Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Bogor (Balai Penelitian Tanah) Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Semester 4

1. PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
(Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik
Semester 4)
Disusun oleh:
Dwi Nurul Anisah 022118002
Adinda Maharani 022118187
Naufal Ramadhan Fadhillah 022118206
Mita Maryanti 022118220
4B Akuntansi
Dosen Pengampu: Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M.
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
2020

2. i
DAFTAR ISI
BAB I......................................................................................................................................................1
PENDAHULUAN ..................................................................................................................................1
1.1 Latar Belakang......................................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................2
1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................................................2
1.4 Manfaat Penulisan ................................................................................................................2
1.5 Metode Studi Pustaka...........................................................................................................2
BAB II.....................................................................................................................................................3
TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................................................................3
2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik........................................................................................3
2.2 Standar Akuntansi di Indonesia..........................................................................................3
i. Standar akuntansi keuangan (SAK) ...................................................................................3
ii. Standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP)...3
iii. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)....................................................4
iv. Standar akuntansi pemerintah (SAP).............................................................................4
2.3 Basis Akrual ..........................................................................................................................4
2.4 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ..............................................................5
BAB III ...................................................................................................................................................6
PEMBAHASAN.....................................................................................................................................6
3.1 Profil Organisasi Sektor Publik...........................................................................................6
3.2 Penjelasan Umum CALK Balai Penelitian Tanah...................................................................6
i. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO ..............................................................................7
ii. Belanja dan Beban................................................................................................................7
iii. Aset.....................................................................................................................................8
iv. Kewajiban dan Ekuitas ....................................................................................................9
3.3 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual ....................................9
3.4 Format dan Substansi Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanah ......................................9
BAB IV.................................................................................................................................................11
PENUTUP ............................................................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................................12

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Akuntansi akrual telah menjadi bagian penting pada era penerapan New
Public Management (NPM). Penggunaan akuntansi akrual dipercaya akan
menciptakan transparansi yang lebih tinggi atas aktivitas pada organisasi
sektor publik yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas serta meperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam
lingkungan organisasi sektor publik tersebut. Penggunaan basis akrual tidak
hanya untuk menyusun laporan keuangan saja, di beberapa Negara telah
menggunakan basis akrual baik untuk penyusunan laporan keungan ataupun
untuk penganggaran.
Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh
organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan
adanya upaya keselarasan berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor
publik baik itu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah pun
sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu bahwa semua level
pemerintahan di wilayah hukum Republik Indonesia wajib untuk menyusun
laporan keuangannya menggunakan basis akrual yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Posisi Keuangan/Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, yang kemudian
disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai transparansi, akuntabilitas, dan
membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial ataupun politik. Agar
suatu laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya maka terdapat 4
karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan tersebut, yaitu
relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Selain memenuhi
syarat karakteristik di atas laporan keuangan, sektor publik juga harus dibuat
dengan prinsip-prinsip tertentu yang disusun dengan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negera yang

4. 2
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan dalam paper/makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja kekurangan serta kelebihan penerapan akuntansi berbasis
akrual pada OSP di Kota Bogor terutama pada Balai Penelitian Tanah
Kota Bogor?
2. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada OSP Balai
Penelitian Tanah Kota Bogor?
3. Apa saja laporan yang disajikan apabila organisasi sektor publik
menerapkan akuntansi berbasis akrual?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan paper/makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan dari penerapan
akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada organisasi
sektor publik,
3. Untuk mengetahui laporan apa saja yang disajikan apabila organisasi
sektor publik menggunakan basis akrual.
1.4 Manfaat Penulisan
Di bawah ini terdapat beberapa manfaat dari penulisan paper/makalah, yakni
sebagai berikut:
1. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk organisasi sektor
publik lainnya yang ingin menggunakan basis akrual.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber dan juga untuk sekedar bahan
pertimbangan terhadap pemilihan basis kas atau basis akrual pada
organisasi sektor publik.
3. Dapat dijadikan sebagai sebuah bahan masukan agar dapat
mengembangkan dan meningkatkan metode akuntansi yang
digunakan oleh setiap organisasi sektor publik.
1.5 Metode Studi Pustaka
Paper/makalah ini menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan
peninjauan pada data sekunder, lalu merumuskan masalah dan kemudian
mengolahnya kembali. Sumber dari studi pustaka ini yaitu jurnal dan data dari
website resmi Balai Penelitian Tanah Kota Bogor.

5. 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan,
mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transasksi
keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi
keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat
pengambilan keputusan.
2.2 Standar Akuntansi di Indonesia
Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian
informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat,
disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam
standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara
mencatatnya dan bagaimana penyajiannya. Metode dan format penyusunan
standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan
keuangan.Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan
di masyarakat.
Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi 4 (empat)
yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar standar tersebut
disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu
adalah sebagai berikut:
i. Standar akuntansi keuangan (SAK)
SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas
publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di
pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana
masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Sejak tahun
2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari
International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi
keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di
Indonesia.
ii. Standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik
(SAK-ETAP)
SAK-ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki
akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk
tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh
IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil

6. 4
Menengah). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku
efektif pada tahun 2011.
SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK IFRS. Beberapa
penyederhanaan yang terdapat dalam SAK-ETAP adalah sebagai berikut:
 Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif.
 Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan property
investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga
perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai
wajar.
 Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban
pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat,
diharapkan unit usaha kecil dan menengah mampu membuat laporan tanpa
harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap
laporannya tersebut.
iii. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)
Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi
syariah atau berbasi ssyariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual
penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan
keuangan dan standar khusus transaksi syariah. Bank syariah
menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan.Sebagai
badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah
menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya
menggunakan PSAK Syariah.
iv. Standar akuntansi pemerintah (SAP)
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan StandarAkuntansi
Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi
Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan
keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupund aerah. SAP disusun
dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP).
SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual
sampai tahun 2014.
2.3 Basis Akrual
Basis akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi,
yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum
diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih
akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas
mudah diukur. Di dalam basis akrual sebuah pendapatan akan diakui ketika

7. 5
perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan
menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas atau setara kas
akan diterima dan dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini
ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo dan biaya tersebut sudah dapat
diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas atau setara kas
belum dikeluarkan.
1. Kelebihan pencatatan menggunakan basis akrual (accrual basis), yaitu:
 Lebih mudah mengukur aset, kewajiban dan ekuitas.
 Informasi yang diberikan jauh lebih akurat, ini dikarenakan dalam
setiap terjadinya transaksi, dilakukan pencatatan.
2. Kelemahan jika menggunakan basis akrual (accrual basis), yaitu:
 Kas hasil transaksi tidak bias ditentukan kapan bias diterima.
 Memiliki risiko pendapatan yang tidak dapat tertagih.
2.4 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi
dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual
dimaksud tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku
penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan
pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

8. 6
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Profil Organisasi Sektor Publik
Balai Penelitian Tanah (Balittanah) merupakan lembaga
penelitian yang awalnya didirikan oleh pemerintah Belanda,
namun dalam perkembangannya sudah sering berganti nama
dan berubah struktur organisasi lainnya. Balai Penelitian
Tanah ini berada di Jl. Tentara Pelajar No. 12, Ciwaringin,
Bogor Tengah, RT 01/RW 07, Kota Bogor, Jawa Barat
16114. Balittanah adalah salah satu balai yang dalam Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak).
Balai ini bertugas melaksanakan penelitian tanah dan agroklimat untuk meningkatkan
produksi pertanian di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya Balittanah didukung oleh
tenaga-tenaga ahli di bidang kimia tanah, kesuburan tanah, fisika tanah, konservasi tanah,
mikrobiologi dan fauna tanah, agronomi, agroekosistem,agrometeorologi, lingkungan,
pengelolaan air dan sosial ekonomi pertanian. Fasilitas pendukungnya antara lain
laboratorium kimia, fisika dan biologi tanah, rumah kaca dan perkebunan percobaan.
3.2 Penjelasan Umum CALK Balai Penelitian Tanah
Berdasarkan Permentan No. 08/Permentan/OT.140/3/2006 pasal 3, Balai Penelitian
Tanah yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 12 Cimanggu Bogor,
menyelenggarakan fungsi/program kerja sebagai berikut:
 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan
kesuburan tanah,
 Pelaksanaan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah,kesuburan
tanah, pupuk dan biologi tanah,
 Pelaksanaan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah dan pupuk,
 Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanah,
 Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil penelitian tanah,
 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh Balai Penelitian Tanah. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

9. 7
Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Balai Penelitian Tanah
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran
basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas.
Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penelitian Tanah dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.Aset
dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban
yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.Penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Balai Penelitian Tanah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan Balai Penelitian Tanah adalah sebagai berikut:
i. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut
klasifikasi sumber pendapatan. Sedangkan Pendapatan-LO diakui pada saat
timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan
menurut klasifikasi sumber pendapatan.
ii.Belanja dan Beban
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedamgkan Beban diakui pada
saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.vBeban disajikan menurut klasifikasi

10. 8
ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
iii.Aset
1. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito
dicatat sebesar nilai nominal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang
yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah.
2. Aset Tetap
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan pada harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasinya. Aset
Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan
antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada
pos aset lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
3. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam
pengerjaan (KDP), aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dan pencatatan
penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap
secara merata setiap semester selama masa manfaat.
4. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA}, Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR} dinilai berdasarkan nilai nominal dan
disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
5. Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar
harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan
masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

11. 9
Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
iv. Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat
sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung. Sedangkan Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset
dengan kewajiban dalam satu periode.
Sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan.
Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan
keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang
berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi
berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat
dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyaj ian akuntansi berbasis akrual
pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.
3.3 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Kelebihannya adalah:
 Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan
keputusan karena memenuhi asas ”semakin baik informasi, maka semakin baik
keputusan”.
 Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat.
 Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian
kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah.
 Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik.
 Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik.
Kekurangannya adalah:
 Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju
akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai
3.4 Format dan Substansi Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanah
Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama
periode yang telah ditentukan.

12. 10
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada periode yang telah ditentukan.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan
dengan menggunakan basis akrual.

13. 11
BAB IV
PENUTUP
Perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual
banyak diyakini akan membuat organisasi sektor publik menjadi lebih transparan, akuntabel,
efisien dan efektif. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual merupakan suatu
aturan/standar yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana pada saat penyusunan laporan
keuangan, setiap transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan
dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu
kas diterima atau dibayarkan.
Penerapan basis akrual di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai
tanggal 1 Januari 2015. Artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas
akuntansi pada pemerintah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah
dalam penerapan Akuntansi berbasis akrual ini, disamping peluang yang dapat di manfaatkan
oleh pemerintah.

14. 12
DAFTAR PUSTAKA
Hasthoro, Handoko A. "Penerapan Akuntansi Akrual Pada Organisasi Sektor Publik."
EBBANK 4.2 (2015): 568-578.
Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual."
Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, Jakarta (2014).
Asfiansyah, Ahdony. "Strategi implementasi akuntansi akrual Pada Pemerintah Daerah (studi
kasus pada pemerintah kota “s”)." Neo-Bis 9.1 (2015): 1-19.
Balai Penelitian Tanah, http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/ (Diakses pada 17 Maret
2020).
Ukirama, Ayu. (2018). Perbedaan Akuntansi Berbasis Akrual dengan Akuntansi Berbasis
Kas. Tersedia di: https://ukirama.com/blogs/perbedaan-dari-akuntansi-basis-akrual-
accrual-basis-dengan-akuntansi-basis-kas-cash-basis (Diakses pada 17 Maret 2020).
Akuntansi Online. (2016). Standar Akuntansi di Indonesia. Tersedia di:
https://www.akuntansionline.id/standar-akuntansi-di-indonesia/ (Diakses pada 17 Maret
2020).
Abdul Haq, Ahmad. (2015). Standar Akuntansi Pemerintah. Tersedia di;
https://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/ (Diakses pada 17 Maret
2020).