya, c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  • 65. 55 3) Persyaratan Struktur Bangunan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll), b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan, c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur, d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 4) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran a. menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung. b. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia, c. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: i. cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman, ii. cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasukilokasi untuk memadamkanapi, iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. 5) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamya, b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat, c. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 6) Persyaratan Transportasi dalam Gedung a. menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung, b. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial, 7) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya : a. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat, b. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat,
  • 66. 56 8) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi : a. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir, c. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 9) Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik) : a. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup, c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik. 10) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan a. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya, b. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan, c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik, 11) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik, 12) Persyaratan Pencahayaan : a. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik, 13) Persyaratan Kebisingan dan Getaran a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan, b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerjayang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.