Dokumen tersebut membahas kewajiban hukum auditor dalam melakukan tugas auditnya. Auditor bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan dalam audit. Kewajiban hukum auditor muncul dari peraturan yang berlaku serta dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Lingkungan yuridis seperti undang-undang pasar modal memberikan perlindungan yang lebih luas kepada pihak ketiga.
2. Maksud dari kewajiban legal...
Kewajiban hukum (Kewajiban legal) bagi seorang
auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya
sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh
kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai
pertanggung jawaban secara hukum sebagai bentuk
kewajiban hukum auditor.
Kewajiban Hukum => WAJIB
mentaati setiap peraturan +
tanggung jawab
3. Faktor adanya Kewajiban Hukum...
Meningkatnya kesadaran pemakai
laporan keuangan akan tanggung
jawab akuntan public
Meningkatnya perhatian pihak-pihak
yang terkait dengan pasar modal
sehubungan dengan tanggung jawab
untuk melindungi kepentingan investorBertambahnya kompleksitas audit
yang disebabkan adanya perubahan
lingkungan yang begitu pesat
diberbagai sektor bisnis, sistem
informasi, dsb
Kesediaan kantor akuntan publik untuk
menyelesaikan masalah hukum diluar
pengadilan, untuk menghindari biaya
yang tinggi
7. Contoh kasus
Dalam kasus PT. Bank Lippo Tbk, pihak manajemen
dinilai teledor dengan menyatakan laporan keuangan unaudited
sebagai audited. Seharusnya begitu mengetahui ada perbedaan
dalam laporan keuangan manajemen langsung mengoreksinya
dan mengumumkan kepada publik. Pada kasus ini Bapepam
memberikan sanksi denda administratif sebesar Rp 2,5 milyar
bagi PT. Bank Lippo Tbk untuk kesalahan penempatan kata
audited dan Rp 3,5 juta bagi akuntan publiknya untuk
keterlambatan menyampaikan laporan penting.
10. Sanksi Akuntan Publik
Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan
oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya,
baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang
bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat
pelanggaran berat, berdasarkan PMK No.17/PMK.01/2008
hanya dikenakan sanksi administratif, berupa:
• sanksi peringatan,
• sanksi pembekuan ijin
• sanksi pencabutan ijin
seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63,
pasal 64 dan pasal 65
11. Terbentuknya Coalition to Eliminate
Abusive Securities Suits (CEASS)
Hukuman yang bersifat administratif belum
menjawab penyelesaian permasalahan ataupun
resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota
masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil
audit dari Akuntan Publik tersebut.
Dibentuk CEASS => Meneggakkan sistem
peradilan melalui Undang-Undang
13. Common Law adalah...
• Hukum yang berdasarkan atas keputusan
pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat
dan disahkan oleh pihak legislative.
• Tanggapan atas kebutuhan masyarakat. Hakim
memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan
factor-faktor social , ekonomi, politik maupun
yurisprudensi yang pernah ada.
15. Kewajiban kepada Klien
Kewajiban Kepada Klien yaitu
Seorang CPA berada dalam hubungan
kontraktual lagsung dengan klien.
Dengan menyetujui untuk melaksanakan
jasa bagi klien, CPA berperan sebagai
kontraktor independen.
Seorang akuntan bertanggung
jawab kepada klien sesuai dengan
16. Hukum Kontrak (Contract Law)
Seorang auditor bertanggung jawab kepada
klien atas pelanggaran kontrak (breach of
contract), apabila ia :
1. Menerbitkan laporan audit standar tanpa
melakukan audit sesuai dengan GAAS
2. Tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan
batas waktu yang telah disepakati
3. Melanggar hubungan kerahasiaan klien
17. Tindakan merugikan (tort action) adalah
tindakan salah yang merugikan milik, badan,
atau reputasi seseorang.
Tindakan merugikan dilakukan
berdasarkan salah satu penyebab berikut :
1. Kelalaian yang biasa (ordinary negligence)
2. Kelalaian kotor (gross negligence),
3. Kecurangan (fraud)
Hukum Kerugian (Tort Law)
18. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
Pihak ketiga adalah seseorang
yang tidak mengetahui tentang
pihak-pihak yang ada di dalam
kontrak.
19. Kelompok pihak ketiga menurut
hukum adalah...
a) Pemegang hak utama -> Seseorang yang
namanya telah diketahui oleh seorang auditor
sebelum audit dilaksanakan sebagai
penerima utama laporan auditor;
b) Pemegang hak lainnya -> Pihak ketiga yang
namanya tidak disebutkan, seperti para
kreditor, pemegang saham, dan investor
potensial
20. Putusan pengadilan: kategori pihak
ketiga lain...
1. Golongan yang telah
diketahui sebelumnya
(foreseen class)
2. Pihak-pihak yang dapat
diketahui sebelumnya
(foreseeable parties)
22. Pembelaan bukti kecermatan
Pembelaan berdasarkan kecermatan (due care
defence), auditor harus berusaha membuktikan bahwa audit
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan GAAS.
Kertas kerja auditor merupakan alat yang penting
dalam pembelaan. Auditor harus dapat meyakinkan sidang
pengadilan bahwa pada dasarnya dalam proses audit terdapat
batasan-batasan yang bersifat melekat.
Dengan demikian, karena digunakan teknik pengujian
efektif, maka terdapat resiko bahwa kesalahan yang material
24. Pasar modal : Undang-undang
Pasar Modal No.8 tahun 1995
Pasar Modal
Kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek
yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
25. Dua faktor lebih luas pada kewajiban
hukum menurut Undang-undang sekuritas
dibandingkan dengan common law :
1. Undang-undang tahun 1933 memberikan hak
kepada pihak ketiga tertentu yang namanya tidak
disebutkan untuk mengugat auditor atas kelalaian
biasa.
2. Tuduhan kejahatan dapat dikenakan pada auditor
menurut Undang-undang tahun 1933 maupun