2. Masa Penjajahan
Belanda
Sistem Pra
Kemerdekaan Masa penjajahan
Jepang
a. UUD 1945
( 1945-1949)
SEJARAH Sistem Pasca b. RIS ( 1949-1950)
KETATANEGARAAN Kemerdekaan c. UUDS 1950
(1950-1959)
d. Orde Lama
(1959-1965)
e. Orde Baru
(1966-1998)
Sistem Era
Reformasi

3. SISTEM PRA KEMERDEKAAN
Masa INDONESIA
Penjajahan (Hindia Belanda) Bagian dari
Belanda Kerajaan Belanda
UUD Kerajaan Belanda
a. Indonesia Bagian dari Kerajaan Belanda
b. Ratu Belanda (Pemerintah tertinggi atas
Indonesia); Gubernur Jenderal
Peraturan
(Pemerintahan Umum)
Perundang-
Undangan
Indische Staatsregelling (IS)
Hakekatnya Undang-Undang

4. Penguasa
pendudukan
Kedudukan Jepang di
Indonesia
Menjanjikan
kemerdekaan BPUPKI
PPKI
Jepang menyerah pada
sekutu
14 Agustus 1945

5. SISTEM PASCA KEMERDEKAAN
A. Pasca pemberlakuan UUD Proklamasi merupakan titik
1945 ( 18 agustus 1945) Tolak dari Hukum Tata Negara
Indonesia
Ir.Soekarno & Moh.Hatta
1. Kedaulatan penuh dalam mengatur/menata sistem
ketatanegaraan sendiri
2. Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat
3. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat & Internasional
Proklamasi ( norma pertama dari tata
hukum Indonesia)
1. Menetapkan UUD NRI KNIP
2. Penetapan Soekarno & Moh.Hatta (Legislatif+GBHN )
3. Pembentukan Departemen oleh
Presiden

6. b. Republik Belanda Masih ingin
Indonesia Serikat Indonesia
1. Belanda mengakui RI berkuasa secara
Perundingan de facto
Linggarjati 2. Belanda dan Indonesia kerjasama
membentuk RIS
Konferensi Meja Berubahnya dari negar a kesatuan ke
bundar negara Serikat

7. 1. Presiden dan wakil
presiden tidak dapat
diganggu gugat
c. UUDS 1950 2. Menteri-menteri Ciri
bertanggungjawab atas parlementer
tidak jelas
seluruh kebijaksanaan
pemerintah
3. Presiden berhak
membubarkan DPR
Dekrit Presiden ( 5 Juli 1959)
1. Berlakunya kembali UUD Banyak
1945 penyimpa
d. Orde Lama 2. Dibubarkannya konstituante ngan
3. Pembentukan MPRS dan
DPAS
Pemberontakan G 30 S
PKI

8. e. Orde Baru
a. Diawali dengan SUPERSEMAR
b. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekwen.
c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan
Soeharto (sistem Presidensial)
d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak
demokratis
e. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang
dan mengatur seluruh proses politik, terjadi KERUSU
sentralistik kekuasaan pada presiden. HAN
f. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak
berbasis ekonomi kerakyatan
g. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu
rotasi kekuasaan eksekutif tidak
ada, rekrutmen politik
tertutup, pemilu jauh dari semangat
demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik
dibatasi, KKN merajalela