Pajak Air Permukaan

PAPARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN
OLEH :
DR. TB. REGIASA FAJAR, SE, MTP
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
2017

DEFINISI
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN ADALAH PUNGUTAN DAERAH
(PROVINSI) ATAS PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
AIR PERMUKAAN ADALAH AIR YANG BERADA DI
ATAS PERMUKAAN BUMI TIDAK TERMASUK AIR
LAUT KECUALI AIR LAUT TERSEBUT TELAH
DIMANFAATKAN DI DARAT

DASAR HUKUM
1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
PEMERINTAHAN DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH
5) PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
6) PERATURAN PEMERINTAH NO.91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK
7) PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
8) PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH
“ Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat. “
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR :
“ Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor “
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR :
“ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha “
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR :
“ Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor “
PAJAK AIR PERMUKAAN :
“ Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
PAJAK ROKOK :
“ Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah

PENDAPATAN DAERAH
RP. 10.365.616.979.717 (100%)
STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN
ANGGARAN 2018
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
(PAD)
RP.
6.183.868.751.717
(59,66%)
DANA
PERIMBANGAN
RP.
4.176.078.228.000
(40,29%)
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
RP. 5.670.000.000
(0,05%)

STRUKTUR PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)
APBD PROVINSI BANTEN
TA. 2018
PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
Rp.6.183.868.751.71
7 (100%)
PAJAK
DAERAH
Rp.5,836,683,600,0
00 (96,06%)
RETRIBUSI
DAERAH
Rp.20.177.648.5
20 (0,38%)
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
Rp.54,644,492,380
(0,88%)
LAIN-LAIN
PAD YANG
SAH
Rp.272,363,010,81
7 (2,68%)

JENIS PAJAK DAERAH
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

STRUKTUR PAJAK DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TA. 2018
NO URAIAN
TARGET
TA. 2018 (%)
(Rp)
1 2 3 4
1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
2.225.683.440.00
0
38,13
2 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
2.115.899.280.00
0
36,25
3 PAJAK AIR PERMUKAAN (AP) 33.418.440.000 0,57
4 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) 884.131.200.000 15,15
5 PAJAK ROKOK 577.551.240.000 9,90
JUMLAH PAJAK DAERAH
5.836.683.600.
000
100,00

TARGET PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
(SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 973/02-BAPENDA.03/2018)
TARGET PAJAK AP
PROVINSI BANTEN
Rp. 33.418.440.000
TARGET UPT RANGKASBITUNG
Rp. 136.400.887
(0,41 %)
TARGET UPT CIPUTAT
Rp. 0
(00, 00 %)
TARGET UPT MALINGPING
Rp. 542.821.292
(1, 62 %)
TARGET UPT SERPONG
Rp. 5.444.275.189
(16,29 %)
PAJAK AP
KOTA TANGERANG SELATAN
Rp. 5.444.275.189
(16, 29 %)
PAJAK AP
KABUPATEN LEBAK
Rp. 679.222.179
(2, 03 %)

TARGET PAJAK DAERAH
NOMOR : 973/02-BAPENDA.03/2018)
TARGET PAJAK AP
PROVINSI BANTEN
Rp. 33.418.440.000
PAJAK AP
KOTA TANGERANG
Rp. 9.973.279.855
(29, 84 %)
TARGET UPT CIKOKOL
Rp. 8.979.966.048
(26, 87 %)
TARGET UPT CILEDUG
Rp. 993.313.807
(2, 97 %)
TARGET UPT
BALARAJA
Rp. 5.504.601.284
(16, 47 %)
PAJAK AP
KABUPATEN TANGERANG
Rp. 5.504.601.284
(16, 47 %)

TARGET PAJAK DAERAH
NOMOR : 973/02-BAPENDA.03/2018)
TARGET PAJAK AP
PROVINSI BANTEN
Rp. 33.418.440.000
TARGET UPT SERANG
Rp 1.191.106.940
(3, 56 %)
TARGET UPT CIKANDE
Rp. 10.425.303.755
(31, 20%)
TARGET UPT CILEGON
Rp. 0
(0, 00 %)
TARGET UPT PANDEGLANG
Rp. 200.650.798
(0, 60 %)
TARGET KAB. SERANG
Rp. 10.425.303.755
(31, 20%)
TARGET KOTA CILEGON
Rp. 0
(0, 00 %)
TARGET KAB. PANDEGLANG
Rp. 200.650.798
(0, 60 %)
TARGET KOTA SERANG
Rp 1.191.106.940
(3, 56 %)

PENERIMA INSENTIF BERDASARKAN
1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
2) Insentif diberikan secara proporsional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kinerja, karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
3) Insentif dibayarkan kepada :
a. Kepala Badan;
b. Pejabat; dan
c. Pegawai.
4) Insentif selain diberikan juga kepada :
a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
c. Pihak lain ditentukan, sebagai berikut:
a) Direktorat lalu Lintas Kepolisian Daerah Banten dan Kepolisian Daerah Metro
Jaya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diberikan Insentif
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target Insentif Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai pihak lain
yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan, diberikan Insentif
10% (sepuluh persen) dari target Insentif Pajak Air Permukaan.

Asas-asas Pemberian Insentif
a. asas kepatutan, yaitu pemberian Insentif harus
sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara
Insentif yang diterima dengan kinerja Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak;
b. asas kewajaran, yaitu pemberian Insentif harus
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. asas rasionalitas, yaitu pemberian Insentif harus
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Agenda Rapat :
Penyikapan terhadap Implementasi Permen
PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata
Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan
Air Permukaan terhadap Pemungutan Pajak
Air Permukaan (PAP) di Daerah & Potensi
dampaknya terhadap kesinambungan
Kapasitas penerimaan PAP.

P
A
P
PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M2017 tentang TATA CARA
PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERMUKAAN.
Isu dampak kebijakannya :
“Penerimaan Pendapatan
Daerah dari Pajak Air
Permukaan berpotensi turun
drastis”
Telaahan & Rekomendasi Bapenda BANTEN untuk Implementasi
Permen PUPR tentang Penentuan NPA3a

Rekomendasi Bapenda BANTEN
1. Merevisi formulasi perhitungan NPA, terutama terkait bobot kewenangan yang
memilahkan kewenangan pusat dan daerah, yang faktanya daerah juga telah
terlibat dalam perumusan kebijakan dan pembebanan anggaran pengurusan
daerah hulu hingga hilir DAS yang dijadikan area kewenangan BBWS (Balai Besar
Wilayah Sungai)
2. Idealnya, pemerintah pusat hanya menerbitkan panduan tentang faktor faktor
perhitungan NPA, dengan bobot diserahkan pada daerah sesuai kondisi DAS dan
kapasitas keuangan Pemerintah daerah, dengan pelaksanaan pengaturannya
dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
3. Manakala tetap adanya sentralisasi kewenangan, diharapkan terdapat
pendelegasikan perijinan pemanfaatan air pada DAS yang menjadi kewenangan
pusat, pada instansi di daerah, guna percepatan penerbitan ijin yang diperlukan
dalam perhitungan NPA yang akan dijadikan dasar penetapan besaran PAP oleh
Pemerintah Daerah pada Bapenda/Unit pengelola pendapatan pemprov. Hal ini
diperlukan untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi objek PAP yang harus dan
dapat dipungut.

IKHTISAR PERHITUNGAN NPA
Berdasarkan Lampiran Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Pedoman
Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan
NPAP
HDAP
(Harga Dasar Air Permukaan)
Mengacu pada Kepmen PUPR Nomor
568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan HDAP
(Rp/m3)
FEW
(Faktor Ekonomi Wilayah)
Menggambarkan kondisi perekonomian dari
provinsi berdasarkan pengelompokan Produk
Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi
FNAP
(Faktor Nilai Air Permukaan)
Jenis Sumber Air (SA)
Lokasi Sumber Air (LA)
Luas Area Tempat Pengambilan/Pemanfaatan AP (LP)
Koefisien Volume Air yang Diambil (VA)
Kualitas Air (KA)
Kondisi Daerah Aliran Sungai
Kewenangan Pengelolaan SDA
FKPAP
(Faktor Kelompok Pengguna Air
Permukaan)
Sosial
Perusahaan Non Niaga (NN)
Niaga/ Perdagangan/ Jasa (N)
Industri/ Penunjang Produksi
Pertanian
Tenaga Listrik (PLTA)
Pertambangan

Perhitungan Nilai Perolehan Air
NO FAKTOR Kepgub 29/2002 Permen PUPR 15/2017
1. Harga Dasar Air HDA = FSDA x FKPA x HBA Ditetapkan dalam Kepmen
PUPR Nomor
568/KPTS/M/2017
2. Faktor Ekonomi
Wilayah
Tidak ada Menggambarkan kondisi
perekonomian dari provinsi
berdasarkan pengelompokan
Produk Domestik Bruto
(PDRB) daerah setiap
provinsi
3. Jenis Sumber Air 1. Mata Air : 2,0
2. Waduk Buatan : 1,2
3. Sungai, Situ,
Danau, & Rawa : 1,0
4. Air Laut yang
Dimanfaatkan di darat
: 0,1
1. Mata Air : 200%
2. Waduk Buatan, Situ,
Danau : 120%
3. Jaringan Irigasi : 110%
4. Sungai : 100%

.....lanjutan Perhitungan NPA
4. Lokasi Sumber Air Tidak ada Koefisien Lokasi Sumber Air (LA) :
Hulu : 100%
Tengah : 90%
Hilir : 80%
5. Luas Areal Pengambilan
Air
(Lsa) :
Luas DAS < 500 km2 : 1
Luas DAS ≥ 500 km2 : 0,8
(LP) :
Luas DAS < 500 km2 : 100%
Luas DAS ≥ 500 km2 : 80%
6. Volume Air yang
Diambil/ Dimanfaatkan
Tidak ada Koefisien Volume Air (VA) :
1. 60 – 150 l/detik : 30%
2. 151 – 300 l/detik : 45%
3. 301 – 500 l/detik : 70%
4. 501 – 1000 l/detik : 85%
5. 1001 – 3000 l/detik : 100%
6. > 3000 l/detik : 110%

7. Kualitas Air (Ksa) berdasarkan PP
82/2001
Kelas I (Gol. A) : 1,0
Kelas II (Gol. B) : 0,9
Kelas III (Gol. C) : 0,8
Kelas IV (Gol. D) : 0,7
(KA) Kualitas Air yang digunakan
sesuai baku mutu :
Kelas I : 125%
Kelas II : 90%
Kelas III : 80%
Kelas IV : 45%
< Kelas IV : 25%
8. Kondisi Lingkungan /
DAS
(Klk) Berdasarkan tingkat
kerusakan DAS. Jika kondisi
DAS :
Baik : 1,0
Sedang : 1,1
Rusak : 1,2
Koefisien Kondisi DAS
Baik : 120%
Sedang : 100%
Rusak : 80%
9. Kewenangan
Pengelolaan Sumber
Daya Air
Tidak ada Kewenangan Pusat : 50%
Kewenangan Provinsi : 100%

10. Kelompok
Pengguna Air
1. Sosial (Sos)
2. Non Niaga (NN)
3. Niaga/ Perdagangan dan
Jasa (N)
4. Industri/ Penunjang Produksi
(I)
5. Pertanian (P)
6. Perusahaan Air Non PDAM
7. Tenaga Listrik
1. Sosial
2. Perusahaan Non Niaga
(NN)
3. Niaga/ Perdagangan/ Jasa
(N)
4. Industri/ Penunjang
Produksi
5. Pertanian
6. Tenaga Listrik (PLTA)
7. Pertambangan

Pajak Air Permukaan

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Pajak Air Permukaan

Similaire à Pajak Air Permukaan (20)

Dernier

Dernier (8)

Pajak Air Permukaan