Dokumen tersebut membahas tentang Visum et Repertum Psychiatricum (VetRP) atau Laporan Medis Psikiatri Forensik. VetRP digunakan untuk membantu pengadilan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang dengan gangguan jiwa. Dokumen ini menjelaskan prosedur pembuatan VetRP mulai dari identitas pasien, pemeriksaan medis, diagnosis, hingga kesimpulan tentang kompetensi hukum pasien.

1. VISUM ET REPERTUM
PSYCHIATRICUM
dr. Kurniawan Sedjahtera Sp.KJ

2. Pasal 44 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit
berubah akal, tidak boleh dihukum”
Dalam kerangka menentukan pertanggungjawaban
(dlm konteks menentukan arti” kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akal) inilah
maka konstribusi ilmuwan di luar hukum,
khususnya dlm bidang forensik menjadi
sangat penting.

3. Banyak yg menganggap Psikiatri Forensik, cabang
ilmu Kedokteran Forensik.
Psikiatri Forensik mrpkan cabang dari psikiatri.
Forensik digambarkan sbg pemanfaatan atau
aplikasi cab ilmu kedokteran ini (psikiatri)untuk
keperluan hukum.
Psikiatri (kedokteran) forensik berfungsi sbg
pemberi bantuan dlm hukum bersifat aktif.
Ilmu hukum kedokteran, dokter dan ilmu
kedokteran berkedudukan sbg objek telaah yg
bersifat pasif.

4. Kedudukan Psikiater dalam
Psikiatri Forensik
Dalam bidang kedokteran maka fungsi
dokter adalah sebagai terapis, berfungsi
sbg medical agent, melakukan
pemeriksaan medis utk:
1.Mengumpulkan gejala-gejala penyakit
pada pasien
2.Mencari hal-hal yg dapat diduga sbg
penyebab/latar belakang
3.Mengusahakan upaya terapi utk
memperbaiki keadaan pasien dr gangguan
penyakitnya.

5. Dalam Psikiatri Forensik ia berfungsi sbg
saksi ahli, sbg pembantu ahli hukum utk
mengumpulkan data-data yg dapat dipakai
dlm mengambil keputusan hukum.
Psikiater berfungsi sbg pengumpul unsur
bagi kepentingan hukum (Legal agent)

6. Posisi dokter
 Posisi medis: hub. Dokter dgn orang yang
diperiksa merupakan hub. Dokter-pasien.
Pemeriksaan dilakukan dlm upaya menetukan
kondisi kesehatan pasien, kmd menentukan
berbagai macam terapi.
Pasien orang bebas, tidak mempunyai status
hukum tertentu, ikatan dgn dokter berdasarkan
saling percaya. Hubungan dokter-pasien ini
terikat oleh etika profesi.

7. Posisi legal
Dokter mendapatkan posisi legal melalui surat
dari lembaga hukum (legal institute) yi;
Pengadilan, kejaksaan, dan polisi untuk
memeriksa seseorang yg telah mempunyai status
hukum tertentu: terdakwa, saksi, penggugat.
Hub. Dokter dgn orang yang diperiksa bersifat
netral, dan tetap mempunyai ikatan kerahasiaan
kecuali thd lembaga hukum yang meminta.

8. Terhadap suatu perkara, di dalam sidang
pengadilan penghimpunan alat bukti merupakan
bagian penting utk memberikan keyakinan pd
hakim dlm pengambilan keputusan hukum.
Alat bukti yang sah, antara lain:
1. Pengakuan terdakwa
2. Keterangan saksi/saksi ahli
3. Alat bukti petunjuk
4. Alat bukti terdakwa

9. Model pengadilan :
-Eropah Kontinental ( model pengadilan di Indonesia)
-Anglo Axon ( di Inggris dan negara-negara bekas
jajahannya)
Di dalam tata laksana persidangan dapat kita lihat
beberapa fungsi, yaitu:
Hakim
Jaksa
Penggugat
Tergugat atau terdakwa
Saksi
Saksi ahli

10. Keterangan ahli ada dua:
1. Lisan, yang disampaikan saksi ahli dlm
kesaksiannya di dalam sidang pengadilan
2. Tertulis, yang dalam bid.kedokteran disebut
Visum et Repertum yaitu hasil pemeriksaan medis
yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah
tim dokter dan ditujukan utk kepentingan
peradilan sebagai sarana pembuktian.
Visum et Repertum untuk bidang psikiatri disebut
Visum et Repertum Psychiatricum

11. Bentuk baku Visum et Repertum Psychiatricum
I. Identitas pemeriksa
II. Identitas peminta
II. Identitas terperiksa
Laporan hasil pemeriksaan
1.anamnesis
2.status internistik
3.status neurologik
4.status psikiatrik
5.pemeriksaan tambahan
6.diagnosis
IV. Kesimpulan

12. Kasus-kasus hukum yang sering dimintakan VetR.
Psychiatricum:
1.Kasus pidana
a.terperiksa sebagai pelaku
b.terperiksa sebagai korban
2.Kasus perdata
a.pembatalan kontrak
b.pengampuan atau curatelle
c.hibah
d.perceraian
e.adopsi
3.Kasus-kasus lain
a.kompentensi untuk diinterview
b.kelayakan utk diajukan di sidang pengadilan

13. Beberapa pemeriksaan yg lazim
dilaksanakan dlm psikiatri forensik:
1. Pemeriksaan Kemampuan Bertanggung Jawab.
Apakah terdakwa menderita ggn jiwa.
2. Pemeriksaan Kompetensi (cakap) dalam lalu lintas
hukum
3. Penentuan hubungan sebab akibat (kausaitas)
antara suatu kondisi dgn timbulnya suatu gangguan
jiwa.
4. Kompetensi untuk ditanya (competence to be
interviewed) dan kelayakan utk diajukan di sidang
pengadilan.

14. Ad.1. Ada bbrp tahap yg harus dilihat utk
menentukan kemampuan bertanggung
jawab
Tahap kemampuan menyadari tindakan
Tahap memahami tindakan
Tahap pemilihan dan pengarahan
tindakan

15. Dengan demikian dalam menentukan kemampuan
bertanggung jawab seseorang (menjawab
pertanyaan dalam surat pembuatan VetR.
Psychiatricum) kita harus menentukan hal-hal
berikut:
1. Diagnosis : adanya gangguan jiwa pada saat pemeriksaan.
2. Diagnosis : dugaan adanya ggn jiwa pada saat pelanggaran
hukum.
3. Dugaan bahwa tindakan pelanggaran hukum merupakan
bagian atau gejala dari ggn.jiwanya
4. Penentuan kemampuan bertanggung jawab:

16. Ad 4.Penentuan kemampuan bertanggung jawab………..
Tingkat kesadaran pada saat melakukan
pelanggaran hukum
Kemampuan memahami nilai perbuatannya
(discriminative insight)
Kemampuan memahami nilai risiko
perbuatannya (discriminative judgement), dan
Kemampuan menyadari kemauannya dan
mengarahkan kemauannya (DI dan DJ) maka
individu dianggap bertanggung jawab thd
perbuatannya.

17. Keempat hal tsb diatas merupakan hal-hal yg
secara ideal seharusnya didapatkan di dlm
pemeriksaan klinis, namun tdk selalu mungkin,
terutama butir 2. merupakan hal yg sdh lampau
dan merupakan hal yg sulit ditentukan.
Butir ke 4 , yg diharapkan adalah kemampuan
bertanggung jawab saat melakukan
pelanggaran hukum. Namun hal ini sulit sekali
utk dipastikan.

18. Tingkat-tingkat kemampuan bertanggung
jawab:
1.Yang tdk mampu bertanggung jawab:
a. yang tdk menyadari, tdk memahami, dan
tdk dapat memilih dan mengarahkan
kemauannya. Mis: pelaku yg menderita
epilepsi lobus temporalis.
b. yang menyadari, ttp tdk memahami dan
tidak mampu memilih dn mengarahkan
kemauannya, spt pada kasus-kasus psikosis.

19. 2.Yang bertanggung jawab sebagian:
a. yang menyadari, memahami ttp tidak
mampu memilih dan mengarahkan
kemauannya, spt pd penderita kompulsi.
b. yang menyadari, memahami dan
sebenarnya mampu memilih dan
mengarahkan kemauannya ttp tidak
mendapat kesempatan utk berbuat seperti
itu karena adanya dorongan impuls yg
kuat spt yang terjadi pd tindakan-tindakan
yg impulsif atau “mata gelap”

20. 3. Yang mampu bertanggung jawab penuh:
a, yang melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa
merencanakan lebih dulu.
b. yang melakukan pelanggaran hukum dengan suatu
perencanaan terlebih dahulu.
Pemeriksaan kemamppuan bertanggung jawab ini
umumnya dilaksanakan utk kasus sbb:
1. Kasus pidana dimana terperiksa merupakan pelaku
2. Kasus perdata, misalnya utk pembatalan kontrak,
dlm hal ini salah satu penanda tangan kontrak diduga
menderita gangguan jiwa. Biasanya kasus ini
didahului kasus pidana spt: penipuan.

21. Beban yang diembankan pembuat VetRP
kurang lebih seragam:
1. Membantu menentukan apakah terperiksa menderita
ggn jiwa dengan upaya menegakkan diagnosis
2. Membantu menentukan kemungkinan adanya hub.
Antara ggn. jiwa pada terperiksa dengan peristiwa
hukumnya, hub. antara ggn jiwa terperiksa dengan
perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum.
3. Membantu menentukan kemampuan tanggung jawab
pada terperiksa.
4. Membantu menentukan cakap tidaknya terperiksa
bertindak dalam lalu lintas hukum

22. Yang berhak menjadi pemohon Visum et
Repertum Psychiatricum
 Penyidik
 Penuntut Umum
 Hakim Pengadilan
 Tersangka atau terdakwa, melalui pejabat sesuai
dengan tingkat proses pemeriksaan
 Korban, melalui pejabat sesuai dengan tingkat
proses pemeriksaan
 Penasehat hukum, melalui pejabat sesuai dengan
tingkat proses pemeriksaan

23. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang dokter
untuk membuat VetRP sebagai berikut:
1. Bekerja pada fasilitas perawatan pasien ggn jiwa atau
bekerja pada lembaga khusus utk pemeriksaan
2. Tidak berkepentingan dlm perkara yang bersangkutan
3. Tidak ada hubungan keluarga atau terikat hubungan
kerja dgn tersangka atau korban
4. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain.
Dokter/psikiater akan berusaha menerbitkan VERP
dalam jangka waktu 14 hari kecuali diperlukan waktu
yang lebih panjang dan dengan izin instansi yang
meminta.

24. Pemeriksaan untuk pembutan VetRP
merupakan pemeriksaan Medis Umum yang
akan memeriksa seluruh keadaan fisik
terperiksa, dari penampilan umum sampai pada
pemeriksaan sistem organ seluruhnya yang
meliputi:
 Sistem anggota gerak
 Organ pernafasan
 Organ pencernaan
 Organ kelamin, dan peredaran darah
 Organ susunan saraf

25. Pemeriksaan fungsi psikomotor:
Sikap
Kesadaran tingkah laku
Kontak psikis dll
Pemeriksaan afektif
Alam perasaan dasar
Stabilitas emosi
Ekspresi dan emosional
Empati, dsb

26. Pemeriksaan kognitif antara lain tentang:
Persepsi dan gangguan persepsi
Daya ingat,
Dugaan taraf kecerdasan
Kemampuan membatasi dan membedakan
data, fakta, dan idea (discriminative judgment)
Kemampuan memilih diri sendiri (discriminative
insight)
Ada tidaknya kelainan isi pikiran, dan
Keadaan mutu pikiran

27. Pemeriksaan tambahan:
Evaluasi psikologis
Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan radiologi
EEG
CT Scan

28. Yang dapat disimpulkan pada Vet R
Psychiatricum
Diagnosis, yaitu ada tidaknya ggn jiwa
pada terperiksa
Kemampuan bertanggung jawab atau
kecakapan bertindak dalam lalu lintas
hukum, yg sebenarnya merupakan istilah
hukum, yg oleh pembuat VER dicoba utk
diterjemahkan dan ditetapkan dlm
pemeriksaan klinis.

29. Interplasi kemampuan bertanggung jawab dan
kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum
dapat diuraikan lebih lanjut dalam batas-batas
sbb:
Apakah perilaku terperiksa yg melanggar hukum
merupakan gejala atau bagian dari ggn jiwanya
Apakah terperiksa mampu memahami nilai
tindakannya serta memahami nilai risiko
perbuatannya
Apakah terperiksa mempunyai kebebasan utk
memaksudkan suatu tujuan serta mampu
mengarahkan kemauan.

30. Mengenai tata laksana atau permintaan
pembuatan keterangan medis ttg keadaan
jiwa/mental seseorang, atau yg dikenal dengan
Surat Keterangan Medis Psikiatrik, adalah sbb:
1. Pihak yang berhak meminta keterangan adalah
subyek yg bersangkutan sendiri, atau pihak
orangtua/walinya. Jika pihak lain yg akan
meminta keterangan maka harus ada izin
(sebaiknya tertulis) dari pihak subyek yg
bersangkutan atau walinya.

31. 2. Keabsahan subyek yg akan diperiksa perlu
diperhatikan agar tidak terjadi error in persona.
3. Tatacara permintaan Surat Keterangan Medis
dapat dilakukan secara lisan bila yg meminta
adalah subyek terperiksa atau orangtua/walinya.
Namun bila yg meminta pihak lain, permohonan
sebaiknya dilakukan secara tertulis dan
disebutkan untuk keperluan apa.

32. 4. Pihak yang berhak membuat Surat
keterangan Keterangan Medis ttg keadaan
jiwa adalah seorang psikiater yg selain
memiliki keahlian di bidang psikiatri,
juga memiliki kewenangan untuk
menjalankan pekerjaan sebagai dokter
ahli jiwa di Indonesia .
(dikeluarkan Depkes)

33. SAKSI AHLI

34. Saksi Ahli Di Pengadilan
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seseorang
ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Penjelasan : Keterangan ahli ini dapat
diberikan kepada penyidik atau penuntut
umum dalam bentuk laporan dan dibuat
dengan mengingat sumpah pada saat
menerima jabatan atau pekerjaan.

35. Keterangan ahli dapat diberikan:
1. Di dalam persidangan : disampaikan
secara lisan langsung di depan
petugas hukum.
2. Sebelum persidangan : Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).

36. Hak dan Kewajiban Saksi Ahli
1. Hak Saksi Ahli
Hak undur diri : ada hubungan keluarga,
suami/isteri, ada kepentingan dalam
perkara
Hak untuk mendapatkan
pengamanan/perlindungan diri.
Hak untukmendapatkan honorarium.

37. Hak dan Kewajiban Saksi Ahli
2. Kewajiban saksi ahli:
a. Menjaga rahasia jabatan.
Rahasia kedokteran adalah rahasia
jabatan.
b. Membuka rahasia jabatan (memberikan
keterangan ahli demi keadilan).  Pasal
179 KUHAP & Pasal 48 ayat (2) UU
Nomor 20 tahun 2004 ttg Praktik
Kedokteran.

38. Prosedur sebagai saksi ahli
Surat panggilan melalui sarana pelayanan
keswa.
Tiba di pengadilan menghadap petugas
hukum yang menandatangani surat
panggilan.
Siapkan surat jati diri/KTP, surat tugas.

39. Di persidangan
Pemanggilan untuk duduk di kursi saksi
oleh hakim ketua.
Jelaskan tentang data pribadi yang
diminta.
Sumpah/ janji diambil menurut
agama/kepercayaan masing-masing di
hadapan hakim, jaksa penuntut,
pengacara dan peserta sidang.
Menjawab pertanyaan sesuai yang tertulis
dalam VeRP.

40. Di persidangan.
Sebaiknya tidak mengemukakan
pendapat pribadi.
Prediksi obyektif berdasarkan data yang
ada.
Patuhi tata tertib sidang.

41. Keamanan saksi ahli
Pendampingan dalam perjalanan.
Untuk kasus-kasus tertentu perlu
pengawalan petugas
Setiap sarana pelayanan kesehatan jiwa
harus memiliki Prosedur Tetap
Pendampingan dan Pengamanan Saksi
Ahli.

42. Catatan
Sebagai saksi ahli bukan pembuat Vet R
Psychiatricum sering dimintakan
keterangan ahli tentang tersangka,
sebaiknya disarankan ke penyidik untuk
memintakan Vet R Psychiatricum ke
sarana/instansi pelayanan keswa.