SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  124
KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
DISAMPAIKAN PADA ACARA :DISAMPAIKAN PADA ACARA :
DDIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017IKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
Semarang, 8 Mei 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAHPROVINSI JAWA TENGAH
MENUJU JAWA TENGAHMENUJU JAWA TENGAH
Mboten Korupsi Mboten NgapusiMboten Korupsi Mboten Ngapusi
SEJAHTERA & BERDIKARISEJAHTERA & BERDIKARI
2
Sejahtera
merupakan kondisi dimana Terpenuhinya
kebutuhan dasar rakyat, serta terciptanya
hubungan antar masyarakat dan Tersedianya
sarana dan prasarana publik
Berdikari
merupakan tindakan yang didasarkan pada
kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di
atas kaki sendiri
Prinsip Mboten Korupsi Mboten Ngapusi
merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus
diemban oleh seluruh pelaku pembangunan
3
1. Tingginya Angka Kemiskinan
dan pengangguran
2. Potensi Unggulan Daerah yg msh blm dikem
3. Rendahnya Derajat Kes Masy & Tk dik
4. Kualitas & kapasitas infrast kurang memada
5. Penurunan Kualitas LH
6. Blm memadainya Yan Publik & Tata Kelola P
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
DAERAH
4
KETERKAITAN PERMASALAHAN, TEMA
PEMBANGUNAN,
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
TEMA
Meningkatkan
Kesejahteraan
dan
Perekonomian
Masyarakat
didukung
Infrastruktur
yang Semakin
Mantap
PERMASALAHA
N
1. Tingginya Angka
Kingur
3. Rendahnya
Derajat Kes
Masy & Tk dik
4. kualitas &
kapasitas infrast
kurang memadai
5. Penurunan
Kualitas LH
6. Blm sepenuhnya
terwujud Yan
Publik & Tata
Kelola Pem yg
baik & bersih
PRIORITAS
1. Kemiskinan &
Pengangguran
2. Kat Ekonomi
Berbasis Potensi
Unggulan Daerah
3. Kat Kualitas
Hidup Masy &
Perluasan
cakupan Yan Sos
dasar
4. Kat Kualitas &
Kapasitas
Infrastruktur
5. Pemulihan daya
dukung &
tampung lingk
6. Optimalkan yan
publik, tata kelola
dan kondusivitas
wil
FOKUS
PEMBANGUNA
N
1. Pengurangan
beban
pengeluaran kel
miskin
2. Pemberdayaan
eknm rakyat di
desa miskin
3. Pemb Irigasi
4. Promosi & Yan
investasi
5. Kat Kualitas SDM
Masy
6. Promosi Kes
7. Pemb Jalan &
Jembatan
8. Penanganan
Lahan Kritis
9. Reformasi
Birokrasi
5
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
7
PENINGKATAN
KESEJAHTERAA
N MASYARAKAT
Menanggulangi
kemiskinan
Pengurangan
Gur
Kat
Kualitas
SDM &
Yansos
Dasar
HOLISTIK, TEMATIS & INTEGRATIF
Menanggulangi
Kemiskinan
Menanggulangi
Kemiskinan
Kurangi Beban
Keluarga
Miskin
Kurangi Beban
Keluarga
Miskin
Tingkatkan
Pendapata
n Kelarga
Miskin
Tingkatkan
Pendapata
n Kelarga
Miskin
8
Pengurangan
Penganggura
n & Kat
pendapatan
masy
Pengemb
Produk
Industri
Kat SDM &
Kelemb
Usaha
Kecil,
Pertanian &
Pariwisata
Peningkata
n Investasi
Kat
Ketrampilan
pencari
kerja
Pengemb
kurikulum
sesuai
pasar kerja
9
Pengurangan
beban
pengeluaran
keluarga
miskin
RTLH
Beasiswa
Miskin
Jamkesd
a non
kuota
10
11
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
13
INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
15
INFRASTRUKTUR
Jalan &
Jembatan
Rehab/
Pemeliharaan
Peningkatan
Jalan
Penggantian
Jembatan
Penanganan
Lahan Kritis
Peningkatan
Jaringan Irigasi
DI
Rehab DAM &
Saluran Irigasi
Pemb Irigasi
Penanganan
Bencana
Penanganan
Kerusakan &
Pelestarian
Kaw Pantura
Rehab &
Penanganan
DAS
Pemb TPS
JATENG
SEJAHTER
A
1. Penguatan Daya Saing
Ekonomi Daerah yg berbasis
unggulan daerah dan
berorientasi ekonomi
kerakyatan2. Penguatan Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
5. Penguatan Kualitas
Kompetensi SDM & Layanan Sosial
Dasar
5. Kat Kualitas Hdp
Manusia & Masy Ind
9. Memperteguh
Kebhinekaan &
Memperkuat Restorasi
Sosial Ind
6. Kat Produktivitas Rakyat
& Daya Saing Di Pasar
Internasional
1. Menghadirkan Kembali
Negara Untuk
Melindungi Segenap
Bangsa & Memberikan
Rasa Aman Kepada
Seluruh Warga Negara
8. Melakukan Revolusi
Karakter Bangsa
VISI
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TH 2018
NAWA CITA
17
JATENG
BERDIKAR
I
2. Penguatan Ketahanan Pangan
dan Energi yang didukung
pembangunan pertanian
secara luas serta
pengembangan dan
pemanfaatan energi
berkelanjutan
4. Pemantapan Pembangunan
Infrastruktur
6. Kat Produktivitas Rakyat
& Daya Saing Di Pasar
Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Dengan
Menggerakkan Sektor
Sektor Strategis Ekonomi
Domestik
3. Bangun Ind dari pinggiran
dgn memperkuat daerah &
desa dalam kerangka
negara kesatuan
VISI
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TH 2018
NAWA CITA
18
JATEN
G “MBOTEN
KORUPSI,
MBOTEN
NGAPUSI”
6. Pemantapan
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan
yang bersih dan baik
9. Memperteguh
Kebhinekaan & Memperkuat
Restorasi Sosial Ind
1. Menghadirkan Kembali
Negara Untuk Melindungi
Segenap Bangsa &
Memberikan Rasa Aman Kpd
Seluruh Warga Negara
2. Membuat Pemerintah
Selalu Hadir Dengan
Membangun Tata Kelola
Pemerintahan Yang Bersih,
Efektif, Demokratis &
Terpercaya
4. Memperkuat Kehadiran
Negara Dalam Melakukan
Reformasi Sistem Dan
Penegakan Hukum Yang
Bebas Korupsi, Bermartabat
Dan Terpercaya
VISI
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TH 2018
NAWA CITA
19
MDGs Menuju SDGsMDGs Menuju SDGs
17 GOALS
169 TARGET
± 300 CALON INDIKATOR
MULAI
2016
SELESAI
2030
MULAI
2000
SELESAI
2015
7 GOALS
15 TARGET
50 INDIKATOR
Indikator blm
tercapai : 28
20
Persiapan Pelaksanaan SDGs olehPersiapan Pelaksanaan SDGs oleh
DaerahDaerah
Persiapan Pelaksanaan SDGs olehPersiapan Pelaksanaan SDGs oleh
DaerahDaerah
Perlu komitmenkomitmen bersama antara Pemerintah (eksekutif & legislatif) & Stakeholder
guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Untuk menjaga semangat momentum implementasi pembangunan
berkelanjutan perlu dilakukan upaya sosialisasi & diskusi (seminar, workshop, FGD)
bersama pem pusat & kab/kota, akademisi serta stakeholder.
Perlu analisis lebih lanjutanalisis lebih lanjut thd ketidaktercapaian target-target MDGs
sbg langkah antisipatif merumuskan kebijkan pada pembangunan berkelanjutan.
Melakukan kajian dan pemetaan thd ketersediaan, kesesuaian indikator
Pembangunan Berkelanjutan (PB) beserta data dukungnya dlm (dok perencanaan,
BPS, & sumber lainnya) dg melibatkan stakeholder, Pemerintah Pusat & kab/kota.  Cat :
Pasca Maret 2016, penentuan indikator akan disampaikan oleh Pusat
MemastikanMemastikan Isu-isu strategis PembangunanIsu-isu strategis Pembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutan sudah terakomodirsudah terakomodir di dalam dokumendi dalam dokumen
perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra)perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra)
Mempersiapkan rencana pembentukan Tim Sekretariat dan
Tim Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan.
21
PERMASALAHAN & POTENSI
PEMBANGUNAN WILAYAH
22
Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari
PKW
BANGLOR
PKW
WANARAKUTI
PKN
KEDUNGSEPUR
PKN
SURAKARTA
PKW
BARLINGMASCAKEB
PKN
CILACAP
PKW
PURWO
MANGGUNG
PKW
PETANGLONG
PKW
BREGASMALANG
PKW
SUBOSUKO-
WONOSRATEN
23
BANGLOR
Permasalahan ant lain :
•Msh rendahnya pengemb kwsn
pesisir & sentra perikanan
•Belum optimalnya pengelolaan
migas untuk kesejahteraan masy
lokal
•Disparitas infrastruktur tinggi &
Rusaknya infrastruktur
•Kurangnya ketersediaan air
Program Intervensi ant
lain :
•Pengembangan pelabuhan
•Energi (Pengeboran minyak
baru)
•Peningkatan Infrast jalan
•SPAM Regional
24
Kab.
Temanggung
Kab. Magelang
Kota. Magelang
Kab. Purworejo
Kab.
Wonosobo
PURWOMANGGUNG
Program Intervensi :
• Pengemb Industri lokal (batu, batik, dll)
• Paket Wisata
• Infrast jalan Wisata
Permasalahan :
• Belum tersedianya sarana pemasaran
industri lokal terpadu (Pasar IKM)
• Informasi & minat wisatawan masih
rendah
• Rendahnya aksesibilitas infrastruktur
pendukung pariwisata seperti jalan, air
bersih, sanitasi lingkungan pariwisata &
kawasan desa wisata & perbatasan.
25
BARLINGMASCAKEB
Kab. Cilacap
Kab. Banyumas
Kab.
Purbalingga Kab.
Banjarnegara
Kab. Kebumen
Program Intervensi :
•Peningkatan & rehab Infrast
Jalan
•SPAM Regional
•Pengemb Klaster industri lokal
(logam, gula kelapa, rambut, dll)
Permasalahan :
• Kondisi infrastruktur layanan dasar
& akses strategis wilayah masih
rendah
• Pemberdayaan ekonomi
masyarakat sektor pertanian dan
UMKM belum optimal
26
PETANGLONG
Kab. Pekalongan
Kota Pekalongan
Kab. Batang
Permasalahan :
•Masih rendahnya Pengembangan
Potensi Unggulan Daerah (Industi
Batik, Perikanan, Pariwisata) serta
Ekonomi Kerakyatan
•Banjir dan rob
27
Program Intervensi :
•Pengemb Industri lokal (batik,
emping mlinjo, dll)
•Jalan aksesibilitas wisata
•Pengembangan Kolam
Retensi
BREGASMALANG
Brebes
Tegal
Pemalang
Kota Tegal
PERMASALAHAN :
• Kemacetan/penumpukan
arus lalu lintas (Jalan lingkar
selatan kerusakan 83%)
• Tingkat kemiskinan &
pengangguran tinggi.
PROGRAM INTERVENSI :
• Infrast jalan & SPAM regional
• Pengembangan Klaster industri
lokal (shuttlecock, telur asin, dll)
• Pengembangan UMKM
28
KEDUNGSAPUR
Kendal
Kota
Semarang
Demak
Grobogan
Semarang
Kota Salatiga
PERMASALAHAN :
• Masih rendahnya daya saing
produk serta potensi ekonomi
lokal
• Masih rendahnya infrastruktur utk
sektor pariwisata.
• Kondisi lingk yg selalu terkena
banjir & rob sbg penyebab
multiplier effect
PROGRAM INTERVENSI :
• Pengembangan klaster industri
lokal
• Kat kualitas infrast perkotaan;
(jalan, jalur KA)
• Pemantapan Akomodasi Pariwisata
terpadu
• Penanganan banjir & rob (Sistem
Polder dan Penanaman Mangrove)
29
PERMASALAHAN :
•Bencana banjir rutin di sepanjang alur
Sungai Juwana & sekitarnya
•Tingginya sedimentasi sungai & bendung.
•Belum tercukupinya kebutuhan air baku
pertanian.
•Belum optimalnya peningkatan &
pemeliharaan jalan & jembatan utamanya
wilayah Pati Selatan
•Rendahnya pengelolaan potensi wilayah
penghasil Garam
PROGRAM INTERVENSI :
•Waduk/embung & irigasi
•Peningakatan Aksesibilitas infrastr pati
selatan
•Pengemb potensi garam industri berbasis
masy
30
Kudus
Pati
Jepara
Kep. Karimunjawa
SUBOSUKAWONOSRATEN
PERMASALAHAN :
•Belum optimalnya fungsi koperasi &
UMKM dlm mendukung pengemb
industri lokal
•Masih rendahnya perhatian thd
pengemb pariwisata budaya
•Tingginya sedimentasi berdampak
banjir
•Potensi EBT blm termanfaatkan dg
baik utamanya untuk gulkin
PROGRAM INTERVENSI :
•Klaster industri lokal (logam,
batik, dll)
•Pemb Industri pengolahan
hasil pertanian
•Embrio transit wisata
•Embung & waduk, Infrastruktur
jalan
•Pengemb energi biotermal
minihidro
Sragen
Karanganyar
Wonogiri
Sukoharjo
Boyolali
Klaten
Kota Surakarta
31
KONDISI JAWA TENGAH
SAAT INI
IPM 2016 :
69,49
(Urutan
ke-12
Nasional)
Inflasi
Tahun
2016 :
2,36
Pertumbu
han
Ekonomi
TW III
2016 :
5,06%
Tingkat
Penganggu
ran
Terbuka
Tahun
2016
sebesar
4,63
Nilai
Tukar
Petani
2016
sebesar
99,35
Total pjg
jalan
2015 :
27.873,76
1 km
lebih
panjan
g dari
th
2012 :
26.368
Mak
ro
Sekt
or
2
RTLH
ditangani
sampai
Tahun
2016 :
66.874
unit dari
1,6 juta
unit
Capaian APM
Jawa Tengah
pada seluruh
jenjang
pendidikan
masih di
bawah 100%
Kemiskinan Masih
Menjadi Tantangan
3
Data Tahun
2015
PELUANG, TANTANGAN, DAN PROSPEK
MAKRO EKONOMI
JAWA TENGAH1. Perbaikan Ekonomi
Meski Melambat;
2. Volume Perdagangan
Tumbuh Lebih Tinggi
dari Pertumbuhan
Ekonomi Global;
3. Harga Komoditas
Meningkat
Namun Cenderung
Stagnan;
4. Peningkatan Resiko
Stabilitas Keuangan
Global;
5. Peningkatan
Ketidakpastian
Global.
1. Perlambatan &
meningkatnya
resiko
ekonomi
Tiongkok;
2. Berlakunya
AFTA dan
MEA;
3. Kebijakan
Ekonomi
Longgar Jepang
Target 2018
pertumbuhan
6,1 %
Target Inflasi :
3,5 %Target
Pertumbuhan
Ekonomi Pulau
Jawa
: 5,97 %
Angka
Kemiskinan
target 10,40-
9,93 %
Pertumbuhan
Ekonomi target
5,9-
6,2 %
Inflasi target
4,5 + 1
Tingkat
Pengangguran
Terbuka target
4,13 %
IPM target
71,59
Indeksi Gini
target
0,337 dan
Indeks
Williamson
0,6986
Glob
al
Regio
nal
Nasio
nal
Jawa
Tengah
4
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2018MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA
DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Meningkatkan
Perekonomian
dan Daya Saing
Daerah Menuju
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan
Infrastruktur
dan Kualitas
Pelayanan
Dasar Menuju
Kemandirian
Wilayah dan
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan
Kesejahteraan
dan
Perekonomian
Masyarakat
Didukung
Infrastruktur
yang Semakin
Mantap
Meningkatkan
Ketahanan
Pangan dan
Energi
Berkelanjutan,
serta Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengangguran,
Guna
Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat dan
Kemandirian
Mewujudka
n
Kesejahtera
an
Masyarakat
Yang
Berkeadilan
dan
Berdikari
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
5Berdasarkan : RPJMD Tahun
Kemiski
nan
Pengangg
uran
Infrastru
ktur
Kedaula
tan
Pangan
Kedaula
tan
Energ
i
Tata Kelola
Pemerintaha
n,
Kondusivitas
, dan
Demokratisa
si
PRIORITAS PROVINSI JAWA
TENGAH 2018
Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Yang
Kualitas
Kompet
ensi
SDM
6
1 2 3 4 5 6 7
Program &
Penanganan
1. Meningkatkan percepatan
penurunan jumlah penduduk
miskin;
2. Mengupayakan perluasan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan masy;
4. Meningkatkan kualitas dan akses
pendidikan;
5. Meningkatkan derajad kesehatan
masy;
6. Meningkatkan ketahanan pangan.Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan Pendapatan :
•Peluang Berusaha Bagi Masy Miskin melalui
Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif pd Desa
Berdikari & Mandiri Pangan;
•Pelatihan Keterampilan SDM dalam industri
kecil;
•Pengembangan Kewirausahaan;
•Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
Miskin :
•Bantuan Siswa Miskin;
•Pembiayaan Jamkes;
•Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
2017
2018Penurunan
Kemiskinan
PRIORITAS
PENANGUL
ANGAN 7
1
Program &
Penanganan
1. Peningkatan kualitas RTLH
dalam rangka sinergitas
program penanggulangan
kemiskinan;
2. Jumlah RTLH di Jateng
sebesar 1,6 juta unit (Data
BDT 2015)
3. Penanganan RTLH dari tahun
2011-2016 sebesar 66.874
unit dengan melibatkan
Pemerintah, Pemerintah
Daerah
ser
ta
Soci
al
didukung oleh
Corporate
Responsibility (CSR)
dari swasta;
• Perlu secara sinergi
dalam antara Pusat
– Provinsi –
Kabupaten/Kota
mengurangi RTLH di
Jawa Tengah
•
Menggunakan
data
bas
e
Dat
a
tunggal
(Basis
Terpadu)
Eval
uasi
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Jml
penanganan
66.874
unit
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
8
20
16
Program & Penanganan
1.Penurunan pengangguran terbuka
pada Tahun 2018 ditargetkan 4,13
persen;
2.Mengupayakan perluasan
lapangan kerja dan kesempatan
berusaha
Penurunan Pengangguran
Provi
nsi
Kab./K
ota
1. Penerapan Kebijakan pro investasi
(kemudahan dalam
perizinan, serta dukungan infrastruktur);
2. Meningkatkan kewirausahaan baru
(pengembangan UMKM);
3. Pengembangan kualitas SDM;
4. Pemetaan potensi sumberdaya alam di
setiap kawasan/wilayah;
5. Pengembangan Program Link and
Match antara pendidikan, pelatihan
dengan industri
Perhatian terhadap peran Kab./Kota
dalam peningkatan
pengurangan
pengangguran
Nasio
nal
PRIORITAS
PENURUNAN
PENGANGGU
RAN
92
PENANGANAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATANa. Program Jawa Tengah Tanpa Lubang
Sinkronisasi penanganan jalan antar kewenangan
Pusat, Provinsi & Kab/Kota untuk menjaga
kondisi jalan dlm keadaan MANTAP sepanjang
th.
b. Program Ruas Tuntas
Penanganan jalan agar di fokuskan pada 1 (satu)
ruas prioritas strategis yg langsung selesai dlm
1 (satu) TA
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
Mekanisme penanganan/preservasi
Jalan Nasional dng kontrak Long
Segment agar lebih cepat menangani
kerusakan jalan.
Diperlukan pemenuhan alat dan bahan
untuk percepatan OP jalan dan
penanganan jalan eks alih status
kewenangan kabupaten/kota sepanjang
69,817 km.
Perlu peningkatan porsi alokasi APBD
Kabupaten/Kota untuk mengimbangi
program Tahun Infrastruktur di Provinsi
Jawa Tengah, untuk mengurangi
Evaluasi
Penanganan
Jalan
Program &
Penanganan
1
0
3
a. Penanganan Banjir & Pengamanan Pantai
Penanganan banjir, rob & abrasi utamanya di wilayah Pantai Utara Jawa
Tengah berkoordinasi dng Pusat dan Kab/Kota.
b. Program 1000 Embung
Peningkatan ketersediaan air baku irigasi & domestik menghadapi kekeringan
melalui pembangunan atau revitalisasi bangunan penampung air
(embung, long storage, dam parit, lumbung air, waduk lapangan)
Sinergi Pembiayaan berasal dari:
Sumberda
ya Air
Menduku
ng
Penyedia
an Air
Baku
Program & Penanganan
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
banjir rob utamanya wilayah Pantura
2) Peningkatan Dana Alakosi Khusus (DAK) Irigasi dan
Tugas Pembantuan (TP)
Prasarana Pertanian.
1) Penanganan banjir dan rob di Sungai Kewenangan
Provinsi (utamanya
Pekalongan & Kendal)
2) Pembangunan embung perlu didukung pengadaan tanah
& penyiapan desain.
Perlu peningkatan porsi alokasi APBD Kab/Kota utamanya
terkait Operasional &Pemelihar
aan.
1)APBN (Kemen PU, DAK Irigasi, TP-Pertanian),
2)APBD Provinsi (PSDA, Bankeu K/K)
3)APBD Kab./Kota,
4)Swasta/CSR.
• Evaluasi Penanganan Sumberdaya Air
1) Perlu dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait penanganan
1
1
KECIPTAKA
RYAAN
a.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Aman
Peningkatan layanan air minum bagi seluruh masyarakat dng
didukung pembangunan & operasionalisasi SPAM Regional
(Bregas, Petanglong, Keburejo) serta pemberdayaan
masyarakat.
b.Peningkatan Cakupan Layanan Sanitasi Layak
Peningkatan layanan sanitasi layak dng didukung sanitasi
komunal, instalasi
pengolah limbah & persampahan serta pemberdayaan
masyarakat.
Program & Penanganan
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
1) Dukungan Kemen PU-PR utamanya Konstruksi
SPAM Regional Petanglong dan Keburejo
2) Dukungan Kemen PU-PR utamanya Desain dan
Konstruksi TPA Regional
Magelang
1) Pengadaan Tanah TPA Regional
2) Penyiapan kelembagaan pengelolaan
Sampah Regional
Perlu peningkatan porsi alokasi APBD Kab/Kota
utamanya terkait Pengelolaan Air Minum &
Sanitasi serta Persampahan.
Evaluasi Penanganan
Keciptakaryaan
1
2
Perhubun
gan
a. Pengembangan Angkutan Massal di Jawa
Tengah Pengembangan angkutan
Aglomerasi
Kedungsepur
melal
uipengoperasian BRT Koridor Stasiun Tawang-
Terminal Bawen
b.Peningkatan Keselamatan Transportasi di Jawa
Tengah
1) Penyediaan Sarana Prasarana Perlengkapan
jalan dan
2) Penyediaan Sarana Prasarana
Keselamatan Perlintasan Sebidang di
Jateng
b.Pengembangan Bandara A. Yani Kota Semarang
Perlu akseleraasi sehingga dapat diopersionalkan
pd bulan April 2018
Program &
Penanganan
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
1) Dukungan Kementerian Perhubungan
utamanya Sarana Prasarana Angkutan
Massal & Dukungan Subsidi
2) Penyediaan sarana prasarana
perlengkapan jalan Nasional
3) Pengendalian angkutan barang
4) Pengembangan bandara A. Yani dan
Jenderal Sudirman melalui pelibatan PT.
Angkasa Pura/pihak terkait1) Pengoperasian BRT Aglomerasi
2) Penyediaan sarana prasarana
perlengkapan jalan Provinsi
1) Penyediaan sarana prasarana
perlengkapan jalan Kab/Kota
2) Pengembangan angkutan massal di
perkotaan 1
3
Evaluasi dlm
RTRW
1.Seluruh kota dan
beberapa kabupaten
(antara lain: Kab. Kudus,
Demak ) ingin menghapus/
mengurangi luas rencana
penetapan Kawasan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
(KP2B)/Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
(LP2B) dikarenakan:
a. luas eksisting lebih
kecil dari rencana
penetapan,
b. kebutuhan ruang utk
perkotaan.
2.Prinsip dari pemerintah
pusat (Kementan) dan
Pemprov Jateng tidak
diperkenankan mengurangi
luas KP2B/LP2B, karena
Provinsi Jawa Tengah
merupakan lumbung
pangan terbesar ketiga
PENGEMBANGAN WILAYAH
1
4
Kwsn Strategis
Pariwisata
Nasional (KSPN)
Borobudur
Difokuskan pada: Magelang,
Purworejo, Solo-Sangiran,
Semarang-Karimunjawa.
Pengambangan
Destinasi Wisata
Dieng
Pendukung Borobudur
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang Pasca
Pembangunan
Infrastruktur
Strategis
Nasional
Jalan Tol Trans Jawa, Bandara
Pengembangan
Kawasan
Industri
Difokuskan pada Kabupaten
Cilacap, Boyolali, Rembang,
Demak, Semarang, Kendal,
Pekalongan, Pemalang, Brebes,
dan Kota Semarang
Pemerintah
Daerah Diminta
Membuat KLHS
Untuk
Memberikan
Kepastian dalam
Investasi dan
Pengembangan
Wilayah
KARIMUNJAWA
Demak
Kudus
Pati
Remba
ng
Teg
al
Brebe
s
Ungara
n
Bawe
n
Salatig
aMagela
ng
Surakar
ta
Srage
n
SANGIR
AN
DIEN
G
BADAN
OTORITA
BOROBUDU
Purwore
jo
KIK
KENDAL
Parak
an
Temanggung
Ambarawa
Blor
a
Semara
ng
Pelabuhan
Kendal
B
oyolali
Muntil
an
B
OROB
Kend
al
Mranggen
Grobogan
A.Ya
ni
Batan
g
Pantai Kartini
Jepara
TJ.
MAS
RR Utara
Jogj
Kertoso
no
Rencana Tol Trans
Jawa Jalur Kereta
Api
Kawasan
Strategis
Arteri Primer
(Pantura) Arteri
Sekunder
Ring Road
Kota/Kabupa
ten Kota
Kecamatan
BandaraPelabuh
an
Keteranga
n :
Jalan
Tol
Badan Otorita
Borobudur
Konsep Pembangunan Infrastruktur
dan Wilayah Jawa Tengah
1
5
Penanganan
Persilangan
sebidang dengan
Kereta Api melalui
pembangunan
Underpass/Overpass
Pemalang Pekalongan
Pembangunan
Rel
Kereta Api Jalur
Ganda
Pengembangan KSPN
Borobudur (Borobudur,
Sangiran, Karimunjawa)
dengan Dukungan Tol
KIK Kendal dibangun
dengan pendukung ring
road Semarang Utara dan
ring road Kendal,
Bendung Gerak di Kali
Blorong, Dry Port.
Pembangunan
Infrastruktur
Strategis, meliputi :1. Tol Trans Jawa;
2. Rel KA Ganda
mendukung jalur
logistik;
3. Bandara Ahmad Yani;
4. Bandara Sudirman;
5. Penyelesaian
Persilangan Sebidang
Jalan dan Rel KA.
KEDAULATAN PANGAN
Program & Penanganan
•Pengembangan Produktivitas
Pertanian
•Kartu Tani
•Kartu BBM Nelayan
•Pengembangan Sistem
Logistik Daerah.
Evaluasi Kedaulatan
Pangan
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
• Memperkuat petani dengan kartu nelayan
diantaranya : Koordinasi antara Dinas Pertanian
& Kementan dlm kaitannya dengan alokasi pupuk
bersubsidi dan HET Tahun 2017, serta
penyelesaian distribusi Kartu Tani oleh BRI Kanwil
Yogyakarta;
• Memperkuat Nelayan dng Kartu BBM Nelayan
dng mengoptimalkan penggunaan kartu bbm yg
telah terdistribusi kepada nelayan.
• Pengembangan mekanisasi sarana produksi
pertanian (Saprotan);
• Membangun Sistem Logistik Daerah dng Leading
Dinas Ketahanan Pangan & Menyertakan Bulog
Sebagai Instansi yg berwenang dlm menjaga
ketersediaan pangan & stabilitas harga pangan.
1. Kebutuhan update dan validasi data petani
(meninggal/belum terdata), serta input dlm
sistem SIMPI;
2. Memperhatikan progress distribusi kartu petani
& kartu BBM Nelayan, serta pengembangan
4
Program & Penanganan
a.Program Pengembangan
Energi Baru terbarukan
Pengembangan potensi energi
EBT utamanya adalah dari
surya dan sampah.
b.Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas
Pembangunan jaringan listrik
pedesaan dan pemasangan
listrik murah dan hemat.
Evaluasi Kedaulatan Energi
a.Dalam meningkatkan Rasio
Elektrifikasi/RE perlu dilakukan
koordinasi dengan PLN sehingga tidak
semua beban di provinsi karena
kewenangan kab/kota sudah tidak ada
(UU 23 Tahun 2014).
b.Meningkatkan pengembangan EBT
melibatkan pihak luar seperti dari
negara donor untuk pemanfaatan
sampah menjadi listrik maupun
pengganti batubara.
KEDAULATAN ENERGI
1
7
5
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota
• Pengembangan sistem
integritas;
• Reformasi Birokrasi melalui
pengembangan : E-Planning,
E-Budgeting, E-Controlling, E-
Service, E-Complaint;
• Peningkatan Pelayanan Publik
(Cepat, Murah, dan Mudah).
• Perhatian terhadap
reformasi birokrasi;
• Pengembangan sistem
integritas di Kab/Kota;
• Peningkatan layanan publik.
PRIORITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN,KONDUSIVITAS DAN
DEMOKRATISASI
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
Pelayanan Publik yang Prima serta Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
1
8
6
1
9
Nasio
nal
Provi
nsi
Kab./K
ota• BOSNAS;
• KIP;
• Sharing
Pembiayaan
Kesehatan
(JKN);
• Alat
Kesehatan.
• BOSDA;
• DIKMEN;
• Sharing
Pembiayaan
Kesehatan
(Jamkesda);
• Pembentukan
Puskesmas
(Termasuk
• PAUD;
• DIKDAS;
• Sharing
Pembiayaan
Kesehatan
(Jamkesda)
• Penyiapan
SDM & Lahan
Puskesmas
Layanan
Sekolah
Layanan
Kesehatan
Kualifikasi
Tenaga
Pendidik
Kualitas Kompetensi Sumberdaya
Manusia
7
Menajamkan
prioritas
nasional
Memperkuat
pengendalian
program
Menajamkan
integrasi
sumber
pendanaan
Money Follow Program
Priority
Program/Kegiatan di
OPD Prov Jateng harus
fokus memberikan
kontribusi
peningkatan kinerja &
kualitas berdasarkan
prioritas
pembangunan yg telah
ditetapkan pd
Th 2018
Mewujudkan :
Money Follow
Program
PENEGASAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
Mengganti
konsep
money follow
function
menjadi
money follow
program
Pendanaan
langsung
mengarah pada
kegiatan,
sasaran hingga
lokus tertentu
(mengarah
pada
kesejahteraan
masyarakat)
Sinergi
Pendanaan yg
meliputi tidak
hanya belanja
K/L, namun
juga Non K/L,
Transfer
Daerah & Dana
Desa,
Pembiayaan
BUMN & KPBU
1
2
3
2
0
Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan Energi
Tata Kelola
Pemerintahan,
Kondusivitas dan
Demokratisasi
A Kemiskinan
B Pengangguran
C Infrastruktur
D
E
F
Dinamika di
Daerah
KualitasG
PEMBUKAAN MASA
MUSRENBANG &
SOSIALSISASI RANCANGAN AWAL
RKPD 2018
51
PRA FORUM OPD
Penajaman, pencermatan,
penyelarasan dan
perumusan usulan
prog/keg OPD Provinsi
PRA MUSRENBANG
WIL
Pencermatan usulan
Masy, Reses/ aspirasi
DPRD dan Kab/Kota
MUSRENBANG PROV
Penyelarasan,
pemantapan dan
kesepakatan prog/ keg
pembangunan
FORUM OPD
Penyepakatan
hasil pra forum
OPD (dasar Renja
OPD 2018)
MUSRENBANG WIL
Dialog Gub & pimpinan
DPRD dgn Bup/Walikota
dan masy untuk jaring
masalah dan usulan prog
prioritas Kab/Kota
DIALOG INTERAKTIF
EKSEKUTIF -
LEGISLATIF
Masukan dari unsur
DPRD untuk
penyempurnaan Ranc
Akhir RKPD
PROSES PENYUSUNAN RKPD
TAHUN 2018
Pembukaan
Musrenbang &
Sosialisasi Ranc
Awal RKPD 2018
52
Mewujudkan
Kesejahtera
an Masy
Yang
Berkeadilan
dan
Berdikari
TEMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
Penurun
an
Kemiski
nan
53
Penuruna
n
Pengangg
uran
Pertumbuhan Infrastruktur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan
Energi
Tata Kelola
Pem,
Kondusivita
s, &
Demokratis
asi
Kesejahteraan
Holisti
k
54
Temati
k
Inte-
grati
f
Spasi
al
mone
y
follow
progra
m
Pola Pikir Perencanaan &
PenganggaranFokus
kegiatan
dengan
kontribusi
pencapaian
prioritas
daerah
Penangana
n Secara
Menyeluru
h
Terpadu,
Saling
Memperkuat
& Selaras
dengan
Nasional.
Lokus
Jelas dan
Berbasis
Kewilayaha
n
SINERGI RKP DENGAN
RKPD
Tema
Nasional
55
(Usulan Tema
RKP)• Memacu Investasi & Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitas
• Tema Jawa Tengah
• Mewujudkan Kesejahteraan Masy Yang
Berkeadilan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
2014
2015
2016
2017
2018
56
Berdasarkan : RPJMD Tahun 2013-2018 56
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TENGAH 2018
1
Penguatan Daya
Saing Ekonomi
Daerah yg
berbasis
unggulan daerah
dan berorientasi
ekonomi
kerakyatan
2
Penguatan
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
3
Penguatan
Kualitas
Kompetensi
SDM &
Layanan
Sosial Dasar
5
Pemantapan
Pembangunan
Infrastruktur
6
Pemantapan
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang bersih dan
baik
4
Penguatan
Ketahanan Pangan
dan Energi yang
didukung
pembangunan
pertanian secara
luas serta
pengembangan dan
pemanfaatan energi
berkelanjutan 57
KONDISI JAWA TENGAH SAAT INI
IPM 2016 :
69,49
(Urutan
ke-12
Nasional)
Inflasi
Tahun
2016 :
2,36
Pertumbuha
n Ekonomi
2016 :
5,28%
Tingkat
Penganggur
an Terbuka
Tahun 2016
sebesar
4,63
Nilai
Tukar
Petani
2016
sebesar
99,35
Total pjg
jalan 2015 :
27.873,761
km lebih
panjang dari
th 2012 :
26.368,792
km
Makro
Sekto
r
58
RTLH
ditangani
sampai
Tahun
2016 :
66.874
unit dari
1,6 juta
unit
Capaian
APM Jawa
Tengah
pada
seluruh
jenjang
pendidikan
masih di
bawah
100%
58
KONDISI PEREKONOMIAN JAWA TENGAH
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi
menurun
pada Tahun
2016 (5,28%)
dibandingkan
Tahun 2015
(5,47%)
namun lebih
tinggi
dibandingkan
posisi
nasional pada
Tahun 2016
(5,02%)
Indeks Pembangunan
Manusia Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
mengalami
peningkatan,
sebesar 69,49
pada Tahun
2015, namun
masih lebih
rendah
dibandingkan
Nasional
sebesar 69,55.
Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar
Petani (NTP)
Tahun 2016
turun menjadi
99,35
dibandingkan
angka NTP
pada posisi
Tahun 2015
sebesar
106,72.
Inflasi
Inflasi di
Jateng
fluktuatif,
dimana
Tahun 2013
cukup tinggi
mencapai
7,99 %,
namun
selanjutnya
mengalami
penurunan
hingga tahun
2016 sebesar
2,36.
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI JAWA TENGAH
Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Terbuka
Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
semakin mengalami penurunan dari
Tahun ke Tahun, namun angka
Kemiskinan selalu diatas angka
Nasional.
Sampai dengan September 2016
angka kemiskinan Jawa Tengah
mencapai 13,19% dan lebih besar
dari nasional sebesar 10,70%.
Masih
diperlukan
upaya untuk
menekan
angka
kemiskinan dan
penganggur-an
dengan
mendorong
tumbuhnya
perekonomian
yang tinggi
didukung
infrastruktur.
1
2
Sampai dengan bulan September
2016 Pengangguran di Jawa Tengah
pada Posisi 4,63% dan berada
dibawah angka nasional sebesar
5,61% pada Tahun 2016
Selama kurun waktu 2011-2016
angka pengangguran di Provinsi
Jawa Tengah cenderung fluktuatif,
namun cenderung mengalami
penurunan.
1
2
60
Kemiskinan Masih Menjadi
Tantangan
Data Tahun
2015 61
Mewujudkan
Kesejahteraan
Masy Yang
Berkeadilan
dan Berdikari
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN
2018
Penurunan
Kemiskinan
Penurunan
Pengangguran
Pertumbuhan
Infrastruktur
Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan
Energi
Tata Kelola
Pem,
Kondusivitas,
&
Demokratisasi
62
BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA
& BANTUAN DESA
STIMULAN mengoptimalkan
pembangunan di daerah
guna mewujudkan
Jawa Tengah Sejahtera &
Berdikari
63
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
64
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
65
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
66
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
67
Inovasi program pembangunan
Antara lain....
68
Penjelasan
E – COMMUNICATION UTK MASYARKAT SALURKAN
ASPIRASI (TWITTER, WEB/LAPOR GUB !, SMS
CENTER, VIDEO CONFERENCE, REMBUGAN
JATENG)
TALENT SCOUTINGTALENT SCOUTING
MEMBENTUK IKLIM KOMPETISI UTK MENINGKATKAN
KREATIVITAS & KOMPETENSI APARATUR
MEMPEROLEH PEMIMPIN YG KREDIBLE, BERDEDIKASI
& LOYAL
SAMSAT ONLINE
S
T
O
P
UTK PELAYANAN
CEPAT, NYAMAN,
BEBAS PUNGLI
“REMBUGAN BARENG GUBERNUR” MAKIN DEKAT
DENGAN
RAKYAT
“INOVASI PEMPROV JATENG UTK
MENDEKATKAN DIRI DG UNSUR
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN
MASY GUNA MENENTUKAN DAN
MEMUTUSKAN USULAN PEMBANGUNAN”
“Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi”
ZONA INTEGRITAS
integritasintegritas
==
jujurjujur
1. Membuka kanal komunikasi publik
2. Membangun motivasi dan inspirasi peserta didik.
3. Mendekatkan penyelenggara negara dengan rakyat
4. Penyerapan Aspirasi Rakyat
1. Satuan Pendidikan di Jawa Tengah
2. Dilaksanakan seiring dengan tugas lain di Kab./Kota1. Pendidikan politik
2. Pendidkan Karakter
3. Bahaya Narkotika
4. Kebudayaan
5. Lingkungan Hidup
6. Issue Aktual lain
69
Akses Pendidikan
1
Akses Kesehatan
2
Akses Infrastruktur
3
BSM Dikmen & Diksus
Non Kuota APBN
Jamkesda
Perbaikan RTLH
PUSAT PROV KAB/KOTA
Model SinergitasPenganggaran
PROGRAM TEROBOSAN PENANGANAN
KEMISKINAN
PILOTTING – SHARING PROGRAM & PENDANAAN
70
Model Sinergitas Penganggaran
71
Model Sinergitas Penganggaran
7272
Model Sinergitas Penganggaran
73
Apabila proporsi Pusat ternyata kurang
atau lebih dari 20%, maka kekurangan
atau kelebihan tersebut diperhitungkan
secara proporsional antara provinsi dan
kabupaten/kota
73
KKN TEMATIK
74
TMMDTMMD
75
PROGRAM PENGADAAN JAMBAN KELUARGA,
ONE STUDENT ONE CLIENT (OSOC) DAN JAMKESDA
KEGIATAN
TAHUN
2015 2016
Pagu Sasaran Pagu Sasaran
One Student One Client 950.000.000 1.264.127.000
Jamban 700.000.000 1000 KK 1.400.000.000 2.000 KK
Jaminan Kesehatan
Daerah
24.715.660.000 285.600 org 36.591.510.000 On Process
76
Teknik Bangunan; Teknik
Elektronika; Teknik Ketenaga
Listrikan; Teknik Mesin; Teknik
Otomotif; Agribisnis pengolahan
hasil pertanian dan perikanan;
Teknik Otomotif
Teknik Bangunan; Teknik
Elektronika; Teknik Ketenaga
Listrikan; Teknik Mesin; Teknik
Otomotif; Agribisnis pengolahan
hasil pertanian dan perikanan;
Teknik Otomotif
10 orang/ tahun
Proses Seleksi Standar TN
SMKN JAWA TENGAHSMKN JAWA TENGAH
Lokasi :
Semarang &
Pati
Lokasi :
Semarang &
Pati
Sistem Boarding
School GRATIS
Sistem Boarding
School GRATIS
7 Program
Keahlian :
7 Program
Keahlian :
Tahun I : 168 siswa
Tahun II : 168 siswa
Tahun I : 168 siswa
Tahun II : 168 siswa
BEASISWA STUDI LANJUTBEASISWA STUDI LANJUT
77
1. Membuka kanal komunikasi publik
2. Membangun motivasi dan inspirasi peserta didik.
3. Mendekatkan penyelenggara negara dengan rakyat
4. Penyerapan Aspirasi Rakyat
1. Satuan Pendidikan di Jawa Tengah
2. Dilaksanakan seiring dengan tugas lain di Kab./Kota
1. Pendidikan politik
2. Pendidkan Karakter
3. Bahaya Narkotika
4. Kebudayaan
5. Lingkungan Hidup
6. Issue Aktual lain
78
Video
Video
Video
Video
Video
1. Peningkatan kapoasitas jalan
6 meter dan 8 MST
2. Pemeliharaan jaln dan
jembatan bebas lubang;
3. Pembangunan jembatan
penyambung akses ekonomi
Kartu Nelayan & Kartu Petani
REVITALISASI
LUMBUNG
APBD JAWA
TENGAH
2013 - 2015
APBD
105
lumbung
di 29 kab/
1 kota
Tahun 2013 :
APBD = 25 unit
lumbung
Tahun 2013 :
APBD = 25 unit
lumbung
Tahun 2014:
APBD = 40 unit
lumbung
Tahun 2015:
APBD = 40 unit
lumbung
2013 2014
:
2015 GRAFIK KOMULATIF
Banjir Kekeringan
Merusak panen
Gagal panen
Perlu upaya masiv dan
berkelanjutan
KREDIT MITRA
02 -25
• Rp 10 miliar
di tiap
kabupaten
kota untuk
Mitra-25.
• Mitra-02
disiapkan Rp
50 miliar
untuk seluruh
Jateng.
• Mitra-02 adalah kredit dengan nominal
maksimal Rp2 juta. Produk ini
diperuntukkan bagi pelaku usaha baru,
tanpa agunan, juga tanpa biaya administrasi.
“Bahkan yang baru punya rencana,
usahanya belum jalan, sudah bisa ambil.
Sebenarnya kita bisa tanpa bunga alias
gratis, tapi kita beri
• Mitra-25 : Pinjaman 25 juta
dengan bunga 7%
• Mitra-25 diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah
menjalankan usahanya minimal enam bulan. Pelaku
usaha boleh mengambil kredit hingga Rp25 juta. Kredit
berjangka maksimal tiga tahun ini tidak mensyaratkan
agunan dan tanpa biaya administrasi. “Asal punya
usaha sudah jalan enam bunga agar ada tanggung
jawab lebihbulan boleh ambil kredit ini. Agunannya ya
usaha itu sendir
• angka
kemiskin
an di
Jateng sangat
tinggn
• Mitra-02 : Pinjamn 2 Juta
dengan bunga hanya 2%.
Integrated FarmingTuj
uan
Optimalisa
si pemanfaatan
lahan
kawasan
hutan
untuk
tanaman
pangan &
tanaman
dibawah
tegakan
Pemberday
aan masy
sekitar hutan
Identifikasi
potensi
sumberdaya
alam di dalam
kawasan hutan
dan di sekitar
kawasan hutan
Kat
pengetahu
an masy
sekitar
hutan dng
melalui alih
teknologi
pengolahan
lahan
untuk pert
&
kehutanan
Kat pendapatan masy
sekitar hutan
Kat produk
hutan jati
melalui
kombinasi klon
unggulan
79
TERIMA KASIH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
http://bappeda.jatengprov.go.id/
rembugan.jatengprov.go.id
Jl. Pemuda No. 127 – 133 Kota Semarang
Telp. (024) 3515591, 3515592
 Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Brebes –
Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang;
Bawen – Solo; Solo – Kertosono) Diharapkan mulai
Tahun 2017 bertahap akan selesai dan operasional.
 Pembangunan JJLS (diharapkan akan selesai di
Tahun 2018);
 Pembangunan Jalan Lingkar Pekalongan, Brebes –
Tegal bypass untuk meningkatkan kelancaran Pantura
dan direncanakan selesai Tahun 2017.
Tahun Infrastruktur Jawa Tengah Bebas Lubang pada
Tahun 2015 dan Ruas Tuntas Tahun 2016 antara lain :
81
 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan desa (rintisan desa berdikari,
peningkatan sarpras desa & ketahanan masyarakata
desa);
 Kartu Tani dan Kartu Nelayan (menjamin ketersediaan
Pupuk dan BBM);
 Pengembangan Lumbung Ganjaran melalui gerakan
membangun lumbung desa;
 Pengembangan integrated farming
 Desa energi dengan pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT);
Mewujudkan Desa
Mandiri
82
83
Purbalingga
Banjarnegara
Wonosobo
Boyolali
Sukoharjo
Karanganyar
Rembang
Kudus
Jepara
Temanggung
Kendal
Pekalongan
Brebes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 20 15 19 12 17 14 9 16 20 20 19 17
227
266 263
226
161 175
276
116
182
288 277 292 295
VALIDASIPENERBITAN KARTU TANI
DI DESA USAHA TANI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN2017
Kecamatan = 216 Jumlah Desa Usaha Tani = 3.044
84
DISTRIBUSI KARTU BBM
NELAYAN DI JATENG
TAHUN 2015 : 18.669
Kartu
85
KARTU BBM NELAYAN TIDAK SAMA KARTU
NELAYAN
 KARTU BBM dimiliki oleh pemilik kapal  ( id. kapal
ikan)
 KARTU NELAYAN  individu yang berprofesi sebagai
nelayan
86
REVITALISASI LUMBUNG
APBD JAWA TENGAH
2013 - 2015
APBD
105 lumbung
di 29 kab/
1 kota
Tahun 2013 :
APBD = 25 unit lumbung
Tahun 2013 :
APBD = 25 unit lumbung
Tahun 2014:
APBD = 40 unit lumbung
Tahun 2015:
APBD = 40 unit lumbung
2013 2014: 2015
GRAFIK KOMULATIF
87
JENIS
TAHUN
TARGET
20162014 2015
Padi 135,0 Ha 1.030,01 ha 150 Ha
Jagung 21,5 Ha 34.072,28 ha 35.600 Ha
Kedelai - 213,60 ha 1.050 Ha
Benih Jahe dan empon-empon lain 15 Ha 50,5 ha -
HMT; Bimbingan Teknis Budidaya
Kambing
16 Ha HMT - -
KRPL 4 Paket 21 Paket -
Budidaya Lele; Tebar Nila; Bimbingan
Teknis Budidaya Perikanan
2 paket 8 Bimtek -
Pelatihan 4 Angkatan 9 Angkatan -
88
Video
Video
• Nguri uri kabudayan jawi
• Menghidupkan kembali usaha tekstil tradisional (blangkon,
beskap, samin, selop jawa,kebaya, sarung batik)
Penggunaan pakaian adat jawa
tengah dan bahasa jawa
Penggunaan pakaian adat jawa
tengah dan bahasa jawa
• Pakaian adat digunakan setiap
tanggal 15
• Bahasa Jawa digunakan setiap
hari kamis
Tujuan
Pemprov
REBRANDING “JATENG
GAYENG”
Jateng Gayeng memiliki makna masyarakat
Jawa Tengah yang penuh semangat, berani,
tangguh, jujur, ramah,
menggembirakan, harmonis dan hangat.
Logo dan tagline yang diluncurkan itu
sekaligus untuk mempromosikan berbagai
potensi yang dimiliki 35 kabupaten/ kota di
Jateng
Video
89
KEMISKINAN
PENANGANAN RTLH S/D TH
2015 63.273 Unit
JUMLAH PENERIMA BOS & PENDAMPINGAN
BOS (Juta Siswa)
JUMLAH PENERIMA JAMKESDA
(Juta Org)
YANG TELAH DILAKUKAN PROV
JATENG
PENANGANAN PMKS S/D TH
2015 392.542 Orang
90
PENGANGGURA
N
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA (%)
91
POTENSI
DAERAH
Kunjungan Wisnus & Wisman (org)
92
DTW Alam
148
DTW Budaya
85
98 Event
DTW Buatan
117
DTW Minat
Khusus 19
DTW AlamDTW Alam
DTW BudayaDTW Budaya
DTW BuatanDTW Buatan
DTW Minat KhususDTW Minat Khusus
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
93
PENDIDIKAN
94
KESEHATAN
95
KONDISI JALAN DI PROV. JATENG TAHUN 2014*)
KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN DI JAWA TENGAHKONDISI INFRASTRUKTUR JALAN DI JAWA TENGAH
STATUS
JALAN
PANJANG
(KM)
BAIK SEDANG RUSAK
(%) (Km) (%) (Km) (%) (Km)
NASIONAL 1.390,571 63,85 887,812 33,23 462,15 2,92 40,611
PROVINSI 2.565,621 86,92 2.230,038 13,08 335,583 0,00 0,000
KAB./KOTAKAB./KOTA 27.040,10027.040,100 50,5750,57 13.674,22013.674,220 20,1120,11 5.437,525.437,52 29,3229,32 7.928,367.928,36
JUMLAH 30.454,547 54,17 16.792,070 22,40 6.235,251 25,71 7.968,971
BEBAS LUBANG & RUAS
TUNTAS
BEBAS LUBANG & RUAS
TUNTAS
*) Berdasarkan SK. GUB JATENG NO : 620/12/2010 , TGL : 02 Agustus 2010
96
PETA IRIGASI TEKNISPETA IRIGASI TEKNIS
KONDISI JML DI. %
BAIK 4 4%
RUSAK RINGAN 76 70%
RUSAK SEDANG 25 23%
RUSAK BERAT 3 3%
JUMLAH 108 100%
KONDISI FISIK JAR. IRIGASI KEWENANGAN PROV. JATENG TH 2014
97
LINGKUNGAN HIDUP
98
PELAYANAN PUBLIK
99
Lapor Gub
3.280
Laporan
Twitter
606 Ribu
Follower
100
GRMS
101
http://gph.jatengprov.go.id/index.php/desk
FORUM TEMATIK
102
SIPPD
RENJA
Usulan
Kab/Kota
Usulan
Masy
Usulan
Reses
E-
musrenbang
103
MUSRENBANGWILAYAH
104
DIALOG INTERAKTIF
LEGISLATIF - EKSEKUTIF
105
INDIKATOR MDGs YG TIDAK TERCAPAI
CAPAIANINDIKATOR
MDGs
1. Indeks Kedalaman
Kemiskinan
2. Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia
15 th ke atas (%)
3. Prevalensi balita gizi krg
(%)
4. Angka Melek Huruf pen-
duduk usia 15-24 th (%)
- Laki-laki
- Perempuan
5. AKI per 100.000
kelahiran hidup
6. Angka kejadian
Tuberkulosis (insiden
semua kasus/ 100.000
penduduk/ tahun)
2010
2,49
64,19
(2009)
12,4
100
100
104,97
107
2011
2,58
66,58
5,35
99,39
99,40
116,01
113
2012
2,39
67,40
4,88
99,29
99,57
116,34
113
2013
2,37
66,46
3,86
99,10
99,23
118,62
114
2014
2,25
65,72
12,78
99,11
99,29
126,55
60
2015
2,17
64,49
13,54
99,96
99,97
111,16
115
TAR
GET
2015
1,77
70,38
11,90
100
100
60
88
106
APEL SIAGA
Kemiskinan
Jml Pddk
Besar
Potensi
Pertanian
ISU STRATEGIS
BirokrasiKrisis Amerika &
EropaPerub IklimKesenjang
an
Wilayah
107
KESETARAAN GENDER
108
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN TAHUN 2016
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN TAHUN 2016
Percepatan
Penanggulangan
KIN-GUR
Kat Ekonomi
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Kat Kualitas
Hidup Masy &
Perluasan
cakupan Yan
Sos dasar
Kat Kualitas &
Kapasitas
Infrastruktur
Pemulihan
daya dukung &
tampung
lingkungan
Optimalkan yan
publik, tata kelola
dan kondusivitas
wilayah
KAT KESRA &
EKONOMI
MASYARAKAT,
DIDUKUNG
INFRASTRUKTUR
109
Pengurangan
beban
pengeluaran &
Kat
pendapatan
maskin
Pengurangan
beban
pengeluaran &
Kat
pendapatan
maskin
Beasiswa
Miskin
Jamkesda
non kuota
RTLH
Penanganan
PMKS
110
Penguranga
n GUR
Pengemb
SDM &
Produk
Industri
Kat SDM &
Kelemb
Usaha Kecil,
Pertanian &
Pariwisata
Kat
Ketrampilan
Kerja
Pengemb
kurikulum
sesuai pasar
kerja
111
Antara lain....
INOVASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INOVASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
112
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPPD)  USULAN MASY, RESES DAN HASIL MUSRENBANG DESA
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPPD)  USULAN MASY, RESES DAN HASIL MUSRENBANG DESA
Akses SIPPD :
•SKPD Provinsi & Kab/Kota  memasukkan username & password (Kiri)
•DPRD & masyarakat klik tombol [REMBUGAN JATENG]  website rembugan.jatengprov.go.id (Kanan)
Akses SIPPD :
•SKPD Provinsi & Kab/Kota  memasukkan username & password (Kiri)
•DPRD & masyarakat klik tombol [REMBUGAN JATENG]  website rembugan.jatengprov.go.id (Kanan)
113
SIPPD :
•Halaman depan SIPPD (atas).
•Form laporan SIPPD (bawah).
SIPPD :
•Halaman depan SIPPD (atas).
•Form laporan SIPPD (bawah).
114
Rembugan Jateng :
•Form daftar usulan masyarakat (kiri).
Rembugan Jateng :
•Form daftar usulan masyarakat (kiri). •Form tambah usulan masyarakat (kanan).•Form tambah usulan masyarakat (kanan).
115
Rembugan Jateng :
•Form daftar usulan Reses DPRD.
Rembugan Jateng :
•Form daftar usulan Reses DPRD.
116
Rintisan e-Musrenbang Kelurahan/Desa
se-Jawa Tengah
Rintisan e-Musrenbang Kelurahan/Desa
se-Jawa Tengah
117
CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI
MAKRO 2015
CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI
MAKRO 2015
118
TEMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2016
“Meningkatkan Kesejahteraan dan
Perekonomian Masy Didukung
Infrastruktur Yang Semakin Mantap”
119
KESEJAHTERAAN
PEREKONOMIA
N
INFRASTRUKTU
R
KEBIJAKAN PUSAT
•Pembangunan Kualitas
Manusia
•Pembangunan Sektor
Unggulan
•Pemerataan & Kewilayahan
ISU GLOBAL & REG
• Geo ekonomi (pergeseran
eknm global dari eropa &
amerika ke asia)
• Perubahan iklim,
konservasi SDA
KIN
GUR
Kat Kualitas
hidup masy
&
perluasan
cakupan
yan sosial
dasar
Pemulihan
daya
dukung &
tampung
lingkungan
Optimalkan
yan publik,
tata kelola
pem &
kondusivitas
wil
Kat kualitas & kapasitas infrast
KUMKM
TAN
PAR
Kat eknm berbasis
potensi unggulan
daerah
PRIORITAS
PEMBANGUNAN JATENG
2016
120
Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bekerjasama
dengan Center for Policy and Manegement Studies
( Reforma UGM) .
121
122
REMBUGAN BARENG GUBERNUR
REBRANDING “JATENG GAYENG”
Jateng Gayeng memiliki makna
masyarakat Jawa Tengah yang penuh
semangat, berani, tangguh, jujur,
ramah, menggembirakan, harmonis
dan hangat. Logo dan tagline yang
diluncurkan itu sekaligus untuk
mempromosikan berbagai potensi yang
dimiliki 35 kabupaten/ kota di Jateng
123
#JATENGSEHAT
#JATENG
PINTAR
One Student One Client “OSOC”
KERJASAMA DG PT  mahasiswa mjd pendamping satu client (ibu
hamil yg didampingi dari masa kehamilan, bersalin dan masa nifas)
mell pelayanan promotif dan preventif
UPAYA TURUNKAN AKI
UPAYA UTK KAT. KESEHATAN
LINGKUNGAN BAGI MASY
MISKIN
BERIKAN PERLINDUNGA & PEMELIHARAAN BAGI MASY.
MISKIN NON KUOTA (BLM MEMILIKI JAMINAN
KESEHATAN DARI PEMERINTAH)
UPAYA KURANGI BEBAN PENGELUARAN MASY MISKIN (SHARING
40% PROV DAN 60% KAB/KOTA)
Teknik Bangunan; Teknik Elektronika;
Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik
Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis
pengolahan hasil pertanian dan
perikanan; Teknik Otomotif
Teknik Bangunan; Teknik Elektronika;
Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik
Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis
pengolahan hasil pertanian dan
perikanan; Teknik Otomotif
SMKN JAWA TENGAHSMKN JAWA TENGAH
Lokasi :
Semarang &
Pati
Lokasi :
Semarang &
Pati
Sistem Boarding
School GRATIS
Sistem Boarding
School GRATIS
7 Prog
Keahlian :
7 Prog
Keahlian :
10 orang/ tahun
Proses Seleksi Standar TN
BEASISWA MISKIN TARUNA NUSANTARABEASISWA MISKIN TARUNA NUSANTARA
124

Contenu connexe

Tendances

Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNRancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNTV Desa
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehDadang Solihin
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...RizkieDani
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...RizkieDani
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDani
 
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASPAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASAnas Kusut
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesTV Desa
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselMateri paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselDeki Zulkarnain
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Oswar Mungkasa
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
5.0 penyaluran bantuan sosial pkh
5.0 penyaluran bantuan sosial pkh5.0 penyaluran bantuan sosial pkh
5.0 penyaluran bantuan sosial pkhABI SETIADI
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
 

Tendances (20)

Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNRancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
 
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASPAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumselMateri paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappeda sumsel
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
5.0 penyaluran bantuan sosial pkh
5.0 penyaluran bantuan sosial pkh5.0 penyaluran bantuan sosial pkh
5.0 penyaluran bantuan sosial pkh
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggara
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
 

Similaire à Kebijakan pemprov jateng 2017

3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfinputdatakabupaten
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
Paparan sekda pembukaan masa musrenbang
Paparan sekda pembukaan masa musrenbangPaparan sekda pembukaan masa musrenbang
Paparan sekda pembukaan masa musrenbangShintaDevi11
 
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfBahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfIsaThoriq
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptx
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptxREKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptx
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptxarisismatulloh1
 
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.pptMUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.pptsdalh1
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxMattula Ada
 
Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5NUR SYAQIRAH
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxoctabangle3
 

Similaire à Kebijakan pemprov jateng 2017 (20)

3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
 
ppt 123.pptx
ppt 123.pptxppt 123.pptx
ppt 123.pptx
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
Paparan sekda pembukaan masa musrenbang
Paparan sekda pembukaan masa musrenbangPaparan sekda pembukaan masa musrenbang
Paparan sekda pembukaan masa musrenbang
 
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfBahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
 
Kampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboKampung kb wonosobo
Kampung kb wonosobo
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptx
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptxREKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptx
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptx
 
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.pptMUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 

Plus de 93220872

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA93220872
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan93220872
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP93220872
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS93220872
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 201793220872
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)93220872
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)93220872
 

Plus de 93220872 (20)

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
 
LHKASN
LHKASNLHKASN
LHKASN
 

Dernier

mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 

Dernier (14)

mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 

Kebijakan pemprov jateng 2017

  • 1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DISAMPAIKAN PADA ACARA :DISAMPAIKAN PADA ACARA : DDIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017IKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 Semarang, 8 Mei 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAHPROVINSI JAWA TENGAH
  • 2. MENUJU JAWA TENGAHMENUJU JAWA TENGAH Mboten Korupsi Mboten NgapusiMboten Korupsi Mboten Ngapusi SEJAHTERA & BERDIKARISEJAHTERA & BERDIKARI 2
  • 3. Sejahtera merupakan kondisi dimana Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, serta terciptanya hubungan antar masyarakat dan Tersedianya sarana dan prasarana publik Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri Prinsip Mboten Korupsi Mboten Ngapusi merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan 3
  • 4. 1. Tingginya Angka Kemiskinan dan pengangguran 2. Potensi Unggulan Daerah yg msh blm dikem 3. Rendahnya Derajat Kes Masy & Tk dik 4. Kualitas & kapasitas infrast kurang memada 5. Penurunan Kualitas LH 6. Blm memadainya Yan Publik & Tata Kelola P PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 4
  • 5. KETERKAITAN PERMASALAHAN, TEMA PEMBANGUNAN, PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN TEMA Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap PERMASALAHA N 1. Tingginya Angka Kingur 3. Rendahnya Derajat Kes Masy & Tk dik 4. kualitas & kapasitas infrast kurang memadai 5. Penurunan Kualitas LH 6. Blm sepenuhnya terwujud Yan Publik & Tata Kelola Pem yg baik & bersih PRIORITAS 1. Kemiskinan & Pengangguran 2. Kat Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah 3. Kat Kualitas Hidup Masy & Perluasan cakupan Yan Sos dasar 4. Kat Kualitas & Kapasitas Infrastruktur 5. Pemulihan daya dukung & tampung lingk 6. Optimalkan yan publik, tata kelola dan kondusivitas wil FOKUS PEMBANGUNA N 1. Pengurangan beban pengeluaran kel miskin 2. Pemberdayaan eknm rakyat di desa miskin 3. Pemb Irigasi 4. Promosi & Yan investasi 5. Kat Kualitas SDM Masy 6. Promosi Kes 7. Pemb Jalan & Jembatan 8. Penanganan Lahan Kritis 9. Reformasi Birokrasi 5
  • 9. Pengurangan Penganggura n & Kat pendapatan masy Pengemb Produk Industri Kat SDM & Kelemb Usaha Kecil, Pertanian & Pariwisata Peningkata n Investasi Kat Ketrampilan pencari kerja Pengemb kurikulum sesuai pasar kerja 9
  • 11. 11
  • 13. 13
  • 15. 15 INFRASTRUKTUR Jalan & Jembatan Rehab/ Pemeliharaan Peningkatan Jalan Penggantian Jembatan Penanganan Lahan Kritis Peningkatan Jaringan Irigasi DI Rehab DAM & Saluran Irigasi Pemb Irigasi Penanganan Bencana Penanganan Kerusakan & Pelestarian Kaw Pantura Rehab & Penanganan DAS Pemb TPS
  • 16.
  • 17. JATENG SEJAHTER A 1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yg berbasis unggulan daerah dan berorientasi ekonomi kerakyatan2. Penguatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 5. Penguatan Kualitas Kompetensi SDM & Layanan Sosial Dasar 5. Kat Kualitas Hdp Manusia & Masy Ind 9. Memperteguh Kebhinekaan & Memperkuat Restorasi Sosial Ind 6. Kat Produktivitas Rakyat & Daya Saing Di Pasar Internasional 1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa & Memberikan Rasa Aman Kepada Seluruh Warga Negara 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa VISI PRIORITAS PEMBANGUNAN TH 2018 NAWA CITA 17
  • 18. JATENG BERDIKAR I 2. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi yang didukung pembangunan pertanian secara luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi berkelanjutan 4. Pemantapan Pembangunan Infrastruktur 6. Kat Produktivitas Rakyat & Daya Saing Di Pasar Internasional 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Sektor Strategis Ekonomi Domestik 3. Bangun Ind dari pinggiran dgn memperkuat daerah & desa dalam kerangka negara kesatuan VISI PRIORITAS PEMBANGUNAN TH 2018 NAWA CITA 18
  • 19. JATEN G “MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI” 6. Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik 9. Memperteguh Kebhinekaan & Memperkuat Restorasi Sosial Ind 1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa & Memberikan Rasa Aman Kpd Seluruh Warga Negara 2. Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis & Terpercaya 4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya VISI PRIORITAS PEMBANGUNAN TH 2018 NAWA CITA 19
  • 20. MDGs Menuju SDGsMDGs Menuju SDGs 17 GOALS 169 TARGET ± 300 CALON INDIKATOR MULAI 2016 SELESAI 2030 MULAI 2000 SELESAI 2015 7 GOALS 15 TARGET 50 INDIKATOR Indikator blm tercapai : 28 20
  • 21. Persiapan Pelaksanaan SDGs olehPersiapan Pelaksanaan SDGs oleh DaerahDaerah Persiapan Pelaksanaan SDGs olehPersiapan Pelaksanaan SDGs oleh DaerahDaerah Perlu komitmenkomitmen bersama antara Pemerintah (eksekutif & legislatif) & Stakeholder guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk menjaga semangat momentum implementasi pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan upaya sosialisasi & diskusi (seminar, workshop, FGD) bersama pem pusat & kab/kota, akademisi serta stakeholder. Perlu analisis lebih lanjutanalisis lebih lanjut thd ketidaktercapaian target-target MDGs sbg langkah antisipatif merumuskan kebijkan pada pembangunan berkelanjutan. Melakukan kajian dan pemetaan thd ketersediaan, kesesuaian indikator Pembangunan Berkelanjutan (PB) beserta data dukungnya dlm (dok perencanaan, BPS, & sumber lainnya) dg melibatkan stakeholder, Pemerintah Pusat & kab/kota.  Cat : Pasca Maret 2016, penentuan indikator akan disampaikan oleh Pusat MemastikanMemastikan Isu-isu strategis PembangunanIsu-isu strategis Pembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan sudah terakomodirsudah terakomodir di dalam dokumendi dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra)perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra) Mempersiapkan rencana pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan. 21
  • 23. Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari PKW BANGLOR PKW WANARAKUTI PKN KEDUNGSEPUR PKN SURAKARTA PKW BARLINGMASCAKEB PKN CILACAP PKW PURWO MANGGUNG PKW PETANGLONG PKW BREGASMALANG PKW SUBOSUKO- WONOSRATEN 23
  • 24. BANGLOR Permasalahan ant lain : •Msh rendahnya pengemb kwsn pesisir & sentra perikanan •Belum optimalnya pengelolaan migas untuk kesejahteraan masy lokal •Disparitas infrastruktur tinggi & Rusaknya infrastruktur •Kurangnya ketersediaan air Program Intervensi ant lain : •Pengembangan pelabuhan •Energi (Pengeboran minyak baru) •Peningkatan Infrast jalan •SPAM Regional 24
  • 25. Kab. Temanggung Kab. Magelang Kota. Magelang Kab. Purworejo Kab. Wonosobo PURWOMANGGUNG Program Intervensi : • Pengemb Industri lokal (batu, batik, dll) • Paket Wisata • Infrast jalan Wisata Permasalahan : • Belum tersedianya sarana pemasaran industri lokal terpadu (Pasar IKM) • Informasi & minat wisatawan masih rendah • Rendahnya aksesibilitas infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan, air bersih, sanitasi lingkungan pariwisata & kawasan desa wisata & perbatasan. 25
  • 26. BARLINGMASCAKEB Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Program Intervensi : •Peningkatan & rehab Infrast Jalan •SPAM Regional •Pengemb Klaster industri lokal (logam, gula kelapa, rambut, dll) Permasalahan : • Kondisi infrastruktur layanan dasar & akses strategis wilayah masih rendah • Pemberdayaan ekonomi masyarakat sektor pertanian dan UMKM belum optimal 26
  • 27. PETANGLONG Kab. Pekalongan Kota Pekalongan Kab. Batang Permasalahan : •Masih rendahnya Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Industi Batik, Perikanan, Pariwisata) serta Ekonomi Kerakyatan •Banjir dan rob 27 Program Intervensi : •Pengemb Industri lokal (batik, emping mlinjo, dll) •Jalan aksesibilitas wisata •Pengembangan Kolam Retensi
  • 28. BREGASMALANG Brebes Tegal Pemalang Kota Tegal PERMASALAHAN : • Kemacetan/penumpukan arus lalu lintas (Jalan lingkar selatan kerusakan 83%) • Tingkat kemiskinan & pengangguran tinggi. PROGRAM INTERVENSI : • Infrast jalan & SPAM regional • Pengembangan Klaster industri lokal (shuttlecock, telur asin, dll) • Pengembangan UMKM 28
  • 29. KEDUNGSAPUR Kendal Kota Semarang Demak Grobogan Semarang Kota Salatiga PERMASALAHAN : • Masih rendahnya daya saing produk serta potensi ekonomi lokal • Masih rendahnya infrastruktur utk sektor pariwisata. • Kondisi lingk yg selalu terkena banjir & rob sbg penyebab multiplier effect PROGRAM INTERVENSI : • Pengembangan klaster industri lokal • Kat kualitas infrast perkotaan; (jalan, jalur KA) • Pemantapan Akomodasi Pariwisata terpadu • Penanganan banjir & rob (Sistem Polder dan Penanaman Mangrove) 29
  • 30. PERMASALAHAN : •Bencana banjir rutin di sepanjang alur Sungai Juwana & sekitarnya •Tingginya sedimentasi sungai & bendung. •Belum tercukupinya kebutuhan air baku pertanian. •Belum optimalnya peningkatan & pemeliharaan jalan & jembatan utamanya wilayah Pati Selatan •Rendahnya pengelolaan potensi wilayah penghasil Garam PROGRAM INTERVENSI : •Waduk/embung & irigasi •Peningakatan Aksesibilitas infrastr pati selatan •Pengemb potensi garam industri berbasis masy 30 Kudus Pati Jepara Kep. Karimunjawa
  • 31. SUBOSUKAWONOSRATEN PERMASALAHAN : •Belum optimalnya fungsi koperasi & UMKM dlm mendukung pengemb industri lokal •Masih rendahnya perhatian thd pengemb pariwisata budaya •Tingginya sedimentasi berdampak banjir •Potensi EBT blm termanfaatkan dg baik utamanya untuk gulkin PROGRAM INTERVENSI : •Klaster industri lokal (logam, batik, dll) •Pemb Industri pengolahan hasil pertanian •Embrio transit wisata •Embung & waduk, Infrastruktur jalan •Pengemb energi biotermal minihidro Sragen Karanganyar Wonogiri Sukoharjo Boyolali Klaten Kota Surakarta 31
  • 32. KONDISI JAWA TENGAH SAAT INI IPM 2016 : 69,49 (Urutan ke-12 Nasional) Inflasi Tahun 2016 : 2,36 Pertumbu han Ekonomi TW III 2016 : 5,06% Tingkat Penganggu ran Terbuka Tahun 2016 sebesar 4,63 Nilai Tukar Petani 2016 sebesar 99,35 Total pjg jalan 2015 : 27.873,76 1 km lebih panjan g dari th 2012 : 26.368 Mak ro Sekt or 2 RTLH ditangani sampai Tahun 2016 : 66.874 unit dari 1,6 juta unit Capaian APM Jawa Tengah pada seluruh jenjang pendidikan masih di bawah 100%
  • 34. PELUANG, TANTANGAN, DAN PROSPEK MAKRO EKONOMI JAWA TENGAH1. Perbaikan Ekonomi Meski Melambat; 2. Volume Perdagangan Tumbuh Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Global; 3. Harga Komoditas Meningkat Namun Cenderung Stagnan; 4. Peningkatan Resiko Stabilitas Keuangan Global; 5. Peningkatan Ketidakpastian Global. 1. Perlambatan & meningkatnya resiko ekonomi Tiongkok; 2. Berlakunya AFTA dan MEA; 3. Kebijakan Ekonomi Longgar Jepang Target 2018 pertumbuhan 6,1 % Target Inflasi : 3,5 %Target Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa : 5,97 % Angka Kemiskinan target 10,40- 9,93 % Pertumbuhan Ekonomi target 5,9- 6,2 % Inflasi target 4,5 + 1 Tingkat Pengangguran Terbuka target 4,13 % IPM target 71,59 Indeksi Gini target 0,337 dan Indeks Williamson 0,6986 Glob al Regio nal Nasio nal Jawa Tengah 4
  • 35. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan, serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Mewujudka n Kesejahtera an Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 5Berdasarkan : RPJMD Tahun
  • 36. Kemiski nan Pengangg uran Infrastru ktur Kedaula tan Pangan Kedaula tan Energ i Tata Kelola Pemerintaha n, Kondusivitas , dan Demokratisa si PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2018 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Kualitas Kompet ensi SDM 6 1 2 3 4 5 6 7
  • 37. Program & Penanganan 1. Meningkatkan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin; 2. Mengupayakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masy; 4. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan; 5. Meningkatkan derajad kesehatan masy; 6. Meningkatkan ketahanan pangan.Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Pendapatan : •Peluang Berusaha Bagi Masy Miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif pd Desa Berdikari & Mandiri Pangan; •Pelatihan Keterampilan SDM dalam industri kecil; •Pengembangan Kewirausahaan; •Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin : •Bantuan Siswa Miskin; •Pembiayaan Jamkes; •Bantuan Rumah Tidak Layak Huni; 2017 2018Penurunan Kemiskinan PRIORITAS PENANGUL ANGAN 7 1
  • 38. Program & Penanganan 1. Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka sinergitas program penanggulangan kemiskinan; 2. Jumlah RTLH di Jateng sebesar 1,6 juta unit (Data BDT 2015) 3. Penanganan RTLH dari tahun 2011-2016 sebesar 66.874 unit dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah ser ta Soci al didukung oleh Corporate Responsibility (CSR) dari swasta; • Perlu secara sinergi dalam antara Pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota mengurangi RTLH di Jawa Tengah • Menggunakan data bas e Dat a tunggal (Basis Terpadu) Eval uasi 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 Jml penanganan 66.874 unit RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 8 20 16
  • 39. Program & Penanganan 1.Penurunan pengangguran terbuka pada Tahun 2018 ditargetkan 4,13 persen; 2.Mengupayakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Penurunan Pengangguran Provi nsi Kab./K ota 1. Penerapan Kebijakan pro investasi (kemudahan dalam perizinan, serta dukungan infrastruktur); 2. Meningkatkan kewirausahaan baru (pengembangan UMKM); 3. Pengembangan kualitas SDM; 4. Pemetaan potensi sumberdaya alam di setiap kawasan/wilayah; 5. Pengembangan Program Link and Match antara pendidikan, pelatihan dengan industri Perhatian terhadap peran Kab./Kota dalam peningkatan pengurangan pengangguran Nasio nal PRIORITAS PENURUNAN PENGANGGU RAN 92
  • 40. PENANGANAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATANa. Program Jawa Tengah Tanpa Lubang Sinkronisasi penanganan jalan antar kewenangan Pusat, Provinsi & Kab/Kota untuk menjaga kondisi jalan dlm keadaan MANTAP sepanjang th. b. Program Ruas Tuntas Penanganan jalan agar di fokuskan pada 1 (satu) ruas prioritas strategis yg langsung selesai dlm 1 (satu) TA Nasio nal Provi nsi Kab./K ota Mekanisme penanganan/preservasi Jalan Nasional dng kontrak Long Segment agar lebih cepat menangani kerusakan jalan. Diperlukan pemenuhan alat dan bahan untuk percepatan OP jalan dan penanganan jalan eks alih status kewenangan kabupaten/kota sepanjang 69,817 km. Perlu peningkatan porsi alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk mengimbangi program Tahun Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengurangi Evaluasi Penanganan Jalan Program & Penanganan 1 0 3
  • 41. a. Penanganan Banjir & Pengamanan Pantai Penanganan banjir, rob & abrasi utamanya di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah berkoordinasi dng Pusat dan Kab/Kota. b. Program 1000 Embung Peningkatan ketersediaan air baku irigasi & domestik menghadapi kekeringan melalui pembangunan atau revitalisasi bangunan penampung air (embung, long storage, dam parit, lumbung air, waduk lapangan) Sinergi Pembiayaan berasal dari: Sumberda ya Air Menduku ng Penyedia an Air Baku Program & Penanganan Nasio nal Provi nsi Kab./K ota banjir rob utamanya wilayah Pantura 2) Peningkatan Dana Alakosi Khusus (DAK) Irigasi dan Tugas Pembantuan (TP) Prasarana Pertanian. 1) Penanganan banjir dan rob di Sungai Kewenangan Provinsi (utamanya Pekalongan & Kendal) 2) Pembangunan embung perlu didukung pengadaan tanah & penyiapan desain. Perlu peningkatan porsi alokasi APBD Kab/Kota utamanya terkait Operasional &Pemelihar aan. 1)APBN (Kemen PU, DAK Irigasi, TP-Pertanian), 2)APBD Provinsi (PSDA, Bankeu K/K) 3)APBD Kab./Kota, 4)Swasta/CSR. • Evaluasi Penanganan Sumberdaya Air 1) Perlu dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait penanganan 1 1
  • 42. KECIPTAKA RYAAN a.Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Aman Peningkatan layanan air minum bagi seluruh masyarakat dng didukung pembangunan & operasionalisasi SPAM Regional (Bregas, Petanglong, Keburejo) serta pemberdayaan masyarakat. b.Peningkatan Cakupan Layanan Sanitasi Layak Peningkatan layanan sanitasi layak dng didukung sanitasi komunal, instalasi pengolah limbah & persampahan serta pemberdayaan masyarakat. Program & Penanganan Nasio nal Provi nsi Kab./K ota 1) Dukungan Kemen PU-PR utamanya Konstruksi SPAM Regional Petanglong dan Keburejo 2) Dukungan Kemen PU-PR utamanya Desain dan Konstruksi TPA Regional Magelang 1) Pengadaan Tanah TPA Regional 2) Penyiapan kelembagaan pengelolaan Sampah Regional Perlu peningkatan porsi alokasi APBD Kab/Kota utamanya terkait Pengelolaan Air Minum & Sanitasi serta Persampahan. Evaluasi Penanganan Keciptakaryaan 1 2
  • 43. Perhubun gan a. Pengembangan Angkutan Massal di Jawa Tengah Pengembangan angkutan Aglomerasi Kedungsepur melal uipengoperasian BRT Koridor Stasiun Tawang- Terminal Bawen b.Peningkatan Keselamatan Transportasi di Jawa Tengah 1) Penyediaan Sarana Prasarana Perlengkapan jalan dan 2) Penyediaan Sarana Prasarana Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jateng b.Pengembangan Bandara A. Yani Kota Semarang Perlu akseleraasi sehingga dapat diopersionalkan pd bulan April 2018 Program & Penanganan Nasio nal Provi nsi Kab./K ota 1) Dukungan Kementerian Perhubungan utamanya Sarana Prasarana Angkutan Massal & Dukungan Subsidi 2) Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan Nasional 3) Pengendalian angkutan barang 4) Pengembangan bandara A. Yani dan Jenderal Sudirman melalui pelibatan PT. Angkasa Pura/pihak terkait1) Pengoperasian BRT Aglomerasi 2) Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan Provinsi 1) Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan Kab/Kota 2) Pengembangan angkutan massal di perkotaan 1 3
  • 44. Evaluasi dlm RTRW 1.Seluruh kota dan beberapa kabupaten (antara lain: Kab. Kudus, Demak ) ingin menghapus/ mengurangi luas rencana penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikarenakan: a. luas eksisting lebih kecil dari rencana penetapan, b. kebutuhan ruang utk perkotaan. 2.Prinsip dari pemerintah pusat (Kementan) dan Pemprov Jateng tidak diperkenankan mengurangi luas KP2B/LP2B, karena Provinsi Jawa Tengah merupakan lumbung pangan terbesar ketiga PENGEMBANGAN WILAYAH 1 4 Kwsn Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Difokuskan pada: Magelang, Purworejo, Solo-Sangiran, Semarang-Karimunjawa. Pengambangan Destinasi Wisata Dieng Pendukung Borobudur Pengembangan Infrastruktur Penunjang Pasca Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional Jalan Tol Trans Jawa, Bandara Pengembangan Kawasan Industri Difokuskan pada Kabupaten Cilacap, Boyolali, Rembang, Demak, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Brebes, dan Kota Semarang Pemerintah Daerah Diminta Membuat KLHS Untuk Memberikan Kepastian dalam Investasi dan Pengembangan Wilayah
  • 45. KARIMUNJAWA Demak Kudus Pati Remba ng Teg al Brebe s Ungara n Bawe n Salatig aMagela ng Surakar ta Srage n SANGIR AN DIEN G BADAN OTORITA BOROBUDU Purwore jo KIK KENDAL Parak an Temanggung Ambarawa Blor a Semara ng Pelabuhan Kendal B oyolali Muntil an B OROB Kend al Mranggen Grobogan A.Ya ni Batan g Pantai Kartini Jepara TJ. MAS RR Utara Jogj Kertoso no Rencana Tol Trans Jawa Jalur Kereta Api Kawasan Strategis Arteri Primer (Pantura) Arteri Sekunder Ring Road Kota/Kabupa ten Kota Kecamatan BandaraPelabuh an Keteranga n : Jalan Tol Badan Otorita Borobudur Konsep Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Jawa Tengah 1 5 Penanganan Persilangan sebidang dengan Kereta Api melalui pembangunan Underpass/Overpass Pemalang Pekalongan Pembangunan Rel Kereta Api Jalur Ganda Pengembangan KSPN Borobudur (Borobudur, Sangiran, Karimunjawa) dengan Dukungan Tol KIK Kendal dibangun dengan pendukung ring road Semarang Utara dan ring road Kendal, Bendung Gerak di Kali Blorong, Dry Port. Pembangunan Infrastruktur Strategis, meliputi :1. Tol Trans Jawa; 2. Rel KA Ganda mendukung jalur logistik; 3. Bandara Ahmad Yani; 4. Bandara Sudirman; 5. Penyelesaian Persilangan Sebidang Jalan dan Rel KA.
  • 46. KEDAULATAN PANGAN Program & Penanganan •Pengembangan Produktivitas Pertanian •Kartu Tani •Kartu BBM Nelayan •Pengembangan Sistem Logistik Daerah. Evaluasi Kedaulatan Pangan Nasio nal Provi nsi Kab./K ota • Memperkuat petani dengan kartu nelayan diantaranya : Koordinasi antara Dinas Pertanian & Kementan dlm kaitannya dengan alokasi pupuk bersubsidi dan HET Tahun 2017, serta penyelesaian distribusi Kartu Tani oleh BRI Kanwil Yogyakarta; • Memperkuat Nelayan dng Kartu BBM Nelayan dng mengoptimalkan penggunaan kartu bbm yg telah terdistribusi kepada nelayan. • Pengembangan mekanisasi sarana produksi pertanian (Saprotan); • Membangun Sistem Logistik Daerah dng Leading Dinas Ketahanan Pangan & Menyertakan Bulog Sebagai Instansi yg berwenang dlm menjaga ketersediaan pangan & stabilitas harga pangan. 1. Kebutuhan update dan validasi data petani (meninggal/belum terdata), serta input dlm sistem SIMPI; 2. Memperhatikan progress distribusi kartu petani & kartu BBM Nelayan, serta pengembangan 4
  • 47. Program & Penanganan a.Program Pengembangan Energi Baru terbarukan Pengembangan potensi energi EBT utamanya adalah dari surya dan sampah. b.Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Pembangunan jaringan listrik pedesaan dan pemasangan listrik murah dan hemat. Evaluasi Kedaulatan Energi a.Dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi/RE perlu dilakukan koordinasi dengan PLN sehingga tidak semua beban di provinsi karena kewenangan kab/kota sudah tidak ada (UU 23 Tahun 2014). b.Meningkatkan pengembangan EBT melibatkan pihak luar seperti dari negara donor untuk pemanfaatan sampah menjadi listrik maupun pengganti batubara. KEDAULATAN ENERGI 1 7 5
  • 48. Nasio nal Provi nsi Kab./K ota • Pengembangan sistem integritas; • Reformasi Birokrasi melalui pengembangan : E-Planning, E-Budgeting, E-Controlling, E- Service, E-Complaint; • Peningkatan Pelayanan Publik (Cepat, Murah, dan Mudah). • Perhatian terhadap reformasi birokrasi; • Pengembangan sistem integritas di Kab/Kota; • Peningkatan layanan publik. PRIORITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN,KONDUSIVITAS DAN DEMOKRATISASI Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pelayanan Publik yang Prima serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1 8 6
  • 49. 1 9 Nasio nal Provi nsi Kab./K ota• BOSNAS; • KIP; • Sharing Pembiayaan Kesehatan (JKN); • Alat Kesehatan. • BOSDA; • DIKMEN; • Sharing Pembiayaan Kesehatan (Jamkesda); • Pembentukan Puskesmas (Termasuk • PAUD; • DIKDAS; • Sharing Pembiayaan Kesehatan (Jamkesda) • Penyiapan SDM & Lahan Puskesmas Layanan Sekolah Layanan Kesehatan Kualifikasi Tenaga Pendidik Kualitas Kompetensi Sumberdaya Manusia 7
  • 50. Menajamkan prioritas nasional Memperkuat pengendalian program Menajamkan integrasi sumber pendanaan Money Follow Program Priority Program/Kegiatan di OPD Prov Jateng harus fokus memberikan kontribusi peningkatan kinerja & kualitas berdasarkan prioritas pembangunan yg telah ditetapkan pd Th 2018 Mewujudkan : Money Follow Program PENEGASAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Mengganti konsep money follow function menjadi money follow program Pendanaan langsung mengarah pada kegiatan, sasaran hingga lokus tertentu (mengarah pada kesejahteraan masyarakat) Sinergi Pendanaan yg meliputi tidak hanya belanja K/L, namun juga Non K/L, Transfer Daerah & Dana Desa, Pembiayaan BUMN & KPBU 1 2 3 2 0 Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokratisasi A Kemiskinan B Pengangguran C Infrastruktur D E F Dinamika di Daerah KualitasG
  • 51. PEMBUKAAN MASA MUSRENBANG & SOSIALSISASI RANCANGAN AWAL RKPD 2018 51
  • 52. PRA FORUM OPD Penajaman, pencermatan, penyelarasan dan perumusan usulan prog/keg OPD Provinsi PRA MUSRENBANG WIL Pencermatan usulan Masy, Reses/ aspirasi DPRD dan Kab/Kota MUSRENBANG PROV Penyelarasan, pemantapan dan kesepakatan prog/ keg pembangunan FORUM OPD Penyepakatan hasil pra forum OPD (dasar Renja OPD 2018) MUSRENBANG WIL Dialog Gub & pimpinan DPRD dgn Bup/Walikota dan masy untuk jaring masalah dan usulan prog prioritas Kab/Kota DIALOG INTERAKTIF EKSEKUTIF - LEGISLATIF Masukan dari unsur DPRD untuk penyempurnaan Ranc Akhir RKPD PROSES PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 Pembukaan Musrenbang & Sosialisasi Ranc Awal RKPD 2018 52
  • 53. Mewujudkan Kesejahtera an Masy Yang Berkeadilan dan Berdikari TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Penurun an Kemiski nan 53 Penuruna n Pengangg uran Pertumbuhan Infrastruktur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pem, Kondusivita s, & Demokratis asi
  • 54. Kesejahteraan Holisti k 54 Temati k Inte- grati f Spasi al mone y follow progra m Pola Pikir Perencanaan & PenganggaranFokus kegiatan dengan kontribusi pencapaian prioritas daerah Penangana n Secara Menyeluru h Terpadu, Saling Memperkuat & Selaras dengan Nasional. Lokus Jelas dan Berbasis Kewilayaha n
  • 55. SINERGI RKP DENGAN RKPD Tema Nasional 55 (Usulan Tema RKP)• Memacu Investasi & Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas • Tema Jawa Tengah • Mewujudkan Kesejahteraan Masy Yang Berkeadilan
  • 56. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” 2014 2015 2016 2017 2018 56 Berdasarkan : RPJMD Tahun 2013-2018 56
  • 57. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 1 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yg berbasis unggulan daerah dan berorientasi ekonomi kerakyatan 2 Penguatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3 Penguatan Kualitas Kompetensi SDM & Layanan Sosial Dasar 5 Pemantapan Pembangunan Infrastruktur 6 Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik 4 Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi yang didukung pembangunan pertanian secara luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi berkelanjutan 57
  • 58. KONDISI JAWA TENGAH SAAT INI IPM 2016 : 69,49 (Urutan ke-12 Nasional) Inflasi Tahun 2016 : 2,36 Pertumbuha n Ekonomi 2016 : 5,28% Tingkat Penganggur an Terbuka Tahun 2016 sebesar 4,63 Nilai Tukar Petani 2016 sebesar 99,35 Total pjg jalan 2015 : 27.873,761 km lebih panjang dari th 2012 : 26.368,792 km Makro Sekto r 58 RTLH ditangani sampai Tahun 2016 : 66.874 unit dari 1,6 juta unit Capaian APM Jawa Tengah pada seluruh jenjang pendidikan masih di bawah 100% 58
  • 59. KONDISI PEREKONOMIAN JAWA TENGAH Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menurun pada Tahun 2016 (5,28%) dibandingkan Tahun 2015 (5,47%) namun lebih tinggi dibandingkan posisi nasional pada Tahun 2016 (5,02%) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sebesar 69,49 pada Tahun 2015, namun masih lebih rendah dibandingkan Nasional sebesar 69,55. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 turun menjadi 99,35 dibandingkan angka NTP pada posisi Tahun 2015 sebesar 106,72. Inflasi Inflasi di Jateng fluktuatif, dimana Tahun 2013 cukup tinggi mencapai 7,99 %, namun selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 2,36.
  • 60. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI JAWA TENGAH Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah semakin mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun, namun angka Kemiskinan selalu diatas angka Nasional. Sampai dengan September 2016 angka kemiskinan Jawa Tengah mencapai 13,19% dan lebih besar dari nasional sebesar 10,70%. Masih diperlukan upaya untuk menekan angka kemiskinan dan penganggur-an dengan mendorong tumbuhnya perekonomian yang tinggi didukung infrastruktur. 1 2 Sampai dengan bulan September 2016 Pengangguran di Jawa Tengah pada Posisi 4,63% dan berada dibawah angka nasional sebesar 5,61% pada Tahun 2016 Selama kurun waktu 2011-2016 angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. 1 2 60
  • 62. Mewujudkan Kesejahteraan Masy Yang Berkeadilan dan Berdikari TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Penurunan Kemiskinan Penurunan Pengangguran Pertumbuhan Infrastruktur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pem, Kondusivitas, & Demokratisasi 62
  • 63. BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA & BANTUAN DESA STIMULAN mengoptimalkan pembangunan di daerah guna mewujudkan Jawa Tengah Sejahtera & Berdikari 63
  • 64. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 64
  • 65. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 65
  • 66. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 66
  • 67. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 67
  • 69. Penjelasan E – COMMUNICATION UTK MASYARKAT SALURKAN ASPIRASI (TWITTER, WEB/LAPOR GUB !, SMS CENTER, VIDEO CONFERENCE, REMBUGAN JATENG) TALENT SCOUTINGTALENT SCOUTING MEMBENTUK IKLIM KOMPETISI UTK MENINGKATKAN KREATIVITAS & KOMPETENSI APARATUR MEMPEROLEH PEMIMPIN YG KREDIBLE, BERDEDIKASI & LOYAL SAMSAT ONLINE S T O P UTK PELAYANAN CEPAT, NYAMAN, BEBAS PUNGLI “REMBUGAN BARENG GUBERNUR” MAKIN DEKAT DENGAN RAKYAT “INOVASI PEMPROV JATENG UTK MENDEKATKAN DIRI DG UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN MASY GUNA MENENTUKAN DAN MEMUTUSKAN USULAN PEMBANGUNAN” “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” ZONA INTEGRITAS integritasintegritas == jujurjujur 1. Membuka kanal komunikasi publik 2. Membangun motivasi dan inspirasi peserta didik. 3. Mendekatkan penyelenggara negara dengan rakyat 4. Penyerapan Aspirasi Rakyat 1. Satuan Pendidikan di Jawa Tengah 2. Dilaksanakan seiring dengan tugas lain di Kab./Kota1. Pendidikan politik 2. Pendidkan Karakter 3. Bahaya Narkotika 4. Kebudayaan 5. Lingkungan Hidup 6. Issue Aktual lain 69
  • 70. Akses Pendidikan 1 Akses Kesehatan 2 Akses Infrastruktur 3 BSM Dikmen & Diksus Non Kuota APBN Jamkesda Perbaikan RTLH PUSAT PROV KAB/KOTA Model SinergitasPenganggaran PROGRAM TEROBOSAN PENANGANAN KEMISKINAN PILOTTING – SHARING PROGRAM & PENDANAAN 70
  • 73. Model Sinergitas Penganggaran 73 Apabila proporsi Pusat ternyata kurang atau lebih dari 20%, maka kekurangan atau kelebihan tersebut diperhitungkan secara proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota 73
  • 76. PROGRAM PENGADAAN JAMBAN KELUARGA, ONE STUDENT ONE CLIENT (OSOC) DAN JAMKESDA KEGIATAN TAHUN 2015 2016 Pagu Sasaran Pagu Sasaran One Student One Client 950.000.000 1.264.127.000 Jamban 700.000.000 1000 KK 1.400.000.000 2.000 KK Jaminan Kesehatan Daerah 24.715.660.000 285.600 org 36.591.510.000 On Process 76
  • 77. Teknik Bangunan; Teknik Elektronika; Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Teknik Otomotif Teknik Bangunan; Teknik Elektronika; Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Teknik Otomotif 10 orang/ tahun Proses Seleksi Standar TN SMKN JAWA TENGAHSMKN JAWA TENGAH Lokasi : Semarang & Pati Lokasi : Semarang & Pati Sistem Boarding School GRATIS Sistem Boarding School GRATIS 7 Program Keahlian : 7 Program Keahlian : Tahun I : 168 siswa Tahun II : 168 siswa Tahun I : 168 siswa Tahun II : 168 siswa BEASISWA STUDI LANJUTBEASISWA STUDI LANJUT 77
  • 78. 1. Membuka kanal komunikasi publik 2. Membangun motivasi dan inspirasi peserta didik. 3. Mendekatkan penyelenggara negara dengan rakyat 4. Penyerapan Aspirasi Rakyat 1. Satuan Pendidikan di Jawa Tengah 2. Dilaksanakan seiring dengan tugas lain di Kab./Kota 1. Pendidikan politik 2. Pendidkan Karakter 3. Bahaya Narkotika 4. Kebudayaan 5. Lingkungan Hidup 6. Issue Aktual lain 78
  • 79. Video Video Video Video Video 1. Peningkatan kapoasitas jalan 6 meter dan 8 MST 2. Pemeliharaan jaln dan jembatan bebas lubang; 3. Pembangunan jembatan penyambung akses ekonomi Kartu Nelayan & Kartu Petani REVITALISASI LUMBUNG APBD JAWA TENGAH 2013 - 2015 APBD 105 lumbung di 29 kab/ 1 kota Tahun 2013 : APBD = 25 unit lumbung Tahun 2013 : APBD = 25 unit lumbung Tahun 2014: APBD = 40 unit lumbung Tahun 2015: APBD = 40 unit lumbung 2013 2014 : 2015 GRAFIK KOMULATIF Banjir Kekeringan Merusak panen Gagal panen Perlu upaya masiv dan berkelanjutan KREDIT MITRA 02 -25 • Rp 10 miliar di tiap kabupaten kota untuk Mitra-25. • Mitra-02 disiapkan Rp 50 miliar untuk seluruh Jateng. • Mitra-02 adalah kredit dengan nominal maksimal Rp2 juta. Produk ini diperuntukkan bagi pelaku usaha baru, tanpa agunan, juga tanpa biaya administrasi. “Bahkan yang baru punya rencana, usahanya belum jalan, sudah bisa ambil. Sebenarnya kita bisa tanpa bunga alias gratis, tapi kita beri • Mitra-25 : Pinjaman 25 juta dengan bunga 7% • Mitra-25 diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya minimal enam bulan. Pelaku usaha boleh mengambil kredit hingga Rp25 juta. Kredit berjangka maksimal tiga tahun ini tidak mensyaratkan agunan dan tanpa biaya administrasi. “Asal punya usaha sudah jalan enam bunga agar ada tanggung jawab lebihbulan boleh ambil kredit ini. Agunannya ya usaha itu sendir • angka kemiskin an di Jateng sangat tinggn • Mitra-02 : Pinjamn 2 Juta dengan bunga hanya 2%. Integrated FarmingTuj uan Optimalisa si pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk tanaman pangan & tanaman dibawah tegakan Pemberday aan masy sekitar hutan Identifikasi potensi sumberdaya alam di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan Kat pengetahu an masy sekitar hutan dng melalui alih teknologi pengolahan lahan untuk pert & kehutanan Kat pendapatan masy sekitar hutan Kat produk hutan jati melalui kombinasi klon unggulan 79
  • 80. TERIMA KASIH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah http://bappeda.jatengprov.go.id/ rembugan.jatengprov.go.id Jl. Pemuda No. 127 – 133 Kota Semarang Telp. (024) 3515591, 3515592
  • 81.  Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Brebes – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang; Bawen – Solo; Solo – Kertosono) Diharapkan mulai Tahun 2017 bertahap akan selesai dan operasional.  Pembangunan JJLS (diharapkan akan selesai di Tahun 2018);  Pembangunan Jalan Lingkar Pekalongan, Brebes – Tegal bypass untuk meningkatkan kelancaran Pantura dan direncanakan selesai Tahun 2017. Tahun Infrastruktur Jawa Tengah Bebas Lubang pada Tahun 2015 dan Ruas Tuntas Tahun 2016 antara lain : 81
  • 82.  Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk memberdayakan desa (rintisan desa berdikari, peningkatan sarpras desa & ketahanan masyarakata desa);  Kartu Tani dan Kartu Nelayan (menjamin ketersediaan Pupuk dan BBM);  Pengembangan Lumbung Ganjaran melalui gerakan membangun lumbung desa;  Pengembangan integrated farming  Desa energi dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); Mewujudkan Desa Mandiri 82
  • 83. 83
  • 84. Purbalingga Banjarnegara Wonosobo Boyolali Sukoharjo Karanganyar Rembang Kudus Jepara Temanggung Kendal Pekalongan Brebes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 20 15 19 12 17 14 9 16 20 20 19 17 227 266 263 226 161 175 276 116 182 288 277 292 295 VALIDASIPENERBITAN KARTU TANI DI DESA USAHA TANI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN2017 Kecamatan = 216 Jumlah Desa Usaha Tani = 3.044 84
  • 85. DISTRIBUSI KARTU BBM NELAYAN DI JATENG TAHUN 2015 : 18.669 Kartu 85
  • 86. KARTU BBM NELAYAN TIDAK SAMA KARTU NELAYAN  KARTU BBM dimiliki oleh pemilik kapal  ( id. kapal ikan)  KARTU NELAYAN  individu yang berprofesi sebagai nelayan 86
  • 87. REVITALISASI LUMBUNG APBD JAWA TENGAH 2013 - 2015 APBD 105 lumbung di 29 kab/ 1 kota Tahun 2013 : APBD = 25 unit lumbung Tahun 2013 : APBD = 25 unit lumbung Tahun 2014: APBD = 40 unit lumbung Tahun 2015: APBD = 40 unit lumbung 2013 2014: 2015 GRAFIK KOMULATIF 87
  • 88. JENIS TAHUN TARGET 20162014 2015 Padi 135,0 Ha 1.030,01 ha 150 Ha Jagung 21,5 Ha 34.072,28 ha 35.600 Ha Kedelai - 213,60 ha 1.050 Ha Benih Jahe dan empon-empon lain 15 Ha 50,5 ha - HMT; Bimbingan Teknis Budidaya Kambing 16 Ha HMT - - KRPL 4 Paket 21 Paket - Budidaya Lele; Tebar Nila; Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan 2 paket 8 Bimtek - Pelatihan 4 Angkatan 9 Angkatan - 88
  • 89. Video Video • Nguri uri kabudayan jawi • Menghidupkan kembali usaha tekstil tradisional (blangkon, beskap, samin, selop jawa,kebaya, sarung batik) Penggunaan pakaian adat jawa tengah dan bahasa jawa Penggunaan pakaian adat jawa tengah dan bahasa jawa • Pakaian adat digunakan setiap tanggal 15 • Bahasa Jawa digunakan setiap hari kamis Tujuan Pemprov REBRANDING “JATENG GAYENG” Jateng Gayeng memiliki makna masyarakat Jawa Tengah yang penuh semangat, berani, tangguh, jujur, ramah, menggembirakan, harmonis dan hangat. Logo dan tagline yang diluncurkan itu sekaligus untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki 35 kabupaten/ kota di Jateng Video 89
  • 90. KEMISKINAN PENANGANAN RTLH S/D TH 2015 63.273 Unit JUMLAH PENERIMA BOS & PENDAMPINGAN BOS (Juta Siswa) JUMLAH PENERIMA JAMKESDA (Juta Org) YANG TELAH DILAKUKAN PROV JATENG PENANGANAN PMKS S/D TH 2015 392.542 Orang 90
  • 92. POTENSI DAERAH Kunjungan Wisnus & Wisman (org) 92 DTW Alam 148 DTW Budaya 85 98 Event DTW Buatan 117 DTW Minat Khusus 19 DTW AlamDTW Alam DTW BudayaDTW Budaya DTW BuatanDTW Buatan DTW Minat KhususDTW Minat Khusus
  • 96. KONDISI JALAN DI PROV. JATENG TAHUN 2014*) KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN DI JAWA TENGAHKONDISI INFRASTRUKTUR JALAN DI JAWA TENGAH STATUS JALAN PANJANG (KM) BAIK SEDANG RUSAK (%) (Km) (%) (Km) (%) (Km) NASIONAL 1.390,571 63,85 887,812 33,23 462,15 2,92 40,611 PROVINSI 2.565,621 86,92 2.230,038 13,08 335,583 0,00 0,000 KAB./KOTAKAB./KOTA 27.040,10027.040,100 50,5750,57 13.674,22013.674,220 20,1120,11 5.437,525.437,52 29,3229,32 7.928,367.928,36 JUMLAH 30.454,547 54,17 16.792,070 22,40 6.235,251 25,71 7.968,971 BEBAS LUBANG & RUAS TUNTAS BEBAS LUBANG & RUAS TUNTAS *) Berdasarkan SK. GUB JATENG NO : 620/12/2010 , TGL : 02 Agustus 2010 96
  • 97. PETA IRIGASI TEKNISPETA IRIGASI TEKNIS KONDISI JML DI. % BAIK 4 4% RUSAK RINGAN 76 70% RUSAK SEDANG 25 23% RUSAK BERAT 3 3% JUMLAH 108 100% KONDISI FISIK JAR. IRIGASI KEWENANGAN PROV. JATENG TH 2014 97
  • 100. 100
  • 106. INDIKATOR MDGs YG TIDAK TERCAPAI CAPAIANINDIKATOR MDGs 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan 2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 th ke atas (%) 3. Prevalensi balita gizi krg (%) 4. Angka Melek Huruf pen- duduk usia 15-24 th (%) - Laki-laki - Perempuan 5. AKI per 100.000 kelahiran hidup 6. Angka kejadian Tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) 2010 2,49 64,19 (2009) 12,4 100 100 104,97 107 2011 2,58 66,58 5,35 99,39 99,40 116,01 113 2012 2,39 67,40 4,88 99,29 99,57 116,34 113 2013 2,37 66,46 3,86 99,10 99,23 118,62 114 2014 2,25 65,72 12,78 99,11 99,29 126,55 60 2015 2,17 64,49 13,54 99,96 99,97 111,16 115 TAR GET 2015 1,77 70,38 11,90 100 100 60 88 106
  • 107. APEL SIAGA Kemiskinan Jml Pddk Besar Potensi Pertanian ISU STRATEGIS BirokrasiKrisis Amerika & EropaPerub IklimKesenjang an Wilayah 107
  • 109. KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Percepatan Penanggulangan KIN-GUR Kat Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Kat Kualitas Hidup Masy & Perluasan cakupan Yan Sos dasar Kat Kualitas & Kapasitas Infrastruktur Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan Optimalkan yan publik, tata kelola dan kondusivitas wilayah KAT KESRA & EKONOMI MASYARAKAT, DIDUKUNG INFRASTRUKTUR 109
  • 111. Penguranga n GUR Pengemb SDM & Produk Industri Kat SDM & Kelemb Usaha Kecil, Pertanian & Pariwisata Kat Ketrampilan Kerja Pengemb kurikulum sesuai pasar kerja 111
  • 112. Antara lain.... INOVASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INOVASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 112
  • 113. SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)  USULAN MASY, RESES DAN HASIL MUSRENBANG DESA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)  USULAN MASY, RESES DAN HASIL MUSRENBANG DESA Akses SIPPD : •SKPD Provinsi & Kab/Kota  memasukkan username & password (Kiri) •DPRD & masyarakat klik tombol [REMBUGAN JATENG]  website rembugan.jatengprov.go.id (Kanan) Akses SIPPD : •SKPD Provinsi & Kab/Kota  memasukkan username & password (Kiri) •DPRD & masyarakat klik tombol [REMBUGAN JATENG]  website rembugan.jatengprov.go.id (Kanan) 113
  • 114. SIPPD : •Halaman depan SIPPD (atas). •Form laporan SIPPD (bawah). SIPPD : •Halaman depan SIPPD (atas). •Form laporan SIPPD (bawah). 114
  • 115. Rembugan Jateng : •Form daftar usulan masyarakat (kiri). Rembugan Jateng : •Form daftar usulan masyarakat (kiri). •Form tambah usulan masyarakat (kanan).•Form tambah usulan masyarakat (kanan). 115
  • 116. Rembugan Jateng : •Form daftar usulan Reses DPRD. Rembugan Jateng : •Form daftar usulan Reses DPRD. 116
  • 117. Rintisan e-Musrenbang Kelurahan/Desa se-Jawa Tengah Rintisan e-Musrenbang Kelurahan/Desa se-Jawa Tengah 117
  • 118. CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO 2015 CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO 2015 118
  • 119. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masy Didukung Infrastruktur Yang Semakin Mantap” 119 KESEJAHTERAAN PEREKONOMIA N INFRASTRUKTU R
  • 120. KEBIJAKAN PUSAT •Pembangunan Kualitas Manusia •Pembangunan Sektor Unggulan •Pemerataan & Kewilayahan ISU GLOBAL & REG • Geo ekonomi (pergeseran eknm global dari eropa & amerika ke asia) • Perubahan iklim, konservasi SDA KIN GUR Kat Kualitas hidup masy & perluasan cakupan yan sosial dasar Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan Optimalkan yan publik, tata kelola pem & kondusivitas wil Kat kualitas & kapasitas infrast KUMKM TAN PAR Kat eknm berbasis potensi unggulan daerah PRIORITAS PEMBANGUNAN JATENG 2016 120
  • 121. Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bekerjasama dengan Center for Policy and Manegement Studies ( Reforma UGM) . 121
  • 122. 122
  • 123. REMBUGAN BARENG GUBERNUR REBRANDING “JATENG GAYENG” Jateng Gayeng memiliki makna masyarakat Jawa Tengah yang penuh semangat, berani, tangguh, jujur, ramah, menggembirakan, harmonis dan hangat. Logo dan tagline yang diluncurkan itu sekaligus untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki 35 kabupaten/ kota di Jateng 123
  • 124. #JATENGSEHAT #JATENG PINTAR One Student One Client “OSOC” KERJASAMA DG PT  mahasiswa mjd pendamping satu client (ibu hamil yg didampingi dari masa kehamilan, bersalin dan masa nifas) mell pelayanan promotif dan preventif UPAYA TURUNKAN AKI UPAYA UTK KAT. KESEHATAN LINGKUNGAN BAGI MASY MISKIN BERIKAN PERLINDUNGA & PEMELIHARAAN BAGI MASY. MISKIN NON KUOTA (BLM MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DARI PEMERINTAH) UPAYA KURANGI BEBAN PENGELUARAN MASY MISKIN (SHARING 40% PROV DAN 60% KAB/KOTA) Teknik Bangunan; Teknik Elektronika; Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Teknik Otomotif Teknik Bangunan; Teknik Elektronika; Teknik Ketenaga Listrikan; Teknik Mesin; Teknik Otomotif; Agribisnis pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Teknik Otomotif SMKN JAWA TENGAHSMKN JAWA TENGAH Lokasi : Semarang & Pati Lokasi : Semarang & Pati Sistem Boarding School GRATIS Sistem Boarding School GRATIS 7 Prog Keahlian : 7 Prog Keahlian : 10 orang/ tahun Proses Seleksi Standar TN BEASISWA MISKIN TARUNA NUSANTARABEASISWA MISKIN TARUNA NUSANTARA 124