makalah PKN

1. BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa
peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah
satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan
militer selalu mengundang kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu dilakukan
dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif.
Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan
dilema keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa
penggelaran jenis senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang
mengarah pada non-provocative defense merupakan salah satu pilihan strategis.
Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa,
suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya
untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep “security against”
menjadi “security with”. Apa yang selama ini dikenal sebagai cooperative security,
confidence building measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara
bilateral, regiona1, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya
menjawab persoalan ini.
1.2. Tujuan Penulisan Makalah
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:
1. Pengertian Pertahanan Negara?
2. Definisi Keamanan Negara?
3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara?
4. Komponen Pertahanan Negara?
5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan ?
1.3. Identifikasi Penulisan Makalah
1. Pengertian Pertahanan Negara
2. Definisi Keamnan Negara
3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara
4. Komponen Pertahanan Negara
5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan
1.4. Sistematika Penulisan Makalah
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Pertahanan Negara
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara
serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah
dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer)
diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya,
perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan
nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai
kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
2.2. Definisi Keamnan Negara
Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai
suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam
kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik
(militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini
dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama
bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting
(vital) ...dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat
keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnord Wolfers,
masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk
menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.
Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International
Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan
suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".
Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security
dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang pertama, dilema
keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan
keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional,
2

3. membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah
kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran
senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif
atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional.
Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang [mungkin]
dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya
terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.
2.3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin
perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya
tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara
(sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan,
taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Jenis pertahanan:
• Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan
• Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman
nonmiliter/nirmiliter.
2.4. Komponen Pertahanan Negara
Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung
oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara
dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar
bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang
dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.
2.4.1. Komponen utama
"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan
untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.
2.4.2. Komponen cadangan
"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah
disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat
kekuatan dan kemampuan komponen utama.
3

4. 2.4.3. Komponen pendukung
"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen
cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan
fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi
terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional
yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan,
sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur
perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.
Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :
• Para militer
• Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
• Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan
pertahanan sipil (Hansip)
• Satuan pengamanan (Satpam)
• Resimen Mahasiswa (Menwa)
• Organisasi kepemudaan
• Organisasi bela diri
• Satuan tugas (Satgas) partai
Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan
Threat, survival dan defence dilemma itu membawa implikasi serius. Pesan yang
hendaknya digarisbawahi adalah penggunaan eksesif dari resources tidak boleh.
Penggunaan kekerasan untuk menghadapi ancaman harus sepadan. Ancaman tertentu
harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien, dan tidak
menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi. Security deficit yang timbu1
karena vu1nerabilitas membawa kompleksitas tersendiri. Semuanya bermuara pada satu
persoalan besar: perlunya kajiulang terhadap doktrin keamanan dan pertahanan
nasional, khususnya sejauh menyangkut “apa yang harus dipertahankan”, “bagaimana
untuk mempertahankannya”, dan “siapa yang harus memikul tanggungjawab” itu.
4

5. Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus dipertahankan, memerlukan
suatu kesepakatan politik. Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan
perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Gravitas
hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi
konteks politik geostrategi. Bagi sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia,
melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan
mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya.
Pada tingkat strategi, bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang
dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistik. Untuk waktu
yang dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman interna1 masih akan
mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan
ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-bangsa menjadi
soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi
pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama
ini lebih direkat oleh common history anti-kolonia1isme. Common history menghadapi
kolonialisme kelihatannya perlu dijelmakan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya
common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosia1, dan dengan
menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti ketentuan hukum yang
demokratik.
Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal,
ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan,
sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun yang
dapat diperhitungkan ke depan sukar dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian
tradisional. Menduduki wilayah asing (occupation) menjadi sesuatu yang secara moral
memperoleh gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik
bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas, berlangsung
dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.
Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan
Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di semenanjung Korea, hubungan
tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan, kekhawatirannya terhadap tampilnya
Cina sebagai kekuatan hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di
kawasan ini. Ancaman militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat
ancaman tidak langsung yang terjadi karena ketidakstabiIan regional. Termasuk dalam
5

6. kategori ini adalah perlombaan senjata yang dapat terjadi karena ketidakstabilan di
Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian masalah Taiwan, dan
kemungkinan konf1ik tapalbatas.
Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah apa cara
yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman
tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti alasan timbulnya. Gagasan-
gagasan, termasuk komunisme dan fundamentalisme religius, tidak pernah secara
langsung mempengaruhi tindakan [kekerasan] politik. Menghilangkan deprivasi
ekonomi, politik dan kultural. Demokratisasi dalam penggunaan dan pengelolaan
sumberdaya, dan distribusi pembangunan. Penghormatan pada budaya lokal. Bhineka
Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen
untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Upaya
nasional, unilateral, adalah demokratisasi. Pengenda1ian dan resolusi konflik
seharusnya semata-mata dilakukan sebagai tindakan polisionil.
2.5. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya
Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan
sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di
dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan
baik dari luar maupun dalam
Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional
berdasarkan pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial
budaya bangsa Indonesia adalah pengembngan kondisi sosial budaya di mana setiap
warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya
yang dilandasi nilai-nliai pancasila.
Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan, yaitu:
2.5.1. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan
Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,
mengerahkan dan menggerakan seluruh potensi nasional temasuk kekuatan masyarakat
diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu
fungsi utama dari pemerintah dan negara RI. Ketahanan pertahanan dan keamanan
diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa
6

7. Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional.
Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya
tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyatnya mengandung
kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis.
Analog dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan pertahanan dan
keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketnguuhan bangsa dalam mewujudkan
kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta, dalam mana
seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kesinambungan
pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan
pancasila dan UUD 1945 yang ditandai sebagai berikut.
a. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai
b. Penyelanggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan RI
c. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu
d. Pertahanan dan keamanan negara RI diselenggarakan dengan siskamnas
(sishankamrata)
e. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
2.5.2. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan
Postur Kekuatan Hankam. Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat
empat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan dan
politik.
Pembangunan kekuatan Hankam. Konsepsi Hankam perlu mengacu kepada
konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan
seluruh wilayah kedaulatan Negara kesatuan RI. Hakekat Ancaman. Rumusan ini akan
mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan Hankam.
Gejolak Dalam Negeri. Di dalam era globalisasi saat ini dan di masa mendatang,
tidak menutup kemungkinan akan mengundang campur tangan asing, dengan alasan
menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum dan lingkungan hidup, di
balik kepentingan nasional mereka.
Geopolitik Kearah Geoekonomi. Kondisi ini mengandung implikasi semakin
canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi.
Perkembangan Lingkungan Strategis. Penerapan cara-cara baru telah melibatkan super
power di dalamnya.
7

8. Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam. Susunan kekuatan Hankamneg yang
meliputi: pertama, perlawanan bersenjata yang terdiri atas bala nyata merupakan
kekuatan TNIyang selalu siap. Kedua, perlawanan tidak bersenjata yang terdiri atas
Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra dan Linmas. Ketiga, komponen pendukung
perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya.
2.5.3. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya
bela Negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui
penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata).
b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan
kedaulatannya.
c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan
dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.
d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus
dilindungi dari segala ancaman dan gangguan.
e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan
kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh
industri dalam negeri.
f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan
keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur,
arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati makna
nilai dan hakikat perang dan damai.
g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman
pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila
h. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas
i. Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatannya
kepada hukum.
Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Kondisi kehidupan nasional
merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik,
ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan keberhasilan
Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap warganegara Indonesia, yaitu:
1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjauangan Non Fisik
yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah.
8

9. 2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek
ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.
Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan umum
dan pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional
(Polstranas).
Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa
konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung
kehidupan yaitu :
1. aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi,
kependudukan, dan sumber daya alam
2. aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.
a. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang
memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan
yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada
rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala
aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai
anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran
pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Ideologi besar yang ada di dunia adalah :
b. Liberalisme
Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan
bahwa negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak
semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini,
kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi sehingga
masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.
Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki
orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak
dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tdak dapat diganggu gugat
oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.
Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan dan kepentingan
pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak yaitu kebebasan mengejar
9

10. kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai
dengan bebas. Faham ini juga selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi
manusia yang menarik minat/daya tarik yang kuat untuk kalangan masyarakat tertentu.
Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert
Spencer dan Harold J.Laski.
c. Komunisme
Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels,
Lenin. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi
masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah
susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat
menidas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh).
Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik
untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan kaya kapitalis dan borjuis agar
kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran ini erat hubungannya
dengan aliran material dialiktis atau materialistik. Aliran ini juga menonjolkan adanya
kelas/penggolongan, pertentangan amtar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi
dan perebutan kekuasaan negara.
Pikiran-pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, politik yang kemudian
disistematisasikan oleh Frederick Engels ditambah dengan pikiran Lenin terutama
dalam pengorganisasian, dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham
komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam
upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka komunisme
akan :
1. menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan
2. ajaran komunisme adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan (materialistis)
dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahkan agama
dinyatakan sebagai racun bagi kehidupan masyarakat.
3. Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang dicita-citakan
komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran
nasional. Hal ini tercermin dalam seruan Marx yang terkenal “kaum buruh di
seluruh dunia bersatulah !”. Komunisme menghendaki masyarakat tanpa
nasionalisme.
10

11. 4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas.
Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana
hidup yang aman dan tenteram, tidak ada pertentangan, tidak adanya hak milik
pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja. Perombakan
masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi. Setelah revolusi
berhasil maka kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan
negara dan menjalankan pemerintahan secara ditaktur mutlak (diktator
proletariat).
2.6. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI PERTAHANAN
NEGARA RI
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta,
yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga
negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Penyelenggaraan Pertahanan dan
Keamanan Negara berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut.
1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan
kemerdekaan negara.
2. Bahwa upaya pembelaan negara tersebut merupakan tanggung jawab dan
kehormatan setiap warga negara yang dilandasi asas:
a. keyakinan akan kekuatan dan kemampuan sendiri;
b. keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah (keuletan);
c. tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau kekuatan asing.
3. Pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan selalu
diusahakan dengan cara-cara damai. Perang adalah jalan terakhir yang dilakukan
dalam keadaan terpaksa.
4. Pertahanan dan keamanan keluar bersifat defensif-aktif yang mengandung
pengertian tidak agresif dan tidak ekspansif. Ke dalam bersifat preventif-aktif
yang mengandung pengertian sedini mungkin mengambil langkah dan tindakan
guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya ancaman.
5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela serta mempertahankan
kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan yang komponennya
terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional untuk mewujudkan
11

12. kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (tujuan Hankamneg) dalam
mencapai tujuan nasional.
Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan
semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya terdiri dari berikut ini.
1. Komponen dasar, yaitu rakyat terlatih.
2. Komponen utama, yaitu ABRI dan cadangan TNI.
3. Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas).
4. Komponen pendukung, yaitu sumber daya dan prasarana nasional.
Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin pertahanan
dan keamanan, yaitu doktrin perang gerilya rakyat semesta, doktrin perang wilayah,
doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Sasaran operasi Hankamnas, yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka,
menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta memelihara
kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing.
Pola operasi Hankamrata, yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam negeri,
operasi intelijen strategis dan pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan Asia
Tenggara. Pola operasi pertahanan bertujuan untuk menggagalkan serangan dan
ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri
bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/negara RI pada
salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) negara yang terganggu keamanannya.
Pola operasi intelijen strategis (Intelstrat) bertujuan untuk memperoleh informasi
yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi nasional dan operasi-operasi Hankam,
menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di
wilayah musuh, dan mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup
lainnya untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan.
Pola operasi kerja sama, yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan
stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.
2.7. Upaya Penyelenggaraan Bela Negara dalam Kerangka Sistem
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung
jawab (hak, kewajiban, dan kehormatan) setiap warga negara dan bangsa. Untuk itu,
diperlukan pembinaan kesadaran, dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela
negara.
12

13. Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada tantangan/ancaman yang dihadapi
secara kontekstual dalam periode waktu tertentu. Pada periode 1949 bela negara
dipersepsikan identik dengan perang−tahun 1945 kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa
wujud partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah keikutsertaan dalam
perang kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak bersenjata.
1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya−Pada periode 1950 pertahanan
dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen hankam, seperti ABRI,
HANSIP, PERLA SUKWAN/ SUKWATI. Hal ini sejalan dengan kondisi tantangan
dan ancaman yang kita hadapi pada periode itu, yaitu menghadapi pemberontakan di
dalam negeri, peperangan Trikora, membebaskan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan
Dwikora.
Pada periode Orde Baru ATHG yang dihadapi lebih kompleks dan lebih luas
daripada periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul dari segenap aspek
kehidupan bangsa (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). Oleh karena
itu, dalam konteks ini bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan
nasional tersebut dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu, dikembangkan
konsepsi tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula sebagai partisipasi
warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di segenap aspek kehidupan
bangsa.
Upaya bela negara sebagaimana dipersepsikan merupakan pengertian atau
penafsiran yang cukup luas (segala aspek kehidupan bangsa). Dalam pengertian yang
lebih sempit diartikan sebagai upaya pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh
dasar negara Pancasila, UUD 1945 (Pasal 30 ayat (1) dan (2)) dan UU No. 20 Tahun
1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara disempurnakan dengan UU No. 3
Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara
Wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara yang
dilakukan sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut sampai perguruan tinggi dan di luar
sekolah melalui kegiatan pramuka dan organisasi sosial kemasyarakatan.
Di sekolah dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang
diintegrasikan ke dalam kurikulum; Pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di
pendidikan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah Kewiraan (sekarang
Kewarganegaraan). Di luar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wujud bela negara
dibakukan dalam bentuk Rakyat Terlatih, ABRI, Cadangan ABRI, dan Perlindungan
13

14. Masyarakat (Linmas) yang merupakan komponen khusus dalam Pertahanan dan
Keamanan Negara.
2.8. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan
Dwi fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi,
yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik.
Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat
pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap
kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa
Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya.
Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di
segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk
mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.
Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari
perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan
kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu mengakibatkan bagaimana ABRI memandang
dirinya yakni sebagai alat revolusi dan alat negara, juga sebagai pejuang yang
terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan
pembangunan bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik ini,
didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk lingkungan
strategik internasional.
1949 (Agresi Militer Belanda II) pemimpin-pemimpin−Pada tahun 1948 politik
ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada tahun 1959 ketika
pem−1957impin politik sipil juga tidak mampu mengatasi pemberontakan daerah,
ABRI tampil menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat
pemberontakan G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan
Pancasila dari rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan
menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi ABRI dapat
diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat.
Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30 S/PKI
sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan nasional dalam
pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para perwira ABRI ke dalam
14

15. berbagai bidang; lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi
kemasyarakatan. Meskipun demikian tidak berarti militer menggantikan peranan sipil.
Perluasan peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan (kekaryaan)
dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan memperhatikan
perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa. Luasnya penempatan personil
militer tersebut pada instansi/lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat
menimbulkan silang pendapat yang menuntut perlunya aktualisasi dwi fungsi ABRI
(fungsi sospol) di masa depan.
Aktualisasi dwi fungsi ABRI di masa depan ini akan efektif apabila ada
keseimbangan kepentingan, yaitu keharmonisan antara kepentingan militer dan
kepentingan sipil. Konsensus selalu dapat dibuat atas dasar tidak satu pun pihak boleh
mendominasi pihak yang lain. Kecurigaan terhadap golongan lain harus dihindari,
kearifan harus ditumbuhkan agar konflik internal tentang hal ini tidak merebak menjadi
perpecahan yang mengganggu tannas.
Runtuhnya rezim orde baru diganti dengan orde reformasi mengeliminasi peran TNI
(militer) dalam negara secara bertahap. TNI diharapkan menjadi kekuatan, pertahanan
yang profesional sebagaimana layaknya kekuatan pertahanan di negara-negara yang
sudah maju untuk itu segala keperluannya harus didukung oleh pemerintah dan
pengelolaan yang profesional.
15

16. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai sebuah
kesadaran bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan.
Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:
1. politik
2. social
3. budaya
4. persatuan
5. ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara
Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman
keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan
ketidapastian setelah berakhirnya Perang Dingin dan politikal, karena landasan
konstitusiona1, sejarah, maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk
membangun pola pembagian kerja baru. Salah satu konsekuensi penting adalah
perlunya ketentuan yang mengatur level of engagement dan instrumen yang boleh
digunakan dalam setiap bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan nasional.
3.2. Saran-Saran
Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:
• Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti narkoba,
pergaulan bebas, dan kriminalitas.
• Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita sebagai
keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar pengetahuan.
• Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.
16

17. DAFTAR PUSTAKA
blogspot.com/2010/03/pertahanan-dan-keamanan-negara.html
blogspot.com/2011/03/bab-3-pertahanan-dan-keamanan-ri.html
http://keamanan-negara.blogspot.com/
17