Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan campuran. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan DPR. Kekuasaan negara di Indonesia tidak absolut melainkan terbatas oleh konstitusi.

1. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
INDONESIA
dan
SISTEM KETATANAGARAAN INDONESIA

2. UUD 1945 SBG
KONSTITUSI NEGARA
PENGERTIAN KONSTTITUSI
SUBSTANSI
KONSTITUS NEGARA
PENGERTIAN UUD 1945
K.C WHEARE
C. F STRONG
JAMES BRYCE
Sifat dan Fungsi Konstitusi
Kedudukan Konstitusi
Cara membentuk Merubah
Konstitusi
Pengertian Luas
Pengertian Sempit
MATERI

3. Apa arti dari
KONSTITUSI

4.  KONSTITUSItindakan atau metode yg menyusun komposisi sesuatu.
 UNDANG-UNDANGproses pembuatan hukum
 KONSTITUSI menyangkut semua ketentuan, peraturan ataupun
perundang-undangannya yang didalamnya termasuk Undang-Undang.
 UNDANG - UNDANG adalah ketentuan atau peraturan yg menjadi
dasar dari KONSTITUSI disebuah NEGARA.

5. KC. Wheare
konstitusi merupakan bentuk pengaturan ttg
berbagai aspek yg mendasar dlm sebuah negara. (
aspek hukum dll yg merupakan kesepakatan
masyarakat utk diatur).

6. C. F. Strong
KONSTITUSI
Memiliki kedudukan sbg aturan main bagi rakyat utk konsolidasi
posisi politik dan hukum utk mengatur kehidupan Bersama dlm
rangka mewujudkan tujuan dlm bentuk negara.

7. James Bryce
KONSTITUSI
Sebagai suatu kerangka politik (Negara) yg diorganisir dg dan melalui
hukum. Dengan kata lain hukum menetapkan adanya Lembaga-Lembaga
permanen dg fungsi yg telah diakui dan hak-hak yg telah ditetapkan

8. PENGERTIAN KONSTITUSI
KONSTITUSI : keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar
atau
hukum dasar (droit constitunelle).
KONSTITUSI bentuk dokumen tertulis , dan tidak tertulis.

9. PENGERTIAN KONSTITUSI
Piagam Dasar, UUD (dokumen lengkap)
mengenai peraturan dasar negara.
ARTI sempit

10. KONSTITUSI secara
umum
Ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan
atau Undang-Undang Dasar suatu negara.
KONSTITUSI juga berarti hukum dasar.

11. UUD 1945 : hukum dasar tertulis yg mengikat pemerintah,
Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan jg mengikat
setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga
mengikat setiap penduduk yg berada di wilayah NKRI
Pengertian UUD
1945

12. SIFAT UMUM KONSTITUSI:
1. NORMATIF, aturan yg harus ditaati oleh
penyelenggara negara dan warga negaranya
2. NOMINAL, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh
penguasa
3. SEMATIK, UUD hanya sbg symbol sedangkan
aturan bernegara menurut kemauan politik
penguasa

13. FUNGSI POKOK :
Konstitusi / UUD : membatasi kekuasaan pemerintah
agar tdk sewenang wenang, sehingga hak-hak warga
negara dpt terlindungi. (KONSTITUSIONALISME).
FUNGSI UMUM :
1. Kontrol penyelenggaraan negara
2. Indikator keberhasilan pemerintahan
3. Kontrak social antara warga negara dg
penyelenggara negara

14. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, UUD mutlak
adanya. Dengan adanya UUD baik rakyat, pemerintah maupun penguasa
negara dpt mengetahui aturan pokok / dasar-dasar mengenai
ketatanegaraannya.
Kedudukan UUD di suatu negara sangat penting utk mengatur sebaik-
baiknya dlm penyelenggaraan pemerintahan negara.

15. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

16. Kesatuan yg terdiri atas komponen atau elemen yg saling berinteraksi,
saling terkait bergantung membentuk keseluruhan yg kompleks

17. Pengertian
KETATANEGARA
AN
Suatu kekuasaan sentral yg mengatur kehidupan bernegara yg
menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintannya serta hak
dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya

18. “Negara Indonesia ialah negara
kesatuan, yang berbentuk republik”
(pasal 1 ayat 1 UUD 1945).
BENTUK NEGARA
KESATUAN Negara kesatuan adalah negara yang
bersusunan tunggal. Didalam negara
kesatuan, kekuasaan untuk mengatur
seluruh daerah ada di tangan
pemerintah pusat.

19. Bagaimana bentuk
PEMERINTAHA
NNYA
?

20. PRESIDENSIAL
Sistem
Pemerintahan
PARLEMENTER
Sistem
Pemerintahan
CAMPURAN
Sistem
Pemerintahan
1
2
3

21.  Presiden sbg Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
 Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta
bertanggung jwb kepada Presiden, Presiden bertanggung jwb
terhadap kebijakan politiknya lngsng kepada rakyat sbg
pemilihnya.
 Presiden tdk dipilih oleh badan legislatif. Masa jabatan
Presiden ditentukan secara tegas.
 Presiden tdk dpt membubarkan Parlemen.
 Para Mentri tdk merangkap menjadi anggota Parlemen.
 Kebijakan pemerintah baik pd perumusan garis besar maupun
implementasinya ditetapkan sendiri oleh Eksekutif (presiden).
SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Catatan : Parlemen = DPR

22. SISTEM PARLEMENTER
• Sistem kepemimpinan terbagi dlm jabatan kepala negara dan kepala
pemerintahan sbg dua jabatan yg terpisah.
• Para Menteri dlm kabinet yg dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jwb
kepada Parlemen.
• Kabinet dibentuk berdasarkan kekuatan yg ada pd Parlemen.
• Masa jabatan kabinet tergantung pd kekuatan dukungan kepercayaan dari
Parlemen.
• Kepala Negara (Raja/Presiden) dpt membubarkan parlemen kemudian segera
diselengarakan pemilu jika Parlemen sdh tdk mencerminkan suara aspirasi
rakyat.
• Para Menteri (anggota kabinet) bisa seluruhnya atau sebagian merangkap sbg
anggota Parlemen.
• Kebijakan pemerintah baik pd perumusan garis besar maupun implementasinya
ditetapkan oleh partai yg memerintah.
Catatan : Kepala Negara bisa (Raja/ Ratu/ Presiden) sedangkan Kepala
pemerintahan (Perdana Menteri)

23. 23
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
KELEBIHAN
 Badan eksekutif lbh setabil
kedudukannya karena tdk
tergantung pd Parlemen.
 Masa jabatan eksekutif lbh jelas
dg jangka wkt tertentu.
 Penyusunan program kerja
kabinet mudah disesuaikan dg
jangka wkt masa jabatannya.
 Legislatif buka tempat kaderisasi
u/ jabatan’s eksekutif karena dpt
di isi oleh org luar termasuk angg
parlemen sendiri
KEKURANGAN
 Kekuasaan eksekutif diluar
pengawasan lngsng legislatif.
Sehingga dpt diciptakan
kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggung jwbn kurang
jelas.
 Pembuat keputusan atau
kebijakan publik umumnya hasil
tawar menawar antara eksekutif
dan legislatif sehingga dpt terjadi
keputusan tdk tegas & memakan
wkt yg lama.

24. 24
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN PARLEMENTER
KELEBIHAN
 Pembuata kebijakan dpt
ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan
legislatif. Hal ini karena
kekauasaan legislatif dan
eksekutif.
 Garis tanggung jwb dlm
pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik jelas.
 Adanya pengawasan yg kuat
dari parlemen terhadap
kabinet sehingga kabinet
menjadi berhati’s dlm
menjalankan pemerintahan.
KEKURANGAN
 Kedudukan badan eksekutif/kabinet
sangat tergantung pd mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktu’s
kabinat dpt dijatuhkan oleh parlemen.
 Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tak bisa
ditentukan, karena sewaktu’s dpt
dibubarkan oleh kabinet.
 Kabinet dpt mengndalikan parlemen, hal
ini terjadi bila angg parlemen dan berasal
dari partai mayoritas, karena pengaruh
mereka yg besar diparlemen dan partai,
Anng kabinetpun dpt menguasai
parlemen.
 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bg
pejabat’s eksekuitf.

25. Ind Adlh neg yg berdasarkan atas HK.
Pemerintah berdasarkan atas sis Konst (HK
Dasar), tdk bersifat absolutisme.
Presiden adlh penyelenggara Pemerintah neg yg
tertinggi di bwh MPR.
Kekuasaan neg yg tertinggi dilaksanakan MPR.
Presiden tdk bertanggung jwb kpd DPR.
Menteri neg adlh pembantu Presiden, menteri neg
tdk bertanggung jwb kpd DPR.
Kekuasaan kepala neg tdk tak terbatas.