2. RUANG LINGKUP K3 DALAM KEPERAWATAN
Menurut (Rachman, 1990), ruang lingkup K3 dalam
keperawatan yaitu:
a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua
tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia
sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang
dikerjakan.
3. RUANG LINGKUP K3 DALAM KEPERAWATAN
b. Aspek perlindungan dalam hyperkes meliputi :
1. Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian
2. Peralatan dan bahan yang dipergunakan
3. Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial.
4. Proses produksi
5. Karakteristik dan sifat pekerjaan
6. Teknologi dan metodologi kerja
4. RUANG LINGKUP K3 DALAM KEPERAWATAN
c.Penerapan hyperkes dilaksanakan secara holistik sejak
perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri
barang maupun jasa.
d.Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/ perusahaan
ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha hyperkes.
5. KEBIJAKAN DAN REGULASI K3
1. Kebijakan dan Regulasi K3 dalam bidang pengorganisasian
2. Kebijakan dan Regulasi K3 dalam bidang regulasi
3. Kebijakan dan Regulasi K3 dalam bidang pendidikan
6. KEBIJAKAN K3 DALAM BIDANG PENGORGANISASIAN
Di Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja ditangani oleh dua departemen yaitu
Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
• Pada Depnakertrans ditangani oleh Dirjen (Direktorat Jendral) Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerjaan dengan empat direktur yaitu:
a. Direktur Pengawasan Ketenagakerjaan
b. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
c. Direktur Pengawasan Keselamatan Kerja
d. Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja
• Pada Departemen Kesehatan sendiri ditangani oleh Pusat Kesehatan Kerja Depkes.
7. KEBIJAKAN K3 DALAM BIDANG REGULASI
• UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Kepmenkes No 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
• Peraturan Menaker No Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor
Penyakit Akibat Kerja.
• Peraturan Menaker No Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan
Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
• Peraturan Menaker No Per.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan
Hygiene Perusahaan K3 Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
• Keputusan Menaker No Kep 79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis
dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.
8. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 23
1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.
2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan sesuai dengan bidang
keahlian yang dimiliki.
3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan
wajib memiliki izin dari pemerintah.
4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri.
9. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 24
1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna
pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.
2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
10. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 53
1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan
masyarakat.
3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien
dibanding kepentingan lainnya.
11. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 54
1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara
bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. KEBIJAKAN K3 DALAM BIDANG PENDIDIKAN
• Pemerintah telah membentuk dan menyelenggarakan pendidikan untuk
menghasilkan tenaga ahli K3 pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu:
a. Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Universitas Sebelas Maret
b. Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Sebelas Maret
c. Strata 1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan K3 di
UNAIR, UNDIP, dan jurusan K3 FKM UI.
d. Starta 2 pada Program Pasca Sarjana khusus Program Studi K3, misalnya di
UGM, UNDIP, UI, UNAIR.
• Pada beberapa diploma kesehatan Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan
terdapat beberapa SKS dan sub pokok bahasan dalam sebuah mata kuliah
yang khusus mempelajari K3.
13. KEBIJAKAN DAN REGULASI K3 DALAM
KEPERAWATAN DI INDONESIA
Relevansi kebijakan K3 Nasional dengan tugas perawat :
pemberi Asuhan Keperawatan
penyuluh dan konselor bagi Klien
pengelola Pelayanan Keperawatan
peneliti Keperawatan
pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
14. Menurut American Association of Occupational Health Nurses, ruang lingkup
pekerjaan perawat hiperkes yaitu:
1.Health promotion / Protection
Meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran dan pengetahuan tenaga kerja akan
paparan zat toksik di lingkungan kerja. Merubah faktor life style dan perilaku yang
berhubungan dengan resiko bahaya kesehatan.
2.Worker Health / Hazard Assessment and Surveillance
Mengidentifikasi masalah kesehatan tenaga kerja dan menilai jenis pekerjaannya.
3.Workplace Surveillance and Hazard Detection
Mengidentifikasi potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja. Bekerjasama dengan tenaga profesional lain dalam penilaian dan
pengawasan terhadap bahaya.
15. 4.Primary Care
Merupakan pelayanan kesehatan langsung terhadap penyakit dan kecelakaan
pada tenaga kerja, termasuk diagnosis keperawatan, pengobatan, rujukan dan
perawatan darurat.
5.Counseling
Membantu tenaga kerja dalam memahami permasalahan kesehatannya dan
membantu untuk mengatasi dan keluar dari situasi krisis.
6.Management and Administration
Sebagai manager pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung-jawab pada
progran perencanaan dan pengembangan, program pembiayaan dan
manajemen.
7.Research
Mengenali pelayanan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, dan
faktor – faktor yang berperan dalam perbaikan.
16. 8.Legal-Ethical Monitoring
Paramedis hiperkes harus memahami ruang lingkup pelayanan kesehatan
pada tenaga kerja sesuai perundang-undangan, dan mampu menjaga
kerahasiaan dokumen kesehatan tenaga kerja.
9.Community Organization
Mengembangkan jaringan untuk meningkatkan pelayanan kepada tenaga kerja.
Perawat hiperkes yang bertanggung-jawab dalam memberikan perawatan
tenaga kerja haruslah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari dokter perusahaan
atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan serta mengetahui dasar-dasar
pengetahuan prinsip perawatan dan prosedur perawatan.
Perawat hiperkes mempunyai kesempatan yang besar untuk menerapkan
praktek-praktek standar perawatan secara leluasa. Melalui program
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, perawat hiperkes dapat membantu
karyawan atau tenaga kerja untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.
17. FUNGSI PERAWAT DALAM USAHA K3
1) Mengkaji masalah kesehatan
2) Menyusun rencana asuhan keperawatan pekerja
3) Melaksanakan pelayanan kesehatan dan keperawatan terhadap
pekerja
4) Penilaian
(Effendy, Nasrul,1998)
18. TUGAS PERAWAT DALAM USAHA K3
1. Mengawasi lingkungan pekerja
2. Memelihara fasilitas kesehatan perusahaan
3. Membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan pekerja
4. Membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerja
5. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah dan perawatan di
rumah kepada pekerja dan keluarga pekerja yang memiliki masalah
6. Ikut menyelenggarakan pendidikan K3 terhadap pekerja
7. Turut ambil bagian dalam usaha keselamatan kerja
8. Pendidikan kesehatan mengenai keluarga berencana terhadap pekerja
dan keluarga pekerja.
9. Membantu usaha penyelidikan kesehatan pekerja
10.Mengkordinasi dan mengawasi pelaksanaan K3.
(Effendy, Nasrul,1998)
19. DAFTAR PUSTAKA
• Murwani Anita, S Kep. 2003. Pengantar Konsep Dasar Keperawatan.
Yogyakarta: Fitramaya.
• Rachman, Abdul, et al. 1990. Pedoman Studi Hiperkes pada Institusi Pendidikan
Tenaga Sanitasi. Jakarta: Depkes RI, Pusdiknakes.
• Silalahi, Benet dan Silalahi, Rumondang. 1985. Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
• UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
