Laporan mengenai kegiatan sosialisasi dan public hearing kerjasama diklat bidang peternakan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada 25-27 Juni 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan terkait peningkatan pelayanan balai. Hasilnya, terdapat berbagai saran seperti pengembangan diklat khusus wanita, peningkatan fasilitas, dan optimalisasi publ

1. LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PUBLIC HEARING KERJASAMA DIKLAT BIDANG PETERNAKAN
DI BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU, 25 s.d 27 JUNI 2015
I. LATAR BELAKANG
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur
negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian
Pertanian bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar
pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan masing-masing unit kerja pelayanan publik tersebut.
Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan masyarakat
dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang
selanjutnya disebut standar pelayanan. Dalam penetapan standar pelayanan
tersebut perlu dilaksanakan public hearing. Public Hearing merupakan sarana untuk
melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak
ramai yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka
meningkatkan pelayanannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Sosialisai dan Public Hearing
Kerjasama Diklat Bidang Peternakan.
II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat
Bidang Peternakan adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan
masyarakat terutama customer atau pelaku utama dan pengambil kebijakan
yang dilayani oleh BBPP Batu;

2. 2. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat
Bidang Peternakan adalah untuk mendapat masukan dari stake holder,
masyarakat/pelaku utama dan pengambil kebijakan terkait peningkatan
pelayanan dan kinerja pelayanan BBPP Batu;
3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan dan Public Hearing Kerjasama Diklat Bidang Peternakan
adalah masayarakat pelaku utama, petugas dinas/penyuluh/ dan pengambil
kebijakana dalam bidang peternakan di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat Bidang Peternakan
dilaksanakan pada tanggal 25 sd 27 Juni 2015 dengan jadual terlampir;
2. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing dilaksanakan di Balai Besar
Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur
IV. ORGANISASI PELAKSANA
Pengarah : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan – Batu
Jawa Timur
Penanggungjawab : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
Ketua : Anjar Lesmana, SE
Sekretaris : Dwi Lestari, SST
Bendahara : Nina Anggraini
Kepesertaan : 1. Pipin Murdiyana
2. I Made Eri Mulyana
3. Ninda Tika Sari, SST
Dokumentasi : Eko Fendi Baskoro, SST
Umum : Warso

3. V. PESERTA
Peserta kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat Bidang Peternakan
yang diundang sebanyak 90 orang berasal 90 Kabupaten/Kota, dan yang hadir
sebanyak 50 orang (daftar terlampir);
VI. PEMBIAYAAN
Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing
Kerjasama Diklat Bidang Peternakan dibebankan pada DIPA Balai Besar Pelatihan
Peternakan Batu Tahun 2015 Nomor 018.10.2.239675/2015 Tanggal 14 November
2015.
VII. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hari I, Kamis, 25 Juni 2015
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat Bidang
Peternakan diawali dengan acara Pembukaan sekaligus pengarahan oleh Kepala
Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Dr. drh. Rudy Rawendra, M.App,
Sc.Dalam arahannya Kepala Balai menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan
balai terhadap masyarakat khususnya pelatu utama bidang peternakan, dimana saat
ini salah satu program utama Kementerian Pertanian adalah pencapaian
swasembada daging sapi dan kerbau. Untuk itu diharapkan peran serta dari para
pemangku kepentingan di daerah untuk dapat memberikan feed back atau umpan
balik kepada Balai terhadap pelayanan yang diberikan kepada para peserta diklat
baik aparatur dan non aparatur maupun stakeholder yang selama ini bekerjasama
dengan BBPP Batu;
Hari Kedua, Jumat, 26 Juni 2015
Pelaksanaan kegiatan diawali penyampaian Selayang Pandang BBPP Batu dalam
bentuk tayangan video oleh Kepala Bagian Umum, Dr. drh. Kresno Suharto, MP, yang
dilanjutkan dengan penyampaian Sosialisasi oleh Ketua Divisi dari 9 (sembilan) Divisi
yang ada di BBPP Batu dalam bentuk Diskusi Panel dengan menampung pertanyaan,
masukan, dan saran dari peserta yang hadir dan mendiskusikannya sehingga
diperoleh kesepakatan bersama.
Adapun hasil usulan dan saran dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Jombang :

4. Perlu adanya design diklat kerjasama untuk kelompok wanita tani di bidang
pasca panen khususnya pada pengolahan telur, pasca panen daging unggas dan
penanganan telor;
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat:
1) Adanya CPNS di Sumbar secara SK menduduki jabatan Penyuluh Pertanian,
seyogyanya untuk ikut diklat penyuluh pertanian dasar;
2) Mengusulkan agar BBPP Batu dapat memfasilitasi diklat bagi THL-TBPP untuk
menambah keterampilan terutama dalam diklat teknologi peternakan.
c. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kab. Malang:
1) Pesyaratan peserta untuk mengikuti diklat baik teknis maupun RIPH agar
dapat diumumkan melalui website;
2) Agar Kab. Malang yag punya potensi peternakan dapat dikutsertakan dalam
pelaksanaan diklat pengolahan dan penanganan limbah baik aparatur dan
non aparatur;
d. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga:
Agar diberikan kuota peserta bagi diklat selector yang akan dilaksanakann pada
masa mendatang, karena syarat bagi pengadaan ternak di Kab/Kota harus ada
petugas yang sudah mengikuti diklat selector;
e. Kantor Peternakan Kab. Lumajang
1) Kab. Lumajang sangat memerlukan diklat teknis peternakan, sehingga perlu
adanya sosialisasi rencana kegiatan diklat untuk tahun anggaran 2016,
sehingga proses usulan anggarannya dapat dimasukan dalam rencana
anggaran SKPD Kab. Lumajang;
2) Rencana anggaran biaya kerjasama medik veteriner dan paramedik veteriner
untuk diinformasikan kepada Dinas Peternakan;
3) Perlu ada sosialisasi peraturan pemrintah terkait permasalahan regulasi
kenaikan pangkat petugas yang menduduki jabatan fungsional;
4) Kuota peserta Diklat bagi Pengawas Mutu Pakan perlu diperbanyak karena
Kab. Lumajang saat ini belum memiliki petugas pengawas mutu pakan;
f. Dinas Peternakan Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan:
1) Perlu sering dilakukan kegiatan Sosialisasi rencana kegiatan diklat, agar
pemerintah kab/kota bisa menyiapkan anggarannya untuk mengirimkan
peserta diklat;

5. 2) Kegiatan IKL perlu dilaksanakan di luar Pulau Jawa
g. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana:
Mengusulkan kepada BBPP Batu untuk menyampaikan rencana kegiatan
diklatnya melalui Website, sehingga dapat diakses oleh stake holder;
h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat:
Perlu ada peningkatan jam layanan diklat sekaligus petugas yang khusus
menangani akomodasi dan konsumsi peserta diklat;
i. Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang:
1) Jaminan mutu pelayanan perlu untuk terus ditingkatkan melalui Sertifikasi
ISO;
2) Surat penjaringan peserta agar dikirimkan juga kepada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD), karena beberapa daerah anggaran untuk pengembangan SDM
ada di BKD;
j. Dinas Peternakan Kab. Trenggalek;
1) Diklat Inseminasi Buatan tidak hanya terfokus pada ternak Sapi, tapi bisa
untuk Inseminasi Buataan bagi Ternak Kambing;
Hari Ketiga, Sabtu, 27 Juni 2015
Pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama
Diklat Bidang Peternakan dilakukan acara pembacaan rumusan dan penutupan oleh
Kepala Bagian Umum BBPP Batu.
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat
Bidang Peternakan, didapat bahwa pelayanan BBPP Batu sudah baik, namun
perlu ada peningkatan dalam aspek sarana prasana, SDM dan sistem pelatihan;

6. 2. Saran
1) Kegiatan Sosialisasi dan Public Hearing Kerjasama Diklat Bidang Peternakan
di sarankan dilaksanaka setiap tahun, dengan jumlah peserta diperbanyak
dengan mengundang dinas peternakan atau instansi yang membidangi
peternakan di tingkat provinsi;
2) Perlu ada optimalisasi publikasi pelaksanaan diklat melalui website BBPP
Batu
Kepala Bidang Program dan Evaluasi,
Zuroqi Mubarok, SE
NIP. 19750505 199803 1 012