Paparan APN 2016
•
0 j'aime•178 vues
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan Kota Surakarta tahun 2016, meliputi keterkaitan antara tujuan pembangunan Kota Surakarta dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah, mekanisme penyusunan rencana pembangunan melalui musrenbang, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Paparan APN 2016
Similaire à Paparan APN 2016 (20)
Dernier
Dernier (9)
Paparan APN 2016
- 1. PENILAIANPENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTAANUGERAH PANGRIPTA ABIPRAYAABIPRAYA KOTA SURAKARTAKOTA SURAKARTA PEMERINTAHPEMERINTAH KOTAKOTA SURAKARTASURAKARTA
- 3. KETERKAITAN
- 4. KETERKAITAN RPJPD, TEKNOKRATIS RPJMD, dan RKPD
- 5. PENYUSUNAN TEKNOKRATIS RPJMD 2015 – 2019 Evaluasi Kinerja SKPD November 2014 Perumusan Isu Strategis 4 Desember 2014
- 6. KETERKAITAN RPJPD, PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016, dan PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 MISI RPJPD PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter, dan penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan, tehnologi) dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariwisata Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar. Misi 2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum Penguatan Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif untuk peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik) Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah. Misi 3 Mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
- 7. …..lanjutan MISI RPJPD PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 Misi 4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif investasi untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif Prioritas 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah Misi 5: Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat. Prioritas 5: Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana Misi 6: Terwujudnya perlindungan Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar. Misi 7: Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Peningkatan kualitas sarpras kota untuk pemerataan pertumbuhan antar wilayah dan meningkakan daya saing Prioritas 4: Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan
- 8. -MEA -SDG’s TANTANGAN KEPADATAN PENDUDUK YANG TINGGI KELEMAHAN Pro Growth Pro Job Pro Poor Pro Environment TUJUAN RPJPD/RKPD - Core region kabupaten sekitar - Pusat Kegiatan Nasional PELUANG -KEARIFAN LOKAL KEKUATAN Strategi Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Strategi perluasan lapangan kerja/ penanganan pengangguran Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Public space for all Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
- 9. KONSISTENSI
- 12. ASPEKPELAYANAN No Indikator 2010 2011 2012 2013 1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 72,16 72,25 72,35 72,75 2 Angka Melek Huruf (%) 96,68 96,71 96,73 96,87 3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 10,32 10,35 10,49 10,53 4 Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp) 652,43 655,77 658,92 661,88 PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KOMPOSIT IPM KOTA SURAKARTA
- 13. ASPEK DAYA SAING Panjang Jalan Total: 705,54 Km
- 14. KERANGKA PAGU ANGGARAN URUSAN PRIORITAS URUSAN % (BL) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter, dan penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan, tehnologi) dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariwisata Pendidikan Kesehatan Kebudayaan 9,19 8,68 21,24 Penguatan Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif untuk peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik) Komunikasi dan Informatika 0,53 Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas kota Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1,97 Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif investasi untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif Ketenaga kerjaan Perdagangan Industri Koperasi dan UMKM 0,33 1,56 0,15 0,52 Penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat. Pekerjaan Umum 15,63 Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Sosial 0,28 Peningkatan kualitas sarpras kota untuk pemerataan pertumbuhan antar wilayah dan meningkakan daya saing kota Perumahan 2,54 62,62%
- 16. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016
- 17. RTRW KOTA SURAKARTA TAHUN 2011-2031 Kawasan Industri Kreatif CBD Kawasan UtaraKawasan Reservasi Pertanian Kawasan Reservasi Pertanian Kawasan Industri Kreatif Batik Laweyan Kawasan inti (Inner City) Kawasan Budaya Ekologi Kawasan Budaya Ekologi
- 18. KETERUKURAN
- 20. RENJA SKPD TAHUN 2016
- 22. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KONSEP KOTA KREATIF • Kota yang memiliki Sumber daya manusia kreatif • Kota yang memiliki daya dukung untuk pengembangan kreatifitas • Kota yang menjadikan kreatifitas sebagai salah satu elemen utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
- 23. PENGEMBANGAN WISATA AIR KALI PEPE
- 26. BOTTOM UP
- 27. TAHAPAN MUSRENBANG 2015 (PERWALI NO 22 TAHUN 2014) TAHAPAN MUSRENBANG 2015 (PERWALI NO 22 TAHUN 2014) MLK (Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan) MUSLING (RT/RW) DKT INTERNAL (KOMUNITAS SEKTORAL) MUSRENBANGKELMUSRENBANGKEL MUSRENBANGCAMMUSRENBANGCAM FORUM SKPDFORUM SKPD DKT TINGKAT KOTADKT TINGKAT KOTA MUSRENBANGKOTMUSRENBANGKOT SOSIALISASI JUKNIS PEMBENTUKAN PANITIA IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK RKPD 2014 ARAH KEBIJAKAN PROV JATENG PELIBATAN CSR SINERGITAS PNPM MP (FORM IV D) Pelibatan Forum Anak & Keterwakilan Perempuan 30%
- 28. Pelibatan Forum Anak sebagai Peserta Aktif
- 29. PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase Kehadiran : 83,03%
- 31. M U S R E N B A N G C A M Paparan Renja Kecamatan Pelibatan 30 % Perempuan PERSENTASE KEHADIRAN: 86,33%PERSENTASE KEHADIRAN: 86,33%
- 32. USULAN MUSRENBANG 2015 (Musrenbangkel / Musrenbangcam / DKT)
- 33. MEKANISME SINKRONISASI DAN PENENTUAN PRIORITAS USULAN MUSRENBANGCAM USULAN KEGIATAN OPERASIONAL KETERKAITAN CAKUPAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KOTA TOTAL I II III IV V NANGKIS SDGs PERMASALA HAN ANTAR KELUARAHA N 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Jika terkait diberi skor “1”. Jika tidak terkait diberi skor “0”
- 34. DISKUSI KELOMPOK TERBATAS TINGKAT KOTA 2015 Dilaksanakan masing2 SKPD
- 35. TOP DOWN
- 36. INFORMASI KEBIJAKAN DAERAH dalam PRA MUSRENBANGCAM II
- 37. Paparan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dalam Forum SKPD 2015
- 39. PRIORITAS KEGIATAN OUTPUT VOLU ME INDIKATOR I II III IV V VI VII TOTAL BOBOT (%) 20 20 15 15 10 10 10 Jika terkait diberi skor “1”. Jika tidak terkait diberi skor “0” INDIKATOR KETERANGAN I ISU STRATEGIS TEKNOKRATIS RPJMD 2015 – 2019 II PENANGGULANGAN KEMISKINAN III HASIL DKT / HASIL MUSRENBANGCAM 2015 IV POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD V SDGs VI SPM VII PRIORITAS NASIONAL / PROVINSI JAWA TENGAH MEKANISME SINKRONISASI DAN PENENTUAN PRIORITAS KEGIATAN PADA FORUM SKPD
- 40. JUMLAH UNDANGAN: 447 KEHADIRAN: 338 PERSENTASE KEHADIRAN MUSRENBANGKOT TAHUN 2015: 75,62% DPRD FORUM ANAK
- 41. KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016, PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016, dan PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter, dan penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan, tehnologi) dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga, dan pariwisata Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar. Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Penguatan Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif untuk peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik) Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah. Prioritas 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Prioritas 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas kota Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah. Prioritas 1: menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Prioritas 8: melakukan revolusi karakter bangsa. Prioritas 9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- 42. …..lanjutan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif investasi untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif Prioritas 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah Prioritas 3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik. Penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat. Prioritas 5: Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana. Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar. Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Peningkatan kualitas sarpras kota untuk pemerataan pertumbuhan antar wilayah dan meningkakan daya saing kota Prioritas 4: Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya Prioritas 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 43. TEKNOKRATIK
- 44. KETERSEDIAAN & KELENGKAPAN SUMBER DATA PENYUSUNAN RKPD Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang mencakup Sistem Monev Program Sistem Informasi Profil Daerah (8 Kelompok Data) sebagai salah satu sumber data
- 45. E – MUSRENBANG Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Mensinergikan perencanaan bottom up (Musrenbangkel Musrenbangcam) dengan prioritas pembangunan daerah (Forum SKPD Musrenbangkot RKPD) sampai dengan proses penganggaran (KUA – PPAS APBD)
- 46. PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANA DAERAH Bintek Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 bagi Kasubbag. PEP seluruh SKPD Mei 2015 Bintek Penyusunan Teknokratis RPJMD 2015- 2019 & RKPD 2016 bagi Tim Penyusun 5 November 2014
- 47. POLITIK
- 48. MUSRENBANGKEL Keterlibatan DPRD sebagai narasumber
- 49. MUSRENBANGCAM Keterlibatan DPRD sesuai DAPIL sebagai peserta aktif
- 51. BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SKPD TAHUN 2015
- 53. I N O AV S I
- 54. proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bottom up dengan prioritas menyerap aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan prioritas pembangunan daerah. Dalam usaha peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta, utamanya melalui Musrenbangkel, ditempuh penguatan bimbingan melalui tenaga fasilitator kelurahan (Faskel) dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) di 51 kelurahan di Kota Surakarta. Fasilitator : adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbangkel . Tim Monev : adalah pihak yang melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) sebagai hasil rumusan perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan . PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT ASISTENSI FASKEL – SEKSI MONEV 2015 BINTEK FASKEL 2014
Notes de l'éditeur
- 1. AKP Kelurahan : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah keterwakilan organisasi kemasyarakatan termasuk LKM PNPM – USRI atau Prog. CSR yang tengah berjalan juga bisa Program LSM yang tengah dijalankan dikelurahan pilot. 2. AKP RW : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah warga miskin yang masuk dalam SK Gakin, dengan tujuan utama mendengarkan suara si miskin yang selama ini jarang dilibatkan dalam proses proses perencanaan dan kebijakan dilingkungan wilayahnya 3. Sinkronisasi atau merunut maslah adalah kegiatan yang mensinkronkan masalah dan peluang penyelesaiannya termasuk potensi yang ada. 4. Perumusan masalah dan skala prioritas masalah tingkat kelurahan yang kemudian dituangkan kedalam perencanaan program 5 tahunan yang disesuaikan dengan RPJMD