Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.

1. ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
Jurnalistik Olahraga
Undang-Undang Pers, dan
Kode Etik Jurnalistik

2. Pers adalah Pilar Negara Demokratis. Secara etimologi, pengertian d
emokrasi berasal dari bahasa Yunani.
Terdiri atas dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat dan kratos,
yang berarti kekuasaan/berkuasa.
Maka dapat dimaknai demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan ra
kyat atau rakyat yang berkuasa. Dalam demokrasi, rakyat menjadi pe
nentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak dilak
ukan.
Definisi Pers

3. Continue…
Definisi Pers
Pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib men
dengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan
melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat.
Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam pa
rtisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masy
arakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers.

4. Undang-Undang Pers
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers m
enjelaskan bahwa pers memiliki hak, antara lain adalah kebeba
san pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap per
s nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan.
Atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kebebasan pers,
pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan men
yebarluaskan gagasan dan informasi; dałam mempertanggung
jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai
hak tolak.

5. Kode Etik Jurnalistik
Kode Etik Jurnalistik adalah hinpunan etika profesi kewartawa
nan. Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang istimewa
bagi wartawan yakni agar wartawan bertanggungjawab dała
m menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan inf
ormasi.

6. Kode Etik Jurnalistik
Pers tidak hanya memiliki hak, namun pers juga harus menjal
ankan kewajibannya, antara lain adalah melayani hak jawab;
melakukan kewajiban koreksi; membuat berita secara akurat
dan berimbang; memenuhi dan mentaati Kode Etik Jurnalistik
; tidak melanggar asas praduga tak nersalah; menghormati s
upremasi hukum.
Sehingga dibuatlah Undang-Undang khusus yang menjamin
kebebasan Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers. Akan tetapi dałam melaksanakan tugas jurnalist
iknya, seringkali pers bertindak diluar batas dan tidak memat
uhi Kode Etik Jurnalistik, sehingga sering terjadi salah pembe
ritaan menyangkut nama seseorang.

7. Continue…
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan pen
anggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkur
an. Namun, khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan al
amat percetakannya. Peraturan mengenai Perusahaan Pers dap
at dicermati pada :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pe
rusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelen
ggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektro
nik, dan kantor berita serta perusahaan media Iainnya secara k
husus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan infor
masi.

8. Continue…
Dalam pengaturan tentang tanggung jawab media Undang-U
ndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lex specialis
(pengaturan hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undan
g-Undang Hukum Pidana.
Sehingga dalam hal ini terdapat suatu permasalahan yang ber
kaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undan
gan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers.
Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka merujuk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Kode Etik Jurnalistik
Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia,
untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain
Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI),
Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Alia
nsi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Ind
onesia, dan lainnya .
(Wikipedia.com)

10. Sejarah Kode Etik Jurnalistik di Indonesia
Sejarah perkembangan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pers di Indonesia.
Jika diurutkan, maka sejarah pembentukan, pelaksanaan, dan pe
ngawasan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia terbagi dalam lima
periode. Berikut kelima periode tersebut:

11. Sejarah Kode Etik Indonesia
1. Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik
2. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1
3. Periode Dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non PWI
4. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2
5. Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik

12. Kode Etik Jurnalistik
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional
dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan
menaati Kode Etik Jurnalistik:
1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan seca
ra berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghaki
mi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

13. Lanjutan. . . .
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, d
an cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak men
erima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasum
ber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off th
e record” sesuai dengan kesepakatan.

14. Lanjutan . . . .
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasar
kan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbe
daan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta ti
dak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa ata
u cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidu
pan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara p
roporsional

15. ANY QUESTION?
LETS DISCUSS!

16. Apa Pendapat Anda?