1. Program Kotaku di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan setelah sosialisasi nasional di Jakarta pada April 2016.
2. Pertemuan selanjutnya menghasilkan usulan revisi luas wilayah kumuh menjadi 211,48 ha dari semula 48,55 ha.
3. Tim konsultan menghadapi tantangan besar untuk memetakan wilayah baru dalam waktu singkat sebelum target penanggulangan pada 2019.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Progres dan dinamika kotaku
1. [DINAMIKA PERKEMBANGAN PROGRAM KOTAKU LAMONGAN] May 10, 2016
hafidziano@gmail.com
Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma sholli alaa sayyidina Muhammad waalaa alihi sayyidina Muhammad
Dinamika Perkembangan Program Kotaku Kabupaten Lamongan
Sejak diluncurkannya program Kotaku Kota tanpa Kumuh dalam Sosialiasi Nasional (26/04/2016)
yang menghasilkan beberapa rumusan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah silahkan lihat Hasil dan
Rumusan kesepakatan hasil Sosnas program Kotaku di link...
http://www.kotatanpakumuh.id/pustaka/files/sosnas/materi_sosnas_2015/00._RUMUSAN_KESEPAKAT
AN_HASIL_SOSNAS_WORKSHOP_KOTAKU_2016.pdf
Salah satunya adalah peran Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai Nahkoda Penanganan masalah
kumuh, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pemantau dan evaluasinya serta pemeliharaan
dan keberlanjutannya kedepan. Ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemkab/kota karena
sebagai Nahkoda seharusnya sudah mempunyai ilmu yang cukup serta pengalaman memberikan
komando yang terencana juga untuk menjalankan program penanganan kumuh ini. Saat ini ketika kita
melihat perkembangan pasca sosnas (26/04/2016) di Jakarta yang di lanjutkan dengan Konsolidasi
Tingkat Propinsi (29/04/2016) dimana saat itu Sdr. Rozali sebagai ka.sub.bid permukiman kumuh dari
kementrian PUPR menjelaskan mekanisme pentingnya kolaborasi antara konsultan RP2KPKP,
Pemerintah Kabupaten/kota, P2KKP yang sekarang berganti jadi KOTAKU, lalu juga pelaku program
program pendukung lainnya seperti NUSP atau PIP harus saling mendukung dan melengkapi data terkait
untuk mewujudkan profil permasalahan kumuh secara akurat melalui visualisasi peta dan melalui
numeric by name dan by addres di setiap matrik permasalahannya, dan Jika memang ada selisih data
antara data SK Kumuh Bupati dengan Data Riil di lapang yang mengharuskan revisi SK Kumuh Bupati
tersebut memang di mungkinkan, asalkan dengan tujuan up date data sesuai data nyata di lapang.
Tetapi beliau juga mengingatkan agar jangan mudah merevisi SK Kumuh dengan tujuan kepentingan
proyek karena nantinya juga akan membawa kosekwensi dan tanggung jawab yang berat jika di
kemudian hari di temukan penyimpangan data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapang.
Maka menindak lanjuti pertemuan Konsolidasi Tingkat propinsi diatauas Pihak Kabupaten
Lamongan dan Konsultan P2KPKP menyelenggarakan update data pra FGD yang pertama untuk
melaksanakan update data terbaru yang sesuai lapang pada tanggal (3/05/2016) di gedung pertemuan
PU cipta karya , pada kesempatan ini pihak konsultan RP2KPKP mengundang semua pokja pokja dari
instansi terkait mulai dari Bappeda, PU, KOTAKU, dan seksi bidang yang berkaitan tentang penanganan
masalah kumuh mencoba menyepakati perubahan wilayah SK Kumuh Bupati lamongan tahun 2014 dari
48,55 ha menjadi 211,48 ha, dari wilayah kumuh yang 211,48 ha itu beberapa diantaranya adalah
wilayah non KOTAKU dan ini menjadi kendala dan tantangan yang berat bagi konsultan maupun pokja
yang ada karena wilayah non KOTAKU berarti juga tidak tersedianya data baseline. Beberapa pokja
mengaku khawatir dan pesimis ketika tim konsultan P2KPKP mentargetkan kurang dari satu bulan ini
harus sudah muncul profil kumuh di setiap desa yang tersebut di SK Kumuh Bupati Lamongan yaitu
Kecamatan Babat (plaosan, babat, sogo, banaran), kecamatan pucuk (waru wetan) , kecamatan Paciran
(paloh, sidokumpul, warulor, weru), kecamatan Lamongan ( sidomukti, sukorejo, tumenggungan) total
2. [DINAMIKA PERKEMBANGAN PROGRAM KOTAKU LAMONGAN] May 10, 2016
hafidziano@gmail.com
12 kelurahan/desa dimana kecamatan babat dan pucuk adalah wilayah NON KOTAKU. Belum lagi ketika
menyinggung tipologi yang seharusnya menjadi fokus penanganan wilayah kumuh dalam petunjuk
teknisnya ini ada tiga yaitu wilayah pedesaan(desa) , wilayah perkotaan (kelurahan), dan wilayah khusus
(desa/kelurahan yang ada di perbatasan, atau pulau terkecil dan terluar, atau kawasan rawan bencana),
padahal ada beberapa diantara SK Kumuh Bupati lamongan masih ada yang bersetatus desa belum
berganti kelurahan, sehingga bisa di pastikan kalaupun harus berganti status dulu dari desa menjadi
kelurahan juga tidak akan memungkinkan, dan kalaupun terpaksa tetap berdasarkan SK diatas nantinya
akan terkendala status desa yang belum berganti kelurahan.
Dari beberapa permasalahan di atas maka tim Konsultan RP2KPKP akan mengalami tantangan
yang sedemikian beratnya, belum lagi penulis juga mencermati progresi dari tahun 2015 saat
pembuatan baseline dengan target Nasional di tahun 2019 haru 0 ha wilayah kumuh di wilayah
Lamongan.
Melihat diagram diatas rasanya satu tahun sudah berjalan tapi program penanganan wilayah kumuh ini
masih jalan di tempat ( wilayah kumuh belum berkurang ) sedangkan target waktu di tahun 2019 tetap
berjalan.Bahkan jika nantinya ada revisi SK kumuh maka luasannya akan bertambah. Maka dari itu di
perlukan Langkah dan strategi yang benar dari sang Nahkoda ( Pemkab Lamongan ) untuk bertindak
cepat menginstruksikan dan memberikan komando yang jelas kepada pokja pokja dengan di damping
konsultan RP2KPKP. Kami dari tim Kotaku Kabupaten Lamongan melihat bahwa dalam hal ini konsultan
RP2KPKP hanya menjadi coordinatornya, sedangkan sang Nahkoda belum memberikan instruksi
ataupun komando yang jelas kepada tim nya. Semoga dalam waktu dekat ini beberapa permasalahan
diatas sudah ada solusi dan semua pihak yang berkolaborasi bersama sama dan bersungguh sungguh
dalam penurangan wilayah kumuh di kabupaten Lamongan ini.
•35.291 ha
•kumuh nasional
2015
•breakdown propinsi
•48.55 (SK kum Kab.
Lamongan2014)
•diusulkan revisi SK
(211,48 ha)
2016 •0 ha
•wil. kumuh
2019
![[DINAMIKA PERKEMBANGAN PROGRAM KOTAKU LAMONGAN] May 10, 2016
hafidziano@gmail.com
Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma sholli alaa sayyidina Muhammad waalaa alihi sayyidina Muhammad
Dinamika Perkembangan Program Kotaku Kabupaten Lamongan
Sejak diluncurkannya program Kotaku Kota tanpa Kumuh dalam Sosialiasi Nasional (26/04/2016)
yang menghasilkan beberapa rumusan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah silahkan lihat Hasil dan
Rumusan kesepakatan hasil Sosnas program Kotaku di link...
http://www.kotatanpakumuh.id/pustaka/files/sosnas/materi_sosnas_2015/00._RUMUSAN_KESEPAKAT
AN_HASIL_SOSNAS_WORKSHOP_KOTAKU_2016.pdf
Salah satunya adalah peran Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai Nahkoda Penanganan masalah
kumuh, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pemantau dan evaluasinya serta pemeliharaan
dan keberlanjutannya kedepan. Ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemkab/kota karena
sebagai Nahkoda seharusnya sudah mempunyai ilmu yang cukup serta pengalaman memberikan
komando yang terencana juga untuk menjalankan program penanganan kumuh ini. Saat ini ketika kita
melihat perkembangan pasca sosnas (26/04/2016) di Jakarta yang di lanjutkan dengan Konsolidasi
Tingkat Propinsi (29/04/2016) dimana saat itu Sdr. Rozali sebagai ka.sub.bid permukiman kumuh dari
kementrian PUPR menjelaskan mekanisme pentingnya kolaborasi antara konsultan RP2KPKP,
Pemerintah Kabupaten/kota, P2KKP yang sekarang berganti jadi KOTAKU, lalu juga pelaku program
program pendukung lainnya seperti NUSP atau PIP harus saling mendukung dan melengkapi data terkait
untuk mewujudkan profil permasalahan kumuh secara akurat melalui visualisasi peta dan melalui
numeric by name dan by addres di setiap matrik permasalahannya, dan Jika memang ada selisih data
antara data SK Kumuh Bupati dengan Data Riil di lapang yang mengharuskan revisi SK Kumuh Bupati
tersebut memang di mungkinkan, asalkan dengan tujuan up date data sesuai data nyata di lapang.
Tetapi beliau juga mengingatkan agar jangan mudah merevisi SK Kumuh dengan tujuan kepentingan
proyek karena nantinya juga akan membawa kosekwensi dan tanggung jawab yang berat jika di
kemudian hari di temukan penyimpangan data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapang.
Maka menindak lanjuti pertemuan Konsolidasi Tingkat propinsi diatauas Pihak Kabupaten
Lamongan dan Konsultan P2KPKP menyelenggarakan update data pra FGD yang pertama untuk
melaksanakan update data terbaru yang sesuai lapang pada tanggal (3/05/2016) di gedung pertemuan
PU cipta karya , pada kesempatan ini pihak konsultan RP2KPKP mengundang semua pokja pokja dari
instansi terkait mulai dari Bappeda, PU, KOTAKU, dan seksi bidang yang berkaitan tentang penanganan
masalah kumuh mencoba menyepakati perubahan wilayah SK Kumuh Bupati lamongan tahun 2014 dari
48,55 ha menjadi 211,48 ha, dari wilayah kumuh yang 211,48 ha itu beberapa diantaranya adalah
wilayah non KOTAKU dan ini menjadi kendala dan tantangan yang berat bagi konsultan maupun pokja
yang ada karena wilayah non KOTAKU berarti juga tidak tersedianya data baseline. Beberapa pokja
mengaku khawatir dan pesimis ketika tim konsultan P2KPKP mentargetkan kurang dari satu bulan ini
harus sudah muncul profil kumuh di setiap desa yang tersebut di SK Kumuh Bupati Lamongan yaitu
Kecamatan Babat (plaosan, babat, sogo, banaran), kecamatan pucuk (waru wetan) , kecamatan Paciran
(paloh, sidokumpul, warulor, weru), kecamatan Lamongan ( sidomukti, sukorejo, tumenggungan) total](https://image.slidesharecdn.com/progresdandinamikakotaku-160601095016/85/Progres-dan-dinamika-kotaku-1-320.jpg)
![[DINAMIKA PERKEMBANGAN PROGRAM KOTAKU LAMONGAN] May 10, 2016
hafidziano@gmail.com
12 kelurahan/desa dimana kecamatan babat dan pucuk adalah wilayah NON KOTAKU. Belum lagi ketika
menyinggung tipologi yang seharusnya menjadi fokus penanganan wilayah kumuh dalam petunjuk
teknisnya ini ada tiga yaitu wilayah pedesaan(desa) , wilayah perkotaan (kelurahan), dan wilayah khusus
(desa/kelurahan yang ada di perbatasan, atau pulau terkecil dan terluar, atau kawasan rawan bencana),
padahal ada beberapa diantara SK Kumuh Bupati lamongan masih ada yang bersetatus desa belum
berganti kelurahan, sehingga bisa di pastikan kalaupun harus berganti status dulu dari desa menjadi
kelurahan juga tidak akan memungkinkan, dan kalaupun terpaksa tetap berdasarkan SK diatas nantinya
akan terkendala status desa yang belum berganti kelurahan.
Dari beberapa permasalahan di atas maka tim Konsultan RP2KPKP akan mengalami tantangan
yang sedemikian beratnya, belum lagi penulis juga mencermati progresi dari tahun 2015 saat
pembuatan baseline dengan target Nasional di tahun 2019 haru 0 ha wilayah kumuh di wilayah
Lamongan.
Melihat diagram diatas rasanya satu tahun sudah berjalan tapi program penanganan wilayah kumuh ini
masih jalan di tempat ( wilayah kumuh belum berkurang ) sedangkan target waktu di tahun 2019 tetap
berjalan.Bahkan jika nantinya ada revisi SK kumuh maka luasannya akan bertambah. Maka dari itu di
perlukan Langkah dan strategi yang benar dari sang Nahkoda ( Pemkab Lamongan ) untuk bertindak
cepat menginstruksikan dan memberikan komando yang jelas kepada pokja pokja dengan di damping
konsultan RP2KPKP. Kami dari tim Kotaku Kabupaten Lamongan melihat bahwa dalam hal ini konsultan
RP2KPKP hanya menjadi coordinatornya, sedangkan sang Nahkoda belum memberikan instruksi
ataupun komando yang jelas kepada tim nya. Semoga dalam waktu dekat ini beberapa permasalahan
diatas sudah ada solusi dan semua pihak yang berkolaborasi bersama sama dan bersungguh sungguh
dalam penurangan wilayah kumuh di kabupaten Lamongan ini.
•35.291 ha
•kumuh nasional
2015
•breakdown propinsi
•48.55 (SK kum Kab.
Lamongan2014)
•diusulkan revisi SK
(211,48 ha)
2016 •0 ha
•wil. kumuh
2019](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)