Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
2. 1. UUD 45 Pasal 34 (2) Sistem Jaminan Sosial untuk Rakyat
2. UUD 45 Pasal 28 H (2) Hak Setiap Orang atas Jaminan Sosial
3. UU 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial
4. UU 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. PP 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran
6. Perpres 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan
7. Perpres 111 Tahun 2013
Jaminan Kesehatan Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan.
8. SE MENKES No 31
Pelaksanaan standart tarif pelayanan kesehatan pada
Faskes JKN
9. SE MENKES NO 32
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta
BPJS pada faskes JKN
Landasan Hukum
4. JUMLAH PESERTA PROPINSI ACEH
Kantor Cabang Dati II Sosial TNI Polri Jamsostek Jamkesmas JKRA Grand Total
SUMATERA UTARA
BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 51,415 204 1,325 142,368 105,810 301,122
KAB. PIDIE 39,875 4,153 1,541 245,080 137,411 428,060
KOTA BANDA ACEH 70,218 2,947 10,041 31,942 49,424 164,572
KOTA SABANG 10,083 124 519 11,631 9,541 31,898
KAB. PIDIE JAYA 12,784 1 82,121 53,757 148,663
BANDA ACEH Total 184,375 7,429 13,426 13,905 513,142 355,943 1,074,315
LANGSA KOTA LANGSA 29,528 95 1,480 53,870 36,539 121,512
KAB. GAYO LUES 8,880 579 487 45,572 22,778 78,296
KAB. ACEH TENGGARA 19,869 3,642 680 86,012 45,540 155,743
KAB. ACEH TIMUR 20,836 939 179,921 80,177 281,873
KAB. ACEH TAMIANG 17,978 1,850 710 104,194 73,263 197,995
LANGSA Total 97,091 6,166 4,296 9,475 469,569 258,297 835,419
LHOKSEUMAWE KAB. ACEH TENGAH 24,831 393 807 69,285 49,169 144,485
KAB. ACEH UTARA 33,874 737 307,080 159,993 501,684
KAB. BIREUN 41,388 181 307 217,738 107,652 367,266
KOTA LHOKSEUMAWE 25,564 1,070 57,576 34,926 119,136
KAB. BENER 9,852 1,263 1,012 61,553 35,753 109,433
LHOKSEUMAWE Total 135,509 1,837 3,933 18,401 713,232 387,493 1,242,004
MEULABOH KAB. ACEH SELATAN 26,601 340 327 87,087 41,065 155,420
KAB.ACEH BARAT 25,988 1,323 79,828 61,537 168,676
KAB. ACEH SINGKIL 8,333 3,161 819 48,999 33,718 95,030
KAB. SIMEULUE 9,441 349 45,846 20,474 76,110
KAB. ACEH JAYA 9,493 364 31,548 24,920 66,325
KAB. NAGAN RAYA 12,361 588 69,147 41,873 123,969
KAB. ACEH BARAT DAYA 14,018 492 512 79,301 17,967 112,290
KAB. SUBULUSSALAM 9,995 33,262 17,570 60,827
MEULABOH Total 116,230 5,316 2,959 6,647 475,018 259,124 858,647
SUB TOTAL ACEH 533,205 20,748 24,614 48,428 2,170,961 1,260,857 4,010,385
5. KEBIJAKAN PENGGUNAAN KARTU
NO JENIS KEPESERTAAN PENGGUNAAN KARTU
1 Askes Sosial Menggunakan kartu lama, kartu baru
hanya diberikan kepada peserta baru
2 Jamkesmas Menggunakan kartu Jamkesmas lama
tahun 2013, dan kartu baru untuk peserta
pengganti kuota PBI
3 TNI / Polri Menggunakan kartu baru, bila kartu blm
diterima dapat menggunakan KTA.
4 Eks Jamsostek Menggunakan kartu baru, bila kartu
belum diterima dapat menggunakan kartu
JPK Jamsostek (KPK) atau formulir 1A
5 PJKMU / Jamkesda Menggunakan kartu baru
6. AKSES INFORMASI
1. Melalui call center 500400
2. Melalui Hotline Service per Kantor Cabang
3. Melalui Posko 24 Jam
4. Layanan mobile customer service
5. Website www.bpjs-kesehatan.go.id
6. BPJS Center di Rumah Sakit
8. SISTEM ANTRIAN
•ANTRIAN UNTUK PESERTA MANDIRI
•ANTRIAN UNTUK PESERTA PNS
•ANTRIAN UNTUK CETAK KARTU
POJOK PENDAFTARAN ONLINE
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENDAFTARAN MELALUI BANK
Bank BRI,BNI, Mandiri
PENDAFTARAN MELALUI MOBILE CUSTOMER SERVICE
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN
10. KAPITASI
Per diem
Per tindakan
Per kantung darah
KAPITASI
Per Obat yang
diberikan + faktor
pelayanan + embalage
• Puskesmas
• Dokter praktek perorangan/Klinik
• Bidan dan perarawat pada kondisi tertentu
Rawat jalan
• Puskesmas / klinik dengan fasilitas rawat
inap
Rawat Inap
• Puskesmas / klinik dengan fasilitas rawat
inap
• Bidan
Pely Kebidanan
termasuk
Persalinan
• Puskesmas / klinik dengan fasilitas rawat
inap
Darah
• Dokter gigi praktek mandiri
• Dokter gigi di Klinik atau Puskesmas
Pely. Gigi
• Hanya untuk DM tipe 2 dan Hipertensi
• Pemeriksaan dilakukan oleh Faskes tk 1
• Obat diberikan oleh Apotek PRB
PRB
B
E
N
E
F
I
T
PELAYANAN PRIMER
11. No Kompensasi
1 Penggantian Uang tunai
rawat jalan tingkat pertama
rawat inap tingkat pertama
2 Pengiriman Tenaga Kesehatan :
•Lumpsum (Permenkeu)
•Akomodasi &Transport : BBM, tiket Kendaraan (darat, laut,
udara) Ad Cost
•Paket per Kunjungan/orang
3 Penyediaan Fasilitas Kesehatan
•Paket per Kegiatan
Catatan : Penyediaan Faskes menjadi tanggung jawab Pemerintah
Ada peran serta pembiayaan Pemerintah Daerah
KOMPENSASI
Pelayanan di Daerah yang Tidak Tersedia Faskes Memenuhi Syarat
22. PROG. PENGELOLAAN PENY. KRONIS
• Untuk 10 penyakit sesuai SE Menkes No. 32 Tahun 2014
• Kasus yang diagnosisnya sudah ditegakkan oleh dokter
spesialis
• Kondisi pasien stabil/terkontrol
• Ketentuan rujuk balik:
1) Dokter faskes primer meneruskan pelayanan obat rujukan
balik dr dokter faskes rujukan
2) Bila kondisi pasien stabil, dilayani 3 kali di Faskes Primer
kemudian kunjungan ke-4 dirujuk ke RS. Bila kondisi tidak
stabil, sewaktu-waktu dapat dirujuk ke RS
3) Tiap kali kunjungan diberi pengobatan untuk 1 bulan
23. PELAYANAN OBAT RUJUK BALIK
• Dilayani dan ditagihkan oleh Apotek atau Depo
Farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
• Daftar Obat Program Rujuk Balik ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan
• Klaim secara kolektif dari Apotek atau Depo Farmasi
• Tagihan Fee For Service dengan Faktor pelayanan
dan embalage sesuai SE Menkes No.31 Tahun 2014
24. LABORATORIUM RUJUK BALIK
• Dilayani dan ditagihkan oleh Laboratorium yang bekerjasama
dengan BPJS
• Daftar pelayanan Laboratorium dan tarif sesuai SE Menkes
No.31 Tahun 2014
• Klaim secara kolektif
26. CAKUPAN
1. Administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien
dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses
perawatan atau pelayanan kesehatan pasien.
2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh
dokter spesialis dan subspesialis;
3. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah
sesuai dengan indikasi medis;
4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis;
6. rehabilitasi medis;
27. 7. pelayanan darah;
8. pelayanan kedokteran forensik klinik; Jenis pelayanan kedokteran
forensik meliputi pembuatan visum et repertum atau surat
keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup
dan pemeriksaan psikiatri forensik.
9. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas
Kesehatan;
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas
Kesehatan terbatas hanya bagi Peserta meninggal dunia pasca
rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah dan tidak
termasuk peti mati.
10. perawatan inap non intensif; dan
11. perawatan inap di ruang intensif.
LANJUTAN
28. PELAYANAN RAWAT INAP
• Peserta PBI Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih
kelas yang lebih tinggi dari haknya.
• Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh,
peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih
tinggi, paling lama 3 (tiga) hari.
• BPJS Kesehatan membayar kelas perawatan peserta sesuai
haknya
• Apabila kelas perawatan sesuai hak peserta telah tersedia,
maka peserta ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi
hak peserta.
• Dalam hal terjadi perawatan lebih dari 3 (tiga) hari, selisih
biaya tersebut menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan
yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien
dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara.
30. Tersier
Sekunder
Primer
(Gatekeeper)
Equity ↓↓
Biaya sangat mahal
Biaya mahal
Equity ↓= tergantung income
Equity besar
(aksesibel bagi semua golongan)
Biaya terjangkau
Cost
Quantitas
(Referensi: Starfield B, 1999)
DRG/INA
CBG’S
DRG/INA
CBG’S
Kapitasi
Pay for
Performance
MODEL SISTEM PEL. KESEHATAN BPJS
33. Ketentuan rujukan berjenjang dikecualikan pada :
1. Keadaan gawat darurat
Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku
SE Direktur Pelayanan No. 038 Tahun 2014
2. Bencana
pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa/wabah tidak ditaggung
3. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien yang ditetapkan
oleh dokter yang merawat
4. Pertimbangan geografis.
5. Pertimbangan ketersediaan fasilitas.
35. A. Jaminan pelayanan kesehatan diluar tanggungan JKN, meliputi:
1) Layanan transportasi pemulangan pasien rujukan;
2) Layanan transportasi bagi 1 (satu) orang pendamping pulang-pergi;
3) Layanan transportasi pemulangan jenazah;
4) Layanan transportasi udara untuk rujukan emergency dari daerah-daerah
sulit;
5) Kursi Roda
B. Verifikasi jaminan pelayanan kesehatan diluar JKN, meliputi akseptasi
(pemberian persetujuan) oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kelayakan
eligibilitas dan kelayakan sesuai indikasi medis peserta untuk mendapatkan
pelayanan, namun tidak termasuk penentuan besaran nominal.
45. www.bpjs-
6.Klaim JKA Tahun 2013 dan Klaim Lintas Tahun Yang
Belum Dibayar terkait belum ada Droping Dana Dari
Pemda Aceh
Klaim Des 2013 yg Lintas
Tahun ke 2014
RJTL RITL Jumlah Biaya Klaim RITL s/d 31 Des 2013
1 Lhokseumawe 2,595,158,986 8,866,569,592 11,461,728,578 123,883,972 11,585,612,550
2 Meulaboh 745,490,827 2,680,693,631 3,426,184,458 365,101,824 3,791,286,282
3 Langsa 1,169,488,218 3,423,487,719 4,592,975,937 89,500,000 4,682,475,937
4 Banda 1,343,253,140 1,343,253,140 76,532,991 1,419,786,131
5,853,391,171 14,970,750,942 20,824,142,113 655,018,787 21,479,160,900
No Kantor Cabang
Klaim JKA Tahun 2013 yg Belum Dibayar terkait belum ada
Droping Dana dari Pemda Aceh
TOTAL
Total