Dokumen tersebut membahas sistem hukum yang mengatur pariwisata di Indonesia, termasuk regulasi yang mengatur pemasok jasa wisata, konsumen, dan hubungan antara keduanya. Sistem hukum internal mengatur perjanjian usaha, sengketa, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan transaksi bisnis pariwisata, sedangkan sistem eksternal meliputi peraturan pemerintah daerah, agraria, cagar budaya, dan lainnya.

1. SISTEM HUKUM BISNIS
KEPARIWISATAAN
Adhitia Pahlawan Putra

2. APA ITU SISTEM? APA REGULASIYANG
MENGATUR PARIWISATA?
Student have perception !!!

3. PARIWISATA SEBAGAI SUATU
PERDAGANGAN JASAWISATA
 Perdagangan Antara Pemasok JasaWisata dan Konsumen Pariwisata
Apa saja Pemasok sajaWisata?
- Akomodasi Pariwisata
- Travel
- Makanan dan Minuman
- Atraksi Wisata
- Broker

4. KONSUMEN JASAWISATA
 Wisatawan dan Pemakai Jasa
Klasifikasi Wisatawan
Negara Asal
Tujuan
Usian
Gender
Profesi

5. PEMASOK JASA DAN KONSUMEN
Pemasok Jasa dan Konsumen
merupakan cakupan dari
sistem internal pariwisata.

6. SEDANGKAN SISTEM EKSTERNAL
PERDAGANGAN JASA PARIWISATA MENCAKUP
 - Pemerintah
 Masyarakat
 Lembaga Hukum dan Politik
 Lingkungan Hidup
 Bisnis Pendukung ‘Fasilitas Umum

7. SISTEM HUKUMYANG MENGATUR SISTEM
INTERNAL PERDAGANGAN JASA PARIWISATA
 Hukum Perjanjian Usaha (UU Pendaftaran Usaha)
 Hukum Penyelesaian Sengketa (UU Penyelesaian Sengketa)
 Hukum Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)
 Hukum Persaingan Usaha (UU Anti Monopoli)
 HukumTransaksi Bisnis (UU Informasi danTransaksi Bisnis)
 Hukum Pariwisata (UU Kepariwisataan)
 Hukum Investasi (UU PMA)
 Hukum Organisasi Bisnis (UU UMKM, dan UU Koperasi)

8. SISTEM HUKUMYANG MENGATUR SISTEM
EKSTERNAL PARIWISATA
 UU Pemerintah Daerah
 UU Agraria
 UU Cagar Budaya
 UU Kesehatan
 UU Perbankan
 UU Pelayaran dan Pengangkutan Udara
 UU Kepolisian Negara
 UUTata Ruang

9. SISTEM INTERNAL DAN EKSTERNAL
 1. Sistem Internal: Kewenangan Struktural : Aturan berdampak Stuktural
 2. Sistem Eksternal: Kewenangan Koordinasi