Kebijakan dan Program Pencegahan HIV

1. 1

2. 2

3.  Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah
perlindungan tenaga kerja untuk mewujudkan
kesejahteraan.
 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
merupakan salah satu aspek penting dalam
perlindungan tenaga kerja.
 Kewajiban pengurus untuk melaksanakan
syarat K3.
 Penerapan Norma Kesehatan kerja
dilaksanakan melalui upaya kesehatan kerja
3

4.  Upaya kesehatan kerja dilakukan melalui
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
 Salah satu tugas pokoknya : mencegah thd
penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
 HIV & AIDS dapat merupakan penyakit umum
maupun penyakit akibat kerja.
 Keterkaitan Program HIV dan AIDS dengan
Sektor Ketenagakerjaan.
4

5. 5

6.  Kasus HIV-AIDS di Indonesia semakin tahun semakin
meningkat secara eksponensial.
 Masih banyak pelaku di tempat kerja belum
mengetahui tentang HIV-AIDS sehingga menimbulkan
tindak dan sikap stigma dan diskriminasi.
 Sebagian besar angkatan kerja/tenaga kerja tidak
memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan
K3.
 Sarana penunjang di tempat kerja belum berfungsi
dalam pencegahan HIV-AIDS (Pelayanan Kesehatan
Kerja dan P2K3).
 Telah ada kebijakan pemerintah dalam pencegahan
dan penanggulangan HIV-AIDS ditempat kerja.
6

7. 7

8. PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
1. U.U. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU. No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun
2006, tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Kepmenkokesra No. 06 Tahun 2007 tentang Tim Pelaksana
Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja

9. PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
7. Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat
Kerja.
8. Keputusan Dirjen PPK No. 20/DJPPK/VI/2005 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
9. Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan
Dunia Kerja.

10. 10

11.  Dilakukan bersama-sama oleh :
Pemerintah
Pengusaha
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS DI TEMPAT KERJA

12. KEWAJIBAN PEMERINTAH
 Melakukan pembinaan thd program
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja
 Bersama-sama dengan Pengusaha dan SP/SB
atau sendiri2 melaksanakan upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja
 Dapat dilakukan dengan melibatkan fihak
ketiga dan atau ahli dibidang HIV/AIDS.

13. KEWAJIBAN PENGUSAHA
 Menetapkan kebijakan PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS di tempat kerja (dpt
dituangkan dalam PP atau PKB)
 Mengkomunikasikan kebijakan mell :
 Penyebarluasan informasi
 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
 Memberikan perlindungan kpd pekerja/buruh
dari tindakan dan perlakuan diskriminatif.
 Menerapan prosedur K3 khusus.

14. KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
 Bersama-sama Pemerintah dan Pengusaha
atau sendiri-sendiri melaksanakan
upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di tempat kerja;

15. KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004
Pasal 2
(1) Pengusaha wajib melakukan upaya P2-HIV/AIDS di tempat
kerja
(2) Untuk melaksanakan upaya P2-HIV/AIDS di tempat kerja
sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha wajib :
a. Mengembangkan kebijakan tentang upaya P2- HIV/AIDS di
tempat kerja, yang dapat dituangkan dalam PP atau PKB.
b. Mengkomunikasikan kebijakan dengan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi melalui program pendidikan yang
berkesinambungan
c. Memberikan perlindungan dari tindak dan perlakuan
diskriminatif.
d. Menerapkan prosedur K3 khusus untuk pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan Per-UU
dan standar yang berlaku

16. 1. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Bentuk kebijakan :
i. Diintegrasikan dalam kebijakan K3
ii. Atau secara tersendiri

17. 1. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Isi kebijakan :
i. Pernyataan komitmen pengusaha/pengurus
ii. Mengembangkan strategi dan promosi program
iii. Memberikan pendidikan kepada pekerja buruh
iv. Memberikan informasi tentang pelayanan testing,
konseling dan pelayanan yg dibutuhkan
v. Dilarang mewajibkan tes HIV
vi. Melarang segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi
vii. Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan
HIV/AIDS

18. Penerapan kebijakan :
i. Membuat kebijakan tertulis
ii.Mengkomunikasikan kebijakan
iii.Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan
melalui program P2K3 dan PKK yang sudah ada
iv.Melaksanakan program
v. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan
program
1. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

19. 2. PENDIDIKAN
PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA
STRATEGI PENDIDIKAN :
i. Menyusun program pendidikan
ii. Melaksanakan pendidikan secara
berkesinambungan
iii. Memanfaatkan P2K3 dan atau PKK

20. 2. PENDIDIKAN
PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA
CAKUPAN PENDIDIKAN :
i. Penjelasan ttg HIV/AIDS, cara penularan dan
pencegahannya
ii. Penjelasan IMS salah satu faktor risiko
terinfeksi HIV/AIDS
iii. Pemberian informasi ttg layanan pengobatan
IMS, VCT
iv. Penjelasan peraturan perundang-undangan
v. Metode pendidikan bersifat interaktif dan
partisipatif

21. 3. PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
KONSELING DAN TESTING SUKARELA :
a) Larangan tes untuk tujuan tertentu;
b) Tes dapat dilakukan :
 Atas dasar kesukarelaan dengan persyaratan
tertentu;
 Bagi pekerja yg akan dipekerjakan pd
lingkungan kerja yg mungkin menimbulkan
pajanan HIV;
 Utk tujuan survei pemantauan epidemiologi
dgn persyaratan anonim; memenuhi prinsip
etika riset, ilmiah serta profesi,
melindungi kerahasiaan ;

22. TES HIV :
 DILARANG digunakan untuk :
 Persyaratan dalam proses rekrutmen
 Kelanjutan status pekerja/buruh
 Kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
 DAPAT DILAKUKAN atas dasar :
 Kesukarelaan
 Dengan persetujuan tertulis
 Menyediakan konseling sebelum dan sesudah tes
 Dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian
khusus.
 Tidak digunakan untuk sebagaimana ad. Dilarang
diatas
3.PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH

23. 3. PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
DISKRIMINASI DAN STIGMATISASI :
a) Larangan tindak dan sikap diskriminasi;
b) Upaya meniadakan stigma;
c) Menghormati hak azasi dan menjaga martabat;
d) Tindakan disiplin yang melakukan tindakan
diskriminasi dan stigmatisasi;
e) Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS :
 berhak untuk terus bekerja selama mampu;
 bertindak secara bertanggungjawab untuk
mencegah penularan;
 didorong menginfo jika pekerjaan yg akan
dilakukan menimbulkan potensi risiko penularan.

24. 3.PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
PELAYANAN KESEHATAN KERJA :
a) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
kerja;
b) Penetapan stadium HIV/AIDS dilakukan
oleh dokter yang mempunyai keahlian.

25. Pasal 3 :
 Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS berhak
mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja sama
dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan
peraturan per-UU-an yang berlaku
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004

26. a. Pekerja/buruh dengan HIV +, mempunyai
gejala penyakit umum berhak mendapatkan
PKK dan JPK
b. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS,
dikategorikan PAK berhak mendapatkan JKK
c. Pekerja/buruh dengan HIV +, dan telah
masuk stadium AIDS, bukan PAK tidak
berhak mendapatkan JPK dan JKK
d. PKK tidak wajib menyediakan obat ARV
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PEKERJA DENGAN HIV-AIDS

27. 4.PROSEDUR K3 KHUSUS
1. Langkah-langkah pencegahan dan
pengendalian;
2. Pengawasan terhadap Infeksi di
tempat kerja;
3. Program gawat darurat dan
pertolongan pertama.

28. 28

29. REKOMENDASI ILO No. 200 TENTANG
HIV/AIDS DAN DUNIA KERJA
TERDIRI DARI 6 BAB :
I. Definisi
II. Ruang Lingkup
III. Prinsip Umum
IV. Program dan Kebijakan Nasional
V. Penerapan
VI. Tindak lanjut

30. III. PRINSIP UMUM
1. HIV/AIDS dan HAM
2. Partisipisasi organisasi pengusaha dan pekerja
3. Larangan diskriminasi dan stigmatisasi
4. Prioritas pencegahan
5. Peran tempat kerja dalam pencegahan dan CST
6. Peran pekerja dalam disain, implemetasi dan evaluasi
program
7. Pekerja harus mendapatkan manfaat dari program
pencegahan risiko penularan HIV akibat kerja dan
pencegahan penyakit menular terutama TBC
8. Kerahasiaan
9. Tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan status HIV
10. Program HIV/AIDS bagian dari Kebijakan program
pembangunan nasional
11. Perlindungan pekerja pada pekerjaan khusus yang dapat
tertular HIV

31. PRINSIP UMUM KAIDAH ILO DAN REKOMENDASI
TENTANG HIV/AIDS DAN DUNIA KERJA
1. Pencegahan HIV/AIDS
sebagai persoalan dunia
kerja
2. Non diskriminatif
3. Kesetaraan jender
4. Kesehatan Lingkungan
Kerja
5. Dialog sosial
6. Larangan skrining tujuan
pemisahan dalam proses
rekrutmen dan kerja
7. Kerahasiaan
8. Kelanjutan status hubungan
kerja
9. Pencegahan
10. Kepedulian dan dukungan
1. HIV/AIDS dan HAM
2. Partisipisasi organisasi pengusaha dan
pekerja
3. Larangan diskriminasi dan stigmatisasi
4. Prioritas pencegahan
5. Peran tempat kerja dalam pencegahan dan
CST
6. Peran pekerja dalam disain, implemetasi
dan evaluasi program
7. Pekerja harus mendapatkan manfaat dari
program pencegahan risiko penularan HIV
akibat kerja dan pencegahan penyakit
menular terutama TBC
8. Kerahasiaan
9. Tidak ada kewajiban untuk
mengungkapkan status HIV
10. Program HIV/AIDS bagian dari Kebijakan
program pembangunan nasional
11. Perlindungan pekerja pada pekerjaan
khusus yang dapat tertular HIV

32. 32

33. PROGRAM P2 HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA
 Sektor Ketenagakerjaan bagian dari Program
P2 HIV-AIDS Nasional.
 Kemenakertrans bertanggung jawab dalam
pembinaan pengawasan K3 di seluruh tempat
kerja.
 Pekerja dan tempat kerja merupakan target
potensial untuk program intervensi
pencegahan penularan HIV.
 Fokus Program : Preventing HIV Transmission
Among Vulnerable Male Workers Through
Workplace HIV-AIDS Programs (Pencegahan dan
Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja
bagi Pekerja Pria Berisiko”)

34.  Tujuan Umum:
 Mencegah dampak buruk HIV-AIDS (sosial dan
ekonomi) melalui peningkatan program pencegahan
dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja
secara berkelanjutan
 Tujuan Khusus :
a) Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki
komitmen, kebijakan dan menjalankan program
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di
tempat kerja;
b) Menurunkan perilaku berisiko pada pekerja laki2
berisiko;
c) Mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terkait
HIV dan AIDS di dunia kerja;
d) Meningkatkan penggunaan fasilitas PKK dalam
layanan VCT dan layanan IMS sebagai bagian dari
jejaring Layanan Kesehatan secara keseluruhan
PROGRAM P2 HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA

35. Strategi Dan Rencana Aksi Nasional
Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014
KEMENAKERTRANS R.I
(Sesuai Stranas KPA Nasional)
1. Kegiatan Pokok : pencegahan penularan di kalangan
pelanggan pekerja sex melalui tempat kerja
2. Target :
a. 80% pelanggan jangkauan program pencegahan yang efektif
b. 60% pelanggan berperilaku hidup aman dan sehat
3. Kegiatan :
a. Pelatihan bagi perusahaan dan TK
b. Penyebaran informasi dan edukasi
c. Penjangkauan yang terus menerus untuk perilaku sehat
(pemahaman agama, menilai risiko, akses layanan termasuk
kondom untuk pencegahan)
d. Pengembangan mekanisme rujukan layanan VCT serta
manajemen IMS
e. Kampanye anti diskriminasi
f. Intervensi struktural dengan melibatkan masyarakat dan
pemangku kepentingan.

36.  Sasaran program adalah semua pelaku di
tempat kerja :
 pegawai pengawas ketenagakerjaan,
 pengusaha dan organisasinya (Apindo),
 Pekerja dan serikat pekerja (SP/SB),
 Personil K3 (ahli K3, Dokter & Paramedis
Psh) & Lembaga K3 (Klinik/RS Pelayanan
Kesehatan Kerja dan P2K3)
PROGRAM P2 HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA

37.  Implementasi Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/2004
 Pelaksanaan program melalui fungsi pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan khususnya melalui
program perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3)
 Dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
bekerjasama dengan unsur tripartit dan pihak terkait
lainnya.
PERAN KEMNAKERTRANS DALAM
PROGRAM P2 HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA

38.  Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan.
 Melakukan penelitian dan kajian
 Sosialisasi/penyebarluasan informasi HIV dan AIDS
 Meningkatkan kapasitas pegawai pengawas
ketenagakerjaan (pusat dan daerah)
 Pembinaan terhadap Ahli dan Petugas K3 melalui
pelatihan di bidang K3 (Integrasi program HIV/AIDS &
K3)
 Mendorong peningkatan PKK untuk mendukung
pelayanan VCT dan pengobatan dan sistim rujukan
 Pelaksanaan Program melalui kerjasama dalam Program
GFATM di Indonesia
BENTUK-BENTUK KEGIATAN

39.  Penilaian program kegiatan dan pemberian penghargaan
Program HIV dan AIDS di tempat kerja.
 Pada tahun 2011, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ditunjuk sebagai Ketua Umum Hari AIDS
Sedunia (HAS).
 Perubahan peraturan perundangan :
 Peningkatan perlindungan tenaga kerja (pengobatan HIV dan
AIDS)
BENTUK-BENTUK KEGIATAN