Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia, termasuk sistem pembagian kekuasaan, macam-macam kekuasaan negara, konsep pembagian kekuasaan, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta kedudukan dan fungsi pemerintah daerah.
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
PKN Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
1. Kelompok 5 :
Bella Ninda Thania
Berliani Salsabilla S
Jusriyani Sirait
Tasya Ayu Putri
Valentania Farraisya
Pendidikan Kewarganegaraan
MengupasPenyelenggaraan
KekuasaanNegara
2. Mengupas
Penyelenggaraan
Kekuasaan Negara
Sistem Pembagian
Kekuasaan Negara
Republik Indonesia
Macam-macam Kekuasaan
Negara
Konsep Pembagian Kekuasaan di
Indonesia
Kedudukan dan Fungsi
Kementerian Negara
Republik Indonesia dan
Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian
Tugas Kementerian Negara
Republik Indonesia
Klasifikasi Kementerian Negara
Republik Indonesia
Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian
Kedudukan dan Fungsi
Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Konsep Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintahan
Daerah
Presentasikelompok5
PETA
KONSEP
4. Macam-macamKekuasaanNegara
kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau lembaga untuk
mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang
dikehendaki atau diperintahkannya
Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur
seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dankemakmuran,serta
keteraturan.
8. Pembagian KekuasaanSecara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan
pemerintahan..Pasal 18 ayat (1) UUD
Negara Republik
Indonesia tahun 1945
menyatakan bahwa
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
dibagi atas daerah
daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu
mempunyai
pemerintahan daerah,
yang diatur dengan
Pasal 18 ayat (5) UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan
Pemerintah daerah
menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan
yang oleh undang-
undang ditentukan
9. Pembagian Kekuasaan SecaraHorizontal
Pembagian kekuasaanmenurutfungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Berdasarkan UUDNegara Republik Indonesia Tahun1945,secara horizontal pembagian
kekuasaan negara di lakukanpada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
Antara lembaga-lembaga negara yang
sederajat.
Antara lembaga-lembaga daerah yang
sederajat.
10. • mengubahdan menetapkan Undang-UndangDasar.Kekuasaanini
dijalankanoleh MajelisPermusyawaratanRakyat
Kekuasaan
Konstitutif
• menjalankanundang-undangdan penyelenggraanpemerintahan
Negara. Kekuasaaninidipegang olehPresiden.
Kekuasaan
Eksekutif
• membentukundang-undang.Kekuasaaninidipegang olehDewan
PerwakilanRakyat.
Kekuasaan
Legislatif
Pembagian KekuasaanSecara Horizontal
Pemerintah Pusat⏎
11. • menyelenggarakanperadilan gunamenegakkanhukumdankeadilan.Kekuasaanini
dipegangoleh MahkamahAgungdanMahkamahKonstitusi.
Kekuasaan
Yudikatif
• penyelenggaraan pemeriksaan ataspengelolaan dantanggungjawabtentangkeuangan
negara.Kekuasaaninidijalankanoleh Badan PemeriksaKeuangan.
Kekuasaan
Eksaminatif
• menetapkandan melaksanakankebijakanmoneter,mengaturdanmenjagakelancaran
sistem pembayaran,serta memeliharakestabilan nilairupiah.Kekuasaaninidijalankanoleh
Bank Indonesia selaku banksentral diIndonesia.
Kekuasaan
Moneter
Pembagian KekuasaanSecara Horizontal
Pemerintah Pusat⏎
13. Kewenangan PresidenRISebagai Kepala NegaraMenurut
UUD1945
a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD,AL, dan
AU.
b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan
persetujuan DPR.
d. Menyatakan keadaan bahaya.
e. Mengangkat duta dan konsul.
f. Menerima penempatan duta negara lain.
g. Memberi grasi dan rehabilitasi.
h. Memberi amnesti dan abolisi.
i. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
14. a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
di bidangnya.
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan
di bidangnya, pengelolaan kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya.
c. Perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan
kekayaan negara di bidangnya.
15. Tugas Kementerian Negara
Republik Indonesia
Kewenangan Presiden
Republik Indonesia Menurut
UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Tanggung
Jawab Kementerian
Negara Sesuai Pasal 17
ayat 3 UUD Negara RI
Tahun 1945
Nama-Nama Menteri Anggota
Kabinet Joko Widodo
16. KEWENANGAN PRESIDEN RI SEBAGAI KEPALA PERMERINTAHAN
Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangangan
kepada presiden (pasal 16)
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2)
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat
2 dan 4)
Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang
memaksa (Pasal 22 ayat 1)
Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
(Pasal 23 ayat 2)
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat
3)
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3)
17. Urusan agama, hukum,
keuangan, keamanan,
urusan hak asasi
manusia, pendidikan,
kebudayaan, kesehatan,
sosial,
urusan perencanaan
pembangunan nasional,
aparatur negara,
kesekretariat negara, badan
usaha,
Urusan pemerintahan
yang ruang lingkupnya
meliputi
Urusan pemerintah
dalam rangka
penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi program
pemerintah
milik negara, pertahanan,
kependudukan, lingkungan
hidup, ilmu pengetahuan,
teknologi,
Ketenagakerjaan, industri,
perdagangan pertambangan, energi,
pekerjaan umum, transmigrasi,
transportasi, informasi komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, kelautan, dan perikanan.
investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah,
pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda,
olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan
atau daerah tertinggal
Urusan pemerintahan
yang nomenklatur
kementerian meliputi
Urusan luar negeri
Urusan dalam negeri
Urusan pertahanan
18. K L A S I F I K A S I
K E M E N T R I A N
N K R I
19. TUGAS DAN WEWENANG PARA
MENTERI
• 1. Jika menteri diberi tanggung jawab pada suatu program atau kebijaksanaan
di bidang tertentu, maka menteri tersebut harus mengikuti dan mengadakan
koordinasi demi terlaksananya program atau kebijaksanaan tersebut.
• 2. Seorang menteri memiliki tugas untuk menampung dan memikirkan
tentang penyelesaian suatu masalah yang sedang mencuat di dalam bidang
yang saat ini sedang ia tempati. Ia harus melakukan koordinasi untuk
menyelesaikan masalah tersebut dengan memperhatikan keadaan yang
sedang berkembang.
• 3. Tugas menteri selanjutnya adalah menjalin hubungan dan kerja sama yang
baik dengan Direktur Jenderal serta pimpinan atau ketua lembaga
pemerintahan yang Anda di Indonesia. Hal ini penting dalam usahan
penyelesaian masalah yang terjadi dalam divisi atau bidang menteri tersebut.
20. TUGAS DAN WEWENANG
PARA MENTERI
• 4. Seorang menteri di Indonesia juga memiliki tugas untuk bekerja sama dan
menjalin hubungan yang baik dengan instansi atau departemen lain di
pemerintahan. Hal ini penting untuk mengumpulkan data atau bahan atas
masalah yang sedang dihadapi, melakukan pembahasan atas masalah
tersebut untuk membuat suatu kebijakan, dan lain sebagainya.
• 5. Tugas menteri yang terakhir adalah memberikan laporan kepada Presiden,
Menteri Koordinator, dan Menteri Pimpinan Departemen. Laporan tersebut
berisi tentang data-data penting, pertimbangan, dan saran dari bidang atau
divide yang menjadi tanggung jawabnya. Lima poin di atas merupakan tugas
dan wewenang menteri di Indonesia secara umum.
21. K E M E N T R I A N Y A N G
M E N A N G A N I U R U S A N
P E M E R I N T A H A N
N O M E N K L A T U R
23. K E M E N T R I A N Y A N G
M E N A N G A N I U R U S A N
P E M E R I N T A H A N
24. K E M E N T R I A N
H U K U M D A N H A K
A S A S I M A N U S I A
K E M E N T R I A N
K E U A N G A NK E M E N T R I A N
E N E R G I D A N
S U M B E R D AYA
M I N E R A L
K E M E N T R I A N
P E R I N D U S T R I A N
K E M E N T R I A N
P E R D A G A N G A N
K E M E N T R I A N
P E R TA N I A NK E M E N T R I A N
K E H U TA N A N
K E M E N T R I A N
K E M E N T R I A N
K E L A U TA N D A N
P E R I K A N A N
K E M E N T R I A N
P E K E R J A A N U M U M
K E M E N T R I A N P D T
D A N
T R A N S M I G R A S I
K E M E N T R I A N
K E S E H ATA N
K E M E N T R I A N
P E N D I D I K A N D A N
K E B U D AYA A N
K E M E N T R I A N
S O S I A L
K E M E N T R I A N
K E M E N T R I A N
PA R I W I S ATA D A N
E K O N O M I K R E AT I F
K E M E N T R I A N
K O M U N I K A S I D A N
I N F O R M AT I K A
25. K E M E N T R I A N Y A N G
M E N A N G A N I U R U S A N
P E M E R I N T A H A N D A L A M
R A N G K A P E N A J A M A N ,
K O O R D I N A S I D A N
S I N K R O N I S A S I P R O G R A M
26. K E M E N T R I A N
S E K R E TA R I S N E G A R A
K E M E N T R I A N R I S E T,
T E K N O L O G I D A N
P E N D I D I K A N T I N G G I
K E M E N T R I A N K O P E R A S I
D A N U S A H A K E C I L D A N
M E N E N G A H
K E M E N T R I A N
P E M B E R D AYA A N
P E R E M P U A N D A N
P E R L I N D U N G A N A N A K
K E M E N T R I A N B A D A N
U S A H A M I L I K N E G A R A
K E M E N T R I A N P U
D A N P E R U M A H A N
R A K YAT
K E M E N T R I A N
P E M U D A D A N
O L A H R A G A
K E M E N T R I A N
PA N D A N
R E F O R M A S I
B I R O K R A S I
